Senin, 16 Februari 2015

Presiden mulai berkantor di Bogor


Presiden mulai berkantor di Bogor
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
 
 
Bogor (CB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berkantor di Istana Bogor pada Senin, 16 Februari 2015 dengan sejumlah agenda padat yang sudah dijadwalkan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Pada agenda pertama, Presiden dijadwalkan menerima Menteri Sekretaris Negara, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Dirut PT PLN, Dirut PT Adaro, Executive Managing Director PT J-Power Corp, Chief Operating Officer of Itochu Corp, dan Bambang Bintoro.

Selanjutnya pada pukul 10.00 WIB Presiden dijadwalkan memimpin Rapat Terbatas dan pada pukul 12.00 WIB direncanakan untuk makan siang dengan Duta Besar dan para pengusaha dari Tiongkok.

Berlanjut pada pukul 16.00 WIB, Presiden Jokowi dijadwalkan menerima Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirut LPDP, Dirut PT Taspen, Dirut PT Asabri, Dirut BPJS Kesehatan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Dirut LPDB, Ketua Pusat Investasi Pemerintah, Direktur PT SMI, dan Ketua Pusat Pembangunan Hutan.

Pada pukul 19.00 WIB, di Istana Bogor akan digelar Sidang Kabinet Paripurna dan dilanjutkan dengan bincang santai dengan seluruh menteri Kabinet Kerja.

Sepulang kunjungan kerja dari Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (14/2) sore, Presiden mengatakan rencana untuk berkantor di Istana Bogor selama empat hari dalam sepekan masih dalam pembahasan.

"Enak mana kira-kira, di Jakarta atau di Bogor? Tapi belum, belum," kata Jokowi ketika ditanya wartawan soal rencananya untuk berkantor di Bogor.


Credit   ANTARA News

Hakim: Penetapan Tersangka Budi Gunawan oleh KPK Tidak Sah


TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Hakim Sarpin Rizaldi hendak memimpin sidang perdana praperadilan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka pemilik rekening mencurigakan oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015). Sidang tersebut ditunda sampai minggu depan karena ketidakhadiran pihak tergugat.


JAKARTA, CB
— Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sah. Putusan itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2/2015).
"Menyatakan penetapan tersangka termohon (Budi Gunawan) oleh pemohon (KPK) adalah tidak sah," kata Sarpin.
Sarpin menganggap bahwa KPK tidak bisa mengusut kasus yang menjerat Budi. Kasus Budi, menurut hakim, tidak termasuk dalam kualifikasi seperti diatur dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.
Dalam putusannya, Hakim menganggap bahwa Budi bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan terjadi. Ia sependapat dengan bukti-bukti dokumen yang disampaikan pihak Budi.
Hakim juga menganggap kasus Budi tidak termasuk dalam kualifikasi mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Kemudian, hakim menganggap tidak ada kerugian negara dalam kasus yang menjerat calon kepala Polri itu.
KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. KPK belum mengungkapkan secara detail mengenai kasus yang menjerat Budi.
KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Credit  KOMPAS.com

Siap Produksi, Kemhan Rusia Pesan Dua Unit Prototipe Pesawat Il-112V




Proyek pesawat Il-112V telah dimulai 10 tahun lalu. Namun, akibat anggaran yang tidak mencukupi, proyek ini sempat dibekukan di tahun 2010. Investor lama menghentikan pendanaan kegiatan uji coba konstruksi yang kala itu dijalankan oleh Perusahaan Kompleks Aviasi Ilyushin, serta menyarankan untuk mencari investor lain.


Sementara, United Aircraft Corporation, perusahaan tempat VASO bergabung juga tidak dapat memberikan bantuan dana. Padahal, di dalam pabrik yang merencanakan untuk memproduksi massal 18 unit pesawat per tahun di masa yang akan datang ini sudah dibangun landasan pacu serta perlengkapan untuk merakit empat buah prototipe. Saat ini, untuk menjalankan kembali proyek yang sempat dibekukan ini, perusahaan tinggal memeriksa dokumen-dokumen terkait desain pesawat dan bersiap meluncurkan kembali proses produksi.
Dalam kontrak negara yang diresmikan pada akhir Desember lalu, VASO akan membuat dua buah prototipe Il-112V untuk keperluan uji coba konstruksi. Satu unit untuk uji coba statik dan kelelahan (fatigue test), sedangkan yang lainnya untuk uji coba terbang. Kedua pesawat itu dijadwalkan akan siap di tahun 2016, sesuai dengan rencana dilaksanakannya penerbangan perdana..

Pesawat angkut militer baru ini akan sepenuhnya dibuat menggunakan komponen domestik. Sebanyak 30 perusahaan dan lebih dari 50 pemasok suku cadang dan komponen aviasi asal Rusia akan terlibat dalam kerja sama pembuatan pesawat tersebut. Beberapa di antaranya adalah perusahaan dari Novosibirsk, Aviakomposit, yang akan membuat moncong pesawat, Asosiasi Produsen Aviasi  Kazan yang membuat sayap dan sejumlah komponen pesawat, serta melibatkan perusahaanAviastar-SP dari Ulyanovsk dan Aviaagregat dari Samara.

Di tahun 2015 ini, penandatanganan kontrak negara untuk penyediaan pesawat Il-112V akan dilakukan. Nantinya, pesawat Il-112V siap terbang pertama akan muncul pada 2018.


Pesawat angkut operasional taktis militer Il-112V dirancang untuk pengangkutan dan penerjunan barang, senjata, kendaraan tempur, dan manusia dalam setiap kondisi geografis, meteorologis, dan iklim hingga jarak lima ribu kilometer. Berdasarkan perhitungan, pesawat ini seharusnya mempunyai kemampuan lebih dari pesawat lain di kelasnya dalam hal jarak tempuh dan kecepatan terbang, serta kemampuan terbang pada lintasan lepas landas yang pendek dan kondisi lapangan yang tidak layak. Pesawat ini juga dapat digunakan untuk tujuan transportasi komersial.

Credit RBTH Indonesia

Tiga Senjata Terbaik Rusia Penangkal Sistem Pertahanan Misil Global AS


Tiga Senjata Terbaik Rusia Penangkal Sistem Pertahanan Misil Global AS

Senjata ini ‘akan mengalahkan sistem misil pertahanan AS’. Foto: Goodvint/Wikipedia.org





Menurut Gerasimov, langkah balasan tersebut berupa peningkatan sistem persenjataan angkatan darat dan laut Rusia untuk menangkal ancaman serangan sistem misil AS. Sang jenderal juga menyebutkan senjata tersebut ‘akan mengalahkan sistem misil pertahanan AS’. Namun demikian, Gerasimov tidak menyebut sistem yang ia maksud secara spesifik. Berikut, RBTH akan membahas tiga senjata terbaik milik Rusia yang berpotensi menjadi senjata andalan untuk melawan sistem pertahanan misil AS.
Rubezh
Misil antarbenua terbaru milik Rusia, RS-26 Rubezh, merupakan hasil pengembangan terbaru industri pertahanan Rusia. Proyek ini sangat dirahasiakan, sehingga hanya sedikit informasi yang diketahui mengenai misil ini. Rubezh, atau yang juga dikenal sebagai Avangard, merupakan misil masa depan yang diciptakan berdasarkan misil RS-24 Yars yang saat ini sudah melengkapi perbendaharaan senjata Pasukan Rudal Strategis Rusia.


Misil berbahan bakar padat ini dilengkapi dengan hulu ledak terpisah. Kuantitas dan bobot hulu ledak yang dapat diangkut oleh misil ini masih belum diketahui. Namun, mengingat misil ini merupakan versi modern dari misil Yars—yang masuk dalam keluarga misil Topol-M—maka diperkirakan Rubezh dibuat untuk mengangkut misil dengan bobot minimal 60 ton. Misil ini hanya akan tersedia dalam versi bergerak, dan kemungkinan kelak akan digunakan untuk menggantikan sistem misil Topol yang mulai menua.
Pihak militer Rusia menyebutkan bahwa uji peluncuran misil ini akan dilakukan pada Maret mendatang. Sebelumnya, uji coba dilakukan secara rahasia, meski pada 2013 informasi mengenai uji coba misil MS-26 di situs uji coba Kapustin Yar bocor ke media. Ketika itu, Staf Jenderal menjelaskan bahwa uji coba tersebut merupakan peluncuran keempat Rubezh.
Berdasarkan keterangan Kolonel Jendral Zarudnitsky, misil baru ini memiliki perlengkapan tempur mutakhir, dan lebih unggul dari segi kapasitas serta karakteristik manuver dibanding sistem pertahanan rudal sebelumnya.

Sarmat
Ukraina menghentikan pasokan suku cadang untuk sistem misil Voevoda milik Rusia. Sementara, AS terus mengembangkan sistem pertahanan misilnya ke seluruh dunia. Hal itu membuat Rusia mau tak mau harus mencari alternatif pengganti Voevoda.


Pada sekitar 2018-2020, Rusia akan menerima misil kelas berat terbaru, Sarmat. Saat ini sistem persenjataan tersebut tengah dikembangkan oleh Pusat Roket Negara Makeyev.
Sistem Topol yang saat ini digunakan oleh Rusia dapat meluncurkan rudal seberat 1,2 ton hingga jarak sembilan ribu kilometer. Sementara, Voevoda dapat meluncurkan misil seberat 7,3 ton hingga jarak 16 ribu kilometer.
Jika data yang bocor ke media benar, Sarmat akan berukuran setengah dari ukuran Voevoda. Berat senjata ini mencapai sekitar seratus ton, sementara Voevoda memiliki berat 211 ton. Sarmat diperkirakan mampu meluncurkan misil berbobot empat hingga lima ton. Selain itu, peluncuran jarak jauh membuat misil Sarmat memiliki waktu yang cukup leluasa, baik sebelum maupun sesudah peluncuran.

Bulava
Foto: RIA Novosti
Misil R-30 Bulava telah diidam-idamkan sejak lama oleh Angkatan Laut Rusia. Kini, misil tersebut telah bergabung dalam perbendaharaan senjata AL Rusia. Kapal selam tempur kelas Borey ini awalnya dibuat untuk mengalahkan kompleks sistem pertahanan musuh. Sistem pertahanan rudal ini dapat membawa sepuluh hulu ledak dan meluncurkan tembakan serentak dari bawah air dengan jarak lebih dari 11 ribu kilometer. Borei bahkan dapat menyerang AS tanpa meninggalkan markas mereka di Armada Laut Utara atau Pasifik Rusia.


Setiap kapal selam canggih ini dilengkapi dengan 16 misil balistik R-30 Bulava-30 yang siap digunakan. Kapal selam tersebut memiliki fitur hidrodinamis yang unggul dan tingkat kebisingan yang sangat rendah. Hal itu membuat kapal ini dapat dengan mudah melakukan serangan balasan mendadak saat bertempur.
Berdasarkan beberapa laporan, konsep operasional Bulava berbeda dengan sistem Topol-M. Saat hulu ledak Topol-M ditembakan ke target, ia akan hancur berkeping-keping. Sementara, cara kerja Bulava menggunakan prinsip ‘menjalar’. Tiap blok rudal dapat dipisahkan satu per satu dari misil ketika misil tersebut diluncurkan.



Credit  RBTH Indonesia

ISIS Penggal 21 Warga Kristen, Mesir Siap Balas Dendam

ISIS Penggal 21 Warga Kristen, Mesir Siap Balas Dendam
Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, menyiapkan aksi balas dendam pada ISIS yang memenggal 21 warganya. Foto Daily News Egypt.
KAIRO (CB) - Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi mengutuk pemenggalan 21 warga Kristen Mesir oleh kelompok ISIS di Libya. Mesir, kata dia, siap melakukan aksi balas dendam atas tindakan ISIS.

“Sarana dan waktu diperlukan untuk membalas pembunuhan kriminal ini,” kata Sisi dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi nasional Mesir, sesaat setelah video eksekusi 21 warga Kristen Koptik Mesir itu dirilis kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Kantor berita negara Mesir, MENA, pada Senin (16/2/2015) mengutip juru bicara Gereja Koptik Mesir melaporkan bahwa pihak gereja meyakini 21 orang itu telah tewas di tangan ISIS. 

 
Dalam video eksekusi yang dirilis hari Minggu, para algojo ISIS yang mengenakan penutup muka warna hitam memaksa para sandera asal Mesir itu berlutut sebelum dieksekusi.

“Orang-orang salib, pengikut gereja Mesir yang bermusuhan,” bunyi keterangan video berdurasi sekitar lima menit itu, seperti dilansir Reuters.

Pihak Gereja Koptik Mesir yakin pemerintah Presiden Sisi akan mencari keadilan. Sedangkan Universitas Al-Azhar, pusat studi Islam terkemuka yang ada di Mesir mengutuk eksekusi itu adan menganggapnya sebagai tindakan barbar.



Credit SINDOnews

Mesir akhiri dominasi AS, beli jet tempur Prancis


Kairo (CB) - Keputusan Mesir membeli 24 jet tempur Rafale dari Prancis semakin membuktikan tekad mereka memperluas sumber senjata dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada AS, kata pengamat, Sabtu.

Penjualan senilai 5,9 miliar dolar AS (lebih dari 59 triliun rupiah) tersebut adalah penjualan pertama jet Rafale bagi Prancis ke negara asing dan kontrak penjualannya siap ditandatangi pada Senin mendatang di Kairo.

Tapi, kelompok Amnesti Internasional menentang penjualan jet tempur serta sebuah kapal frigat itu karena pemerintah Mesir dianggap telah melakukan pelanggaran hak azasi manusia.

AS, sahabat lama dan strategi bagi Mesir yan gtelah memberikan bantuan 1,5 miliar setiap tahun, termasuk 1,3 miliar bantuan militer, menyatakan bahwa perjanjian Mesir dengan Perancis itu tidak menimbulkan dampak bagi mereka.

"Mesir adalah negara berdaulat. Kami juga mempunyai kerjasana keamanan, jadi pembelian jet tersebut tidak mengkhawatirkan kami," kata Jen Psaki, jurubicara Departemen Luar Negeri AS.

Tapi hubungan Mesir-AS terganggu sejak pihak militer menjungkalkan pemerintahan Islam pimpinan Muhamed Morsi pada Juli 2013 lalu dan pemerintahan yang baru dituduh melancarkan serangan brutal untuk memadamkan protes.

Morsi, pemimpin pertama yang terpilih dalam pemilu secara bebas di Mesir, dipaksa turun oleh pemimpin militer yang sekarang menjadi persiden, yaitu Abdel Fattah al-Sisi. Dalam satu tahun usia pemerintahan Al-Sisi, Mesir selalu bergejolak dan dilanda aksi demo massal.

Sisi kemudian terpilih sebagai presiden dalam pemilu Mei 2014 lalu dengan perolehan 96,91 persen suara.

Ribuan orang dipenjara dan ratusan lainnya dihukum mati, sementara partai Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) pimpinan Morsi dicap sebagai organisasi teroris dan dibubarkan.

Represi dengan cara brutal terhadap pengikut Morsi membuat Washington membekukan sebagian bantuan ke Kairo sejak Oktober 2013 dan meminta pemerintahan Mesir yang baru untuk melakukan reformasi demokrasi.

"Kontrak dengan Perancis merupakan sebuah pesan secara implisit bagi AS bahwa Mesir tidak lagi tergantung sepenuhnya dalam pasukan senjata dari AS," kata pensiunan Jendral Mesir Mohammed Mujahid al-Zayyat.

"Mesir tidak mau lagi diperas dalam berhubungan dengan AS," kata Zayyat, pengamat dari Pusat Studi Timur Tengah yang berkedudukan di Kairo.

Menurut Zayyat, pejabat AS mempunyai pandangan sendiri tentang bagaimana angkatan bersenjata Mesir mesti dibangun dan menolak keyakinan bahwa Israel adalah musuh utama.

Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, tapi kedua negara tidak pernah berkembang dan tetap tegang akibat politik Israel terhadap Palestina.

Washington kemudian mencoba menyeimbangkan kerjasama pertahanan ditengah kecaman dari kelompok hak azasi manusia atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Mesir.

Tidak lama kemudian, AS mengirim pesawat helikopter tempur yang akan digunakan untuk membasmi aksi teroris, tapi pada saat yang bersamaan juga mencela kekerasan terhadap pendukung Sisi.

Ahmed Abdel Halim, pengamat militer yang juga mantan tentara Mesir mengatakan bahwa Mesir telah "disandera" oleh Washington dengan alasan catatan hak azasi manusia, sehingga perlu mencari sumber senjata dari negara lain.

Menurut Abdel Halim yang juga mantan Ketua Komisi Keamanan Nasional di Senat Mesir, negaranya akan tetap mengimpor senjata dari AS, termasuk juga dan Perancis dan bahkan mungkin juga Tiongkok.

"Rusia, bisa menjadi negara pemasok lainnya," kata Abdel Halim.

Presiden Rusia Vladimir Putin, yang sebenarnya bukan pendukung Sisi, berkunjung ke Kairo minggu ini.

Kedua kepala negara setuju untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Mesir.

Pada tahun lalu, Sisi berkunjung ke Rusia sebanyak dua kali untuk membicarakan pembelian senjata.

Mesir saat ini sedang sibuk memerangi kelompok Islam militan di Semenanjung Sinai dan juga khawatir dengan kekacauan yang terjadi di negara tetangga Libya.

"Mesir akan tetap membeli senjata dari AS, tapi juga akan membeli dari Rusia, dan ini sudah dijelaskan selama kunjungan Putin di Kairo," kata Mathieu Guidere, pengamat masalah Arab.

"Kebijakan ini akan membuat Mesir berada dalam posisi yang lebih baik saat berhubungan dengan AS," katanya. Demikian laporan AFP.

Credit  ANTARA News

Tak Perlu Takut Intervensi Australia

Tak Perlu Takut Intervensi Australia
Ilustrasi Grafis
JAKARTA (CB) - Pemerintah diminta tidak terpengaruh dengan intervensi Australia yang meminta pembatalan eksekusi mati terhadap duo Bali Nine asal Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan masalah kedaulatan yang tak boleh berkompromi dengan intervensi dunia internasional. Permintaan tersebut disampaikan intelektual dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, dan Ketua DPD Irman Gusman.

Komaruddin mengatakan, Indonesia mesti tegas menjalankan hukum karena yang dieksekusi adalah penjahat, bukan Pemerintah Australia. ”Sebagai pemerintah, sudah semestinya Australia membela warganya. Tetapi Australia juga harus menghargai kedaulatan hukum Indonesia,” kata Komaruddin kemarin.

Menurut mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini, dalam hal kedaulatan, Indonesia juga selalu menghargai Australia, meski dalam beberapa hal sangat merugikan Indonesia. Namun, itulah yang harus dipegang oleh setiap negara dalam membangun hubungan dan persahabatan, yakni tetap menghargai kedaulatan hukum di masing-masing negara. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tak boleh lemah dalam menghadapi tekanan tersebut.

”Bangsa dan pemerintah itu sudah terlalu banyak diintervensi asing, karena kita lemah,” ungkapnya. Rencana eksekusi terhadap Myuran Sukumaran dan Andrew Chan menghadapi tekanan internasional, terutama Australia. Kemarin Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan, masyarakat Australia muak mendengar rencana eksekusi dua warganya yang terlibat kasus Bali Nine. Abbott menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan barbar.

Australia masih terus berusaha menekan Indonesia untuk mengubah keputusannya. Kendati Chan dan Sukumaran telah melakukan pelanggaran berat dengan menyelundupkan heroin, namun menurut Australia, eksekusi mati tak perlu diberikan. ”Jika eksekusi tersebut terjadi, kami akan menunjukkan ketidaksenangan kami secara nyata,” kata Abbott kepada Channel News .

Abbot menegaskan, Canberra akan memberi respons keras apabila eksekusi terjadi. ”Apa yang kami minta dari Indonesia sama seperti apa yang Indonesia minta kepada negara lain untuk menyelamatkan warganya.” ”Jika Indonesia berhak mendapatkan grasi dari negara lain, kami pun berhak mengharapkan hal serupa,” kata Abbott. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop memperingatkan Indonesia untuk siap menghadapi boikot jika eksekusi dilakukan.

Australia bisa saja memboikot Indonesia, termasuk kunjungan ke Pulau Bali dan berbagai tempat liburan populer lain untuk menunjukkan ketidaksenangannya atas keputusan eksekusi ini. Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengungkapkan, tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi mengubah rencana mengeksekusi mati terhadap duo Bali Nine. ”Tidak perlu takut, kalau dibatalkan hukuman ini justru menjadi catatan buruk karena tidak jadi dan tidak konsisten,” kata Tantowi.

Menurut dia, Jokowi sudah menunjukkan ketegasan untuk menolak pembatalan eksekusi mati. Atas penolakan itu Australia sampai harus melobi PBB agar ikut menyuarakan. Namun, sikap Jokowi terhadap siapa pun juga harus sama karena penerapan hukum adalah soal kedaulatan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Apalagi, kata dia, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah mengeksekusi terpidana mati asal Brasil, Belanda, dan Vietnam.

”Justru akan bermasalah kalau duo Bali Nine dibatalkan eksekusinya. Masa giliran Australia dibatalkan. Giliran terpidana mati Brasil, Vietnam, Belanda tetap dieksekusi. Kalau begitu kita enggak konsisten. Dampaknya juga hubungan sama negara-negara itu yang warganya sudah dieksekusi,” katanya. Sementara itu, Irman Gusman mengatakan, ketegasan Indonesia menerapkan hukuman atas terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati selain sebagai penegakan atas kedaulatan hukum juga sekaligus pelajaran bagi gembong narkoba.

”Makanya, Indonesia harus konsisten pada sikapnya memerangi kejahatan narkoba,” katanya. Irman berpandangan, hal wajar ketika penerapan hukuman mati mendapatkan sorotan dari dunia internasional, termasuk PBB. Wajar juga ketika Australia membela warga negaranya yang terancam dieksekusi mati di Indonesia. Tetapi, Indonesia juga punya kedaulatan hukum yang harus ditegakkan.

Terlebih, mereka yang akan dieksekusi adalah para gembong narkoba, yang kejahatannya sangat mengancam generasi muda. Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, protes Australia justru berpotensi mempercepat pelaksanaan hukuman mati.

Menurutnya, intervensi Australia akan menyulut kemarahan publik, elite, politisi dan pejabat di Indonesia, sehingga publik menghendaki agar Presiden Jokowi tidak menunda pelaksanaan hukuman mati.

”Protes Pemerintah Australia sudah sampai tahap melakukan intervensi, bahkan melakukan upaya embargo ekonomi terhadap Indonesia. Belum lagi upaya menekan Indonesia dengan tangan Sekjen PBB,” tuturnya.

Hikmahanto menilai Pemerintah Australia telah salah berhitung. Upaya intervensi telah menjadi kontraproduktif. ”Pemerintah Australia sungguh merendahkan demokrasi di Indonesia karena seolah publik dan politisi tidak bisa bersuara dan tidak cerdas dalam menanggapi manuver Australia,” katanya.

Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Denpasar di Kerobokan, Bali, memberikan kelonggaran jam besuk kepada keluarga duo Bali Nine. Di penjara ini kemarin, seharusnya bukan hari besuk, tapi keluarga narapidana mati Myuran Sukumaran dan Andrew Chan terlihat datang pada pukul 09.00 Wita.

Raji, Chintu, dan Brintha, ibu dan saudara kandung Myuran Sukumaran, kembali bertandang ke lembaga pemasyarakatan kelas IIA di Kabupaten Badung itu ditemani beberapa kerabat. Begitu pun dengan kakak Andrew Chan, yakni Michael Chan, terlihat mendatangi penjara terbesar di Bali tersebut.

Kunjungan mereka didampingi oleh pengacara dari Australia, Julian McMahon, dan Konsul Konsulat Jenderal Australia di Denpasar, Majell Hind.




Credit  KoranSindo

Kemlu: Kami Tak Takut Australia Ancam Boikot Pariwisata Indonesia

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Julie Bishop disebutkan mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman bahwa pihaknya akan memboikot pariwisata Indonesia, jika Pemerintah Indonesia jadi mengeksekusi mati 2 warga negara Australia yang menjadi gembong narkoba. Kedua WN Australia itu merupakan anggota sindikat 'Bali Nine', yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Menanggapi hal itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanatha Nasir mengatakan tidak takut. Sebab pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan keindahan dan lokasinya yang strategis. Jadi dia meyakini jumlah turis tak akan berkurang.

"Kami tidak takut karena Indonesia memiliki keunggulan di bidang pariwisata. Jadi kami tak terlalu khawatir," tegas Armanatha Nasir saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Minggu (15/2/2015).

Namun, kata Armanatha, dia tak percaya apabila tokoh sekelas Bishop mengeluarkan pernyataaan tersebut. Menurut dia, mungkin maksud Bishop tidak sekeras itu. "Mungkin dia meminta warganya untuk mempertimbangkan kembali bila ingin ke Indonesia," ujar pria yang karib disapa Tata tersebut.
Permintaan Pemerintah Australia agar mempertimbangkan kembali eksekusi mati yang kemungkinan akan dijatuhkan ke Andrew dan Myuran, tidak hanya disampaikan oleh Bishop. Perdana Menteri Australia Tony Abbott juga meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar lebih 'responsif' dalam menanggapi permohonan mereka untuk memberikan pengampunan atau keringanan bagi warganya.

Atas hal tersebut, Tata menegaskan, proses hukum terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran akan tetap berjalan. Dia menekankan, apa yang terjadi pada kedua warga Australia itu merupakan proses hukum, bukan proses politik.

"Kita harus lihat kembali bahwa ini masalah hukum dalam arti proses sudah berjalan. Ini keputusan hukum. Itu kan proses sudah berjalan. Jadi ya itu kan perhatian. Ini bukan keputusan politis. Kita tidak menargetkan orang atau warga negara tertentu untuk dieksekusi," jelas dia.

Di Canberra, Australia, juru bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sade Bimantara sebelumnya mengimbau, warga negara Indonesia (WNI) maupun diaspora asal Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaaan berkenaan dengan situasi akhir-akhir ini.

Selain itu, KBRI juga meminta WNI untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan selalu mencermati perkembangan situasi keamanan di sekitarnya melalui berbagai sarana.

WNI di Australia juga diminta selalu membawa tanda pengenal yang masih berlaku, seperti paspor, kartu mahasiswa, bukti identitas lainnya. KBRI juga mengingatkan agar WNI selalu mengindahkan peraturan setempat, tidak terpancing tindakan-tindakan yang bersifat provokatif dan menghindari ikut campur dalam politik dalam negeri Australia baik secara verbal, tulisan di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan situs jejaring lainnya.



 Credit  Liputan6.com

Wapres Tegaskan Pemerintah Takkan Terpengaruh Ancaman Australia



KOMPAS/ FIRDIA LISNAWATI
Dalam foto tahun 2006, terdakwa perkara penyelundupan heroin seberat 8,2 kilogram, Andrew Chan (kanan) dan Myuran Sukumaran, keduanya warga negara Australia, berdiri di dalam tahanan, setelah mereka divonis hukuman mati, Selasa (14/2/2006) di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali.


JAKARTA, CB - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah Indonesia tidak akan terpengaruh oleh ancaman pemerintah Australia yang menentang rencana eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia. Kedua narapidana yang dikenal sebagai anggota "Bali Nine", yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, menunggu jadwal eksekusi mati setelah Presiden Joko Widodo menolak grasi yang diajukan keduanya.
"Bagi kita berpegang kepada hukum, berpegang kepada keputusan hakim dan Mahkamah Agung, tidak akan terpengaruh ke mana-mana," kata Kalla di Jakarta, Senin (16/2/2015).
Menurut dia, pemerintah hanya menjalankan putusan MA yang menjatuhkan vonis mati kepada dua terpidana tersebut. Kalla bisa memaklumi bila pemerintah Australia memprotes langkah Indonesia untuk mengeksekusi mati Andrew dan Myuran.
"Ya, memang setiap tindakan itu tidak semua orang menyenangkan, kayak tindakan hukum itu," kata Kalla.
Hari ini, perwakilan Kedutaan Besar Australia akan bertemu dengan perwakilan dari Indonesia untuk membahas rencana eksekusi mati terhadap Andrew dan Myuran. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan akan melakukan balasan diplomatik yang setimpal jika Indonesia mengeksekusi warganya. Ia mengatakan bahwa warga negara Australia sudah muak dengan langkah Indonesia tersebut. Warga negara Australia bahkan membuat petisi yang meminta Indonesia mengampuni Andrew dan Myuran.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga mengancam memboikot Indonesia, termasuk melarang warganya berkunjung ke Pulau Bali yang merupakan destinasi wisata favorit turis Australia di Indonesia. Australia juga bisa menarik duta besarnya di Indonesia.


Credit  KOMPAS.com

Pemerintah Diminta Segera Evakuasi WNI dari Yaman


Pemberontak Houthi berkumpul di provinsi Al-Bayda, wilayah selatan dari Sanaa, Yaman - AFP / STR
Pemberontak Houthi berkumpul di provinsi Al-Bayda, wilayah selatan dari Sanaa, Yaman - AFP / STR
CB, Sanaa: Kondisi politik di Yaman semakin tidak stabil. Seamanan di salah satu wilayah di kawasan Timur Tengah tersebut menurun dari hari ke hari. Pemerintah Indonesia diminta segera memastikan keselamatan warganya di sana.

"Yaman saat ini sedang bergolak. Kondisi politik di sana makin tidak menentu. Sebelum terlambat, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan WNI, jika perlu evakuasi," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin di Jakarta, Minggu (15/2/2015).

Zainuddin mengatakan, sejumlah negara sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi dengan menutup kantor perwakilannya di sana. Situasi di Yaman saat ini, lanjut dia, tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi di Suriah, yakni perebutan kekuasaan melalui perang antara kelompok Sunni dan Syiah. Namun saat ini, kelompok Syiah berhasil merebut dan mengendalikan pemerintahan.

"Saya melihat perhatian pemerintah terhadap kondisi di Yaman serta keberadaan WNI di sana tidak sama dengan terhadap Suriah. Hampir-hampir saja luput. Jangan sampai sudah kejadian WNI menjadi korban baru kita grasak-grusuk. Sebaiknya segera saja evakuasi WNI dan pemerintah berlakukan travel warning," tegas dia, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com.

Menurut Zainuddin, ada lebih dari 3.000 WNI di Yaman yang sebagian besarnya berstatus pelajar atau mahasiswa. Sejauh ini, belum ada kabar WNI menjadi korban akibat konflik tersebut.

Namun demikian, Zainuddin menyesalkan sikap pemerintah RI yang sebatas prihatin terhadap perkembangan situasi di Yaman.

"Padahal situasinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kemlu jangan hanya mengimbau, tapi segera keluarkan WNI dari sana," jelas ketua DPP PKS ini.

Milisi Syiah Al-Houthi membubarkan paksa parlemen Yaman dan mengambil alih kendali pemerintahan dengan menguasai ibu kota Sanaa pada 6 Februari lalu. Kondisi politik dan keamanan di Yaman kian memburuk sejak jatuhnya presiden Ali Abdullah Saleh pada 2012 lalu.

Aksi saling serang terjadi antara kelompok Syiah yang konon didukung Iran dengan pemerintah yang didominasi Sunni. Tidak hanya menguasai Sanaa, milisi Syiah Al-Houthi juga merasuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai Sunni.

Sejumlah negara bahkan memutuskan untuk menutup kantor perwakilan mereka di Yaman dan memulangkan warga negaranya dari sana, seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, Italia, Uni Emirat Arab, Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis.


Credit   Metrotvnews.com

Baku Tembak, Polisi Denmark Tewaskan Seorang Pria


Baku Tembak, Polisi Denmark Tewaskan Seorang Pria  
Baku tembak yang menewaskan seorang pria terjadi di tengah perburuan polisi mencari pelaku penembakan di kafe dan sinagoga Kopenhagen. (Reuters/Martin Sylvest/Scanpix Denmark) 
 
 
Kopenhagen, CB -- Kepolisian Kopenhagen, Denmark, menembak mati seorang pria dalam baku tembak pada Minggu (15/2), di tengah perburuan pelaku penembakan di sebuah kafe dan sinagoga yang menewaskan dua orang.

Diberitakan Reuters, polisi Kopenhagen mengaku terlibat baku tembak dengan seorang pria yang menembaki mereka di stasiun kereta di Norrebro, dekat dengan lokasi dua penembakan sebelumnya.

Belum diketahui apakah pria tersebut adalah pelaku penembakan sebelumnya. Juga belum dipastikan apakah pelaku penembakan di kafe dan sinagoga adalah orang yang sama.

Tidak ada polisi yang menjadi korban dalam baku tembak tersebut. Belum ada pernyataan resmi dari polisi terkait peristiwa ini.

Menurut TV2, pria tersebut memang tengah diawasi dan diselidiki apakah terlibat dalam kasus penembakan.

Dua penembakan terjadi di Kopenhagen. Serangan pertama terjadi di sebuah kafe yang sedang berlangsung diskusi soal kebebasan berekspresi, menghadirkan pembicara kartunis kontroversial Lars Vilks. Sepuluh jam kemudian, penembakan terjadi di sinagoga. Dua orang tewas dalam dua peristiwa itu.

Perdana Menteri Denmark Helle Thorning-Schmidt mengatakan bahwa serangan kali ini adalah pembunuhan berlandasarkan politik dan merupakan aksi terorisme. Dia berjanji akan mengerahkan seluruh kekuatan kepolisian untuk menangkap pelakunya.

"Di Denmark kami tidak tidak pernah tunduk pada kekerasan," kata Thorning-Schmidt.

Perburuan langsung dilakukan oleh kepolisian Denmark. Helikopter terlihat berputar-putar untuk menyisir kota, beberapa kendaraan tempur terlihat di jalan.

Credit  CNN Indonesia

Yaman di Ujung Kehancuran, PBB Rancang Resolusi



Pemberontak Houthi berteriak dan mengacungkan senjata api di Sanaa, Yaman - AFP / MOHAMMED HUWAIS
Pemberontak Houthi berteriak dan mengacungkan senjata api di Sanaa, Yaman - AFP / MOHAMMED HUWAIS
CB, Sanaa: Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan resolusi pertamanya dalam konflik Yaman sejak pemberontak mengambil alih kekuasaan di salah satu negara termiskin di Timur Tengah itu.

Sebuah kerangka resolusi DK PBB, yang berhasil didapatkan Associated Press, Sabtu (14/2/2015), berisi desakan agar pemberontak Houthi "segera menarik mundur semua pasukan dari institusi pemerintahan tanpa syarat apapun."

Resolusi juga meminta Houthi membebaskan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi dan kabinetnya dari tahanan rumah, serta melakukan diskusi damai dengan PBB sebagai mediatornya.

Kerangka resolusi DK PBB ini belum dapat disetujui sejumlah negara Arab dan Dewan Koordinasi Negara Teluk. Mereka meminta resolusi DK PBB didasarkan di bawah pasal Bab 7 U.N. Charter, yang intinya dalam melibatkan kekuatan militer.

Selama ini pemberontak Houthi menentang rancangan konstitusi pemerintah, karena tidak setuju oleh pembagian Yaman ke enam wilayah federal.

Konflik pemberontak dan pemerintah menimbulkan kekhawatiran bahwa Yaman, tetangga Arab Saudi, berada di ujung kehancuran dan terancam menjadi negara gagal.

Credit  Metrotvnews.com

Amerika: Citra Satelit Merekam Persenjataan Rusia Dekat Ukraina


Amerika: Citra Satelit Merekam Persenjataan Rusia Dekat Ukraina


Amerika Rilis Foto Satelit Alutsista Rusia Dekat Ukraina


CB, AMERIKA - Pemerintah Amerika Serikat baru saja mempublikasikan citra satelit komersial yang merekam alat utama sistem persenjataan berat Rusia yang dikerahkan di dekat sebuah desa strategis di sebelah timur Ukraina.
"Kami meyakini ini adalah sistem persenjataan Rusia, bukan milik separatis," ujar Duta Besar Amerika Serikat untuk Ukraina Geoff Pyatt yang menulis dalam akun Twitternya, seperti dilansir abcnews.go.com, Jumat (15/2/2015).
Pyat mengungkapkan, persenjataan tersebut di antaranya artileri, roket dan misil darat. Ia menuduh unit militer Rusia berada di sepanjang perbatasan guna memasok banyak persenjataan untuk pejuang separatis pro-Rusia.
Tuduhan ini datang menjelang gencatan senjata Kamis tengah malam yang ditempuh dua belah yang sepakat mengakhiri konflik tak meluas, dan sudah terjadi hampir setahun. Setidaknya lebih dari lima ribu jiwa melayang dan satu juta jiwa mengungsi karena peperangan ini.
Gambar yang diambil oleh perusahaan citra satelit komersial DigitalGlobe dan dicuitkan oleh Pyatt merupakan suatu daerah di dekat desa Debaltseve.

Debaltseve menjadi ajang pertempuran sengit antara kedua belah pihak dalam beberapa hari terakhir. Mereka saling menggempur karena ingin menguasai infrastruktur kereta api di daerah tersebut.
Sementara itu, Rusia membantah keras telah mempersenjatai para pejuang separatis, meski persenjataan mereka diketahui dan terekam citra satelit. Ditambah bukti keterlibatan tentara Rusia yang tewas dalam pertempuran di timur Ukraina.
"Kali ini pasukan pemberontak memiliki kekuatan tempur lebih besar dengan kendaraan tank lapis baja, artileri dan sistem roket daripada yang dimiliki NATO dan negara-negara Eropa," klaim Pyat lewat Twitternya.



Credit   TRIBUNNEWS.COM

Pasukan Elit TNI AL Ditempa di Banyuwangi

Pasukan Elit TNI AL Ditempa di Banyuwangi Foto: Ardian Fanani 
 
 
Banyuwangi (CB) - Puluhan pasukan TNI Angkatan Laut (AL) mengikuti latihan tempur di Pusat Latihan Tempur Marinir Lampon, di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Sabtu (14/2/2015).

Mereka adalah siswa sekolah khusus Infantri TNI AL, yang akan masuk dalam pasukan elit Marinir TNI AL.

Menurut Komandan Sekolah Khusus Pusat Pendidikan Infantri (Kodikmar) Surabaya, Letkol Marinir, Edy Jayanto. Ada 15 siswa yang menjalani latihan tempur selama 4 hari, mulai tanggal 12 - 15 Februari 2015.

"Ini sebagai syarat masuk menjadi pasukan elit Marinir. Kita tempa disini. Mereka harus menaklukkan medan menantang di kawasan pantai selatan yang berbahaya," ujarnya kepada detikcom.

Sebelumnya, ‎kata Edy, ada 22 siswa yang ditempa di Karang Tekok Situbondo. Namun lantaran tidak memenuhi syarat, 7 orang harus kembali lantaran dianggap tidak lulus.

‎"Kita sengaja pilih mereka secara selektif. Jika tidak memenuhi kriteria ya kita coret," tandasnya.

Dalam latihan tersebut, peserta dilatih stategi perang di Lampon dan Pantai Grajagan. Mereka dilatih bertempur di laut, darat dan udara.

Mereka menggelar latihan Hellitone, Pasdropping dan Staibo. Mereka harus turun dari helikopter dengan menggunakan tali, sebagai latihan ketepatan sasaran dalam operasi tanpa adanya helipad.

Credit  Detiknews

TNI AU: Skuadron Tempur dan VIP akan Bertambah


 TNI AU: Skuadron Tempur dan VIP akan Bertambah 
 
Jakarta (CB) - TNI AU ingin menambah sejumlah skuadron tempurnya untuk memperkuat keamanan Republik Indonesia. Tak hanya skuadron tempur, beberapa skuadron lain seperti skuadron angkut dan helikopter juga akan diperkuat.

"Nanti kuartal ketiga sampai tahun 2024, TNI AU akan menambahkan skuadron tempur bertambah menjadi 11 skuadron. Skuadron angkut berat dan angkut ringan bertambah menjadi 6 skuadron. Skuadron heli akan bertambah menjadi 4 skuadron, skuadron intai di mana sebelumnya hanya 1 skuadron bertambah menjadi 2 skuadron," ucap Kadispen TNI AU Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto saat peluncuran buku kumpulan foto skuadron TNI AU di FX Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2015).

Selain itu, Hadi juga menyebutkan Skuadron VIP akan ditambah juga. Nantinya skuadron itu akan menjadi 2 skuadron.

"Kemudian VIP akan bertambah menjadi 2 skuadron," ucapnya.

Kemudian Hadi juga mengatakan TNI AU akan mengadakan pembaharuan beberapa unit pesawat. Hadi ingin pesawat tempur TNI AU mengikuti perkembangan zaman yaitu generasi 4,5.

"Belum tahu jenis apa (pembaharuannya). Cuma kita berharap pesawat generasi 4,5 yang saat ini," ucap Hadi.


Credit  Detiknews

Hikmahanto: cara protes Australia percepat hukuman mati


Hikmahanto: cara protes Australia percepat hukuman mati
Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani)
Padahal yang diinginkan oleh pemerintah Australia itu adalah dilakukannya penundaan, bahkan dibatalkannya pelaksanaan hukuman mati,"
Jakarta (CB) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai cara protes pemerintah Australia atas pelaksanaan hukuman mati dua warganya justru akan mempercepat pelaksanaan hukuman mati itu.

"Padahal yang diinginkan oleh pemerintah Australia itu adalah dilakukannya penundaan, bahkan dibatalkannya pelaksanaan hukuman mati," katanya di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan protes pemerintah Australia sudah sampai tahap melakukan intervensi, bahkan melakukan upaya embargo ekonomi terhadap Indonesia. Belum lagi upaya menekan Indonesia dengan tangan Sekjen PBB.

"Ini menyulut kemarahan publik, elit, politisi dan pejabat di Indonesia. Sehingga publik menghendaki agar Presiden tidak menunda pelaksanaan hukuman mati," katanya.

Hikmahanto menilai pemerintah Australia telah salah berhitung. Upayanya telah menjadi kontra produktif. Pemerintah Australia sungguh merendahkan demokrasi di Indonesia karena seolah publik dan politisi tidak bisa bersuara dan tidak cerdas dalam menanggapi manuver Australia.

Saat ini Presiden dan jajarannya tidak dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan suara publik dan para politisi. Kini pemerintah Australia dihadapkan pada putusan sulit. Apakah akan terus menekan Indonesia atau membiarkan Indonesia menjalankan kedaulatannya.

"Pemerintah Australia harus berpikir dua kali apakah hubungan baik yang saling menguntungkan dengan Indonesia akan dikorbankan hanya untuk membela dua warganya yang melakukan kejahatan serius," katanya.


Credit   ANTARA News

Tentara India-Pakistan saling tembak di perbatasan Kashmir

Tentara India-Pakistan saling tembak di perbatasan Kashmir
Siluet tentara India terlihat di depan lampu sinyal lalu lintas saat mereka bersiap untuk mengikuti latihan parade Hari Republik di tengah pagi musim dingin yang berkabut di New Delhi, India, Kamis (8/1). India merayakan Hari Republik pada 26 Januari. (REUTERS/Adnan Abidi )
 
 
Srinagar, Kashmir-India (CB) - Tentara India dan Pakistan melanggar kesepakatan gencatan senjata dan saling menembaki posisi pihak lain di Jalur Pemantauan (LoC) --yang membagi Kashmir, kata beberapa pejabat pada Ahad (15/2).

Kedua pihak terlibat baku-tembak di daerah perbatasan di Kabupaten Poonch, sekitar 185 kilometer di sebelah barat-daya Ibu Kota Kashmir yang dikuasai India, Srinagar.

Beberapa pejabat pertahanan mengatakan baku-tembak antara kedua pihak tersebut meletus gara-gara dugaan upaya penyusupan.

"Kemarin tentara kami yang ditempatkan di Sektor Poonch melihat pergerakan tiga sampai empat orang yang berusaha menyeberangi LoC," kata Juru Bicara Militer India Let. Kol. Manish Mehta, sebagaimana dikutip Xinhua.

"Ketika tiga orang ini berada di dalam wilayah India, tentara kami yang dikerahkan di daerah tersebut melepaskan tembakan ke arah mereka dan pada saat yang sama, tentara Pakistan yang ditempatkan di seberang wilayah ini juga melepaskan tembakan gencar ke arah tentara kami."

Menurut Mehta, orang yang berusaha menyeberangi LoC terlihat berlarian kembali ke arah wilayah Pakistan.

Para pejabat India mengatakan mereka tak menderita kerugian apa pun dalam baku-tembak itu.

New Delhi dan Islamabad saling tuduh bahwa pihak lain melepaskan tembakan tanpa provokasi dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kedua pihak tersebut juga berkeras tentara mereka melakukan pembalasan yang pantas terhadap perbuatan pihak lain.

Pada Sabtu (14/2), Pakistan menyatakan satu warga sipil tewas di wilayah mereka akibat penembakan membabi-buta oleh tentara India.

Tentara India dan Pakistan kadang-kala saling-tembak di LoC dan Perbatasan Internasional kendati ada kesepakatan pada 2003 untuk melaksanakan gencatan senjata.

Namun meskipun beberapa pelanggaran telah dilaporkan oleh kedua pihak itu, gencatan senjata masih berlaku.

Menurut para pejabat India, tahun lalu 564 pelanggaran gencatan senjata dicatat --411 di sepanjang Perbatasan Internasional dan 153 pelanggaran di sepanjang LoC.





Credit  ANTARA News


Jumat, 13 Februari 2015

ICIJ: Indonesia Urutan Ke-95 Skandal Swiss Leaks


ICIJ: Indonesia Urutan Ke-95 Skandal Swiss Leaks  
Screenshot situs internet dari The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
 
Jakarta, CB -- Data di website The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menyebutkan Indonesia berada di urutan ke-95 dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan HSBC atau yang disebut Swiss Leaks.

Kasus penggelapan pajak ini terungkap melalui investigasi yang digelar ICIJ bersama dengan wartawan investigasi dari media Inggris BBC dan The Guardians, serta Le Monde dari Prancis.

Skandal ini diduga melibatkan 106 ribu klien HSBC di 203 negara dengan nilai lebih dari US$ 100 miliar. Nah untuk yang terkait dengan Indonesia, nilainya mencapai US$ 134,1 juta. Jumlah duit terbesar dari satu klien yang terkait dengan negeri ini mencapai US$ 56,7 juta.

Lebih lanjut data ICIJ menyebutkan, sebanyak 75 rekening yang terkait dengan Indonesia dibuka antara 1968-2006 dan terkait dengan 120 rekening bank.

Lebih lanjut, situs itu menyebutkan ada 100 klien yang punya kaitan dengan Indonesia. Sebanyak 14 persen di antaranya mempunyai paspor Indonesia.

Satu-satunya nama orang Indonesia yang disebut secara terang-terangan oleh situs ICIJ adalah Kartini Muljadi, 84 tahun. Sosok ini termasuk dalam daftar orang terkaya dunia versi Majalah Forbes.

Situs itu menyebutkan, Kartini adalah pemilik manfaat dari akun klien yang hanya dibuka selama dua minggu pada bulan Juli 1999 dengan nama "Libra Aman Ltd". Alamat Kartini ditemukan dalam file HSBC yang berhubungan dengan sebuah lokasi di Jakarta Pusat yang sebelumnya digunakan sebagai tempat praktek hukum Kartini.

Seperti diberitakan CNN sebelumnya, Kartini Muljadi merupakan satu-satunya wanita yang masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes 2014. Pengacara pendiri firma hukum Kartini Muljadi & Rekan ini bertengger di posisi 29 dengan total kekayaan mencapai US$ 1,1 miliar atau setara dengan Rp 13,5 triliun. Tahun lalu dia berada di urutan ke-19 dengan kekayaan senilai US$ 1,42 miliar.


Sumber kekayaan mantan hakim ini paling besar berasal dari perusahaan farmasi PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC), yang dikelola anak bungsunya Handojo Selamet Muljadi.

Namun, pada 2014 pundi kekayaan Kartini susut US$ 350 juta atau Rp 4,3 triliun seiring dengan turunnya harga saham perseroan sebesar 8 persen. Hal ini membuat posisi Kartini Muljadi terjun bebas dari posisi lima orang terkaya di Indonesia pada 2013.

Ketika dikonfirmasi Sekretaris Korporat Tempo Scan Monica mengatakan perusahaan mengaku belum mengetahui adanya informasi skandal pajak tersebut, apalagi yang terkait dengan Kartini Muljadi. Dia menyatakan masih ingin melihat kelanjutan pemberitaan tersebut.

“Saya belum tahu akan adanya hal itu, dan kami pun belum mempersiapkan hal-hal lebih lanjut terkait adanya informasi tersebut. Informasi tersebut di luar kendali kami,” ujarnya kepada CNN Indonesia, Jumat (13/2).

Credit  CNN Indonesia


Negara Yunani Terancam Bangkrut



AFP
 Perdana Menteri Yunani yang baru, Alexis Tsipras


BRUSSELS, CB - Yunani dan negara-negara zona euro gagal mencapai kesepakatan atas krisis utang Yunani. Padahal, tenggat perpanjangan tinggal dua minggu. Yunani pun terancam tidak mendapatkan pinjaman, yang berarti negara ini tak punya uang atau bangkrut.

Ketua para menteri keuangan Uni Eropa, Jeroen Dijsselbloem, Kamis (12/2), mengatakan hal tersebut di Brussels, Belgia, seusai pembicaraan yang berlangsung alot dan memakan waktu 7 jam. Menurut dia, kendati pembicaraan diakhiri tanpa kesepakatan bersama, ada sejumlah kemajuan konstruktif.

Yunani dalam pertemuan itu menolak draf kesepakatan yang disodorkan para menteri keuangan yang berisi usulan perpanjangan masa talangan. Namun, kedua belah pihak, menurut Dijsselbloem, tetap berharap ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan lanjutan sebelum Senin mendatang.

Diakhiri

Pemerintah Yunani berkeras bahwa kesepakatan talangan dengan Uni Eropa merupakan bentuk hukuman dan harus diakhiri. Persyaratan-persyaratan mendapatkan talangan dengan jumlah total 240 miliar euro dinilai telah memiskinkan rakyat Yunani. Sebaliknya, Uni Eropa mengingatkan Yunani agar mematuhi hal-hal yang telah disepakati.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Yunani harus membayar utang pada akhir bulan ini. Perdana Menteri Alexis Tsipras mencoba melakukan negosiasi ulang, tetapi tidak membuahkan hasil. Jika dalam waktu dua minggu ini tidak tercapai kesepakatan untuk memperpanjang masa talangan, Yunani tidak akan mendapat pinjaman 7 miliar euro. Yunani pun kehabisan uang.

Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis mengatakan, kalau utang tak bisa dibayar, mereka akan meminta potongan. ”Yang paling kritis adalah bahwa Yunani tidak bisa membayar dalam waktu dekat,” katanya, sebagaimana dikutip majalah Jerman, Stern, Rabu.

Dia menampik kemungkinan Yunani keluar dari zona euro. ”Jelas tidak,” ujarnya.

Varoufakis mengajukan usulan enam bulan masa transisi dan Yunani diizinkan menerbitkan utang baru jangka pendek.

Para ekonom yang diikutkan dalam jajak pendapat yang diadakan Reuters memperkirakan peluang Yunani hengkang dari zona euro adalah seperempat. Hasil jajak pendapat ini merupakan perkiraan peluang terbesar sejak terjadinya krisis utang Yunani akhir tahun 2009.

Saham Eropa, Rabu silam, mengalami penurunan akibat ketidakpastian soal utang Yunani. Pasar saham di Athena, Yunani, bahkan turun hingga 4 persen. Adapun pasar saham Amerika Serikat bervariasi saat investor menunggu hasil pembicaraan di Brussels.

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble sebelumnya menekankan, jika Yunani tidak bersedia meminta perpanjangan masa talangan 240 miliar euro, hal itu berarti ”selesai”. Ia mengesampingkan kemungkinan bantuan lebih lanjut atau pengampunan utang.

Hal senada dikemukakan Menteri Keuangan Spanyol Luis de Guindos. ”Ketentuan-ketentuan harus dihormati oleh semua pihak. Aturan-aturan berlaku untuk semuanya,” katanya.

Dilema Tsipras

Bagi pemerintah baru Yunani yang dipimpin Tsipras, pertemuan Brussels akan sangat menentukan. Jika pertemuan mengalami kebuntuan, Tsipras akan kesulitan menghadapi rakyat Yunani karena dalam kampanyenya, ia berulang-ulang berjanji akan memperjuangkan renegosiasi.

Di dalam negerinya, Tsipras saat ini mendapat dukungan dari rakyat yang merasa lelah dengan kondisi ekonomi Yunani akibat penerapan program pengetatan. Sedikitnya 10.000 orang, Rabu, turun ke jalan di sejumlah kota untuk memberikan dukungan. Sebagian dari demonstran membawa spanduk bertuliskan ”Bangkrut tetapi Bebas” dan ”Hentikan Pengetatan”.

Tsipras merespons lewat Twitter dan menulis, ”Di kota-kota Yunani dan Eropa, rakyat berjuang untuk negosiasi. Mereka adalah kekuatan kami”.

Sebelumnya, Tsipras setuju bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) guna melakukan reformasi. Setelah bertemu dengan Tsipras di Athena, Ketua OECD Angel Gurria mendukung kritik Tsipras yang mengatakan program pengetatan menyebabkan pertumbuhan melambat serta meningkatkan pengangguran dan kesenjangan.





Credit  KOMPAS.com

Angkatan Laut Jawa Kuno Terbukti Sangat Perkasa



Ilustrasi (Foto: Dok)
 
 
SLEMAN (CB) - Angkatan laut Jawa dan Melayu di abad ke 8-9 terbukti sangat tangguh dan berjaya. Para marinir dari jaman kerajaan kuno inilah yang berperan utama dalam membawa penyebaran budaya India ke Nusantara, khususnya ajaran Buddhisme.

Hal tersebut disampaikan Dr. Peter Sharrock, dari School of Oriental and African Studies, University of London, Inggris Kamis (12/2/2015) di kampus UGM.  Ia menyampaikannya dalam kuliah umum “Thoughts on Borobudur and Before” yang digelar Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM di Gedung Poerbatjaraka.

"Jawa masa itu sangat tangguh, termasuk para pelautnya, yang sampai kemana-mana, termasuk ke India dan China. Sementara India dan China sendiri waktu itu tidak memiliki angkatan laut," ujarnya.

Ia meneruskan, dengan adanya koneksi laut itu, Universitas Buddhis Nalanda dan Vikramasila yang ada di India terkoneksi dengan kerajaan di Jawa, Palembang dan Semenanjung Malaya, khususnya Sriwijaya. Banyak tokoh penting saling mengunjungi di berbagai tempat di India, China, dan Nusantara, menggunakan kapal laut Jawa dan Melayu. Ini dibuktikan dari berbagai manuskrip di China yang masih tersisa hingga saat ini.

"Kapal Jawa terkenal tangguh dan tahan badai. Bentuknya ada di salah satu relief di Borobudur," sambungnya.

Di India, menurutnya ada Stupa Kesariya di daerah Bihar India yang dibangun satu abad sebelum Borobudur dan memiliki banyak kemiripan. Ini menurutnya menjadi inspirasi pembangunan Borobudur yang dibawa oleh para pelaut dan tokoh agama waktu itu, menggunakan kapal Jawa.

"Stupa Kesariya terbuat dari batu bata, lebih simpel reliefnya, tak sekompleks Borobudur. Disana ada enam tingkatan dan ada stupa besar di puncaknya. Sama seperti Borobudur, ada empat Buddha di empat penjuru mata angin," papar Peter.

Ia menambahkan, Filipina sebelum menjadi negara dengan mayoritas umat Kristen, sebelumnya menganut Buddhisme yang dibawa dari Jawa. Ini dibuktikan di daerah Batuan, tak jauh dari Manila, dimana ada prasasti yang menjelaskan tentang Bodhisatwa Mahapratisha (Cunda), yang reliefnya ada di Candi Mendut. Bahasa Jawa yang mirip dengan Bahasa Tagalog juga adalah salah satu bukti lain.

"Di sana ditemukan pula kapal kuno yang mirip bentuknya dengan kapal kuno Jawa. Ini adalah bukti pentingnya kebudayaan Jawa pada masa itu," tandasnya.


Credit  KRjogja.com