Kekuatan militer Jepang: Tank lapangan Pasukan Bela Diri dan kendaraan
lapis baja bergerak menembus tirai asap, sementara helikopter terbang di
atasnya selama latihan di tempat latihan Higashi-Fuji di Gotemba.
Jepang sedang mengambil langkah untuk menjual peralatan militer kepada
sekutu-sekutunya. [AFP
CB - Jepang memiliki sumber daya dan industri untuk memasok senjata kepada
negara-negara kawasan seperti Filipina, Indonesia dan Vietnam karena
mereka menghadapi perambahan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan
[SCS]. Namun, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terbelah antara memasok
senjata kepada mereka dan menghindari kemarahan Beijing.
Abe telah menyerukan pemilihan sela pada 14 Desember dan jajak
pendapat menunjukkan Partai Liberal Demokrat yang berkuasa
mempertahankan keunggulannya yang luas terhadap para pesaingnya. Jika
Abe memenangkan mandat baru yang ia upayakan, ia dapat menggunakannya
untuk memperluas peran Jepang dalam mendukung upaya negara-negara
kawasan untuk melawan perambahan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
"Abe harus 'memenangkan' pemilihan sela atau setidaknya berhasil
mempertahanka kedudukannya - karena partai-partai oposisi sangat lemah
saat ini. Setelah dia melangkah melewati rintangan itu, ia akan terus
mendobrak batas-batas dalam mengekspor peralatan Jepang ke negara-negara
yang, seperti Jepang sendiri, merasa terancam oleh kekuatan benua
tertentu," kata penulis Gordon G. Chang, pakar masalah keamanan Asia
Timur, kepada Forum Pertahanan Asia Pasifik [APDF].
Bahkan sebelum pemilu, Abe dan pemerintahnya telah mengirim sinyal bahwa Jepang akan meningkatkan dukungannya kepada para sekutu kawasan.
"Segera setelah Abe meninggalkan KTT ASEAN [di Bagan, Myanmar pada
bulan November], ... Jepang dan ASEAN memulai kerja sama di bidang
pertahanan, dengan meluncurkan negosiasi pertukaran senjata dan
teknologi, yang dapat mengancam aktivitas Tiongkok yang semakin sering
dilakukan di kawasan tersebut," tulis harian Taiwan
Want China Times [
WCT] pada tanggal 20 November.
Jepang bertemu dengan menteri-menteri ASEAN
Pertemuan tidak resmi antara menteri pertahanan ASEAN dan Jepang
diadakan pada 19 November di kota Bagan di Myanmar Selatan, Kantor
Berita Jepang Kyodo melaporkan.
Menteri Pertahanan Jepang Akinori Eto menghadiri pertemuan tersebut
dan mencapai konsensus dengan negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai
permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas kawasan, termasuk kerja
sama keamanan maritim dan tanggap bencana. Ini adalah pertama kalinya
Jepang menghadiri KTT menteri pertahanan ASEAN, kata
WCT .
Sebuah sumber pemerintah Jepang mengatakan Eto menekankan pentingnya
kerja sama Jepang-ASEAN dalam keamanan kawasan, dengan mengatakan kepada
para pimpinan pertahanan, "tidak ada negara yang dapat menjaga
perdamaian sendirian saja," kata kantor berita yang berbasis di Tokyo
itu. "Eto berbicara tentang niat Jepang untuk menyediakan peralatan dan
teknologi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN membangun kemampuan
mereka."
Menteri Pertahanan Jepang juga menunjukkan bahwa pemerintahnya
mengakui sebuah era baru sedang mulai yang akan membutuhkan peningkatan
kerja sama pertahanan antara Tokyo dan negara-negara tetangganya.
"Eto mengatakan pada pertemuan itu bahwa hari-hari ketika sebuah
negara bisa menggunakan cara-cara damai untuk melindungi suatu kawasan
telah berlalu dan bahwa hubungan pertahanan antara Jepang dan ASEAN
secara bertahap sedang bergeser dari tingkat pertukaran ke tingkat kerja
sama. Dia menambahkan bahwa ini akan mencakup penyediaan senjata dan
teknologi,"
WCT melaporkan.
Peningkatan dalam bantuan militer kepada negara-negara ASEAN akan dibangun berdasarkan perjanjian sebelumnya, tutur
WCT WCT.
"Jepang telah memperhatikan ASEAN selama beberapa tahun," katanya. "Pada tahun 2006 Tokyo menandatangani kesepakatan dengan Indonesia
untuk menyediakan tiga kapal patroli dan pada tahun 2013 Jepang
mengumumkan rencana untuk menyediakan 10 kapal patroli kepada Filipina.
Negara ini juga sedang mempertimbangkan penyediaan enam kapal patroli
bagi Vietnam," kata surat kabar itu.
Di bawah kepemimpinan energik Abe, kerja sama pertahanan Jepang-ASEAN
di bidang peralatan dan teknologi mencapai puncaknya pada tahun 2014,
kata
WCT Pada bulan Februari, Kementerian Pertahanan Jepang
mengeluarkan pernyataan yang menjanjikan akan menggali kemungkinan untuk
bekerja sama dengan para menteri pertahanan ASEAN di bidang senjata
defensif dan teknologi. Pada bulan April, pemerintah Abe menyetujui
kebijakan yang memungkinkan ekspor senjata defensif dengan persyaratan
tertentu, menggantikan embargo penjualan senjata sebelumnya.
Upaya mulai bulan April
The
Japan Times pada tanggal 20 November mengatakan bahwa
dalam prakarsa April, Jepang menggunakan prinsip-prinsip dan pedoman
baru di bidang ekspor senjata. Ini menggambarkan perubahan yang
merupakan perbaikan besar pertama dalam hampir setengah abad kebijakan
embargo senjata, dalam upaya untuk memainkan peran yang lebih aktif
dalam keamanan global.
Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang disebut Pasal 9, tulis
Business Insider
pada tanggal 19 November "Tanpa mengubah kata-kata konstitusi, Abe
menegaskan bahwa Jepang berniat meningkatkan hak prerogatif militernya
di kawasan tersebut, yang memungkinkannya untuk datang memberikan
bantuan kepada sekutu yang diserang."
Akhirnya, pada tanggal 9 September, pembicaraan dibuka untuk membahas
potensi kerjasama antara industri pertahanan Jepang dengan para
mitranya dari ASEAN serta ekspor senjata Jepang ke kawasan tersebut.
Pembicaraan konon telah dikhususkan pada penyapu ranjau, peringatan dini
dan sistem telekomunikasi, serta pengawasan dan teknologi dan peralatan
navigasi Jepang, kata the Japan Times.
Tiongkok memiliki lebih banyak sumber daya daripada sekutu Jepang
Bantuan sangat dibutuhkan untuk mengimbangi ketimpangan besar dalam hal sumber daya antara Tiongkok dan negara-negara tersebut.
"Tiongkok adalah pembuat kapal angkatan laut yang sudah mapan, sedangkan
Vietnam dan Filipina,
dengan kapasitas galangan kapal terbatas dan ketergantungan pada
perusahaan asing, jelas kalah bersaing," tulis Koh Swee Bersandar
Collin, seorang peneliti rekan dari Institut Pertahanan dan Kajian
Strategis, S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang
Technological University, Singapura, dalam
The Diplomat pada tanggal 20 Oktober.
Abe menyetujui kerja sama keamanan
Abe sudah menyetujui program kerja sama keamanan, lapor
Wall Street Journal pada 12 November.
"Selama tiga tahun ke depan, Penjaga Pantai Jepang akan membantu
melatih 700 ahli dari kawasan itu di bidang patroli maritim. Itu
melengkapi upaya yang ada untuk menyediakan kapal patroli dan peralatan
komunikasi ke negara-negara yang menghadapi tekanan dari Tiongkok,
seperti Filipina dan Vietnam," tulis the Journal.
Chang mengatakan kecenderungan ini tampaknya akan semakin intensif.
"Mencari sumbangan untuk mendapatkan lebih banyak kapal patroli bagi
Manila," katanya kepada APDF. "Jangan terkejut melihat kapal buatan
Jepang menerbangkan pesawat kecil Vietnam dalam beberapa tahun ke
depan."
"Tiongkok memenuhi lautan sekitarnya dengan kapal 'lambung putih'
[jenis kapal penjaga pantai di daerah perairan pantai] dan kapal
nelayan," kata Chang. "Dengan berjalannya waktu, Jepang akan mengirimkan
peralatan lebih besar yang lebih mematikan."
Namun, Collin memperingatkan bantuan ini masih bisa terbukti terlalu sedikit dan terlalu terlambat bagi Vietnam dan Filipina.
"Terseok-seok karena kepekaan politik dapat menyebabkan keterlambatan
yang berakibat pada hilangnya kesempatan berharga bagi pembeli," tulis
Collin. "Pada saat Tokyo memutuskan untuk mengambil risiko melangkah
mundur lebih jauh dalam hubungan Tiongkok-Jepang dengan menjual kapal ke
pembelian bersama Filipina-Vietnam, Tiongkok mungkin sudah berlari di
depan dengan lebih banyak kapal dan kontrol terpadu atas SCS," tulis
Collin di
The Diplomat.
Credit
APDForum
