Salah Manuver, Penyebab Tabrakan Kapal Perang Perenggut 10 Pelaut AS

Kapal perang Amerika Serikat USS John S McCain rusak parah saat tabrakan di timur Selat Malaka, Agustus lalu. Sepuluh pelaut AS tewas dalam insiden ini. Foto/REUTERS/Ahmad Masood

SINGAPURA - Tabrakan antara kapal perang Amerika Serikat (AS) USS John S McCain dengan kapal tanker di perairan Singapura Agustus lalu disebabkan oleh kekeliruan manuver dari awak kapal AS. Demikian hasil penyelidikan yang diumumkan pihak berwenang Singapura, hari Kamis (8/3/2018).

Tabrakan pada 21 Agustus 2017 di timur Selat Malaka itu menewaskan sepuluh pelaut Washington. Kapal komersial yang bertabrakan dengan USS John S McCain (DDG-56)—kapal perang jenis perusak dengan senjata rudal yang dipandu—adalah kapal tanker berbendera Liberia.

Biro Investigasi Keselamatan Transportasi Kementerian Transportasi Singapura (TSIB) secara resmi merilis hasil penyelidikannya. ”Kapal perang Amerika tiba-tiba berbelok ke kiri di jalur (kapal tanker MC Alnic) karena serangkaian salah langkah yang terjadi setelah kontrol propulsi dipindahkan,” bunyi hasil investigasi biro tersebut.

Dalam penyelidikan juga terungkap bahwa beberapa pelaut AS yang bertugas di kapal perang USS John S McCain merupakan kru yang pernah ditugaskan dari kapal perang lain dengan sistem kontrol kemudi yang berbeda secara signifikan.

”Perbedaan ini tidak diimbangi. Ketidakmampuan dalam pelatihan dan pengenalan sebelum alokasi tugas mungkin telah berkontribusi terhadap insiden kapal USS John S McCain,” lanjut pengumuman hasil penyelidikan.

Benturan terjadi dalam waktu tiga menit yang secara tiba-tiba dilakukan oleh  kapal perang Pentagon tersebut.”Tindakan yang diambil oleh awak kapal tanker tidak cukup untuk menghindari tabrakan,” imbuh pengumuman biro tersebut, yang dikutip Channel News Asia.

Angkatan Laut AS pada November lalu juga mengumumkan hasil penyelidikan internal terkait insiden mematikan itu. Kesimpulannya sama, yakni tabrakan disebabkan oleh kesalahan navigasi yang dilakukan oleh awak kapal perang USS John S McCain.

Kecelakaan yang terjadi di perairan Singapura bulan Agustus lalu itu hanya berselang dua bulan setelah kapal perang AS USS Fitzgerald mengalami insiden serupa di dekat Tokyo, Jepang. Tabrakan yang menewaskan tujuh pelaut AS ini juga disebabkan oleh kesalahan kru kapal perang AS.

Laporan hasil investigasi otoritas berwenang Singapura setebal 35 halaman. Otoritas tersebut tidak bermaksud menyalahkan organisasi atau individu manapun atas kecelakaan mematikan itu. Namun, penyelidikan diperlukan untuk mengungkap penyebab insiden.

Credit  sindonews.com

Presiden Ceko diambil sumpah untuk periode kedua

Milos Zeman (REUTERS)

Praha (CB) - Presiden terpilih Ceko, Milos Zeman, pada Kamis sore diambil sumpahnya untuk menjalani jabatan sebagai pemimpin negara itu untuk periode kedua.

Pengambilan sumpah berlangsung di Aula Vladislav Istana Praha.

Saat menyampaikan pidato peresmiannya sebagai presiden, Zeman mengatakan ia ingin memajukan kewarganegaraan yang aktif pada masa kedua jabatannya.

Ia meminta agar elemen-elemen demokrasi langsung diperkenalkan, terutama terkait dengan pemilihan langsung wali kota dan gubernur.

Zeman juga meminta agar rakyat berpartisipasi secara aktif dalam menangani masalah-masalah masyarakat.

Dalam masa jabatan sebelumnya, Zeman dikritik atas sejumlah pernyataan kontroversial, termasuk dengan mengeluarkan kata-kata vulgar, soal pemilihan para pembantunya, upayanya untuk "menghukum" orang-orang yang mengkritiknya serta pernyataan soal apa yang disebutnya sebagai "memanfaatkan Konstitusi Republik Ceko secara kreatif.

Ia juga dihujani kritik karena dianggap memecah belah masyarakat dan beberapa kalangan memperkirakan Zeman akan menjadi lebih radikal dalam masa jabatan kedua.

Zeman terpilih sebagai Presiden Republik Ceko pada Januari 2013.

Ia merupakan presiden Ceko pertama dalam sejarah yang dipilih secara langsung.

Pada Januari 2018, Zeman mengalahkan saingannya, mantan kepala akademi ilmu pengetahuan Jiri Drahos, dalam putaran kedua pemilihan presiden sehingga ia dapat tetap memegang jabatan sebagai pemimpin negara itu.

Credit  antaranews.com

Israel dan AS gelar pelatihan militer bersama di Israel

Tentara Israel berlari saat bentrok dengan warga Palestina dalam protes terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, di kote Bethlehem Tepi Barat, Rabu (20/12/2017). (REUTERS/Mussa Qawasma)

Jerusalem (CB) - Para pejabat militer Amerika Serikat dan Israel mengatakan, Kamis, mereka telah memulai pelatihan militer bersama selama satu bulan, yang menyimulasikan serangan militer terhadap Israel.

Pelatihan bersama yang disebut dengan "Juniper Cobra 2018" itu diluncurkan pada Minggu, kata seorang juru bicara militer dan menambahkan bahwa pelatihan itu merupakan yang terbesar.

Pelatihan yang digelar dalam dua tahun sekali itu melibatkan militer Israel dan Komando Eropa Amerika Serikat (USEUCOM).

Sebagai bagian dari pelatihan, sekitar 2.500 anggota pasukan AS yang secara berkala ditempatkan di Eropa dikerahkan di Israel. Israel sendiri mengerahkan sekitar 2.000 pasukan Pertahanan Udara, unit logistik, pasukan medis serta unit-unit lainnya pada Angkatan Bersenjata Israel (IDF).

"Selama lebih dari empat pekan, mereka akan berlatih bersama, kita juga akan melakukan hal yang sama jika krisis terjadi. Ini bukan sekedar pelatihan," kata Brigadir Jendral Zvika Haimovic, komandan pertahanan udara Israel, kepada para wartawan pada Kamis, seperti dilansir Xinhua.

Pelatihan itu menyimulasikan sebuah skenario Israel sedang diserang di beberapa garis depan, termasuk dengan peluru-peluru kendali balistik terarah dari Iran.

Dua kapal AS sudah tiba di Israel untuk mengambil bagian dalam pelatihan bersama. Pada Selasa, dua kapal USS Iwo Jima mengambil posisi di perairan Israel.

Pada Kamis, kapal komando dan pengendali Mount Whitney merapat di pelabuhan Haifa, kata juru bicara. Di kapal itu, ada lebih dari 500 personel pria dan wanita, yang setengahnya ditugaskan dari komando senior armada keenam AS.

Kegiatan itu merupakan pelatihan Cobra kesembilan yang telah berlangsung.

Sebuah catatan militer mengatakan bahwa para peserta pelatihan secara bersama-sama menjalankan simulasi komputer berupa berbagai skenario ancaman roket di daerah-daerah berbeda.

Simulasi termasuk uji coba sistem antirudal balistik Arrow, sistem antiroket Iron Dome, sistem pencegat jarak menengah rudal Patriot serta David`s Sling, yang dirancang untuk mencegat rudal jarang menengah dari milisi Hisbullah Lebanon di selatan dan mulai dioperasikan pada April 2017.

Credit  antaranews.com

Gerilyawan tembaki warga sipil yang berusaha tinggalkan Ghouta Timur

Anggota Pertahanan Sipil Suriah menolong perempuan yang tidak sadarkan diri dari sebuah tempat perlindungan di kota Douma yang terkepung di bagian timur Ghouta, Damaskus, Suriah, Kamis (22/2/2018). (REUTERS/BASSAM KHABIEH)

Damaskus, Suriah (CB) - Gerilyawan bersenjata menembaki koridor kemanusiaan kedua yang dibuat pada Kamis (8/3), untuk mencegah warga sipil meninggalkan daerah yang dikuasai gerilyawan di Ghouta Timur, pinggir Ibu Kota Suriah, Damaskus, kata Media perang.

Sayap media militer Suriah tersebut mengatakan gerilyawan menembaki koridor di antara Kota Kecil Mlaiha dan Daerah Jisreen, yang dikuasai gerilyawan, di Ghouta Timur.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia --yang dikutip media setempat-- mengatakan tiga mobil terbakar ketika gerilawan menembaki rombongan yang membawa 300 orang ke arah koridor kemanusiaan di Mlaiha.

Serangan tersebut jelas telah menghalangi warga sipil pergi, sebab tak seorang pun melewati koridor kemanusiaan itu pada Kamis.


Pemerintah Suriah pada Kamis mempersiapkan koridor kemanusiaan kedua, setelah 10 hari upaya yang gagal untuk menerima warga sipil dari perlintasan yang pertama dirancang di Daerah Wafidin di Damaskus.

Pengungsian warga sipil dari daerah yang dikuasai gerilyawan di Ghouta Timur adalah bagian dasar dari jeda kemanusiaan setiap hari yang didudukung rusia, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Sejauh ini, hanya sedikit warga sipil telah diungsikan dari Ghouta Timur.

Pemerintah Suriah menuduh gerilyawan menghalangi warga sipil untuk pergi.

Militer Suriah telah merebut 52 persen wilayah Ghouta Timur dalam beberapa hari belakangan, sebagai bagian dari serangan besar yang dilancarkan untuk mengusir gerilyawan dari daerah itu.


Berbagai lembaga kemanusiaan PBB telah menyuarakan kekhawatiran mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di Ghouta Timur, tempat para pegiat mengatakan lebih dari 800 orang telah tewas sejak akhir bulan lalu akibat pemboman yang meningkat dan pertempuran antara prajurit pemerintah dan gerilyawan.

Credit  antaranews.com

Turki buru 121 tersangka yang terkait upaya kudeta gagal 2016

Warga menyerbu kendaraan militer saat terjadi percobaan kudeta di Ankara, Turki, Sabtu (16/7/2016). (REUTERS/Tumay Berkin)

Istanbul, Turki (CB) - Turki pada Kamis (8/3) melancarkan operasi baru untuk memburu 121 orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan telarang karena menjadi otak upaya kudeta yang gagal pada 2016, kata media setempat.

Operasi dilancarkan secara serentak di 29 provinsi dan 33 tersangka telah ditahan sejauh ini berdasarkan surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum di Istanbul, kata kantor berita milik negara Anadolu.

Di antara orang yang ditangkap adalah Fatmanur Gulen, kemenakan perempuan Fethullah Gulen, pemimpin jaringan Gulen yang tinggal di Amerika Serikat, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Selain Fatmanur Gulen, juga ada Belkis Nur Tetik, saudari ipar Adil Oksuz, tersangka otak upaya kudeta yang gagal tersebut, kata Anadolu.

Turki menuduh jaringan Gulen atas kudeta itu pada Juli 2016, yang menewaskan 250 orang dan melukai hampir 2.200 orang, dan telah mendorong ekstradisi Gulen.

Lebih dari 150.000 orang telah dipecat atau diskors dari posisi mereka sementara lebih dari 55.000 orang lagi ditangkap dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, kata laporan pers.

Credit  antaranews.com

Kepala HAM PBB serukan pembentukan panel kejahatan Myanmar

Arsip Foto. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein saat berbicara dalam konferensi pers di kantor pusat PBB di Jenewa, Swiss, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Pierre Albouy )

Jenewa (CB) - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra’ad Al Hussein pada Rabu (7/3) menyerukan pembentukan badan baru yang bertugas menyiapkan dakwaan pidana atas kekejaman yang terjadi di Myanmar, setelah panel serupa dibuat untuk konflik Suriah.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa menggelar beberapa penyelidikan dan misi pencarian fakta di tempat-tempat bergolak, termasuk penyelidikan aktif di Myanmar.

Namun, beberapa orang menyatakan keprihatinan mengenai pembatasan-pembatasan dalam penyelidikan tersebut, yang fokus pada pengumpulan bukti dalam kisaran luas berkenaan dengan dugaan kejahatan ketimbang menghimpun kasus-kasus legal spesifik terhadap individu yang bisa dibawa ke pengadilan.

Dalam kasus Suriah, Majelis Umum PBB  pada 2016 memutuskan pembentukan "mekanisme independen dan tidak memihak" untuk menyiapkan berkas-berkas penuntutan.

Zeid mengungkapkan badan serupa dibutuhkan untuk Myanmar, yang menurut pejabat senior PBB itu merupakan tempat militer terus melakukan operasi penindakan keras terhadap kelompok etnis muslim Rohingya yang setara dengan "pembersihan etnis."

Dia mengimbau dewan hak asasi manusia "meminta Majelis Umum untuk membentuk mekanisme independen dan tidak memihak yang baru guna mempersiapkan dan mempercepat proses pidana di pengadilan.

Dalam laporan tahunannya kepada dewan tersebut, Zeid mengemukakan kembali kekhawatiran bahwa "tindakan genosida mungkin terjadi di tanah air Rohingya di negara bagian Rakhine.

Sekitar 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri menyeberangi perbatasan menuju ke Bangladesh sejak operasi penindakan keras diluncurkan di Rakhine pada Agustus, demikian siaran kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Kapal Perang Cina dan India Beradu Pengaruh di Maladewa

Presiden Maladewa Abdulla Yameen

CB, Jakarta - Kapal Angkatan Laut Cina, yang memasuki Samudra India untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir, kemungkinan bertujuan mencegah intervensi India di Maladewa. Ini terjadi setelah Presiden Maladewa, Abdulla Yameen, menyatakan negara itu berstatus darurat.
Sejumlah analis keamanan mengatakan kepada Reuters pada Rabu, 7 Maret 2018, Beijing tampaknya memberi sinyalemen tidak akan membiarkan adanya keterlibatan asing dalam krisis politik di Maladewa. Pada saat yang sama, kehadiran kapal Cina itu juga untuk menguatkan kehadiran Beijing di wilayah timur samudra India.


Petugas kepolisian Maladewa menahan seorang pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan tahanan politik dalam sebuah demonstrasi di Male, Maldives, 2 Februari 2018. (AP Photo/Mohamed Sharuhaan)

Kementerian Pertahanan Cina mengatakan keberadaan kapal perangnya di Samudra India untuk melakukan latihan rutin. Kapal laut itu bukan ditujukan sebagai pihak ketiga dalam kegaduhan politik Maladewa saat ini.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pihaknya memantau ketat setiap peristiwa yang terjadi di Maladewa dan telah meminta pemerintah Maladewa melindungi kepentingan-kepentingan Cina di sana.
Sumber di Angkatan Laut Cina mengkonfirmasi kapal laut Cina sudah memasuki wilayah Samudra India, tetapi jaraknya masih ribuan mill dari Maladewa.
                

Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan kapal Angkatan Laut Cina tersebut, Kementerian Pertahanan India enggan memberikan komentar.  India secara tradisional adalah pemain terbesar di negara kepulauan Maladewa.
Namun keberadaan negara itu mendapat perlawanan dari kubu oposisi Maladewa. Para pemimpin kelompok-kelompok oposisi di Maladewa pada bulan lalu mengerahkan kekerasan untuk melawan Presiden Yameen dan menghidupkan kembali demokrasi.

Credit  TEMPO.CO

Amerika Versus Cina di Afrika, Berebut Apa?

Pangkalan militer Amerika Serikat dan Cina di Djibouti, Afrika Timur. Straits Times Graphics

CB, Washington -- Amerika Serikat dan Cina bersaing tidak hanya di Laut Cina Selatan namun hingga ke kawasan Afrika seperti Djibouti.
Jenderal Marinir, Thomas Waldhauser, yang mengepalai pasukan AS di Afrika mengatakan jika Cina menerapkan pembatasan penggunaan pelabuhan Doraleh Container Terminal, maka ini akan berdampak pada kegiatan suplai logistik ke pangkalan militer AS di sana. Termasuk untuk pengisian bahan bakar untuk kapal perang.

"Jika Cina mengambil alih pelabuhan itu, maka konsekuensinya bisa signifikan," kata Waldhauser saat rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR AS, seperti dilansir Reuters, Rabu, 7 Maret 2018.

Djibouti memiliki satu pangkalan militer AS dengan 4000 prajurit, termasuk pasukan khusus. Pangkalan ini menjadi pusat operasi untuk operasi militer di Yaman dan Somalia.


Presiden Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, saat acara bertemu dengan pemimpin bisnis di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Damir Sagolj
"Ada indikasi Cina akan membangun lebih banyak fasilitas tambahan di kawasan Timur Afrika. Jadi, Djibouti menjadi yang pertama -- akan ada banyak pangkalan," kata Waldhauser.
Ditanya soal ini di Beijing, Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dia belum tahun mengenai perkembangan pelabuhan di Djibouti. Namun, kerja sama Cina dengan negara-negara Afrika tidak ditujukan untuk meminggirkan pihak ketiga atau menyasarnya.
"Kami berharap AS bisa memandang perkembangan Cina secara obyektif dan adil dan kerja sama Cina - Afrika," kata dia dalam jumpa pers rutin.
Saat ini, kawasan Afrika, yang dikenal kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti mineral dan tambang, sedang menerima berbagai investasi skala besar dari Cina untuk meningkatkan hubungan dagang.
Waldhauser mengatakan Amerika tidak bakal bisa menandingi skala investasi Cina di benua Afrika seperti membangun shopping mal, gedung pemerintahan dan stadion bola. "Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan jumlah investasi Cina," kata Waldhauser.

Credit  tempo.co

Presiden Rodrigo Duterte Tak Ikut KTT ASEAN di Australia, Kenapa?

Presiden Rodrigo Duterte menangis saat ia menghibur anggota keluarga korban kebakaran pusat perbelanjaan di kota Davao di Filipina, 24 Desember 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte yang menghadapi tekanan internasional terhadap perang obat bius di Filipina, tidak akan menghadiri KTT khusus ASEAN di Australia pada 17-19 Maret 2018 di Sydney.
Juru bicara pemerintah Filipina, Harry Roque mengatakan, keputusan Duterte untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut dibuat setelah dia menyatakan bahwa tidak akan bekerja sama dengan penyelidik PBB mengenai dugaan pembunuhan selama operasi memerangi perdagangan narkoba yang mengakibatkan ribuan orang meninggal.

"Perkembangan domestik membutuhkan Presiden untuk tetap berada di Filipina," kata Roque seperti dilansir Japan Times pada 5 Maret 2018.

Dia mengatakan, Duterte perlu tetap di Filipina  untuk menghadiri acara Akademi Militer Filipina pada 18 Maret karena dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk berdialog dengan pejabat militer yang berusia lebih muda.
Roque mengatakan, Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano akan mewakili Duterte ke KTT Khusus ASEAN di  Sydney.

Australia merupakan salah satu negara yang mengkritisi kampanye perang narkoba Filipina selama pertemuan Dewan HAM PBBdi Jenewa tahun lalu.
Duterte yang terpilih sebagai presiden ada tahun 2016 berjanji akan menghapuskan peredaran obat-obatan terlarang. Menurut data polisi FIlipina, sebanyak 4.100 tersangka pengedar narkoba terbunuh dalam operasi memerangi perdagangan narkoba yang digagas Duterte.
Namun, beberapa kelompok HAM mengatakan, lebih dari 12.000 kematian termasuk korban pembantaian warga yang ditawari imbalan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.

Credit  TEMPO.CO

Timor Leste dan Australia Akhiri Sengketa Perbatasan Laut

Sejumlah kapal perang menuju lokasi latihan Pratugas Satgas Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Laut Koarmatim di Laut Jawa, 19 Januari 2017. Latihan yang berlangsung mulai 19 Januari-21 Januari tersebut melibatkan KRI Ahmad Yani-351, KRI Fatahilla, Heli BO-105, Kapal Selam KRI Nanggala-402, KRI Tongkol-813, KRI HIU-634, KRI Ajak-65, KRI Sura (SRA)-802, Cassa 212, CN 235 dan satu pleton Marinir serta dua tim Satkopaska. ANTARA FOTO

CB, Jakarta - Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai, yang dilakukan Timor Leste dan Australia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim kedua negara tersebut, yang sudah berlangsung lama. Australia dan Timor Leste pada Rabu, 7 Maret 2018, telah sepakat menandatangani perjanjian berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut.  
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangan yang dipublikasi pada Rabu, 7 Maret 2018, mengatakan meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses rekonsiliasi, namun Indonesia memiliki kewajiban untuk mengamati secara seksama proses rekonsiliasi ini dan berupaya memastikan, konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.


Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa Kemlu, Pejambon, Jakarta, 18 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

Indonesia menegaskan lantaran selama ini bersifat rahasia, pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci perjanjian yang ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk pubik. Pemerintah Indonesia berhak mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.
“Pakta ini mewakili pentingnya aturan dan manfaat bagi seluruh pihak secara jangka panjang sesuai dengan aturan. Menciptakan pakta ini membutuhkan kompromi dan niat baik kedua belah pihak. Ini adalah contoh bagi negara manapun terkait bagaimana hukum internasional melindungi kepentingan-kepentingan kita,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, seperti dikutip dari www.news.com.au, Rabu, 7 Maret, 2018.     

Keputusan Australia dan Timor Leste untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut ini adalah sebuah gerakan yang bisa membuka masuknya keuntungan bernilai miliaran dollar bagi kedua negara dari pengelolaan minyak lepas pantai dan gas alam. Melalui pakta perdamaian ini juga diharapkan bisa mendorong perekonomian Timor Leste, yang sejak berpisah dari Indonesia terus terseok-seok. 

Credit  TEMPO.CO

Universitas Cambridge Minta Maaf pada Akademisi Palestina

Universitas Cambridge. By Cambridge University

CB, Jakarta - Universitas Cambridge meminta maaf kepada seorang akademisi berdarah Palestina yang telah dilarang menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi. Permohonan maaf disampaikan perguruan tinggi favorit di Inggris itu, setelah derasnya kecaman.


Universitas Cambridge. Telegraph by Alamy.
Ruba Salih, akademisi berkewarganegaraan Palestina, tidak diperbolehkan menjadi pembicara dalam sebuah panel diskusi yang membicarakan mengenai gerakan boikot, divestasi, sanksi-sanksi atau BDS, yang diselenggarakan pada November 2018 oleh para aktivis pro-Palestina. Posisi Ruba dalam seminar tersebut lalu diganti oleh pembicara pilihan universitas. ‘Pencekalan’ terhadapnya ini kemungkinan besar karena kekhawatiran netralitas Salih.

Keputusan Cambridge ini memicu kemarahan di kalangan aktivis, yang dinilai sebagai suatu contoh upaya universitas untuk menutup atau mengacaukan debat mengenai Israel dan gerakan BDS. Ratusan akademisi dan pelajar menandatangani sebuah surat terbuka mengutuk tindakan universitas.
Menurut Cambridge, seperti dikutip dari al-Jazeera pada Rabu, 7 Maret 2018, langkah untuk memberikan pembicara alternatif adalah respon yang keliru dan keputusan ini telah membangkitkan kekhawatiran terkait kebebasan akademik.
“Keputusan universitas telah  menggambarkan Dr. Salih dalam kondisi yang tidak sepatutnya sebagai seorang akademisi yang dihormati dengan pengalaman lebih dari 15 tahun memimpin rapat-rapat dan pengalaman ilmiah. Untuk itu, kami meminta maaf kepada Dr. Salih karena telah mencoret sebagai ketua pembicara diskusi,” demikian keterangan Cambridge.               
Dalam permohonan maaf itu, universitas juga mengakui tidak ada bukti pendukung yang bisa menggambarkan pandangan Salih dalam sebuah debat demokratis, yang memungkinkan seluruh pandangan diekspresikan. Salih menerima permohonan maaf itu dan mengatakan penting memberikan kebebasan akademik.

Credit  TEMPO.CO

Museum Holocaust AS Cabut Penghargaan untuk Suu Kyi

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat menghadiri pembukaan KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina, Senin (13/11).

Foto: Athit Perawongmetha/Pool Photo via AP

Suu Kyi dinilai telah gagal hentikan serangan militer terhadap Rohingya.

CB, WASHINGTON - Museum Peringatan Holocaust AS telah mencabut penghargaan utamanya kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, pada Selasa (6/3). Suu Kyi dinilai telah gagal menghentikan serangan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pencabutan Elie Wiesel Award dari Museum Holocaust ini menjadi yang terbaru dari serangkaian penghargaan yang telah terlebih dulu dicabut dari Suu Kyi terkait pelanggaran Myanmar terhadap Rohingya.

Suu Kyi dan National League for Democracy yang mendukungnya, telah menolak untuk bekerja sama dengan penyelidik PBB. Ia juga menutup akses untuk wartawan ke daerah-daerah tempat pelanggaran diduga telah terjadi di Negara Bagian Rakhine.

"Dengan sangat menyesal saat ini kami mencabut penghargaan itu. Kami mengambil keputusan ini dengan yakin," kata museum tersebut dalam surat tertanggal 6 Maret yang ditujukan kepada Suu Kyi.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar Myanmar untuk AS tidak bersedia berkomentar mengenai keputusan museum itu.

PBB dan sejumlah organisasi hak asasi manusia telah mengumpulkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Mereka diduga telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa.

Serangan militer Myanmar tersebut telah menyebabkan hampir 700 ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Myanmar yang penduduknya mayoritas beragama Buddha menolak tuduhan pelanggaran tersebut. Negara itu mengatakan pasukan keamanannya tengah melakukan kampanye untuk melawan teroris yang telah menyerang pasukan keamanan.

Krisis Rohingya telah memicu kemarahan di seluruh dunia. Ada seruan agar Hadiah Nobel Perdamaian yang diterima Suu Kyi segera dicabut. Hadiah nobel tersebut diterimanya atas pertarungan pro-demokrasi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Sebelumnya, sejumlah penghargaan yang pernah diterima Suu Kyi juga telah dicabut, termasuk penghargaan freedoms of the cities of Dublin, Oxford, dan England. Bulan lalu, tiga peraih Nobel perdamaian mendesak Suu Kyi dan militer Myanmar untuk mengakhiri genosida terhadap Muslim Rohingya saat ini juga atau Suu Kyi akan menghadapi tuntutan, dilansir laman Reuters.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Lobi Yahudi Ingin AS Eratkan Kerja Sama dengan Saudi

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Foto: EPA

AIPAC merupakan lobi Yahudi yang paling berpengaruh di AS

CB,JAKARTA -- Konfrensi tahunan kelompok lobi Israel terkuat di Amerika Serikat (AS), The American Israeli Public Affairs Committe (AIPAC) merupakan ajang untuk menegaskan kembali kepentingan Israel terhadap Palestina. Pengamat Timur Tengah LIPI, Smith Alhadar mengatakan rata-rata konfrensi AIPAC menyuarakan deklarasi Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Forum itu juga mendukung permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, menolak kepulangan pengungsi Palestina ke kampung halaman mereka di Israel dan juga menolak pembentukan negara Palestina merdeka. "Lobi-lobi ini yang diambil oleh Trump dan dijadikan salah satu isu utama dalam kampanye kepresidenan AS," ujar Smit saat dihubungi Republika, Rabu (7/3).





Ia mengatakan AIPAC merupakan lobi Yahudi yang paling berpengaruh di AS sehingga sulit untuk AS menolak apa yang yang diinginkan oleh kelompok ini. Dan ini sudah terbukti dengan pengakuan Yerusalemsebagai ibukota Israel.





Yang diundang ada anggota parlemen, kongres, DPR , Wapres,dan orang-orang dalam lingkaran Trump ikut berpidato di konfrensi. "Jadi ini cuma menegaskan kembali apa yang menjadi kepentingan Israel," katanya.





Ia menjelaskan, tahun ini AIPAC menginginkan agar AS mengakui bahwa permukiman Yahudi di Tepi Barat merupakan sesuatu yang legal. Selain itu, Israel juga menginginkan agar adanya penolakan pemulangan empat juta pengungsi Palestina ke kampung halaman mereka di Israel.





Disaat bersamaan AIPAC juga mendorong pemerintah AS untuk menguatkan hubungannya dengan pemimpin Arab Saudi Mohammed Bin Salman. Ia mengatakan konsep perdamaian yang dilakukan oleh penasihat senior Donald Trump, Jared Kushner menyebutkan Yerusalem milik Israel dan sebagianTepi Barat juga tetap berada di tangan Israel.





Sedangkan Palestina hanya diberikan di jalur Gaza dan sebagian Sinai Utara. "Dan ini didukung oleh Mohammed Bin Salman," katanya.





Oleh karena itu, penting bagi AIPAC untuk mendorong AS menguatkan hubungan dengan Mohammed Bin Salman yang juga menyongkong agenda Israel di Timur Tengah, terutama dalam berhadapan dengan Iran dan Palestina.





Hal ini akan membuat Palestina semakin hari semakin lemah. Karena ujung tombok negara Arab seperti Mesir dan Arab Saudi beridri di belakang Israel sehingga reaksi-rekasi Palestina tidak akan berdampak kepada kepentingan Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Diminta Ubah Nama Negara, Makedonia: Yunani Lakukan Genosida

Bendera Makedonia.

Foto: blogspot.com

Nama Makedonia menjadi konflik lantaran Yunani keberatan dengan pengunaan nama itu.

CB, SKOPJE -- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Makedonia menuduh pemerintah Yunani telah melakukan genosida terhadap warga Makedonia. Mereka menuding Yunani telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap warga minoritas Macedonia sejak 1913.


Seperti diwartakan Anadolu Agency, Rabu (7/3), dalam pernyataan bersama mereka menegaskan orang-orang Makedonia tidak bisa lagi menanggung beban ketidakadilan yang diberikan oleh Yunani, PBB, Uni Eropa dan NATO. Mereka keberatan dengan pembicaraan terkait nama negara.


"Diskusi untuk menyelesaikan perbedaan yang telah terjadi selama 25 tahun itu merupakan upaya genosida terhadap warga Makedonia. Untuk menghapus negara, bahasa, sejarah dan keberadaan mereka dari peta dunia," kata pernyataan tersebut.


Nama Makedonia menjadi konflik lantaran Yunani keberatan dengan pengunaan nama tersebut. Ini menyusul adanya kesamaan dengan Kota Makedonia yang terletak di Yunani. Perdebatan nama tersebut telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun.


Gabungan LSM itu mengaku terkejut dengan paksaan dari Uni Eropa dan NATO untuk menegosiasikan nama negara. Mereka keberatan untuk menanggalkan identitas etnis, nasional, bahasa dan sejarah sebagai prasyarat akan keanggotaan organisasi internasional dan regional tersebut.


"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah umat manusia bahwa tekanan yang diatur secara internasional diberikan kepada warga untuk menghancurkan diri sendiri. Tekanan yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa dan organisasi-organisasi yang seharusnya menjadi penjaga gerbang hak asasi manusia di abad ke-21," kata pernyataan tersebut.


LSM mengungkapkan, isu terkait nama negara mereka merupakan rekaan pemerintah Yunani. Hal itu juga merupakan kelanjutan dan internasionalisasi kebijakan domestik pada masa lalu untuk menolak identitas etnik minoritas Macedonia di negara mereka.


Mereka menyerukan pembentukan komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta perang ditambah genosida yang dilakukan terhadap minoritas Macedonia di Yunani sejak 1913. Mereka menuntut pemerintah Yunani berani menghadapi masa lalu dan meminta maaf secara publik atas kejahatan tersebut.


Warga meminta Perdana Menteri Makedonia Zoran Zaev untuk menghentikan pembicaraan dengan Yunani terkait nama negara. Mereka juga meminta adanya resolusi PBB yang mengakui negara sah atas nama Makedonia.


Sementara, konflik nama tersebut telah menghambat Makedonia untuk bergabung dengan NATO akibat veto yang dijatuhi Yunani dan Uni Eropa. Meksi demikian, Makedonia masuk sebagai anggota PBB pada 1993 lalu dengan nama Republik Makedonia Mantan Yugoslavia (FYROM). Kendati, sejumlah negara termasuk Turki mengakui keberadaan negata tersebut atas nama Makedonia.

Credit  republika.co.id

Produksi Rudal Iran Meningkat Tiga Kali Lipat

Rudal Iran

Donald Trump mengecam kesepakatan nuklir Iran.

CB, TEHRAN -- Kepala Divisi Kedirgantaraan Garda Revolusi Iran Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan Iran telah meningkatkan produksi rudalnya hingga tiga kali lipat. Namun ia tidak menjelaskan berapa lama periode kenaikan produksi itu terjadi.

"Di masa lalu kami harus banyak menjelaskan kepada berbagai pihak atas tindakan kami, tapi sekarang tidak seperti itu lagi. Produksi kami meningkat tiga kali lipat dibandingkan masa lalu," kata Hajizadeh mengacu pada produksi rudal Iran, Rabu (7/3), dikutip Fars.

Menurut Hajizadeh, pemerintah, parlemen, dan pejabat Iran lainnya, secara khusus telah menyetujui perlunya negara memiliki rudal ground-to-ground. Setelah itu kantor berita Fars tidak memberikan rincian pemberitaan lebih lanjut.

Pada Senin (5/3), Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian telah mengunjungi Iran untuk menegaskan kembali dukungan Eropa terhadap kesepakatan nuklir. Kunjungan Drian mencerminkan upaya Prancis untuk melindungi kesepakatan yang dicapai pada 2015 itu dengan negara-negara besar.

Presiden AS Donald Trump telah mengancam untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut kecuali tiga penandatangan Eropa membantu memperbaikinya. Trump ingin memaksa Iran membatasi gerakannya di Timur Tengah dan mengendalikan program rudalnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Putin Sumpah Balas Serangan Nuklir Musuh meski Picu Malapetaka Global

Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin bersumpah membalas serangan nuklir musuh meski akan memicu malapetaka global. Foto/REUTERS/Maxim Zymeyev

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin bersumpah tidak akan ragu untuk membalas jika Rusia diserang senjata nuklir musuh, bahkan jika balasan itu menyebabkan sebuah malapetaka global.

Peringatan dari Putin itu disampaikan saat diwawancarai salah satu pembawa acara stasiun televisi pro-Kremlin.

Retorika ancaman perang nuklir ini disuarakan Putin menjelang pemilihan presiden. Mantan agen KGB ini meraih popularitas di dalam negeri dengan citra sebagai sosok pelindung Rusia dari ancaman musuh.

Baru-baru ini, dia memamerkan senjata nuklir hipersonik Rusia yang diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia. Aksi Putin yang memicu histeria media-media Barat berpotensi mendongkrak popularitasnya terkait pemilihan presiden, meski untuk saat ini belum ada rival yang berpotensi mengalahkannya.

Ditanya mengenai konflik nuklir, Putin mengatakan bahwa Moskow akan meluncurkan serangan jika sistem pertahanan Rusia mengindikasikan sebuah rudal musuh telah dilepaskan.

”Ini disebut serangan timbal balik,” katanya kepada pembawa acara televisi, Vladimir Solovyov, dalam program “World Order 2018” berdurasi dua jam. “Jika ada keputusan untuk menghancurkan Rusia, maka kita memiliki hak legal untuk meresponsnya," ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (7/3/2018).

Malapetaka global sebagai imbas dari respons Rusia sudah dipikirkan Putin. ”Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi kemanusiaan, tapi saya, sebagai warga Rusia dan kepala negara Rusia ingin bertanya kepada Anda tentang hal ini; Apa yang kita butuhkan di dunia ini jika tidak ada Rusia di dalamnya?,” ujarnya.

Putin akan bersaing dalam pemilihan presiden 18 Maret 2018 mendatang. Dia diprediksi akan menang dan akan terus berkuasa hingga enam tahun ke depan. 

Credit  sindonews.com

Putin: Rusia Gunakan Nuklir Hanya Jika Diserang

Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan akan menggunakan nuklir hanya sebagai respons balasan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

MOSKOW - Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklirnya hanya sebagai tindakan balasan. Hal itu dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Sejauh menyangkut masalah ini, saya harus mencatat bahwa ini sangat penting dan sensitif, saya ingin memberitahu Anda agar masyarakat internasional mengetahui hal ini. Rencana kami untuk senjata nuklir adalah menggunakannya sebagai tindakan balasan," kata Putin.

"Keputusan penggunaan senjata nuklir hanya bisa dilakukan jika sistem pertahanan udara kita tidak hanya mencatat peluncuran rudal tapi juga lintasannya dan saat mereka memasuki wilayah Rusia," tambah Putin.

"Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi dunia, tapi sebagai warga negara Rusia, sebagai presiden Rusia, saya ingin mengajukan pertanyaan: siapa yang butuh dunia tanpa Rusia?" cetus Putin seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (7/3/2018).

Berbicara lebih jauh, presiden Rusia tersebut mengatakan bahwa Rusia, tidak seperti AS, tidak pernah menggunakan senjata nuklir terhadap negara lain.

Isu tersebut juga telah dikomentari oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Zakharova mengatakan bahwa AS membuka jalan bagi perang nuklir di masa depan.

Pekan lalu, Putin membuat pidato tahunannya ke parlemen bikameral negara tersebut, Majelis Federal, yang terdiri dari Dewan Federasi dan Duma. Pemimpin Rusia tersebut mengumumkan pengembangan persenjataan jenis senjata negaranya, termasuk pesawat dronbe bawah laut antar benua, rudal jelajah bertenaga nuklir, dan rudal hipersonik prospektif, dan menunjukkan cuplikan yang berisi tes senjata ini.



Presiden Rusia menekankan bahwa upaya Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dilakukan dalam kerangka kesepakatan internasional yang ada. Menurutnya, Rusia menciptakan sistem senjata canggih sebagai tanggapan atas penerapan sistem pertahanan rudal AS, dan senjata ini tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara lain. 

Credit  sindonews.com

Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan

views: 11.650

Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan. picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Setelah militer Jerman Bundeswehr minggu-minggu lalu disorot karena kekurangan fasilitas dan peralatan militer, kabinet Jerman justru memutuskan peluasan misi Bundeswehr di luar negeri, terutama di Irak dan Afghanistan.

Di Irak, pasukan akan fokus pada pendidikan dan pelatihan militer lokal, terutama untuk penjinakan bom dan bahan peledak rakitan. Tujuannya adalah demi stabilisasi kawasan itu, yang dianggap elemen terpenting dalam upaya menghadang radikalisme. Sampai saat ini, para pelatih militer Jerman hanya ditugaskan di kawasan-kawasan yang dikuasi kelompok Kurdi.

Jumlah pelatih militer Jerman di Irak ditetapkan maksimal 800 orang. Namun selain melatih kelompok bersenjata Kurdi, mereka akan lebih banyak melatih tentara Irak, terutama untuk menyingkirkan ranjau darat dan perangkap bahan peledak lainnya. Hal itu adalah prasyarat penting untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan kembali di kawasan-kawasan yang pernah dilanda perang hebat.

Kritik oposisi

Kalangan oposisi di parlemen Jerman Bundestag mengeritik peluasan misi militernya. „Peningkatan kemampuan aparat keamanan di Irak adalah langkah yang baik, jika beberapa prasyarat dipenuhi. Namun sekali lagi, tidak dibahas bagaimana solusi politiknya ", kata politisi Partai Hijau Anieszka kepad sebuah harian Jerman. Politisi Partai Kiri Heike Hänsel menuduh pemerintah Jerman masih mengandalkan lengkah militer sebagai instrumen politik.

Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen yang baru saja berkunjung ke Irak juga menyoroti masalah logistik dan fasilitas pengobatan.

„Jadi yang penting adalah elemen-elemen yang dapat menstabilkan situasi, yang pada jangka panjang menjamin bahwa Irak bisa memiliki militer yang loyal, mandiri dan siap dikerahkan", kata Ursula von der Leyen.

Misi Bundeswehr sebagai jembatan

Jurubicara luar negeri Partai Hijau Omid Nouripor mengatakan, misi militer Jerman harus menjadi kontribusi jelas dengan tujuan agar „reformasi sektor keamanan (di Irak) melahirkan satu kesatuan militer, sehingga satuan militer misalnya tidak hanya terdiri dari kaum Sunni atau kaum Syiah atau Kurdi, melainkan menjadi anggota militer Irak."

Memang masih belum jelas, apa yang selanjutnya akan dilaksanakan militer Jerman di kawasan Kurdi. Hingga kini, hubungan kawasan-kawasan Kurdi yang menikmati otonomi dengan pemerintah pusat di Bagdad tidak selalu baik.

Pengamat Irak Henner Fürtig, Direktur GIGA-Institut di Hamburg menerangkan, kaum Kurdi selama ini selalu bersikap terbuka pada dukungan dan pengaruh Barat. Aspirasi mereka juga cukup jelas, yaitu mempertahankan status otonominya.

Credit  sindonews.com

Rezim Suriah Kuasai Separuh Ghouta Timur, 850 Sipil Tewas

Seorang bocah di Douma, Ghouta Timur, Suriah, berdiri di antara bangunan yang hancur akibat perang. Foto/REUTERS/Bassam Khabieh

DAMASKUS - Pasukan rezim Pemerintah Suriah telah merebut kembali separuh wilayah Ghouta Timur dari pemberontak dalam perang sengit yang dimulai sejak 18 Februari lalu. Hingga kini, jumlah warga sipil yang tewas di wilayah itu mencapai sekitar 850 orang.

Serangan gencar rezim Suriah—didukung sekutunya Rusia dan Iran—di Ghouta Timur telah memicu kecaman sejumlah pihak, terutama dari Amerika Serikat (AS). Dewan Keamanan PBB telah menyetujui resolusi gencatan senjata untuk wilayah tersebut, namun Suriah dan Rusia menegaskan resolusi tak berlaku bagi kelompok ekstremis.

Kelompok pemberontak Jaish al-Islam yang selama ini menguasai sebagian wilayah Ghouta Timur, tidak dianggap rezim Suriah sebagai pemberontak moderat, tapi kelompok ekstremis.

Data korban tewas dari pihak sipil yang mencapai sekitar 850 orang ini diumumkan Observatorium untuk Hak Asasi Manusia Suriah yang berbasis di Inggris.

Pada hari Rabu, pasukan pemerintah Presiden Bashar al-Assad merebut Beit Sawa, Al-Ashaari, dan area pertanian terdekat. Menurut Observatorium, dengan merebut sejumlah wilayah itu dari pemberontak, kubu Assad telah mengendalikan separuh wilayah Ghouta Timur yang pernah dikuasai pemberontak.

Kelompok pemantau krisis Suriah itu mengkritik serangan udara berat yang kebanyakan dilakukan oleh pesawat tempur Rusia. Serangan terbaru dilaporkan menewaskan 45 warga sipil tewas termasuk empat anak.

Lebih dari 50 serangan udara meghujani wilayah Ghouta Timur pada hari Rabu. Seorang wanita yang terluka terlihat terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang roboh.

Kemajuan tersebut terjadi setelah ratusan milisi loyalis Assad dari Afghanistan, Palestina, dan Suriah tiba di Ghouta Timur untuk mendukung serangan darat. Pasukan pemerintah dengan kendaraan militer juga terpantau melakukan patroli di Al-Mohammadiyeh, sebuah zona pertanian di bagian selatan Ghouta yang baru-baru ini direbut kembali oleh rezim Suriah.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan tertutup selama tiga jam pada hari Rabu untuk membahas gencatan senjata yang gagal. Pertemuan digelar atas permintaan Prancis dan Inggris.

Duta Besar Belanda Karel van Oosterom, yang menjabat Dewan Kepresidenan, mengatakan kepada wartawan bahwa para anggota dewan telah menyatakan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan dan mengulangi seruan untuk pelaksanaan resolusi gencatan senjata.

Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan bahwa rezim Suriah dan sekutu asingnya sudah merencanakan ”kiamat” berikutnya di wilayah lain setelah Ghouta Timur.

”Bulan ini adalah Ghouta Timur, yang disebut Sekretaris Jenderal (PBB) ‘neraka di bumi’,” katanya.

”Bulan depan atau bulan berikutnya, akan terjadi di tempat lain di mana orang menghadapi kiamat - sebuah kiamat yang dimaksudkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh individu-individu di dalam pemerintahan, yang tampaknya dengan dukungan penuh dari beberapa pendukung asing mereka,” ujarnya, seperti dikutip SBS, Kamis (8/3/2018). 

Jumlah penduduk Ghouta Timur sekitar 400.000 oran telah terjebak dalam medan perang sejak 2013. Mereka menderita kekurangan pangan dan obat-obatan.


Credit  sindonews.com

Pemberontak Suriah Tolak Tawaran Rusia di Ghouta

Pemberontak Suriah menolak penawaran yang disampaikan oleh militer Rusia. Foto/Reuters

DAMASKUS - Pemberontak Suriah menolak penawaran yang disampaikan oleh militer Rusia. Militer Rusia menawarkan pemerontak Suriah dan keluarga mereka untuk meninggalkan Ghouta Timur dengan aman.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, pemberontak bisa pergi bersama keluarga dan senjata mereka melalui koridor aman di Ghouta Timur, tempat pasukan Suriah terus menguasai banyak wilayah. Proposal Rusia itu tidak menyebut ke mana kelompok pemberontak itu akan pergi.

Wael Olwan, dari Failaq al-Rahman, sebuah kelompok bersenjata utama yang terkait dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di Ghouta Timur, mengatakan, mereka akan mempertahankan wilayah tersebut dan mengatakan apa yang disampaikan Rusia bukanlah suatu tawaran serius,

Dia juga menuturkan, Moskow berkeras menggunakan eskalasi militer sebagai sarana untuk adanya perpindahan massa di Ghouta timur. "Ketekunan Rusia menyebabkan perpindahan massa adalah kejahatan yang tidak bisa diabaikan," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Rabu (7/3).

Hal senada juga disampaikan oleh kelompok pemberontak Suriah lainnya. Juru bicara pemberontak, Hamza Birqda menyatakan, tidak akan pernah ada negosiasi dengan Suriah mengenai hal ini.

"Tidak ada negosiasi mengenai masalah ini.  Fraksi Ghouta dan pejuang mereka dan rakyatnya memegang tanah mereka dan akan mempertahankannya," ucapnya. 

Credit  sindonews.com

Kepolisian Inggris: mantan mata-mata Rusia coba dibunuh dengan racun syaraf

Ilustrasi. (REUTERS/Eduard Korniyenko)

London (CB) - Kepolisian Inggris, Rabu, mengungkapkan kecurigaan bahwa percobaan pembunuhan dengan menggunakan racun syaraf merupakan penyebab seorang mantan mata-mata Rusia dan putrinya jatuh sakit.

Mantan agen intelijen itu, Sergei Skripal (66 tahun), bersama putrinya Yulia (33 tahun) ditemukan di bangku dalam keadaan tidak sadar di luar sebuah pusat perbelanjaan di Salisbury, kota di Inggris selatan, pada Minggu.

"Ringkasnya, kasus ini ditangani sebagai insiden besar yang melibatkan percobaan pembunuhan menggunakan zat syaraf," kata kepala kontraterorisme kepolisian Inggris, Mark Rowley, dalam pernyataan.

Ia menolak memberikan keterangan rinci soal zat yang digunakan dalam upaya pembunuhan itu.

"Saya juga bisa memastikan, kami yakin bahwa kedua orang yang jatuh sakit itu mulanya menjadi target khusus," kata Rowley.

Credit  antaranews.com

Kapal Induk 'Lady Lex' AS yang Tenggelam saat PD II Ditemukan

Kapal induk ikonik 'Lady Lex' AS yang ditenggelamkan Jepang 76 tahun silam telah ditemukan. Foto/REUTERS

SYDNEY - Bangkai kapal induk ikonik Amerika Serikat (AS), USS Lexington, yang ditenggelamkan pasukan Jepang saat Perang Dunia II telah ditemukan di dasar perairan Australia. Bangkai kapal yang dijuluki “Lady Lex” ini ditemukan setelah 76 tahun.

Penemunya adalah tim ekspedisi yang didanai oleh pendiri Microsoft, Paul Allen. Kapal itu ditenggelamkan dalam Pertempuran Laut Koral pada 8 Mei 1942.

Tim ekspedisi mengumumkan bahwa puing-puing USS Lexington ditemukan hari Minggu di dasar laut di sebuah perairan seluas 3.000 meter persegi, sebelah pantai timur Australia.

”Untuk memberikan penghormatan kepada USS Lexington dan orang-orang pemberani yang mengabdi padanya adalah sebuah kehormatan,” kata Allen di halaman website-nya, yang dikutip Kamis (8/3/2018).

”Sebagai orang Amerika, kita semua berutang budi kepada semua orang yang melayani dan yang terus melayani negara kita atas keberanian, ketekunan dan pengorbanan mereka,” lanjut dia.

Pertempuran Laut Koral telah membantu menghentikan kemajuan pasukan Jepang yang saat itu berpotensi memotong jalur Australia dan New Guinea dari rute pasokan laut Sekutu. Dalam pertempuran tersebut, AS mengalahkan dua kapal induk Jepang.

Tim Allen telah membuat beberapa penemuan kapal karam penting sebelumnya, termasuk tiga kapal Angkatan Laut AS lainnya, kapal perusak Italia, dan kapal perang Jepang, Musashi.

Kapal selam yang menemukan USS Lexington, Research Vessel Petrel, memiliki peralatan yang mampu menyelam sampai 6.000 meter. Kapal itu dikerahkan pada awal 2017 di Laut Filipina sebelum pindah ke Laut Koral di Pantai Australia.

Lexington yang telah dijuluki sebagai “Lady Lex” rusak parah akibat bom dan torpedo. Sekitar 216 awak kapal tewas, namun 2.770 lainnya selamat dan dievakuasi.

Allen mengatakan di akun Twitter-nya bahwa kapal induk ikonik AS itu tenggelam dengan 35 pesawat, 11 di antaranya telah ditemukan. 

Credit  sindonews.com

6 Kapal Perang di Laut Jawa Hilang, Inggris Bicara dengan Indonesia

Kapal perang HMS Exeter yang tenggelam dalam pertempuran di Laut Jawa tahun 1942. Foto/U.S. Navy Naval History and Heritage Command

JAKARTA - Pemerintah Inggris sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia terkait hilangnya enam kapal perang akibat dijarah dari dasar Laut Jawa. Kapal-kapal milik Belanda dan Inggris itu tenggelam dalam pertempuran tahun 1942 atau saat Perang Dunia II.

Diplomat Inggris telah bertemu dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Jakarta untuk membahas penjarahan Bangka-bangkai kapal perang tersebut.

Kedutaan Inggris di Jakarta mengatakan, pihak berwenang kini dilibatkan untuk melakukan penyelidikan.

Hilangnya bangkai-bangkai kapal perang itu telah memicu kecaman, terutama dari negara-negara pemilik kapal. Situs tenggelamnya enam kapal perang di Laut Jawa itu dianggap sebagai “kuburan perang suci” dan diakui di bawah hukum internasional.

Operasi penyelamatan massal di perairan Asia Tenggara dalam tiga tahun terakhir telah mencapai 40 kapal Perang Dunia II yang hilang. Bangkai-bangkai kapal dijarah untuk diambil perunggu, tembaga, kuningan dan baja tua yang berharga.

Di Brondong, Jawa Timur, muncul laporan soal temuan tulang-tulang di sebuah kuburan massal tanpa nama. Tulang-tulang itu diduga sisa dari jasad tentara Belanda dan Inggris yang ikut tenggelam bersama kapal perang.

Pihak berwenang Indonesia telah menggali tiga lokasi di Brondong dalam beberapa pekan terakhir. Ketiga lokasi itu diduga menjadi kuburan dari sisa-sisa tulang tentara Belanda dan Inggris yang disingkirkan penjarah dari bangkai kapal perang.

Inggris dan Belanda melalui kedutaannya di Jakarta sedang menunggu permintaan bantuan teknis dari pihak berwenang Indonesia untuk menyelidiki kapal-kapal yang hilang dan asal-usul tulang belulang tersebut.

Kedutaan Inggris melalui seorang juru bicara kepada The Guardian, Rabu (7/3/2018) mengatakan, bantuan yang diberikan bisa bersifat ahli forensik, arkeologis atau ilmiah.

Beberapa kapal perang Inggris yang karam di Laut Jawa saat Perang Dunia II berlangsung antara lain; HMS Electra, HMS Encounter dan HMS Exeter. Kapal-kapal itu tenggelam saat perang melawan pasukan Jepang. Lebih dari 170 pelaut Inggris tewas kala itu.

Kekalahan yang juga dialami Belanda dengan hampir 900 tentaranya tewas itu membuat Jepang mengambil alih wilayah koloni atau Belanda, yakni Hindia Belanda atau Indonesia.

Credit  sindonews.com

Korut Sebut Senjata Nuklirnya Tak Bisa Dinegosiasikan

Korut berkeras mempertahankan senjata nuklirnya, sementara Korsel berupaya mempertemukan negara terisolasi itu dengan Amerika Serikat. (KCNA/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Surat kabar pemerintah Korea Utara, Rodong Sinmun, menyatakan negara terisolasi itu berkeras mempertahankan senjata nuklirnya. Pyongyang menyebut pengembangan senjata itu tidak bisa dinegosiasikan apalagi disengketakan.

"Tidak ada pilihan lain bagi Korea Utara dalam kondisi seperti ini untuk melindungi negara dan kepercayaannya dalam menghadapi AS, negara nuklir terbesar. Kepemilikan nuklir kami adalah benar dan tidak bisa diperselisihkan," bunyi editorial koran tersebut, dikutip The Korea Herald pada Rabu (7/3).

"Kami memiliki senjata nuklir dengan cara yang benar dan dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan utama negara dalam menghadapi ancaman nuklir AS."

Rodong Sinmun juga memuji pengembangan bom hidrogen dan rudal balistik negaranya. Koran tersebut menganggap keberhasilan Korut mengembangkan peluru kendali antar-benua adalah bentuk "kemenangan brilian" dalam mengimbangi kekuatan AS.

"Perdamaian dan Keamanan Semenanjung Korea, Asia Timur, bahkan dunia telah terjamin berkat penguatan senjata nuklir kami. Program nuklir kami bertujuan menghukum dan melindungi perdamaian dari musuh dan penghasut, jadi tidak mengancam siapa pun."

Pernyataan itu dilontarkan sehari setelah Korsel mengumumkan bahwa Seoul dan Pyongyang sepakat meredakan ketegangan dan berdialog soal denuklirisasi di kawasan.

Kim Jong-un bertemu dengan penasihat keamanan Presiden Moon Jae-in, Chung Eui-yong, di Pyongyang, Selasa. Seusai pertemuan itu, pihak Korsel menyebut bahwa Korut bersedia melucuti senjata nuklirnya dengan jaminan keamanan dari Washington.

Korut juga disebut bersedia berdiskusi dengan AS soal denuklirisasi dan menghentikan uji coba rudal serta nuklirnya sementara perundingan berjalan.

Pejabat Korsel juga mengatakan Seoul dan Pyongyang sepakat menggelar pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin kedua negara, April mendatang.

Sejumlah negara, termasuk China dan Indonesia, menyambut baik niat Korut untuk berdialog dengan Korsel untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Pertemuan itu juga dianggap memperbesar peluang perdamaian di Semenanjung Korea.

Meski begitu, Presiden Moon mengatakan masih terlalu dini untuk merasa optimistis mengenai dialog AS dan Korut ini. Moon menekankan yang terpenting saat ini adalah terus menjaga koordinasi dengan AS untuk menyamakan posisi terkait isu denuklirisasi.

"Kita baru saja berada di garis awal untuk memulai perundingan ini," ucap Moon seperti dikutip AFP.

  "Saya pikir perundingan denuklirisasi akan semakin mudah dan terukur jika Korsel dan AS memiliki pendirian serta posisi yang sama dalam masalah tersebut."

Credit  cnnindonesia.com

Sri Lanka blokir media sosial untuk hentikan kekerasan terhadap Muslim

Ilustrasi: Facebook (ANTARA News/ Reuters)

Kolombo (CB) - Sri Lanka pada Rabu memblokir akses terhadap jaringan media sosial seperti Facebook sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim, meski pemerintah di negara dengan penduduk mayoritas Buddha itu sudah menerapkan undang-undang darurat.

Ketegangan sosial antara kedua kelompok mulai meninggi di Sri Lanka sejak tahun lalu. Sejumlah kelompok garis keras Buddha menuding komunitas Muslim telah memaksa orang untuk berpindah agama dan merusak sejumlah situs arkeologis Buddha.

Kelompok itu juga memprotes kehadiran para pencari suaka Muslim Rohingya di Sri Lanka yang mengungsi dari Myanmar.

Saat ini, pihak kepolisian sudah menerapkan jam malam di distrik kawasan pegunungan tinggi Kandy. Wilayah itu sudah menjadi titik panas kekerasan sejak Minggu, menyusul kematian seorang pemuda Buddha setelah bentrok dengan sekelompok orang Muslim.

Sejak tadi malam, massa menyerang sejumlah masjid dan tempat-tempat usaha milik orang Muslim, kata sejumlah warga kepada Reuters.

Juru bicara kepolisian Ruan Ruwan Gunasekara mengatakan bahwa telah terjadi "sejumlah insiden" pada Selasa malam di Kandy, daerah yang terkenal atas kebun-kebun tehnya.

"Polisi telah menangkap tujuh orang. Tiga petugas kepolisian terluka akibat insiden itu," kata Gunasekara kepada Reuters. Hingga kin,i tidak ada informasi mengenai seberapa banyak warga sipil yang menjadi korban, kata dia.

Sejumlah insiden kekerasan terjadi karena dipicu oleh unggahan di media sosial Facebook, kata pemerintah setempat.

Pada Rabu, pemerintah resmi memblokir Facebook, Viber, dan Wahtsapp di seluruh bagian negara selama tiga hari.

Sri Lanka adalah negara yang masih memulihkan diri dari perang saudara yang berlangsung selama 26 tahun antara kubu pemerintah dengan gerilyawan Tamil. Perang itu baru berakhir tahun 2009, disertai dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak.

Populasi Muslim di negara itu hanya sekitar sembilan persen dari total 21 juta jiwa penduduk dan merupakan kelompok minoritas terkecil kedua setelah etnik Tamil, yang kebanyakan beragama Hindu.

Sebelumnya, Kepala Komisi HAM PBB, Zeid Ra`ad al-Hussein, mengaku prihatin atas berulangnya kekerasan terhadap minoritas etnis dan religius di Sri Lanka.

"Tidak boleh ada impunitas, baik terhadap pemicu yang menyebabkan gelombang serangan ataupun terhadap serangan itu sendiri," kata dia saat berpidato di depan Dewan HAM PBB di Jenewa.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam surat elektroniknya mengingatkan kerusuhan kemungkinan bisa berlanjut di Kandy, wilayah yang juga terkenal karena ada kuil yang diduga menyimpan gigi sang Buddha.

Pemerintah sendiri mengatakan bahwa kekerasan di Kandy telah diprovokasi oleh orang luar.

"Ada konspirasi terorganisasi di balik rangkaian insiden ini," kata Sarath Amunigama, seorang menteri senior, kepada sejumlah wartawan di Kolombo.

Credit  antaranews.com

Status Darurat, Bentrok Buddha-Muslim Pecah Lagi di Sri Lanka

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Kepolisian Sri Lanka melaporkan bahwa massa umat Buddha masih menyerang masjid dan bisnis milik minoritas warga Muslim pada Rabu (7/3) meski situasi darurat sudah diberlakukan di daerah Kandy sejak kericuhan pecah pada Minggu.

"Polisi menangkap tujuh orang. Tiga petugas kepolisian terluka akibat insiden tersebut," kata Gunasekara kepada Reuters.

Kerusuhan dan pembakaran toko di distrik Kandy bermula pada Minggu, setelah seorang sopir truk, yang merupakan umat Buddha Sinhala, meninggal beberapa hari usai bertengkar dengan empat warga Muslim di sana.


Bentrokan pecah tak lama setelah pemakaman sang sopir selesai. Polisi menyebut sekelompok umat Buddha menyerang dan membakar toko-toko milik umat Muslim di distrik tersebut.

Jenazah seorang warga ditemukan dalam salah satu toko yang terbakar itu.

Menteri Dalam Negeri Sri Lanka, Sarath Amunugama, mengatakan bahwa kekerasan ini dipicu oleh oknum dari luar Kandy.

"Ada konspirasi yang terorganisir di balik insiden ini," kata Sarath Amunugama kepada wartawan di Kolombo.


Ketegangan antara masyarakat Buddha dan Muslim di Sri Lanka sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Umat Buddha garis keras menuding Muslim di sana memaksa orang-orang memeluk agama Islam atau merusak situs arkeologi Buddha.

Sejak krisis kemanusiaan di Myanmar memburuk Agustus 2017 lalu, banyak umat Buddha Sri Lanka memprotes kedatangan pengungsi Muslim Rohingya di negaranya.

Beberapa Buddha nasionalis juga memprotes kehadiran pengungsi Muslin Rohingya dari Myanmar yang mayoritas Buddha. Di kedua negara ini, nasionalisme Buddha terus meningkat.

Sri Lanka sendiri masih dalam masa penyembuhan dari perang sipil selama 26 tahun melawan separatis Tamil yang berakhir pada tahun 2009.







Credit  cnnindonesia.com

JK Gagas Pertemuan Ulama Bahas Perdamaian Afghanistan

Masyarakat Kota Kabul, Afghanistan menjajakan dagangannya di pinggir jalan, Rabu (28/2).

Foto: Republika/Andi Nur Aminah

Ulama dari Indonesia, Pakistan, dan Afghanistan akan menghadiri pertemuan ini.

CB   JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menggelar rapat tertutup dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor pusat MUI, Jakarta, Selasa (6/3). Rapat membahas kelanjutkan komitmen Indonesia dalam membantu proses perdamaian di Afghanistan.

Secara spesifik, agenda rapat membicarakan persiapan pertemuan ulama dari tiga negara, yaitu Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia pada Maret 2018. "Pertemuan (ulama) itu kita harapkan menghasilkan suatu kesepakatan atau fatwa bersama bagaimana mendamaikan Afghanistan," ujar Wapres.

Ia menjelaskan, pertemuan ulama sangat penting sebagai bagian dari rangkaian perwujudan perdamaian di Afghanistan. Adapun pertemuan ulama ini merupakan proses lanjutan dari hasil kunjungan Wapres ke Afghanistan beberapa waktu lalu.

Hasil pertemuan ulama tiga negara diharapkan dapat menjadi payung sebelum pertemuan lain yang lebih teknis. Menurut Wapres, kunjungan kerja ke Afghanistan menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Wakil Presiden Indonesia H. Muhammad Jusuf Kalla berjalan keluar setelah upacara pembukaan Konferensi Proses Kabul di istana kepresidenan di Kabul, Afghanistan (28/2)

Salah satunya, yakni perlu ada pandangan tentang perdamaian dari sisi agama. Wapres mengatakan, pandangan ulama tentang perdamaian sangat penting dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan. "Itu yang kita sepakati," katanya.

Menurut Wapres, ulama tiga negara tidak terkait dengan faksi-faksi tertentu. Hampir semua ulama menginginkan pandangan yang hampir sama, yakni tidak menginginkan perang berkelanjutan antara sesama umat.

Ditemui terpisah, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Indonesia siap berkontribusi dalam rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan. Salah satunya, yaitu mempersiapkan pertemuan trilateral antara ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia.

Retno menjelaskan, pertemuan trilateral ini sudah didahului dengan pertemuan bilateral para ulama dan High Peace Council (HPC). Bahkan, ulama Afghanistan juga sudah dua kali berkunjung dan bertemu dengan ulama Indonesia.

Saat ini, Indonesia akan mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama. "Persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan trilateral secara resmi sudah disampaikan wakil presiden pada saat Kabul Peace Proccess Conference, di mana wakil presiden menjadi tamu kehormatan dari konferensi tersebut," ujar Retno.

Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah RI sedang melakukan komunikasi intensif dengan Pakistan untuk persiapan pertemuan trilateral ulama tersebut. Komunikasi ini untuk membahas wakil-wakil ulama Pakistan yang nantinya akan hadir dalam pertemuan trilateral ini.

Retno menjelaskan, Indonesia diminta oleh Afghanistan untuk membantu rekonsiliasi dan proses perdamaian di negara tersebut. Karena, Indonesia dinilai sebagai negara yang netral dan tidak memiliki kepentingan langsung secara politik maupun ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara Muslim yang paling besar dan mempunyai rekam jejak yang bagus dalam bidang perdamaian. Retno mengatakan, semua elemen ini menjadikan Afghanistan meminta Indonesia untuk berkontribusi dalam proses perdamaian.

Kesepakatan fatwa
Afghanistan sampai dengan saat ini dilanda konflik berkepanjangan. Tercatat sejumlah faktor yang membuat konflik bertahan hingga 40 tahun lamanya. Salah satu pemicunya adalah campur tangan pihak luar dalam konteks perpolitikan.

Konflik ini berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan. Hal itu pula yang membuat pemuda tertarik bergabung dengan Taliban. Faktor lain adalah ada kawasan yang tidak dikuasai pemerintah sehingga menjadi daerah narkoba.

Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan, pertemuan para ulama dari tiga negara akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Indonesia. Demi menyelesaikan konflik, para ulama akan berpegang pada solusi keagamaan yang benar.


"Menyelesaikan sengketa jangan sampai menggunakan kekerasan. Nanti semuanya akan dituangkan di dalam keputusan yang disepakati sebagai landasan. Sehingga, diharapkan sebagai payung dalam menyelesaikan Afganistan," ujarnya usai pertemuan.

Saat ini, kata Kiai Ma'ruf, MUI sedang menyiapkan beberapa materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Adapun pokok pembahasan penyelesaian titik krusial di Afganistan agar negara tersebut bisa saling mencintai dan menyayangi. "Islam bukan saling bermusuhan, menghilangkan sikap membenci dan bermusuhan," tutur Kiai Ma'ruf.

Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjelaskan, diperkirakan sebanyak 45 ulama yang berasal dari Afghanistan, Indonesia, dan Pakistan akan hadir. Kehadiran ulama Pakistan sangat penting karena memiliki pengaruh terhadap Taliban.

"Mereka yang suara didengar. Kita di sini akan membuat semacam kesepakatan berisi fatwa yang berisi platformnya jadi semacam titik temunya," ujar Kiai Ma'ruf.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

PBB: Serangan Udara Rusia dan AS Pembunuhan Massal di Suriah

Bangunan yang hancur akibat pengeboman di Ghouta timur, pinggiran Damaskus, Suriah, Kamis (22/2).

Foto: Ghouta Media Center via AP

Pasukan pemerintahan Presiden Bashar al Assad juga menggunakan senjata kimia.

CB, GHOUTA TIMUR -- Penyelidik Kejahatan Perang PBB menyebut serangan udara Rusia dan Amerika Serikat menyebabkan kematian massal di kalangan warga Suriah. Pasukan pemerintahan Presiden Bashar al Assad juga menggunakan senjata kimia di Ghouta timur.

Di sisi lain, ISIS juga melakukan sejumlah kejahatan perang dengan membunuh warga atau menggunakan mereka sebagai perisai manusia, kata penyelidik PBB dalam laporan hasil penelitian enam bulan.

Kepala Komisi PBB untuk Penyelidikan Suriah, Paulo Pinheiro mengatakan bahwa kejahatan perang itu terjadi saat pertempuran berlangsung sengit di Idlib, Afrin, dan Ghouta. "Namun, komisi itu "bukan pengadilan" dan tidak mempunyai wewenang melakukan langkah lebih jauh," kata Pinheiro.

Dalam penelitian itu, "korban perang Suriah sangat menderita akibat lonjakan kekerasan di berbagai belahan negara tersebut." "Pasukan pemerintah Suriah terus menggunakan senjata kimia untuk mengalahkan kelompok bersenjata di Ghouta timur," tulis laporan yang sama.

Di antara temuan penting lainnya adalah bahwa pesawat tempur Rusia pada November tahun lalu menjatuhkan bom di sebuah pasar Atareb, Aleppo barat, sehingga menewaskan 84 orang dan melukai 150 orang. Tempat itu adalah "zona de-eskalasi" yang dinyatakan sendiri oleh Moskow bersama Iran dan Turki.

Komisi PBB tidak menemukan bukti bahwa Rusia dengan sengaja membombardir pasar itu, namun menegaskan bahwa "serangan itu berpeluang dimasukkan sebagai kejahatan perang".

"Ini adalah untuk pertama kalinya kami bisa membuktikan pelanggaran dari sebuah pesawat spesifik Rusia dan bisa menyelidiki tempat kejadian perkara," kata Pinheiro.

Pinheiro mengatakan bahwa menurut hukum humanitarian internasional, penggunaan senjata tertentu di wilayah sipil secara otomatis bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sementara itu, tiga serangan udara dari koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat, di sebuah sekolah dekat Raqqa pada Maret tahun lalu telah menewaskan 150 warga sipil. Korban ini lima kali lipat dari jumlah yang diakui oleh Pentagon.


Pentagon pada saat itu berasalan bahwa serangannya hanya menewaskan puluhan anggota kelompok ISIS, bukan warga sipil. Tetapi, keterangan Pentagon dibantah oleh tim Komisi PBB, yang tidak menemukan bukti adanya anggota ISIS di sekolah tempat kejadian. Koalisi Amerika Serikat dianggap telah melanggar hukum internasional karena tidak mengindahkan perlindungan terhadap warga sipil yang mengungsi di sekolah itu sejak 2012.

Komisi itu mendesak semua pihak untuk membuka akses di daerah-daerah perang dan tahanan. Laporan komisi PBB didasarkan atas wawancara rahasia dengan 500 orang korban atau saksi mata di luar atau dalam Suriah melalui media sosial. Pemerintahan Bashar tidak pernah mengizinkan tim komisi memasuki negaranya.

Menurut laporan itu, pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dengan sasaran gerilyawan di Ghouta timur, termasuk tiga kali penggunaan klorin pada Juli tahun lalu, dan di Harasta pada November. Sebelumnya, PBB mencatat 33 serangan senjata kimia di Suriah.

Pemerintah Suriah membantah menggunakan senjata kimia. Mereka menyatakan telah menyerahkan semua persediaan mereka setelah menandatangani pakta pelarangan senjata kimia pada 2013.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

PBB: Pembersihan Etnis Muslim Rohingya Berlanjut

 Dalam foto file bulan September 2017, sejumlah pengungsi perempuan Muslim Rohingya berebut pembagian makanan di kamp pengungsian Balukhali, Bangladesh.

Foto: AP/Dar Yasin

Kekerasan yang meluas dan sistematis terhadap Rohingya terus berlangsung.

CB,  YANGON -- "Pembersihan etnis" oleh Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya berlanjut. Seorang pejabat bidang hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa mengatakan, pembersihan etnis itu masih terjadi lebih dari enam bulan sejak serangan pemberontak menyulut pasukan keamanan melancarkan tindakan, yang telah membuat hampir 700 ribu warga mengungsi ke Bangladesh.

Andrew Gilmour, asisten sekretaris jenderal PBB untuk HAM, Selasa (6/3) mengeluarkan komentar itu setelah ia selama empat hari mengunjungi distrik Cox'x Bazar di negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Dalam kunjungan tersebut, Gilmour menemui orang-orang yang mengungsikan diri dari Myanmar baru-baru ini.

"Saya rasa, kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah saya lihat dan saya dengar di Cox's Bazar," kata Gilmour dalam pernyataan.

Setelah para pemberontak Rohingya menyerang 30 kantor polisi dan sebuah markas militer pada 25 Agustus, tentara-tentara dan polisi Myanmar menyisir desa-desa dalam gerakan, yang disebut pemerintah sebagai operasi sah untuk mencabut akar "teroris-teroris".

Para warga Rohingya yang mencari tempat penampungan di Bangladesh telah melaporkan bahwa pasukan keamanan Myanmar melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran. PBB dan Amerika Serikat telah menyimpulkan gerakan oleh pasukan keamanan Myanmar itu sudah menjadi pembersihan etnis.

Gilmour berbicara dengan para pengungsi, yang menceritakan penculikan-penculikan oleh pasukan keamanan dan setidaknya ada satu pria Rohingya yang tewas dalam penahanan pada Februari, bunyi pernyataan itu. "Tampaknya kekerasan yang meluas dan sistematis terhadap Rohingya terus berlangsung," kata Gilmour.

"Sifat kekerasan tersebut telah berubah dari pertumpahan darah tak terkendali dan pemerkosaan massal tahun lalu menjadi operasi teror dengan intensitas yang lebih rendah serta serta kelaparan yang dipaksakan, yang tampaknya diatur untuk membuat warga-warga Rohingya yang masih ada meninggalkan rumah-rumah mereka menuju Bangladesh."

Walaupun Myanmar mengatakan pihaknya siap menerima kembali para pengungsi, di bawah kesepakatan yang ditandatangani dengan Bangladesh pada November, tambahnya, "Pemulangan yang aman, bermartabat dan berkelanjutan tentu saja tidak mungkin terjadi di tengah kondisi saat ini".

Juru bicara pemerintah Zaw Htay mengatakan, ia belum melihat pernyataan PBB yang dikeluarkan pada Selasa itu, namun Myanmar mengatakan pihaknya tidak melakukan pembersihan etnis. "Kami tidak mengusir para pengungsi," tambahnya

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pentagon: Senjata Hipersonik China Bisa Tenggelamkan Kapal Induk AS

Pentagon memperingatkan bahwa senjata hipersonik China bisa menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat. Foto/CC BY-SA 4.0

WASHINGTON - Pejabat tinggi Pentagon untuk riset senjata memperingatkan bahwa senjata hipersonik China memiliki kemampuan untuk menenggelamkan kapal induk Amerika Serikat (AS).

Deputi Kementerian Pertahanan AS untuk Penelitian dan Rekayasa Senjata, Michael Griffin, mengatakan era kapal induk Amerika sebagai tampilan utama militer bisa berakhir kecuali AS mengembangkan sistem pertahanan generasi berikutnya yang bisa mengatasi senjata hipersonik.

Selain China, Griffin juga menganggap Rusia memilii kemampuan serupa. Beijing sendiri diketahui baru saja menguji coba kendaraan hipersonik untuk program antariksa yang juga bisa diterapkan untuk militer.

Griffin mengatakan, China menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan senjata versi non-nuklir yang bisa membuat kapal induk AS rentan diserang.

“Dalam jumlah bulat, China telah melakukan 20 kali lebih banyak tes senjata hipersonik seperti juga Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir,” kata Griffin dalam McAleese-Credit Suisse Defense Conference, pada hari Selasa.

China pada khususnya, kata Griffin, telah menetapkan dirinya menjadi kekuatan global dan musuh utama Amerika.

”Ketika orang-orang China dapat menerapkan sistem hipersonik taktis atau regional, mereka menahan armada tempur kapal induk kami. Mereka menahan seluruh armada kami berisiko. Mereka membuat risiko terhadap pasukan yang berbasis di darat," kata Griffin, seperti dikutip dari Washington Examiner, Rabu (7/3/2018).

Griffin, yang telah bekerja kurang dari dua minggu ini, mengatakan bahwa pengembangan pertahanan untuk ancaman senjata hipersonik adalah prioritas teknis nomor satu untuk Pentagon.

”Tanpa kemampuan kita untuk membela dan tanpa setidaknya kemampuan respons yang sama di sisi ofensif, maka apa yang telah kita lakukan adalah kita membiarkan sebuah situasi di mana kekuatan yang kita kerahkan dianggap berisiko. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk mereka,” kata Griffin.

”Jadi, satu-satunya tanggapan kita adalah membiarkan mereka memiliki jalannya, atau pergi (dengan) nuklir. Nah, itu seharusnya menjadi situasi yang tidak bisa diterima di Amerika Serikat,” ujarnya.

Kendaraan luncur hipersonik adalah pesawat tak berawak yang menempuh kecepatan lebih dari lima kali kecepatan suara atau lebih dari satu mil per detik. Kendaraan luncur itu bisa membawa senjata konvensional atau nuklir dan mencapai wilayah manapun di dunia dalam tiga jam atau kurang.

Credit  sindonews.com