CUPUMA

Senin, 22 Oktober 2018

Yordania Batalkan Sebagian dari Kesepakatan Damai dengan Israel

AMMAN - Raja Yordania, Abdullah II dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik di istananya mengatakan, ia akan membatalkan sebagian dari perjanjian damai antara Israel dan Yordania.

"Ini adalah tanah Yordania, dan mereka akan tetap seperti ini," kata Raja Abdullah tentang dua wilayah yang disewakan Yordania ke Israel di bawah perjanjian damai Israel dan Yordania, yang ditandatangani 24 tahun lalu.

Melansir Jerusalem Post pada Minggu (21/10), dua wilayah yang dimaksud oleh Raja Abdullah adalah Pulau Perdamaian, yang berada di utara negara itu dan Tzofar, di selatan.

"Ini selalu menjadi prioritas utama kami dan keputusan kami untuk mundur dari (tempat) ini dalam perjanjian damai, berdasarkan keinginan kami untuk mengambil apa yang diperlukan untuk Yordania dan masyarakat Yordania," ungkapnya.

Berdasarkan perjanjian, masing-masing pihak dapat mengumumkan penghentian pengaturan dengan pemberitahuan satu tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi di bawah perjanjian damai, kedua belah pihak sepakat bahwa wilayah tersebut akan berada di bawah kedaulatan Yordania sambil melindungi hak-hak pemilik tanah asal Israel. Hak-hak ini termasuk kebebasan bergerak untuk daerah-daerah ini dan para pemiliknya tidak tunduk pada hukum adat Yordania.

Sementara itu, menurut laporan Jordan Times, mungkin akan ada masalah dengan Naharayim, sebuah daerah di utara. Mantan Perdana Menteri Yordania, Abdelsalam al-Majali baru-baru ini mengatakan bahwa Yordania mungkin harus membeli tanah itu dari para pemiliknya, yakni warga Israel, atau berharap Israel akan mengembalikannya secara gratis.

Credit sindonews.com

Pejabat Rusia: keluarnya AS dari INF "pukulan" buat kestabilan global

Para tenaga ahli nuklir Rosatom tengah mengawasi pembangunan satu proyek reaktor nuklir mereka. (powertecrussia.com)

Moskow (CB) - Penarikan diri Washington dari Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty akan menjadi pukulan keras bagi sistem global mengenai kestabilan strategis, kata seorang anggota Rusia pada Ahad.

"Dalan hal keluarnya AS, pukulan keras akan dialami oleh seluruh sistem kestabilan strategis di dunia," kata Alexey Pushkov, Kepala Komisi Sementara di Dewan Federasi Rusia mengenai Kebijakan Informasi dan Komunikasi, di akut Twitternya.

Amerika Serikat sekali lagi memulai penarikan diri dari kesepakatan itu, tambah Pushkov, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang. Ia menyebut keluarnya AS dari ABM (Anti-Ballistic Missile) Treaty pada 2001 sebagai pukulan pertama.

Pada Desember 2001, Pemerintah AS di bawah presiden George W. Bush mengumumkan penarikan diri dari ABM Treaty, yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada 1972, untuk membersihkan jalan bagi penerapan rencananya bagi pembangunan sistem Pertahanan Rudal Nasional.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Sabtu (20/10) bahwa Washington akan keluar dari INF Treaty sebab Rusia melanggar ketentuan kesepakatan tersebut.

INF Treaty ditandatangani pada 1987 oleh pemimpin bekas Uni Sovyet Mikhail S. Gorbachev dan mantan presiden AS Ronald Reagan untuk melarangan pembuatan, penggelaran dan uji-coba rudal jelajah atau balistik yang diluncurkan dari darat dengan jarak jelajah antara 300 dan 3.400 mil (483 dan 5.472 kilometer).

Amerika Serikat mula-mula telah menuduh Rusia melanggar persyaratan dalam INF Treaty pada Juli 2014. Moskow membantah tuduhan itu, dan menyebutnya bagian dari aksi anti-Rusia yang dilancarkan oleh Washington sehubungan dengan krisis Ukraina. Sejak itu, Moskow dan Washington sudah berulang-kali saling menuduh bahwa masing-masing telah melanggar kesepakatan tersebut.

Credit antaranews.com

Inggris Dukung Trump Keluar dari Perjanjian Senjata Nuklir

LONDON - Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Williamson mengatakan, negaranya berdiri bersama dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu dikatakan Williamson setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan ia akan menarik Washington keluar dari perjanjian senjata nuklir yang sudah berusia puluhan tahun dengan Rusia.

Williamson menyalahkan Rusia karena membahayakan perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), yang disepakati oleh AS dan Uni Soviet pada 1987, dan meminta Kremlin untuk menghormati kesepakatan tersebut.

"Sekutu dekat dan jangka panjang kami tentu saja adalah Amerika Serikat dan kami akan benar-benar tegas dengan Amerika Serikat dalam menyampaikan pesan yang jelas bahwa Rusia perlu menghormati kewajiban perjanjian yang ditandatangani," katanya seperti dilansir The Guardian dari Financial Times, Minggu (21/10/2018).

Ia menuduh Rusia telah melanggar perjanjian, dengan mengatakan Moskow telah membuat "mengolok-olok" INF.

INF ditandatangani oleh Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev dan melarang kedua negara memiliki, memproduksi atau menguji coba rudal jelajah darat dengan kisaran antara 480-5.500 km.

Trump menuduh Moskow melanggar perjanjian selama bertahun-tahun dan memperingatkan bahwa kecuali Rusia dan China, yang bukan penandatangan INF, berhenti mengembangkan atau memiliki senjata maka AS akan memulai kembali programnya sendiri.

Rusia telah dituduh mengembangkan rudal baru yang bertentangan dengan INF beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami tentu saja ingin melihat perjanjian ini terus ada tetapi itu membutuhkan dua pihak untuk berkomitmen untuk itu dan pada saat ini Anda memiliki satu pihak yang mengabaikannya," tutur Williamson.

"Ini adalah Rusia yang melanggar dan Rusia lah yang perlu kembali ke kesepakatan secara berurutan," imbuhnya.

Trump tidak merinci pelanggaran baru-baru ini terhadap pakta tersebut, meskipun pada 2017 pejabat keamanan nasional Gedung Putih mengatakan Rusia telah mengerahkan rudal jelajah yang melanggar perjanjian.

Kremlin juga dituduh melanggar perjanjian oleh pemerintahan mantan presiden Barack Obama.

"Kami tidak akan membiarkan mereka melanggar perjanjian nuklir dan pergi keluar dan membuat senjata dan kami tidak diizinkan," kata Trump.

"Kita harus mengembangkan senjata-senjata itu, kecuali Rusia datang kepada kita dan China datang kepada kita dan mereka semua datang kepada kita dan berkata, 'mari kita benar-benar menjadi pintar dan jangan sampai kita mengembangkan senjata itu', tetapi jika Rusia melakukannya dan jika China melakukannya, dan kami mematuhi perjanjian, itu tidak dapat diterima," tegas Trump.

Penasehat keamanan nasional Trump, John Bolton, akan bertemu dengan menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan sekretaris dewan keamanan Kremlin, Nikolai Patrushev, pada kunjungan ke Moskow pada akhir pekan.

Pertemuan ini sebagai kelanjutan dari diskusi yang dimulai ketika para pemimpin bertemu di Helsinki pada bulan Juli lalu.

Credit sindonews.com

Jerman Tolak Keputusan AS Mundur dari Perjanjian Senjata Nuklir

BERLIN - Jerman menyampaikan sikap tidak setuju atas keputusan Amerika Serikat (AS) mundur dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia, yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, AS harus mempertimbangkan konsekuensinya untuk mundur dari perjanjian itu, baik untuk Eropa dan untuk upaya perlucutan senjata di masa depan.

"Perjanjian itu, telah selama 30 tahun menjadi pilar penting arsitektur keamanan Eropa kami," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (21/10).

"Kami sering mendesak Rusia untuk menanggapi tuduhan serius bahwa hal itu melanggar perjanjian. Kami sekarang mendesak AS untuk mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi," sambungnya.

Sebelumnya, Rusia menyatakan keputusan AS untuk mundur dari perjanjian itu sebagai langkah yang berbahaya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menuturkan, perjanjian itu penting untuk memastikan keamanan dunia internasional dan memastikan dunia bebas dari senjata nuklir.

"Ini akan menjadi langkah yang sangat berbahaya yang, saya yakin, tidak hanya tidak akan dipahami oleh masyarakat internasional tetapi akan memancing kecaman serius. Perjanjian itu penting untuk keamanan dan keamanan internasional di bidang senjata nuklir, untuk pemeliharaan stabilitas strategis. Rusia mengutuk apa yang disebut upaya oleh AS untuk mendapatkan konsesi melalui metode pemerasan," ucap Ryabkov.

Credit sindonews.com

Trump: AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidatonya dalam pembukaan sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di markas besar PBB, New York, Selasa (25/9). (webtv.un.org)

Elko, Nevada (CB) - Presiden Donald Trump mengatakan pada Sabtu, Amerika Serikat akan keluar dari perjanjian nuklir masa Perang Dingin, langkah yang tampaknya akan membuat Rusia kesal.

Perjanjian itu, Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, memerintahkan penghapusan suatu jenis senjata nuklir.

Perjanjian INF, yang dirundingkan Presiden AS Ronald Reagan dan Presiden Rusia Mikhail Gorbachev serta disahkan Senat AS pada 1988, mengharuskan kedua negara menghapus senjata nuklir jarak pendek dan jarak menengah serta peluru kendali konvensional, demikian Reuters melaporkan.

"Sayangnya, Rusia belum menghormati perjanjian itu, jadi kita akan memutus perjanjian tersebut dan kita akan menarik diri," tegas Trump di depan para wartawan setelah ia menghadiri kampanye di Nevada.

Washington meyakini bahwa Moskow sedang mengembangkan sebuah sistem peluncur dari darat, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian INF. Pengembangan itu memungkinkan Moskow melontarkan serangan ke Eropa dalam waktu singkat.

Rusia telah berkali-kali membantah bahwa pihaknya melakukan pelanggaran seperti itu.

Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengembangkan persenjataan nuklir kecuali Rusia dan China setuju untuk menghentikan pengembangan.

China bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Negara itu telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan peluru kendali konvensional sebagai bagian dari strategi pertahanan. Sementara itu, perjanjian INF melarang AS memiliki rudal balistik yang diluncurkan dari darat atau rudal penjelajah, yang dapat menempuh jarak antara 500 kilometer hingga 5.500 kilometer.

Penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, akan berkunjung ke Moskow pekan depan.

Credit antaranews.com

Jerman diminta tangguhkan penjualan persenjataan ke Saudi terkait kematian Khashoggi

Kanselir Jerman Angela Merkel menempati kursi Perdana Menteri Inggris David Cameron (kanan) saat berbincang denga Menteri Keuangan Saudi Arabia Pangeran Ibrahim Al-Assaf sebelum dimulainya sidang kedua KTT G20 di St. Petersburg, Jumat (6/9). (REUTERS/Guido Bergmann/BPA via)

Berlin (CB) - Jerman jangan dulu menyetujui penjualan persenjataan ke Arab Saudi hingga penyelidikan atas kematian wartawan Saudi, Jamal Khashoggi, lengkap, kata Menteri Luar Negeri Heiko Maas, Sabtu.

Pernyataan Maas, yang menjadi kebalikan dari keputusan menjual sistem artileri ke Riyadh, muncul setelah ia dan Kanselir Jerman Angela Merkel menganggap penjelasan Arab Saudi soal kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, tidak memuaskan.

Dalam wawancara untuk acara televisi publik, Taghesthemen, Maas mengatakan bahwa Jerman jangan sampai melakukan penjualan persenjataan ke Kerajaan Arab Saudi hingga kematian Khashoggi terungkap jelas, demikian Reuters melaporkan.

"Sejauh penyelidikan masih berjalan, sejauh kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, tidak ada alasan untuk mengambil keputusan positif soal ekspor persenjataan ke Arab Saudi," katanya.

Pada bulan lalu, keputusan mengizinkan penjualan tersebut, sebagai upaya memulihkan hubungan dengan Kerajaan, menuai perdebatan karena bertolak belakang dengan keputusan sebelumnya, yaitu tidak mengekspor senjata ke negara yang terlibat dalam perang Yaman.

Dalam tanggapan paling keras yang diberikan negara-negara Barat atas pengakuan Riyadh bahwa Khashoggi sebenarnya tewas di konsulat Saudi di Istanbul, Merkel dan Maas mengutuk kejadia itu. Mereka menuntut agar Riyadh menjelaskan apa yang telah terjadi.

"Kami mengutuk keras tindakan itu," kata pernyataan bersama, yang dikeluarkan Merkel dan Maas dan mengacu pada pembunuhan tersebut. Dalam pernyataan itu, mereka meminta Riyadh bersikap terbuka.

"Keterangan soal kejadian di konsulat Istanbul itu tidak cukup," kata pernyataan tersebut.

Merkel dan Maas menyampaikan pernyataan duka cita kepada rekan-rekan dan keluarga Khashoggi serta menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian wartawan tersebut harus diadili.

Ketika ditanya saat wawancara soal apakah pemimpin perusahaan Siemens, Joe Kaeser, perlu mengikuti langkah para pemimpin perusahaan internasional lainnya untuk membatalkan rencana menghadiri konferensi investasi di Arab Saudi, Maas mengatakan bahwa pembatalan kehadiran akan memberikan sinyal yang tepat.

"Saya pastinya tidak akan mau menghadiri acara di Riyadh pada saat ini," katanya, "Saya sangat bisa memaklumi keputusan mereka, yang membatalkan kehadirannya."

Credit antaranews.com

Prancis Serukan Penyelidikan Skala Penuh Ungkap Pembunuhan Kashoogi

PARIS - Prancis mengutuk dengan keras pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Kashoogi. Paris kemudian mendesak digelarnya penyelidikan secara penuh untuk mengungkap pembunuhan jurnalis yang kerap mengkritik kerajaan Saudi tersebut.

Kecaman Prancis datang setelah adanya pengumuman pemerintah Saudi yang mengonfirmasi bahwa Khashoggi tewas setelah berkelahi dengan sejumlah orang yang ditemuinya di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

"Verifikasi bahwa Khashoggi terbunuh adalah langkah pertama untuk mengungkap kebenaran. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab," kata Kementerian Luar Negeri Prancis dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (21/10).

"Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang tersisa, penyelidikan berskala besar dan mendesak harus dilakukan," sambungnya, dan mendesak pemerintah Saudi untuk lebih berusaha mengungkap pembunuhan ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan bahwa dia sangat terganggu dengan pengakuan Saudi, bahwa Khashoggi memang tewas di dalam Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

"Sekretaris Jenderal sangat terganggu dengan konfirmasi kematian Jamal Khashoggi. Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan teman-teman Khashoggi. Dia menekankan perlunya investigasi yang cepat, menyeluruh dan transparan tentang keadaan kematian Khashoggi dan pertanggungjawaban penuh bagi mereka yang bertanggung jawab," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric.

Credit sindonews.com

Kutuk Kasus Khashoggi, Merkel Tuntut Saudi Transparan

Kanselir Jerman Angela Merkel, di Slovakia, 2016. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Jakarta, CB -- Kanselir Jerman Angela Merkel mengutuk kasus dugaan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, sekaligus meminta transparansi dari kerajaan Arab Saudi.

"Kami mengutuk keras tindakan ini," kata dia dan Menteri Luar Negeri Heiko Maas dalam pernyataan bersama soal kasus itu, di Berlin, Sabtu (20/10) dikutip dari Reuters.

Merkel mengatakan orang-orang yang ada di belakang kematian Khashoggi harus dibawa ke pengadilan.

"Mereka yang bertanggung jawab harus bicara soal aksinya," imbuh dia.

"Kami mengharapkan transparansi dari Arab Saudi tentang keadaan kematiannya [Kashoggi]," katanya.

Bagi Jerman, penjelasan dari kerajaan Saudi soal kasus itu sejauh ini belum cukup.

"Laporan yang tersedia tentang apa yang terjadi di konsulat Istanbul tidak cukup," ungkap keduanya.

Diketahui, Arab Saudi sudah mengakui bahwa Khashoggi, yang merupakan kontrobutor Washington Post, meninggal di dalam konsulatnya di Istanbul.

Padahal sebelumnya, pihak kerajaan selalu menyangkal itu dan menyebut Khashoggi sudah keluar dari gedung konsulat.

Delapan belas warga Saudi telah ditangkap terkait dengan kasus itu, serta dua pembantu utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dan tiga agen intelijen lainnya telah dipecat.

Terpisah, Menteri Kehakiman Arab Saudi, dalam sebuah pernyataannya kepada kantor berita negara SPA, akan dikaji oleh pihak pengadilan saat semua prosedur sudah rampung.

Kematian Khashoggi ini sendiri terjadi di konsulat Saudi di Istanbul yang masih termasuk wilayah kedaulatan kerajaan.

Credit cnnindonesia.com

Saudi Umumkan 18 Tersangka, Pecat Penasihat Kerajaan

Putera Mahkota Mohammed bin Salman (OSCAR DEL POZO / AFP)

Jakarta, CB -- Arab Saudi telah memecat beberapa tokoh lingkar dalam Putera Mahkota Mohammed bin Salman. Mereka adalah para penasihat kerajaan, pejabat negara, kepala deputi badan intelijen, dan sejumlah nama lain yang dianggap bertanggung jawab atas tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi di Turki. Total terdapat 18 nama yang disalahkan atas kematian jurnalis itu.

Kepala Presidensial Intelijen dan penasihat Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Ahmed Assiri, adalah salah satu yang dipecat dari jabatannya, Jumat (19/10). Sehari sebelumnya, The New York Times mengutip tiga sumber yang mengklaim bahwa Assiri kemungkinan akan disalahkan atas kematian Khashoggi.

"Kerajaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengklarifikasi keadaan dalam kasus warga negara Saudi, Jamal Khashoggi; Kerajaan menegaskan bahwa semua yang terlibat akan dibawa ke pengadilan," kata pejabat resmi Saudi Press Agency mengutip sumber resmi.

Assiri dipercaya menjadi kepala perancang perang dengan Yaman. Sebelumnya ia menjadi juru bicara koalisi yang dipimpin Saudi terhadap kelompok Houti di Yaman. Menurut sumber CNN, ia memilih tim yang terlibat dalam pelenyapan Khashoggi.

Dua sumber memberitahukan kepada koran itu bahwa pemerintah Saudi akan mengklaim akan menyebut Assiri diperintahkan untuk menangkap dan menginterogasi Khashoggi, namun tak sengaja membunuh pria itu atau dengan sengaja melanggar perintah dan membunuhnya.

Penasihat kerajaan Saud al-Qahtani, Asisten Kepala Intelijen Umum Abdullah bin Khalifa al-Shayya dan Direktorat Jenderal Keamanan dan Perlindungan pada Presidensi Umum Intelijen Rashad bin Hamid al-Mahmadi juga dicopot dari jabatannya.

Menurut keterangan kantor Kejaksaan negara itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menangkap belasan warga Saudi lainnya yang disebut terkait dengan kematian Khashoggi, demikian dilaporkan Al Ekhbariya, media milik pemerintah Saudi.

Wartawan berusia 60 tahun itu meninggalkan Saudi tahun lalu dan menjadi kontributor The Washington Post. Selama menjadi kontributor ia terus melontarkan kritikan terhadap pemerintah Saudi.

Kejaksaan setempat mengklaim bahwa Khashoggi terbunuh ketika terlibat perkelahian didalam gedung konsulat.

Selain itu, Raja Salman dilaporkan telah membentuk komite menteri yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk "merestrukturisasi Presidensi Intelejen Umum dan memperbarui aturan badan tersebut serta menentukan kekuasaannya secara tepat," seperti dikutip News Week.

Turki dan Arab Saudi sama-sama menyelidiki kematian Khashoggi. Namun pihak Saudi mencurigai ada kecurangan yang dilakukan Turki. Otoritas Turki telah menuduh bahwa 15 orang skuad Saudi membunuh dan memutilasi wartawan itu. Turki mengklaim bahwa beberapa pejabat mereka memiliki bukti audio dari pembunuhan itu.

Namun, Raja Salman dan Pangeran Mohammed terus membantah mengetahui apa yang terjadi pada Khashoggi. Pernyataan ini didukung oleh para sekutu Saudi termasuk Trump.

Credit cnnindonesia.com

Anti-China, Ribuan Orang Serukan Referendum Kemerdekaan Taiwan

TAIPEI - Ribuan orang berunjuk rasa di Ibu Kota Taiwan, Taipei, menyerukan referendum kemerdekaan. Dalam demo besar untuk pertama kalinya ini, massa menerikkan slogan-slogan anti-China.

Demo seruan referendum kemerdekaan ini muncul setelah pulau itu memerintah dirinya sendiri menjadi negara demokrasi lebih dari 20 tahun yang lalu.

Pawai besar pada hari Sabtu (20/10/2018) di Taipei terjadi ketika China meningkatkan klaimnya atas Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

"Agresi China hanya dapat mendorong kami untuk membela diri," teriak seorang pengunjuk rasa perempuan kepada Al Jazeera. "Kami akan melindungi hak kami untuk menentukan nasib sendiri," katanya lagi.

Massa berkumpul di luar markas Partai Progresif Demokrat (DPP), partai yang berkuasa, di Taipei. Slogan-slogan anti-China yang diteriakkan seperti; "Inginkan referendum!" dan "Menentang aneksasi!".

China dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak perang sipil di China daratan pada tahun 1949.

Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat, dengan mata uang, sistem peradilan dan politik sendiri. Namun, Beijing mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menyatukan kembali Taipei dengan China.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan tekanan diplomatik, ekonomi dan militer pada pemerintah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dalam upaya untuk memaksanya menyetujui bahwa pulau itu adalah bagian dari "satu China".

Tekanan itu termasuk langkah perusahaan-perusahaan China yang mendaftarkan Taiwan sebagai bagian dari China di situs mereka.

Fan Yun, anggota Partai Sosial Demokrat, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa referendum adalah cara demokratis untuk memberitahu China. "Dan untuk memberitahu seluruh dunia bahwa, sebenarnya, kami ingin menjadi negara yang merdeka," katanya, yang dilansir Minggu (21/10/2018).

Diselenggarakan oleh Aliansi Formosa, yang didukung oleh dua mantan presiden Taiwan yang mendukung kemerdekaan, demo itu merupakan tuntutan besar-besaran untuk pemilihan umum mengenai apakah akan secara resmi mengumumkan kemerdekaan Taiwan dari China atau tidak.

"Kami ingin memberitahu China untuk menghentikan bullying (terhadap) Taiwan," kata pemimpin Aliansi Formosa, Kuo Pei-horng, seperti diberitakan AFP.

"Orang Taiwan ingin menjadi tuan bagi diri sendiri," ujarnya.

Penyelenggara mengatakan bahwa lebih dari 100.000 orang turun ke jalan dan berbaris menyerukan referendum kemerdekaan. Namun, menurut polisi jumlah massa sekitar 10.000.

Sementara itu, DPP yang merupakan partai berkuasa secara terbuka melarang para pejabat dan kadernya menghadiri unjuk rasa pada hari Sabtu. Meski demikian, partai itu menggelar demo terhadap aneksasi China terhadap Taiwan di kota selatan Kaohsiung.

Credit sindonews.com

Ketua UMNO Dijerat 45 Dakwaan

KUALA LUMPUR - Mantan Deputi Perdana Menteri (PM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi didakwa dengan 45 kasus suap dan pencucian uang di tengah upaya keras pemerintahan PM Mahathir Mohamad memberantas korupsi.

Ahmad Zahid menjadi Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai yang pernah berkuasa selama 60 tahun dan digulingkan pada pemilu Mei lalu. Dia menjadi pejabat UMNO terbaru yang didakwa kasus korupsi setelah mantan PM Najib Razak dijerat dengan puluhan kasus korupsi.

Total nilai uang skandal korupsi Ahmad Zahid mencapai USD27,4 juta (Rp416 miliar). Dia didakwa 10 dakwaan pelanggaran kepercayaan dan 8 kasus pelanggaran kekuasaan dengan nilai total korupsi USD10 juta.

Dia juga didakwa 27 skandal pencucian uang senilai USD17,3 juta. Namun, dia mengklaim dirinya tidak bersalah. Dia juga dituduh menyalahgunakan dana dari yayasan amal Akal Budi yang dikelola keluarganya.

“Saya siap menghadapi dakwaan yang dijatuhkan kepada saya,” kata Ahmad Zahid dilansir Channel News Asia. “Itu adalah ujian dari Allah,” ujarnya. Ahmad Zahid melawan akan menghadapi semua dakwaan di pengadilan.

“Ini bukan tempat bagi saya untuk memberikan penjelasan, tapi di pengadilan nanti,” ujarnya. Dari 45 dakwaan tersebut, Ahmad Zahid bisa dituntut penjara selama 20 tahun. Dia juga diprediksi akan didenda sebanyak lima kali dari transaksi pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan yang di alamatkan kepadanya.

Melansir Reuters dari kantor berita Bernama, mantan menteri dalam negeri itu di tuduh menggunakan posisinya untuk menerima suap sebagai imbalan membantu perusahaan memenangkan kontrak proyek kementerian.

Pada salah satu kasus, dia dituduh menerima USD1,4 juta dari Datasonic Group Berhad untuk mengamankan kontrak pemerintah selama lima tahun untuk menyuplai 12,5 juta chip elektronik paspor Malaysia.

Saham Datasonic menurun hingga 43% di bursa saham Malaysia akibat pemberitaan tersebut. Datasonic menyatakan, perusahaan atau petinggi perusahaannya melakukan suap atau pembayaran uang ke pada Ahmad Zahidi.

Credit sindonews.com

Jumat, 19 Oktober 2018

China-ASEAN Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan

Ilustrasi (Mandatory credit Kyodo/via REUTERS)

Jakarta, CB -- China dan sepuluh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia akan menggelar latihan angkatan laut gabungan perdana di Laut China Selatan.

"Angkatan laut negara ASEAN sedang dalam perjalanan menuju Zhanjiang, China untuk memulai latihan maritim gabungan ASEAN-China," ucap Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen pada Jumat (19/10).

Kta Zhanjiang di selatan China merupakan pangkalan armada laut militer China. Latihan bersama itu diumumkan Ng Eng dalam pertemuan antar-menteri pertahanan ASEAN yang turut dihadiri Menhan Amerika Serikat James Mattis dan juga Menhan China Wei Fenghe.

Ng Eng mengatakan latihan bersama itu itu diharapkan mampu membantu "terbangunnya rasa saling percaya" antara ASEAN-China.

Selama ini, relasi kedua belah pihak bisa dibilang kompleks lantaran sengketa antara Beijing dan sejumlah negara Asia Tenggara terkait wilayah di Laut China Selatan.

Dikutip AFP, Laut China Selatan menjadi rawan konflik setelah Beijing megklaim hampir 90 persen perairan merupakan salah satu jalur perdagangan utama itu. Klaim Beijing tersebut bertabrakan dengan sejumlah negara seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, bahkan Taiwan.

Meski masih berkeras terhadap masing-masing klaim, China dan ASEAN berusaha meredakan ketegangan dan mengantisipasi potensi eskalasi militer di perairan tersebut.

Ng Eng mengatakan ASEAN juga berencana menggelar latihan bersama serupa dengan militer AS tahun depan.

Hal itu dilakukan guna membendung kekhawatiran AS terkait relasi Asia Tenggara yang semakin mendekat kepada China, khusus sejak AS berada di bawah kuasa Presiden Donald Trump.

AS telah lama mengungkapkan kekhawatiran terkait klaim China di Laut China Selatan yang dianggap Washington sebagai perairan internasional.

Sebab, meski klaim China telah dipatahkan Pengadilan Arbitrase Internasional pada pertengahan 2016 lalu, Pemerintahan Presiden Xi Jinping tetap melakukan sejumlah instalasi militer dan membangun pulau buatan di perairan itu.

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur kapal terpadat dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun (Rp75 quadriliun) setiap tahunnya. Selain itu, perairan itu juga disebut memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah.

Credit cnnindonesia.com

Putin: Jika Dibom Nuklir, Rusia Membalas dan Kehidupan Bisa Tamat

SOCHI - Presiden Vladimir Putin kembali menyampaikan kebijakan pertahanan dan doktrin nuklir Rusia. Menurutnya, jika negaranya dibom nuklir lebih dulu maka Moskow pasti membalas dengan senjata pemusnah massal dan kehidupan di Bumi bisa tamat atau berakhir.

Pemimpin Kremlin itu menyampaikan doktrin nuklirnya dalam forum Valdai Discussion Club di Sochi pada hari Kamis (18/10/2018). Dia menjamin senjata nuklir Moskow tidak untuk serangan pre-emptive (pendahuluan), namun digunakan sebagai pembalasan terhadap negara agresor.

"Tentang apakah kita siap, apakah saya siap, untuk menggunakan senjata yang kita miliki, termasuk senjata pemusnah massal, untuk melindungi kepentingan kita. Saya akan mengingatkan Anda apa yang saya katakan, dan saya mengatakan bahwa dalam konsep senjata nuklir kami tidak ada gagasan serangan pre-emptive," katanya.

"Konsep kami adalah respons terhadap serangan pre-emptive. Bagi mereka yang tahu, tidak perlu menjelaskan apa itu, tetapi bagi yang belum tahu saya akan mengatakannya lagi. Ini berarti bahwa kami siap dan akan menggunakan senjata nuklir hanya ketika kami membuat yakin bahwa seseorang, calon agresor, serangan di Rusia, di wilayah kita," ujarnya.

"Agresor harus tahu bahwa pembalasan tidak dapat dihindarkan, bahwa itu akan dihancurkan. Dan kita, para korban agresi, akan pergi ke surga sebagai martir, sementara mereka hanya akan mati, karena mereka tak punya waktu untuk bertobat," paparnya, seperti dikutip Sputnik.

Doktrin nuklir Rusia ini berbeda dengan doktrin nuklir Amerika Serikat (AS). Dalam dokumen Nuclear Posture Review (NPR) terbaru Washington yang dirilis beberapa bulan lalu dinyatakan bahwa Washington bisa menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan atas serangan non-nuklir terhadap dirinya sendiri atau sekutu-sekutunya.

Serangan yang bisa memicu pembalasan bom nuklir AS itu masih samar-samar, sehingga memicu spekulasi bahwa serangan siber pun bisa memungkinkan respons senjata nuklir Amerika.

Presiden Putin menekankan bahwa Rusia tidak akan memulai perang nuklir karena akan menyebabkan malapetaka global.

Credit sindonews.com

Putin Sesumbar Senjata Hipersonik Rusia Segera Dikerahkan

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin sesumbar senjata hipersonik terbaru Rusia segera dikerahkan untuk layanan militer. Menurutnya, pengerahan hulu ledak dengan sistem Avangard tersebut akan terjadi beberapa bulan lagi.

Dia mengklaim Rusia adalah negara pertama di dunia yang mengembangkan teknologi terobosan untuk peluncur hipersonik.

Peluncur hipersonik adalah jenis proyektil yang dapat terbang dan bermanuver di atas atmosfer dengan kecepatan di atas Mach 5. Kecepatan seperti itu membuatnya lebih sulit untuk dicegat atau diintersepsi sistem pertahanan musuh.

"Menanggapi perkembangan sistem anti-rudal balistik AS, kami meningkatkan kemampuan serangan kami. Beberapa sudah dalam layanan, yang lain akan segera dikerahkan," kata Putin dalam forum Valdai Discussion Club di Sochi pada hari Kamis (18/10/2018).

"Pengerahan Avangard akan terjadi dalam beberapa bulan," katanya lagi.

Rusia telah menerapkan teknologi seperti itu untuk mengembangkan rudal jelajah hipersonik yang diberi nama rudal Kinzhal. Rudal itu sudah digunakan militer Moskow.

Pengembangan rudal hipersonik Kinzhal ini dianggap sebagai respons terhadap beberapa armada kapal induk Amerika Serikat sebagai tulang punggung kemampuan Pentagon untuk memproyeksikan kekuatan militer di seluruh dunia.

Putin mengatakan Rusia lebih maju dari negara lain dalam hal pengembangan senjata hipersonik.

“Kami tahu pasti, ini adalah fakta yang jelas dan rekan kami menyadarinya, bahwa kami melampaui semua pesaing kami di bidang ini. Tidak ada yang memiliki senjata hipersonik yang tepat. Beberapa (dari mereka) berencana untuk mengujinya dalam 18 hingga 24 bulan. Kami sudah memiliki untuk layanan," katanya, seperti dikutip Russia Today, Jumat (19/10/2018).

Credit sindonews.com

Perusahaan Pemasok Apple Pindah dari Cina ke Vietnam

AirPods

Foto: Youtube

Perang dagang membuat perusahaan perakit Airpods Apple pindah ke Vietnam.

CB, BEIJING -- Perusahaan Cina yang merakit AirPods Apple akan memindahkan lokasi produksinya dari Cina ke Vietnam. Hal itu karena perang dagang antara Cina-AS meningkat menyusul keputusan AS menerapkan tarif lebih tinggi terhadap sekitar 250 miliar dolar AS barang-barang dari Cina.

Menurut laporan harian ekonomi Jepang Nikkei Asia Review, awal Oktober ini, GoerTek, sebuah perusahaan yang berbasis di provinsi Shandong (Cina) meminta kepada seluruh pemasoknya dalam membuat AirPod untuk mengapalkan seluruh komponen langsung ke Vietnam.

ABC sudah mendapatkan laporan semi tahunan Goertek untuk 2018 di mana presiden komisaris perusahaan tersebut Jiang Bin mengatakan keuntungan bersih perusahaannya turun 38,11 persen tahun ini turun sekitar 140 juta dolar Australia dibandingkan keuntungan tahun sebelumnya.

"Karena faktor makro ekonomi - seperti fluktuasi pasar dunia dan juga perang dagang AS-Cina, operasi dan manajemen perusahaan menjadi lebih sulit." kata Jiang dalam laporan tersebut.

Ini terjadi meski Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa tarif untuk produk teknologi tinggi seperti AirPod tidak termasuk dalam kenaikan tarif yang diumumkan akhir September.

Hari Selasa, GoerTek juga mengumumkan rencana untuk menanamkan modal 200 juta dolar Australia untuk memproduksi drone dan headphone pintar di Nanning di Cina selatan, yang lebih dekat dengan lokasi perusahaan di Vietnam sehingga pengiriman barang antar kedua lokasi lebih mudah dilakukan. GoerTek bukanlah satu-satunya perusahaan yang memindahkan operasinya karena perang dagang.

Awal bulan ini, pejabat Taiwan mengatakan bahwa hampir 30 perusahaan telah meninggalkan Cina dan beralih ke Taiwan, dengan alasan terkena dampak perang dagang.

Pendiri lembaga pemikir Taiwan GoldenRock, Jason Wu mengatakan banyak perusahaan Taiwan ini meninggalkan Cina, bukan saja karena perang dagang, juga karena situasi politik Cina yang semakin tegang di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

"Banyak pengusaha Taiwan terus memantau situasi." kata Wu kepada ABC.

"Karena selain perang dagang, semakin ketatnya situasi politik dan ekonomi dan juga kesulitan keuangan yang ada di Cina menjadi masalah mengapa perusahaan Taiwan memikirkan untuk pindah ke tempat lain."

Jason Wu mengatakan Taiwan sudah memberi sumbangan besar bagi industri manufaktur Cina selama satu generasi terakhir khususnya di bidang elektronik dan manufaktur. Itu karena Cina memberikan kondisi yang bagus bagi kehadiran bisnis asal Taiwan.

Dari Made in Cina menjadi Made in South-East Asia

US President Donald Trump and China's President Xi Jinping

Photo: Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump terlibat perang dagang antar kedua negara. (Reuters: Carlos Barria)

Perusahaan Jepang di Cina juga dilaporkan mengalami dampak atas meningkatnya perang dagang antara AS dan Cina. Di kota Suzhou, di Cina Timur di mana terdapat banyak perusahaan asing, sejumlah perusahaan Jepang telah menutup operasi secara permanen sejak tahun lalu, menurut media resmi pemerintah Cina 21st Century Business Herald.

Perusahaan manufaktur raksasa Jepang Omron, yang memproduksi layar LED untuk berbagai produk elektronik, mengumumkan penutupan perusahaannya di Suzhou tiga bulan setelah Samsung menutup pabriknya di Shenzhen, kawasan yang sudah lama dikenal sebagai pusat teknologi dan inovasi Cina.

Namun begitu, tampaknya para pemimpin Cina tidaklah terlalu mengkhawatirkan hal seperti ini, karena industri manufaktur di sana sekarang ini sedang melakukan upgrade dan mulai berpindah dari manufaktur yang mengandalkan tenaga manusia, ke produk yang berteknologi tinggi.

Industri elektronik Cina memiliki nilai sekitar 3,5 triliun dolar Australia pada 2017, dan diperkirakann akan terus meningkat, karena Cina sekarang sedang meluncurkan strategi Made in China 2025. Strategi akan menekankan manufaktur digital untuk memberikan nilai lebih bagi Cina di tengah perubahan ekonomi global.

Photo: China mulai beralih juga dari industri manufaktur menggunakan tenaga manusia ke industri digital teknologi tinggi. (Reuters: Bobby Yip)

Dalam beberapa kasus kota-kota di pedalaman seperti Chongqing dan Chengdu di provinsi Sichuan sudah mulai melakukan perakitan elektronik yang menggunakan tenaga kerja. Sementara perusahaan lainya memindahkan produksi ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, dan Malaysia, dimana ongkos tenaga kerja lebih murah.

Credit republika.co.id

Cina dan Rusia Kembangkan Bulan Buatan untuk Terangi Bumi

Pemandangan permukaan bulan yang dipenuhi lubang, akibat hantaman meteorit dari luar angkasa. Foto menakjubkan karya Bartosz ini memperlihatkan kawah Tycho, kawasan di permukaan bulan yang ditemukan oleh astronom Denmark, saat mengamati kutub selatan bulan. Piekary Iskie, Polandia, 22 Mei 2015. Dailymail

CB, Jakarta - Cina dan Rusia berencana untuk mengembangkan program bulan buatan untuk penerangan tambahan ke bumi dan sebagai pangkalan bulan.
Ketua Institut Teknologi Sains dan Teknologi Sistem Mikroelektronika Chengdu (CASC), Wu Chunfeng, mengatakan bahwa Cina akan meluncurkan satelit penerangan dalam dua tahun ke depan, menurut People's Daily, dilansir dari Sputniknews, 18 Oktober 2018.

Satelit bulan tiruan ini dimaksudkan untuk melengkapi cahaya bulan dan akan dapat secara langsung menerangi area dengan diameter hingga 80 kilometer, tetapi akan menghasilkan 8 kali lebih banyak cahaya daripada satelit alami Bumi. Proyek CASC akan digunakan untuk menerangi jalan-jalan kota Chengdu.

Gambar Bumi terlihat terang saat malam hari yang diambil dari satelit NASA pada bulan April dan Oktober 2012. (AP Photo/NASA)
Dilansir dari The Independent, bulan buatan manusia ini akan memiliki lapisan yang dapat memantulkan cahaya dari matahari dengan sayap panel surya.
Sudut-sudut sayap ini dapat disesuaikan untuk memungkinkan cahaya agar fokus pada lokasi yang tepat.

Detail yang tepat dari pesawat ruang angkasa, tanggal peluncuran dan bagaimana bulan tiruan akan dioperasikan tidak diungkapkan.

Pejabat dari kota Chengdu mengatakan mereka berharap dapat menghemat uang untuk penerangan jalan dan juga meningkatkan pariwisata.Program luar angkasa Cina telah secara aktif berkembang dalam beberapa tahun terakhir. CASC baru-baru ini mengumumkan bahwa sebagai bagian dari pengembangan program bulan buatannya, Cina akan bekerja sama dalam pembangunan pangkalan bulan.
Kepala program luar angkasa Rusia, Dmitry Rogozin, juga menegaskan adanya rencana pembuatan bulan buatan bersama Cina.

Credit tempo.co

Putin Bilang ISIS Sandera 700 Orang di Suriah

SOCHI - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kelompok Islamic State atau ISIS telah menyandera sekitar 700 orang di wilayah Suriah. Menurutnya, kelompok itu mengancam akan mengeksekusi 10 sandera setiap harinya.

Penyanderaan itu terjadi di wilayah yang dikuasai pemberontok Suriah sekutu Amerika Serikat (AS). yakni di tepi kiri Sungai Eufrat. Klaim pemimpin Kremlin ini disampaikan dalam forum Valdai Discussion Club di Sochi pada hari Kamis.

Putin tidak menjelaskan apa yang dituntut para militan ISIS terkait penyanderaan ratusan orang tersebut.

"Mereka telah mengeluarkan ultimatum, tuntutan khusus dan memperingatkan bahwa jika ultimatum ini tidak dipenuhi mereka akan mengeksekusi 10 orang setiap hari," katanya, yang dilansir Reuters, Jumat (19/10/2018).

"Sehari sebelum kemarin mereka mengeksekusi 10 orang," ujarnya.

Pada hari Rabu lalu, kantor berita TASS melaporkan bahwa militan ISIS telah menangkap sekitar 700 orang di Provinsi Deir el-Zor untuk dijadikan sandera.

Penyanderaan ini terjadi setelah kelompok itu menyerang sebuah kamp pengungsi di daerah yang dikuasai pasukan pemberontak Suriah pada 13 Oktober. Menurut laporan tersebut, militan ISIS menculik sekitar 130 keluarga dan membawa mereka ke kota Hajin.

Credit sindonews.com

Indonesia Prihatin Kasus Khashoggi, yang Salah Harus Diadili

JAKARTA - Pemerintah Indonesia prihatin dengan kasus hilangnya wartawan Arab Saudi pengkritik kerajaan, Jamal Khashoggi. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pemerintah ingin pihak yang bersalah diadili.

Wartawan itu hilang sejak 2 Oktober lalu, yakni setelah memasuki kantor Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Riyadh membantah memerintahkan pembunuhan terhadap wartawan kritis tersebut.

"Kita sangat prihatin soal kasus ini, apalagi terjadi di wilayah diplomatik dan konsuler. Kita harap bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi di situ dan ada langkah hukum yang diambil sesuai dengan hukum di Turki dan Saudi," kata juru bicara Kemlu Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, Kamis (18/10/2018).

"Ini kasusnya terjadi di Turki, dan tentunya ini merupakan satu isu yang sedang diproses oleh Pemerintah Turki. Informasi yang saya dapatkan bahwa pihak otoritas keamanan Turki sudah mendapat akses terhadap wilayahnya Saudi di Istanbul," ujarnya.

Ditanya apakah mungkin kasus ini dapat diangkat dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir pekan depan, Arrmanatha mengatakan kemungkinan tetap terbuka.

"Hal seperti ini tidak langsung berhubungan dengan hubungan bilateral kita. Tentu dalam pertemuan seperti ini tidak hanya hubungan bilateral yang menjadi perhatian, tetapi isu global. Kita lihat nanti perkembangannya saat pertemuan," ujarnya.

Penyelidikan kasus hilangnya Khashoggi saat ini sudah memasuki babak baru. Otoritas Turki mulai memeriksa kediaman Konsul Jenderal Saudi di Istanbul dan berencana memeriksa kendaraan sejumlah staf Konsulat Saudi.

Credit sindonews.com

Turki Didesak Ajukan Penyelidikan Kasus Khashoggi ke PBB

Ilustrasi penyelidikan kasus dugaan pembunuhan Jamal Khashoggi. (Reuters/Kemal Aslan)

Jakarta, CB -- Empat kelompok hak asasi manusia dan kebebasan pers mendesak Turki untuk mengajukan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan jurnalis pengkritik Arab Saudi, Jamal Khashoggi, ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Committee to Protect Journalists (CPJ), Human Rights Watch (HRW), Amnesty International, dan Reporters Without Borders (RSF) menganggap penyelidikan oleh PBB lebih dapat memberikan titik terang pada keberadaan Khashoggi.

Hingga kini, jejak Khashoggi masih belum terlacak. Ia menghilang setelah masuk ke dalam gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu.

"Turki harus meminta PBB menggagas penyelidikan yang cepat, kredibel, dan transparan," ujar Direktur Eksekutif CPJ, Robert Mahoney, dalam pernyataan resmi yang dikutip AFP, Jumat (19/10).

Sejak jurnalis pengkritik Saudi itu menghilang, Turki memang sudah menggelar penyelidikan. Sejumlah media bahkan sudah mengutip sumber keamanan yang mengatakan Khashoggi diduga dimutilasi saat sedang diinterogasi di konsulat.

Namun, Mahoney menganggap penyelidikan dari satu atau dua negara terkait saja tidak cukup dalam mengungkap kasus sebesar ini.

"Keterlibatan PBB adalah jaminan terbaik terhadap upaya menutup-nutupi Saudi atau upaya dari pemerintah lain untuk menutupi isu tersebut demi hubungan bisnis menguntungkan dengan Saudi," tutur Mahoney.

Dalam konferensi pers di markas PBB, keempat kelompok itu mengatakan bahwa bukti yang dihimpun oleh tim PBB nantinya dapat membantu upaya penyelidikan.

Mereka mendesak agar tim PBB itu diberikan akses ke semua saksi atau tersangka, juga memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pihak yang diduga bertanggung jawab.

"Penjelasan parsial dan penyelidikan sepihak Arab Saudi, yang diduga terlibat, tidak cukup baik. Hanya PBB yang memiliki kredibilitas dan independensi yang dibutuhkan untuk mengungkap dalang di balik penghilangan paksa Khashoggi dan menuntut pertanggungjawaban mereka," kata Direktur HRW, Louis Charbonneau.

"Keluarga Jamal Khashoggi dan dunia berhak mengetahui kebenaran penuh mengenai apa yang terjadi padanya."

Jamal Khashoggi menghilang setelah masuk ke dalam gedung konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. (Reuters/Murad Sezer)

Kepala Amnesty International di New York, Sherine Tadros, kemudian menyatakan bahwa sebenarnya, Saudi akan diuntungkan dengan penyelidikan PBB ini.

"Tanpa penyelidikan kredibel dari PBB, akan selalu ada kecurigaan atas Arab Saudi, tak peduli para pemimpinnya sudah menjelaskan bagaimana Khashoggi menghilang," ucap Tadros.

Sekretaris Jenderal RSF, Christophe Deloire, pun menganggap PBB harus terlibat dalam upaya pengungkapan fakta untuk menunjukkan komitmen kuat badan tersebut dalam memerangi kejahatan terhadap jurnalis.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sendiri sudah mengatakan bahwa dunai harus tahu kebenaran dalam kasus Khashoggi. Ia khawatir kasus seperti ini lama-lama menjadi kebiasaan baru.

Namun, Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce, mengatkan bahwa lembaga internasional itu baru dapat menyelidiki kasus Khashoggi jika sudah ada permintaan. Ia ragu Saudi mau menerima itu.

"Saya rasa yang paling penting adalah ada introspeksi di dalam sistem Saudi mengenai insiden mengerikan ini," katanya.

Credit cnnindonesia.com

AS Gabungkan Misi Diplomatik Palestina dengan Kedubes Israel

Amerika Serikat menggabungkan misi diplomatiknya untuk Palestina di bawah otoritas Kedutaan Besar untuk Israel di Yerusalem. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menggabungkan misi diplomatiknya untuk Palestina di bawah otoritas Kedutaan Besar untuk Israel di Yerusalem.

"Keputusan ini berdasarkan upaya global kami untuk meningkatkan efisiensi dan keefektivan operasi kami. Ini tak menunjukkan tanda perubahan kebijakan AS," ujar Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sebagaimana dikutip AFP.

Pompeo kemudian menjelaskan bahwa Konsul Jenderal AS untuk Palestina ini akan digantikan dengan Unit Hubungan Palestina di dalam kedubes untuk Israel di Yerusalem.

Juru bicara Kemlu AS mengatakan kepada Washington Post bahwa Konsul Jenderal AS untuk Palestina, Karen Sasahara, kemudian akan dipulangkan ke Washington.

Dengan demikian, Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman, akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas urusan Palestina. Friedman sendiri selama ini dikenal sebagai pendukung pendudukan Israel di Tepi Barat.

Ketua negosiator perdamaian Palestina, Saeb Erekat, pun langsung mengecam keputusan AS ini. Menurut Erekat, keputusan ini hanya cara untuk memuaskan ideologi AS.

"[Keputusan ini] hanya untuk memuaskan ideologi tim AS yang ingin menghancurkan dasar kebijakan luar negeri AS, juga sistem internasional, demi menutupi kejahatan dan pelanggaran Israel," katanya.

Para analis juga menganggap keputusan AS ini patut dipertanyakan karena dengan langkah tersebut, kini Washington hampir menutup semua akses diplomatik langsung dengan Palestina.

"Negara lain berupaya keras untuk menghindari penyatuan perwakilan Israel dan Palestina," kata Ofer Zalzberg dari lembaga think tank Kelompok Krisis Internasional.

Selama ini, para pemimpin dunia mengirimkan misi terpisah untuk Israel dan Palestina sebagai bentuk dukungan kemerdekaan bagi daerah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas tersebut.

Ini bukan langkah pertama yang membuat AS dianggap memihak Israel. Sebelumnya, Presiden Donald Trump memutuskan untuk memindahkan Kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan ini dianggap dapat memperkeruh konflik Israel dan Palestina karena selama ini keduanya memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Credit cnnindonesia.com