Kemlu Tegaskan OKI Tak Anggap FETO Organisasi Teroris

 

 

Kemlu RI menegaskan pertemuan OKI pada Oktober lalu di Uzbekistan tidak memasukan jaringan FËTO binaan Fetullah Gulen sebagai organisasi teroris. (Selahattin Sevi/Zaman Daily via Cihan News Agency/Handout via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menegaskan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Oktober lalu di Uzbekistan tidak memasukan jaringan FËTO binaan Fetullah Gulen, tokoh yang dituding mendalangi kudeta Turki, sebagai organisasi teroris dan terlarang.

Isu ini beredar menyusul beberapa pemberitaan di media Turki, seperti Hürriyet Daily News, yang menyatakan bahwa OKI telah memasukan seluruh jaringan terkait Gulen, termasuk FËTO, sebagai kelompok teroris.

"OKI tidak memiliki daftar organisasi yang dianggap teroris seperti PBB. Memang dalam KTM OKI disebut masalah FËTO oleh Turki. Tapi itu merupakan pandangan Turki terhadap organisasi tu, bukan pandangan OKI," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis (10/11).

Turki menuduh Gulen, tokoh agama yang kini tinggal dalam pengasingan di Amerika Serikat, sebagai orang yang berada di balik kudeta militer yang mengguncang Turki pada pertengahan tahun ini. Turki kini masih berupaya meminta AS untuk mengekstradisi Gulen.

Namun, Gulen menampik tudingan tersebut dan justru menuduh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendalangi kudeta itu.

Arrmanatha mengaku, dalam pertemuan tingkat menteri negara Islam ke-43 itu ada 200 butir resolusi yang diadopsi oleh negara OKI. Dalam forum itu, Turki mengangkat isu mengenai penanganan dan pencegahan kudeta.

Di forum itu juga, ucap Arrmanatha, Turki meminta bantuan pada negara OKI untuk tidak mendukung dan menolak segala bentuk upaya kudeta atau usaha perebutan kekuasaan yang dilakukan kelompok pemberontak tanpa melalui jalur demokrasi.

"Ada resolusi yang diadopsi terkait masalah penanganan dan upaya kudeta, tapi intinya resolusi tersebut dikerahkan untuk kebutuhan Turki sendiri," ucap Arrmanatha.




Credit  CNN Indonesia