Credit republika.co.id
Kamis, 28 Februari 2019
Nicolas Maduro Pindahkan 8 Ton Emas dari Bank Sentral Venezuela
CB, Jakarta - Pemerintah Venezuela dilaporkan telah memindahkan 8 ton emas dari brankas bank sentral pekan lalu.
Dikutip dari Reuters, 28 Februari 2019, tiga sumber pemerintahan dan seorang anggota legislatif oposisi mengungkap pemindahan emas, yang mengindikasikan Nicolas Maduro mulai khawatir kehilangan aset karena sanksi.
Anggota parlemen Angel Alvarado dan tiga sumber pemerintahan mengatakan emas dipindahkan menggunakan kendaraan pemerintahan pada Rabu dan Jumat pekan lalu, ketika tidak ada petugas keamanan di bank.
"Mereka berencana menjual emas itu secara ilegal," kata Alvarado.
Bank sentral belum menanggapi atas pemindahan emas ini.
Sumber tidak mengatakan ke mana bank sentral mengirim emasnya, namun mereka mengungkap pemindahan emas ini dilakukan bersamaan dengan lawatan luar negeri direktur bank sentral, Calixto Ortega.
Venezeula telah membawa keluar 23 ton emasnya ke Turki menggunakan pesawat terbang.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, memegang emas batangan selama pertemuan dengan perwakilan sektor pertambangan di Puerto Ordaz, Venezuela. (teleSUR)
Bank sentral membeli sebagian dari emas ini dari kamp penambangan emas liar di selatan Venezuela dan mengekspornya ke Turki dan negara-negara lain untuk membiayai pembelian pasokan makanan pokok di tengah krisis.
Sekitar 20 ton emas juga dikeluarkan dari brankas bank sentral pada tahun 2018, menurut data bank, menyisakan 140 ton tersisa, simpanan terendah dalam 75 tahun terakhir.
Perusahaan investasi Abu Dhabi Noor Capital pada 1 Februari mengaku membeli 3 ton emas pada 21 Januari dari bank sentral Venezuela dan tidak akan membeli lagi sampai situasi Venezuela stabil. Noor Capital mengatakan pembeliannya sesuai dengan standar internasional dan hukum yang berlaku pada tanggal itu.Pemerintah Nicolas Maduro telah berusaha untuk memulangkan sekitar 31 ton emas Venezuela di brankas Bank of England karena khawatir tidak bisa diambil karena sanksi internasional.
Rabu kemarin, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengatakan selama pertemuan PBB di Jenewa, bahwa Bank of England telah memblokir aset pemerintah.Pemerintah Nicolas Maduro mulai menjual emas setelah produksi minyak negara jatuh, dan meningkatnya sanksi berimbas pendapatan publik dan menyulitkan Venezuela untuk berutang.
Dikutip dari Reuters, 28 Februari 2019, tiga sumber pemerintahan dan seorang anggota legislatif oposisi mengungkap pemindahan emas, yang mengindikasikan Nicolas Maduro mulai khawatir kehilangan aset karena sanksi.
Anggota parlemen Angel Alvarado dan tiga sumber pemerintahan mengatakan emas dipindahkan menggunakan kendaraan pemerintahan pada Rabu dan Jumat pekan lalu, ketika tidak ada petugas keamanan di bank.
"Mereka berencana menjual emas itu secara ilegal," kata Alvarado.
Bank sentral belum menanggapi atas pemindahan emas ini.
Sumber tidak mengatakan ke mana bank sentral mengirim emasnya, namun mereka mengungkap pemindahan emas ini dilakukan bersamaan dengan lawatan luar negeri direktur bank sentral, Calixto Ortega.
Venezeula telah membawa keluar 23 ton emasnya ke Turki menggunakan pesawat terbang.
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, memegang emas batangan selama pertemuan dengan perwakilan sektor pertambangan di Puerto Ordaz, Venezuela. (teleSUR)
Bank sentral membeli sebagian dari emas ini dari kamp penambangan emas liar di selatan Venezuela dan mengekspornya ke Turki dan negara-negara lain untuk membiayai pembelian pasokan makanan pokok di tengah krisis.
Sekitar 20 ton emas juga dikeluarkan dari brankas bank sentral pada tahun 2018, menurut data bank, menyisakan 140 ton tersisa, simpanan terendah dalam 75 tahun terakhir.
Perusahaan investasi Abu Dhabi Noor Capital pada 1 Februari mengaku membeli 3 ton emas pada 21 Januari dari bank sentral Venezuela dan tidak akan membeli lagi sampai situasi Venezuela stabil. Noor Capital mengatakan pembeliannya sesuai dengan standar internasional dan hukum yang berlaku pada tanggal itu.Pemerintah Nicolas Maduro telah berusaha untuk memulangkan sekitar 31 ton emas Venezuela di brankas Bank of England karena khawatir tidak bisa diambil karena sanksi internasional.
Rabu kemarin, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengatakan selama pertemuan PBB di Jenewa, bahwa Bank of England telah memblokir aset pemerintah.Pemerintah Nicolas Maduro mulai menjual emas setelah produksi minyak negara jatuh, dan meningkatnya sanksi berimbas pendapatan publik dan menyulitkan Venezuela untuk berutang.
Credit tempo.co
AS Dituding Curi Aset Venezuela dan Rencanakan Kudeta
NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Venezuela, Jorge Arreaza, mengecam sanksi Amerika Serikat (AS)
dan pencurian aset dari negaranya. Ia pun menuding pemerintahan Trump
berusaha untuk memicu kudeta yang melanggar hukum internasional.
Berbicara di PBB, seperti disitir dari RT, Kamis (28/2/2019), Arreaza mengatakan bahwa USD30 miliar telah "disita" dari Venezuela sejak November 2017 karena tindakan pengetatan ekonomi Washington terhadap negara tersebut.
Ia pun menyarankan pertemuan antara Trump dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mencoba menemukan titik temu dan mencapai solusi diplomatik ketika ketegangan antara kedua negara terus meningkat.
Berbicara di PBB, seperti disitir dari RT, Kamis (28/2/2019), Arreaza mengatakan bahwa USD30 miliar telah "disita" dari Venezuela sejak November 2017 karena tindakan pengetatan ekonomi Washington terhadap negara tersebut.
Ia pun menyarankan pertemuan antara Trump dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mencoba menemukan titik temu dan mencapai solusi diplomatik ketika ketegangan antara kedua negara terus meningkat.
AS
secara terbuka telah menyerukan perubahan rezim di negara Amerika Latin
itu. AS juga mengakui pemimpin oposisi sayap kanan Juan Guaido sebagai
"presiden sementara" Venezuela pada Januari lalu dan menyatakan
kepresidenan Maduro tidak sah. Dalam konteks itu, setiap pertemuan
antara Trump dan Maduro, sebagaimana disarankan oleh Arreaza, tidak
mungkin.
Washington telah menawarkan bantuan kemanusiaan senilai USD20 juta ke Venezuela, tetapi pemerintah Maduro telah menolaknya dengan alasan bahwa itu bisa menjadi kuda Troya untuk menyelundupkan senjata ke negara itu - sebuah taktik yang telah digunakan AS di wilayah tersebut di masa lalu.
Arreaza mengatakan bahwa truk yang diduga membawa persediaan kemanusiaan juga penuh dengan paku dan kawat. Guaido mencoba untuk membantu masuknya truk melintasi perbatasan Kolombia ke Venezuela, yang menurut Arreaza adalah operasi yang diatur dengan baik untuk melanggar wilayah negara itu.
Trump telah berulang kali menolak untuk mengesampingkan opsi militer terhadap Venezuela, sementara Caracas menyerukan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan krisis.
Washington telah menawarkan bantuan kemanusiaan senilai USD20 juta ke Venezuela, tetapi pemerintah Maduro telah menolaknya dengan alasan bahwa itu bisa menjadi kuda Troya untuk menyelundupkan senjata ke negara itu - sebuah taktik yang telah digunakan AS di wilayah tersebut di masa lalu.
Arreaza mengatakan bahwa truk yang diduga membawa persediaan kemanusiaan juga penuh dengan paku dan kawat. Guaido mencoba untuk membantu masuknya truk melintasi perbatasan Kolombia ke Venezuela, yang menurut Arreaza adalah operasi yang diatur dengan baik untuk melanggar wilayah negara itu.
Trump telah berulang kali menolak untuk mengesampingkan opsi militer terhadap Venezuela, sementara Caracas menyerukan dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan krisis.
Spekulasi
muncul bahwa AS dapat menggunakan sekutunya Kolombia sebagai "pintu
belakang" untuk menyerang Venezuela, mendorong Duta Besar Rusia untuk
PBB Vassily Nebenzia untuk meminta semua negara tetangga Caracas menolak
penggunaan kekuatan, terlepas dari afiliasi politik.
Nebenzia mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Venezuela dirancang untuk membawa negara itu ke negara melarat sebagai alasan guna memicu intervensi kemanusiaan dan perubahan rezim untuk membuat pemerintah lebih ramah ke AS.
Nebenzia mengatakan bahwa sanksi AS terhadap Venezuela dirancang untuk membawa negara itu ke negara melarat sebagai alasan guna memicu intervensi kemanusiaan dan perubahan rezim untuk membuat pemerintah lebih ramah ke AS.
Credit sindonews.com
Ribuan Demonstran Dukung Amandemen Konstitusi Myanmar
CB, Jakarta - Ribuan demonstran berkumpul di ibu kota Myanmar, Yangon, untuk menyuarakan dukungan amandemen konstitusi 2008.
Dalam aksi ini, para aktivis senior demokrasi menyampaikan pidato kepada masa dan meneriakan slogan menentang keditkatoran militer.
Dari laporan Reuters, dikutip 28 Februari 2019, proposal amandemen konstitusi diajukan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi pada Januari lalu. Partai mengusulkan membentuk komite yang akan menyusun ulang konstitusi, namun ditentang oleh anggota parlemen militer.
Ini adalah langkah besar Suu Kyi untuk mengakhiri dominasi militer selama tiga tahun terakhir.
"Kami berunjuk rasa mendukung komite amandemen konstitusi," kata Yin Htwe, penyelenggara aksi di ibu kota."Kami berada di pihak rakyat."
Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri pertemuan partai Liga Nasional untuk Demokrasi di Yangon 13 Desember 2014. [REUTERS / Soe Zeya Tun]
Juru bicara militer mengatakan NLD salah prosedur untuk mengamandemen piagam konstitusi 2008, yang diciptakan selama kekuasaan militer.
"Membentuk komite gabungan untuk mengubah konstitusi tidak sejalan dengan konstitusi," kata Mayor Jenderal Tun Tun Nyi.
Berdasarkan Piagam Konstitusi Myanmar 2008, militer mendapat jatah seperempat kursi parlemen. Karenanya, setiap perubahan memerlukan pemungutan suara lebih dari 75 persen anggota, memberikan tentara veto yang efektif.
Piagam juga menghalangi Suu Kyi menjadi presiden, karena ada larangan calon presiden memiliki pasangan warga asing atau anak-anak. Suu Kyi memiliki dua putra dengan mendiang suaminya Michael Aris, seorang akademisi Inggris.
Untuk mengisi jabatannya, selama hampir tiga tahun, Aung Sang Suu Kyi telah memerintah Myanmar dengan posisi baru sebagai penasihat negara, di bawah konstitusi Myanmar 2008.
Piagam ini juga memberikan kontrol militer pada kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri.
Partai NLD Aung San Suu Kyi belum mengatakan ketentuan-ketentuan konstitusi apa yang mungkin ingin direformasi, namun di masa lalu, beberapa anggota partai telah menyerukan perubahan pada Pasal 436, yang memberikan militer veto yang efektif atas amandemen konstitusi Myanmar.
Dalam aksi ini, para aktivis senior demokrasi menyampaikan pidato kepada masa dan meneriakan slogan menentang keditkatoran militer.
Dari laporan Reuters, dikutip 28 Februari 2019, proposal amandemen konstitusi diajukan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi pada Januari lalu. Partai mengusulkan membentuk komite yang akan menyusun ulang konstitusi, namun ditentang oleh anggota parlemen militer.
Ini adalah langkah besar Suu Kyi untuk mengakhiri dominasi militer selama tiga tahun terakhir.
"Kami berunjuk rasa mendukung komite amandemen konstitusi," kata Yin Htwe, penyelenggara aksi di ibu kota."Kami berada di pihak rakyat."
Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri pertemuan partai Liga Nasional untuk Demokrasi di Yangon 13 Desember 2014. [REUTERS / Soe Zeya Tun]
Juru bicara militer mengatakan NLD salah prosedur untuk mengamandemen piagam konstitusi 2008, yang diciptakan selama kekuasaan militer.
"Membentuk komite gabungan untuk mengubah konstitusi tidak sejalan dengan konstitusi," kata Mayor Jenderal Tun Tun Nyi.
Berdasarkan Piagam Konstitusi Myanmar 2008, militer mendapat jatah seperempat kursi parlemen. Karenanya, setiap perubahan memerlukan pemungutan suara lebih dari 75 persen anggota, memberikan tentara veto yang efektif.
Piagam juga menghalangi Suu Kyi menjadi presiden, karena ada larangan calon presiden memiliki pasangan warga asing atau anak-anak. Suu Kyi memiliki dua putra dengan mendiang suaminya Michael Aris, seorang akademisi Inggris.
Untuk mengisi jabatannya, selama hampir tiga tahun, Aung Sang Suu Kyi telah memerintah Myanmar dengan posisi baru sebagai penasihat negara, di bawah konstitusi Myanmar 2008.
Piagam ini juga memberikan kontrol militer pada kementerian yang bertanggung jawab atas keamanan, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri.
Partai NLD Aung San Suu Kyi belum mengatakan ketentuan-ketentuan konstitusi apa yang mungkin ingin direformasi, namun di masa lalu, beberapa anggota partai telah menyerukan perubahan pada Pasal 436, yang memberikan militer veto yang efektif atas amandemen konstitusi Myanmar.
Credit tempo.co
Pakistan Tampik Serangan Udara India Sebabkan Kerusakan
CB, Jakarta - Sumber di pemerintah Pakistan menyangkal
serangan udara yang dilancarkan India telah menyebabkan kerusakan.
Sanggahan itu disampaikan setelah India menyebut pesawat tempurnya telah
menghantam sebuah kamp pelatihan militan garis keras di Pakistan pada
Selasa, 26 Februari 2019 dan menewaskan militan garis keras Pakistan
dalam jumlah besar.
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 26 Februari 2019, serangan udara itu dilakukan dekat kota Balakot yang terletak 50 kilometer dari wilayah perbatasan. India terakhir kalinya melancarkan serangan ke Pakistan pada 1971.
Pakistan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh India pada Selasa, 26 Februari 2019.
Pemerintah India mengklaim serangan yang dilakukannya menghantam kamp pelatihan Jaish-e-Mohammed (JeM), yakni sebuah kelompok yang mengklaim melakukan bom bunuh diri lewat sebuah mobil dan menewaskan setidaknya 40 pasukan militer India di Kashmir pada 14 Februari 2019.
Serangan udara yang dilancarkan India tak pelak memperburuk ketegangan negara itu dengan Pakistan yang secara geografis saling bertetangga.
"Ketika bahaya sangat dekat, serangan awal menjadi sangat diperlukan. Keberadaan fasilitas-fasilitas pelatihan semacam itu mampu melatih ratusan militan dan tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan otoritas Pakistan," kata Menteri Luar Negeri India, Vijay Gokhale.
Pakistan menyangkal telah menutup-nutupi kelompok JeM, sebuah kelompok anti-India yang dilatih oleh kelompok garis keras Al-Qaeda. Kelompok JeM sudah masuk daftar PBB sejak 2001 sebagai kelompok teroris.
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 26 Februari 2019, serangan udara itu dilakukan dekat kota Balakot yang terletak 50 kilometer dari wilayah perbatasan. India terakhir kalinya melancarkan serangan ke Pakistan pada 1971.
Pakistan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh India pada Selasa, 26 Februari 2019.
Pemerintah India mengklaim serangan yang dilakukannya menghantam kamp pelatihan Jaish-e-Mohammed (JeM), yakni sebuah kelompok yang mengklaim melakukan bom bunuh diri lewat sebuah mobil dan menewaskan setidaknya 40 pasukan militer India di Kashmir pada 14 Februari 2019.
Serangan udara yang dilancarkan India tak pelak memperburuk ketegangan negara itu dengan Pakistan yang secara geografis saling bertetangga.
"Ketika bahaya sangat dekat, serangan awal menjadi sangat diperlukan. Keberadaan fasilitas-fasilitas pelatihan semacam itu mampu melatih ratusan militan dan tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan otoritas Pakistan," kata Menteri Luar Negeri India, Vijay Gokhale.
Pakistan menyangkal telah menutup-nutupi kelompok JeM, sebuah kelompok anti-India yang dilatih oleh kelompok garis keras Al-Qaeda. Kelompok JeM sudah masuk daftar PBB sejak 2001 sebagai kelompok teroris.
Credit tempo.co
Terlibat Kasus Suap, Jaksa Agung Israel Bersiap Tuntut Netanyahu
TEL AVIV
- Skandal suap yang membayangi Perdana Menteri Israel Benjamin
Netanyahu memasuki babak baru. Jaksa Agung Israel, Avichai Mandelblit,
dilaporkan siap untuk menuntut Netanyahu atas tuduhan penyuapan.
Akibat perkembangan terakhir ini, Perdana Menteri Israel itu harus mempersingkat kunjungannya ke Rusia seperti dilaporkan Times of Israel.
Mengutip Radio Angkatan Darat Israel, media Times of Israel melaporkan pada hari Rabu bahwa Mandelblit sedang bersiap-siap untuk mengajukan tuntutan pada Kasus 4000. Netanyahu di tuding telah membantu Shaul Elovitch, pemilik perusahaan telekomunikasi terbesar Israel Bezeq, dengan imbalan liputan yang menguntungkan dari sumber media termasuk situs berita populer Walla.
Akibat perkembangan terakhir ini, Perdana Menteri Israel itu harus mempersingkat kunjungannya ke Rusia seperti dilaporkan Times of Israel.
Mengutip Radio Angkatan Darat Israel, media Times of Israel melaporkan pada hari Rabu bahwa Mandelblit sedang bersiap-siap untuk mengajukan tuntutan pada Kasus 4000. Netanyahu di tuding telah membantu Shaul Elovitch, pemilik perusahaan telekomunikasi terbesar Israel Bezeq, dengan imbalan liputan yang menguntungkan dari sumber media termasuk situs berita populer Walla.
Skandal
lain yang mengelilingi Netanyahu dikenal sebagai Kasus 1000. Dalam
kasus ini Netanyahu dilaporkan telah membantu miliarder secara politis
sebagai bagian dari kesepakatan pro quo ilegal untuk hadiah senilai
sekitar USD282.000. Dalam kedua investigasi ini, Mandelblit diharapkan
akan mengajukan dakwaan Netanyahu.
Namun, tidak jelas apakah jaksa agung akan merekomendasikan tindakan hukum sehubungan dengan Kasus 2000, yang diduga melibatkan Netanyahu berkolusi dengan situs berita Yedioth Ahronoth untuk merusak pemberitaan media pesaingnya, Israel Hayom, dengan imbalan mendapatkan pemberitaan yang positif dari Yedioth. Haaretz telah melaporkan bahwa miliarder kasino AS Sheldon Adelson mencairkan setidaknya USD50 juta ke Israel Hayom, tetapi dokumen keuangan perusahaan itu "rahasia yang dijaga ketat," seperti disitir dari Sputnik, Kamis (28/2/2019).
Sebuah dakwaan telah diantisipasi sejak Mandelblit mengumumkan Desember lalu bahwa dia akan "bekerja dengan cepat" ketika dia memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap Netanyahu, menurut sebuah laporan oleh Jerusalem Post.
Meski demikian, jaksa agung mengatakan bahwa kasus-kasus yang tertunda terhadap Netanyahu tidak akan dipengaruhi oleh apa pun selain bukti dan hukum.
Setelah Mandelblit membuat pengumuman untuk tuduhan kriminal terhadap Netanyahu, maka sidang dapat dijadwalkan, dan jaksa agung Israel hanya dapat mengajukan dakwaan resmi setelah sidang ini, Times Times Israel melaporkan, mencatat bahwa proses tersebut membutuhkan waktu hingga 12 bulan.
Namun, tidak jelas apakah jaksa agung akan merekomendasikan tindakan hukum sehubungan dengan Kasus 2000, yang diduga melibatkan Netanyahu berkolusi dengan situs berita Yedioth Ahronoth untuk merusak pemberitaan media pesaingnya, Israel Hayom, dengan imbalan mendapatkan pemberitaan yang positif dari Yedioth. Haaretz telah melaporkan bahwa miliarder kasino AS Sheldon Adelson mencairkan setidaknya USD50 juta ke Israel Hayom, tetapi dokumen keuangan perusahaan itu "rahasia yang dijaga ketat," seperti disitir dari Sputnik, Kamis (28/2/2019).
Sebuah dakwaan telah diantisipasi sejak Mandelblit mengumumkan Desember lalu bahwa dia akan "bekerja dengan cepat" ketika dia memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap Netanyahu, menurut sebuah laporan oleh Jerusalem Post.
Meski demikian, jaksa agung mengatakan bahwa kasus-kasus yang tertunda terhadap Netanyahu tidak akan dipengaruhi oleh apa pun selain bukti dan hukum.
Setelah Mandelblit membuat pengumuman untuk tuduhan kriminal terhadap Netanyahu, maka sidang dapat dijadwalkan, dan jaksa agung Israel hanya dapat mengajukan dakwaan resmi setelah sidang ini, Times Times Israel melaporkan, mencatat bahwa proses tersebut membutuhkan waktu hingga 12 bulan.
Selama
kunjungan kenegaraannya ke Moskow minggu ini, Netanyahu mengatakan
kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa hubungan antara kedua negara
telah mencegah perselisihan antar tentara dan berkontribusi pada
keamanan di wilayah itu.
Kedua kepala negara juga mengadakan diskusi tentang situasi di Suriah dan meningkatkan koordinasi keamanan.
"Saya ingin membahas hubungan bilateral kami, yang sangat baik, terima kasih kepada lebih dari 1 juta penutur Rusia (di Israel) yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Israel dan telah menjadi bagian dari kami, membawa budaya Rusia menjadi bagian dari budaya Israel," kata Netanyahu saat berada di Moskow.
Kedua kepala negara juga mengadakan diskusi tentang situasi di Suriah dan meningkatkan koordinasi keamanan.
"Saya ingin membahas hubungan bilateral kami, yang sangat baik, terima kasih kepada lebih dari 1 juta penutur Rusia (di Israel) yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Israel dan telah menjadi bagian dari kami, membawa budaya Rusia menjadi bagian dari budaya Israel," kata Netanyahu saat berada di Moskow.
Credit sindonews.com
Revolusi belum usai bagi bangsa Palestina
Lagu-lagu yang dipersembahkan tadi merupakan
penyampaian kepada seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia,
mengenai apa yang dirasakan rakyat Palestina tentang makna kebebasan
Dalam sambutannya pada Malam Kebudayaan Palestina (Palestinian Cultural Night) yang digelar untuk memperingati 54 Tahun Revolusi Palestina, di Jakarta, Rabu, Dubes Zuhair menjelaskan acara tersebut ditujukan untuk menggalang dukungan dunia kepada Presiden Mahmoud Abbas dalam menyerukan apa yang dicita-citakan rakyat Palestina.
"Revolusi yang diawali pada 1 Januari 1965 adalah awal dari sebuah rencana untuk menjadikan Palestina negara yang lebih baik ke depannya, baik secara politik maupun global," kata Zuhair di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Malam kebudayaan yang dikemas dalam sajian penampilan tari dan musik, merupakan ungkapan rakyat Palestina mengenai makna kemerdekaan, yang telah lama mereka idamkan.
Rakyat Palestina hingga kini masih hidup dalam pendudukan Israel, bahkan ada yang terpaksa mengungsi dari tanah kelahiran mereka untuk memperoleh keamanan dan kedamaian.
"Lagu-lagu yang dipersembahkan tadi merupakan penyampaian kepada seluruh dunia, khususnya masyarakat Indonesia, mengenai apa yang dirasakan rakyat Palestina tentang makna kebebasan," kata Dubes Zuhair.
Numan Al Jalmawi, seniman Palestina yang khusus didatangkan ke Jakarta untuk tampil dalam acara tersebut, mengaku senang dapat menyanyikan lagu-lagu tradisional Palestina yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Ia juga mengungkapkan kebahagiannya dapat berkunjung ke Indonesia, sebuah negara yang secara konsisten menunjukkan komitmen untuk perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaan.
"Rakyat Indonesia sangat dekat dengan bangsa Palestina. Mereka sangat bersahabat, menyenangkan, dan selalu mendukung bangsa Palestina," kata dia.
Credit antaranews.com
Trump - Kim Jong Un Belum Sepakat Denuklirisasi di Hari Pertama
CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump
dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu kembali hari Kamis setelah
bercakap selama jamuan makan malam tanpa tanda-tanda kemajuan pada
masalah utama denuklirisasi.
Donald Trump memuji hubungan istimewanya dengan Kim ketika ia bertemu Kim Jong Un untuk kedua kalinya di ibu kota Vietnam, Hanoi pada hari Rabu
Trump mengaku puas dengan pembicaraan dengan Kim, meskipun ia mengatakan tidak ada kemajuan berarti.
"Pertemuan hebat dan dialog yang sangat baik," kata Trump di Twitter setelah makan malam dengan Kim di Hotel Metropole, dikutip dari Reuters, 28 Februari 2019.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump tampak akrab saat berbincang dalam pertemuan di Hotel Metropole, Hanoi, Vietnam, Rabu, 27 Februari 2019. REUTERS
Gedung Putih tidak memberikan indikasi apa yang mungkin melibatkan upacara penandatanganan, meskipun diskusi kedua pihak telah memasukkan kemungkinan deklarasi mengakhiri Perang Korea 1950-1953.
Mereka juga telah membahas langkah-langkah denuklirisasi parsial, seperti memungkinkan pengawas untuk meninjau pembongkaran reaktor nuklir Yongbyon Korea Utara, kata para pejabat AS dan Korea Selatan.
Salah satu konsensus AS kepada Korut adalah membuka kantor penghubung atau mengizinkan proyek-proyek antar-Korea, tetapi yang mengkritik karena Trump memberikan terlalu banyak kelonggaran dan terlalu dini.KTT Vietnam adalah pertemuan kedua Donald Trump dan Kim Jong Un, setelah pertemuan pertama mereka di Singapura pada Juni 2018, tidak menghasilkan kemajuan konkret denuklirisasi Korea Utara.
Donald Trump memuji hubungan istimewanya dengan Kim ketika ia bertemu Kim Jong Un untuk kedua kalinya di ibu kota Vietnam, Hanoi pada hari Rabu
Trump mengaku puas dengan pembicaraan dengan Kim, meskipun ia mengatakan tidak ada kemajuan berarti.
"Pertemuan hebat dan dialog yang sangat baik," kata Trump di Twitter setelah makan malam dengan Kim di Hotel Metropole, dikutip dari Reuters, 28 Februari 2019.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump tampak akrab saat berbincang dalam pertemuan di Hotel Metropole, Hanoi, Vietnam, Rabu, 27 Februari 2019. REUTERS
Gedung Putih tidak memberikan indikasi apa yang mungkin melibatkan upacara penandatanganan, meskipun diskusi kedua pihak telah memasukkan kemungkinan deklarasi mengakhiri Perang Korea 1950-1953.
Mereka juga telah membahas langkah-langkah denuklirisasi parsial, seperti memungkinkan pengawas untuk meninjau pembongkaran reaktor nuklir Yongbyon Korea Utara, kata para pejabat AS dan Korea Selatan.
Salah satu konsensus AS kepada Korut adalah membuka kantor penghubung atau mengizinkan proyek-proyek antar-Korea, tetapi yang mengkritik karena Trump memberikan terlalu banyak kelonggaran dan terlalu dini.KTT Vietnam adalah pertemuan kedua Donald Trump dan Kim Jong Un, setelah pertemuan pertama mereka di Singapura pada Juni 2018, tidak menghasilkan kemajuan konkret denuklirisasi Korea Utara.
Credit tempo.co
Jabat Tangan Trump dan Kim Jong-un Buka Gelaran KTT Vietnam
Jabat tangan Presiden Donald Trump dan Kim
Jong-un di depan Hotel Metropole membuka rangkaian KTT AS-Korut yang
akan berlangsung di Vietnam sampai Kamis (28/2). (SAUL LOEB/AFP)
Jakarta, CB -- Jabat tangan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un
di depan Hotel Metropole Hanoi membuka rangkaian konferensi tingkat
tinggi Amerika Serikat-Korea Utara yang akan berlangsung di Vietnam sampai besok, Kamis (28/2).
Reuters melaporkan bahwa Kim dan Trump saling berjabat tangan di depan bendera AS dan Korut yang berkibar di depan Hotel Sofitel Legend Metropole pada Rabu (27/2) sore.
"Kami mampu melewati semua rintangan dan hadir di sini hari ini," ujar Kim yang duduk bersama Trump dalam sesi singkat bersama para wartawan.
Menanggapi Kim, Trump menjanjikan "masa depan gemilang" bagi Korut melalui pembicaraan kedua kepala negara ini.
"Saya pikir negara Anda memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Saya pikir akan ada masa depan gemilang bagi negara Anda. Kami akan membantu itu menjadi kenyataan," kata Trump.
Reuters melaporkan bahwa Kim dan Trump saling berjabat tangan di depan bendera AS dan Korut yang berkibar di depan Hotel Sofitel Legend Metropole pada Rabu (27/2) sore.
"Kami mampu melewati semua rintangan dan hadir di sini hari ini," ujar Kim yang duduk bersama Trump dalam sesi singkat bersama para wartawan.
Menanggapi Kim, Trump menjanjikan "masa depan gemilang" bagi Korut melalui pembicaraan kedua kepala negara ini.
"Saya pikir negara Anda memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Saya pikir akan ada masa depan gemilang bagi negara Anda. Kami akan membantu itu menjadi kenyataan," kata Trump.
Mereka dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata selama 20 menit
sebelum menghadiri jamuan makan malam bersama para pejabat tinggi Korut
dan AS.
Trump dikabarkan akan didampingi Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dan Pelaksana Kepala Staf Kepresidenan AS, Mick Mulvaney, dalam jamuan tersebut.
Sementara itu, Kim Jong-un akan ditemani Kim Yong-chol, salah satu pemimpin partai Buruh Korut, dan seorang pejabat lainnya yang belum diketahui identitasnya. Adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo-jong, juga kemungkinan hadir dalam acara tersebut.
Trump dikabarkan akan didampingi Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, dan Pelaksana Kepala Staf Kepresidenan AS, Mick Mulvaney, dalam jamuan tersebut.
Sementara itu, Kim Jong-un akan ditemani Kim Yong-chol, salah satu pemimpin partai Buruh Korut, dan seorang pejabat lainnya yang belum diketahui identitasnya. Adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo-jong, juga kemungkinan hadir dalam acara tersebut.
Rapat
dan acara makan malam hari ini dinilai sebagai pertemuan "pemanasan"
demi mempererat keakraban antara kedua pemimpin. Suasana hati Trump dan
Kim Jong-un dianggap menjadi salah satu penentu hasil pertemuan pekan
ini.
Agenda utama pertemuan Trump dan Kim Jong-un diperkirakan akan berlangsung pada Kamis. Utusan AS dan Korut terkait KTT ini telah menyusun dokumen awal deklarasi bersama yang kemungkinan akan disepakati Trump dan Kim di akhir pertemuan.
Agenda utama pertemuan Trump dan Kim Jong-un diperkirakan akan berlangsung pada Kamis. Utusan AS dan Korut terkait KTT ini telah menyusun dokumen awal deklarasi bersama yang kemungkinan akan disepakati Trump dan Kim di akhir pertemuan.
Credit cnnindonesia.com
Korut Disebut Siap Lanjutkan Denuklirisasi Asal AS Kooperatif
Ilustrasi rudal Korut. (KCNA/via Reuters)
Jakarta, CB -- Surat kabar Korea Utara, Choson Sinbo, menyatakan bahwa negara terisolasi itu siap mengambil langkah untuk memajukan proses denuklirisasi jika Amerika Serikat mau memberikan konsesi "yang sesuai."
Artikel itu terbit pada Rabu (27/2), menjelang pertemuan puncak antara Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong-un, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Hanoi, Vietnam, yang berlangsung hingga Kamis besok.
"Pihak Korea Utara siap mengambil langkah tambahan berlandaskan niat baik sesuai dengan kebulatan tekad AS meresponsnya dengan langkah yang sesuai," bunyi tulisan Choson Sinbo seperti dikutip kantor berita Yonhap.
Surat kabar itu juga menyatakan keberhasilan KTT pekan ini "bergantung pada seberapa berani" pihak AS membangun rasa saling percaya dengan Korut.
Artikel itu terbit pada Rabu (27/2), menjelang pertemuan puncak antara Pemimpin Tertinggi Korut, Kim Jong-un, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Hanoi, Vietnam, yang berlangsung hingga Kamis besok.
"Pihak Korea Utara siap mengambil langkah tambahan berlandaskan niat baik sesuai dengan kebulatan tekad AS meresponsnya dengan langkah yang sesuai," bunyi tulisan Choson Sinbo seperti dikutip kantor berita Yonhap.
Surat kabar itu juga menyatakan keberhasilan KTT pekan ini "bergantung pada seberapa berani" pihak AS membangun rasa saling percaya dengan Korut.
Selain itu, koran itu menekankan bahwa hasil pertemuan puncak besok juga bergantung pada sejauh mana AS mau melangkah untuk benar-benar mengakhiri apa yang disebutnya "ancaman perang nuklir."
Dalam artikel itu, Choson Sinbo juga mengungkit kembali pidato tahun baru Kim Jong-un bulan lalu yang memaparkan bahwa Korut telah menyetop uji coba dan penggunaan senjata nuklir.
Koran itu menganggap AS juga harus merespons prestasi itu dengan langkah-langkah "sesuai" jika ingin semua janji terkait denuklirisasi dilaksanakan.
"Korut bergerak seperti halnya AS bergerak."
Kim Jong-un dan Trump akan melangsungkan pertemuan puncak kedua di Hanoi yang dijadwalkan berlangsung hari ini dan besok.
Pertemuan kedua mereka ini berfokus pada langkah konkret denuklirisasi yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya di Singapura pada Juni 2018 lalu.
Beberapa pihak menganggap tak ada kemajuan signifikan dalam proses denuklirisasi sejak pertemuan perdana Trump dan Kim Jong-un di Singapura. Kedua negara masih berselisih paham dalam memaknai denuklirisasi.
AS
ingin sanksi terhadap Korut terus diberlakukan sampai negara itu
melucuti senjata nuklir sepenuhnya. Sementara itu, Korut menginginkan AS
mencabut sanksinya seraya Pyongyang melakukan proses denuklirisasi.
Sejumlah pengamat memprediksi Korut berkenan menutup salah satu situs nuklir utamanya, Yongbyon, sebagai "langkah maju" yang dimaksud dalam artikel Choson Sinbon.
Sementara itu, sebagai imbalannya, AS diprediksi akan membuka kantor perwakilannya di Pyongyang dan secara simbolik mengumumkan perdamaian Perang Korea 1950-1953 lalu.
Sejumlah pengamat memprediksi Korut berkenan menutup salah satu situs nuklir utamanya, Yongbyon, sebagai "langkah maju" yang dimaksud dalam artikel Choson Sinbon.
Sementara itu, sebagai imbalannya, AS diprediksi akan membuka kantor perwakilannya di Pyongyang dan secara simbolik mengumumkan perdamaian Perang Korea 1950-1953 lalu.
Credit cnnindonesia.com
DPR AS Tolak Deklarasi Darurat Nasional Trump
WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) memilih untuk mencabut deklarasi darurat nasional Presiden Donald Trump atas pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko.
Resolusi itu diloloskan DPR yang dipimpin Partai Demokrat setelah memenangkan voting dengan 245-182. Kini resolusi itu akan di bawa ke Senat yang dikuasai oleh Partai Republik, di mana sejumlah politisi konservatif dari partai itu menyatakan berada dalam satu barisan dengan Partai Demokrat.
Sedikitnya ada 13 politisi Partai Republik yang "berkhianat" menolak deklarasi darurat nasional Trump. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kongres tidak akan memiliki mayoritas dua pertiga dari kedua kamar parlemen yang diperlukan untuk menolak veto dari Presiden seperti dilansir dari BBC, Kamis (28/2/2019).
Resolusi itu diloloskan DPR yang dipimpin Partai Demokrat setelah memenangkan voting dengan 245-182. Kini resolusi itu akan di bawa ke Senat yang dikuasai oleh Partai Republik, di mana sejumlah politisi konservatif dari partai itu menyatakan berada dalam satu barisan dengan Partai Demokrat.
Sedikitnya ada 13 politisi Partai Republik yang "berkhianat" menolak deklarasi darurat nasional Trump. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kongres tidak akan memiliki mayoritas dua pertiga dari kedua kamar parlemen yang diperlukan untuk menolak veto dari Presiden seperti dilansir dari BBC, Kamis (28/2/2019).
Sebelumnya
Trump, yang menyatakan keadaan darurat setelah Kongres menolak dana
untuk pembangunan tembok itu, mengatakan ia akan memveto RUU tersebut.
Anggota parlemen AS menggunakan ketentuan dari Undang-undang Keadaan Darurat Nasional untuk mengesampingkan keputusan presiden, tetapi mengharuskan kedua kamar parlemen untuk memutuskan dan menyelesaikannya dalam waktu 18 hari.
Presiden AS menyebut situasi di perbatasan selatan sebagai "krisis" dan pada 15 Februari, mengeluarkan deklarasi darurat untuk melewati Kongres dan membangun tembok dengan dana militer.
Partai Demokrat mengatakan deklarasi itu inkonstitusional dan Trump telah mendesain sendiri keadaan darurat di perbatasan.
"Ini bukan tentang perbatasan. Ini tentang konstitusi Amerika Serikat. Ini bukan tentang politik. Ini bukan tentang keberpihakan. Ini tentang patriotisme," ujar Ketua DPR Nancy Pelosi awal pekan ini.
Sementara banyak politisi Partai Republik bersikap kritis atas penggunaan deklarasi darurat nasional untuk tembok sebelum dekrit Trump, beberapa diantaranya sekarang berpendapat bahwa presiden menggunakan otoritas yang diberikan kepadanya oleh konstitusi.
Pemimpin Minoritas DPR, Kevin McCarthy mengatakan, Partai Republik akan mendukung keputusan Trump dan menuduh Partai Demokrat mengabaikan keadaan darurat di perbatasan.
Perwakilan Ohio Warren Davidson mengatakan: "Saya pikir dia tidak perlu melakukan deklarasi darurat, tetapi dia melakukannya, dan itu sah," lapor Washington Post.
Tetapi politisi Partai Republik yang lain mempertahankan tanggapan Trump terhadap kurangnya dana Kongres adalah tidak tepat.
Di Senat, lebih banyak politisi Partai Republik telah menyatakan keprihatinan tentang pengaturan preseden yang berbahaya, dan Wakil Presiden Mike Pence bertemu anggota Senat selama makan siang tertutup pada hari Selasa untuk membahas masalah ini.
Pemimpin Mayoritas Kongres, Mitch McConnell mengatakan, mempertahankan deklarasi darurat adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dan dapat dipahami dari keputusan Partai Demokrat untuk menempatkan penghalang partisan di atas kepentingan nasional.
Deklarasi darurat Trump akan membuka dana hampir USD8 miliar untuk pembangunan tembok, yang masih jauh dari perkiraan biaya USD23 miliar dari penghalang sepanjang hampir 3.200 km dari perbatasan, tetapi jauh lebih dari USD1.375 miliar diberikan oleh Kongres untuk penghalang di perbatasan.
Credit sindonews.com
Parlemen Rusia Sebut Intervensi Militer Terhadap Venezuela Agresi
MOSKOW - Dewan Federasi Rusia, atau majelis tinggi parlemen, menganggap penggunaan angkatan bersenjata secara tidak sah terhadap Venezuela oleh negara-negara yang mendukung kelompok oposisi sebagai agresi.
"Penggunaan kekuatan juga akan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Dewan Federasi mengatakan dalam sebuah pernyataan, mengecam upaya asing untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela.
"Rusia menghormati kedaulatan Venezuela dan akan terus bekerja dengan otoritas resmi negara itu," tegasnya seperti disitir dari Xinhua, Kamis (28/2/2019).
"Penggunaan kekuatan juga akan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Dewan Federasi mengatakan dalam sebuah pernyataan, mengecam upaya asing untuk mencampuri urusan dalam negeri Venezuela.
"Rusia menghormati kedaulatan Venezuela dan akan terus bekerja dengan otoritas resmi negara itu," tegasnya seperti disitir dari Xinhua, Kamis (28/2/2019).
Dewan
Federasi Rusia mengatakan bahwa Venezuela dapat menyelesaikan krisis
mereka sendiri. Rusia secara konsisten menyerukan agar masalah itu
diselesaikan melalui hukum internasional dan cara legislatif negara itu
sendiri.
Dewan Federasi Rusia meminta PBB, parlemen asing dan organisasi antar-parlemen untuk mendukung dialog damai di negara Amerika Latin itu.
Diwartakan sebelumnya Wakil Presiden Brazil, Hamilton Mourao mengatakan, negaranya tidak akan mengizinkan Amerika Serikat (AS) melakukan intervensi militer di Venezuela dari wilayah Brazil.
Dewan Federasi Rusia meminta PBB, parlemen asing dan organisasi antar-parlemen untuk mendukung dialog damai di negara Amerika Latin itu.
Diwartakan sebelumnya Wakil Presiden Brazil, Hamilton Mourao mengatakan, negaranya tidak akan mengizinkan Amerika Serikat (AS) melakukan intervensi militer di Venezuela dari wilayah Brazil.
Ketegangan
berkobar di Venezuela pada Januari ketika ketua parlemen oposisi Juan
Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara, menolah
terpilihnya kembali Maduro dalam pemilu tahun lalu. Amerika Serikat
segera mengakui kepemimpinan tokoh oposisi itu dan diikuti oleh sejumlah
negara lain. Rusia, China, Meksiko, Turki, dan Uruguay, di sisi lain,
menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai presiden negara yang
dipilih secara sah.
Credit sindonews.com
Lavrov: Setelah Venezuela, AS Incar Kuba dan Nikaragua
MOSKOW
- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menuturkan, pernyataan
pejabat Amerika Serikat (AS), yang mengatakan bahwa hari Presiden
Venezuela, Nicolas Maduro telah dinomori, berarti bahwa Kuba dan
Nikaragua akan menjadi yang berikutnya.
Lavrov menekankan bahwa "Doktrin Monroe" artinya jika dibandingkan dengan doktrin yang sekarang sedang dibentuk, yang berarti bahwa AS merebut hak untuk menggunakan kekuatan di mana pun mereka ingin menggulingkan rezim, karena alasan tertentu atau hanya karena tidak sesuai dengan mereka.
"Moskow bekerja dengan semua negara yang juga prihatin tentang kemungkinan skenario militer di Venezuela untuk mencegah penggunaan kekuatan dalam krisis," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).
Lavrov menekankan bahwa "Doktrin Monroe" artinya jika dibandingkan dengan doktrin yang sekarang sedang dibentuk, yang berarti bahwa AS merebut hak untuk menggunakan kekuatan di mana pun mereka ingin menggulingkan rezim, karena alasan tertentu atau hanya karena tidak sesuai dengan mereka.
"Moskow bekerja dengan semua negara yang juga prihatin tentang kemungkinan skenario militer di Venezuela untuk mencegah penggunaan kekuatan dalam krisis," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).
"Bukan
kebetulan bahwa kepemimpinan Brasil, misalnya, telah menyatakan bahwa
mereka tidak akan berpartisipasi atau memberikan wilayah mereka kepada
Amerika. Negara untuk langkah agresif melawan Venezuela," sambungnya.
Dia kemudian menuturkan, Moskow memperhitungkan bahwa tidak ada satu pun negara bagian Amerika Latin, termasuk Kelompok Lima, yang mendukung penggunaan kekuatan di Venezuela. Lavrov mengatakan, Rusia mendesak Washington untuk memperhatikan posisi Kelompok Lima.
"Kami juga mencatat provokasi keras yang berusaha untuk menerobos perbatasan (Venezuela) dengan dalih memasok bantuan kemanusiaan bagi para korban. Skenario yang terkenal ini membayangkan klaim lebih lanjut dan upaya intervensi militer," tukasnya.
Dia kemudian menuturkan, Moskow memperhitungkan bahwa tidak ada satu pun negara bagian Amerika Latin, termasuk Kelompok Lima, yang mendukung penggunaan kekuatan di Venezuela. Lavrov mengatakan, Rusia mendesak Washington untuk memperhatikan posisi Kelompok Lima.
"Kami juga mencatat provokasi keras yang berusaha untuk menerobos perbatasan (Venezuela) dengan dalih memasok bantuan kemanusiaan bagi para korban. Skenario yang terkenal ini membayangkan klaim lebih lanjut dan upaya intervensi militer," tukasnya.
Credit sindonews.com
Membelot, Ratusan Tentara Venezuela Lari ke Kolombia
BOGOTA
- Layanan imigrasi Kolombia menuturkan, ratusan tentara Venezuela yang
membelot telah melarikan diri ke Bogota. Menurut Kolombia, setidaknya
sudah 320 tentara Venezuela yang menyeberang ke Bogota dalam beberapa
hari terakhir.
Kepala layanan imigrasi Kolombia, Christian Kruger Sarmiento menuturkan, tentara Venezuela, mulai dari tentara biasa, hingga pejabat militer, yang melarikan diri ke Kolombia kian hari kian bertambah.
"Sampai sekarang, kami telah menerima lebih dari 320 saudara Venezuela,militer, dan perwira pengawal Venezuela yang melarikan diri dari Venezuela. Mereka meminta bantuan di negara kami dan angka ini semakin meningkat," ucap Sarmiento, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).
Kepala layanan imigrasi Kolombia, Christian Kruger Sarmiento menuturkan, tentara Venezuela, mulai dari tentara biasa, hingga pejabat militer, yang melarikan diri ke Kolombia kian hari kian bertambah.
"Sampai sekarang, kami telah menerima lebih dari 320 saudara Venezuela,militer, dan perwira pengawal Venezuela yang melarikan diri dari Venezuela. Mereka meminta bantuan di negara kami dan angka ini semakin meningkat," ucap Sarmiento, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/2).
Dia
mengatakan, beberapa prajurit melintasi perbatasan dengan seragam dan
dengan senjata. Sementara yang lain berpakaian sipil dan terkadang
membawa anak-anak mereka. Dia menunjukkan bahwa banyak prajurit
Venezuela yang cacat meminta suaka dan pemerintah Kolombia sedang
memeriksa apakah mereka benar-benar membutuhkannya.
Sementara itu, dalam pertemuan Kelompok Lima di Bogota untuk membahas situasi di Venezuela, Menteri Luar Negeri Chili, Roberto Ampuero telah menggarisbawahi sikap negara itu terhadap krisis, dengan mengatakan bahwa Chili menentang penggunaan kekerasan di Venezuela.
"Sebagai anggota Kelompok Lima, Chili menegaskan kembali komitmen dan keyakinannya bahwa satu-satunya solusi untuk masalah Venezuela adalah cara damai dalam kerangka hukum internasional. Perdamaian dan dialog adalah prinsip-prinsip kebijakan luar negeri kita," ucap Ampuero.
Sementara itu, dalam pertemuan Kelompok Lima di Bogota untuk membahas situasi di Venezuela, Menteri Luar Negeri Chili, Roberto Ampuero telah menggarisbawahi sikap negara itu terhadap krisis, dengan mengatakan bahwa Chili menentang penggunaan kekerasan di Venezuela.
"Sebagai anggota Kelompok Lima, Chili menegaskan kembali komitmen dan keyakinannya bahwa satu-satunya solusi untuk masalah Venezuela adalah cara damai dalam kerangka hukum internasional. Perdamaian dan dialog adalah prinsip-prinsip kebijakan luar negeri kita," ucap Ampuero.
Ampuero
menyatakan, dalam pertemuan tersebut Chili mengusulkan untuk memasukkan
dalam deklarasi akhir sebuah paragraf yang menguraikan komitmen
terhadap solusi politik dan diplomatik untuk krisis di Venezuela tanpa
menggunakan kekerasan.
Posisi serupa juga disuarakan oleh Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, yang mengatakan bahwa Meksiko siap menjadi tuan rumah untuk dialog mengenai normalisasi situasi di Venezuela.
Posisi serupa juga disuarakan oleh Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, yang mengatakan bahwa Meksiko siap menjadi tuan rumah untuk dialog mengenai normalisasi situasi di Venezuela.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)