Senin, 19 September 2016

Amerika Serikat Grounded 57 Pesawat Tempur Siluman F-35

Media terkenal CNN, edisi 17 September 2016, menulis bahwa Angkatan Udara Amerika Serika menarik atau mengrounded 10 pesawat tempur siluman F-35 Joint Strike, sebulan setelah dinyatakan "siap tempur". Matt Cardy/Getty Images

Angkatan Udara Amerika, seperti yang dikutip CNN, menyebutkan bahwa keputusan ini disebabkan penemuan isolasi yang mengelupas di avionik pendinginan pada baris dalam tangki bahan bakar. Matt Cardy/Getty Images

Angkatan udara Amerika Serikat menyatakan bahwa sebanyak 57 pesawat F-35 yang mengalami kerusakan pada baris pendingin dalam tangki bahan bakar. F-35 merupakan pesawat tempur siluman buatan Lockheed Martin. Matt Cardy/Getty Images

Perwakilan dari Angkatan Udara dan Lockheed Martin program pemabuatan pesawat F-35 mengatakan bahwa kesrusakan garis pendingin tidak ditemukan pada semua pesawat. Kerusakan itu hanya terjadi pada produk yang dibuat oleh satu sub-kontraktor. Sub-kontraktor ini yang tidak mengerjakan semua pesawat. Jeff J Mitchell/Getty Images

Proyek pembangunan pesawat generasi kelima F-35 disebut-sebut sebagai pembangunan sistem senjata yang paling mahal dalam sejarah industri pertahanan, dengan biaya yang diperkirakan menjadi $ 400 miliar. Matt Cardy/Getty Images

Lockheed Martin telah mengirim 108 pesawat F-35A. Angkatan Udara Amerika Serikat berencana membeli 1.763 F-35A. Pesawat tempur siluman F-35A adalah versi untuk Angkatan Udara, sedangkan untuk Marinir dan Angkatan Laut Amerika Serikat akan memiliki versi F-35 sendiri, yang dapat mendarat di kapal induk. Jeff J Mitchell/Getty Images

Credit Tempo.co

Perempuan Yazidi Korban Budak Seks ISIS Menjadi Duta Besar PBB

BBC/Getty Nadia Murad Basee Taha, perempuan Yazidi korban kekerasan seksual oleh kelompok militan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

NEW YORK, CB – Nadia Murad, perempuan Yazidi Irak dan mantan budak seks para penjahat Negara Islam di Irak dan Suriah diangkat menjadi duta besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Murad menjadi duta besar untuk penghormatan penyintas perdagangan manusia, yang berada di bawah kantor Urusan Narkoba dan Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNODC).
Dua tahun lalu, Murad berhasil lolos dari sekapan ISIS setelah mendapatkan kartu identitas palsu, seperti dilaporkan kantor berita Agence France-Presse (AFP).
Gadis dari Irak utara itu kini memiliki pesan bagi para pemimpin dunia yang berusaha menghancurkan ISIS.
Perempuan berusia 23 tahun itu menyerukan agar para pemimpin ISIS ditangkap dan diadili karena telah melakukan genosida terhadap etnis minoritas Yazidi.
Di saat pemerintah Irak sedang mengobarkan perang melawan ISIS, yang ditandai perebutan kota Fallujah, Minggu (26/6/2016), PBB mendorong agar para korban ISIS mendapatkan keadilan.
Kini, perempuan dari komunitas minoritas di Irak itu, yang juga masuk dalam nominasi Penghargaan Nobel Perdamaian, menjadi Duta Besar PBB.
"Penunjukkan Murad menandai pertama kalinya seorang penyintas kejahatan diberikan penghargaan ini," kata PBB.
Murad disandera di Irak pada 2014 dan enam dari saudara laki-lakinya dibunuh. Perempuan berusia 23 tahun ini mengatakan kepada BBC bahwa dia juga mengalami kekerasan seksual dan fisik.
"Di bawah kekuasaan mereka, wanita yang ditangkap menjadi sasaran jika ketahuan berusaha kabur," kata Murad.
Dia dimasukkan ke dalam sel penjara dan diperkosa oleh semua pria yang ada di kamp. "Saya diperkosa secara berjemaah," kata Murad.
Murad mengatakan, ia sempat diperjual-belikan berulang kali oleh gerombolan penjahat ISIS itu namun berhasil berhasil melarikan diri.
Sejak lepas dari ISIS, Murad memberikan advokasi untuk mengakhiri perdagangan manusia. PBB mengatakan, tugas Murad sebagai duta besar PBB akan fokus pada inisiatif advokasi.
“Juga meningkatkan kesadaran atas situasi buruk yang dialami oleh korban-korban yang jumlahnya tak terhitung, khususnya para pengungsi, kaum wanita, dan anak-anak perempuan," kata PBB.
Upacara pelantikannya di markas PBB di New York disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, Duta Besar AS Samantha Power, dan pengacara Murad, Amal Clooney.
Etnis Yazidi, yang bukan Arab atau Muslim, merupakan sebuah suku yang memeluk kepercayaan kuno dan berjumlah tak lebih dari 500.000 orang yang terkonsentrasi di wilayah Irak yang tak jauh dari perbatasan dengan Suriah.
ISIS menindas etnis Yazidi yang berbahasa Kurdi itu karena mereka tak memeluk kepercayaan yang diturunkan mulai dari Nabi Abraham atau Ibrahim hingga ke agama Islam.
Dengan nada bergetar, demikian AFP, Murad menyerukan pembebasan sekitar 3.200 perempuan dan anak gadis Yazidi yang hingga sejauh ini masih dijadikan budak seks para penjahat ISIS.

Credit KOMPAS.com

Menhan: Pembebasan Sandera Atas Kerja Sama Militer Filipina dan MNLF

Kristian Erdianto Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

JAKARTA, CB - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pembebasan tiga warga negara Indonesia (WNI) dari kelompok Abu Sayyaf atas kerja sama militer Filipina dan kelompok Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF).
"Tentara Filipina banyak berkoordinasi dengan MNLF," ujar Ryamizard di Base Ops Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu (18/9/2016) malam.
Menurut Ryamizard, pembebasan sandera murni dilakukan karena tekanan yang dilakukan pasukan militer Filipina dan pasukan MNLF. Ryamizard memastikan bahwa tidak ada sepeser pun uang tebusan yang diberikan dalam proses pembebasan sandera.
"Pemerintah Filipina mengerahkan 10.000 (pasukan), terakhir ada 22.000 pasukan di satu pulau. Belum lagi dibantu pasukan MNLF," kata Ryamizard.

Menurut Ryamizard, peran pasukan MNLF cukup dominan dalam pembebasan sandera. Pasukan MNLF dinilai lebih memahami kondisi medan dan mengetahui tempat-tempat persembunyian kelompok Abu Sayyaf.
Selain itu, menurut Ryamizard, proses pembebasan juga melibatkan beberapa perwira TNI yang berpengalaman sebagai pasukan pembebasan sandera di Kamboja. Beberapa perwira TNI tersebut kenal dengan pimpinan MNLF.

Credit KOMPAS.com

Sandera Norwegia Kisahkan Derita Selama Disekap Abu Sayyaf

NICKEE BUTLANGAN / AFP Kjartan Sekkingstad (tengah/bercambang) bersama tiga warga Indonesia yang disandera Abu Sayyaf, saat hendak diserahterimakan kepada perwakilan pemerintah Filipina di kota Indanan, Pulau Jolo, Filipina.

MANILA, CB - Seorang warga negara Norwegia yang dibebaskan dari sekapan kelompok militan Abu Sayyaf, Minggu (18/9/2016), menceritakan teror yang dialaminya setelah mengetahui sandera lain sudah tewas dipenggal.

Kjartan Sekkingstad, yang wajahnya ditumbuhi cambang dan terlihat sangat lelah, yang dibebaskan pada Sabtu kemarin.
Dia mengatakan, hampir tewas akibat serangan militer Filipina yang mengincar para penculiknya.

"Pada dasarnya saya diperlakukan seperti budak. Saya disuruh membawa barang-barang mereka. Dan hampir setiap waktu dilecehkan," kata Sekkingstad saat diserahterimakan kepada wakil pemerintah di kota Indanan di Pulau Jolo.

Sekkingstad menambahkan, salah satu hal terberat yang harus dialaminya adalah siksaan psikologis karena kelompok itu berulang kali mengancam akan memenggalnya.

Pria berusia 56 tahun itu diculik pada September 2015 dari sebuah resor wisata di Filipina dan dibawa ke Pulau Jolo, basis kelompok Abu Sayyaf.

Saat itu, dua warga Kanada yang berada di resor yang sama juga diculik. Mereka adalah John Ridsdel dan Robert Hall.

Kedua warga Kanada ini tewas dipenggal setelah uang tebusan sebesar 6,5 juta dolar AS yang dituntut Abu Sayyaf tak dipenuhi.

Sekkingstad masih bisa mengingat jelas saat kedua warga Kanada itu dieksekusi secara terpisah pada April dan Juni.

"Dalam kondisi diborgol mereka dibawa pergi, tetapi masih cukup dekat sehingga kami masih bisa mendengar teriakan mereka," kenang Sekkingstad.

"Kondisi itu sangat menakutkan," tambah dia dengan tubuh bergetar.

Kelompok Abu Sayyaf menyerahkan Sekkingstad kelompok pemberontak lainnya yang dipimpin Nur Misuari.

Kelompok Nur Misuari adalah yang membantu proses pembebasan dan sempat menampung Sekkingstad di kamp mereka selama satu malam.

Sambil dikawal pasukan kepolisian Jolo, pada Minggu (18/9/2016), Nur Misuari menyerahkan pria Norwegia itu dan tiga warga Indonesia kepada perwakilan pemerintah Filipina, Jesus Dureza.

Sekkingstad dan Dureza kemudian terbang ke kota Davao untuk bertemu dengan Presiden Rodrigo Duterte.

Sedangkan, tiga warga negara Indonesia dibawa ke kota Zamboanga tempat mereka dijemput oleh seorang jenderal purnawirawan.

Sejauh ini belum diketahui apakah pembebasan para sandera itu didahului pembayaran uang tebusan.

Pada Minggu malam, juru bicara Abu Sayyaf mengatakan, mereka sudah menerima uang sebesar 625.000 dolar AS untuk tebusan Sekkingstad.

Namun, juru bicara pemerintah Norwegia, Frode Andersen mengatakan, pemerintah negeri itu tidak pernah membayar uang tebusan dalam kasus ini atau kasus lainnya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan juru bicara kepresidenan Filipina Martin Andanar. Dia menegaskan, pemerintah Filipina tetap kukuh tak akan membayar uang tebusan.

"Namun, jika ada pihak ketiga seperti keluarga yang kemudian membayar uang tebusan, kami tak mengetahui sama sekali soal itu," kata Andanar.

Credit KOMPAS.com

Rahasia di Balik Hubungan AS-Israel

Reuters/Gary Cameron Wakil Menlu AS Tom Shannon (kanan) dan Penasihat Keamanan Nasional Israel Jacob Nagel (kiri) dalam upacara penandatanganan kerja sama bantuan keamanan antardua negara itu untuk 10 tahun ke depan di Departemen Luar Negeri di Washington DC, AS, 14 September 2016.

Setelah berunding cukup alot sekitar 10 bulan, akhirnya Amerika Serikat dan Israel, Rabu (14/9/2016), menandatangani nota kesepahaman paket bantuan militer terbesar dalam sepanjang sejarah hubungan bilateral kedua negara itu.
Paket bantuan tersebut senilai 38 miliar dollar AS atau sekitar Rp 500 triliun untuk jangka waktu 10 tahun.
Dari paket bantuan itu, Israel akan menerima 3,8 miliar dollar AS (sekitar Rp 50,029 triliun) setiap tahun.
Dalam nota kesepahaman itu ditegaskan pula bahwa setengah miliar dari 3,8 miliar dollar AS yang diterima Israel setiap tahun khusus diperuntukkan bagi pengembangan sistem rudal anti rudal yang kini dikembangkan Israel.
Bantuan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan yang diterima Israel selama ini sejak tercapainya kesepakatan damai Israel-Mesir di Camp David tahun 1979, yakni sekitar 3,1 miliar dollar AS per tahun.
Israel sampai saat ini adalah negara yang paling banyak menerima suplai senjata tercanggih AS. Ada anekdot: senjata tercanggih yang dibuat AS hari ini, keesokan hari sudah ada di Israel.
Presiden AS Barack Obama menyebut, paket bantuan militer baru itu untuk menjamin keamanan Israel di tengah ancaman negara-negara tetangganya yang bergejolak.
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, paket bantuan militer itu akan membuat Israel terus mampu mempertahankan keunggulan kekuatan militernya dan dapat menangkal ancaman rudal.
Secara politis, paket bantuan militer baru dari AS untuk Israel tersebut menunjukkan bahwa- meski sering terjadi beda pendapat-Israel dan AS tetap bertekad mempertahankan hubungan strategis mereka.
Selama ini AS dan Israel berbeda pendapat soal isu strategis, seperti kesepakatan nuklir antara Iran dan kelompok negara 5+1 (AS, Inggris, Tiongkok, Perancis, Rusia plus Jerman) pada Juli 2015.
AS dan Israel juga berbeda pendapat soal sikap Tel Aviv yang terus menghindar dari proses perdamaian dengan Palestina.
Siapa pun tidak membantah terjalinnya hubungan strategis AS-Israel. Hubungan keduanya tak tergoyahkan oleh empasan angin apa pun.
Suatu ketika pada 1960-an, PM Uni Soviet Alexei Kosygin sampai bertanya kepada Presiden AS Lyndon B Johnson, mengapa AS begitu membela Israel yang hanya berpenduduk 3 juta jiwa, tetapi menyerang sejumlah negara Arab yang mempunyai penduduk 80 juta jiwa?
Presiden Johnson saat itu menjawab: karena Israel dalam posisi benar.
Faktor penyebab
Mengapa AS begitu membabi buta mendukung Israel sehingga sering terlihat tidak rasional? Banyak faktor penyebab AS begitu konsisten membela Israel sejak berdirinya negara Yahudi itu tahun 1948.
Selain faktor geopolitik dan ekonomi, masalah agama dan budaya mendasari hubungan strategis AS-Israel.

The New York Times/Doug Mills Presiden AS Barack Obama (kanan) dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) sedang berbincang di Gedung Bundar, tahun 2015. AS menegaskan komitmen besarnya untuk membantu meningkatkan keamanan Israel. Dalam kesepakatan terbaru, AS akan memberi bantuan pada Israel senilai 38 miliar dollar AS (Rp 500 triliun) dalam 10 tahun ke depan.

Faktor agama dan budaya itu pula yang menjadi barometer kebijakan geopolitik AS di Timur Tengah, termasuk terkait isu Palestina. Tokoh gerakan pembaharuan agama Kristen asal Jerman, Martin Luther (1483-1546), sangat populer dan menjadi inspirasi utama dalam kehidupan di AS.
Ajaran Martin Luther itu yang membingkai hubungan khusus Yahudi-Kristen Protestan.
Sejarawan Inggris keturunan Lebanon, Albert Hourani, dalam bukunya, Sharq Al Awsat Al Hadist, menguraikan peran penting ajaran kitab suci Yahudi, Taurat atau Perjanjian Lama, dalam membangun pola pikir dan budaya kaum migran Eropa pertama ke AS.
Kaum migran Eropa setiba di AS segera mengadopsi doktrin dalam Perjanjian Lama bahwa kaum Yahudi harus kembali ke Palestina.
Hal itu terjadi tiga abad sebelum lahirnya gerakan zionis yang digalang Theodor Herzl.
Maka, proyek zionis sesungguhnya bisa disebut proyek AS yang terinspirasi dari kitab Perjanjian Lama dan diyakini oleh sebagian besar rakyat AS, jauh sebelum lahirnya gerakan zionis secara resmi.
Semua Presiden AS sejak berdirinya negara AS pada 1776 mempercayai dan mengadopsi kebijakan politik zionis. Kebetulan semua Presiden AS menganut Kristen Protestan, kecuali Presiden John F Kennedy yang menganut Katolik.
Hal ini berbeda dengan Katolik yang sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan Yahudi.
Vatikan saja baru bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel setelah tercapai kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina tahun 1993.
Dalam konteks itu, betapa pengaruh ajaran Yahudi sangat besar terhadap para pendiri dan Presiden AS.
Presiden AS kedua, John Adams (1797-1801), dikenal salah satu Presiden AS yang sangat mengagumi Yahudi.
Ia pernah mengirim surat kepada penerusnya, Presiden Thomas Jefferson (1801-1809), yang isi suratnya berbunyi, "Saya sangat meyakini bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling maju peradabannya dibandingkan dengan bangsa lain."
Presiden Woodrow Wilson (1913-1921) juga dikenal sebagai Presiden AS yang sangat mendukung perjuangan bangsa Yahudi.
Ia berbuat segala hal untuk mendukung dan menyukseskan Perjanjian Balfour tahun 1917 yang membuka jalan bagi imigran Yahudi ke Palestina.
Presiden Wilson pada 3 Maret 1919 mengatakan, pemerintah dan rakyat AS mendukung peletakan batu asas bagi berdirinya Uni Federal Yahudi di Palestina.
PM Israel Benjamin Netanyahu, ketika menjadi Dubes Israel untuk PBB pada tahun 1985, pernah menghadiri acara doa rakyat AS untuk kejayaan Israel.
Netanyahu saat itu memuji hubungan historis Yahudi-Kristen Protestan yang membantu terwujudnya impian gerakan zionis, yaitu berdirinya negara Israel.
Bagian dari Barat
Setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948, PM Israel pertama yang juga pendirinya, David Ben Gurion, menerapkan nilai-nilai budaya Barat dalam politik (demokrasi), hukum (hak asasi manusia), ekonomi, dan sosial dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Israel.
Hal itu membantu mengantar negara-negara Barat, terutama AS, yang menganggap bahwa Israel adalah bagian dari dunia Barat.
Karena itu, memandang hubungan strategis AS-Israel tidak bisa melihat semata faktor kepentingan geopolitik atau lobi Yahudi, tetapi yang lebih mendasar adalah ranah agama dan budaya.

Credit Kompas.com

Mendagri India Sebut Pakistan sebagai Negara Teroris

Associated Press/Mukhtar Khan Pasukan keamanan India berpatroli di wilayah Srinagar, Kashmir yang dikontrol India, 7 September 2106 . Dua orang tewas dan sedikitnya 25 lainnya cedera, Sabtu (10/9/2016), dalam bentrokan aparat dengan para demonstran.

NEW DELHI, CB - Menteri Dalam Negeri India Rajnath Singh, Minggu (18/9/2016), menyebut Pakistan sebagai negara teroris setelah kelompok militan menyerang pangkalan militer India di Kashmir dan menewaskan 17 orang prajurit.

"Pakistan adalah negara teroris sehingga harus diidentifikasi dan diisolasi layaknya negara teroris," kata Singh lewat akun Twitter-nya, tanpa menuding Pakistan mendalangi serangan itu.
Sebelumnbya, kelompok militan bersenjata berat menyerbu markas tentara India di kota Uri, Negara Bagian Kahsmir, wilayah paling bergolak di India, Minggu (18/9/2016).
Akibat serangan militan pada Minggu menjelang fajar menyingsing di kawasan Himalaya itu, 17 tentara India dan empat militan tewas, seperti dilaporkan Agence France-Presse.
Kota Uri terletak di dekat perbatasa dengan Pakistan. Wilayah Kashmir diakui seluruhnya baik oleh India maupun Pakistan, tetapi de facto wilayah itu berada dalam wilayah India.
Saat menyerang markas tentara di Uri, segerombolan militan bersenjata lengkap, selain senapan otomatis, juga dengan bahan peledak, termasuk granant.
Dalam pertempuran di markas tentara itu, belasa tentara India dan empat militan tewas, kata Angkatan Bersenjata India dalam sebuah pernyataan remis mereka, Minggu ini.
Baku tembak itu menyebabkan “ jatuhnya kerban. Kami mengormati pengorbanan 17 tentara kami yang telah menjadi martir dalam operasi tersebut,” kata pernyataan itu.
Serangan militan kali ini merupakan yang terburuk selama bertahun-tahun di Kashmir, yang menjadi basis kelompok militan pro-Pakistan melawan pemerintah India, sejak konflik itu muncul pertama kali tahun 1989.
Pada Desember 2014, pemberontak bersenjata berat pernah menyerbu kamp militer India di Uri sehingga menyebabkan 11 tentara dan polisi tewas.
Bala tentara India yang datang ke lokasi kejadian di Uri, 100 km dari Srinagar, ibu kota Kashmir, sedang menyisir markas militer untuk mencari tahu apakah masih ada militan atau tidak.
Tentara yang terluka telah diangkut dengan pesawat helikopter ke Srinagar. Sebagian besar tentar lagi masih berjaga-jaga di Uri, wilayah yang didominasi penduduk Muslim itu.
Satu pekan silam, Sabtu (10/9/2016), dua orang tewas dan 100 orang lagi cedera, dalam bentrokan antara polisi India dengan demonstran di Kashmir.
Polisi terpaksa menembakkan gas air mata terhadap massa demonstran yang melempari polisi dengan batu.
Saat itu massa menuntut kemerdekaan dari New Delhi. Setidaknya hampir 90 warga sipil tewas dan ratusan warga lain terluka dalam aski protes terhadap pemerintah federal di New Delhi sejak tewasnya komandan militan pada 8 Juli 2016.

Credit KOMPAS.com

Serangan ke Markas Militer di Kashmir, 17 Tentara Tewas

Seorang polisi India berlindung di belakang mobil setelah para pengunjuk rasa Kashmiri melemparinya dengan batu di Srinagar, India, 30 Agustus 2016. Bentrokan antara pendemo anti India dan polisi telah terjadi beberapa kali setelah penguasa mencabut jam malam di Kashmir yang dikuasai India. AP/Dar Yasin

CB, Kashmir - Sebuah serangan bersenjata terhadap markas militer di Kashmir, India, menewaskan sedikitnya 17 tentara dan empat penyerang. Hal itu disampaikan militer India dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip Aljazeera, Ahad, 18 September 2016.

"Empat teroris dan 17 tentara tewas dalam operasi militer di Uri," demikian bunyi pernyataan militer melalui aku Twitter. Uri adalah kawasan di Kashmir tempat markas militer India diserang, berjarak sekitar 100 kilometer di kota utama Srinagar.

"Para pelaku melakukan serangan di garis depan pangkalan militer yang dikenal dengan garis kontrol sebelum masuk ke markas militer," ujar juru bicara angkatan bersenjata India, Kolonel S.D. Goswami.

Seorang saksi mata di Uri mengatakan, pada pagi dinihari, dia melihat asap hitam membubung ke langit di dekat markas infanteri. "Setelah itu, saya mendengar suara tembakan senjata berat," ucapnya kepada kantor berita AFP.

Perdana Menteri Rajnath Singh berbiara mengenai serangkaian serangan melalui akun Twitter kepada para pemimpin militer dan partai politik. Dia juga menerangkan bahwa dirinya membatalkan lawatan ke Rusia dan Amerika Serikat.

Setelah insiden serangan ke markas militer, media India menuliskan, panglima angkatan bersenjata Dalbir Singh Suhag dan Menteri Pertahanan Manohar Parrikar mengunjungi Kashmir.

Credit TEMPO.CO

FBI Selidiki Hubungan 3 Serangan Teror di AS

WASHINGTON - Penyelidik federal Amerika Serikat (AS), FBI, tengah berusaha mencari hubungan antara tiga serangan teror yang terjadi selama akhir pekan ini. Tiga serangan itu adalah pemboman di New York City dan New Jersey serta aksi penusukan di Minnesota.

Sejumlah pejabat menyebut ketiga serangan yang terjadi sebagai aksi yang disengaja, masuk dalam kategori tindak pidana dan terbuka kemungkinan jika ketiganya adalah tindakan terorisme. Namun mereka belum menemukan motiv dari salah satu serangan tersebut sampai mereka menemukan bukti yang cukup seperti dikutip dari Reuters, Senin (19/9/2016).

Penyidik di laboratorim FBI yang berada di Quantico, Virginia, tengah memeriksa tiga perangkat bom yang ditemukan di New York memiliki karakteristik yang umum. Namun seorang pejabat AS yang akrab dengan penyelidikan mengatakan bahwa temuan terhadap perangkat tersebut tidak akan menjadi bukti keterkaitan antara serangan yang satu dengan yang lainya.

"Hampir siapa pun bisa membuat bom ini dan menggunakan ponsel sebagai detonator waktunya. Petunjuknya ada di seluruh internet, dan mentahnya bahan yang digunakan, posisi, serta ketidakefektifan tidak menunjukkan bahwa ada kelompok yang lebih canggih berperan dalam seranga tersebut," kata sumber tersebut.

AS dilanda serangan teror di Minnesota, New Jersey dan New York hanya dalam rentang satu hari. Ledakan bom terjadi di New Jersey dan New York. Sementara ledakan bom pipa di New Jersey tidak menimbulkan korban, bom di New York melukai 29 orang. Belum selesai, seorang pria melakukan aksi penikaman di Minnesota dan melukai 9 orang. ISIS mengaku bertanggung jawab dalam serangan ini.

Credit Sindonews

Rusia Tanggapi Santai Pernyataan AS di DK PBB

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova membalas pernyataan duta besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Samantha di pertemuan darurat Dewan Keamanan (DK) PBB. Power menyatakan, Rusia harusnya "malu" untuk "aksi" menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB setelah bom koalisi menewaskan 65 pasukan Angkatan Darat Suriah

Menanggapi hal itu, Zakharova malah mengolok-olok pernyataan Power. "Samantha Power sayang, untuk mengetahui arti dari kata 'malu' saya mendorong Anda untuk melakukan perjalanan ke Suriah dan berbicara dengan orang di sana untuk diri sendiri," kata Zakharova seperti dikutip dari Sputniknews, Senin (19/9/2016).

"Dengan melakukan itu bukan berarti kondisi kemanusiaan militan al-Nusra, atau pun kelompok pemberontak moderat, mengkhawatirkan Washington. Saya juga tidak mengacu kepada prajurit keadilan Barat untuk Suriah. Saya mengacu pada kondisi aktual orang-orang yang terus tinggal di sana meskipun percobaan berdarah telah dilancarkan di tanah air mereka selama lebih dari enam tahun, dengan partisipasi aktif dari Washington," sambungnya.

"Mari kita pergi ke sana bersama-sama. Jangan mengatakan ya. Jangan takut. Tak seorang pun akan meletakkan jari pada Anda di hadapan saya. Kecuali, tentu saja, orang-orang Anda tidak lagi 'keliru' menyerang sasaran yang salah. Anda akan membuat banyak kenangan baru dan mencari tahu apa yang dimaksud dengan 'malu' dalam prosesnya," tukas Zakharova.

Gencatan senjata Suriah mulai berlaku awal pekan ini, tapi sekarang banyak mempertanyakan apakah terobosan kesepakatan itu akan berumur pendek pasca insiden di Deir al-Zor.

Credit Sindonews

Gelar Pertemuan Darurat di DK PBB, AS Sebut Rusia Sok Jago

NEW YORK -
Amerika Serikat (AS) menyebut Rusia sebagai negara sok jago, karena telah menggelar pertemuan darurat di Dewan Keamanan (DK) PBB. Pertemuan itu untuk membahas serangan yang dilancarkan oleh AS terhadap pasukan Suriah di Deri al-Zor.

Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, mengatakan Washington sedang menyelidiki serangan udara dan jika memang pihaknya memang benar-benar menyerang pasukan Suriah, maka AS dengan sepenuh hati akan memina maaf, dan sangat menyesali aksi tersebut.

Dia mengatakan, keputusan Rusia untuk mengadakan pertemuan darurat DK PBB sebagai tindakan sinis dan munafik, karena Moskow belum pernah menyatakan kemarahan tersebut pada pembunuhan warga sipil oleh pasukan pemerintah Suriah selama lebih dari lima tahun konflik.

"Rusia benar-benar perlu menghentikan tindakan sok jago, pura-pura dan fokus pada apa yang penting, yang merupakan implementasi dari sesuatu yang kita negosiasikan dengan itikad baik dengan mereka," ucap Samantha, seperti dilansir Guardian pada Minggu (18/9).

Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin dilaporkan melakukan aksi walk out dari pertemuan darurat Dewan Keamanan (DK) PBB. Churkin mengatakan, pertemuan yang diniisiasi oleh pihaknya tampaknya telah sepenuhnya diatur oleh AS.

Churkin mengatakan, Samantha secara terangan-terangan menyatakan kepada dirinya, bahwa dia tidak tertarik dengan semua argumen Churkin, dan menyebut pertemuan ini hanya pertemuan pura-pura.

Credit Sindonews

Pesawat Perang Suriah Ditembak Jatuh, Pilot Tewas

DAMASKUS - Sebuah jet militer Suriah ditembak jatuh selama misi tempur melawan Negara Islam (ISIS) dekat kota Suriah timur Deir al-Zor. Kabar itu dilaporkan kantor berita negara Suriah, SANA, mengutip sumber militer. Menurut sumber tersebut, kemungkinan pilot pesawat tewas dalam insiden tersebut.

Angkatan Udara Suriah tengah melakukan "serangan udara terkonsentrasi" pada posisi ISIS di lingkungan Deir al-Zor yaitu Gunung al-Tharda, al-Orfi dan al-Kanamat.

Dikutip dari Russia Today, Minggu (18/9/2016), ISIS dilaporkan mengaku bertanggung jawab telah menembak pesawat tersebut. Pernyataan itu dimuat dalam akun media sosial yang berafiliasi dengan kelompok teroris itu.

Insiden itu terjadi hanya sehari setelah 62 tentara Suriah tewas dan 100 lainnya cedera di luar Deir al-Zor dalam serangan udara koalisi pimpinan AS. Kantor berita Suriah SANA melaporkan ISIS lantas melancarkan serangan tak lama setelah posisi tentara Suriah diserang dari udara.

AS mengatakan bahwa serangan itu "tidak disengaja", sementara Rusia mengatakan bahwa tindakan pasukan AS berada diantara antara kelalaian dan bantuan langsung kepada ISIS.

Credit Sindonews

Serang Pasukan Suriah, Rusia Tuding AS Bela ISIS

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia mengeluarkan respon pedas terhadap pemerintahan Presiden Barack Obama. Hal itu terjadi setelah Komando Pusat AS menyatakan bahwa koalisi pimpinan AS telah melakukan serangan udara terhadap sejumlah posisi tentara Suriah di Deir al-Zor.

Dalam pernyataannya, Kemlu Rusia menuding Gedung Putih membela ISIS. Pasalnya, pasca serangan udara yang salah sasaran itu, muncul laporan jika militan ISIS melakukan serangan besar-besaran terhadap sejumlah posisi pasukan Suriah yang lumpuh.

"Jika sebelumnya kita memiliki kecurigaan bahwa Front al-Nusra dilindungi dengan cara ini, sekarang, setelah serangan udara hari ini terhadap tentara Suriah kita sampai pada suatu kesimpulan yang benar-benar menakutkan bagi seluruh dunia: Gedung Putih membela ISIS," kata juru bicara Kemlu Rusia Maria Zakharova seperti dikutip dari Sputniknews, Minggu (18/9/2016).

Zakharova mengatakan serangan itu mengancam gencatan senjata di Suriah ditengahi oleh Rusia dan AS sendiri. Rusia dan AS dalam konflik di Suriah berada di pihak berlawanan. Rusia pun menyerukan agar Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan pertemuan darurat untuk membahas insiden ini.

Pesawat pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) telah menyerang sebuah pangkalan militer Suriah. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan setidaknya 62 tewas dalam serangan tersebut.

Militer AS mengatakan serangan langsung dihentikan setelah diberitahu Rusia jika serangan tersebut kemungkinan telah menghantam pasukan pemerintah Suriah. Sementara militer Suriah menyebut serangan itu adalah hal yang serius dan sebuah agresi terang-terangan terhadap Suriah dan tentara pemerintah.

Credit Sindonews

Koalisi Amerika Serikat Gempur Suriah, 60 Tentara Tewas

Sejumlah anggota tentara Suriah menyisir di lokasi dua ledakan di daerah Arzouna di pintu masuk Tartous, Suriah, 5 September, 2016. Lima ledakan terjadi di kota Homs, Hasakah, di jembatan Arzouna (dua ledakan), dan di dekat kota al-Saboura. SANA/Handout via Reuters

CB, Damaskus - Lebih dari 60 tentara Suriah tewas setelah pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melakukan serangan udara di dekat sebuah pangkalan militer untuk melumat basis pertahanan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Keterangan tersebut disampaikan juru bicara militer Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, kepada media pada Sabtu, 17 September 2016.

Konashenkov mengatakan, gempuran udara itu dilancarkan tak jauh dari lapangan terbang Deir Az Zor di sebelah timur Suriah dan dilakukan oleh dua jet tempur F-16s dan dua A-10s. Dia tidak menjelaskan asal negara yang melakukan serangan, "Yang pasti, mereka berasal dari koalisi internasional," ucapnya, seperti diwartakan Aljazeera, Ahad, 18 September 2016.

Jenderal bintang dua itu menambahkan, otoritas Suriah mengatakan kepada Rusia bahwa 62 tentaranya tewas dan 100 pasukannya luka-luka. "Jet perang itu membombardir posisi tentara Suriah ketika sedang bertempur menghadapi ISIS di dekat bandara."

Menurut Menteri Pertahanan Rusia, serangan udara itu dilancarkan pada pukul 17.00-17.50 petang waktu setempat oleh beberapa jet yang memasuki wilayah udara Suriah dari arah Irak.

"Jika serangan udara itu kesalahan sasaran, hal tersebut merupakan konsekuensi akibat sikap keras kepala AS yang tidak mau berkoordinasi dengan Rusia melawan kelompok teroris di wilayah Suriah," demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor Kementerian Pertahanan Rusia.

Rusia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan darurat guna membahas serangan udara mematikan tersebut.

Beberapa pejabat AS mengakui bahwa pasukan koalisi telah melancarkan serangan ke basis pertahanan ISIS di Suriah yang mungkin menghantam posisi militer Suriah. "Pasukan koalisi yakin bahwa mereka menyerang posisi ISIS," demikian bunyi pernyataan Pentagon.

Credit TEMPO.CO

Abu Sayyaf Dilaporkan Bebaskan 3 Sandera Asal Indonesia

MANILA - Abu Sayyaf dilaporkan telah membebaskan tiga dari delapan sandera asal Indonesia yang mereka tahan. Pembebasan itu dilaporkan terjadi pada Sabtu malam.

Dibebaskannya tiga sandera asal Indonesia itu dibenarkan oleh juru bicara Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), Profesor Samsula Adju. Saat ini, menurut Adju, ketiga sandera asal Indonesia sudah bersama Nur Misuari.

"Ya, mereka dibebaskan kepada MNLF oleh kelompok Abu Sayyaf," ucap Adju seperti dilansir Strait Times pada Minggu (18/9). Dia menambahkan, ketiga sandera asal Indonesia akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada hari ini.

Sementara itu, menurut Profesor Octavio Dinampo, seorang profesor universitas yang berbasis di Sulu, mengidentifikasi ketika sandera yang dibebaskan sebagai Lorens Koten, Theodores Kopong dan Emmanuel tertentu.

"Saya mendengar sekitar 30 juta peso (sekitar Rp8,2 miliar) dibayarkan kepada Abu Sayyaf (untuk pembebasan ketiganya)," kata Prof Dinampo.

Pembebasan ketiga sandera asal Indonesia itu berlangsung tidak lama setelah Abu Sayyaf memebaskan sanndera asal Norwegia, Kjartan Sekkingstad. Warga Norwegia itu dibebaskan setelah diduga ditebus sebesar 30 juta peso.

Credit Sindonews

Diduga Ditebus Rp8,2 Miliar, Sandera Norwegia Dilepas Abu Sayyaf

ZAMBOANGA - Kelompok Abu Sayyaf membebaskan sandera asal Norwegia, Kjartan Skkingstad, pada Jumat malam. Menurut pihak berwenang di Sulu, Filipina, warga Norwegia itu dibebaskan setelah diduga ditebus sebesar 30 juta peso atau sekitar Rp8,2 miliar.

Sekkingstad sudah setahun disandera kelompok bersenjata di Filipina selatan itu. Unit intelijen Filipina melaporkan, Sekkingstad dibebaskan sekitar pukul 20.30 pada hari Jumat di sekitar Barangay Buanza, Indanan, Sulu.

Menurut sumber intelijen Filipina, yang dikutip Philstar, Sabtu (17/9/2016) pembebasan Sekkingstad difasilitasi oleh Tahil Sali, seorang komandan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) berserta anggotanya.

Para pejabat militer Filipina telah mengkonfirmasi laporan pembebasan Sekkingstad. Namun, militer Filipina belum mengungkap dugaan pembayaran uang tebusan 30 juta peso tersebut.

Usai dibebaskan, warga Norwegia itu dibawa ke rumah Gubernur Sulu,Abdusakur Tan II pada Jumat malam di Barangay Asturias, Kota Jolo. Kondisi Sekkingstad juga belum diketahui.

Sekkingstad diculik bersama dengan dua warga Kanada John Ridsdel dan Robert Hall, dan wanita Filipina Marites Flor pada 21 September 2015 di Samal Island, Davao.

Ridsdel dan Hall sudah dieksekusi penggal pada 25 April dan 13 Juni 2016 lalu, setelah Pemerintah Kanadan dan keluarga sandera gagal membayar tebusan sebesar 300 juta peso. Sedangkan Flor dibebaskan pada 24 Juni 2016 dengan kondisi terluka.

Sampai saat ini, militer Filipian terus memburu kelompok Abu Sayyaf untuk menyelamatkan para sandera yang tersisa, yang mencakup seorang warga Belanda, tujuh warga Indonesia, lima warga Malaysia dan tujuh warga lokal.

Credit Sindonews

Jumat, 16 September 2016

Presiden Meksiko Dituntut Mundur di Tengah Perayaan Kemerdekaan

Enrique Pena Nieto

CB, MEXICO CITY -- Perayaan Kemerdekaan Meksiko yang jatuh pada 16 September diwarnai dengan aksi demonstrasi. Ratusan warga melakukan unjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Enrique Pena Nieto.

Dilansir dari Fox News, demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga kepada Presiden Pena Nieto. Sebagian besar demonstran adalah warga berusia muda, yang mewakili 20 juta penduduk negara itu.

Popularitas Pena Nieto semakin menurun yang diperburuk oleh pertemuannya dengan calon Presiden AS Donald Trump bulan lalu. Partainya juga telah kalah dalam pemilihan gubernur di empat negara bagian.

Meski demikian, Pena Nieto telah melakukan persiapan perayaan kemerdekaan Meksiko di pusat Kota Meksiko City pada Kamis (15/9) malam yang disambut kurang antusias oleh warganya. Aktivis Ignacio Del Valle bahkan mengatakan Meksiko tidak memiliki apa pun yang bisa dirayakan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PBB Diminta Turun Tangan Selidiki Duterte

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

CB, MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali terseret dalam kasus pembunuhan di luar proses peradilan (extrajudicial). Ia dituduh berada di balik aksi pembunuhan di Kota Davao, sebelum ia menduduki jabatan sebagai presiden.

Setelah adanya kesaksian dari mantan militan Filipina Edgar Matobato yang mengejutkan Senat Filipina, sejumlah pihak meminta perintah penyelidikan segera dilakukan. Penyelidikan atas kasus Duterte itu perlu dilaksanakan untuk mengonfirmasi atau menyangkal tuduhan Matobato.

Dalam sebuah pernyataan, Direktur Human Rights Watch Asia Brad Adams menilai kesaksian Matobato sangatlah serius. Menurutnya, harus ada penyelidikan independen mengenai masalah ini jika Presiden Duterte ingin namanya tidak tercoreng.

"Presiden Duterte tidak bisa menyelidiki kasusnya sendiri sehingga kita perlu bantuan PBB untuk melakukannya. Jika tidak, warga Filipina tidak pernah tahu presidennya akan bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan," kata dia.

Dalam kesaksiannya, Matobato mengatakan Duterte bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan di Kota Davao saat ia masih menjabat sebagai wali kota. Ia menuduh Duterte telah memerintahkan bawahannya menyewa senjata.

Kelompok Davao Death Squad (DDS) di bawah komando Duterte kemudian membunuh beberapa anak buah saingannya, mantan ketua DPR Prospero Nograles. Selain itu Duterte memerintahkan serangan bom ke sebuah masjid dan membunuh Muslim, serta menyandera Senator Leila de Lima dan membunuhnya.

Tuduhan Matobato dianggap palsu oleh anak dari Nograles, Karo Alexie. Menurut Karlo, Matobato bisa saja disewa untuk berbohong.

Namun pernyataan Matobato tetap memicu kekhawatiran bagi masyarakat Internasional. Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mark Toner mengatakan AS memandang masalah ini sebagai masalah yang serius. "Ini adalah tuduhan serius dan kami menganggapnya serius. Kami akan mempelajarinya lebih dalam," kata dia, dilansir dari Asian Correspondent.

Duterte sejauh ini belum memberikan komentar terkait tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Sejak menjabat sebagai presiden ia telah membuat keputusan kontrovesial untuk memerangi narkoba dengan membunuh lebih dari 2.000 pengedar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia: AS Tolak Negosiasi Larangan Pengembangan Senjata di Angkasa

NEW YORK - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang egois, karena menolak untuk menegosiasikan larangan penempatan dan pengembangan senjata di angkasa. Hal ini, papar Rusia, bisa memberikan ancaman bagi banyak negara di dunia.

"Mereka (AS) ingin memiliki dominasi militer, mereka tidak cukup nyaman di dunia. Mereka tidak ingin berbagi kekuasaan dan pengaruh dengan orang lain," kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (15/9).

"Jika Anda membayangkan perlombaan senjata menyebar ke luar angkasa, itu menciptakan segala macam masalah. Misalnya, dalam hal kemungkinan pengurangan senjata nuklir. Dari waktu ke waktu Washington mengaku ingin melihat negosiasi lebih lanjut dengan Rusia soal pengurangan senjata nuklir, tapi sulit untuk berbicara tentang itu tanpa mengingat kemungkinan senjata muncul di luar angkasa," lanjutnya.

"Jika itu terjadi, maka akan menciptakan situasi strategis yang sama sekali berbeda, jauh lebih sulit untuk diatur. Jadi, kami akan terus mendorong larangan internasional soal penyebaran senjata ke luar angkasa," sambungnya.

Pada tahun 2014, PBB mengadopsi rancangan resolusi tentang Penempatan Senjata di Luar Angkasa (NFP), dimana dalam resolusi itu melarang perlombaan senjata di luar angkasa. Tak kurang dari 126 suara mendukung resolusi dan empat negara, yakni Georgia, Israel, Ukraina dan AS menolaknya.

Churkin menekankan, berdialog dengan AS tentang masalah ini bukanlah tugas yang mudah. Sebab menurutnya, AS bertindak sebagai individualis yang tidak memperhatikan kekhawatiran negara-negara lain dan hanya mengejar kepentingan sendiri.

"Mereka hanya merasa aman jika mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan mereka sendiri tanpa memberikan banyak kepercayaan untuk kemungkinan keamanan internasional atas dasar kerjasama internasional yang luas. Sikap egois AS pada perlombaan senjata di luar angkasa menghambat penciptaan dunia yang harmonis," ucapnya.

"Jika Anda hanya bergantung kekuatan militer untuk membela kepentingan Anda, tentu saja hal tersebut akan menciptakan ancaman kepada orang lain dan membuatnya jauh lebih sulit untuk bekerja sama secara internasional," tukasnya.

Credit Sindonews

Israel Antisipasi "Hujan" 230.000 Misil pada Perang Masa Depan

TEL AVIV - Israel telah mengantisipasi “hujan” 230.000 misil pada perang yang berpotensi pecah di masa depan. Sebagai antisipasi awal, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) telah mempersiapkan diri untuk menangkis sekitar 230.000 misil dalam sebuah latihan perang nasional.

Pihak The Home Front Command IDF juga akan menguji beberapa skenario lain dalam persiapan untuk kemungkinan pecahnya perang di masa depan. Latihan perang tentara Israel akan digelar pekan depan.

Menurut The Home Front Command, skenario yang akan dihadapi IDF mencakup perang skala penuh dengan serangan simultan di beberapa bidang, yaitu Dataran Tinggi Golan Suriah, Gaza dan Libanon.

Tujuan utama dari latihan perang adalah untuk memastikan pelayanan dasar di bawah tekanan tembakan musuh dan mengasah kerjasama antara berbagai lembaga militer dan sipil. Namun, persiapan tidak mencerminkan penilaian bahwa perang sudah dekat.

Israel selama ini terlibat konflik di tiga penjuru. Yakni, dengan Hamas di Gaza, Palestina, kemudian dengan kelompok Hizbullah di Libanon dan dengan pasukan Suriah di wilayah Golan.

IDF menyatakan kemungkinan sebanyak 230.000 roket atau pun rudal akan “menghujani” Israel, di mana lebih dari setengahnya yang paling mungkin berasal dari gudang senjata milik Hizbullah Libanon.

Masih menurut IDF, 95 persen dari proyektil yang berpotensi menyerang Israel berasal dari rudal jarak pendek (40-45 km) Grad dari berbagai modifikasi dan mortir. Amunisi tersebut bisa dilengkapi dengan sekitar 10 kg bahan peledak. Sedangkan lima persen sisa proyektil kemungkinan berasal dari rudal jarak jauh.

Skenario yang akan dihadapi IDF termasuk menangani situasi di mana 400 warga Israel menjadi korban serangan musuh. Namun, IDF tidak merinci apakah ratusan korban dalam skenario itu dari kalangan sipil atau militer.

Sedangkan skenario terburuk yang akan dihadapi IDF, seperti dikutip Russia Today, Jumat (16/9/2016), adalah proses evakuasi massal penduduk dari wilayah Israel utara. Dalam kasus, sekitar 750 ribu warga akan direlokasi ke komunitas lain.

Militer Israel baru-baru ini telah merevisi sistem peringatan roket. Jumlah daerah yang dapat menerima peringatan dini serangan roket telah meningkat dari 265 menjadi 3 ribu titik. Durasi waktu respons selama 1 menit lebih 30 detik.

Credit Sindonews

Bocoran E-Mail Colin Powell: Israel Punya 200 Bom Nuklir!

WASHINGTON - Sebuah dokumen dari e-mail mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan pensiunan jenderal bintang empat Colin Powell menyebut bahwa Israel mempunyai sekitar 200 bom nuklir. Dokumen rahasia itu bocor setelah e-mail Powell diretas oleh hacker yang diduga berasal dari Rusia.

Bocoran dokumen e-mail Powell ini diterbitkan oleh situs kebijakan luar negeri LobeLog, yang dikutip Jumat (16/9/2016). Powell terungkap menulis surat elektronik kepada pendonor Partai Demokrat AS, Jeffrey Leeds. Surat itu semula membahas pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk Kongres AS pada Maret 2015 lalu.

Powell, dalam surat itu, ragu jika rezim Iran akan menggunakan bom atom atau bahkan untuk memiliki satu bom atom sekalipun.”Karena anak-anak di Teheran tahu Israel memiliki 200 (bom nuklir), semua ditargetkan pada Teheran, dan kami memiliki ribuan,” bunyi bocoran e-mail Powell.

Israel selama ini mempertahankan kebijakan yang ambigu soal kepemilikan senjata nuklir, di mana Israel tidak pernah membenarkan atau pun menyangkal memiliki senjata nuklir.

Menurut laporan tahun 2014 dari Federasi Ilmuwan Amerika, negara Yahudi itu diyakini memiliki antara 80 dan 400 bom nuklir, meskipun penulis laporan meyakini angka yang akurat lebih mendekati 80 bom nuklir.

E-mail Powell dikirim pada tanggal 3 Maret 2015. Powell yang merupakan mantan Kepala Staf Gabungan Militer AS, merasa data soal 200 bom nuklir yang dimiliki Israel merupakan hal yang mengejutkan, karena di luar perkiraan laporan media dan analis kelompok think tank selama ini.

Bocoran dokumen e-mail Powell juga telah di-posting di situs DCLeaks.com dan pertama kali dilaporkan oleh Buzzfeed pada Selasa malam. Powell saat dikonfirmasi oleh Buzzfeed, tidak menyangkal keaslian dokumen e-mail yang bocor itu.

Kelompok hacker yang membocorkan dokumen e-mail para pejabat AS dan tokoh-tokoh Partai Demokrat di situs DCLeaks.com masih misterius. Tapi, kubu Partai Demokrat blak-blakan menuduh Rusia sebagai pelaku serangan cyber. FBI kini juga mengumpulkan bukti untuk menggugat Rusia atas dugaan peretasan e-mail tersebut.

Credit Sindonews

Sekjen PBB Mengaku Kesal dengan Pernyataan Netanyahu Soal Palestina

NEW YORK -
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengaku kesal dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal Palestina. Netanyahu sempat menyatakan, keinginan Palestina untuk mendirikan negara sendiri adalah upaya pembersihan etnis Yahudi.

Netanyahu dalam pernyataannya pun mengisyaratkan negara-negara yang pro pendirian negara Palestina dengan pra-syarat seperti itu, juga berarti mendukung pembersihan etnis Yahudi.

Dalam sebuah pernyataan, Ki-moon menyebut pernyataan Netanyahu adalah sesuatu hal yang keterlaluan dan tidak bisa diterima. Menurutnya, hal ini akan semakin mempersulit upaya damai antara Israel dan Palestia, yang saat ini kembali mati suri.

"Saya terganggu dengan pernyataan terbaru oleh Perdana Menteri Israel yang menggambarkan orang-orang yang menentang perluasan pemukiman sebagai pendukung pembersihan etnis. Ini tidak bisa diterima dan keterlaluan," kata Ki-moon saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan (DK) PBB, seperti dilansir Al Arabiya pada Jumat (16/9).

Dia menegaskan, kebijakan Israel membangun perumahan di lahan yang dialokasikan untuk negara Palestina adalah ilegal. Dan, ia menyerukan diakhirinya kekuasaan Israel atas wilayah Palestina.

"Biarkan saya memperjelas hal ini. Pemukiman (Yahudi) adalah ilegal berdasarkan hukum internasional. Pendudukan, pemaksaan dan penindasan harus segera berakhir," pungkasnya.

Credit Sindonews

Menhan Israel Perintahkan Anak Buahnya Boikot Utusan PBB

YERUSALEM - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, mengeluarkan instruksi agar karyawan kementerian dan pejabat militer untuk memboikot utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov. Kabar ini dilaporkan oleh stasiun televisi setempat Channel 2.

Menurut laporan itu, perintah tersebut dikeluarkan setelah Mladenov mengkritik kebijakan pembangunan pemukiman Israel dan tengah menuju ke Palestina seperti dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (16/9/2016).

Mladenov sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan Israel memperluas pemukiman ilegal adalah kendala utama untuk perdamaian. Ia menambahkan bahwa telah terjadi lonjakan besar pemberitaan tentang pemukan Israel dan penghancuran.

Dalam menanggapi komentar Mladenov, kantor perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan komentar Mladenov telah mendistorsi sejarah dan hukum internasional dan perdamaian.

Sebelumnya, Biro Pusat Statistik Israel (ICBS) merilis data yang menunjukkan pembangunan pemukiman oleh pemerintah Israel meningkat 40 persen pada semester pertama 2016. Menanggapi kabar tersebut, pengawas hak asasi manusia Peace Now memperingatkan kenyataan terbentuknya satu negara tidak dapat terelakkan

Credit Sindonews

Filipina Dukung Duterte Beli Senjata China Meski Ada yang Cacat

MANILA - Pihak Malacanang (Istana Kepresidenan Filipina) mendukung rencana Presiden Rodrigo untuk membeli senjata dari China, meski menyadari laporan ada produk peralatan militer Beijing yang cacat. Duterte berencana membeli senjata China dan Rusia meski Filipina sekutu Amerika Serikat (AS).

Menteri Komunikasi Filipina, Martin Andanar, berpendapat bahwa tidak semua produk militer China cacat atau rusak. Menurutnya, banyak peralatan militer Filipina buatan China dan tidak ada yang bermasalah.

”Bagi saya, itu tergantung pada produk. Mungkin produk buatan China sebagaimana presiden dilapori ada yang cacat,” katanya dalam konferensi pers, seperti dikutip Inquirer, Jumat (16/9/2016).

Dalam pidato di AFP Medical Center bulan lalu, Presiden Duterte mengatakan bahwa ada senjata api buatan China yang di bawah standar atau hal itu bisa saja disabotase. Selain China, Duterte juga berminat untuk membeli senjata dari Rusia.

Duterte bertekad memberikan peralatan militer terbaik bagi para prajurit Filipina selama dia menjabat sebagai presiden.

Sementara itu, juru bicara Presiden Duterte, Ernesto Abella, kemarin mengatakan bahwa para pejabat pertahanan telah diarahkan Presiden Duterte untuk mempelajari pilihan peralatan buatan China atau Rusia.”Mereka tidak menutup opsi dua ini saja,” katanya.

Abella juga mencatat pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri China, Liu Zhenmin, bahwa hubungan China dan Filipina berada di sebuah "titik balik baru”. Kedua negara sudah terlibat percakapan “ramah”.

”Anda bisa mengatakan ini untuk mengenal Anda. Seluruh tujuan adalah untuk dapat menjalin hubungan lebih hangat,” kata Abella.

Hubungan kedua negara sempat memanas setelah bersengketa perihal klaim kawasan Laut China Selatan. Filipina sudah memenangkan gugatan di Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag yang memutuskan tidak mengakui klaim China atas kawasan yang disengketakan di Laut China Selatan. Namun, Beijing tidak mengakui putusan pengadilan itu.

Credit Sindonews

Filipina: Kami Tidak Bisa Selamanya Jadi Adik Amerika

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, telah meyakinkan Amerika Serikat (AS) bahwa Washington masih dianggap sebagai sekutu terpercaya Manila. Tapi, dia memperingatkan bahwa Filipina tidak bisa selamanya menjadi saudara kecil atau adik “cokelat”-nya Amerika.

Menlu Yasay menegaskan bahwa Filipina akan memberi “kuliah” tentang hak asasi manusia sebagai pra-syarat untuk menerima bantuan dari AS. Komentar Yasay disampaikan saat berbicara di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington.

“Saya meminta teman-teman Amerika kami, pemimpin Amerika, untuk melihat aspirasi kami. Kami tidak bisa selamanya menjadi saudara ‘cokelat’ kecil dari Amerika. Kami harus mengembangkan, kami harus tumbuh dan menjadi kakak dari orang-orang kami sendiri,” ujar Yasay.

“Anda (harus) mengelolanya dengan benar. Anda tidak pergi ke Filipina dan mengatakan 'saya akan memberikan sesuatu yang akan membantu Anda tumbuh, tapi ini adalah daftar cek Anda yang harus dipatuhi’. Kami akan (memberikan) kuliah (pada) Anda tentang hak asasi manusia,” lanjut Yasay.

Yasay mengklaim bahwa presiden baru Filipina Rodrigo Duterte tegas berkomitmen untuk menjaga dan menghormati aliansi, termasuk yang dengan Amerika Serikat.

Hubungan AS dan Filipina telah jadi sorotan dunia, setelah Duterte blak-blakan menyuarakan ketidaksukaannya pada AS yang mengkritik perang narkoba di Filipina yang menewaskan ribuan orang. Duterte bahkan sempat mengeluarkan kata-kata hinaan pada Presiden Barack Obama sebelum menghadiri KTT ASEAN di Laos, meski Duterte membantahnya.

Yasay, seperti dikutip Reuters, Jumat (16/9/2016), mengatakan bahwa beberapa komentar Duterte selama ini telah disalahpahami.

Dia mencontohkan, seruan Duterte agar semua pasukan khusus AS hengkang dari Filipina selatan, hanya untuk sementara. Dia mengklaim bahwa seruan Duterte itu bertujuan untuk menjaga pasukan AS dari bahaya di saat pasukan Filipina meluncurkan serangan terhadap militan Abu Sayyaf.

Credit Sindonews

Tax Amnesty Legal, Sri Mulyani Siap Hadapi Singapura

<i>Tax Amnesty</i> Legal, Sri Mulyani Siap Hadapi Singapura

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan amnesti pajak bukan kebijakan ilegal (REUTERS/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan amnesti pajak bukan kebijakan ilegal. Karenanya, ia mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili atau menyimpan asetnya di sana untuk tidak takut mengikuti amnesti pajak.

"Warga Negara Indonesia yang memiliki account (rekening) di Singapura dan mau mengikuti tax amnesty tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dicurigai di dalam rangka money laundering (pencucian uang)," tutur Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (16/7).

Sri Mulyani mengungkapkan legalitas program amnesti pajak sepenuhnya telah dijamin oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

"Kalau aktivitas (repatriasi) hanya dalam rangka tax amnesty tidak ada alasan untuk takut karena bukan perbuatan ilegal," ujarnya.

Bahkan, tegasnya, pemerintah juga telah melakukan sosialiasi amnesti pajak baik untuk WNI yang tinggal di luar negeri, termasuk Singapura.

"Tidak mungkin pemerintah Indonesia menghubungi Warga Negaranya untuk melakukan tindakan ilegal di negara lain," ujarnya.

Bank di Singapura, kata Sri Mulyani, diharuskan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report) sesuai ketentuan Financial Action Task Force (FATF).

Perbankan Indonesia pun juga diharuskan melapor kepada pihak berwenang jika ada transaksi nasabah yang mencurigakan karena Indonesia mendukung gerakan anti pencucian uang.

"Indonesia juga ikut di dalam rezim FATF, anti money laundering," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta WNI segera melapor kepadanya jika mendapat halangan dari lembaga maupun pemerintahan suatu negara tertentu untuk mengikuti amnesti pajak.

"Saya akan datangi pemerintah tersebut dan kami akan bicarakan. Saya sudah mengatakan bahwa saya memberikan jaminan bahwa untuk ikut tax amnesty, Anda (WNI) tidak akan dianggap melakukan tindakan ilegal,"tegasnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), per tanggal 15 September 2016, jumlah repatriasi aset program amnesti pajak dari Singapura mencapai Rp 14,09 triliun atau 76,14 persen dari total repatriasi. Adapun harta bersih yang diungkapkan WNI yang tinggal di Singalura mencapai Rp103,16 triliun atau 74,51 persen dari total harta deklarasi luar negeri.

Credit CNN Indonesia

Sri Mulyani: Wajib Pajak Jangan Takut Ancaman Singapura

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons pernyataan bank sentral Singapura yang mengancam akan menyerahkan data transaksi mencurigakan milik peserta tax amnesty. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons ancaman perbankan Singapura yang akan menyerahkan data transaksi mencurigakan milik Warga Negara Indonesia peserta amnesti pajak.

Dia meminta wajib pajak tidak perlu takut dengan ancaman tersebut karena bertentangan dengan dukungan terhadam amnesti pajak yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Singapura dan Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Menurutnya, WNI tidak perlu takut diperiksa kepolisian Singapura jika mengikuti program amnesti pajak (tax amnesty). Pasalnya, ia telah menghubungi langsung Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam untuk memastikan dukungan pemerintah Singapura dan MAS terhadap pelaksanaan program tax amnesty yang berlaku hingga 31 Maret 2017.

Bahkan, katanya, pemerintah Singapura dan MAS menyarankan WNI yang merupakan klien perbankan Singapura untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak.

"Dari sisi pemerintah Singapura, Monetary Authority of Singapore mengatakan bahwa mereka meng-advise (menyarankan) seluruh perbankan di Singapura untuk mendukung atau meng-encourage atau dalam hal itu memberikan support untuk para klien-nya untuk menggunakan kesempatan yang ada di dalam tax amnesty programme di Indonesia, dalam rangka untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia," tutur Sri Mulyani saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/9) malam.

Singapura, kata Sri Mulyani, memang merupakan salah satu negara anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang digagas negara-negara G-7.

Dalam aturan FATF, perbankan Singapura diharuskan melaporkan transaksi mencurigakan dalam rangka mendeteksi aktivitas ilegal termasuk pencucian uang. Namun, keikutsertaan WNI dalam program amnesti pajak tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan maupun investigasi tindak kriminal di bidang keuangan.

Dengan demikian, WNI yang tinggal maupun menyimpan asetnya di Singapura tidak perlu khawatir akan diperiksa oleh kepolisian Singapura jika mengikuti program amnesti pajak.

"Di dalam konteks tax amnesty di Indonesia, maka Singapura dari sisi Monetary Authority of Singapore menekankan bahwa keikutsertaan WNI didalam program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal,"ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus bekerja sama dengan pemerintah Singapura untuk menutup seluruh kemungkinan yang bisa dijadikan alasan bagi Wajib Pajak Indonesia untuk tidak mengikuti tax amnesty.

Menurut Sri Mulyani, Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak dibuat sebagai suatu kesempatan bagi seluruh wajib pajak- terutama wajib pajak besar - untuk bisa mengikuti amnesti pajak dan menggunakan haknya dalam rangka untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap Undang-undang Perpajakan di Indonesia, dengan tarif tebusan yang sangat baik.

"Jadi saya tentu tetap mengharapkan para pembayar pajak Indonesia untuk tetap menggunakan UU ini dan kesempatan ini untuk memperbaiki pelaporan (pajaknya) dan mensukseskan program amnesti ini di dalam rangka untuk membangun Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya seperti diberitakan Reuters, tiga sumber dari perbankan swasta Singapura mengungkapkan rencananya untuk memberikan data transaksi keuangan milik nasabah-nasabah Indonesia peserta tax amnesty kepada pihak kepolisian setempat. Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bank Sentral Singapura (MAS).

Credit CNN Indonesia

Apindo: Upaya Singapura Halangi Tax Amnesty Patut Diributkan

Sofjan Wanandi memprotes aksi bank Singapura menghalangi kebijakan amnesti pajak Singapura. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, bereaksi keras terhadap upaya perbankan Singapura menghalangi kebijakan amnesti pajak Indonesia.

Menurutnya, instruksi otoritas moneter Singapura (MAS) agar perbankan menyerahkan data transaksi mencurigakan ke aparat penegak hukum bertolak belakang dengan janji Pemerintah Singapura untuk tidak menghalangi kebijakan pengampunan pajak Indonesia.

"Ini perlu diributkan karena pemerintahnya dulu bilang tidak menghalangi orang Indonesia yang mau ikut tax amnesty, apakah itu repratiasi atau deklarasi," tegas Sofjan melalui keterangan tertulis, Kamis malam (15/9).

Sofjan, yang juga Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengungkap upaya perbankan swasta Singapura yang mencoba menakut-nakuti Warga Negara Indonesia pemilik asetnya di sana, yang akan mengikuti tax amnesty dan merepatriasi hartanya.

"Sekarang private banknya dan lain-lain bikin move untuk menakut-nakuti warga Indonesia, seolah-olah mau lapor polisi bahwa uang itu dari penyalahgunaan hukum di Indonesia. Apakah itu korupsi dan lain-lain. Ini move hanya mau menakut-nakuti warga Indonesia untuk tidak ikut amnesti," ketusnya.

Kendati demikian, tegasnya, sudah banyak teman-teman pengusahanya yang sudah menutup akunnya di bank-bank Singapura. "Dan tidak soal sama sekali! "

Sofjan menduga, ancaman ini sengaja didengungkan oleh bank-bank Singapura agar simpanan nasabah asal Indonesia tidak keluar dari negaranya.

"Apa pemerintah Singapura ikut main? Saya tidak bisa buktikan. Bikin statement saya juga bisa," tegasnya.

Intinya, lanjut Sofjan, WNI tidak perlu takut dengan ancaman tersebut karena semua uang yang selama ini disimpan di Singapura tidak bisa secara hukum dipakai untuk menakut-nakuti nasabahnya.

"Makanya jangan percaya pada bank-bank yang tidak mau keuntungannya dikurangi pakai macam-macam cara untuk gagalkan tax amnesty ini," tuturnya.

"Pemerintah Indonesia harus bertindak dan jangan mau dipakai cara-cara ini untuk gagalkan tax amnesty. Warga negara Indonesia perlu Pemerintah Indonesia untuk diproteksi," tandasnya.

Credit CNN Indonesia

Dirjen Pajak Tak Soal Aset Money Laundry Direpatriasi

Dirjen Pajak Tak Soal Aset <i>Money Laundry</i> Direpatriasi

Direktur Jenderal, Ken Dwijugiasteadi (kiri) menyerahkan berkas pelaporan Tommy soeharto (kanan), seusai Tommy melaporkan hartanya melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, Jakarta, 15 September 2016. (CNN indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menegaskan program amnesti pajak tidak mempersoalkan asal harta tambahan yang dilaporkan wajib pajak, sekalipun aset tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang.

Penegasan itu disampaikan Ken sebagai respons atas isu yang digulirkan perbankan Singapura mengenai kewajiban melaporkan transaksi repatriasi WNI peserta amnesti pajak sebagai upaya pencegahan aksi pencucian uang (money laundering).

Ken mengungkapkan, kalaupun transaksi repatriasi aset perbankan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dicurigai terkait dengan tindakan pencucian uang oleh aparat kepolisian setempat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap akan menerima permohonan amnesti pajak WNI tersebut selama memenuhi prosedur.

“Kalau ikut tax amnesty ya kami terima. Karena apa? Karena DJP tidak mengenal harta itu dari manapun. Kami tidak mengenal harta itu dari manapun juga,” tutur Ken saat ditemui di kantornya, Kamis (16/9).

Lebih lanjut, kata Ken, aparat penegak hukum tidak bisa meminta DJP untuk menyerahkan data terkait amnesti pajak peserta sebagai barang bukti penyelidikan dan penyidikan. Kecuali, peserta yang bersangkutan mengizinkan.

“Apabila penegak hukum yang lain meminta data dari tax amnesty, sesuai undang-undang (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak), kami tidak bisa berikan kecuali yang bersangkutan yang memberikan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Menurutnya, amnesti pajak memang tidak mempersoalkan asal harta wajib pajak.

Kendati demikian, lanjutnya, aparat penegak hukum tetap bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindakan wajib pajak di luar bidang perpajakan selama tidak menggunakan data amnesti pajak.

“Yang perlu ditegaskan adalah amnesti ini bukan tindakan pencucian uang, bukan legalisasi money laundering. Jadi siapapun yangmelakukan tindak kejahatan tidak tertutup kemungkinan untuk disidik tindak pidana lain,”ujarnya.

Secara umum, Yustinus tak heran jika perbankan Singapura gerah dengan program amnesti pajak mengingat besarnya aset WNI yang disimpan di sana. Bahkan, meskipun Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menyatakan dukungan atas program amnesti pajak, Yustinus tak yakin MAS tak mendukung upaya perbankan lokal untuk menahan WNI memindahkan asetnya kembali ke Indonesia.

Credit CNN Indonesia

DJP Kirim Intelijen ke Singapura Selidiki Konspirasi Amnesti

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan Amnesti Pajak dan penanganannya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (30/8). (Antara Foto/Widodo S Jusuf)

Jakarta, CB -- Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menduga ada konspirasi yang melibatkan pengemplang pajak dengan perbankan Singapura yang coba menggagalkan kebijakan amnesti pajak Indonesia.

Pernyataan Ken tersebut merupakan respons atas rencana sejumlah bank di Singapura yang mempermasalahan data transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report) WNI yang menjadi peserta amnesti pajak.

“Harta evidence itu saya enggak takut. Tapi Bu Menteri Keuangan kan sudah telepon ke sana,” ungkap Ken, Jumat (16/9).

Lebih lanjut Ken menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah mengirim intelijen ke Singapura untuk menelusuri ancaman tersebut.

Berdasarkan analisa intelijennya, ancaman tersebut hanya isu belaka dari beberapa oknum yang ingin menggagalkan program amnesti pajak dengan memanfaatkan perbankan di Singapura.

“Kalau analisa dari intelijen saya, itu (ulah) orang yang tidak ikut amnesti pajak saja yang menggunakan perbankan di sana (Singapura). Supaya seolah-olah mau ditangkap polisi, tapi kan tidak nangkep tuh,” jelasnya.

Kendati demikian, ia masih tidak dapat memastikan kebenaran hal tersebut. Pasalnya, DJP masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen.

Namun yang pasti, lanjut Ken, bank-bank persepsi penampung dana tax amnesty tidak akan menanyakan asal muasal aset milik para peserta amnesti pajak.

“Saya enggak mengatakan itu bener atau tidak. Saya lagi melakukan penyelidikan intelijen bahwa ada konspirasi antara WP dengan pihak perbankan, itu saja. Saya rasa kalau mau ikut amnesti pajak juga perbankan tidak nanya kok, dapat harta dari mana,” paparnya.

Ken juga memastikan ancaman Singapura ini tidak akan mempengaruhi WP yang ingin melaporkan asetnya. Hal ini karena dari beberapa WP yang sudah melaporkan asetnya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku tidak sulit dalam melaporkan asetnya.

“Tadi beberapa WP juga bilang, enggak tuh, saya balikin duit juga gampang tuh,” pungkasnya.

Sebelumnya, seperti diberitakan Reuters, tiga sumber dari perbankan swasta Singapura mengungkapkan rencananya untuk memberikan data transaksi keuangan milik nasabah-nasabah Indonesia peserta amnesti pajak kepada pihak kepolisian setempat.

Credit CNN Indonesia

Sah, Pertamina Algeria Resmi Jadi Pemilik Blok Migas di Aljazair

Ilustrasi. (FOTO: Reuters)

CB, Jakarta: Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) secara resmi telah menjadi pemilik blok minyak dan gas (migas) MLN 405A di Aljazair.

Hal itu tertuang dalam surat pengesahan (Attestation) Nomor 1555/E/P/16 dari Sonatrach pada 2 Agustus 2016. Dalam surat tersebut mengegaskan pengakuan pemerintah Aljazair atas PT. Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi sebagai operator di Menzel Lejmat dan Oulad Nsir (Blok 405 dan 215).
"Ini merupakan salah satu tonggak sejarah berkibarnya bendera Pertamina secara penuh di Gurun Sahara, 16 ribu km dari Indonesia," demikian seperti dikutip dari laman Pertamina, Kamis (15/9/2016).

Milestone lainnya, yakni shutdown Project Penggantian GT400 Module Engine yang berlangsung dari 10 Juli 2016 dapat diselesaikan lebih awal dari jadwal yang direncanakan.

Kerja sama di semua lini dan departemen diyakini membuktikan bahwa Anak Bangsa bisa menghasilkan karya yang membanggakan untuk menunjang produksi yang sesuai dengan target perusahaan.

Credit Metrotvnews.com

Kelola Blok Migas di Ajazair, Pertamina Ubah Nama Operator

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam. (FOTO: MTVN/Dian Ihsan Siregar)

CB, Jakarta: Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Eksplorasi Produksi (PIEP) akan mengubah nama operator blok MLN 405A yang dahulu dioperatori oleh ConnocoPhillips Algeria (COPAL) menjadi PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP).

Perubahan nama tersebut dilakukan usai melakukan proses akuisisi selesai dan menjadi operator pada blok MLN 405A dari COPAL. Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam mengatakan, perubahan nama ini secara resmi dirilis dalam surat pengesahan (Attestation) Nomor 1555/E/P/16 dari Sonatrach pada 2 Agustus 2016.
Dalam surat tersebut mengegaskan pengakuan pemerintah Aljazair atas PT. Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi sebagai operator di Menzel Lejmat dan Oulad Nsir (Blok 405 dan 215).

"Pemerintah Algeria sudah menyetujui perubahan nama dari COPAL menjadi PAEP (Pertamina Algeria EP). Perubahan nama ini penting karena secara resmi kita sudah menggunakan nama Pertamina di daerah operasi tersebut," kata Syamsu kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Syamsu menjelaskan, perubahan nama tersebut secara tidak merubah mekanisme kerja operasional. Perubahan nama ini sebagai simbol secara resmi perusahaan pelat merah dalam negeri ini sudah mengoperasikan lapangan tersebut.

PAEP akan bekerja sesuai dengan apa yang telah berjalan saat ini. Syamsu menyebutkan produksi utama di blok tersebut berupa minyak yakni sekitar 24.000 barrel oil per day (BOPD) dan sebagian gas sekitar 100 MMSCFD.

"Secara operasional tidak ada perubahan. Produksi utamanya minyak, sekitar 24.000 BOPD dan ada gas sekitar 100 MMSCFD," jelas Syamsu.

Produksi gas yang tidak sebesar produksi minyak itu, lanjut Syamsu akan digunakan sebagai suntikan (injection) dalam memproduksi minyak secara keseluruhan.

"Tetapi gas ini kita gunakan untuk injeksi dalam kaitan untuk produksi minyak," pungkas dia.

Seperti dikutip dalam laman Pertamina, ini merupakan salah satu tonggak sejarah berkibarnya bendera Pertamina secara penuh di Gurun Sahara, 16 ribu km dari Indonesia.

Credit Metrotvnews.com

Produksi Migas di Aljazair Ditargetkan Capai 29.000 BOPD

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro. (FOTO: Antara/Akbar)

CB, Jakarta: PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) membidik produksi minyak dari blok migas di Aljazair mencapi 29.000 barrel oil per day (BOPD) setelah PAEP secara resmi menjadi operator blok MLN 405A sebelumnya dioperatori oleh ConnocoPhillips Algeria (COPAL).

"Sudah sejak awal kami masuk blok MLN Pertamina menjadi operator. Sekarang produksi kami tingkatkan terus dari lapangan terkait," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Saat ini, jelas Wianda, PAEP memilki participating interest (PI) mayoritas terhadap blok MLN. Sebagai operator, PAEP menargetkan produksi dapat mencapai 29.000 BOPD pada 2019. "Lapangan MLN sebagai operator kami punya PI 65 persen target produksi Algeria hingga 2019 mencapai 29.000 BOPD," jelas dia.

Target produksi tersebut lebih tinggi dari produksi dari produksi saat ini yang hanya 24.000 BOPD untuk minyak dan 100 MSCFD untuk gas. Namun, target tersebut diyakini dapat tercapai dengan menjalankan reservoir development play yang telah disetujui oleh regulator migas Aljazair.

"2016 kami jalankan reservoir development plan yang telah disetujui regulator migas Aljazair," ujar dia.

Ia menambahkan, seluruh produksi migas di lapangan dan blok luar negeri akan terkaumulasi dalam produksi migas PT Pertamina International Eksplorasi Produksi (PIEP). Untuk saat ini target PIEP hingga 2025 sebesar 700.000 barrel oil equivalent per day (BOEPD).

"Total target Pertamina International Eksplorasi produksi (PIEP) hingga 2025 adalah 700.000 BOEPD," pungkas dia.

Credit Metrotvnews.com