CUPUMA

Rabu, 30 Januari 2019

PBB Beberkan Proses Penyerahan Petisi Papua Barat

Ilustrasi. (AFP Photo/Fabrice Coffrini)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap momen ketika pemimpin kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menyerahkan petisi soal referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Wakil juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, mengatakan kepada CNNIndonesia.com bahwa petisi tersebut diserahkan saat Bachelet sedang bertemu dengan delegasi Vanuatu, dalam sesi Ulasan Universal Periodik Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

"Dalam pertemuan ini, salah satu anggota delegasi Vanuatu, Benny Wenda, menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi. Pertemuan ini tidak diatur khusus oleh Wenda untuk tujuan tersebut (menyerahkan petisi)," kata Shamdasani melalui surat elektronik, Selasa (29/1).

Menurut Shamdasani, Bachelet kemudian mengatakan kepada Benny bahwa OHCHR sudah berkoordinasi dengan Indonesia mengenai masalah HAM di Papua, dan meminta akses ke pulau paling timur Indonesia tersebut.

"Indonesia sepakat untuk memberikan akses kepada kantor kami ke Papua dan kami menunggu konfirmasi terkait pengaturan tersebut," kata Shamdasani.

CNNIndonesia.com sudah meminta penjelasan kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk mengetahui perkembangan proses pemberian akses PBB ke Papua, tapi belum mendapatkan respons.

Hingga berita ini dibuat, CNNIndonesia.com juga masih menunggu konfirmasi mengenai langkah PBB selanjutnya menanggapi petisi ini.

Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, meyakini PBB tidak akan menggubris petisi yang diklaim sudah ditandatangani 1,8 juta orang itu karena menganggap badan internasional tersebut menghormati kedaulatan Indonesia.

"PBB pasti menghormati kedaulatan Indonesia," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1) kemarin.

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, juga mengatakan penyerahan petisi sama sekali bukan masalah bagi Indonesia. Dia menekankan jika ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia maka harus berhadapan dengannya.

"Begini ya, apa pun ngomong segala macem, enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucapnya.

Ryamizard pun mengaku tak khawatir dengan klaim Benny soal ada 1,8 juta orang yang menandatangani petisi tersebut.

"Tidak masalah. Kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer Cenderawasih, Muhammad Aidi, meragukan jumlah orang yang diklaim meneken petisi tersebut.

"Jumlah itu sangat tidak mendasar. Jumlah penduduk di Papua Barat 2,5 juta. Di Nduga saja 70 persen di antaranya masih hidup seperti di masa prasejarah, bahkan tidak punya data kependudukan. Bagaimana bisa ada 1,8 juta orang tanda tangan?" katanya kepada CNNIndonesia.com.

Credit cnnindonesia.com

AS: Ada Konsekuensi Serius Jika Guaido Dilukai

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton mengatakan, ada konsekuensi serius jika pemerintah Venezuela melukai pemimpin oposisi negara itu, Juan Guaido.

Peringatan Bolton ini muncul setelah Jaksa Agung Venezuela, Tarek Saab meminta pengadilan tinggi negara itu untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Guaido.

"Kami mengecam ancaman mantan Jaksa Agung Venezuela yang tidak sah terhadap Presiden Juan Guaido," ucap Bolton melalui akun Twitternya, merujuk pada Saab, yang tidak lagi diakui AS sebagai Jaksa Agung Venezuela.

"Izinkan saya tegaskan, akan ada konsekuensi serius bagi mereka yang berusaha menumbangkan demokrasi dan membahayakan Guaido," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (30/1).

Sebelumya diwartakan, kemarin Saab di televisi pemerintah mengatakan dia telah meminta pengadilan untuk membuka penyelidikan awal terhadap Guaido sebagai akibat dari berbagai kejadian kekerasan yang diprovokasi di negara itu sejak 22 Januari, sehari sebelum Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden sementara.

Dia juga menuduh Guaido membantu negara asing untuk campur tangan dalam masalah internal Venezuela.

Saab mengatakan, dia meminta Mahkamah Agung Venezuela untuk memperkenalkan langkah-langkah pencegahan termasuk melarang Guaido meninggalkan negara dan memblokir rekening keuanganya.

Credit sindonews.com

Tentara Pembelot Venezuela Minta Bantuan Senjata kepada Trump

CARACAS - Para tentara Venezuela yang membelot menyerukan pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump untuk mempersenjatai mereka, dalam apa yang mereka sebut sebagai pencarian untuk kebebasan.

Mantan tentara Carlos Guillen Martinez dan Josue Hidalgo Azuaje, yang tinggal di luar negeri, mengatakan bahwa mereka ingin bantuan militer AS untuk mempersenjatai warga Venezuela yang terkepung. Mereka mengklaim telah melakukan kontak dengan ratusan pembelot yang berkeinginan dan telah meminta tentara Venezuela untuk memberontak melawan rezim Maduro, melalui siaran televisi.

"Sebagai tentara Venezuela, kami meminta AS untuk mendukung kami, dalam hal logistik, dengan komunikasi, dengan senjata, sehingga kami dapat mewujudkan kebebasan Venezuela," kata Guillen Martinez.

"Kami tidak mengatakan bahwa kami hanya membutuhkan dukungan AS, tetapi juga Brazil, Kolombia, Peru, semua negara saudara, yang menentang kediktatoran ini," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Rabu (30/1/2019).

Para pembelot menunjukkan kepada CNN chat Whatsapp, di mana mereka mengklaim ribuan perwira dan prajurit junior Venezuela yang marah. Mereka mengatakan sedang bekerja untuk menyatukan berbagai faksi yang tidak puas menjadi satu kelompok yang kompak.

Meski begitu, mereka dengan tegas menolak intervensi militer AS yang lebih luas untuk mendukung Guaido.

"Kami tidak ingin pemerintah asing menyerbu negara kami," tegas Hidalgo Azuaje.

"Jika kita membutuhkan serangan, itu harus oleh tentara Venezuela yang benar-benar ingin membebaskan Venezuela," ucapnya.

Tekanan pada militer Venezuela akan meningkat minggu ini, karena pemimpin oposisi Juan Guaido telah menyerukan demonstrasi pada hari Rabu dan Minggu. Oposisi mendorong pengikutnya untuk menekan tentara yang mereka kenal untuk membelot.

CNN mendapat sedikit gambaran tentang kesulitan internal pertikaian di ketentaraan, ketika bertemu dan mendiskusikan gagasan pemberontakan dengan seorang prajurit yang terdaftar di tempat parkir bawah tanah di Caracas. Ia meminta untuk tidak diidentifikasi karena takut akan mendapat hukuman.

"Ada tentara di setiap unit yang bersedia bangkit dengan senjata," katanya kepada CNN.

"Mereka sedang mempersiapkan diri mereka sendiri dan belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka menunggu saat yang tepat, sehingga mereka bisa memukul lebih keras sehingga orang merasakannya," ungkapnya.

Ia mengklaim beberapa unit tentara telah memiliki senjata dan amunisi yang hilang dan mungkin diambil untuk membantu memicu pemberontakan.

"Operasi sebelumnya telah gagal karena perwira berpangkat tinggi menentangnya. Mereka masih mengendalikan setiap daerah, dan jika pemberontakan terjadi, itu dengan cepat dinetralkan," katanya.

Dia mengakui pesan yang dikirim oleh pembelot dari luar Venezuela, dan mengatakan mereka "sangat positif."

"Entah bagaimana mereka memberi kami harapan," katanya. "Mereka di luar Venezuela, tetapi memberi makan jiwa kami. Mereka menginspirasi kami dan meningkatkan harga diri militer," tuturnya.

Permintaan ini datang ketika penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS), John Bolton, memperingatkan pemerintah Maduro bahwa kekerasan terhadap oposisi politik Venezuela — atau terhadap pemimpinnya dan presiden yang memproklamirkan sendiri, Juan Guaido — akan menghadapi pembalasan yang keras.

Bolton juga mengimbau militer Venezuela untuk membantu kelancaran transisi kekuasaan dari Maduro ke Guaido, yang diakui AS sebagai kepala negara yang sah.

Sebelumnya, upaya pemberontakan yang dilakukan oleh segelintik militer Venezuela berhasil di padamkan oleh tentara yang loyal kepada Presiden Nicolas Maduro.

Selain itu, Para petinggi militer Venezuela telah menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada Maduro. Mereka telah mendeklarasi dukunganya untuk rezim Maduro yang ditayangkan secara berulang-ulang di televisi pemerintah. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez mengatakan bahwa tentara Venezuela akan "mati" untuk pemerintah mereka.

Credit sindonews.

Mahathir Tolak Atlet Israel Karena Solidaritas Atas Palestina

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad berkeras dengan sikapnya yang melarang atlet Israel mengikuti segala bentuk kompetisi yang digelar di Negeri Jiran. Dia menganggap Negeri Zionis itu merupakan negara kriminal karena menjajah Palestina dan patut dihukum.

Pernyataan itu diutarakan Mahathir sebagai bentuk pembelaan atas keputusan melarang keikutsertaan atlet Israel. Melalui pernyataan panjang di blognya, Mahathir berdalih kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina.

Mahathir juga menjelaskan contoh-contoh yang ia anggap sebagai perlakuan tidak adil Israel terhadap bangsa tersebut. Namun, Mahathir membantah kalau Malaysia merupakan negara anti-Yahudi atau anti-Semit.

"Israel adalah negara kriminal dan layak dihukum," tulis Mahathir di blognya chedet.cc pada Senin (28/1).

Mahathir menyatakan Malaysia turut mengutuk negara-negara dan setiap pihak yang bertindak di luar nilai kemanusiaan, bukan cuma Israel.

"Malaysia bukan anti-Yahudi atau anti-Semit. Negara Arab juga orang Semitik. Tapi kami (Malaysia) juga berhak mengutuk setiap perilaku tidak manusiawi dan menindas di mana pun dan oleh siapa pun," kata Mahathir.

"Kami telah mengutuk orang-orang Myanmar atas perlakuan mereka terhadap Rohingya. Kami telah mengkritik banyak negara dan orang-orang karena tindakan tidak manusiawi mereka," lanjut Mahathir.

Kebijakan memblokade atlet Israel ditempuh Malaysia setelah mereka melarang atlet Negeri Zionis mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu.

Akibat kebijakan tersebut, Komite Paralimpik Dunia (IPC) melucuti hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah kejuaraan renang dunia bagi kaum difabel tahun ini.

Malaysia seharusnya menjadi tuan rumah turnamen persiapan Paralimpik Tokyo 2020, yang dijadwalkan digelar di Kucing pada 29 Juli-4 Agustus 2019.

Malaysia memang tak memiliki relasi diplomatik dengan Israel karena solidaritasnya terhadap Palestina. Selama ini, paspor Israel juga ditolak di Negeri Jiran.

Sebelum menunjuk Malaysia sebagai tuan rumah turnamen, IPC telah menuntut jaminan akses masuk bagi atlet Israel dari Kuala Lumpur. Namun, situasi berubah setelah pemerintahan Mahathir berkuasa usai memenangkan pemilihan umum pada 9 Mei 2018.

Mahathir, yang berusia 93 tahun, memang dikenal keras terhadap Israel. Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Oktober 2018, dia mengatakan orang Yahudi 'berhidung kait' dan menyalahkan mereka terkait konflik di Timur Tengah.

Credit cnnindonesia.com

Kekerasan Tepi Barat Meningkat, PBB Sampaikan Keprihatinan

Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina

Foto: AP/Oded Balilty

Kekerasan naik per bulan hingga 57 persen selama 2018.

CB, JENEWA— Komisaris Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia (HCRH) menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap orang Palestina di wilayah Palestina yang diduduki.

"Kami sangat prihatin dengan serangan sangat keras dan berlanjut terhadap orang Palestina di Desa Al-Mughayir, Tepi Barat Sungai Jordan, Sabtu lalu (26/1). Selama peristiwa itu, Hamdi Taleb Na'asan (38), ayah empat anak, ditembak di punggung dan meninggal," kata satu pernyataan dari juru bicara HCRH, Selasa (29/1).

Dia mengatakan, berdasarkan pemantauannya di Tepi Barat menunjukkan pembunuhan tersebut terjadi setelah sekelompok 30 orang Yahudi, sebagian dari mereka bersenjata, dari pos terdepan Adei Ad, yang berdekatan.

Semula menyerang petani Palestina di ladang mereka, dan kemudian berlanjut ke desa tempat pemukim Yahudi.

Serangan tersebut nyatanya menggunakan amunisi aktif untuk menembak warga desa dan rumah mereka.

Ia menambahkan, bentrokan mengakibatkan enam warga desa ditembak dengan menggunakan amunisi aktif, sehingga tiga di antara mereka menderita luka parah.

Pernyataan itu mengatakan meskipun pasukan keamanan Israel ditempatkan di dekat desa tersebut dan dengan cepat disiagakan mengenai serangan itu, beberapa saksi mata memberi tahu staf PBB yang mengunjungi desa tersebut pada Senin (28/1) bahwa diperlukan sekitar dua jam bagi militer untuk turun tangan.

"Ketika pasukan keamanan Israel akhirnya turun tangan, pusat utama tindakan mereka tampaknya ialah untuk membubarkan warga desa Palestina dengan menggunakan gas air mata. Tiga lagi orang Palestina cedera akibat amunisi aktif setelah pasukan keamanan campur tangan.

Namun pada tahap ini tidak jelas apakah mereka ditembak oleh pemukim Yahudi atau tentara Israel. Secara keseluruhan, 20 warga desa cedera sepanjang hari itu," kata mereka, sebagaimana dikutip Kantor Berita Palestina, WAFA.

Aksi kekerasan di Al-Mughayir dilakukan dalam konteks peningkatan kekerasan oleh pemukim Yahudi di Tepi Barat, yang telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2015.

Menurut Kantor PBB bagi Koordinasi Bantuan Kemanusiaan (OCHA) untuk wilayah Palestina yang diduduki, rata-rata jumlah peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Yahudi per bulan naik sampai 57 persen pada 2018 dibandingkan dengan pada 2017, dan sebanyak 175 persen dibandingkan dengan pada 2016.

Komisaris Tinggi tersebut mengatakan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban untuk melindungi warga Palestina di bawah kekuasaannya, dan menyerukan penyelidikan penuh mengenai pembunuhan Na'asan.

Israel, menurut juru bicara HCHR, sebagai kekuatan pendudukan, berkewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk melindungi penduduk Palestina dari serangan semacam itu. Mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan oleh pemukim Yahudi harus diseret ke pengadilan.

"Pasukan keamanan Israel telah memulai penyelidikan mengenai pembunuhan Na'asan, dan kami menyambut baik ini. Kami mendesak pemerintah agar memastikan ada penyelidikan menyeluruh mengenai pembunuhan warga Palestina itu dan cedera yang dialami orang-Palestina lain, dan penyelidikan tersebut mandiri, transparan dan efektif," katanya.

Credit republika.co.id

PM Palestina Rami Hamdallah Mundur dari Jabatannya

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah.

Foto: Reuters

Otoritas Palestina belum membahas nama-nama calon pengganti Rami Hamdallah

CB.CO.ID, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah dan jajaran menteri di kabinetnya pada Selasa (29/1). Kendati demikian, Hamdallah masih ditunjuk sebagai pengurus hingga kabinet baru terbentuk.

Kantor berita Palestina WAFA telah mengonfirmasi kabar tersebut. Namun belum ada keterangan atau pernyataan resmi dari Abbas merespons mundurnya Hamdallah sebagai perdana menteri.

Hamdallah mengajukan pengunduran diri setelah Komite Sentral Fatah merekomendasikan pembentukan pemerintah yang terdiri dari perwakilan faksi-faksi di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan tokoh-tokoh independen. "Dia (Hamdallah) dan menteri lainnya mengundurkan diri," ungkap juru bicara Hamdallah, Ahmad Shami, dikutip laman the Times of Israel.

Hingga saat ini Otoritas Palestina dikabarkan belum membahas nama-nama calon yang akan menggantikan posisi Hamdallah. Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum memprotes pengunduran diri Hamdallah dan menteri Palestina lainnya. Dia berpendapat hal itu akan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan yang hanya melayani kepentingan Abbas dan faksi Fatah saja.

Pada Ahad lalu, anggota Komite Sentral Fatah Azzam al-Ahmad mengatakan Palestina berencana membentuk pemerintahan baru. Rencana itu diumumkan merespons keputusan Hamas yang menolak menyerahkan kontrol atas Jalur Gaza ke Otoritas Palestina.

"Kami berencana membentuk pemerintahan baru dari faksi-faksi segera sebagai tanggapan atas kegagalan Hamas melakukan tanggung jawab nasionalnya dalam menyerahkan Jalur Gaza ke Otoritas Palestina yang sah," kata Ahmad.

Ahmad menegaskan Hamas tak akan disertakan dalam pembentukan pemerintahan yang baru. "Hamas membantu membentuk pemerintahan terakhir. Kali ini, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembentukannya atau menjadi bagian darinya," ujar dia.

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak 2007. Beberapa upaya rekonsiliasi telah dilakukan. Namun hingga kini kedua belah pihak masih belum bisa sepenuhnya berdamai.

Credit republika.co.id

Perdana Menteri Palestina Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah. TEMPO/Subekti.

CB, Jakarta - Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah mengumumkan pengunduran diri, Selasa, 29 Januari 2019. Belum diketahui alasan pengunduran dirinya. Hamdallah hanya memastikan pemerintahannya akan melanjutkan tugas hingga pemerintahan baru terbentuk.
Keputusan Hamdallah ini akan menjadi pukulan telak karena dilakukan di tengah upaya rekonsiliasi antara pemerintah Palestina dengan para pejabat tinggi Hamas, sebuah kelompok berkuasa di Gaza, Palestina.

Rami Hamdallah. [photo credit: Emuni University]

Dikutip dari reuters.com, Selasa, 29 Januari 2019, Presiden Abbas belum mau berkomentar atas mundurnya Hamdallah dari tampuk kekuasaan. Namun langkah Hamdallah ini dikecam oleh Hamas dan dinilai sebagai upaya untuk meminggirkan serta mengeluarkan Hamas dari panggung politik Palestina.

Hamdallah merupakan kepala persatuan pemerintah nasional yang dibentuk pada 2014. Dia juga memimpin rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Kelompok Fatah menguasai Tepi Barat dan telah mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007. Kedua kelompok besar ini telah menanda tangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi dua tahun lalu agar otoritas Palestina diizinkan berkuasa penuh di Gaza dan mengambil alih titik-titik persimpangan antara Mesir dan Israel. Akan tetapi, perselisihan tentang pembagian kekuasaan dan ketidaksepakatan tentang kebijakan terhadap Israel telah menghambat implementasi kesepakatan.

Credit tempo.co

Senat Ingin Pasukan AS Tetap Bercokol di Suriah dan Afghanistan

WASHINGTON - Pemimpin Partai Republik di Senat Amerika Serikat (AS) mengajukan undang-undang yang mendesak AS untuk mempertahankan pasukan di Suriah dan Afghanistan. Kemunculan undang-undang ini di tengah upaya Presiden Donald Trump berkeinginan menarik pasukan AS setelah bertahun-tahun di luar negeri.

Mengatakan bahwa kelompok-kelompok militan Islam di kedua negara terus menjadi ancaman serius bagi AS, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan dia telah memperkenalkan amandemen RUU keamanan Timur Tengah yang lebih luas mendesak "komitmen berkelanjutan" sampai al-Qaeda, Negara Islam (ISIS) dan kelompok-kelompok lain dikalahkan.

"Kami bukan polisi dunia, tetapi kami adalah pemimpin dunia bebas, dan adalah kewajiban Amerika Serikat untuk memimpin, mempertahankan koalisi global melawan teror dan untuk berdiri dengan mitra kami," kata McConnell dalam pidatonya di Senat seperti dilansir dari Reuters, Rabu (30/1/2019).

Langkah itu akan menjadi amandemen RUU keamanan Timur Tengah yang lebih luas yang diperdebatkan di Senat. RUU itu, yang mencakup sanksi baru terhadap Suriah dan tindakan memerangi Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) terhadap Israel, diajukan dalam pemungutan suara prosedural pada hari Senin lalu.

Belum diketahui kapan Senat akan melakukan pemungutan suara apakah akan meloloskan RUU itu, termasuk amandemen, atau tidak. Agar menjadi hukum, RUU itu juga harus diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang dikontrol oleh Demokrat dan ditandatangani oleh Trump, atau mengatasi veto Trump jika ia tidak mau menandatangani.

Pemerintahan Trump telah mengumumkan rencana untuk membawa semua pasukan AS pulang dari Suriah, dengan mengatakan bahwa kelompok militan Negara Islam telah dikalahkan.

Secara terpisah pada hari Senin, direktur intelijen nasional Trump, Dan Coats, mengatakan pada sidang Senat tentang risiko di seluruh dunia bahwa Negara Islam tetap menjadi ancaman.

Pada hari Senin, seorang utusan khusus AS mengatakan Amerika Serikat dan Taliban telah membuat sketsa garis besar perjanjian perdamaian akhir untuk mengakhiri 17 tahun perang di Afghanistan. Namun, tidak ada tanda bahwa kelompok itu telah menerima tuntutan utama AS seperti melakukan gencatan senjata sebelum penarikan pasukan AS.

Utusan khusus AS, Zalmay Khalilzad, sepakat dalam pembicaraan dengan para perunding pemberontak Taliban pekan lalu di Doha untuk penarikan pasukan asing dari Afghanistan dalam waktu 18 bulan, seperti yang dinyatakan oleh pejabat Taliban, kata juru bicara Departemen Luar Negeri.

"Kami belum menyetujui jadwal waktu tertentu untuk kemungkinan penarikan pasukan," tulis juru bicara itu dalam email.

Credit sindonews.com

Israel: Hanya Rusia yang Bisa Buat Iran Keluar dari Suriah

TEL AVIV - Mantan Kepala Angkatan Udara Israel (IAF), Amir Eshel mengatakan, satu-satunya yang bisa membuat Iran untuk angkat kaki dari Suriah adalah Rusia. Eshel menyebut, aksi militer tidak akan berpengaruh pada Iran.

Berbicara di sebuah panel di National Security Research Institute, Eshel, yang menjabat sebagai kepala IAF hingga tahun 2017, menuturkan, serangan sekeras apapun tidak akan membuat Iran keluar dari Suriah.

"satu-satunya yang bisa mengeluarkan Iran dari Suriah adalah Rusia. Tapi, bagaimanapun ada peluang besar bahwa Rusia akan melakukan hal yang sama pada kita," kata Eshel, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (29/1).

Di kesempatan yang sama, Eshel membantah klaim bahwa Israel berada di ambang peperangan. "Tapi, kita tidak boleh menipu diri sendiri, sesuatu yang terus berkembang dan kita melihat ini dengan penembakan rudal di Hermon," ucapnya.

Eshel merujuk sebuah insiden awal bulan ini, di mana sebuah roket ditembakkan di Dataran Tinggi Golan utara dan dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome di atas resor ski Gunung Hermon.

"Satu-satunya alternatif untuk situasi saat ini adalah pilihan yang hampir tidak mungkin bahwa Amerika akan bertindak di bidang global, tetapi saya tidak berpikir itu akan terjadi. Saya pikir bahwa Suriah juga tidak ingin menjadi "tong mesiu" Iran," tukasnya.

Credit sindonews.com

Iran Menolak Desakan AS dan Eropa Hentikan Kembangkan Rudal

Ilustrasi rudal balistik Iran. (Reuters/Mahmood Hosseini)

Jakarta, CB -- Iran menolak desakan Amerika Serikat dan Eropa untuk membatasi pengembangan rudal balistiknya. Namun, mereka menyatakan tidak berniat meningkatkan jangkauan peluru kendali mereka.

"Musuh mengatakan kekuatan rudal Iran harus dihilangkan, tetapi kami telah berulang kali mengatakan kemampuan rudal kami tidak bisa dinegosiasikan," kata Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami seperti dikutip oleh kantor berita Tasnim, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (29/1).

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran juga mengatakan Iran akan terus bekerja untuk meningkatkan ketepatan rudal.

"Iran tidak memiliki larangan ilmiah ataupun larangan operasional terkait peningkatan jangkauan misil militernya, tetapi berdasarkan doktrin pertahanannya, Iran terus berupaya meningkatkan ketepatan rudal, dan tidak memiliki niat untuk meningkatkan jangkauannya," kata Ali Shamkhani, seorang rekan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, seperti dikutip oleh kantor berita IRIB.

Hubungan AS dengan Iran kembali tegang selepas Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir pada Mei 2018 dan kembali menerapkan sanksi. Trump beralasan perjanjian itu tidak membahas perihal program rudal balistik Iran yang dianggap membahayakan kawasan Timur Tengah.

Prancis, yang masih berkomitmen pada kesepakatan nuklir, mengatakan pekan lalu siap untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut terhadap Iran jika tidak ada kemajuan dalam pembicaraan mengenai program senjata.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyertai perjanjian nuklir 2015 meminta Iran menahan diri hingga delapan tahun untuk tidak mengembangkan peluru kendali yang dirancang membawa hulu ledak nuklir.

Iran menolak dan mengatakan permintaan itu tidak sama dengan aturan yang mengikat. Mereka juga membantah rudalnya mampu membawa hulu ledak nuklir.

Di samping itu, AS juga meminta Iran berhenti mengembangkan teknologi satelit dan program antariksa, dengan alasan khawatir dapat dikembangkan untuk membawa hulu ledak nuklir.

Shamkhani mengatakan Iran akan terus mengembangkan teknologi persenjataan, dengan alasan meningkatkan kualitas hidup orang-orang dan meningkatkan kemampuan negara itu.

Upaya Iran untuk mengirim satelit ke orbit gagal pada Januari 2019 karena roketnya tidak mencapai kecepatan yang memadai pada tahap ketiga.

Credit cnnindonesia.com

Satelit Buatan Iran Siap Diluncurkan

CB, Jakarta - Iran bersiap meluncurkan sebuah satelit baru. Peluncuran satelit yang diberi nama Doosti akan diterbangkan ke angkasa setelah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pertahanan Iran.
"Kami sedang menunggu kabar dari Kementerian Pertahanan soal waktu dan tempat yang pas untuk peluncuran ini," kata Menteri Komunikasi, Informasi dan Teknologi Iran, Mohammad Javad Azeri Cehromi, seperti dikutip dari aa.com.tr, Selasa, 29 Januari 2019.

Satelit Doosti atau yang berarti persahabatan asli buatan Iran. Satelit ini memiliki bobot 52 kilogram dan dirancang untuk keperluan sipil.
Sebelumnya pada 15 Januari 2019, satelit buatan Iran bernama Peyam atau berarti pesan, diluncurkan ke angkasa. Namun sayang, gagal ditempatkan di orbit.

Amerika Serikat dan Prancis mengutuk rencana peluncuran satelit Doosti. Keduanya mengklaim hal ini menciderai resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.Amerika Serikat mengatakan Iran menyembunyikan program rudal balistik lintas benua yang mengancam Timur Tengah dan Eropa dibalik aktivitas - aktivitas satelitnya. Namun tuduhan itu dibantah Iran dengan mengatakan pengembangan rudal-rudal konvensional Iran dan aktivitas satelit semata ditujukan untuk tujuan sipil.

Credit tempo.co

Putra Mahkota Saudi Bersama Sekjen PBB Bahas Konflik Yaman

Konflik di Yaman (ilustrasi)

Foto: VOA

Arab Saudi memimpin agresi militer di Yaman.

CB, RIYADH -- Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) melakukan pembicaraan via telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (29/1). Mereka membahas tentang upaya penyelesaian konflik Yaman yang dinilai mulai menampakkan hasil positif.

"Sekjen PBB menyatakan terima kasih atas dukungan Kerajaan (Saudi) dalam mendorong hasil positif dalam dialog antara pihak-pihak Yaman," kata Saudi Press Agency dalam laporannya mengutip pembicaraan Pangeran MBS dan Guterres.

Pangeran MBS menyambut apresiasi Guterres dengan menyatakan kesiapan Saudi untuk mengakhiri konflik Yaman. "Putra mahkota menekankan ketegasan Arab Saudi pada segala sesuatu yang melayani kepentingan rakyat dan keamanan serta stabilitas Yaman," menurut Al Arabiya dalam laporannya.

Saudi merupakan negara yang memimpin agresi ke Yaman. Serangan militer dilakukan guna memukul kelompok Houthi yang merongrong pemerintahan Abd-Rabbu Mansour Hadi. Riyadh diketahui mendukung pemerintahan Mansour Hadi.

Dalam konflik tersebut, Saudi dan Houthi berusaha untuk mengontrol pelabuhan Hodeidah yang menjadi pintu masuk utama impor komersial serta bantuan kemanusiaan untuk Yaman. Saudi sempat menguasai pelabuhan tersebut dan memblokade akses dari dan menuju Hodeidah.

Hal itu menyebabkan aliran bantuan untuk Yaman sempat tersendat. Akibatnya, negara itu dilanda krisis kemanusiaan yang semakin memburuk setiap harinya.

Saat ini PBB sedang berupaya menyelamatkan kesepakatan yang telah dicapai kedua belah pihak pada Desember tahun lalu. Kesepakatan itu mengatur tentang penarikan pasukan masing-masing dari pelabuhan Hodeidah.

Namun Saudi dan Houthi masih belum bersepakat tentang siapa yang akan mengontrol pelabuhan jika pasukannya masing-masing ditarik dari sana.

Konflik Yaman telah berlangsung selama empat tahun. Lebih dari 10 ribu orang telah tewas selama peperangan berlangsung, sementara sekitar 3 juta lainnya mengungsi.

Credit republika.co.id

Venezuela Resmi Cekal Guaido ke Luar Negeri

Venezuela resmi mencekal pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim secara sepihak, Juan Guaido, bepergian ke luar negeri. (Federico PARRA/AFP)

Jakarta, CB -- Venezuela resmi mencekal pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim secara sepihak, Juan Guaido, bepergian ke luar negeri pada Selasa (29/1).

Presiden pengadilan tinggi Venezuela, Maikel Moreno, mengatakan bahwa Guaido dilarang ke luar negeri karena sedang menjadi target penyelidikan.

"(Juan Guaido) dilarang meninggalkan negara hingga akhir masa penyelidikan (karena) menyebabkan ancaman terhadap perdamaian negara," ujar Moreno sebagaimana dikutip AFP.

Moreno juga mengonfirmasi bahwa semua akun bank Guaido akan dibekukan demi menghindari transaksi yang tidak diinginkan.

Keputusan ini diambil tak lama setelah Jaksa Agung Venezuela, Tarek William Saab, meminta Mahkamah Agung mencekal dan membekukan aset Guaido.

Menurut Saab, permintaan itu merupakan bagian dari penyelidikan atas badan parlemen Venezuela yang juga dipimpin Guaido, Majelis Umum.

Permintaan ini diajukan setelah Amerika Serikat menyatakan telah memindahkan kendali akun-akun Venezuela di bank AS ke Guaido untuk menghindari penyalahgunaan oleh Presiden Nicolas Maduro yang sudah didesak mundur.

Guaido sendiri juga mengatakan bahwa ia akan mengambil alih aset Venezuela di luar negeri agar Maduro tidak mengurasnya.

Ia pun mengaku tidak terkejut dengan permintaan Saab sebagai loyalis Maduro untuk mencekal dan membekukan asetnya.

"Hanya ancaman baru bagi saya, bagi parlemen, bagi petugas pelaksana presiden republik ini. Tak ada yang baru," ujar Guaido di hadapan Majelis Nasional.

Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada 23 Januari lalu, di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di berbagai penjuru Venezuela.

Selain AS, Guaido juga mendapatkan dukungan dari sejumlah negara lain, seperti Kanada, Brasil, Chile, dan Australia. Sementara itu, Maduro masih didukung oleh Rusia, Turki, dan China.

Credit cnnindonesia.com

Jaksa Agung Venezuela Minta Guaido Dicekal

Jaksa Agung Venezuela, Tarek William Saab, meminta MA mencekal Juan Guaido, pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim secara sepihak. (Reuters/Manaure Quintero)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Venezuela, Tarek William Saab, meminta Mahkamah Agung untuk mencekal dan membekukan aset Juan Guaido, pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim secara sepihak pada pekan lalu.

Saab mengatakan bahwa ia datang ke Mahkamah Agung pada Selasa (29/1) untuk "meminta pertimbangan" untuk mencegah Guaido bepergian ke luar negeri atau memindahkan asetnya, juga membekukan akun-akunnya.

Menurut Saab, permintaan itu merupakan bagian dari penyelidikan atas badan parlemen Venezuela, Majelis Umum, yang diperintahkan pengadilan pekan lalu.

Permintaan ini diajukan setelah Amerika Serikat menyatakan telah memindahkan kendali akun-akun Venezuela di bank AS ke Guaido untuk menghindari penyalahgunaan oleh Presiden Nicolas Maduro yang sudah didesak mundur.

Guaido sendiri juga mengatakan bahwa ia akan mengambil alih aset Venezuela di luar negeri agar Maduro tidak mengurasnya.

Ia pun mengaku tidak terkejut dengan permintaan Saab sebagai loyalis Maduro untuk mencekal dan membekukan asetnya.

"Hanya ancaman baru bagi saya, bagi parlemen, bagi petugas pelaksana presiden republik ini. Tak ada yang baru," ujar Guaido di hadapan Majelis Nasional, sebagaimana dikutip AFP.

Melanjutkan pernyataannya, Guaido berkata, "Saya tidak mengabaikan ancaman itu dan persekusi saat ini, tapi kita di sini untuk melanjutkan tugas kita."

Guaido mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada 23 Januari lalu, di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di berbagai penjuru Venezuela.

Selain AS, Guaido juga mendapatkan dukungan dari sejumlah negara lain, seperti Kanada, Brasil, Chile, dan Australia. Sementara itu, Maduro masih didukung oleh Rusia, Turki, dan China.

Credit cnnindonesia.com

Kedatangan Pesawat Rusia di Venezuela Jadi Pembicaraan

Ilustrasi penerbangan

Banyak desas-desus di kalangan masyarakat seputar kedatangan pesawat penumpang Rusia

CB, CARACAS -- Kedatangan sebuah pesawat jet penumpang Rusia di Caracas mendapat sorotan media sosial di Venezuela. Berbagai desas-desus pun bermuculan sejak kedatangan pesawat penumpang Rusia yang tidak lazim tersebut.

Salah satunya adalah desas-desus mengenai misi khusus Rusia setelah sebelumnya Kremlin berjanji untuk mendukung sekutunya Presiden Venezuela Nicolas Maduro melawan upaya yang didukung Amerika Serikat untuk menurunkannya dari jabatannya.

Pesawat jenis Boeing 777 milik maskapai Rusia Nordwind Airlines, dengan kapasitas penumpang sekitar 400 orang ini terparkir di salah satu sudut bandara di Caracas. Pesawat ini diketahui melakukan penerbangan langsung dari Moskow. Menurut data penerbangan, rute penerbangan Moskow-Caracas merupakan yang pertama kalinya dibuat.

Baik Nordwind Airlines maupun pemerintah Venezuela tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari tentang alasan kedatangan pesawat itu ke Caracas.

Media sosial Venezuela dipenuhi dengan teori bahwa pesawat tersebut membawa tentara bayaran yang akan memandu Maduro menuju ke pengasingan atau sedang memuat emas. Tak satu pun dari teori-teori itu didasarkan pada bukti kuat.

Tetapi spekulasi itu merupakan bukti adanya ketidakpastian di negara itu. Diketahui, Maduro sedang berada di bawah tekanan internasional untuk mundur dan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada pekan lalu, Reuters melaporkan bahwa kontraktor militer swasta yang melakukan misi rahasia untuk Rusia telah terbang ke Venezuela untuk meningkatkan keamanan Maduro dalam menghadapi protes massa kelompok oposisi.

Menurut data penerbangan yang tersedia untuk umum, pesawat itu biasanya terbang untuk jalur Rusia-Asia Tenggara dan tidak pernah tercatat terbang ke Caracas. Baik Nordwind maupun maskapai komersial lainnya tidak menawarkan penerbangan langsung Moskow-Caracas.

Surat kabar Rusia Novaya Gazeta melaporkan pesawat itu terbang dengan dua awak dan tidak ada penumpang.

Maduro mengklaim dia menghadapi upaya kudeta yang didukung Washington yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Juan Guaido, yang pekan lalu menyatakan dirinya sebagai presiden dan diakui oleh Amerika Serikat sebagai kepala negara yang sah.

Rusia menuduh pemerintahan Presiden AS Donald Trump berusaha merebut kekuasaan di Venezuela dan memperingatkan terhadap intervensi militer. Kremlin pada Selasa (29/1) mengutuk sanksi baru AS terhadap sektor minyak Venezuela sebagai perbuatan tidak sah dan mencampuri urusan anggota OPEC.

Credit republika.co.id

Dua Jet Tempur Su-35 Rusia Permalukan 8 Jet Tempur AS dan Jepang

MOSKOW - Media Rusia memicu kegemparan di media sosial setelah merilis foto-foto dan video yang menunjukkan dua jet tempur Su-35 Moskow mempermalukan empat jet tempur F/A-18 Super Hornet Amerika Serikat (AS) dan empat jet tempur F-15 Jepang. Salah satu pesawat Moskow terlihat membidik sebuah F/A-18 AS di udara.

Dokumentasi itu dirilis media Rusia, mil.ru, hari Senin (28/1/2019). Foto dan video diklaim diambil dari wilayah udara di dekat Timur Jauh Rusia.

Laporan yang dikutip surat kabar Pravda mengatakan dua jet tempur Su-35 Moskow mendeteksi empat pesawat F/A-18 Angkatan Udara AS yang mendekati wilayah Rusia. Seorang komandan militer Moskow membuat keputusan untuk memantau pendekatan "para tamu" tersebut.

Salah satu dari dua jet Rusia terbang menuju F/A-18 yang terbang bersama kelompoknya. Pesawat tempur Amerika itu didekati di sebelah kanan.

Awak F/A-18 mengambil gambar jet tempur Su-35 yang mendekat. Para kru Su-35 melakukan hal yang sama dan mengirimkan gambar-gambar musuh tersebut ke pusat komando di darat.

Masih menurut surat kabar itu, Amerika tidak menyukai keunggulan Su-35 di udara sehingga mereka memanggil empat jet tempur F-15 dari Angkatan Udara Jepang untuk meminta bantuan. Kelompok pesawat tempur Tokyo itu tidak dapat mencegat jet tempur Moskow karena kemampuan manuvernya di udara.

Para komentator Rusia ramai-ramai mencap insiden itu sebagai bukti keunggulan total Rusia dan penghinaan total terhadap Amerika.

Juru bicara Komando Eropa AS, Letnan Joe Hontz, mengatakan kepada Business Insider, Selasa (29/1/2019) bahwa pesawat dan kapal AS secara rutin berinteraksi dengan unit Rusia di wilayah udara dan laut internasional. "Sebagian besar interaksi aman dan profesional," katanya.

"Kecuali jika interaksi tidak aman, kami tidak akan membahas detail spesifik," ujar Hontz. Dia menolak mengomentari laporan media Moskow tersebut.

Credit sindonews.com

Bos Intelijen AS Sebut Korut Tidak Akan Serahkan Senjata Nuklirnya

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) tidak mungkin menyerahkan semua senjata nuklirnya dan tidak akan melakukan denuklirisasi. Hal itu ditegaskan Kepala Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) Dan Coats.

Penilaian Ancaman Sedunia tahunan dari Direktorat Intelijen Nasional (DNI), yang dirilis oleh Coats, mencatat bahwa Korut tidak melakukan uji coba nuklir atau rudal selama lebih dari setahun dan telah menyatakan dukungannya untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.

Laporan itu juga menyatakan bahwa Pyongyang juga membongkar secara terbalik bagian-bagian dari infrastrukturnya untuk senjata pemusnah massal.

"Namun, kami terus menilai bahwa Korea Utara tidak mungkin menyerahkan semua senjata nuklir dan kemampuan produksinya, bahkan ketika ia berusaha untuk menegosiasikan langkah-langkah parsial denuklirisasi untuk mendapatkan kunci dari AS dan konsesi internasional," katanya seperti dilansir dari Reuters, Rabu (30/1/2019).

"Penilaian kami didukung oleh pengamatan kami terhadap beberapa kegiatan yang tidak konsisten dengan denuklirisasi penuh," imbuh Coats kepada Komite Intelijen Senat, menambahkan bahwa para pemimpin Korut melihat senjata nuklir sebagai hal yang penting untuk kelangsungan hidup rezim.

Laporan DNI mengatakan bahwa dalam pidatonya di Tahun Baru 2019, Kim Jong-un berjanji bahwa Korut akan "menuju" denuklirisasi total dan berjanji untuk tidak membuat, menguji, menggunakan, atau memperbanyak senjata nuklir.

Namun, katanya, Jong-un mengkondisikan kemajuan akan hal-hal itu pada "tindakan praktis" oleh AS dan menambahkan bahwa Pyongyang di masa lalu mengikat ide denuklirisasi dengan perubahan dalam hubungan diplomatik, sanksi ekonomi, dan kegiatan militer.

Pernyataan Coats ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Donald Trump mengenai kemajuan besar terkait denuklirisasi Pyongyang.

Pada 19 Januari, Trump mengatakan dia telah mengadakan pertemuan luar biasa dengan utusan nuklir Korea Utara Kim Yong Chol di Washington dan kedua pihak telah membuat banyak kemajuan dalam denuklirisasi.

Selain itu, pernyataan ini juga muncul ditengah persiapan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan diktator muda Korut itu. Presiden Amerika mengharapkan kemenangan kebijakan luar negeri yang besar dari pertemuan itu.

Gedung Putih mengatakan Trump akan mengadakan pertemuan puncak kedua dengan Kim Jong-un sekitar akhir Februari, tetapi sanksi ekonomi akan dipertahankan.

Pada KTT pertama Trump dan Kim Jong-un di Singapura bulan Juni tahun lalu, Jong-un berjanji akan bekerja untuk denuklirisasi secara penuh Semenanjung Korea yang terbagi. Namun kemajuannya sangat sedikit.

Washington telah menuntut tindakan nyata, seperti pengungkapan penuh fasilitas nuklir dan rudal Korut. Namun Pyongyang menuntut pencabutan sanksi internasional dan mengakhiri secara resmi Perang Korea 1950-53 yang berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Credit sindonews.com

Korut Tegaskan Serius Ingin Berdamai dengan AS

JENEWA - Korea Utara (Korut) mengatakan, mereka serius untuk berdamai dengan Amerika Serikat (AS). Korut menyebut hubungan dengan AS akan berkembang sangat cepat jika Washington menanggapi upaya Pyongyang pada denuklirisasi dengan langkah-langkah yang dapat dipercaya.

Duta Besar Korut untuk PBB di Jenewa, Han Tae Song, mengatakan pada Konferensi Perlucutan Senjata yang disponsori oleh AS bahwa Pyongyang akan terus bekerja untuk membangun mekanisme perdamaian permanen dan tahan lama di semenanjung Korea.

"Pertemuan pemimpin pada Juni lalu antara pemimpin Korut, Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump telah membawa perubahan dramatis dalam hubungan yang paling bermusuhan di bumi dan berkontribusi untuk memastikan perdamaian dan keamanan di semenanjung yang terbagi," ucap Han, seperti dilansir Reuters pada Selasa (29/1).

Han menuturkan, berdasarkan perjanjian itu Korut tidak akan membuat dan menguji senjata nuklir lagi atau menggunakan dan memperbanyak senjata nuklir. Korut, papar Han, juga telah mengambil berbagai langkah praktis terkait hal ini.

"Jika AS menanggapi upaya kami dengan langkah-langkah yang dapat dipercaya dan tindakan praktis yang sesuai, hubungan bilateral akan berkembang luar biasa dengan langkah cepat melalui proses mengambil langkah-langkah yang lebih pasti dan penting," ucapnya.

Credit sindonews.com

Masih Dibayangi Militer, Myanmar Ingin Reformasi Konstitusi

CB, Jakarta - Partai berkuasa Myanmar Liga Nasional Demokrasi atau NLD berencana mengajukan sebuah proposal perubahan konstitusi. Jika rencana ini dijalankan, maka ini akan menjadi tantangan terbesar dalam tiga tahun terakhir bagi stabilitas politik Myanmar yang sampai sekarang masih dibayangi kekuasaan militer.
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 29 Januari 2019, rencana amendemen konstitusi ini bisa menambah ketegangan antara militer dan Ketua Partai NLD Aung San Suu Kyi yang sudah berselisih sejak partai itu memenangkan pemilu pada 2015 lalu.
Proposal itu mengemuka di tengah-tengah derasnya tekanan internasional atas kasus dugaan pembunuhan massal terhadap masyarakat suku Rohingya pada 2017 lalu. Serangan sistematis atas kaum Rohingya menyebabkan 730 ribu warga melarikan diri ke Bangladesh.
“Mereka akan memasukkan proposalnya hari ini. Apa yang termaktub dalam proposal itu adalah janji pemilu,” kata Ye Htut, anggota majelis tinggi Myanmar dari Partai NLD.

Dalam konstitusi 2008 yang dibuat saat Myanmar berada dalam kekuasaan militer, memang ditegaskan bahwa militer berhak atas jatah seperempat kursi di majelis tinggi dan majelis rendah. Konstitusi Myanmar juga memberikan militer sejumlah jatah menteri di sejumlah Kementerian yang berperan kunci seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.Untuk menggolkan proposal perubahan konstitusi mereka, Partai NLD membutuhkan lebih dari 75 persen suara dukungan.
Konstitusi Myanmar saat ini juga melarang Suu Kyi duduk di kursi Presiden Myanmar. Alasannya, semua warga yang punya pasangan bukan warga negara Myanmar tak bisa menjadi kepala negara. Suu Kyi menikah dengan seorang warga negara Inggris, Michael Aris. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai dua orang anak.

Menghadapi aturan ini, maka selama hampir tiga tahun terakhir, Suu Kyi berfungsi sebagai pemimpin de facto Myanmar yang kekuasaannya bahkan di atas presiden.
Suu Kyi yang juga peraih Nobel bidang perdamaian sudah lama ingin melakukan reformasi konstitusi sebagai bagian dari transisi demokrasi setelah selama hampir 50 tahun Myanmar diatur oleh pemerintahan militer.

Credit tempo.co

Arkeolog Temukan Uang Kuno Di Gudang Anggur Mesir

Patung Sphinx dan Piramida Giza di Mesir (ilustrasi).

Foto: AP

Artefak kuno yang ditemukan di gudang ini diperkirakan berusia 2.500 tahun.

CB, BIHEIRA – Para arkeolog yang mengeksplorasi gudang anggur di Biheira, utara Kairo, Mesir menemukan sejumlah barang antik bernilai sejarah. Tak hanya botol berusia 2.500 tahun, para arkeolog juga menemukan koin zaman Ptolemeus, pecahan keramik, dan karya mosaik.

Selain itu, para arkeolog juga mendapati desain arsitektur canggih untuk membuat suhu di dalam ruangan tetap terjaga, yakni dengan berbagai jenis batu yang disusun.

"Gaya arsitektur terkemuka dalam fasilitas itu dengan dinding bata lumpur dengan ketebalan berbeda di kedalamannya, dicampur dengan batu kapur yang berbentuk tak teratur yang kemungkinan digunakan untuk mengontrol suhu di dalam ruang bawah tanah,” digambarkan Sekretaris Jendral Dewan Barang Antik Mesir, Mostafa Waziri seperti dilansir The Independent pada Selasa (29/1).

Otoritas tertinggi kepurbakalaan Mesir pun mengumumkan penemuan di gudang anggur yang tepatnya berada di kawasan Tel Kom Al Trogy Provinsi Biheira di Delta Nil, dan memamerkan temuan-temuan yang telah dikumpulkan.

Wilayah di sekitar Tel Kom memang dikenal sebagai penghasil beberapa anggur terbaik selama periode Yunani-Romawi yang wilayahnya membentang hingga Mesir dari abad ke-4 SM hingga kedatangan Islam di abad ke-7.

Negara yang memiliki Piramida Agung Giza itu memang mahir dalam mengabarkan temuan-temuan kuno secara teratur untuk membangkitkan minat para pelancong dan pecinta arkeologi.

Pekan lalu, negara itu meresmikan Bandara Internasional Sphinx, pusat penerbangan kedua Kairo, yang terletak dekat dengan Piramida Besar dan Museum Mesir Kuno.

Rencananya Bandara tersebut akan dioperasikan bersamaan dengan Louvre di Prancis. Itu dijadwalkan untuk dibuka pada 2020.

Otoritas Mesir pun memberi hadiah kepada wisatawan budaya yang mengunjungi negara itu jauh lebih banyak daripada paket liburan bola salju atau mengunjungi resor pantai Laut Merah.

Credit republika.co.id