CUPUMA

Jumat, 03 Agustus 2018

Acuhkan Ancaman AS, Filipina Akan Terus Beli Senjata Rusia

SINGAPURA - Filipina tidak akan berhenti membeli senjata dari Moskow, meskipun ada kemungkinan tekanan dari Amerika Serikat (AS). Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Filipina menanggapi laporan Washington mungkin menjatuhkan sanksi untuk kesepakatan senjata dengan Rusia.

"Saya tidak berpikir bahwa kami akan menyerah," kata Alan Peter Cayetano di Singapura pada pertemuannya dengan koleganya dari Rusia Sergei Lavrov.

“Ini akan benar-benar ujian tekad kami untuk kebijakan luar negeri yang independen. Saya tidak melihat kami ragu-ragu dari itu,” Cayetano menekankan seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (3/8/2018).

Kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama militer tahun lalu, dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara pribadi mengawasi transfer sekitar 5.000 senapan serbu Kalashnikov yang disumbangkan oleh Moskow.

Negara Pasifik Selatan membutuhkan senjata baru untuk memerangi gerilya-gerilya Islamis dan bangkitnya terorisme domestik. Dua tahun lalu, AS membatalkan pengiriman lebih dari 25.000 senapan ke Manila, mengutip pelanggaran hak asasi manusia, dan negara itu mulai menjelajahi pasar baru.

Menurut kesepakatan yang ditandatangani, selain senjata, Rusia akan mengirimkan RPG anti-tank dan kendaraan militer ke Filipina. Pemerintah Manila juga menjajaki opsi untuk membeli mobil lapis baja Rusia, kapal patroli, kapal selam dan helikopter.

Tidak hanya Filipina, negara lain yang menyatakan minatnya untuk membeli senjata Rusia diperingatkan terhadap langkah serupa dan bahkan terancam oleh AS dan sekutu-sekutunya. Politisi Amerika telah mencoba untuk menekan sekutu NATO-nya Turki untuk membatalkan rencana untuk mengakuisisi sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia, bahkan mengutip kesepakatan itu sebagai salah satu dari sejumlah alasan untuk memblokir penjualan jet tempur AS ke Ankara. Turki melawan, bersikeras bahwa sebagai negara yang berdaulat, negara itu menentukan sendiri tangan siapa yang akan dibeli.

Washington juga memperingatkan India agar tidak membeli S-400 buatan Rusia, yang menunjukkan bahwa kesepakatan itu akan membuat AS kurang bersemangat untuk menyediakan Delhi senjata dan teknologi militer di masa depan. India juga secara terbuka menolak tuntutan AS. Pentagon kemudian meminta Kongres untuk mengizinkan presiden menjatuhkan sanksi terhadap India untuk membantu negara itu "menarik diri dari orbit Rusia." Senat menyetujui RUU itu pada Kamis.

Pada bulan Juni, media Prancis melaporkan bahwa taktik yang sama diterapkan oleh sekutu AS Arab Saudi terhadap negara Teluk Qatar, yang juga menyatakan minatnya untuk mengakuisisi S-400 dari Moskow.

Credit sindonews.com

Ini Keunggulan Sistem Pertahanan Rudal Patriot Amerika Serikat

Rudal Patriot merupakan sistem pertahanan udara jarak jauh segala cuaca dan telah terbukti keampuhannya dalam perang Irak, pada 2003. Patriot menggunakan radar AN/MPQ-53 yang dapat mendetkesi hingga 100 km. Radar ini sanggup mendeteksi 100 target yang berbeda dan mengendalikan sembilan rudal secara bersamaan.raytheon.com

CB, Jakarta - Perusahaan senjata asal Amerika Serikat, Raytheon, akan mengirim sistem pertahanan udara Rudal Patriot ke Swedia, setelah menandatangani kontrak pembelian senjata pertahanan udara yang telah menjadi standar anti-udara militer Amerika Serikat pekan ini.
Dilansir dari Reuters, 2 Agustus 2018, Swedia memang bukan anggota NATO, namun Swedia memiliki hubungan erat dengan aliansi NATO dan telah memperkuat militernya seiring meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina di Crimea.

Swedia dilaporkan akan membeli empat unit Rudal Patriot dan sejumlah rudal lain yang tidak diungkapkan secara rinci. Swedia memang memiliki sistem pertahanan udara sendiri, namun tidak dapat menembak jatuh rudal balistik.Dilansir dari missilethreat.csis.org, Patriot MIM-104 adalah sistem pertahanan udara dan rudal utama Angkatan Darat Amerika Serikat. Awalnya dirancang sebagai sistem anti-pesawat, namun Rudal Patriot mendapat perhatian dalam Perang Teluk 1991 ketika digunakan sebagai pertahanan terhadap rudal-rudal Irak.

Anggota Komando Pertahanan Udara Amerika Serikat berjaga di dekat rudal Patriot dalam latihan militer NATO, Toburq Legacy 2017, dekat Siauliai, Lithuania, 20 Juli 2017. NATO menggelar latihan untuk menghadapi serangan udara. AP/Mindaugas Kulbis
Sejak itu Rudal Patriot mendapat reputasi sebagai pertahanan terhadap rudal balistik taktis, tetapi tetap mampu melawan ancaman udara seperti pesawat dan rudal jelajah. Saat ini 13 negara telah mengoperasikan Rudal Patriot. Selain sistem peluncur, sistem Pertahanan Patriot juga mencakup radar, unit komando jarak jauh dan unit kontrol serta peralatan pendukung lainnya.
Gagasan sistem pertahanan udara menggunakan rudal pencegat pertama kali dicanangkan pada 1961 oleh US Army Rudal Command dan pada 1965 dimasukan dalam program pengembangan SAM-D.

Sistem ini awalnya dirancang sebagai baterai pertahanan anti-pesawat darat-ke-udara, tetapi kemudian dikembangkan untuk pertahanan beragam target udara.Uji coba dimulai lima tahun kemudian pada 1970, dengan pengembangan skala penuh dimulai pada 1976. Program SAM-D mengambil nama Patriot selama US Bicentennial pada 1976. Pada 1985, Angkatan Darat Amerika Serikat menyatakan Rudal Patriot beroperasi penuh dalam sistem persenjataan mereka.
Versi awal Patriot menggunakan rudal MIM-104A, juga dikenal sebagai versi standar, seperti dilansir dari Military Today. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 100 kilometer. Rudal dilengkapi dengan hulu ledak fragmentasi yang meledak pada hantaman langsung atau dipicu oleh detonator. Versi pertama Rudal Patriot digunakan secara eksklusif sebagai senjata anti-pesawat. Awalnya Rudal Patriot tidak memiliki kemampuan melawan rudal balistik, namun kemampuan ini diperkenalkan pada akhir 1980-an ketika Patriot menerima perbaikan sistem secara besar=besaran untuk pertama kali.

Patriot PAC-2 dan 3 (Patriot Advanced Capability) dapat mendeteksi 100 target yang berbeda dan mampu mengendalikan sembilan rudal secara bersamaan. Rudal Patriot dapat melaju hingga kecepatan 2 mach dengan jangkauan maksimal 70 km dan ketinggian 24 km. PAC-2 telah terbukti keampuhannya menghadang rudal Scud di Perang Teluk, dan PAC-3 adalah pengembangan dari PAC-2. AFP/CHOI JAE-KU
Sistem pertahanan udara ini memiliki empat rudal untuk setiap peluncur. Rudal disimpan dan diluncurkan dari tabung aluminium yang dipasang pada sudut tetap.
Peluncur dipasang pada trailer menggunakan casis 8x8. Sistem pertahanan Rudal Patriot adalah unit mandiri, yang memiliki daya listrik dan bahan bakar sendiri.
Peluncur ditarik oleh truk traktor Oshkosh M983 8x8 atau truk traktor lainnya. Versi bergerak Rudal Patriot menggunakan kendaraan mobilitas tinggi MAN KAT 1 8x8. Dibutuhkan 30 menit untuk menyiapkan posisi siap tembak. Sementara baterai peluncur dan kendaraan pendukung terkait dapat diubah posisi dan lokasinya.

Pasukan Amerika Serikat berjaga di dekat rudal Patriot dalam latihan militer NATO, Toburq Legacy 2017, dekat Siauliai, Lithuania, 20 Juli 2017. NATO menggelar latihan untuk menghadapi serangan udara. REUTERS/Ints Kalnins
Baterai Rudal Patriot atau unit tembak adalah elemen operasi dasar. Biasanya unit ini termasuk pos komando, radar, 8 peluncur dan kendaraan pendukung. Baterai dapat mencegat hingga 8 target secara bersamaan. Jika dimodifikasi, baterai Rudal Patriot dapat dipasang hingga 16 peluncur. Peluncur dapat melacak target hingga 1 kilometer dari radar atau kendaraan pos komando. Sementara untuk pertahanan efektif, baterai Rudal Patriot ditempatkan dengan jarak 30-40 kilometer pada jarak masing-masing unit baterai.

Radar mampu melacak pesawat jet tempur pada jarak 110-130 kilometer, pesawat pembom pada jarak 160-190 kilometer, rudal pada jarak 85-100 kilometer dan hulu ledak rudal di kisaran jarak 60-70 kilometer. Rudal Patriot juga dapat menerima data target dari pos komando pusat atau pesawat pengintai, seperti E-3 Sentry.Umumnya perintah penembakan Rudal Patriot dikeluarkan oleh pos komando batalion. Pos komando baterai Rudal Patriot dapat memberikan perintah tembak tanpa konfirmasi jika menghadapi situasi darurat, misalnya diserang tiba-tiba atau ketika komunikasi dengan pusat komando terhambat atau hilang karena kerusakan.

Credit tempo.co

Larangan Burqa Picu Aksi Protes di Denmark

KOPENHAGEN - Ratusan demonstran berkumpul di Ibu Kota Denmark, Kopenhagen, sambil mengenakan burqa dan cadar. Mereka memprotes undang-undang yang melarang burqa, menyebutnya menindas dan melanggar hak-hak wanita Muslim.

Denmark bergabung dengan beberapa negara Eropa lain yang membatasi penutup wajah. Perancis melarang cadar pada tahun 2011, sementara Belgia, Austria, Belanda, dan bagian dari Swiss membatasinya di sejumlah tempat. Negara-negara Eropa lainnya masih memperdebatkan masalah ini.

Undang-undang Denmark yang disahkan pada bulan Mei lalu dan mulai berlaku pada hari Rabu waktu setempat, menjatuhkan denda USD157 hingga USD1.565 bagi mereka yang kedapatan menggunakan penutup wajah di depan umum.

Beberapa wanita mengenakan niqab - yang menutupi seluruh tubuh tetapi membiarkan area mata terbuka - mengatakan ini akan membuat sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan rumah mereka, apakah saat membawa anak-anak mereka ke sekolah, toko kelontong, atau hanya beraktivitas di sekitar komunitas mereka. Burqa menutupi seluruh tubuh dan memiliki jaring di area mata.

Seorang pengunjuk rasa Muslim - Sabina, yang hanya memberikan nama depannya dan memakai niqab - mengatakan akan memiliki konsekuensi besar pada hidupnya.

"Setiap kali saya melangkah keluar dari pintu depan saya, saya seorang penjahat. Saya harus tinggal di rumah saya, terisolasi. Saya tidak bisa pergi ke toko kelontong, saya tidak bisa keluar," katanya seperti dikutip dari CNN, Jumat (3/8/2018).

"Mengenakan ini adalah pilihan spiritual yang penting bagi saya. Dan sekarang ini juga merupakan tanda protes. Setiap kali pemerintah melakukan ini, mereka membuat saya lebih teguh dalam keyakinan saya," imbuhnya.

Larangan itu telah diejek karena bahasa yang tidak jelas - dan karena melarang semua penutup wajah di depan umum - meskipun para pendukungnya dengan jelas menyatakan bahwa target sebenarnya adalah cadar wajah Islam. Namun apa pun bentuk penutup wajah itu seperti topeng ski dan janggut palsu hingga syal yang menutupi wajah bisa dianggap ilegal. Polisi mengatakan mereka tidak akan memberlakukan larangan itu selama protes hari Rabu karena orang memiliki hak untuk berdemonstrasi.

Kritik terhadap undang-undag itu juga menunjukkan hanya sejumlah kecil wanita yang benar-benar mengenakan jilbab di Denmark - hanya sekitar 150 hingga 200 wanita Muslim mengenakan niqab atau burqa setiap hari, menurut studi Universitas Kopenhagen. Populasi Muslim sekitar 5% dari populasi Denmark yang mencapai sebesar 5,7 juta.

Sasha Andersen, juru bicara kelompok politik Pemberontak Partai yang mengorganisir protes, meminta pemerintah untuk membatalkan larangan itu.

"Ini menggerakkan kita ke arah yang jauh lebih diskriminatif dan membatasi kebebasan orang dengan sesuatu yang biasa seperti pakaian," katanya.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Norrebro, sebuah lingkungan yang dikenal karena keragaman budayanya, dan berbaris melalui jalan-jalan kota ke kantor Polisi Bellahoej kurang dari satu mil jauhnya. Mereka berteriak: "Tidak ada rasis di jalan-jalan kami."

Mereka membentuk rantai manusia di sekitar markas besar polisi, karena beberapa petugas polisi menjaga gedung itu.

Martin Henriksen, seorang anggota parlemen dari Partai Rakyat Denmark, yang mengusulkan larangan itu, mengatakan dia sangat senang dengan kemajuan hukum.

"Burka dan niqab adalah bentuk ekstremisme yang paling murni. Ini adalah pertarungan fundamentalisme. Sebagai sebuah masyarakat, kami menunjukkan apa yang kami mau terima," ucapnya.

"Kami percaya ini adalah langkah penting bagi negara kami dan kami berharap ini akan menginspirasi negara lain untuk melakukan hal yang sama. Ini tidak dapat didamaikan dengan budaya dan nilai-nilai Denmark."

Dia menambahkan bahwa di masa depan partainya juga berharap untuk melihat pelarangan jilbab di sekolah-sekolah yang membuat wajahnya terlihat.

Credit sindonews.com

Balas Dendam, Erdogan Didesak Rebut Trump Towers di Istanbul

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan didesak merebut bangunan Trump Towers di Istanbul sebagai balas dendam setelah Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Ankara. Bangunan itu merupakan aset milik Presiden AS Donald John Trump.

Desakan itu muncul dari partai politik Turki, Partai iYi. Sebelumnya, pemerintah Erdogan berjanji tidak akan membiarkan sanksi AS berlalu tanpa pembalasan dari Ankara.

Sanksi Washington terhadap dua menteri kabinet Erdogan dipicu oleh penahanan pastor AS, Andrew Brunson atas tuduhan terorisme dan spionase karena dianggap terlibat upaya kudeta militer Turki yang gagal tahun 2016.

"Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pemerintah harus merebut Trump Towers," kata juru bicara yang juga Sekretaris Jenderal Partai iYi, Ayten Çıray, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Hurriyet Daily News, 2 Agustus 2018.

Kompleks Trump Towers Turki berdiri di kawasan Mecidiyekoy, Istanbul, yang terkenal ramai. yang ramai di Istanbul. Kompleks itu terdiri dari mal 400.000 kaki persegi di samping dua menara setinggi 40 lantai. Salah satunya merupakan bangunan apartemen dan lainnya gedung kantor.

Desakan Cıray sebagai respons setelah Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Kehakiman Turki Abdulhamit Gul dan Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu. Aset kedua menteri itu dibekukan dalam yurisdiksi AS.

Trump Towers di Istanbul pernah diusik Erdogan dalam pidatonya, Juni 2016. Pada tahun itu, Trump tengah gencar kampanye yang oleh sejumlah pihak mengobarkan Islamofobia.

Kal itu, Presiden Erdogan mengatakan bahwa nama "Trump" harus dihapus dari menara bangunan di Istanbul tersebut sebagai tanggapan terhadap sosok Trump sebagai kandidat presiden AS yang Islamofobia.

Namun, menurut laporan New York Times, baik Trump sendiri maupun The Trump Organization adalah pemilik yang sah dari Trump Tower di Istanbul. Sebaliknya, aset real estate yang diinginkan oleh Partai iYi agar direbut Erdogan adalah milik Turki, tepatnya milik perusahaan konglomerat Dogan Holding.

Credit sindonews.com

Erdogan Sebut AS Bermental Zionis

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders. (Reuters/Leah Millis)

Jakarta, CB -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Amerika Serikat bermental Zionis karena mengancam akan menjatuhkan saksi besar jika Ankara tidak membebaskan pastornya. Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan sanksi Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Turki sebagai respons atas penahanan pendeta Amerika, Andrew Brunson, Rabu (1/8).

Departemen Keuangan mengumumkan bahwa Amerika Serikat memberikan sanksi kepada dua pejabat Turki, Menteri Kehakiman, Abdulhamit Gul dan Menteri Dalam Negeri, Suleyman Soylu, atas peran mereka dalam penangkapan dan penahanan Brunson.

"Kami tidak akan pernah menerima bahasa ancaman dan tekanan Amerika Serikat yang bermental zionis," kata Erdogan seperti dilansir media Iran, PressTV.

Amerika Serikat terus mendesak Turki untuk membebaskan Brunson. "Kami tidak melihat bukti bahwa pastor Brunson melakukan kesalahan," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, Rabu (1/8). Dia menyebut penahanan Brunson tidak adil.

Menurut Sanders, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mendiskusikan penahanan Brunson beberapa kali. Dia menyatakan Trump telah menyatakan kepada Erdogan bahwa AS tidak senang dengan keputusan Turki untuk menahan Brunson.

Di bawah sanksi tersebut, aset-aset kedua menteri Turki di bawah yurisdiksi AS akan diblokir. Warga AS juga dilarang bertransasksi dengan kedua menteri.

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS menyebut bahwa kedua menteri bertindak sebagai pemerintah Turki yang bertanggung jawab menerapkan pelanggaran hak-hak asasi manusia Turki. "Mereka menjadi target Perintah Eksekutif 13818, 'Memblokir properti orang-orang yang terlibat pelanggaran HAM serius atau korupsi'."

"Penahanan pastor Brunson yang tidak adil dan persekusi terus-menerus dari para pejabat Turki tidak bisa diterima," kata Menteri Keuangan AS, Steven Munchin. "Presiden Trump jelas menyatakan bahwa Amerika mengharapkan Turki segera membebaskannya."

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu lewat akun Twitter menyatakan bahwa "Usaha yang dilakukan AS dengan menjatuhkan sanksi kepada dua menteri adalah sia-sia. Kita tak bisa menyelesaikan masalah sampai pemerintah AS memahami bahwa mereka tidak bisa mendapatkan tuntutan yang melanggar hukum dengan cara ini."

Kementerian Luar Negeri Turki juga merespons keras atas sanksi yang dijatuhkan kepada kedua menteri. "Kami memprotes keputusan sanksi yang diumumkan Departemen Keuangan AS. Respons balasan akan segera diumumkan atas sikap agresif tanpa tujuan itu." Kementerian Luar Negeri Turki juga menyerukan agar AS mencabut 'keputusan salah' tersebut.

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo diharapkan bertemu dengan Cavusoglu di sela-sela pertemuan ASEAN di Singapura, Jumat (3/8). Komandan AS di Eropa Jenderal Curtis M. Scapparrotti sedang berada di Ankara untuk bertemu dengan rekan-rekannya dari Turki pada pekan ini.

"Pemerintah Turki menolak untuk membebaskan pastor Brunson setelah sejumlah percakapan antara Presiden Trump dengan presiden Erdogan dan percakapan saya dengan Menteri Luar Negeri Cavusoglu. Presiden Trump menyimpulkan bahwa sanksi ini adalah tindakan yang tepat," kata Pompeo.

Penahanan yang tidak adil ini harus diakhiri, kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert. "Turki tahu posisi kami dengan baik. Ini sudah terlalu lama."

Brunson ditangkap pada 2016 saat pemerintah Turki mengambil tindakan keras pasca upaya kudeta militer yang gagal. Pada Maret lalu, Brunson secara resmi dituduh melakukan spionase dan memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Dia terancam hukuman 35 tahun penjara jika terbukti bersalah. Namun Brunson menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah.

Pekan lalu, Brunson menjadi tahanan rumah dan diminta untuk memakai alat pemantau elektronik.

Setelah status Brunson berubah menjadi tahanan rumah, Trump Dan Wakil Presiden, Mike Pence mengancam akan memberikan sanksi besar jika Turki tidak membebaskan dan memulangkan Brunson.

"Amerika Serikat akan memberikan sanksi besar kepada Turki atas penahanan Pastor Andrew Brunson, seorang Kristen yang hebat, seorang pria keluarga, dan manusia yang luar biasa," kata Trump melalui cuitannya di Twitter.

"Dia sangat menderita," Tulisan dia menambahkan, "Orang yang tidak bersalah ini harus segera dibebaskan!"

Pekan lalu pejabat senior AS mengatakan pada CNN bahwa Erdogan dan Trump sepakat untuk menukar pembebasan Brunson dengan seorang warga Turki yang ditahan Israel.

Namun Erdogan membantah kesepakatan tersebut dan memperingatkan bahwa Turki tidak akan menuruti tekanan AS untuk membebaskan Brunson.

Credit cnnindonesia.com

AS Sanksi Dua Pejabat Turki karena Penahanan Pendeta

Ilustrasi. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menjatuhkan sanksi untuk dua pejabat tinggi di kabinet Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mengupayakan pemulangan seorang pendeta yang ditahan karena dituding mendukung upaya kudeta pemerintahan Ankara dua tahun lalu.

Diberitakan Reuters pada Kamis (2/8), Kementerian Keuangan AS menindak Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul dan Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu atas pemenjaraan Andrew Brunson. Amerika Serikat menuding keduanya terlibabt dalam penangkapan dan penahanan pendeta itu.

Kementerian Luar Negeri Turki menyebut tindakan Washington "sikap permusuhan" dan menyatakan akan membalas. Hubungan antara AS dan Turki memburuk karena persoalan Brunson, yang telah ditahan 21 bulan sebelum dipindahkan jadi tahanan rumah pada pekan lalu.

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan bahwa "kami tak melihat bukti Pendeta Brunson melakukan kesalahan, dan kami yakin dia adalah korban penahanan tak adil oleh pemerintah Turki."

Pada Selasa, pengadilan Turki menolak upaya banding Brunson untuk dilepaskan dari tahanan rumah, di tengah proses persidangan atas dakwaan terorisme.

Antisipasi sanksi AS membawa lira Turki ke nilai tukar terendah dibandingkan dolar pada Rabu.

Brunson dituding membantu pendukung Fethullah Gulen, ulama berbasis di AS yang disebut aparat Turki mengotaki upaya kudeta 2016 terhadap Erdogan, di mana 250 orang tewas. Selama dua tahun terakhir, Turki berupaya mengekstradisi Gulen dari AS.

Brunson, yang tinggal di Turki selama lebih dari dua dekade, diancam hukuman maksimal 35 tahun penjara jika terbukti bersalah atas tudingan yang ia tampik.

Presiden Donald Trump telah membahas langsung masalah ini dengan Erdogan, kata Sanders. Trump, Wapres Mike Pence dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengira Turki sudah sepakat melepaskan Turki bulan lalu, dan mulai meningkatkan tekanan setelah mengetahui hal itu tak terealisasi.

Credit cnnindonesia.com

Tentara Yordania Bentrok dengan Militan ISIS

Tentara Yordania

Foto: VOA

Militan ISIS yang lari juga diburu oleh tentara Suriah.

CB, AMMAN--- Militer Yordania mengatakan pada Kamis (2/8), mereka telah mengalahkan beberapa militan ISIS yang mendekati perbatasannya. Militan itu menuju perbatasan Yordania karena melarikan diri dari serangan Suriah di barat daya.

Unit-unit militer Yordania menggunakan semua jenis senjata untuk menembaki sekelompok militan yang mendekati sisi Lembah Yarmouk. Bentrokan antara militer Yordania dan militan ISIS ini berlangsung hampir 24 jam, dari Selasa hingga Rabu sore.

"Kami berlakukan aturan pertempuran. Beberapa anggota ISIS tewas," kata satu sumber tentara kepada kantor berita negara Petra.

Salah satu sumber dari tentara Yordania mengatakan, militan yang melarikan diri dari perbatasan kemudian dikejar oleh tentara Suriah. Pasukan Suriah melakukan operasi di daerah itu untuk mengusir mereka dari tempat persembunyian terakhir.
Para militan telah berusaha berlindung di antara ratusan warga sipil yang berkemah di dekat perbatasan Yordania. Warga sipil itu melarikan diri akibat pengeboman yang terjadi di desa mereka selama serangan terhadap militan.

Setelah pengeboman intensif yang didukung Rusia, tentara Suriah berhasil merebut wilayah pertanian subur yang dialiri sungai Yarmouk. Wilayah itu dulunya dikendalikan oleh kelompok yang berafiliasi ISIS dan dikenal sebagai Tentara Walid Khaled Bin.

Yordania, bersama Barat dan negara Arab lainnya , telah memasok senjata dan bantuan logistik untuk kelompok oposisi moderat Suriah, Free Syrian Army (FSA). Pasokan senjata bertujuan agar FSA bisa mengalahkan ISIS. Namun pasukan Suriah lebih dulu mengalahkan FSA bulan lalu dan mereka kehilangan tempat.

Pertempuran sengit telah menyebabkan banyak warga sipil tewas dan harus mengungsi. Setelah perebutan daerah itu, ada belasan militan yang saat ini diyakini bersembunyi di medan yang memisahkan perbatasan kedua negara di dekat Lembah Yarmouk.

Credit republika.co.id

Penyair Perempuan Palestina Divonis 5 Bulan Penjara oleh Israel

Dalam foto yang diambil pada Selasa, 31 Juli 2018, penyair Arab Dareen Tatour duduk di ruang sidang di Nazareth, Israel.[AP Photo / Rami Shllush]

CB, Jakarta - Pengadilan Israel memvonis Dareen Tatour, 36 tahun, penyair Palestina di sebuah desa dekat Nazaret di Israel utara, lima bulan penjara pada Selasa 31 Juli. Ia didakwa setalah mengunggah tulisan di media sosial pada 2015 saat terjadi bentrokan Israel-Palestina.
"Ini bukan keadilan," kata Tawfiq Tatour, ayah Dareen, seperti dilaporkan Associated Press, 2 Agustus 2018.
"Kami membawa contoh kuat pengadilan dari orang-orang Yahudi yang menghasut orang-orang Arab di media sosial, orang Yahudi yang menyerukan pembunuhan dan pembakaran orang Arab, tetapi pengadilan tidak menerima itu. Ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap orang Arab," kata Tawfiq.

Dia mengatakan puisi putrinya adalah tentang para pemukim yang membunuh dan membakar warga Palestina.Kasus Dareen Tatour menarik perhatian dunia setelah pemerintah Israel menangkapnya pada 2015 dan menempatkannya di bawah tahanan rumah karena puisinya.
Lebih dari 150 tokoh sastra, termasuk penulis Alice Walker dan Naomi Klein, menyerukan agar Tatour dibebaskan. Kritikus menyebut penangkapannya sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi.

Dareen Tatour [www.addameer.org]
Pengadilan mengatakan puisi Tatour memicu kekerasan dan kebebasan berekspresi memiliki batas. Tatour juga dihukum karena mendukung kelompok teror.
Tatour bersikeras bahwa tulisannya tidak untuk mendukung kekerasan. Setelah vonis, Tatour mengatakan bahwa kasusnya bersifat politis.
"Saya tidak berharap akan ada keadilan dalam persidangan ini. Sejak awal itu adalah kasus politik hanya karena saya seorang Palestina dan mendukung kebebasan berbicara. Saya dipenjara hanya karena saya orang Palestina," kata Tatour.

Tatour menerbitkan serangkaian konten di Facebook dan YouTube pada 2015 yang menyerukan kepada warga Palestina untuk "melawan" serangan Israel selama bentrokan Palestina-Israel yang menyebabkan puluhan orang tewas.Israel mengatakan serangan Palestina didorong oleh hasutan dengan menyebar kekerasan di media sosial.
Dilansir Haarezt, sebuah klip video yang diunggah oleh Tatour menunjukkan dia membaca puisi dengan latar belakang orang bertopeng yang melemparkan batu dan bom molotov ke pasukan keamanan Israel. Dakwaan Pengadilan Nazareth membawa bukti terjemahan puisi ke dalam bahasa Ibrani dan mengatakan bahwa sejak tuduhan itu diajukan, tayangan yang diunggah telah menerima lebih dari 200.000 pengunjung dan beberapa komentar mendukung.

"Konten, ungkapan dan situasi tayangannya menciptakan kemungkinan nyata bahwa tindakan kekerasan atau terorisme akan dilakukan," isi dakwaan. Selain itu dakwaan termasuk dua puisi lain yang ditulis oleh Tatour.Salah satu puisi menyebut, "Allahu Akbar dan Baruch Hashem, Jihad Islam mendeklarasikan intifada di seluruh Tepi Barat dan ekspansi ke seluruh Palestina. Kita harus mulai di dalam Garis Hijau. Aku adalah syuhada berikutnya."
Gaby Lasky, pengacara Dareen Tatour, mengatakan bahwa betapa menyedihkan menuntut seorang penyair di persidangan karena sebuah puisi yang ditulisnya, berdasarkan terjemahan harfiah dan budaya yang salah.
"Dalam kasus Dareen yang malang, puisinya berbicara antara lain tentang keluarga Dawabshe dan yang lainnya, yang disakiti oleh orang Yahudi. Petugas polisi yang menerjemahkan puisi itu secara tidak profesional mengambil sesuatu di luar konteks," kata Lasky.

Credit tempo.co

Emmerson Mnangagwa Jadi Presiden, Zimbabwe Rusuh 6 Orang Tewas

Emmerson Mnangagwa, dan istrinya, Auxillia, tiba saat upacara peresmian sebagai presiden baru Zimbabwe di ibukota Harare, Zimbabwe, 24 November 2017. AP Photo

CB, Jakarta - Emmerson Mnangagwa terpilih menjadi Presiden Zimbabwe menyusul hasil pemilihan umum pada Senin, 30 Juli 2018. Namun demikian, Harare dan kota lainnya rusuh mengakibatkan sedikitnya enam orang tewas.
Sejumlah laporan media, termasuk Al Jazeera menyebutkan, kerusuhan itu dipicu oleh kecurigaan oposisi terhadap hasil pemungutan suara tersebut. "Menurut mereka, pemilihan umum dilakukan dengan cara curang," tulis Al Jazeera, Jumat 3 Juli 2018.

Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa memberikan suaranya untuk pemilihan presiden di Sekolah Dasar Sherwood di Kwekwe, Zimbabwe, Senin 30 Juli 2018. (AP Photo/Jerome Delay)

Dari hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Zimbabwe di ibu kota Harare, Jumat, Mnangagwa, dari partai berkuasa ZANU-PF, meraih 50,8 persen suara mengalahkan oposisi utama Nelson Chamisa pemimpin Aliansi Gerakan Perubahan Demokratik, MDC, yang mendapatkan 44,3 persen suara.
"Untuk dinyatakan sebagai pemenang pemilu, calon presiden harus mendapatkan suara dukungan lebih dari 50 persen."

Robert Mugabe akhirnya mengundurkan diri setelah 37 tahun berkuasa di Zimbabwe, pada 21 November 2017. Pengumuman pengunduran diri Mugabe dikeluarkan saat sidang parlemen, menyusul kudeta pemerintah Zimbabwe yang dilakukan oleh militer sejak awal November 2017. Mantan wakil presiden Emmerson Mnangagwa akhirnya menggantikan posisi orang nomor satu di negara tersebut. AFP
Mnangagwa, mantan Wakil Presiden yang dikenal dengan sebutan "buaya" karena kelihaian berpolitik, meraih kekuasaan pada November 2017 setelah Presiden Robert Mugabe yang berkuasa lebih dari 30 tahun mengundurkan diri akibat kudeta militer.
Sesaat setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang pemilu, Mnangagwa menulis status di akun Twitter. Dia mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya dan memuji kemenangan ini sebagai awal yang baru. Pria 75 tahun ini dalam statusnya juga berjanji akan membawa investasi asing masuk dan menciptakan banyak lapangan kerja untuk rakyat Zimbabwe.

Credit tempo.co

ASEAN-Cina Sepakati Draf Negosiasi Laut Cina Selatan

Citra satelit terbaru menunjukkan pembangunan hanggar militer di Karang Subi, Laut Cina Selatan oleh Cina.

Foto: The New York Times

Tak menutup kemungkinan dokumen itu akan disunting atau diperbarui lagi.

CB, SINGAPURA -- Negara anggota ASEAN dan Cina telah menyetujui suatu rancangan dokumen yang akan menjadi dasar negosiasi tentang Code of Conduct (COC) atau kode etik di Laut Cina Selatan.

Hal tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan ketika berpidato dalam acara pembukaan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN yang digelar di Singapura, Kamis (2/8).

"Saya senang mengumumkan satu lagi tonggak dalam proses COC. AMS (ASEAN Member States/negara anggota ASEAN) dan Cina telah tiba di draf teks negosiasi COC tunggal, yang akan menjadi dokumen hidup dan dasar negosiasi COC di masa depan," ungkap Balakrishnan.

Ia mengatakan, draf tersebut disepakati pada Juni ketika kedua belah pihak mengadakan pembicaraan di Changsha di Provinsi Hunan, Cina. Kendati draf telah disepakati, tak menutup kemungkinan dokumen itu akan disunting atau diperbarui lagi.

Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyambut pengumuman itu. Menurutnya tercapainya draf negosiasi COC di Laut Cina Selatan merupakan kebar baik dan perkembangan besar. "Selama kita dapat menghilangkan gangguan eksternal, negosiasi dapat dipercepat," kata Wang, dikutip laman the Straits Times.

Menurutnya, bila nanti negosiasi berlangsung, Cina dan ASEAN akan menunjukkan kemampuannya menunjung perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan. "Dan (ASEAN-Cina) memiliki kebijaksanaan untuk, melalui negosiasi, mencapai seperangkat peraturan untuk wilayah yang dapat kita semua patuhi," ujarnya.

Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari teritorialnya. Namun hal itu ditentang oleh negara-negara ASEAN. Aksi saling klaim sempat menimbulkan ketegangan dan berpotensi memicu konflik.

Peta wilayah perairan Laut Cina Selatan yang diklaim Brunei, Cina, Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Guna menghindari konflik, ASEAN dan Cina telah menandatangani Declaration of the Conduct of Parties (DOC) di Kamboja pada November 2002. Deklarasi itu memuat komitmen Cina dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi.

Kemudian pada 2011 Cina dan ASEAN kembali berhasil menyepakati Guideline for the Implementation of the DOC. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan COC di Laut Cina Selatan. Fungsinya adalah menghadirkan seperangkat mekanisme atau peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan. Dengan demikian, potensi pecahnya konflik akibat tumpang tindih klaim dapat diredam.

Pulau di kawasan konflik laut Cina Selatan

Selain kemajuan perihal Laut Cina Selatan, dalam pembukaan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN, Balakrishnan juga mengumumkan tentang kemajuan kerja sama yang telah dicapai ASEAN dengan Cina, termasuk perdagangan, investasi, dan inovasi.

Ia mengatakan selama tiga tahun terakhir, hubungan ASEAN dengan Cina kian erat karena ditopang hubungan ekonomi yang kuat. "Secara keseluruhan, kerja sama ASEAN-Cina telah menikmati perjalanan yang sangat baik selama tiga tahun terakhir, tapi masih banyak yang harus dilakukan," kata Balakrishnan.
ASEAN dan Cina memiliki target perdagangan sebesar 1 triliun dolar AS dan investasi 150 miliar dolar AS pada 2020. ASEAN dan Cina telah memperbarui komitmen mereka untuk mempercepat negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebagai bagian dari upaya mempromosikan integrasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan.

Credit republika.co.id

Kebijakan Dagang AS Sulut Perpecahan ASEAN Dalam Konflik Laut Cina Selatan

Arah kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat menempatkan negara-negara ASEAN dalam posisi pelik. Di tengah konflik Laut Cina Selatan, ancaman perang dagang yang dikumandangkan gedung putih dikhawatirkan akan mendesak sejumlah negara di Asia Tenggara untuk justru berpihak pada Cina.

Kekhawatiran tersebut membayangi jalannya KTT ASEAN di Singapura yang juga bakal mengikutsertakan Menlu AS Mike Pompeo. Pompeo dikabarkan datang dengan duit investasi senilai US$ 113 juta di bidang teknologi, energi di Infrastruktur. Namun tawaran investasi itu belum bisa dipastikan bakal meyakinkan ASEAN perihal komitmen AS di kawasan.

"Pompeo akan sulit menjualnya. Hingga kini belum ada kisah sukses perdagangan untuk Asia dari Amerika Serikat," kata Malcolm Cook, peneliti senior di Institute of Southeast Asian Studies di Singapura. "ASEAN lebih mengkhawatirkan dampak negatif dari ketegangan dagang antara Cina dan AS ketimbang keuntungan yang bisa didapat dari inisiatif senilai US$ 113 itu."

Bank Singapura, DBS, memperkirakan perang dagang dalam skala besar akan memangkas pertumbuhan ekonomi Singapura dari 2,7% seperti yang diprediksi untuk tahun depan menjadi 1,2%. Sementara Malaysia yang menikmati estimasi pertumbuhan sebesar 5% pada 2019 harus mengoreksi proyeksi pertumbuhan menjadi 3,7%.

"Kita bisa melihat ancaman ketidakpastian politik yang terus tumbuh," kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. "Pada saat yang bersamaan negara anggota ASEAN menjadi subyek tarik ulur kekuatan besar."

Lembaga pemeringkat rating, Moody's pekan ini menulis eskalasi perang dagang pada 2018 sudah menjadi "ekspektasi dasar" dan Asia "sangat rentan" lantaran rantai logistik regional yang terintegrasi satu sama lain.

Kekhawatiran perang dagang antara Asia dan AS menambah rumit konflik Laut Cina Selatan. Saat Presiden Donald Trump mencabut kebijakan "Poros Asia" yang dicanangkan Presiden Barack Obama dan membatalkan perjanjian dagang Trans Pasifik (TTP), beberapa negara mulai mengorbit ke Cina dan melunak dalam konflik Laut Cina Selatan.

Tidak heran jika Kamboja, Brunei dan Laos menolak ajakan sejumlah negara agar ASEAN menyatukan barisan menolak agresi Cina di utara. Filipina bersikap serupa. Sebaliknya Vietnam dan Indonesia mendukung sikap yang lebih garang terhadap kebijakan Beijing menduduki pulau-pulau di Laut Cina Selatan sebagai basis militer. Akibatnya rancangan pernyataan akhir merefleksikan percekcokan di tubuh ASEAN.

Para menteri "mencatat kekhawatiran yang diekspresikan sejumlah negara terhadap aktivitas reklamasi di kawasan yang merusak kepercayaan, menambah ketegangan dan berpotensi menghancurkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan," begitu bunyi rancangan tersebut tanpa secara eksplisit menyebut Cina.

"Akan ada perbedaan yang tak terelakkan, atau bahkan ketegangan di tubuh ASEAN. Karena anda memiliki negara yang sangat dekat dengan Cina dan yang menaruh rasa curiga pada Cina," kata Eugene Tan, Professor Hukum di Singapore Management University. "Sebuah konsensus bersama sangat penting untuk mempersiapkan ASEAN terhadap jalur yang berliku di depan," imbuhnya.

Credit sindonews.com/dw

Perang Dagang AS-Cina Masuk Putaran Kedua

Pejabat senior pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Robert Lighthizer mengatakan hari Rabu (1/8), tarif impor yang diusulkan senilai $ 200 miliar untuk produk dari Cina akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 25 persen, dalam upaya "mendorong" Cina untuk mengubah kebijakan perdagangannya.

Pemerintahan Donald Trump berkilah langkah itu bertujuan mendorong perubahan kebijakan Cina pada perlindungan kekayaan intelektual, transfer teknologi dan subsidi untuk industri teknologi tinggi.

Langkah ini merupakan lanjutan perang dagang antara AS dengan Cina sejak Presiden Donald Trump mengumumkan awal tahun ini, bahwa AS akan menerapkan sanksi tarif impor pada komoditi baja dan aluminium dan menerapkan tarif tambahan pada barang-barang Cina lainnya.

Pejabat urusan Perdagangan AS Robert Lighthizer mengatakan di Twitter bahwa tindakan itu adalah upaya "mendesak Cina menghentikan praktik tidak adil, membuka pasarnya, dan ikut dalam persaingan pasar yang sebenarnya."

Dia menambahkan bahwa "alih-alih mengubah perilaku berbahayanya, Cina telah secara ilegal membalas langkah AS yang berdampak terhadap pekerja, petani, peternak dan bisnis AS."

Robert Lighthizer menjelaskan, "dengan menaikkan tarif sampai 25 persen pemerintahan Trump memiliki opsi tambahan untuk mendorong China mengubah kebijakan dan perilaku berbahaya dan mengadopsi kebijakan yang akan mengarah ke pasar yang lebih adil dan kemakmuran bagi semua warga kami. "

Gedung Putih akan gelar dengar pendapat

Kebijakan Donald Trump melancarkan perang dagang dengan Cina telah membuatnya berselisih dengan anggota partainya sendiri dan komunitas bisnis AS, yang menyatakan kemarahan mereka tentang kebijakan proteksionis dan memperingatkan konsekuensi negatif bagi ekonomi AS.

Sebagai tanggapannya, Gedung Putih berjanji melakukan dengar pendapat tentang tarif impor yang diusulkan, termasuk mendengar pendapat dari publik dan menetapkan pengecualian. Periode dengar pendapat akan dilgelar hingga September, kata para pejabat.

Cina belum menanggapi kenaikan tarif impor terbaru ini. Namun pasar saham global bereaksi negatif dan bursa jatuh hari Rabu, setelah tersebar berita tentang rencana tarif impor tambahan AS.

Credit sindonews.com/dw

Tiga Anggota Sindikat Peretas asal Ukraina Ditangkap AS

Ilustrasi penjahat digital atau cyber crime. shutterstock.com

CB, Jakarta - Tiga peretas asal Ukraina ditangkap otortas Amerika Serikat pada Rabu 1 Agustus 2018. Ketiganya merupakan anggota organisasi peretas ternama yang menargetkan restoran, kasino, dan perusahaan lain di 47 negara bagian AS.
Ketiganya meretas dan mencuri catatan kartu kredit dan debit telah ditangkap dan kini menghadapi tuntutan di pengadilan federal di Seattle.

Dilaporkan Associated Press, 2 Agustus 2018, kelompok yang dikenal sebagai FIN7 atau Carbanak, mencuri sekitar 15 juta catatan kartu kredit dan debit dan juga menargetkan perusahaan di District of Columbia dan di seluruh dunia, ungkap Jaksa Agung AS, Annette Hayes. Perusahaan-perusahaan yang diretas dan dicuri datanya termasuk Chipotle, Arby, Red Robin, dan Jason's Deli. Adapun kerugian berjumlah puluhan juta dolar AS."Kami tidak belum membayangkan kami telah membongkar kelompok ini sama sekali, tetapi kami telah membuat dampak yang signifikan," kata Hayes.
Operasi itu adalah salah satu kasus cyber crime terbesar yang ditangani FBI, dalam hal kerugian, jumlah korban dan ukuran organisasi, kata Agen FBI, Jay Tabb.

Ilustrasi hacker. foxnews.com
Dilaporkan Reuters, salah satu dari tiga terdakwa, Fedir Hladyr, 33 tahun, telah dipindahkan ke Seattle dari Dresden, Jerman, di mana dia ditangkap. Pihak berwenang mengatakan mereka mencari ekstradisi dari dua tersangka lain yakni Dmytro Fedorov, 44 tahun dan Andrii Kolpakov, 30 tahun.
Hladyr mengaku tidak bersalah dan menyangkal melakukan kesalahan, menurut pengacaranya, Arkady Bukh.
"Tidak ada keputusan yang jelas saat ini apakah (kami) akan pergi ke pengadilan atau akan mempertimbangkan permohonan," kata Bukh melalui email seperti dikutip Reuters.
FIN7 mengirim email "phishing" ke perusahaan, kadang-kadang melakukan panggilan telepon yang mendesak karyawan untuk membuka tautan yang berisi malware, kata surat dakwaan. FIN7 telah mempekerjakan puluhan orang yang menangani tugas-tugas yang sangat khusus seperti membobol jaringan, mencuri nomor kartu pembayaran dan menjual data yang dicuri dari organisasi kriminal bawah tanah, kata Adrian Nish, kepala intelijen penanganan ancaman di BAE Systems.

Para terdakwa menggunakan perusahaan depan bernama "Combi Security" yang mengklaim memiliki kantor di Moskow, Haifa dan Odessa, untuk meluncurkan beberapa peretasan.Situs web Combi Security mendeskripsikan pelaku sebagai seorang ahli di bidang perlindungan menyeluruh dari sistem informasi besar dari cyber crime modern. Perusahaan Cybersecurity FireEye mengatakan menemukan iklan pekerjaan untuk Combi Security diunggah ke beberapa situs lowongan pekerjaan di Rusia, Ukraina dan Uzbekistan.

Credit tempo.co

3 Jurnalis Rusia yang Tewas Tengah Selidiki Tentara Bayaran

Tiga jurnalis Rusia dari kiri: Alexander Rastorguev, Kirill Radchenko, Orkhan Dzhemal. [DW]

CB, Jakarta - Tiga jurnalis Rusia dilaporkan tengah menyelidiki tentara bayaran Rusia dan perusahaan pertambangan di Republik Afrika Tengah ketika mereka tewas dibunuh.
Para jurnalis disergap dan dibunuh di luar kota Sibut pada Senin malam 30 Juli. Pejabat Republik Afrika Tengah mengatakan ketiganya diculik oleh sekitar 10 pria yang mengenakan turban dan berbicara bahasa Arab, tetapi belum memberikan rincian lebih lanjut.

DIlaporkan Associated Press, 2 Agustus 2018, tokoh oposisi Rusia yang tinggal dalam pengasingan, Mikhail Khodorkovsky, mengatakan di Facebook bahwa para jurnalis sedang mengerjakan proyek investigasinya untuk cerita berjudul "Tentara Bayaran Rusia".Andrei Konyakhin, pemimpin redaksi Pusat Manajemen Investigasi Khodorkovsky, mengatakan para jurnalis berusaha menjelaskan perusahaan keamanan swasta Rusia yang beroperasi di Republik Afrika Tengah serta pada kepentingan Rusia dalam penambangan berlian, emas dan uranium di sana.
Dia mengatakan Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev dan Orkhan Dzhemal, tiba di Republik Afrika Tengah dengan visa turis untuk menyamar dalam proyek investigasinya dan berencana untuk tinggal di sana selama dua minggu.

Tiga jurnalis Rusia dari kiri: Alexander Rastorguev, Kirill Radchenko, Orkhan Dzhemal. [http://khpg.org]
Ruslan Leviev, yang memimpin sebuah kelompok jurnalis investigasi di Rusia yang bernama Conflict Intelligence Team, mengatakan bahwa perusahaan keamanan yang diselidiki oleh jurnalis yang dibunuh, bernama Wagner. Perusahaan keamanan Wagner juga telah aktif di Suriah, Ukraina timur dan Sudan.
Perusahaan ini memiliki koneksi dengan Yevgeny Prigozhin, seorang pengusaha asal Saint Petersburg yang dijuluki "koki Putin" karena hubungan dekatnya dengan Kremlin.

Konyakhin mengatakan para jurnalis sedang melakukan perjalanan ke Republik Afrika Tengah di bagian utara untuk bertemu dengan perwakilan PBB dan membawa beberapa ribu dolar AS uang tunai dan peralatan berharga seperti kamera ketika mereka diserang.Ketiganya sempat disarankan agar tidak keluar malam hari, tetapi tetap keluar pada Senin malam. Dia juga mengatakan para jurnalis ditemukan tewas sekitar 20 kilometer dari rencana jalur perjalanan.

Yevgeniy Prigozhin menyajikan makanan untuk Vladimir Putin pada 2011, saat makan malam di restoran Prigozhin di luar Moskow, Rusia. [Misha Japaridze / AP]
Wakil juru bicara PBB, Farhan Haq, mengatakan pasukan penjaga perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah yang dikenal sebagai MINUSCA menemukan mayat tiga laki-laki asing dengan beberapa luka tembak, bersama dengan kendaraan yang ditinggalkan, 33 kilometer sebelah utara Sibut, di Prefektur Kemo. Mayat itu dibawa ke rumah sakit di Sibut dan dipindahkan oleh otoritas nasional ke rumah sakit di ibukota, Bangui. Satu tim polisi Amerika Serikat dari MINUSCA pergi ke Sibut pada Rabu 1 Agustus untuk membantu penyelidikan kepolisian nasional.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan Republik Afrika Tengah adalah tempat yang sangat berbahaya dan pemerintah menyarankan warga Rusia untuk tidak bepergian ke sana. Namun Konyakhin, sang editor, meragukan pembunuhan hanya perampokan belaka. Dia menduga motif pembunuhan terkait dengan proyek penyelidikan mereka.

Tentara bayaran PMC Wagner [vectornews.eu]

Dilansir dari situs Kharkiv Human Rights Protection Group, Orkhan Dzhemal adalah jurnalis yang pernah meliput konflik di Crimea. Dia dibunuh bersama dengan pembuat film Rusia, Alexander Rastorguev, dan juru kamera, Kirill Radchenko.
Orkhan Dzhemal, 52 tahun, adalah jurnalis perang yang sangat berpengalaman. Pada 2014, selama bulan-bulan pertama konflik militer di Donbass, ia mengungkap taktik kotor perang yang diterapkan. Dzhemal mengekspos bagaimana Rusia dan para pemimpin Republik bonekanya menyebarkan propaganda, termasuk mengirim jurnalis untuk ditembak.
Mereka tengah menyelidiki perusahaan militer swasta, Wagner, perusahaan penyedia tentara bayaran yang sangat terlatih. Tentara bayaran ini juga digunakan dalam invasi Rusia ke Crimea dan perang di Donbass, serta di Suriah dan di Republik Afrika Tengah.

Dmitry Utkin (paling kanan), pemimpin Wagner, berfoto dengan presiden Rusia Vladimir Putin dan komandan Wagner lainnya. Foto diyakini diambil pada Desember 2016.[www.opendemocracy.net]
Pemimpin Wagner, Dmitry Utkin, sempat terlihat di resepsi Kremlin untuk acara "Pahlawan Tanah Air" pada Desember 2016, dan dikabarkan salah satu tentara bayaran Wagner telah menerima penghargaan yang ditandatangani oleh Vladimir Putin.
Meskipun ilegal untuk menjadi tentara bayaran di Rusia, namun aktivitas perusahaan Wagner selalu mengekor pada kegiatan luar negeri Rusia.

Pada Mei 2018, Andrew McGregor, menulis untuk Jamestown Foundation bahwa Rusia ingin menggantikan Prancis dalam pengaruh di Republik Afrika Tengah. Rusia tampaknya bersedia untuk bertukar senjata dan uang tunai untuk akses ke minyak, mineral dan pangkalan strategis.Tindakan terselubung Rusia melanggar embargo senjata PBB yang diberlakukan setelah perang saudara pecah pada 2013. Rusia bukan hanya sekadar menyumbang senjata, tetapi mengirim ahli propaganda dan intelijen untuk kampanye media anti-Prancis. Dari 175 instruktur khusus Rusia di Republik Afrika Tengah, hanya lima dari tentara Rusia, sementara sebagian besar dari Wagner atau perusahaan militer swasta lain.

Credit tempo.co

Washington Tuduh Moskow Terus Berusaha Kacaukan Pemilu

WASHINGTON - Kepala keamanan nasional AS memperingatkan demokrasi Amerika dalam "garis bidik" dari musuh asing untuk pemilihan pada 2018 dan 2020.

"Kami terus melihat kampanye penyampaian pesan oleh Rusia untuk memperlemah dan memecah Amerika Serikat," kata Direktur Intelijen Nasional Dan Coats seperti dikutip dari BBC, Jumat (3/8/2018).

Coats mengatakan upaya itu kurang kuat sejauh ini dibandingkan tahun 2016, dan tidak diarahkan pada satu pihak. Sebelumnya, Kremlin membantah klaim AS yang menuding ikut campur dalam pemilihan presiden terakhirnya.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, Direktur FBI Chris Wray, Direktur Badan Keamanan Nasional Paul Nakasone dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen juga berbicara pada konferensi pers di Gedung Putih, pada Kamis waktu setempat.

Coats mengatakan Rusia bukan satu-satunya negara yang mencoba campur tangan dalam pemilihan AS, tanpa merinci lebih lanjut.

Seorang wartawan mempertanyakan apakah Presiden AS Donald Trump telah cukup menantang Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai masalah tersebut pada pertemuan bilateral mereka di Finlandia bulan lalu.

Bolton kemudian melangkah maju untuk mempertahankan pernyataan sebelumnya bahwa hal itu telah dibicarakan.

"Presiden Putin mengatakan bahwa masalah pertama yang diangkat Presiden Trump adalah campur tangan dalam pemilu," kata penasihat keamanan nasional kepada wartawan.

Coats kemudian ditanya apakah ia menuduh orang-orang Rusia yang nakal atau Kremlin sendiri melakukan intervensi dalam pemilihan AS.

"Keduanya," jawab direktur intelijen tersebut.

Ia mengatakan para peretas berusaha mencuri informasi dari kandidat dan pejabat pemerintah serta berusaha mempengaruhi pemilih melalui bot media sosial.

"Fokus kami di sini hari ini adalah hanya untuk memberitahu orang-orang Amerika bahwa kita mengakui ancaman. Itu nyata," tegas Coats.

Ia menambahkan bahwa lembaga-lembaga itu bertemu setiap minggu untuk fokus pada keamanan pemilu menjelang pemilihan sela pada bulan November ketika sebagian besar Kongres AS menghadapi pemilihan.

"Demokrasi kita sendiri berada di garis bidik," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen.

"Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah landasan demokrasi kita dan telah menjadi jelas bahwa mereka telah menjadi target musuh kita," cetusnya.

Presiden Donald Trump dikritik dengan keras bulan lalu karena tidak mengutuk tindakan Rusia yang diduga ikut campur dalam pemilu presiden, ketika ia berada di Helsinki.

Dia terus-menerus menyerukan penyelidikan atas masalah ini - dan apakah tim kampanyenya bersekongkol dengan Moskow pada 2016 - sebagai perburuan penyihir.

Namun pesan dari Gedung Putih pada hari Kamis tidak bisa menjernihkan masalah.

"Rusia berusaha untuk mengganggu pemilihan terakhir dan terus terlibat dalam operasi pengaruh memfitnah sampai hari ini," ujar Direktur FBI.

"Ini adalah ancaman yang harus kita perlakukan dengan sangat serius," imbuhnya.

Sementara itu Direktur NSA mengatakan agensinya dan Komando Cyber AS siap untuk melakukan operasi terhadap para aktor yang berusaha melemahkan pemilu paruh waktu AS.

Credit sindonews.com

Terduga Mata-mata Rusia Berhasil Menyusup ke Kedubes AS di Moskow

WASHINGTON - Seorang mata-mata Rusia dipekerjakan selama lebih dari satu dekade di Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Moskow sebelum dipecat tahun lalu. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior pemerintahan AS.

"Wanita itu, seorang warga Rusia, bekerja untuk Dinas Rahasia AS selama bertahun-tahun sebelum ia dicurigai dalam salah satu ulasan keamanan rutin kantor keamanan Departemen Luar Negeri AS pada 2016," kata pejabat itu seperti dikutip dari CNN, Jumat (3/8/2018).

Kantor keamanan Departemen Luar Negeri AS menemukan wanita itu melakukan pertemuan reguler dan tidak sah dengan dinas intelijen Rusia, FSB.

Media Inggris, The Guardeian pertama kali melaporkan berita ini.

"Kami membayangkan bahwa mereka semua berbicara dengan FSB, tetapi dia memberi mereka lebih banyak informasi daripada yang seharusnya," kata pejabat itu.

Pejabat itu mengatakan kantor keamanan regional memperingatkan kedutaan pada Januari 2017 dan wanita itu diberhentikan musim panas lalu, setelah tertangkap basah.

"Kami tahu itu sedang terjadi dan itu hanya sebuah proses untuk memainkannya dan memberikan informasi spesifik yang kami lihat dia berikan kembali kepada FSB," kata pejabat itu.

Wanita itu memiliki akses ke intranet dan sistem email Secret Service, tetapi pejabat itu mengatakan hal ini bukan masalah keamanan nasional.

"Dia tidak memiliki akses ke informasi yang sangat rahasia," kata pejabat itu.

Seseorang yang akrab dengan kasus ini mengatakan bahwa wanita tersebut sebenarnya dipekerjakan oleh Departemen Luar Negeri, tetapi bekerja untuk Dinas Rahasia sebagai bagian dari pekerjaannya di kedutaan. Semua warga negara asing secara teknis dipekerjakan oleh Departemen Luar Negeri dan kemudian instansi yang berbeda menugaskan mereka bekerja.

Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar terkait masalah ini.

"Kami tidak mengomentari tuduhan yang terkait dengan masalah intelijen atau personel, dan kami tidak memiliki informasi untuk Anda tentang dugaan insiden ini," kata Departemen Luar Negeri AS.

Dinas Rahasia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak pernah ada wanita yang berada dalam posisi untuk memperoleh rahasia keamanan nasional. Pernyataan itu tidak secara langsung membahas kasus mata-mata wanita ini atau tuduhan tentang dirinya.

"Di kantor Dinas Rahasia AS, tidak ada FSN yang disediakan atau ditempatkan dalam posisi untuk memperoleh informasi keamanan nasional," bunyi pernyataan itu.

"Dinas Rahasia mengakui bahwa semua Warga Dinas Luar Negeri (FSN) yang menyediakan layanan demi kemajuan misi kami, administratif atau lainnya, dapat menjadi sasaran pengaruh intelijen asing," sambung pernyataan itu.

"Ini adalah penekanan khusus di Rusia," tambah badan itu.

"Dengan demikian, semua Dinas Luar Negeri dikelola sesuai, untuk memastikan bahwa Dinas Rahasia dan Kepentingan Pemerintah Amerika Serikat dilindungi setiap saat. Akibatnya, tugasnya terbatas pada terjemahan, interpretasi, bimbingan budaya, penghubung dan dukungan administratif," jelas badan itu.

Lebih lanjut Dinas Rahasia AS mengatakan bahwa bagian dari tugas posisi FSN di Moskow adalah untuk membantu atase dan agen badan itu dengan melibatkan pemerintah Rusia, termasuk Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), Kementerian Dalam Negeri Rusia (MVD), dan Layanan Pelindung Federal Rusia (FSO) sebagai kelanjutan dari minat Dinas Rahasia.

Departemen Luar Negeri AS juga mengakui risiko pemerintah asing mencoba merekrut karyawannya di luar negeri. Karenanya, mereka pun menyaring para pelamar dan karyawan dengan hati-hati.

"Sebagai masalah umum, kami menyadari bahwa pegawai pemerintah AS, berdasarkan pekerjaan mereka dengan pemerintah AS, dapat menjadi target oleh dinas intelijen asing," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan kepada CNN.

"Keamanan Diplomatik dan lembaga penegak hukum lainnya secara ketat memeriksa karyawan baru pada misi diplomatik kami di luar negeri, dan semua karyawan juga harus menjalani tinjauan berkelanjutan untuk memastikan mereka sepenuhnya mematuhi tanggung jawab keamanan dan persyaratan keamanan Departemen," kata Departemen Luar Negeri.

"Ketika kami mengidentifikasi karyawan yang melanggar arahan keamanan, kami mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat," tegas Departemen Luar Negeri AS.

Credit sindonews.com

Bom Mobil di Suriah Tewaskan Perempuan dan Anak-anak

Ilustrasi serangan di Idlib 2016. (REUTERS/Ammar Abdullah)

Jakarta, CB -- Seorang wanita dan anak-anak tewas, 13 lainnya luka-luka dalam serangan bom mobil di Idlib, wilayah barat laut Suriah, Kamis (2/8).

Dilansir kantor berita Turki, Anadolu mengutip White Helmets, serangan disebut terjadi di pusat kota Idlib.

Serangan yang merusak sejumlah gedung dan kendaraan yang berdekatan, tim pertahanan sipil segera melarikan korban luka-luka ke rumah sakit.

Adapun Syrian Network for Human Rights menyebut ledakan terjadi dekat Kementerian Kehakiman, di sebelah timur kota Idlib. Korban tewas disebut bernama Huda Nasif. Ledakan disebut merusak gedung dan perabotannya.

Sedangkan situs berita Enabbaladi menyebut bom mobil terjadi di depan Bank Sentral Idlib.

Provinsi Idlib yang terletak di barat laut, berbatasan dengan Turki, dikelilingi wilayah yang dikuasai pemerintah Suriah.

Konflik di Suriah meletus sejak Maret 2011, diawali dengan aksi protes terhadap Presiden Bashar Al-Assad, yang kemudian berubah menjadi pertempuran berkepanjangan.

Credit cnnindonesia.com

Interfax: Rusia akan kerahkan polisi militer di Dataran Tinggi Golan

Russia (ANTARANEWS/Ardika)

Moskow, (CB) - Rusia akan menempatkan polisi militer di garis depan Dataran Tinggi Golan antara Suriah dan Israel dan mendirikan delapan pos pengamatan, kata kantor berita Interfax pada Kamis, mengutip Kementerian Luar Negeri Rusia.

Dengan tujuan mencegah provokasi, yang mungkin terjadi terhadap pos PBB di sepanjang jalur "Bravo", penempatan itu direncanakan bersamaan dengan pembentukan pos pengamatan polisi militer Angkatan Bersenjata Rusia," kata Sergei Rudskoi, pejabat tinggi di Dephan seperti dikutip Interfax dan disiarkan Reuters.

Pasukan Suriah, yang setia kepada Presiden Bashar al-Assad, dan sekutu mereka dari Rusia dan Iran mengalahkan pemberontak di hampir semua kawasan bagian barat daya Suriah. Kemenangan itu membawa pasukan pemerintah lebih dekat ke garis depan dengan Israel.

Peluang pasukan Iran, dan anggota milisi Hizbullah, sudah dekat dengan perbatasan di kawasan Dataran Tinggi Golan mendorong peringatan dari Israel, yang melihat Iran sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

Pasukan Iran telah menarik senjata-senjata berat mereka di Suriah ke jarak 85 km dari Dataran Tinggi Golan, demikian TASS yang mengutip seorang utusan Rusia pada Rabu, tetapi Israel melihat pengunduran itu belum cukup.

Rudskoi yang dikutip sebagaiamana mengatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB di Dataran Tinggi Golan antara Israel dan Suriah yang dihentikan pada tahun 2012 dapaat dioperasikan kembali.

Pasukan pemerlihara perdamaian PBB, yang disertai polisi militer Rusia, berpatroli di kawasan itu untuk pertama kali dalam enam tahun pada Kamis, kata Ruskoi.

Credit antaranews.com

Perbatasan Gaza Memanas, Netanyahu Batal ke Kolombia

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: EPA/Jim Hollander

Israel blokade bahan bakar ke Jalur Gaza.

CB, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan kunjungan kenegaraan ke Kolombia pekan depan. Penundaan itu dilakukan menyusul situasi di Jalur Gaza yang kian memanas. Netanyahu sedianya dijadwalkan mengunjungi negara-negara di Amerika Latin pada 6 hingga 9 Agustus nanti.

Sebelumnya otoritas Israel telah memblokir akses pengiriman bahan bakar dan gas ke Jalur Gaza mulai Kamis (2/8). Ini sebagai tanggapan atas tindakan Hamas yang meluncurkan balon pembakar sehingga membakar ladang di Israel.

Otoritas Israel mengatakan, langkah itu dilakukan guna merespons kekerasan yang kerap terjadi di perbatasan di tengah upaya Pemerintah Mesir memediasi perdamaian.

Akses pasokan gas dan minyak akan diberikan kembali jika Hamas sepakat untuk tidak meluncurkan layang-layang, balon pembakar dan tidak ada gesekan di sepanjang pagar perbatasan. "Jika hal itu terus terjadi, saya memutuskan untuk menghentikan pasokan gas dan minyak ke Jalur Gaza," kata Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman.

Bulan lalu Israel juga melakukan langkah serupa. Israel mencegah pengiriman bahan bakar dan gas melalui satu-satunya penyeberangan komersial dengan Gaza. Sepekan kemudian Israel kembali mengizinkan pasokan bahan bakar dan gas memasuki Gaza setelah ketegangan dengan Hamas mereda.

Polisi Palestina menunjukkan bangunan yang rubuh akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza, Sabtu (14/7). Serangan ini merupakan serangan terburuk sejak perang Israel-Gaza tahun 2014.

Dihentikannya pasokan gas dan minyak semakin membuat kehidupan warga Palestina menderita. Tidak adanya pasokan bahan bakar menyebabkan pemadaman listrik hingga 18 jam per hari. Warga hingga kini terus melakukan protes mingguan guna memaksa Israel mencabut sanksi ekonomi terhadap Gaza.

Israel mengaku telah kehilangan tanah pertanian dan hutan karena kebakaran yang disebabkan oleh layang-layang dan balon helium yang diterbangkan dari Gaza. Sementara, sebanyak 155 warga Palestina tewas dalam protes mingguan. Mereka meninggal akibat timah panas yang ditembakan militer Israel.

Credit republika.co.id

Anak-Anak Palestina Jadi Korban Kekejaman Israel

Dalam foto dokumentasi tanggal 14 Mei 2018 ini, petugas medis Palestina dan pengunjuk rasa mengevakuasi seorang pemuda yang terluka selama berlangsungnya protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, di sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza. Negara-negara Arab dengan tegas mengutuk pembunuhan lebih dari 50 warga Palestina pada Senin, 14 Mei 2018 dalam protes Gaza.

Foto: AP Photo/Adel Hana, File

Tujuh anak Palestina dilaporkan tewas bulan lalu.

CB, RAMALLAH -- Anak-anak Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza terus menjadi korban kejahatan Israel. Selain haknya dilanggar, tak sedikit pula yang tewas akibat tindakan represif dan brutal Israel.

Koordinator Kemanusiaan PBB di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) Jamie McGoldrick, Kepala Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di OPT James Heenan, dan Perwakilan Khusus UNICEF di Palestina Genevieve Boutin mengaku sangat prihatin atas laporan-laporan tentang anak-anak Palestina yang terluka dan terbunuh oleh Israel.

"Bulan (Juli) ini saja, tujuh anak Palestina tewas oleh peluru tajam dan tembakan dari Israel," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama, dikutip laman UN News pada Rabu (1/8).

Anak-anak Palestina

Mereka secara khusus menyoroti aksi demonstrasi massal di perbatasan Gaza-Israel yang dilakukan sejak akhir Maret lalu. Lebih dari 150 warga Palestina di sana tewas akibat diserang pasukan keamanan Israel. Sebanyak 26 di antara korban tewas adalah anak-anak.

Menurut mereka tak sedikit pula anak-anak yang menjadi korban luka. Sejumlah anak-anak ini akan menderita cacat seumur hidup akibat amputasi dari anggota badan. "Ribuan orang membutuhkan bantuan psiko-sosial yang mendesak, perawatan medis khusus, dan dukungan untuk rehabilitasi," kata mereka.

Kendati demikian, mereka tetap menyayangkan sikap kelompok Hamas yang seolah mendukung anak-anak di Gaza berpartisipasi dalam demonstrasi. "Anak-anak seharusnya tidak pernah menjadi sasaran kekerasan dan tidak harus menghadapi risiko kekerasan atau didorong untuk berpartisipasi dalam kekerasan," kata mereka.
Selain itu, ketiganya juga menyesalkan serangan balasan kelompok perlawanan Palestina di Gaza yang turut melukai beberapa anak Israel. Menurut mereka serangan itu telah menyebabkan anak-anak Israel mengalami ketakutan dan trauma.

"Kami menyerukan kepada Israel, Otoritas Palestina, dan Hamas di Gaza untuk menempatkan hak-hak anak di depan pertimbangan lain dan untuk mengambil langkah-langkah segera guna meringankan penderitaan mereka," kata McGoldrick, Heenan, dan Boutin.

Sejak akhir Maret, situasi di Jalur Gaza telah memanas, yakni ketika ribuan warga Palestina di sana menggelar demonstrasi di perbatasan Israel. Mereka menuntut Israel mengembalikan tanah yang telah direbutnya pascaperang Arab 1948. Massa pun menyuarakan kecaman terhadap Amerika Serikat (AS) yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Namun aksi itu direspons agresif oleh pasukan keamanan Israel. Gas air mata dan peluru karet ditembakkan ke kerumunan massa. Tak hanya itu Israel pun mengerahkan penembak jitu untuk membunuh warga di sana. Tindakan pasukan Israel menyebabkan lebih dari 150 warga Palestina di Gaza tewas.

Credit republika.co.id

Israel Blokade Pengiriman Bahan Bakar ke Gaza

Warga Palestina menunggu dalam antrean untuk mengisi bahan bakar (ilustrasi).

Warga Gaza berjanji akan terus melaksanakan aksi demonstrasi setiap pekannya.

CB, YERUSALEM -- Israel kembali menghentikan pengiriman bahan bakar dan gas ke Jalur Gaza mulai Kamis (2/8). Ini sebagai tanggapan atas tindakan Hamas yang meluncurkan balon pembakar sehingga membakar ladang di Israel.

Kantor Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman pada Rabu (1/8) mengatakan telah memerintahkan penghentian pasokan bahan bakar ke Gaza melalui penyeberangan Kerem Shalom sampai pemberitahuan lebih lanjut.

"Keputusan telah diambil mengingat teror terus-menerus melalui balon pembakar dan gesekan di sepanjang pagar (perbatasan)," kata pernyataan itu.

Bulan lalu Israel juga melakukan langkah serupa. Israel mencegah pengiriman bahan bakar dan gas melalui satu-satunya penyeberangan komersial dengan Gaza. Sepekan kemudian Israel kembali mengizinkan pasokan bahan bakar dan gas memasuki Gaza setelah ketegangan dengan Hamas mereda.

Penyeberangan Kerem Shalom, yang dikenal orang Palestina sebagai Karem Abu Salem ditutup pada 9 Juli. Awalnya, hanya barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan kemanusiaan yang diizinkan masuk Gaza. Seperti makanan, perlengkapan kebersihan dan persediaan medis, bahan bakar, makanan hewan dan ternak.

Warga Gaza berjanji akan terus melaksanakan aksi demonstrasi setiap pekannya sampai Israel mencabut sanksi ekonomi di wilayah itu. Setidaknya 155 warga Palestina telah tewas dalam protes dan satu tentara Israel ditembak mati oleh seorang penembak di Gaza.

Israel telah kehilangan tanah pertanian dan hutan karena kebakaran yang disebabkan oleh layang-layang dan balon helium yang diterbangkan dari Gaza. Israel telah menanggapi dengan mencegah masuknya barang-barang komersial yang tidak penting ke Gaza.

Anggota Gaza's National Comittee for Breaking the Siege, Salah Abdul Ati mengaku telah menyerahkan bukti-bukti kekerasan Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

Bukti terdokumentasi itu terkait dengan penyerangan terhadap warga Gaza yang berdemonstrasi di perbatasan Israel sejak Maret. Abdul Ati mengungkapkan, bukti-bukti yang diserahkan ke jaksa kepala ICC cukup menggambarkan kekersan dan pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap demonstran tak bersenjata. "Informasi termasuk laporan khusus tentang kejahatan penjajah Israel terhadap anak-anak, jurnalis, dan tenaga medis," ucapnya.

Sejak akhir Maret, situasi di Jalur Gaza memang telah memanas, yakni ketika ribuan warga Palestina di sana menggelar demonstrasi di perbatasan Israel. Mereka menuntut Israel mengembalikan tanah yang telah direbutnya pascaperang Arab 1948. Massa pun menyuarakan kecaman terhadap Amerika Serikat (AS) yang memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem.

Credit republika.co.id

Jet Tempur Saudi Cs Dituduh Bombardir RS Yaman, 26 Tewas

HUDAYDA - Sebanyak 26 orang tewas oleh serangan udara pesawat jet tempur di area rumah sakit (RS) umum di Hudaydah, Yaman. Media setempat menyebut, jet tempur yang membombardir area rumah sakit itu milik Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi.

Serangan berlangsung hari Kamis petang. Selain 26 orang tewas, puluhan warga sipil lainnya terluka di sekitar RS.

Rekaman video dari tempat pemboman yang dirilis stasiun televisi Almasirah Yaman menunjukkan banyak jasad korban ditutupi selimut.

Jurnalis lepas lokal, Ahmad Algohbary, melaporkan pemboman tersebut menghancurkan ambulans ketika memasuki gerbang rumah sakit.

"Jet koalisi pimpinan Saudi menargetkan gerbang rumah sakit 'Althwra' di Hudaydah, Yaman. Puluhan tewas dan lainnya terluka," tulis Algohbary, melalui akun Twitter-nya, @AhmadAlgohbary, yang dikutip Jumat (3/8/2018).

Piha RS meminta warga untuk menyumbangkan darah guna menyelamatkan orang-orang yang terluka.

Algohbary mengatakan rumah sakit menjadi sasaran ketika orang-orang yang terluka dalam serangan sebelumnya di pasar ikan dibawa ke sana.

Kantor berita Reuters mengutip sumber medis setempat mengatakan bahwa 26 orang tewas dan 35 lainnya terluka pada Kamis dalam serangan Koalisi Arab di wilayah Hudaydah dan pasar ikan.

Sementara itu, Koalisi Arab pimpinan Saudi membantah sebagai pelaku serangan di rumah sakit. Koalisi menyalahkan kelompok pemberontak Houthi Yaman.

Juru bicara koalisi, Kolonel Turki Al-Maliki mengatakan kepada stasiun Al Arabiya bahwa pesawat tempur koalisi tidak melakukan serangan di daerah tersebut.

Sedangkan pemberontak Houthi mengatakan bahwa para warga sipil tewas dalam serangan "ketuk" dua kali yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi.

Youssef al-Hadri, juru bicara Departemen Kesehatan yang berafiliasi dengan Houthi, menyebut pemboman semalam sebagai kejahatan perang. Menurut data kementerian itu, 52 orang tewas dalam serangan itu dan 101 orang lagi cedera.

Hudaydah merupakan sebuah kota pelabuhan yang dikendalikan oleh pemberontak Houthi. Namun, wilayah itu dikepung oleh Koalisi Arab yang ingin memulihkan kekuasaan Presiden Abd Rabbo Mansour Hadi.

Intervensi militer Koalisi Arab telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun terakhir dan menyebabkan apa yang disebut PBB sebagai bencana kemanusiaan terbesar di dunia yang disaksikan hari ini.

Credit sindonews.com

Koalisi pimpinan Arab Saudi amankan pelayaran Teluk Bab al-Mandab

Arab Saudi (Google Map)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi, yang terlibat dalam perang di Yaman, Rabu (1/8), mengumumkan koalisi tersebut telah melakukan tindakan guna mengamankan pelayaran dan perdagangan internasional di Selat Bab Al-Mandab dan Laut Merah Selatan.

Juru bicara koalisi tersebut Kol. Truki Al-Malki menyoroti di dalam satu pernyataan bahwa berbagai langkah yang mematuhi hukum internasional akan menanggulangi sikap bermusuhan anggota Milisi Al-Houthi, kata Kantor Berita Arab Saudi.

Namun ia tidak menjelaskan sifat langkah itu, yang dikatakan dilakukan melalui kerja sama dengan masyarakat internasional.

Ia memperingatkan mengenai bencana alam dan ekonomi jika gerilyawan Al-Houthi terus menyerang kapal yang berlayar di Selat Bab Al-Mandab, dan yang paling akhir ditujukan terhadap kapal tangker Arab Saudi.

Arab Saudi pekan lalu mengumumkan pembekuan semua pengiriman minyak mentah melalui Selat Bab Al-Mandab, sebagai reaksi atas serangan gerilyawan Al-Houthi terhadap dua kapal tangker minyak raksasa Arab Saudi yang melewati selat di Laut Merah pada 25 Juli.

Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan kecil pada satu dari kedua tangker itu --Khalid Al-Falih, kata Menteri Arab Saudi Urusan Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Ia menambahkan larangan tersebut akan berlanjut sampai keamanan pelayaran melalui selat itu bisa dijamin.

Koalisi pimpinan Arab Saudi ikut-campur dalam konflik di Yaman pada Maret 2015 untuk memukul mundur gerilyawan Syiah Al-Houthi, yang didukung Iran, dan memulihkan kekuasaan Pemerintah Presiden Abdu-Rabbu Mansour Hadi, yang kini hidup di pengasingan.

Credit antaranews.com

Ancam Tutup Selat Hormuz, Iran Bersiap Latihan Perang di Teluk Persia

TEHERAN - Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran sedang bersiap mengerahkan pasukan ke Teluk Persia untuk latihan perang. Persiapan latihan perang yang waktunya tak wajar ini dilakukan usai Teheran mengancam akan menutup Selat Hormuz, yang jadi jalur internasional perdagangan minyak.

Selat Hormuz merupakan penghubung antara Teluk Persia (Teluk Arab) dengan Teluk Oman. Ancaman Teheran itu dilontarkan beberapa hari lalu sebagai respons atas langkah Amerika Serikat (AS) yang menyerukan semua negara untuk memblokir ekspor minyak Iran.

Dua pejabat As yang mengikuti perkembangan situasi di Teluk Persia mengatakan, latihan tempur IRGC Iran kemungkinan akan dimulai setelah dua hari ke depan.

Militer AS sendiri mengaku terus memantau gerak-gerik pasukan Iran di kawasan tersebut.

"Kami menyadari peningkatan operasi angkatan laut Iran di Teluk Arab, Selat Hormuz dan Teluk Oman. Kami memantau dengan seksama, dan akan terus bekerja sama dengan mitra kami untuk memastikan kebebasan navigasi dan aliran bebas perdagangan di saluran perairan internasional," kata Kapten William Urban, juru bicara utama Komando Pusat AS, kepada CNN, Kamis (2/8/2018).

Administrasi Informasi Energi AS menyatakan Selat Hormuz merupakan chokepoint transit minyak paling penting di dunia, di mana 20 persen minyak yang diperdagangkan di seluruh dunia bergerak melalui jalur perairan tersebut.

AS untuk sementara tidak melihat tanda-tanda niat bermusuhan dari Iran. Namun, menurut para pejabat Washington, yang memperoleh informasi intelijen militer AS, prihatin dengan IRGC.

Ada tiga alasan kekhawatiran tersebut. Pertama, latihan tempur IRGC muncul sebagai retorika dari Iran terhadap AS yang memanas dalam beberapa hari terakhir. Kedua, skala latihan tempur IRGC sedang ditingkatkan menjadi lebih besar daripada upaya seripa di masa lalu. Ketiga, waktu latihan tempur kali ini tidak wajar, karena latihan militer IRGC biasanya digelar pada akhir tahun.

Sebelumnya, pada hari Rabu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahaya yang yang dihadapi Iran jika menutup Selat Bab al-Mandab, mulut Laut Merah. Menurutnya, jika itu terjadi maka Teheran akan menghadapi pasukan koalisi internasional termasuk pasukan Israel di perairan tersebut.

Peringatan Netanyahu disampaikan sebagai respons atas serangan misterius terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi belum lama ini.

"Awal pekan ini, kami menyaksikan bentrokan tajam dengan satelit Iran yang mencoba menyabotase pelayaran internasional di Selat (Bab al-Mandab) di mulut Laut Merah," kata Netanyahu dalam upacara wisuda perwira angkatan laut.

"Jika Iran mencoba untuk memblokir Selat Bab al-Mandab, itu akan menemukan dirinya menghadapi koalisi internasional yang bertekad untuk mencegahnya melakukan hal itu, dan koalisi ini juga akan mencakup negara Israel dan semua senjatanya," katanya lagi.

Credit sindonews.com