Kamis, 20 Desember 2018

China Dilaporkan Kembali Tahan Seorang Warga Kanada


China Dilaporkan Kembali Tahan Seorang Warga Kanada
China dilaporkan kembali tangkap seorang warga negara Kanada. Foto/Ilustrasi/SINDONews/Ian

OTTAWA - Surat kabar National Post Kanada melaporkan bahwa China telah menahan seorang warga negara itu. Jika dikonfirmasi, ini menjadi warga Kanada ketiga yang ditahan oleh China.

Laporan surat kabar itu mengutip tentang penahanan itu dari sebuah sumber di Kementerian Luar Negeri Kanada. Seorang juru bicara kementerian mengatakan kepada surat kabar itu bahwa ia mengetahui ada warga Kanada yang ditahan, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Sementara seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan di Beijing bahwa dia tidak mengetahui laporan tersebut seperti dikutip dari VOA, Rabu (19/12/2018).

Sebelumnya China telah menahan mantan diplomat Michael Kovrig dan konsultan bisnis Michael Spavor awal bulan ini setelah Kanada menangkap Meng Wanzhou, kepala keuangan untuk raksasa telekomunikasi China Huawei Technologies, pada 1 Desember.

Para pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan Meng berbohong kepada bank tentang kendali Huawei terhadap Skycom yang berbasis di Hong Kong - sebuah perusahaan yang diduga menjual barang AS ke Iran yang melanggar sanksi AS terhadap Teheran.

Seorang hakim Kanada membebaskannya dengan jaminan pekan lalu ketika dia menunggu sidang tentang ekstradisi ke AS. Beijing pun menuntut Kanada membebaskan Meng dari semua tuduhan atau menghadapi "konsekuensi serius." Meng adalah putri pendiri Huawei, salah satu produsen ponsel terbesar di dunia.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan Kovrig dan Spavor sedang diselidiki karena dicurigai membahayakan keamanan nasional China. Ottawa mengatakan tidak ada hubungan langsung antara penangkapan Meng dan penahanan dua warga Kanada, tetapi Guy Saint-Jacques, mantan duta besar Kanada untuk Beijing, membantah anggapan itu, mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa di China tidak ada kebetulan. 




Credit  sindonews.com