Ilustrasi tentara Inggris. (LUDOVIC MARIN/AFP)
Keputusan ini diambil setelah Perdana Menteri Theresa May gagal meloloskan draf keputusan Brexit di hadapan oposisi pada rapat kabinet, Selasa (18/12), hanya berselang 14 pekan menjelang tenggat waktu.
Rapat itu sendiri adalah pertemuan terakhir sebelum parlemen Inggris memasuki masa rehat Natal dan Tahun Baru, membuat keputusan terkait Brexit lagi-lagi tak menemukan jalan keluar.
Namun, Menteri urusan Brexit, Steve Barclay, mengatakan bahwa jajaran kabinet masih berharap bisa mendapatkan dukungan Dewan Perwakilan meski pemungutan suaranya harus diundur hingga Januari 2019.
Ia pun menganggap langkah untuk tak memutuskan apa-apa hingga akhir tahun ini sangat bagus agar pemerintah dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik menjelang pemungutan suara parlemen.
Dengan demikian, pemerintah Inggris diharapkan dapat menyodorkan satu kesepakatan final kepada Uni Eropa pada waktu jatuh tempo pada 29 Maret 2019.
"Kami sepakat untuk tak menyepakati sesuatu terlebih dulu di dalam pemerintah. Namun, prioritas utama kami tetap untuk mencapai satu kesepakatan," ucapnya sebagaimana dikutip AFP.
Kini, para anggota kabinet akan mencari pendapat dari pebisnis mengenai strategi yang tepat agar perekonomian Inggris tak terpuruk setelah Brexit.
Hingga saat ini, kabinet May sendiri masih terbelah antara pendukung draf gagasannya dan yang menentangnya.
Usulan May sendiri dikenal dengan nama soft Brexit, di mana Inggris keluar dari Uni Eropa tapi masih menjalin hubungan perekonomian seerat mungkin.
Sementara itu, para penentang May menuntut Inggris keluar dari Uni Eropa dengan cara keras atau tanpa hubungan sama sekali nantinya.
Silang pendapat ini membuat tingkat kepercayaan publik atas May menurun. Faksi partainya sendiri di parlemen bahkan sempat mengajukan mosi tidak percaya, meski akhirnya gagal.
Credit cnnindonesia.com
