Jumat, 03 Juli 2015

TNI dan Bakamla Tandatangani MoU

TNI dan Bakamla Tandatangani MoU Puspen TNI/Puspen TNI
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembinaan dan Operasional Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, di Ruang Tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2015). 
Laporan Puspen TNI

CB, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc., melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembinaan dan Operasional Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, di Ruang Tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2015).

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Panglima TNI dalam sambutannya mengatakan bahwa tanggungjawab dalam pengelolaan wilayah laut mencakup dua hal penting. Pertama, faktor eksternal yaitu menata batas-batas Maritim dengan negara-negara tetangga sesuai dengan ketentuan Internasional yang berlaku. Kedua, faktor internal yaitu menata wilayah laut, khususnya batas-batas peruntukan lahan laut sebagai suatu pengaturan pemanfaatan lahan laut yang mengakomodasi semua kepentingan dengan tetap mengutamakan asas persatuan dan kesatuan bangsa.


Credit   TRIBUNNEWS.COM

TNI Hibahkan 10 Kapal untuk Bakamla


 TNI Hibahkan 10 Kapal untuk Bakamla 
 Panglima TNI Jenderal Moeldoko (tengah), Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supendi (tiga dari kiri) dan Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Desi Albert Mamahit (tiga dari kanan) usai penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis (2/7). (CNNIndonesia/Abraham Utama)
 
 
Jakarta, CB -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Desi Albert Mamahit, Kamis (2/7). Melalui memorandum of understanding tersebut, TNI akan mengalihtugaskan sepuluh kapal milik TNI Angkatan Laut kepada Bakamla.

Mamahit mengatakan, penyerahan sepuluh kapal itu akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada akhir tahun ini dan direncanakan selesai tahun 2016.

"Jumlah kapal kami masih terbatas, jadi kami menggunakan aset-aset TNI AL," ujarnya di Ruang Tamu Panglima TNI, Jakarta.

Mamahit memaparkan, saat ini Bakamla baru memiliki 19 kapal. Rinciannya, tiga kapal besar berukuran 48 meter dan 15 kapal jenis catamaran berukuran 12 sampai 15 meter.

Selama ini, menurut Mamahit, operasi pengamanan laut selalu dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga negara lain yang memiliki irisan kewenangan di wilayah perairan Indonesia.

Lembaga-lembaga itu adalah TNI AL, Polisi Air, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikaan serta Korps Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Di darat, Bakamla juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Ditjen Imigrasi.

"Jadi sebenarnya pada saat beroperasi kami belum menemukan masalah karena mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan," kata Mamahit.

Sementara itu, Moeldoko mendukung penguatan kapasitas Bakamla. Ia berkata, Bakamla harus dapat memperkokoh pengelolaan wilayah laut nasional, khususnya dalam konteks penegakan hukum di laut.

"Secara operasional Bakamla perlu disinergikan dengan instansi terkait, termasuk dengan TNI karena kami juga memiliki tugas mengelola keamanan laut," ujarnya.

Selain pengalihtugasan 10 kapal, nota kesepahaman yang ditandatangani Moeldoko dan Mamahit juga mengatur tentang bantuan TNI memberikan pendidikan dan latihan bagi personel Bakamla, pertukaran data atau informasi serta penugasan prajurit TNI dalam operasi yang dikomandoi Bakamla.


Credit   CNN Indonesia