Sutiyoso berbincang dengan Ketua
Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat hendak mengikuti fot and proper test
sebagai calon Kepala BIN di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6). (CNN
Indonesia/Adhi Wicaksono)
Persetujuan tersebut dinyatakan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (3/7). Dalam paripurna itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso dan Gatot.
Selanjutnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna bertanya kepada anggota Dewan apakah laporan Komisi I tersebut disetujui atau tidak. Secara serentak, para anggota menjawab setuju.
Uji kelayakan terhadap Sutiyoso berlangsung pada Selasa (30/6), sedangkan Gatot pada Rabu (1/7). Tak ada hambatan dalam uji kepatutan terhadap dua tokoh itu.
Sebelum dicalonkan Jokowi menjadi Kepala BIN dan Panglima TNI, Sutiyoso merupakan jenderal purnawirawan bintang tiga yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama dua periode dan kini memimpin Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang merupakan anggota koalisi pendukung pemerintah, sedangkan Gatot Nurmantyo merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
Sutoyoso kini akan memimpin BIN menggantikan Marciano Norman, sementara Gatot menjabat Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang pensiun pada Agustus.
Credit CNN Indonesia
Jokowi Beri Target Sutiyoso Rekrut 1.000 Intelijen Baru
Calon Kepala Badan Intelejen Negara
(BIN) Sutiyoso mengikuti Uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi I
DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2015. (CNN
Indonesia/Adhi Wicaksono)
Sutiyoso mengaku, Presiden Jokowi memanggilnya ke Istana sebagai petunjuk awal bahwa dirinya akan segera menduduki jabatan kepala BIN dan Jenderal Gatot Nurmantyo akan segera menjadi panglima TNI, karena keduanya telah lolos tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari DPR.
Ia menuturkan, Jokowi memberinya beberapa tugas untuk membenahi BIN, baik menyangkut struktur organisasi, kualitas personel, maupun kelengkapan sarana dan prasarana.
Masalah struktur organisasi, ujar Sutiyoso memaparkan, Presiden memintanya untuk mencari tahu apakah struktur organisasi BIN telah cukup berfungsi dan sesuai dalam menjawab tantangan jaman mengingat tanggung jawab lembaga tersebut sangat luas.
"Tempatnya juga di dalam dan di luar saat ini jauh dari cukup, kebutuhan kami kira-kira 5.000 lebih, saat ini ada 1.975 personel. Jadi kami akan rekrut 1.000 orang dengan kualifikasi dari berbagai disiplin ilmu," ujar pria yang akrab disapa Bang Yos ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (2/7).
Ia memaparkan, dalam satu tahun ini pihaknya harus merekrut 1.000 orang anggota intelijen baru, terutama disiapkan untuk menghadapi pemilu serentak. "Kondisi itu harus bisa kita pantau sedini mungkin. Sekarang satu anggota BIN meng-counter tiga kabupaten," kata dia.
Adapun masalah kualitas personel, Sutiyoso mengaku diminta Jokowi untuk mengecek apakah kualitas anggota intelijen sudah sesuai dengan pembidangan masing-masing. "Pastinya kami akan menyekolahkan mereka lagi. Ada yang kami targetkan sampai pasca sarjana," kata dia.
Selanjutnya, Bang Yos mengungkapkan, ia diminta Jokowi untuk memperbaiki perlengkapan yang dimiliki BIN, misalnya penggunaan alat-alat informasi teknologi (IT) dan teknologi komunikasi yang sangat canggih.
"Kalau tidak punya alat yang super canggih, kita akan jebol terus, disadap, termasuk pengalaman kita yang lalu, komunikasi presiden dan pejabat tinggi negara disadap. Ini bisa kita proteksi, komunikasi pejabat tinggi kita," ujar dia.
Menurut Bang Yos, jumlah anggaran yang diperlukan untuk memenuhi segala keinginan Presiden Jokowi itu sudah pasti harus disesuaikan.
"Kita tambah personel dan membeli alat canggih, ya tentu kaitannya dengan anggaran. Kalau itu sudah perintah Presiden, kita cari jalan keluarnya. Bisa saja itu bertahap sesuai keuangan negara," ujar dia.
Sementara itu, Sutiyoso pun menyebutkan bahwa dirinya telah mundur dari jabatan ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sejak 15 Juni 2015 lalu. Jabatan itu, ucap dia, akan digantikan oleh mantan Bupati Kutai Timur Isran Noor.
Credit CNN Indonesia