Armada kapal induk Amerika Serikat bermanuver di Semenanjung Korea. Foto/US Navy/REUTERS
PYONGYANG
- Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan, Presiden Amerika Serikat
(AS) Donald Trump mengambil langkah besar dan sangat berbahaya yakni
menuju perang nuklir. Alasannya, militer Washington sedang berencana
melakukan blokade laut di semenanjung Korea.
Pernyataan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Korut melalui seorang juru bicara yang dipublikasikan kantor berita KCNA.
“Pyonyang
akan mengambil tindakan tanpa ampun membela diri terhadap blokade
apapun, karena akan mempertimbangkan langkah semacam itu sebagai
tindakan perang,” kata kementerian tersebut.
“Pemerintah Korea
Utara juga yakin bahwa setiap blokade akan menjadi pelanggaran ‘nakal’
dari kedaulatan dan martabatnya,” lanjut Kementerian Luar Negeri Korut.
Rencana
blokade laut terhadap Pyongyang oleh militer Washington ini disampaikan
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. Menurutnya, menjadi hak AS untuk
melarang lalu lintas maritim mengangkut barang ke dan dari Korut,
menyusul uji coba rudal balistik antarbenua Pyongyang yang terbaru pada
tanggal 29 November.
Sementara itu, pada hari Kamis (14/12/2017),
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa Korea Utara sekarang
menemukan dirinya dalam posisi di mana negara itu tidak melihat cara
lain untuk melindungi diri sendiri ketimbang mengembangkan senjata
pemusnah massal dan teknologi rudal.
Namun, pemimpin Kremlin ini
mengulangi sikap Moskow yang sama sekali tidak mendukung program nuklir
Pyongyang. Dia menyerukan langkah-langkah oleh semua pihak menuju solusi
damai.
“Baik AS dan Korea Utara harus berhenti memicu
ketegangan,” kata Putin dalam pada konferensi pers tahunannya.
Menurutnya, setiap orang harus sangat berhati-hati mengenai situasi di
semenanjung Korea.
”Satu peluncuran dari Korea Utara akan cukup
untuk konsekuensi bencana,” lanjut peringatan Putin mengacu pada
peluncuran peluru kendali atau rudal.
Sejumlah pengunjuk rasa membakar bendera Amerika Serikat saat
melakukan aksi setelah Presiden Trump menunjuk Yerusalem menjadi
ibukota Israel di Tunis, Tunisia, December 7, 2017. REUTERS/Zoubeir
Souissi
CB, Jakarta - Tunisa
mendesak negara-negara Arab dan muslim memboikot seluruh produk Amerika
Serikat menyusul keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem
sebagai ibu kota Israel. Koalisi Tunisia juga meminta duta besar Amerika
Serikat diusir.
"Reaksi alami dari pendukung Palestina adalah
memboikot seluruh produk Amerika Serikat," kata juru bicara koalisi,
Hamma Hammami.
Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi. presstv.ir
"Seruan lainnya, tutup kedutaan besar Amerika Serikat di Tunisa dan
negara-negara Arab serta mengusir seluruh duta besarnya. Ini langkah
serius terhadap pemerintahan Amerika Serikat," ucapnya seperti dikutip Middle East Monitor.
Unjuk
rasa pecah di ibu kota Tunisa, Tunis, menentang keputusan Amerika
Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Aksi jalanan
tersebut digalang oleh Front Popular dan Sekretaris Jenderal Partai Arus
Popular, Zouhair Hamdi.
Sejumlah
pemimpin Muslim dari berbagai negara berdoa bersama penulis
Prancis-Yahudi Marek Halter dan Menteri Dalam Negeri Belgia Jan Jambon
saat melakukan tur Eropa ke lokasi serangan teroris yang terjadi
baru-baru ini, di Brussels, Belgia, 10 Juli 2017. Kegiatan ini diikuti
sejumlah Imam dari berbagai negara termasuk Prancis, Belgia, Inggris dan
Tunisia serta perwakilan komunitas agama lainnya. REUTERS/Francois
Lenoir
Dalam pidato aksinya, Hamdi menekankan pada pentingnya memperluas dan mendiversifikasi dukungan Tunisia terhadap isu Palestina. Keputusan Amerika Serikat pekan lalu dianggap momen penting memberikan dukungan penuh kepada Palestina.
Kebijakan Trump Munculkan Seruan Boikot Restoran AS di Saudi
Starbucks
CB, JAKARTA -- Sejumlah masyarakat di Arab Saudi
mulai menyerukan kampanye boikot atas produk-produk Amerika Serikat
(AS). Seruan itu muncul sebagai reaksi atas pernyataan Presiden AS
Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Tanda pagar #BoycottAmericanRestaurants sempat menjadi trending di Twitter pada Selasa (13/12) kemarin. Laman Fox News yang mengutip Newsweek
melaporkan dalam kampanye ini, masyarakat Saudi diajak agar tak lagi
membeli makanan di jaringan restoran asal Negeri Paman Sam. Di antaranya
McDonald's, Starbucks, Burger King, dan Pizza Hut.
"Dengan
berpartisipasi memboikot produk AS Anda bisa ikut memengaruhi
perekonomian AS. Gerakan masyarakat punya dampak lebih besar daripada
kebijakan pemerintah," demikian kicau seorang warganet yang dilansir
dari The New Arab.
Ajakan boikot ini mencuat kurang dari
sepekan setelah Trump mengumumkan bahwa Yerusalem diakui sebagai ibu
kota Israel. Ia pun memerintahkan agar Kedutaan AS dipindah dari Tel
Aviv ke Yerusalem. Keputusan kontroversial ini menuai banyak kritik dari
seluruh dunia karena dianggap tidak mendukung upaya perdamaian antara
Israel dan Palestina.
Di sisi lain, ada juga masyarakat yang
pesimis memandang seruan boikot ini. Mereka menilai kampanye ini tidak
efektif apalagi seruan tersebut memanfaatkan Twitter yang notabene juga
produk AS.
Berdasarkan rilis EuroMonitor International,
berbelanja dan wisata kuliner adalah dua aktivitas yang amat digemari
warga Saudi. Banyak masyarakat negara ini yang gemar
menghambur-hamburkan uang.
McDonald's adalah salah satu restoran
siap saji paling populer di Arab Saudi sejak 2016. Negara ini
berkontribusi delapan persen terhadap market share McDonald's di seluruh
dunia.
CB, GAZA - Israel kembali melakukan serangkaian
serangan udara terhadap Hamas di Gaza, pada Kamis (14/12) pagi. Serangan
ini dilakukan beberapa jam setelah sejumlah roket ditembakkan ke Israel
dari wilayah Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel
mengatakan mereka telah menargetkan tiga fasilitas militer Hamas di
berbagai wilayah Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas. "Fasilitas militer
digunakan sebagai bahan pelatihan dan penyimpanan senjata," kata
pernyataan tersebut, dikutip Al-Arabiya.
Sebuah sumber
keamanan Palestina mengatakan ada lebih dari 10 serangan. Salah satu
lokasi serangan adalah sebuah fasilitas angkatan laut Hamas dan sebuah
pangkalan militer di dekat kamp pengungsi Shati di utara Gaza.
Sumber
tersebut mengatakan telah terjadi kerusakan yang signifikan pada
fasilitas-fasilitas tersebut dan kerusakan yang lebih kecil pada
rumah-rumah yang ada di dekatnya, serta menyebabkan luka ringan. Tidak
ada konfirmasi awal mengenai korban cedera dari kementerian kesehatan di
Gaza.
Serangan ini terjadi beberapa jam setelah sistem
pertahanan rudal Israel mencegat dua roket yang ditembakkan dari Gaza.
Roket tersebut ditembakkan oleh kelompok-kelompok kecil, namun Israel
menyatakan Hamas telah bertanggung jawab atas serangan dari wilayah
tersebut.
Telah terjadi peningkatan kekerasan di Gaza sejak
Presiden AS Donald Trump mengumumkan dia mengakui Yerusalem sebagai ibu
kota Israel pada Rabu pekan lalu. Empat warga Gaza terbunuh, dua dalam
bentrokan di sepanjang perbatasan dan dua militan Hamas dalam serangan
udara Israel.
Jet tempur Israel melakukan serangan udara ke wilayah Gaza.
CB, GAZA -- Israel kembali melakukan serangkaian
serangan udara terhadap Hamas di Gaza, pada Kamis (14/12) pagi.
Serangan ini dilakukan beberapa jam setelah sejumlah roket ditembakkan
ke Israel dari wilayah Palestina.
Dalam sebuah pernyataan,
tentara Israel mengatakan mereka telah menargetkan tiga fasilitas
militer Hamas di berbagai wilayah Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas.
"Fasilitas militer digunakan sebagai bahan pelatihan dan penyimpanan senjata," kata pernyataan tersebut, dikutip Al-Arabiya.
Sebuah
sumber keamanan Palestina mengatakan ada lebih dari 10 serangan. Salah
satu lokasi serangan adalah sebuah fasilitas angkatan laut Hamas dan
sebuah pangkalan militer di dekat kamp pengungsi Shati di utara Gaza.
Sumber
tersebut mengatakan, telah terjadi kerusakan yang signifikan pada
fasilitas-fasilitas tersebut dan kerusakan lebih kecil pada rumah-rumah
di dekatnya, serta menyebabkan luka ringan. Tidak ada konfirmasi awal
mengenai korban cedera dari kementerian kesehatan di Gaza.
Serangan
ini terjadi beberapa jam setelah sistem pertahanan rudal Israel
mencegat dua roket yang ditembakkan dari Gaza. Roket tersebut
ditembakkan oleh kelompok-kelompok kecil, namun Israel menyatakan Hamas
telah bertanggung jawab atas serangan dari wilayah tersebut.
Telah
terjadi peningkatan kekerasan di Gaza sejak Presiden AS Donald Trump
mengumumkan dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu
pekan lalu. Empat warga Gaza terbunuh, dua dalam bentrokan di sepanjang
perbatasan dan dua militan Hamas dalam serangan udara Israel.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Turki untuk ikut serta dalam KTT luar biasa OKI, Rabu (13/12l) waktu setempat.
CB, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi)
telah tiba di Indonesia setelah mengikuti konferensi tingkat tinggi
(KTT) luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Konferensi ini
merupakan bagian dari penolakan negara-negara OKI terkait pernyataan
Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem yang dijadikan Ibukota Israel.
Jokowi
mengatakan, semua petinggi negara termasuk dia, telah memberikan
poin-poin penting yang harus dijalankan oleh negara OKI dalam membela
Palestina. Hasilnya semua negara anggota OKI harus memonitor resolusi
yang dikeluarkan dalam menolak keputusan Amerika Serikat dalam majelis
umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). "Di Dewan Keamanan PBB,
negara-negara OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (14/12).
Selain
itu, anggota OKI juga harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam
keanggotaan di berbagai organisasi internasional, dan negara-negara OKI
harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara gerakan non-blok
terkait kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya.
Jokowi
mengatakan, terdapat tiga hasil KTT Luar Basa OKI. Pertama, OKI telah
menghasilkan resolusi mengenai Al-Aqsa. Kedua, terdapat Komunike Final
OKI. "Ketiga KTT OKI menghasilkan deklarasi Istanbul," ujarnya.
Sayangnya, Jokowi belum bisa membeberkan secara rinci mengenai tiga hal
tersebut.
Presiden Joko Widodo (dua kanan) dan para
pemimpin/ kepala negara Organisasi Islam Konferensi Tingkat Tinggi Luar
Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berfoto bersama di Istambul,
Turki, Rabu (13/12).
CB, WASHINGTON -- Deklarasi Organisasi Kerja
Sama Islam (OKI) merupakan titik balik bagi Palestina dan pukulan telak
bagi keputusan Presiden AS Donald Trump atas status Yerusalem. Hal ini
diungkapkan kepala Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), Nihad Awad.
"Deklarasi
terakhir Presiden Turki Erdogan dan OKI di Istanbul yang mengakui
Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina adalah satu hasil yang jelas,
yang sekarang telah memicu kampanye internasional untuk melawan
keputusan Trump," kata Awad di Global Policy Institute, sebuah lembaga think tank di Washington, Rabu (13/12).
OKI
merupakan organisasi yang didirikan dalam pertemuan bersejarah di
Rabat, Maroko, pada 1969, setelah sebuah serangan pembakaran di Masjid
Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki. Organisasi ini mengeluarkan sebuah
deklarasi pada Rabu (13/12) untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu
kota Palestina.
Deklarasi Istanbul yang disebut 'Freedom for
Jerusalem' dikeluarkan dalam KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. "Deklarasi
OKI harus dianggap serius, mereka mewakili 57 negara," ujar Awad,
dikutip Anadolu.
Ia berharap masyarakat internasional
akan mendukung deklarasi tersebut dan mendorong pihak lain, termasuk Uni
Eropa. Uni Eropa dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam
menengahi proses perdamaian jauh lebih baik dari AS.
Berbicara
dalam KTT tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga meminta
kekuatan dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota
Palestina. Menurutnya, AS harus membalikkan keputusannya yang mengerikan
dan provokatif.
Awad juga yakin masyarakat internasional akan
mengikuti seruan Erdogan, yang juga akan mendorong kekuatan lain seperti
Rusia dan Cina, untuk melawan keputusan AS.
Menurut Awad, AS
tidak pernah menjadi perantara jujur antara Palestina dan Israel.
Sebaliknya, AS diduga telah mendukung pendudukan Israel dan mendanai
otoritas Israel dengan uang miliaran dolar.
Pakar dan analis yang
berbicara di panel yang sama, Martin Sieff, mengatakan pertemuan di
Istanbul memiliki kepentingan besar dan dapat membawa perkembangan baru
di wilayah tersebut. Ia mencatat Yerusalem yang damai di bawah kekuasaan
Kekaisaran Ottoman 400 tahun lalu.
"Pertemuan ini akan
beresonansi selama bertahun-tahun. Konsekuensi dari pertemuan ini,
implikasi politis, strategis, dan diplomatik dari pertemuan ini juga
akan menjadi konsekuensi terbesar dan dapat memimpin penataan kembali
kawasan ini," papar Sieff.
Presiden Dewan Pengawas Jaringan
Global Bahcesehir University, Enver Yucel, mendefinisikan keputusan
Trump sebagai pelanggaran terhadap undang-undang internasional. Ia
mengecam pemerintahan Trump karena telah mengakui Yerusalem sebagai ibu
kota Israel.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa Presiden
Donald Trump, berkomitmen terhadap proses perdamaian di Timur Tengah.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, menolak
pernyataan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyatakan Washington
bukan lagi mediator perdamaian Israel-Palestina dan menyebutnya sebagai
retorika yang penuh dengan hasutan.
"Retorika semacam itu telah kami dengar di masa lalu dan telah menggagalkan perdamaian," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/12/2017).
Nauert
lantas mendesak semua pihak untuk mengabaikan sejumlah distorsi dan
memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh Trump. Ia
mengatakan keputusan Trump tidak mempengaruhi batas kota, yang
bergantung pada negosiasi antara Israel dan Palestina.
Namun saat
ditanya apakah Yerusalem Timur juga bisa diakui sebagai Ibu Kota negara
Palestina masa depan, Nauert mengatakan bahwa kepastian akan hal itu
harus diserahkan kepada perundingan status akhir antara Israel dan
Palestina.
"Kami mengambil posisi bagaimana kita melihat
Yerusalem. Saya pikir terserah kepada orang-orang Israel dan Palestina
untuk memutuskan bagaimana mereka ingin melihat perbatasan - lagi
negosiasi status akhir," tukasnya.
Sebelumnya, negara-negara
Islam yang tergabung dalam OKI menyatakan bahwa Yerusalem Timur sebagai
Ibu Kota Palestina. Mereka juga menyatakan AS bukan lagi mediator
perdamaian Timur Tengah.
Pernyataan ini dikeluarkan dalam
pertemuan darurat yang dilakukan di Istanbul, Turki. Pertemuan ini
diadakan untuk menyikapi kebijakan AS yang mengakui Yerusalem sebagai
Ibu Kota Israel beberapa waktu lalu.
PM Israel nyatakan "tak terkesan" pernyataan OKI soal Yerusalem
Arsip Foto. Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu saat berbicara dengan pelajar dalam Konferensi
Keamanan Cyber di Tel Aviv, Israel, Selasa (31/1/2017). (REUTERS/Baz
Ratner)
Yerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
mengatakan bahwa dia "tidak terkesan" dengan pernyataan para pemimpin
negara mayoritas muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam
(OKI) mengenai Yerusalem setelah mereka mendesak dunia mengakui sektor
timur kota itu sebagai ibu kota Palestina.
"Kami tidak terkesan
dengan semua pernyataan ini," kata Netanyahu dalam sebuah pidato pada
Rabu waktu setempat, setelah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI
untuk merespons langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Ia tetap mengatakan yakin
banyak negara akan mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump
dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Palestina akan
menjadi lebih baik dengan mengakui kenyataan dan bertindak demi
perdamaian dan bukan ekstremisme," kata Netanyahu sebagaimana dikutip
AFP.
"Mereka harusnya mengakui satu fakta lain tentang Yerusalem:
Itu bukan hanya ibu kota Israel, tapi kami tetap menghormati Yerusalem
karena kebebasan beribadah untuk semua agama, dan kami satu-satunya di
Timur Tengah yang melakukan ini."
Dengan perpecahan yang sedang
melanda dunia Islam, konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI di
Istanbul tidak sampai menyetujui sanksi konkret terhadap Israel atau
Amerika Serikat.
Namun, pernyataan terakhir mereka menyatakan
"Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina" dan mengajak "semua
negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu
kota yang diduduki."
Para tentara Israel yang dikerahkan di kawasan Hebron. Foto/REUTERS
TEL AVIV
- Israel membuat ancaman mengerikan terhadap Lebanon terkait aktivitas
militer Iran dan sekutunya di negara tersebut. Israel mengancam akan
menyerang seluruh wilayah Lebanon dan mengembalikan negara tersebut ke
“Zaman Batu”.
Ancaman dilontarkan Menteri Intelijen Yisrael Katz.
Menurutnya, militer negaranya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan
jika mendapati militer Iran membangun fasilitas rudal di Lebanon.
Katz dalam wawancaranya dengan surat kabar Elaph, menyerukan kepada negara-negara Islam yang dipimpin oleh Arab Saudi bersatu melawan musuh bersama mereka, Teheran.
Dia menegaskan bahwa negaranya tidak akan montoleransi Hizbullah, faksi politik dan militer bersenjata di Lebanon.
”Semakin
akurat rudal Hizbullah, serangan Israel yang lebih kuat dan lebih luas
akan terjadi. Kali ini, semua Lebanon akan menjadi target,” kata dia
memperingatkan.
Katz lalu menyentil konflik Israel-Hizbullah pada
tahun 2006. ”Apa yang terjadi pada tahun 2006 akan menjadi piknik
dibandingkan dengan apa yang dapat kita lakukan. Saya ingat seorang
menteri Saudi mengatakan bahwa mereka akan mengirim Hizbullah kembali ke
guanya di Lebanon selatan. Anda tahu bahwa kita akan mengembalikan
Lebanon ke Zaman Batu,” ujarnya, yang dilansir IB Times, semalam
(14/12/2017).
Ancaman Katz ini sebagai respons terhadap ancaman
pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Sekutu Iran itu mengancam mengubah
Israel menjadi medan perang seperti medan perang di Suriah setelah
Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Yahudi
tersebut.
Dia menuduh Iran sedang melakukan aktivitas militer di
Lebanon. ”Kami memiliki informasi bahwa Iran sedang membangun pabrik
rudal yang maju di Lebanon, dan saya ingin menekankan bahwa kami telah
menarik garis merah baru, dan kami tidak akan membiarkan mereka
melakukan ini apa pun taruhannya,” katanya.
Ketika ditanya apakah
Israel akan mengebom situs Iran semacam itu di Lebanon sebagai tindakan
awal, dia berkata; ”Ya, kami juga akan bertindak secara militer dan
mencegahnya, seperti yang terjadi di Suriah.”
”Pada saat yang
sama, kami tidak menginginkan perang, dan kami tidak berminat untuk
menghancurkan Lebanon, tapi kami tidak akan menerima serangan Lebanon
terhadap kami,” imbuh dia.
Pendemo meneriakkan slogan-slogan dalam demonstrasi di depan kedutaan AS di Aukar, Lebanon, 10 Desember 2017. Ikat kepala bertuliskan kalimat syahadat. AP
CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil, mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa negaranya berkeinginan menempatkan kantor kedutaan besarnya di daerah pendudukan Yerusalem Timur.
Menurutnya, Yerusalem Timur adalah tanah sah rakyat Palestina. Bassil mengirimkan surat kepada Presiden Abbas, isinya dia meminta disiapkan lahan untuk pembangunan kedutaan besar Lebanon di Yerusalem Timur.
Pengunjuk rasa mencoba merobohkan kawat berduri yang menghalangi jalan menuju kedutaan AS saat demonstrasi di Aukar, sebelah timur Beirut, Lebanon, 10 Desember 2017. Sejumlah demonstran berusaha menerobos keamanan di luar kedutaan dan membakar patung Presiden AS Donald Trump. AP
Bassil mengklaim, Abbas pernah berjanji kepada dia menyediakan sepetak lahan bagi Lebanon di Yeruslem Timur, daerah pendudukan Israel.
"Rencana pembangunan kedutaan besar di Yerusalem Timur itu akan dibicarakan dalam rapat kabinet, Kamis ini. Semoga Tuhan menghendaki," ucap Bassil.
Seorang wanita berorasi saat mengikuti aksi demonstrasi di kamp pengungsian Palestina di Bourj al-Barajneh di Beirut, Lebanon, 6 Desember 2017. Warga Palestina menentang keras rencana Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AP Photo/Bilal Hussein
Pernyataan Bassil ini disampaikan sehari setelah dia menemani Presiden Michel Aoun mengikuti pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, Rabu, 13 Desember 2017, atas permintaan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Hasil pertemuan tersebut, 57 negara anggota OKI mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Lebanon negara pertama yang akan membangun kedutaan besarnya di sana.
Seorang demonstran memegang poster kartun
Presiden AS dan sebuah foto kubah batu di dalam Masjid Al-Aqsa yang
bertuliskan Yerusalem adalah ibukota abadi Palestina dan Amerika adalah
sebuah bencana ,di luar Kedutaan Besar AS di Amman, Yordania,
CB, TIRANA -- Albania pada Kamis (14/12)
menjelaskan posisinya mengenai masalah yang berkaitan dengan keputusan
AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan menyatakan Albania
mendukung pendirian Uni Eropa (UE).
Menteri Urusan Luar Negeri
Albania Ditmir Bushati menyatakan di Parlemen pendirian Albania tidak
berubah. Itu berarti Albania bersama dengan UE menentang keputusan
Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Banyak
orang telah bertanya kepada saya mengapa kita sejauh ini belum
berbicara. Tapi apa yang bisa saya katakan ialah pendirian Pemerintah
Albania tetap sama dengan bertahun-tahun lalu, yang tercermin di dalam
pemungutan suara di PBB, sejalan dengan UE," kata Bushati selama sidang
pleno pada Kamis.
"Kebijakan luar negeri kita 100 persen sejalan dengan kebijakan luar negeri Uni Eropa," kata Menteri Bushati.
China menegaskan pengakuan Beijing terhadap Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. (Reuters)
Jakarta, CB -- China mendukung
kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina,
dan perbatasan seperti pada tahun 1967.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, seperti dilansir Xinhua, Kamis (14/12).
"China
mendukung pembentukan negara Palestina merdeka dengan kedaulatan penuh
berbasis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,"
kata Lu seperti dilaporkan Xinhua.
Anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) itu
menyerukan dialog antara Israel-Palestina harus segera dilaksanakan,
untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya resolusi yang komprehensif
dan adil soal isu Palestina.
Para kepala negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam pertemuan
puncak luar biasa di Istanbul, Rabu (13/12) mendeklarasikan pengakuan
Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Pengakuan itu disampaikan
sebagai perlawanan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald
Trump yang memutuskan untuk memindahkan kedutaan besar Israel dari Tel
Aviv ke Yerusalem.
"China memahami kekhawatiran negara-negara
Islam soal status Yerusalem," kata Lu Kang. Karena itu China menyerukan
sebuah penyelesaian yang sesuai dengan resolusi PBB dan konsensus
internasional.
China adalah mitra dagang terbesar ketiga Israel
setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Meski hubungan diplomatik kedua
negara baru dibangun sejak 1992, Israel dan China telah bekerja sama di
bidang militer sejak 1979.
Sejarah dukungan China terhadap
Palestina telah berakar sejak era tahun 1950-an dan 1960-an. Partai
Komunis China (PRC) pimpinan Mao Zedong mendukung Yasser Arafat, serta
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), juga dengan faksi Fatah.
Setelah
PRC diakui sebagai anggota PBB pada 1971, dukungan terhadap Palestina
terus berlanjut hingga sekarang. China mengakui Palestina sebagai sebuah
negara pada 1988, dan menjalin hubungan diplomatik penuh pada akhir
1989.
Arsip Foto. Presiden Joko Widodo (kanan)
didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) saat bertolak ke Turki
menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 di Pangkalan TNI AU Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (12/12/2017). Presiden menuju Istanbul
Turki untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI yang membahas sengketa Israel
dan Palestina pascakeputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang
mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin
penting setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), salah satunya bahwa Indonesia
mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina.
"OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut dan Two State Solution
adalah satu-satunya solusi, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota
Palestina," kata Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Lanud Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi
Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki.
Indonesia, Presiden
mengatakan, juga mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di
Tel Aviv untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkan
kedutaan ke Yerusalem setelah mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.
"Yang ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan
dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera
melakukan," tambah Presiden.
Selain itu juga ada permintaan
kepada negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk
mengambil langkah-langkah diplomatik, termasuk meninjau kembali
hubungan.
Presiden juga mengharapkan negara-negara anggota OKI
meningkatkan bantuan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia serta kerja sama ekonomi dengan Palestina.
"OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral," katanya.
Hal
itu dapat dilakukan dengan mendorong resolusi Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menolak keputusan Amerika Serikat mengakui
Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Di tingkat Dewan Keamanan PBB, Presiden mengatakan, negara anggota
OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan debat terbuka mengenai
situasi di Palestina.
"Anggota OKI harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam
keanggotaan di berbagai organisasi internasional. Dan negara OKI harus
memulai lobi dukungan kepada negara-negara Gerakan Non-Blok," katanya.
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI menghasilkan Resolusi OKI
mengenai Al Aqsa, Komunike Final OKI, dan Deklarasi Istanbul.
Dalam pidatonya dalam konferensi itu, Presiden menyatakan dukungan
Indonesia terhadap perjuangan Palestina akan terus meningkat dan
meliputi dukungan politik, ekonomi, hingga kebijakan luar negeri.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi
dan Komisioner Uni Eropa untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan,
Federica Mogherini.
CB, BRUSELSS -- Menteri Luar Negeri Indonesia,
Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Komisioner Uni Eropa
untuk urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Federica Mogherini. Pertemuan
digelar setelah menghadiri KTT Luar Biasa OKI di Istanbul.
Dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id,Kamis (14/12), pertemuan ini sebagai upaya untuk memperkuat perjuangan diplomasi Palestina.
"Indonesia
mengharapkan negara-negara Uni Eropa untuk tidak mengikuti jejak
unilateral Amerika Serikat mengenai status Yerusalem," ujar Menlu RI
kepada Komisioner Mogherini, saat melakukan pertemuan bilateral di
Kantor Komisioner Uni Eropa, Kamis pagi. (14/12)
Dalam pertemuan
tersebut, Menlu RI menyampaikan harapannya kepada negara-negara Uni
Eropa, yang menjunjung tinggi hukum dan norma internasional, untuk tetap
berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB
mengenai status Yerusalem. Menlu RI juga meminta agar semua
negara-negara Uni Eropa dapat mengakui Palestina sebagai negara yang
merdeka.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan
hasil-hasil dari KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina. Ia mengatakan
anggota OKI bersatu dan tegas mengecam serta menolak keputusan AS yang
mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Menlu RI juga mengajak
Uni Eropa untuk mendukung Palestina melalui berbagai bantuan
kemanusiaan, ekonomi dan peningkatan kapasitas. Hal ini penting, agar
baik Pemerintah dan rakyat Palestina dapat meningkatkan kapsitasnya
dalam memerintah negaranya sendiri.
Selain isu Palestina, Menlu
RI dan Komisioner UE juga membahas perkembangan di Rakhine State. Dalam
kaitan ini Menlu RI dan Komisioner UE mengharapkan agar perjanjian
antara Bangladesh dan Myanmar mengenai pemulangan pengungsi dapat segera
diimplementasi.
Indonesia memiliki kemitraan strategis dengan
Uni Eropa. Kedua pihak memiliki shared interests and values antara lain
terkait dengan demokrasi, toleransi, human rights, pluralisme,
lingkungan hidup dan regional integration/multilateralism. Indonesia
merupakan negara ASEAN pertama yang memiliki Partnership and Cooperation
Agreement (PCA) dengan Uni Eropa pada 2016.
Menlu RI Desak Semua Negara Akui Yerusalem Ibu Kota Palestina
Seruan itu disampaikan Retno saat bertemu
dengan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa,
Federica Mogherini, di Brussels, Belgia, pada Kamis (14/12). (AFP
Photo/Riccardo Pareggiani)
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI
Retno Marsudi menyerukan agar seluruh negara mengakui Palestina sebagai
negara merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Seruan itu
disampaikan Retno saat bertemu dengan Perwakilan Tinggi Hubungan Luar
Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Federica Mogherini, di Brussels, Belgia,
pada Kamis (14/12).
"Kami menyerukan seluruh negara dan komunitas
internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka sekaligus
Yerusalem timur sebagai ibu kotanya. Indonesia sangat mengapresiasi Uni
Eropa terkait pendiriannya yang sama dengan Indonesia terkait hal ini,"
kata Retno di hadapan Mogherini.
Dalam rekaman video yang didapat CNNIndonesia.com, Retno
juga meminta negara Uni Eropa tidak mengikuti langkah AS memindahkan
kedutaan besarnya untuk Israel dari tel Aviv ke Yerusalem.
Menurut Retno, langkah itu bisa memperkeruh konflik di Timur Tengah dan menjauhkan Palestina dari haknya untuk merdeka.
Selama
satu jam pertemuan, Retno juga memaparkan hasil pertemuan luar biasa
negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait Yerusalem yang
diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada Rabu (13/12).
"Saya
sampaikan, intinya negara OKI bersatu menolak keputusan AS karena tidak
sah dan melanggar serangkaian resolusi Dewan Keamanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Negara OKI juga sepakat menempatkan isu Palestina
sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri masing-masing," ucap
Retno.
Di kesempatan itu, Retno juga mendorong Uni Eropa untuk
lebih banyak berkontribusi membantu Palestina dengan memberikan sejumlah
bantuan teknis dan juga pembangunan kapasitas.
Mogherini sangat mengapresiasi peran aktif Indonesia yang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Dia
juga menyampaikan bahwa Uni Eropa satu suara mengecam keputusan AS
tersebut dan menganggap solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan
keluar untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina selama
ini.
"Solusi dua negara di mana Israel dan Palestina hidup
berdampingan sebagai negara merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kota
Palestina merupakan jalan yang dapat menjamin perdamaian tercipta," kata
Mogherini.
CB, BEIRUT -- Pemerintah Amerika Serikat (AS)
akan memberikan bantuan militer senilai 120 juta dolar kepada Lebanon.
Bantuan tersebut diberikan guna memperkuat pasukan keamanan Lebanon
dalam mengemban misinya melawan kelompok teroris di negaranya.
"Lebanon akan mendapatkan enam helikopter
MD530G, enamp esawat pengintai Scan Eagle, dan peralatan komunikasi
serta penglihatan malam di bawah program baru tersebut," kata Duta Besar
AS untuk Lebanon Elizabeth Richard setelah bertemu dengan Perdana
Menteri Lebanon Saad al-Hariri pada Rabu(13/12).
AS berharap dengan bantuan militer tersebut,
tentara Lebanon dapat memperkuat kemampuan dan pertahanannya. Tak hanya
untuk melawan kelompok teroris, tapi juga mencegah penyebaran kekerasan
di perbatasan negara tersebut dengan Suriah.
Dalam 10 tahun terakhir, AS telah mengucurkan
bantuan dana lebih dari 1,5 miliar dolar untuk Angkatan Bersenjata
Lebanon. Washington memang memiliki kepentingan di Lebanon, yakni
menghentikan pengaruh kelompok Hizbullah yang didukung Iran. AS telah
menganggap kelompok tersebut sebagai kelompok teroris.
Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri telah
meminta Hizbullah bersikap netral dan tidak mencampuri konflik di
kawasan Arab. Pernyataannya inimenyinggung Hizbullah yang dianggap berkontribusi dalam beberapa konflik yang saat ini tengah berlangsung di wilayah Arab.
"Saya tidak menginginkan sebuah partai
politik di pemerintahan saya yang mengganggu negara-negara Arab terhadap
negara-negara Arab lainnya," ujarnya.
Hariri mengancam akan mengundurkan diri dari
jabatannya bila Hizbullah tidak mematuhi permintaannya. Hal ini
sebelumnya pernah ia lakukan ketika tengah berada di Arab Saudi pada
awal November lalu. Namun, Hariri memutuskan membatalkan pengunduran
dirinya setelah berdialog dengan Presiden Lebanon Michel Aoun, yang juga
tokoh Hizbullah.
Ilustrasi militer Taiwan. Taiwan mengaku percaya diri menghadapi Cina. (Reuters/Pichi Chuang)
Jakarta, CB -- Taiwan menyatakan percaya
diri dengan pertahanannya dan mampu merespons cepat latihan
"mengelilingi pulau" yang dilakukan angkatan udara China pada pekan ini.
Negara yang dianggap Beijing sebagai provinsi pembangkang itu juga
mengecam latihan tersebut sebagai tindakan tak bertanggung jawab.
Juru
bicara kepresidenan Taiwan Alex Huang mengatakan kementerian pertahanan
sudah memantau patroli itu dan merespons dengan cepat dan pantas.
Taiwan
"bisa memastikan tidak ada kekhawatiran sama sekali soal keamanan
nasional, dan orang-orang bisa tenang," kata Huang sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (14/12).
Kedua sisi dari Selat Taiwan bertanggung jawab atas keamanan dan stabilitas kawasan, ujarnya.
"Peningkatan
postur militer semacam yang bisa berdampak dan mengganggu perdamaian
dan stabilitas kawasan serta hubungan lintas selat seperti itu tidak
memberikan rasa bertanggung jawab, dan masyarakat internasional tidak
menyukai hal itu," kata Huang.
Selain menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, China juga
tidak pernah menepikan kemungkinan menggunakan cara paksa untuk
mengendalikan pulau tersebut.
Ketegangangan meningkat beberapa
hari terakhir setelah seorang diplomat senior China mengancam negaranya
akan menginvasi Taiwan jika ada kapal perang AS yang berlabuh di sana.
Pada
Senin, jet tempur China melakukan "patroli mengelilingi pulau" di
sekitar Taiwan. Media pemerintah menunjukkan gambar-gambar pesawat
pengebom yang membawa peluru kendali penjelajah di bawah bentangan
sayapnya.
Keesokan harinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump
menandatangani Akta Otorisasi Pertahanan Nasional untuk tahun anggaran
2018, mengizinkan kapal perang AS dan Taiwan saling mengunjungi
pelabuhan satu sama lain.
Kunjungan semacam itu sudah lama tak dilakukan sejak Amerika memutus
hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan pada 1979 silam dan membangun
hubungan dengan Beijing.
Washington (CB) - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS)
akan segera mengirimkan tim pejuang siber ke medan perang, kata pejabat
pada Rabu (13/12), saat militer meningkatkan perlawanan terhadap
jaringan komputer musuh.
Walaupun misi Angkatan Darat secara umum
adalah "serang dan hancurkan," tentara siber tersebut memiliki tujuan
yang sedikit berbeda, kata Kolonel Robert Ryan, yang mengomandoi tim
tempur di Hawaii.
"Tidak semuanya menghancurkan. Bagaimana saya
bisa memberikan pengaruh dengan cara nonkinetik? Bagaimana saya bisa
mencapai dan menciptakan kebingunan dan menguasai situasi?" katanya
kepada reporter, seperti dilaporkan AFP.
Tentara siber itu telah
diintegrasikan selama enam bulan dalam beberapa unit infanteri, dan akan
menyesuaikan operasi berdasarkan kebutuhan komandan, kata Kolonel
William Hartman dari Komando Siber Angkatan Darat.
Angkatan Darat telah menjalankan pelatihan semacam itu selama tiga tahun terakhir di sebuah pusat besar di California selatan.
Hartman
tidak memberikan rincian apa yang bisa dicapai tentara siber, kecuali
mengatakan bahwa mereka akan meraup informasi atau mencegat serangan
yang direncanakan.
Menurut New York Times, CYBERCOM sebelumnya
telah menempatkan "implan" di jaringan kelompok ISIS yang memungkinkan
para ahli memantau perilaku kelompok tersebut dan pada akhirnya meniru
atau mengubah pesan komandan sehingga mereka tanpa sadar mengarahkan
anggotanya ke daerah yang akan diserang.
Pesawat jet tempur F-22 Raptor Amerika Serikat. Foto/REUTERS
WASHINGTON
- Seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) mengakui “bentrok”
antara pesawat jet tempur F-22 AS dengan pesawat jet tempur Su-25 Rusia
di wilayah udara atau langit Suriah. Menurutnya, jet tempur Washington
menembakkan flare sebagai peringatan ke arah jet tempur Moskow karena memasuki zona dekonfliksi.
Pejabat tersebut kepada Reuters
mengatakan bahwa jet-jet Rusia meninggalkan zona di atas sungai Efrat,
setelah dua jet tempur AS dikirim untuk mengeluarkan tembakan
peringatan.
“Pertemuan udara itu berlangsung beberapa menit, saat
jet-jet Rusia melintasi garis dekonfliksi beberapa kali,” kata pejabat
yang berbicara dalam kondisi anonim tersebut, yang dilansir Jumat
(15/12/2017).
Letnan Kolonel Damien Pickart, juru bicara Komando Pusat Angkatan Udara AS kepada CNN telah membahas “bentrok” di wilayah udara Suriah yang terjadi 23 November 2017.
”Perhatian
terbesar adalah bahwa kita dapat menembak jatuh sebuah pesawat Rusia
karena tindakannya dipandang sebagai ancaman bagi pasukan darat kita,”
kata Pickart.
”Seperti yang dikatakan para pemimpin koalisi, kami
di sini untuk melawan ISIS, bukan orang Rusia atau orang lain,” lanjut
Pickart.
Versi
Rusia, dua pesawat jet tempur Su-25 Moskow awalnya sedang ditugaskan
untuk misi pengeboman terhadap sebuah pangkalan yang dikuasai teroris di
sebelah barat Sungai Efrat, namun sebuah jet tempur F-22 Raptor AS
melakukan intervensi.
”F-22 meluncurkan umpan pelontar dan
menggunakan airbrakes sambil terus-menerus melakukan manuver (di dekat
jet tempur Rusia), memperagakan pertempuran udara,” kata juru bicara
Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov.
Gangguan
jet tempur F-22 berakhir setelah jet tempur Su-35S Rusia bergegas
datang untuk membantu pesawat-pesawat jet tempur Su-25.
”Setelah
munculnya pesawat tempur super multifungsi, jet tempur Amerika
menghentikan manuver yang berbahaya dan bergegas memasuki wilayah udara
Irak,” katanya.
Laporan ini diperkuat dengan bukti foto yang dirilis akun Twitter Kedutaan Besar Rusia untuk AS, @RusEmbUSA, bertanggal 9 Desember.
“Sebuah
jet tempur F-22 Amerika secara aktif mencegah pesawat Su-25 Rusia
melakukan misi tempur untuk menghancurkan kubu ISIS di pinggiran Kota
Mayadin pada 23 November,” tulis kedutaan tersebut.
Ilustrasi serangan udara. Serangan koalisi AS diduga menewaskan 23 warga sipil Suriah (AFP Photo/Aris Messinis)
Jakarta, CB -- Kelompok pengamat
melaporkan serangan udara koalisi pimpinan Amerika Serikat menewaskan 23
warga sipil di sebuah desa yang dikuasai ISIS di timur Deir al-Zor,
Suriah.
"Setidaknya 23 warga sipil, termasuk delapan anak-anak
dan enam perempuan, tewas pada Rabu sebelum fajar karena serangan udara
yang dilakukan koalisi pimpinan AS, mengincar desa yang dikuasai AS di
tepi barat Sungai Euphrates," kata Syrian Observatory for Human Rights
dikutip AFP, Kamis (14/12).
Kelompok berbasis di Inggris
yang mengumpulkan laporan-laporan saksi mata dari lapangan itu
menyatakan para warga sipil tengah bersembunyi di sebuah rumah saat
serangan terjadi, dan merupakan bagian dari sebuah keluarga besar.
Pasukan yang didukung AS tengah bertempur untuk merebut sejumlah
kecil wilayah yang masih dikuasai ISIS di daerah tersebut. Pada Selasa,
mereka merebut desa sebuah desa bertetangga dengan yang dihantam
serangan udara ini.
Seorang juru bicara militer Amerika Serikat
mengatakan hasil pemantauan terperinci soal dugaan korban sipil ini akan
disampaikan, tapi dia menegaskan koalisi hanya menyerang "sasaran
militer yang valid."
"Kami menerapkan standar tinggi pada proses
penentuan sasaran kami dan melakukan upaya luar biasa untuk melindungi
pihak yang tidak berperang," kata Kolonel Ryan Dillon melalui surat
elektronik.
Sebelumnya pada Rabu, seorang juru bicara koalisi mengatakan para
pasukan yang mereka dukung telah mengamankan wilayah seluas enam
kilometer di sepanjang tepi barat Euphrates dalam beberapa hari
terakhir.
"ISIS lemah tapi masih menjadi ancaman--para teroris
bersembunyi di Lembah Sungai Tengah Euphrates," kata Ryan Dillon melalui
Twitter.
Situasi Deir al-Zor, Suriah. (AFP photo/Stringer)
Kelompok teror itu telah kehilangan banyak wilayah yang sempat direbut di seluruh penjuru Suriah dan Irak pada 2014 lalu.
Pemerintah Irak dan Rusia, yang mendukung pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad, telah menyatakan menang melawan ISIS.
Koalisi pimpinan AS telah mengakui tidak sengaja membunuh 801 warga
sipil dalam lebih dari 28 ribu yang mereka lakukan di seluruh penjara
Suriah dan Irak sejak dibentuk pada 2014 lalu.
Kelompok pengamat
Airwars berkeras angka itu masih berada di bawah jumlah korban sipil
yang sebenarnya. Mereka memperkirakan hampir 6.000 nyawa orang-orang tak
bersalah direnggut operasi udara koalisi.
Ilustrasi ledakan. Bom bunuh diri di Akademi
Kepolisian Somalia di Ibu Kota Mogadishu menewaskan 15 orang.
(Thinkstock/wandee007)
Jakarta, CB -- Setidaknya 15 orang tewas
akibat bom bunuh diri yang meledak di akademi kepolisian di Mogadishu,
Somalia, pada Kamis (14/12).
"Sejauh ini 15 orang tewas dan 17 lainnya terluka," ujar seorang petugas kepolisian, Abdullahi Nur, kepada Reuters.
Juru
bicara kepolisian Somalia, Mohamed Hussein, mengatakan bahwa pelaku
yang menyamar menjadi polisi mengikatkan bahan peledak di badannya dan
memasuki Akademi Kepolisian Jenderal Kahiye saat parade di pagi hari.
Kepala layanan ambulans lokal kemudian mengatakan bahwa pihaknya sudah
mengevakuasi 13 jasad korban, juga melarikan 15 orang yang terluka.
Tak lama setelah kejadian, kelompok militan Al Shabaab mengklaim
sebagai dalang di balik serangan tersebut. Namun, jumlah korban yang
mereka klaim lebih banyak.
"Kami membunuh 27 polisi dan melukai sejumlah orang lainnya," ucap juru bicara operasi militer Al Shabab, Abdiasis Abu Musab.
Berafiliasi
dengan Al Qaidah, Al Shabaab berupaya melengserkan pemerintahan lokal
yang dianggap lemah dan mendirikan negara dengan hukum keras Islam.
Kelompok ini sempat didepak dari Mogadishu oleh pasukan perdamaian Uni Afrika dan angkatan bersenjata Somalia pada 2011.
Namun, serangan ini kemudian terjadi saat pasukan perdamaian tersebut mulai mengurangi kehadiran mereka di Somalia.
Setelah satu dekade, jumlah personel pasukan perdamaian di Somalia itu berangsur berkurang dari 22 ribu menjadi 1.000 orang.
Pasukan
perdamaian itu pertama kali dikerahkan untuk menjamin keamanan
pemerintahan yang kesulitan mengendalikan stabilitas negara setelah
perang sipil pada awal 1990-an.
WASHINGTON
- Korea Utara (Korut) sudah mengejutkan dunia setelah menguji tembak
rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15 secara vertikal atau ke luar
angkasa pada bulan lalu. Negara itu diprediksi mampu menembakkan ICBM
secara horizontal pada tahun 2018.
Prediksi kemampuan rezim Kim
Jong-un itu disampaikan pakar Asia Pasifik, Evan Medeiros. Menurut
mantan penasihat Gedung Putih era Presiden Barack Obama ini, menembakkan
ICBM secara horizontal menjadi ambisi utama Pyongyang demi mengincar
wilayah pantai timur Amerika Serikat (AS), seperti New York City, yang
berjarak 10.916km dari Pyongyang.
Saat uji tembak vertikal bulan lalu, ICBM Hwasong-15 diklaim mampu melesat sejauh 4.475km.
”Saya
tidak berpikir Kim Jong-un selesai,” katanya kepada masyarakat Asia di
New York, mengacu pada ambisi selanjutnya dari diktator muda Korut.
”Saya pikir holy grail
untuknya benar-benar memiliki ICBM yang beroperasi penuh dan memiliki
kekuatan nuklir yang bisa menjangkau Amerika Serikat,” ujarnya.
”Saya
tidak berpikir dia memiliki kemampuan itu dan dapat meyakinkan orang
lain bahwa dia memiliki kemampuan itu sampai dia melakukan tes
horizontal secara penuh,” paparnya.
”Tes (rudal) yang telah
mereka lakukan sampai saat ini adalah apa yang disebut sebagai loncatan
lonceng. Anda menembaknya benar-benar sangat tinggi pada lintasan
vertikal dan membuatnya turun,” sambung Medeiros.
”Dan Anda bisa
menguji lintasan penuh apa pun tanpa benar-benar terbang parabola, dan
saya pikir mereka perlu menunjukkannya,” imbuh dia.
Menurut
Medeiros, orang-orang Korea Utara bisa mencapai tujuan seperti itu tahun
depan. ”Manifestasi terburuknya adalah mereka melakukan tes itu dan
pada akhirnya melakukan ledakan udara nuklir untuk mengatakan kepada
dunia, bukan hanya memiliki ICBM yang berkemampuan nuklir saja, namun
hulu ledak itu berhasil,” katanya, seperti dikutip news.com.au, Jumat (15/12/2017).
Medeiros
mengatakan bahwa Gedung Putih harus benar-benar mencermati ancaman
tersebut. ”Kita harus sadar bahwa opsi militer sangat banyak di atas
meja,” katanya. ”Ini adalah sesuatu yang sedang diperdebatkan secara
serius dan dibahas di administrasi Trump.”
Banyak analis percaya
bahwa tujuan tes senjata Korea Utara adalah untuk mendorong AS melakukan
pembicaraan diplomatik dengan negara komunis tersebut dan pada akhirnya
melegitimasi rezim Kim Jong-un di mata dunia.
Menteri Luar
Negeri AS Rex Tillerson pada Selasa lalu menyatakan bahwa Washington
bersedia berunding dengan Korea Utara kapan pun dan tanpa prasyarat.
Tapi, dalam waktu 24 jam kemudian, pernyataan Tillerson bertentangan
dengan Gedung Putih yang menegaskan bahwa belum waktu yang tepat untuk
berunding dengan rezim Pyongyang.
“Negosiasi tidak akan terjadi
sampai rezim Kim secara fundamental memperbaiki perilakunya,” kata
seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters.
Presiden
Rusia, Vladimir Putin menyatakan, Amerika Serikat (AS) secara de facto
sudah mundur dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah atau
perjanjian INF. Foto/Reuters
MOSKOW
- Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, Amerika Serikat (AS)
secara de facto sudah mundur dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak
Menengah atau perjanjian INF. Perjanjian ini adalah perjanjian antara
Rusia dan AS, yang diteken pada masa perang dingin.
Berbicara
dalam konferensi pers tahunan yang digelar di Moskow, Putin menyatakan,
meskipun AS sudah menarik diri, Rusia akan tetap patuh pada kesepakatan
yang dicapai saat Rusia masih bernama Uni Soviet tersebut.
"Kami
mendengar ceramah tentang masalah INF. Rupanya, kondisi sedang dibuat
dan kampanye propaganda informasi sedang dijalankan untuk kemungkinan
penarikan AS dari perjanjian tersebut," kata Putin.
"Sebenarnya,
penarikan AS (dari kesepakatan) sudah dimulai, dan tidak ada yang baik
jika proses ini berlanjut. Rusia tidak akan menarik diri," sambungnya,
seperti dilansir Russia Today pada Kamis (14/12).
Putin, di
kesempatan yang sama mengatakan, rudal dari sistem pertahanan balistik
AS yang dipasang di Rumania, yang didasarkan pada rudal AEGIS, dapat
dengan mudah dikonversi menjadi proyektil jarak menengah.
Dia memperingatkan bahwa Washington akan membahayakan keamanan
internasional jika secara sepihak mundur dari Perjanjian Pengurangan
Senjata Strategis atau START yang baru.
"Kami mendengar bahwa
(perjanjian) itu tidak menguntungkan dan tidak perlu bagi mereka. Jika
AS sekali lagi secara sepihak mundur, akan sangat buruk bagi keamanan
internasional. Moskow tidak akan meninggalkan kesepakatan tersebut,
namun akan mengembangkan tentara dan armada tempur kami," tukasnya
Markas NATO di Brussels, Belgia. (Flickr/European Parliament)
Brussel (CB) - NATO mengatakan pada Rabu (13/12), mereka
akan menyelesaikan proses pindah ke kantor pusat yang baru sebelum
musim panas tahun depan, terlambat dua tahun lebih dari jadwal semula
setelah tertunda akibat temuan bom Perang Dunia II yang belum meledak
dan kekhawatiran akan serangan siber.
Bangunan futuristik yang
terdiri dari panel kaca dan baja, dengan delapan sayap yang saling
terkait itu akan menggantikan unit kantor era 1960-an yang awalnya hanya
bersifat sementara, tapi dipakai selama setengah abad.
Aliansi
dengan 29 anggota tersebut akan memulai tahap akhir pemindahan pada 19
Maret tahun depan dan prosesnya akan memakan waktu 12 pekan, ungkap juru
bicara Oana Lungescu kepada AFP.
Proses pindah ke gedung baru ditargetkan rampung sebelum konferensi tingkat tinggi NATO pada 11-12 Juli.
"Proses
pemindahan ini merupakan upaya logistik yang rumit, yang tidak tidak
hanya melibatkan staf sipil dan militer NATO, tapi juga personel dari
perwakilan diplomatik dan militer dari ke-29 sekutu dan 19 negara
mitra," kata Lungescu.
"Markas NATO cukup unik di antara
organisasi internasional lainnya karena itu juga akan digunakan oleh
staf internasional dan perwakilan diplomatik dari sekutu dan mitra."
Gedung
tersebut, yang akan menampung sekitar 4.000 staf, berada di lokasi
bekas lapangan terbang Belgia yang dibom oleh kedua belah pihak dalam
Perang Dunia II, dan Lungescu mengatakan bahwa penemuan bom yang belum
meledak itu menyebabkan penundaan.
Pemindahan awalnya dijadwalkan rampung pada 2015.
Waktu
tambahan juga diperlukan untuk memastikan sistem teknologi informasi di
gedung baru itu cukup aman untuk menahan ancaman perang siber yang
semakin meningkat. NATO mengatakan jaringannya menghadapi ratusan
serangan siber setiap bulannya.
Seorang narasumber diplomatik
mengatakan pembangunan gedung itu kemungkinan menelan dana lebih dari
1,2 miliar euro atau sekitar Rp19,2 triliun.
Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa
memimpin pelantikan anggota kabinetnya di Rumah Negara di Harare,
Zimbabwe, Senin (4/12/2017). (REUTERS/Philimon Bulawayo)
Harare (CB) - Presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa
pada Kamis menyeru Barat mencabut sanksi terhadap pemerintahnya dalam
pidato kepada pejabat partai berkuasa dan mengatakan pemilihan umum,
yang dijadwalkan pada 2018, lebih dekat daripada yang diharapkan.
Mnangagwa, 75, menjadi pemimpin negara di Afrika selatan itu pada
bulan lalu setelah militer dan partai penguasa ZANU-PF berbalik melawan
Robert Mugabe, yang telah memerintah negara tersebut selama 37 tahun dan
terlihat menyiapkan istrinya, Grace, untuk menggantikannya.
Sementara Uni Eropa menghapus sanksi terhadap pejabat ZANU-PF,
anggota militer dan beberapa perusahaan milik pemerintah pada 2014,
Amerika Serikat terus melakukan embargo perjalanan dan ekonomi pada
beberapa tokoh partai berkuasa.
"Kami meminta pencabutan sanksi politik dan ekonomi tanpa syarat,
yang telah melumpuhkan pembangunan nasional kami," kata Mnangagwa pada
pertemuan komite sentral ZANU-PF di pusat kota Harare.
"Kami menyadari bahwa pengucilan itu tidak bagus atau layak karena
ada lebih banyak keuntungan melalui solidaritas, kemitraan yang saling
menguntungkan," katanya.
Masyarakat internasional akan mengamati secara seksama pemilihan
umum berikutnya pada 2018, yang menurut Mnangagwa akan bebas dan adil
serta akan diadakan lebih dekat daripada yang diperkirakan kebanyakan
orang.
Pemungutan suara dijadwalkan pada akhir Juli 2018, namun ada
pembicaraan bahwa pemilihan umum dapat diajukan pada awal Maret.
"Pemerintah akan menggunakan semua kekuatan untuk memastikan bahwa
pemilihan umum dapat dipercaya, bebas dan adil. Pemilihan umum itu lebih
dekat daripada yang Anda perkirakan," katanya tanpa menjelaskan lebih
jauh. Demikian laporan Reuters.
Seorang tentara Myanmar tengah berjaga di bangunan yang rusak di Sittwe, Rakhine, Myanmar.
CB, BRUSSELS -- Presiden Parlemen Eropa pada
Kamis (14/12) meminta Myanmar melindungi kebebasan pers dan mendesak
pemerintah negara itu membebaskan dua wartawan Reuters yang ditahannya pekan ini.
"Saya
berharap pihak berwenang di Myanmar akan membebaskan mereka secepat
mungkin," kata Antonio Tajani kepada para wartawan saat pertemuan puncak
para pemimpin negara-negara Uni Eropa di Brussel.
"Kasus ini harus menjadi perhatian, hak asasi manusia serta kebebasan pers harus dihormati," tambahnya.
Tanjani,
mantan jurnalis dan saat ini merupakan politisi konservatif, mengatakan
penahanan yang dikenakan terhadap Wa Lone dan Kyaw Soe Oo meningkatkan
kekhawatiran soal krisis menyangkut Rohingya. Uni Eropa telah
memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Myanmar, yaitu berupa larangan
penjualan senjata dan peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan
penindasan.
Dalam menanggapi krisis Rohingya, Uni Eropa pada
Oktober juga membekukan undangan terhadap para petinggi militer Myanmar.
Parlemen Uni Eropa memiliki peranan terbatas dalam hal kebijakan luar
negeri.
Eksekutif kelompok negara-negara Eropa itu juga tengah mengamati kasus penahanan terhadap para jurnalis.
Pemerintah Myanmar mengatakan, Rabu, kepolisian telah menahan dua wartawan Reuters,
Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Kedua wartawan itu sebelumnya sedang bekerja
membuat laporan tentang tindakan militer terhadap minoritas Muslim
Roghingya di Negara Bagian Rakhine, yang telah menyebabkan hampir 650
ribu orang mengungsikan diri ke Bangladesh.
Kementerian Informasi
mengatakan dalam pernyataan yang dimuat di halaman Facebooknya bahwa
kedua wartawan dan dua polisi menghadapi dakwaan di bawah Undang-undang
Kerahasiaan Pejabat. Berdasarkan UU yang dikeluarkan pada 1923 saat
penjajahan Inggris itu, mereka terancam hukuman penjara selama maksimal
14 tahun.
Para wartawan "memperoleh informasi secara ilegal
dengan niat untuk membagikannya dengan media asing," bunyi pernyataan,
yang dilengkapi dengan sebuah foto kedua wartawan itu dengan tangan
dalam keadaan diborgol.
Pernyataan menyebutkan keduanya ditahan
di sebuah kantor polisi di pinggiran kota Yangon, kota utama di negara
Asia Tenggara itu. Wa Lone dan Kyaw Soe Oo menghilang pada Selasa malam
setelah mereka diundang untuk bertemu sejumlah pejabat kepolisian sambil
makan malam.
Sopir Reuters, Myothant Tun, mengantar
kedua jurnalis ke kompleks Batalion 8 dan sampai di tempat itu sekitar
pukul 20.00. Kedua wartawan dan dua polisi kemudian memasuki sebuah
restoran di sekitar daerah itu. Namun, Lone dan Oo tidak pernah kembali
ke mobil.
Para pengungsi Bangladesh mengatakan gelombang
pengungsian mereka dari negara dengan penduduk mayoritas beragama Budha
itu dipicu serangan balasan militer di negara bagian Rakhine.
Perserikatan Bangsa-bangsa menyebut serangan itu sebagai "contoh gerakan
pembersihan etnis".
"Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw
Soe Oe telah melaporkan peristiwa-peristiwa penting di Myanmar, dan
hari ini kami ketahui bahwa mereka telah ditahan karena tugas yang
mereka jalankan," kata Stephen J. Adler, pemimpin redaksi Reuters.
"Kami
marah dengan serangan terang-terangan ini terhadap kebebasan pers. Kami
meminta pihak berwenang untuk segera membebaskan mereka," katanya.
Juru bicara untuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi membenarkan kedua wartawan Reuters
itu ditahan. "Tidak hanya wartawan Anda, tapi juga polisi-polisi yang
terlibat dalam kasus itu," kata juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay.
"Kami akan menindak polisi-polisi itu serta (kedua) wartawan."
Kedutaan
besar Amerika Serikat di Yangon mengatakan dalam pernyataan yang dimuat
di lamannya pada Rabu bahwa pihaknya "sangat prihatin atas penahanan
yang sangat tidak biasa atas dua wartawan Reuters setelah mereka diundang untuk bertemu dengan pejabat-pejabat kepolisian di Yangon tadi malam".
"Agar
demokrasi berhasil, wartawan harus bisa menjalankan tugas mereka dengan
bebas," kata kedutaan AS. "Kami mendesak pemerintah (Myanmar) untuk
menjelaskan penahanan ini serta memberikan akses kepada para wartawan."
Misi Uni Eropa di Yangon juga menyuarakan keprihatinan mereka.
Uni Eropa dan Indonesia berharap Myanmar
menepati janji memulangkan pengungsi Rohingya yang lari ke Bangladesh
akibat krisis kemanusiaan di Rakhine. (REUTERS/Eric Vidal).
Jakarta, CB -- Uni Eropa dan Indonesia
berharap Myanmar menepati janjinya untuk memulangkan pengungsi Rohingya
yang lari ke Bangladesh sejak krisis kemanusiaan di Rakhine memburuk
pada akhir Agustus lalu.
Pernyataan itu diungkapkan Perwakilan
Tinggi Hubungan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, Federica Mogherini,
usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RI Retno
Marsudi di Brussels, Belgia, pada Kamis (14/12).
"Kedua pihak
baik Indonesia dan Uni Eropa sangat aktif membantu penyelesaian isu
Rohingya, terutama mendorong dan memastikan perjanjian pemulangan para
pengungsi antara Myanmar dan Bangladesh segera dilaksanakan," kata
Mogherini sebagaimana terlihat dalam video Kemlu RI yang diterima CNNIndonesia.com.
Muslim Rohingya sejak lama tidak pernah diakui sebagai warga negara
Myanmar. Warga lokal di sana pun kerap menganggap Rohingya sebagai
Bengali, imigran ilegal asal Bangladesh. Myanmar terus menjadi sorotan internasional sejak krisis kemanusiaan
yang dipicu bentrokan antara kelompok bersenjata dan militer pecah di
Rakhine pada 25 Agustus lalu.
Sejak saat itu, sekitar 600 ribu
pengungsi Rohingya kabur ke negara sekitar, terutama Bangladesh. Setelah
mendapat kecaman dari komunitas internasional, Myanmar setuju menerima
kembali pengungsi Rohingya yang ingin kembali, dengan sejumlah
persyaratan.
Myanmar juga telah menyepakati dan menandatangani
perjanjian kerja sama dengan Bangladesh soal proses repatriasi Rohingya
sekitar akhir November lalu.
"Saya dan Mogherini menilai ini
adalah awal yang baik. Kami menunggu implementasi penuh perjanjian ini.
Di pertemuan luar biasa OKI kemarin, saya bertemu dengan Menlu
Bangladesh dan beliau mengatakan saat ini joint working group yang akan
memantau proses repatriasi dalam tahap finalisasi," ujar Retno.
Meski
demikian, sebagian pengungsi di perbatasan Bangladesh merasa pesimistis
bisa kembali ke kampung halamannya di Rakhine lewat repatriasi. Sebab,
mereka merasa tak mampu lolos verifikasi jika harus menunjukan
dokumen-dokumen kependudukan.
Dalam hukum kewarganegaraan Myanmar 1982 bahkan etnis Rohingya tidak masuk sebagai etnis resmi negara di Asia Tenggara itu.
