Sutiyoso berbincang dengan Ketua
Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat hendak mengikuti fot and proper test
sebagai calon Kepala BIN di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6). (CNN
Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CB
--
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Letnan Jenderal
Purnawirawan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara dan Jenderal
Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Persetujuan
tersebut dinyatakan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (3/7). Dalam
paripurna itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyerahkan laporan
hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso dan Gatot.
Laporan itu berisi persetujuan komisi atas pencalonan Sutiyoso dan Gatot
oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya, Sutiyoso dan Gatot telah menjalani
fit and proper test di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi informatika, dan intelijen.
Selanjutnya
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna bertanya
kepada anggota Dewan apakah laporan Komisi I tersebut disetujui atau
tidak. Secara serentak, para anggota menjawab setuju.
Uji
kelayakan terhadap Sutiyoso berlangsung pada Selasa (30/6), sedangkan
Gatot pada Rabu (1/7). Tak ada hambatan dalam uji kepatutan terhadap dua
tokoh itu.
Sebelum dicalonkan Jokowi menjadi Kepala BIN dan
Panglima TNI, Sutiyoso merupakan jenderal purnawirawan bintang tiga yang
pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode dan
kini memimpin Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang merupakan
anggota koalisi pendukung pemerintah, sedangkan Gatot Nurmantyo
merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Sutoyoso
kini akan memimpin BIN menggantikan Marciano Norman, sementara Gatot
menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang pensiun pada
Agustus.
Credit
CNN Indonesia
Jokowi Beri Target Sutiyoso Rekrut 1.000 Intelijen Baru
Calon Kepala Badan Intelejen Negara
(BIN) Sutiyoso mengikuti Uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi I
DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2015. (CNN
Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CB
--
Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso
mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberinya target untuk
bisa merekrut 1.000 orang anggota intelijen baru dalam waktu satu tahun.
Sutiyoso
mengaku, Presiden Jokowi memanggilnya ke Istana sebagai petunjuk awal
bahwa dirinya akan segera menduduki jabatan kepala BIN dan Jenderal
Gatot Nurmantyo akan segera menjadi panglima TNI, karena keduanya telah
lolos tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari DPR.
Ia
menuturkan, Jokowi memberinya beberapa tugas untuk membenahi BIN, baik
menyangkut struktur organisasi, kualitas personel, maupun kelengkapan
sarana dan prasarana.
Masalah struktur organisasi, ujar Sutiyoso
memaparkan, Presiden memintanya untuk mencari tahu apakah struktur
organisasi BIN telah cukup berfungsi dan sesuai dalam menjawab tantangan
jaman mengingat tanggung jawab lembaga tersebut sangat luas.
"Tempatnya
juga di dalam dan di luar saat ini jauh dari cukup, kebutuhan kami
kira-kira 5.000 lebih, saat ini ada 1.975 personel. Jadi kami akan
rekrut 1.000 orang dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu," ujar
pria yang akrab disapa Bang Yos ini di Kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta Pusat, Kamis (2/7).
Ia
memaparkan, dalam satu tahun ini pihaknya harus merekrut 1.000 orang
anggota intelijen baru, terutama disiapkan untuk menghadapi pemilu
serentak. "Kondisi itu harus bisa kita pantau sedini mungkin. Sekarang
satu anggota BIN meng-counter tiga kabupaten," kata dia.
Adapun
masalah kualitas personel, Sutiyoso mengaku diminta Jokowi untuk
mengecek apakah kualitas anggota intelijen sudah sesuai dengan
pembidangan masing-masing. "Pastinya kami akan menyekolahkan mereka
lagi. Ada yang kami targetkan sampai pasca sarjana," kata dia.
Selanjutnya,
Bang Yos mengungkapkan, ia diminta Jokowi untuk memperbaiki
perlengkapan yang dimiliki BIN, misalnya penggunaan alat-alat informasi
teknologi (IT) dan teknologi komunikasi yang sangat canggih.
"Kalau
tidak punya alat yang super canggih, kita akan jebol terus, disadap,
termasuk pengalaman kita yang lalu, komunikasi presiden dan pejabat
tinggi negara disadap. Ini bisa kita proteksi, komunikasi pejabat tinggi
kita," ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, Presiden Jokowi juga
menaruh perhatian khusus atas maraknya aksi terorisme. "Baru-baru ini
kan ada di Paris, Kenya, Turki. Itu kita harus waspada agar hal ini
tidak terjadi di tempat kita," kata dia.
Menurut Bang Yos, jumlah
anggaran yang diperlukan untuk memenuhi segala keinginan Presiden
Jokowi itu sudah pasti harus disesuaikan.
"Kita
tambah personel dan membeli alat canggih, ya tentu kaitannya dengan
anggaran. Kalau itu sudah perintah Presiden, kita cari jalan keluarnya.
Bisa saja itu bertahap sesuai keuangan negara," ujar dia.
Sementara
itu, Sutiyoso pun menyebutkan bahwa dirinya telah mundur dari jabatan
ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sejak 15 Juni
2015 lalu. Jabatan itu, ucap dia, akan digantikan oleh mantan Bupati
Kutai Timur Isran Noor.
Credit
CNN Indonesia