Jumat, 01 Februari 2019

Militer Sudan: Kami tidak akan Biarkan Negara Jatuh


Demonstran melakukan aksi protes di Sudan. Ilustrasi
Demonstran melakukan aksi protes di Sudan. Ilustrasi
Foto: EPA

Aktivis HAM menyebut 45 meninggal dunia selama aksi protes sejak 19 Desember 2018.



CB, KHARTOUM – Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Kamal Abdul Maarouf mengatakan, militer Sudan tidak akan membiarkan negara runtuh akibat aksi protes yang terjadi beberapa waktu belakangan.


Aksi protes tersebut menuntut diakhirinya pemerintahan Presiden Omar al-Bashir yang telah memerintah selama 30 tahun.

"Angkatan bersenjata tidak akan membiarkan Sudan jatuh," ujar Maarouf dilansir Aljazeera, Kamis (31/1).


Maarouf mengatakan, pihak yang memimpin aksi protes tersebut telah merusak citra negara.


Sementara, beberapa aktivis telah meminta militer untuk mendukung para pengunjuk rasa dan menekan pemerintah untuk mundur. 


Sebelumnya, pasukan keamanan menahan putri pemimpin oposisi Sudan, Sadiq al-Mahdi pada Rabu (31/1). Sementara aksi-aksi unjuk rasa anti-pemerintah meluas ke universitas utama di ibu kota Sudan.


Dua kendaraan keamanan tiba di rumah Mariam Sadiq al-Mahdi di Khartoum pada Rabu pagi dan membawa dia, kata saudara perempuannya, Rabah kepada Reuters.


Penahanan itu terjadi sehari setelah kepala keamanan Sudan memerintahkan pembebasan puluhan pengunjuk rasa yang ditahan. Mariam adalah Wakil Kepala Partai Umma, oposisi pemerintah.


Partai itu dipimpin ayahnya, yang merupakan perdana menteri terpilih secara demokratis terakhir dan digulingkan Presiden Sudan Omar al-Bashir dalam kudeta pada 1989.


Mariam telah mendukung gelombang protes yang telah mengguncang seluruh Sudan sejak 19 Desember.


Para demonstran, yang frustrasi karena kekurangan roti dan bahan bakar serta kesulitan ekonomi, menyerukan diakhirinya pemerintahan Bashir yang sudah berlangsung selama tiga dekade.


Kelompok-kelompok HAM menyatakan sedikitnya 45 orang tewas tapi pemerintah menyebutkan 30 orang.


Sekitar 250 profesor dari Universitas Khartoum berunjuk rasa di kampus pada Rabu, menuntut pemerintahan transisi baru untuk menggantikan pemerintahan saat ini.


Sekitar 510 profesor menandatangani memo yang menyerukan pembentukan suatu "badan berdaulat" untuk membentuk pemerintahan baru dan mengawasi periode transisi empat-tahun.


Universitas itu mendidik banyak politisi terkemuka Sudan dan telah menjadi tempat protes-protes dan kerusuhan sepanjang sejarah negeri itu.


"Peran Universitas Khartoum sebagai institusi akademik ialah menemukan solusi-solusi bagi peralihan damai kekuasaan," kata Montasser al-Tayeb, salah seorang guru besar, kepada wartawan.


Sadiq al-Mahdi kembali ke Sudan bulan lalu dari tempat pengasingannnya selama hampir setahun dan menyerukan transisi demokratis di hadapan ribuan pendukungnya.


Sadiq digulingkan aliansi Islamis dan para panglima militer, dipimpin Bashir, yang masih menduduki posisi inti dari Partai Kongres Nasional yang berkuasa.  






Credit  republika.co.id