CUPUMA

Kamis, 27 September 2018

Korea Utara Tuntut Jepang Minta Maaf Karena Jajah Korea

Seorang pria melihat sebuah monitor jalanan yang menunjukkan Presiden Korea Utara, Kim Jong-un terkait peluncuran rudal Korea Utara, di Tokyo, Jepang, 29 November 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Media Korea Utara kembali menuntut permintaan maaf dan kompensasi Jepang atas penjajahannya terhadap wilayah semenanjung Korea selama Perang Dunia II.
Dilaporkan United Press International pada 26 September 2018, Rodong Sinmun, surat kabar Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara, melakukan seruan di tengah pembicaraan yang berkembang tentang rencana pertemuan Kim Jong Un dan Shinzo Abe yang bertujuan meningkatkan hubungan bilateral.

"Orang-orang kami belum melupakan dosa masa lalu yang dilakukan oleh Jepang bahkan untuk sesaat," kata surat kabar itu.
"Tanpa pertobatan, permintaan maaf dan kompensasi untuk dosa masa lalu, (Jepang) tidak akan dapat hidup dengan percaya diri di komunitas internasional," jelas laporan Rodong Sinmun.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kanan). Reuters via Nikkei Asian Review
Surat kabar itu juga menyuarakan ketidaknyamanan atas niat Jepang untuk memperbarui persenjataan yang lebih berat yang menurut para pengamat ditujukan untuk melawan ancaman militer Korea Utara.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengisyaratkan kesediaannya untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk membahas masalah lama, yakni warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara.

"Untuk menyelesaikan masalah penculikan, saya juga siap untuk memecahkan cengkeraman ketidakpercayaan bersama dengan Korea Utara, memulai dengan awal yang baru dan bertemu langsung dengan Ketua Kim Jong Un," kata Abe saat berpidato di sidang umum PBB, dikutip dari France24.
"Tetapi jika kita ingin memilikinya, maka saya memutuskan bahwa itu harus berkontribusi pada resolusi masalah penculikan," lanjut Abe.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, berpidato selama sidang ke-73 Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa 25 September 2018. [REUTERS]

Korea Utara menculik sejumlah warga Jepang pada 1970-an dan 1980-an untuk melatih mata-mata Korea Utara mempelajari bahasa dan budaya Jepang.
Perdana Menteri Jepang saat itu, Junichiro Koizumi melakukan perjalanan ke Pyongyang pada 2002 dan 2004 untuk memulihkan hubungan dengan ayah Kim Jong Un, Kim Jong Il, dan diberitahu oleh Korea Utara bahwa korban penculikan yang tersisa telah meninggal, namun klaim ini ditolak oleh anggota keluarga dan aktivis Jepang.

Media Pyongyang berpendapat bahwa Tokyo pertama-tama harus mengambil langkah untuk sepenuhnya menebus kesalahan masa lalu dan membuat kompensasi. Jepang menjajah semenanjung Korea dari 1910-1945.
Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, saat ini berada di New York untuk sidang Majelis Umum PBB. Diyakni ia akan bertemu dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, selama di New York.

Credit tempo.co

Ledakan Bom Perang Dunia II ke Jerman Pengaruhi Atmosfer

Pesawat B-17 Angkatan Udara Divisi ke-8 selama serangan 9 Oktober 1943 di pabrik pesawat Focke-Wulf di Marienburg, Jerman. [Arsip Nasional dan Administrasi Arsip, katalog di bawah Pengidentifikasi Arsip Nasional (NAID) / Wikipedia.org]

CB, Jakarta - Para ilmuwan menemukan bahwa gelombang kejut dari bom besar yang dijatuhkan sekutu di wilayah Jerman dan Eropa keseluruhan selama Perang Dunia II cukup kuat untuk mempengaruhi atmosfer.
Dilansir dari Forces.net, 26 September 2018, sebuah tim dari University of Reading menerbitkan temuan setelah membandingkan catatan serangan dengan data dari para ilmuwan masa perang Inggris yang menyelidiki atmosfer.
Para peneliti mengatakan ledakan masif bom berat, termasuk 10 ton "Grand Slam" milik Inggris juga mengganggu ionosfer ratusan mil di atas Bumi.

Chris Scott, Profesor Luar Angkasa dan Fisika Atmosfer di Universitas Reading, mengatakan, "Gelombang yang disebabkan oleh ledakan buatan manusia dapat mempengaruhi tepi luar angkasa. Setiap serangan melepaskan energi setidaknya 300 serangan petir".
Pesawat pembom empat mesin seperti pesawat Avro Lancaster dan Boeing B-17 Flying Fortress yang digunakan dalam serangan sekutu mampu membawa bom yang jauh lebih besar daripada yang dijatuhkan di Inggris selama "The Blitz" oleh pesawat dua mesin Jerman Luftwaffe. Beban bom seberat 2 ribu ton dapat dijatuhkan dalam satu serangan.

Bom raksasa Grand Slam yang dijatuhkan di wilayah Jerman selama serangan udara Perang Dunia II. [IWM (CH 15369) via The Independent]
Sejarawan Universitas Reading, Profesor Patrick Major mengatakan, gelombang dari serangan pemboman merupakan bahaya bagi pesawat terbang.
"Kru pesawat yang terlibat dalam serangan itu melaporkan pesawat mereka rusak akibat gelombang kejut bom, meskipun di atas ketinggian yang direkomendasikan," ujar Profesor Mayor.

Pengeboman sekutu terhadap Nazi Jerman dimulai pada 1942 dan mengubah kota-kota besar Jerman seperti Dresden dan Hamburg menjadi puing dan abu.
Profesor Mayor mengatakan orang-orang di lapangan melaporkan gelombang kejut dari ledakan akan melontarkan penutup jendela dan pintu dari engselnya.
"Warga yang dihantan bom akan terus-menerus mengingat bagaimana rasanya dilemparkan melalui udara oleh gelombang tekanan dari bom udara yang meledak," tambah profesor Mayor.

Bom raksasa Grand Slam yang dijatuhkan di wilayah Jerman selama serangan udara Perang Dunia II. [IWM (CH 15369) via The Independent]

Profesor Scott mengatakan citra lingkungan di seluruh Eropa yang rusak menjadi puing-puing akibat serangan udara di masa perang adalah pengingat abadi dari kehancuran yang dapat disebabkan oleh ledakan buatan manusia.

"Dampak bom-bom ini naik di atmosfer Bumi belum pernah disadari sampai sekarang," lanjut Profesor Scott.
Dalam penelitian yang diterbitkan hari ini di Annales Geophysicae, dilansir dari phys.org, peneliti melihat catatan harian di Pusat Penelitian Radio di Slough, Inggris, yang dikumpulkan antara 1943-45. Urutan pulsa radio pada rentang frekuensi gelombang pendek dikirim 100-300 km di atas permukaan Bumi untuk mengungkapkan tinggi dan konsentrasi elektron ionisasi di atmosfer atas.
Para peneliti mempelajari catatan ionosfer selama 152 serangan udara Sekutu besar di Eropa terutama di Jerman selama Perang Dunia II, dan menemukan konsentrasi elektron menurun secara signifikan karena gelombang kejut yang disebabkan oleh bom yang meledak di dekat permukaan Bumi, yang diyakini memanaskan atmosfer bagian atas dan meningkatkan hilangnya ionisasi.

Credit tempo.co

Partai Buruh di Inggris Siap Akui Palestina Negara Merdeka

CB, Jakarta - Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka jika dia terpilih menjadi orang nomor satu di Inggris. Pernyataan itu disampaikan Corbyn dalam pidatonya di konferensi Partai Buruh dan langsung disambut gemuruh tepuk tangan.
Dikutip dari RT.com pada Kamis, 27 September 2018, Corbyn mengatakan partainya akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara karena ini adalah bagian dari solusi dua negara. Corbyn dalam pidatonya juga mengutuk pembunuhan masyarakat Palestina yang berunjuk rasa di Gaza dalam peringatan Pawai Kepulangan.
Demonstran yang tidak bersenjata dihujani tembakan oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Unjuk rasa peringatan Pawai Kepulangan dilakukan selama enam pekan yang dimulai pada 30 Maret 2018.
"Partai kami bersatu mengutuk penembakan ratusan demonstran yang tidak bersenjata di Gaza oleh pasukan militer Israel dan diskriminasi yang dilakukan Israel dimasa lalu," kata Corbyn.

Ribuan umat Yahudi mengikuti ritual doa saat ziarah akbar dalam perayaan Paskah Yahudi di Tembok Ratapan, Kota Tua Yerusalem, 2 April 2018. REUTERS/Ronen Zvulun

Konflik sengketa wilayah Israel-Palestina kembali diselimuti ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan ini langsung diprotes secara luas oleh masyarakat Palestina dan dunia.
Inggris saat ini dikuasai oleh Partai Konservatif. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri, Theresa May, mendukung solusi dua negara untuk penyelesaian sengketa wilayah Israel-Palestina. May mengatakan pihaknya tidak setuju dengan keputusan kontroversi Trump yang akan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Inggris pun tidak memiliki niat untuk mengekor langkah yang menciderai masyarakat Palestina. Inggris adalah satu dari 128 negara anggota PBB yang mengutuk keputusan Presiden Trump.

Credit tempo.co

Su-57 Rusia Dibekali Rudal Hipersonik, Bisa Tembak Pesawat Sejauh 300 Km

MOSKOW - Pesawat jet tempur multiguna tercanggih Rusia, Su-57, kini dipersenjatai rudal anti-pesawat hipersonik dengan jangkauan tembak lebih dari 300 km. Senjata ini dimaksudkan untuk menghancurkan target bernilai tinggi tanpa mendapat risiko.

Su-57 adalah pesawat tempur siluman generasi kelima Rusia, yang dirancang untuk menjadi ancaman yang tangguh bagi kekuatan udara utama dunia seperti Amerika Serikat (AS).

Biasanya jet tempur siluman membawa senjata di internal bay untuk mengurangi penampang radar dan tidak mengorbankan kemampuan silumannya. Namun, misil yang lebih besar dapat dibawa secara eksternal di hardpoint, dan salah satunya adalah R-37M, rudal dengan jangkauan yang lebih besar dari apa pun yang akan dimiliki pesawat AS.

R-37M adalah versi upgrade dari rudal yang mulai beroperasi pada tahun 1985. Varian yang lebih tua adalah rudal air-to-air yang lebih besar, berukuran panjang 4,2 meter dan berat 600kg, dan hanya cocok untuk pesawat yang lebih besar seperti pesawat pencegat MiG-31 MB.

Fitur utama rudal yang diperbarui adalah jangkauannya, yang dilaporkan mencapai 300km, meskipun beberapa sumber mengatakan itu bisa mencapai 400km, tergantung pada profil penerbangan.

Misil yang mahal itu dimaksudkan untuk menjatuhkan target yang sama pentingnya seperti pesawat AWACS. Namun, dengan kecepatan Mach 6 dan sistem homing sebagai pencari aktif mengambil alih selama fase terminal, itu menjadi ancaman bagi target yang lebih gesit seperti jet tempur.

Varian R-37M, yang dilaporkan dalam tahap akhir pengembangan, diberi sistem panduan baru. Rudal ini sudah dipangkas bobot dan panjangnya agar muat pada platform yang lebih kecil.

Boris Obnosov, direktur Tactical Missiles Corporation (KTRV)—manfaktur senjata Rusia—mengonfirmasi kepada Interfax pada hari Rabu (26/9/2018) bahwa Su-57 akan berada di antara pesawat yang mampu menembakkan rudal baru tersebut. KRTV adalah perusahaan induk dari NPO Vympel, pengembang R-37.

Kemajuan dengan mengembangkan R-37M mempertanyakan masa depan rudal air-to-air jarak jauh potensial lainnya yang dipertimbangkan untuk jet tempur Su-57. Sebelumnya, rudal KS-172 yang dikembangkan oleh NPO Novator dilaporkan akan menjadi bagian dari senjata Su-57. Misil KS-172 dilaporkan memiliki jangkauan tembak lebih dari 400km.

Credit sindonews.com

Pembuatan Sistem Pertahanan Udara Baru S-500 Rusia Hampir Selesai

MOSKOW - Pembuatan sistem pertahanan udara terbaru Rusia, S-500, hampir selesai dan produksi serial sistem pertahanan tersebut akan segera dimulai. Hal itu dikatakan Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Borisov.

"Sistem S-300, S-400 dan S-500 kami, yang dekat dengan produksi serial, memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan semua pesaing, baik itu Patriot yang diproduksi di AS, atau sistem (pertahanan udara) Prancis dan Israel," katanya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (27/9/2018).

Sistem pertahanan udara S-500 Prometey (Prometheus) adalah sistem rudal permukaan-ke-udara generasi baru dengan kisaran 400-600 kilometer (250-370 mil). Sistem pertahanan udara ini dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik antarbenua, serta rudal hipersonik kapal laut dan pesawat terbang.

Pada 15 Mei, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pengembangan dan persiapan untuk produksi serial sistem pertahanan udara S-500 terbaru harus diselesaikan secepat mungkin. Pengiriman sistem S-500 ke Rusia Aerospace Forces diharapkan mulai dilakukan sekitar 2020.

Credit sindonews.com

Media Inggris: Tersangka Serangan Racun Novichok Berpangkat Kolonel

LONDON - Media Inggris mengungkap identitas sebenarnya dari tersangka pelaku serangan racun Novichok terhadap mantan mata-mata Kremlin, Sergei Skripal, dan putrinya di Salisbury. Menurut media Inggris pelaku bernama asli Anatoliy Vladimirovich Chepiga dan berpangkat Kolonel.

Awal bulan ini, jaksa Inggris menuduh dua orang Rusia - Alexander Petrov dan Ruslan Boshirov - dengan percobaan pembunuhan menggunakan racun Novichok terhadap Skripal di kota selatan Inggris Maret lalu. Jaksa Inggris menyatakan para tersangka menggunakan nama samaran agar bisa memasuki Inggris.

Media Inggris The Daily Telegraph dan BBC mengatakan nama asli Boshirov adalah Chepiga, mengutip laporan investigasi oleh Bellingcat, sebuah situs web intelijen. Dua sumber keamanan Eropa yang akrab dengan investigasi Skripal mengatakan rinciannya akurat seperti dikutip dari Reuters, Kamis (27/9/2018).

Rusia membantah terlibat dalam serangan itu, dan kedua orang itu mengatakan mereka hanyalah turis yang terbang ke London untuk bersenang-senang dan mengunjungi Salisbury untuk melihat katedralnya.

"Pemerintah Inggris tahu identitas asli mereka," kata sumber yang dekat dengan penyelidikan.

The Telegraph melaporkan bahwa Chepiga (39) telah ikut dalam perang di Chechnya dan Ukraina, dan ditetapkan sebagai Pahlawan Federasi Rusia dengan keputusan Presiden Vladimir Putin pada tahun 2014.

Pihak kepolisian Inggris, yang sedang menyelidiki serangan racun tersebut, dan Kementerian Luar Negeri menolak untuk mengomentari laporan tersebut.

Credit sindonews.com

Dikendalikan Kartel Narkoba, Tentara Meksiko Serbu Kantor Polisi

Tentara berjalan di dekat penjara Topo Chico di Monterrey, Meksiko, 11 Februari 2016. [REUTERS / Daniel Becerril]

CB, Jakarta - Tentara marinir dan angkatan bersenjata Meksiko menyerbu kantor polisi di kota pelabuhan Acapulco karena dicurigai terkait dengan kartel narkoba. Petugas menangkap dua petugas kepolisian yang dituduh melakukan pembunuhan. Selain itu, tentara juga menyita senjata dan peralatan kepolisian Acapulco.
Acapulco terletak di negara bagian Guerrero selatan, yang dulu merupakan tempat peristirahatan mewah bagi orang-orang Hollywood yang kaya dan terkenal, telah jatuh pada masa-masa sulit karena kejahatan narkoba yang meluas dan mengubahnya menjadi salah satu kota paling mematikan di dunia, seperti dilansir dari Reuters, 26 September 2018.

Guerrero adalah pusat produksi opium dan di tempat ini sering terjadin bentrokan antara kartel narkoba yang berselisih.
Personel militer, bersama dengan polisi federal dan negara bagian serta kantor jaksa agung negara bagian Guerrero, melucuti seluruh petugas kepolisian kota Acapulco dan menangkap dua dari mereka karena diduga bertanggungjawab atas pembunuhan.

Dalam foto 21 Juni 2018 ini, pasukan keamanan berpatroli di Acapulco, Meksiko. Seluruh pasukan polisi daerah di resor Acapulco yang dulu terkenal, telah dilucuti dan ditempatkan di bawah penyelidikan yang pihak berwenang Meksiko pada Selasa, 25 September 2018, dengan mengklaim bahwa polisi setempat disusupi oleh geng-geng narkoba. (AP Photo / Marco Ugarte, File)
Polisi Acapulco lainnya sedang dalam penyelidikan, tanpa menyebutkan berapa banyak yang terlibat. Sementara senjata api, rompi antipeluru, amunisi dan radio disita.
Ada lebih dari 30.000 pembunuhan di seluruh Meksiko tahun lalu, rekor tertinggi pada tahun 1997, ketika geng-geng narkoba yang bersaing terpecah menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan haus darah setelah lebih dari satu dekade kampanye yang dipimpin militer untuk memerangi kartel.

Pemerintah negara bagian mengatakan mennggelar serbuan karena kecurigaan bahwa kepolisian Acapulco mungkin telah disusupi oleh kelompok-kelompok kriminal dan lambatnya polisi kota dalam memerangi kejahatan.
Pemerintah AS mengumumkan travel warning agar warga AS tidak bepergian di negara bagian Guerrero karena kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Dilansir dari Associated Press, tahun lalu, Acapulco memiliki tingkat pembunuhan 103 orang per 100.000 penduduk, salah satu yang tertinggi di Meksiko dan bahkan di dunia.

Tentara berjaga di luar penjara usai terjadi kerusuhan di Acapulco, Meksiko, 6 Juli 2017. REUTERS/Troy Merida

Polisi lokal di beberapa wilayah Meksiko telah dibubarkan karena mereka dirusak oleh kartel narkoba. Di Guerrero sendiri, polisi setempat telah dilucuti senjata di lebih dari selusin kota dan kota sejak 2014, meskipun tidak ada yang sebesar Acapulco.
Di negara bagian utara Tamaulipas, salah satu yang paling terpukul oleh kejahatan narkoba, hampir semua pasukan polisi lokal di seluruh negara bagian telah dibubarkan sejak 2011.

Dengan bayaran rendah dan sedikit pelatihan, polisi daerah di Meksiko adalah mangsa mudah bagi kartel narkoba, yang menawarkan uang kepada mereka jika mereka setuju untuk bekerjasama dengan kartel, atau mengancam akan membunuh mereka jika mereka menolak.
Di beberapa kota Meksiko seperti di Guerrero dan Veracruz, polisi daerah berada di bawah kendali kartel narkoba sehingga mereka akan menculik orang-orang yang diminta oleh kartel narkoba dan menyerahkannya kepada kelompok tersebut untuk diinterogasi dan dibunuh.

Credit tempo.co

Donald Trump Sarankan Kudeta Militer di Venezuela

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di Billings, Montana, pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya untuk mencoblos pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak terkena pemakzulan. AP via Chicago Tribune

CB, Jakarta -Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa, 25 September 2018, tak menampik ide kudeta militer di Venezuela guna menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro.
Trump juga akan memberikan sanksi kepada Ibu Negara Cilia Flores. "Istri Presiden dan Wakil Presiden bisa dikenai sanksi terkait dengan tudingan korupsi," AP mengutip pernyataan Trump, Selasa.

Ketika bertemu wartawan, Trump menolak menjawab pertanyaan, apakah AS kemungkinan akan memimpin intervensi militer di Venezuela terkait dengan krisis kedua negara.

Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, memamerkan emas yang konon digali dan diproses di Arco Minero, meskipun para ahli meragukannya. [Twitter Prensa Presidencial @PresidencialVen via Pulitzercenter.org]

"Mengenai rezim itu, sejujurnya, dapat dengan cepat dijatuhkan oleh militer jika militer memutuskan melakukannya," kata Trump usai mengikuti Sidang Umum PBB di New York. "Ini (Venezuela) benar-benar tempat paling buruk di dunia," tambahnya.

Pada pertemuan itu, Trump mengungkapkan akan memberikan sanksi tambahan, warga Amerika Serikat dilarang melakukan kerja sama bisnis dengan warga Venezuela. Bahkan AS akan menyita seluruh aset milik Ibu Negara Cilia Flores, Wakil Presiden Delcy Rodriguez, Menteri Komunikasi Jorge Rodriguez dan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino.

Selama lebih dari dua tahun, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap puluhan orang, termasuk Maduro dengan tuduhan korupsi, perdagangan obat bius dan pelanggaran hak asasi manusia.
Namun hingga saat ini, beberapa pemimpin kunci seperti Decy Rodriguez serta Padrino yang pernah mendapatkan pelatihan di AS diyakini dapat menduduki kekuasaan. "Mereka dapat memainkan peran penting di masa pemerintahan transisi."

Foto yang diambil dari video yang dirilis Venezolana de Television, Presiden Nicolas Maduro (tengah) tengah menyampaikan pidato saat istrinya Cilia Flores mendongak setelah terkejut melihat ledakan di langit, di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Venezolana de Television melalui AP]

Pernyataan Trump itu selanjutnya disambut langsung oleh Maduro dengan berpidato di depan televisi. Dalam pidatonya presiden dari kelompok sosialis komunis ini mengucapkan terima kasih kepada Trump atas sanksi yang disebut dengan sebuah lencana kehormatan bagi orang-orang di sekitarnya dalam melawan kekuatan imperialis.

Di depan layar kaca, dia juga mengecam sanksi yang menyasar istrinya.
"Jika Anda ingin menyerangku, datanglah kepadaku secara langsung. Tetapi jangan sentuh Cilia dan keluargaku," kata Maduro dengan menyebut istrinya sebagai seorang pahlawan perang anti-imperialis. "Satu-satunya kejahatan yang dilakukan adalah dia menjadi istriku."

Credit tempo.co

AS Tarik Sistem Pertahanan Rudal dari Timur Tengah

WASHINGTON - Pentagon akan menarik sistem rudal Amerika Serikat (AS) dari Timur Tengah bulan depan. Langkah ini akan menyebabkan sekutu AS dengan pertahanan yang lebih sedikit di saat Gedung Putih membanjiri retorikanya terhadap apa yang dikatakannya sebagai ancaman yang diajukan oleh Iran.

Menteri Pertahanan Jim Mattis menarik empat sistem rudal Patriot dari Yordania, Kuwait, dan Bahrain bulan depan. Penarikan itu dilakukan dalam penataan kembali kekuatan dan kemampuan ketika militer meningkatkan fokusnya pada ancaman dari China dan Rusia, menurut beberapa pejabat militer senior.

Relokasi sistem keluar dari Timur Tengah, yang belum pernah diungkapkan sebelumnya, adalah salah satu tanda paling nyata dari fokus baru Pentagon pada ancaman dari Rusia dan China dan jauh dari konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan Afganistan.

"Dua sistem rudal Patriot akan ditarik dari Kuwait, dan masing-masing dari Yordania dan Bahrain," kata para pejabat.

Patriot adalah sistem rudal seluler yang mampu menembak jatuh rudal dan pesawat.

"Keempat sistem itu telah offline dan akan digunakan kembali bulan depan," kata para pejabat.

"Tidak ada rencana untuk salah satu dari mereka diganti, dan mereka dikembalikan ke AS untuk diperbaiki dan ditingkatkan," jelas seorang pejabat.

Meskipun beberapa sistem Patriot akan tetap berada di wilayah tersebut, para pejabat mengatakan bahwa pemindahan keempat baterai tersebut merupakan penarikan utama dari kemampuan yang disediakan Patriot di wilayah tersebut.

Sistem rudal telah digunakan untuk tujuan pertahanan sebagian besar, untuk melindungi tidak hanya pangkalan dan instalasi AS di negara-negara tersebut tetapi juga sebagai pertahanan yang efektif untuk sekutu Washington.

Penarikan mereka terjadi ketika Gedung Putih meningkatkan retorikanya terhadap Iran dan di tengah medan perang yang semakin kompleks di Suriah.

Departemen Luar Negeri pada Selasa mengeluarkan laporan 48 halaman tentang rincian ancaman Iran, termasuk program rudalnya. Laporan itu mengatakan Iran mempertahankan persediaan ratusan rudal yang mengancam tetangganya di kawasan itu.

Bahrain adalah rumah bagi pangkalan angkatan laut besar dan Armada Kelima Pentagon, yang melakukan operasi di sekitar Teluk Persia dan Timur Tengah. Ribuan personel militer Amerika bermarkas di Kuwait, dan pasukan khusus serta pasukan lain beroperasi di dalam Yordania. Pentagon secara rutin menolak untuk memberikan jumlah yang lebih spesifik untuk penempatan pasukan di luar negeri, kata para pejabat.

Pejabat Komando Sentral AS tidak akan berkomentar tentang gerakan itu.

"Komando Sentral AS sangat berkomitmen untuk bekerja dengan sekutu dan mitra kami untuk mempromosikan dan menyediakan keamanan dan stabilitas regional,” kata Kapten Bill Urban, juru bicara komando di Tampa, Florida.

“Pasukan AS tetap diposisikan untuk melakukan operasi di seluruh wilayah dan untuk menanggapi setiap kemungkinan,” imbuhnya.

"Karena masalah keamanan operasional, kami tidak akan membahas pergerakan kemampuan khusus masuk dan keluar dari wilayah tanggung jawab Pusat Komando AS," tukasnya seperti dikutip dari Wall Street Journal, Kamis (27/9/2018).

Sistem rudal Patriot menyediakan apa yang dikenal sebagai "pertahanan titik," yang berarti mereka menyediakan kemampuan pertahanan untuk radius yang lebih kecil untuk menembak jatuh pesawat. Versi yang lebih baru dari Patriot, PAC-3, dapat menembak jatuh rudal. Dengan jangkauan hanya puluhan mil, mereka biasanya berada di dekat pangkalan atau lokasi yang mereka ingin lindungi, kata para pejabat.

Sistem rudal Patriot yang dimiliki oleh Arab Saudi sering digunakan di sana, misalnya, secara teratur menembak jatuh misil yang ditembakkan dari Yaman, di mana perang saudara telah berkecamuk sejak tahun 2015.

Sekutu Amerika di kawasan itu telah bergantung pada sistem pertahanan rudal seperti itu selama bertahun-tahun. Sistem ini memainkan peran nyata dan simbolis dalam melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dekatnya. Bahrain, khususnya, telah semakin khawatir tentang kelompok-kelompok yang didukung Iran dan milisi Syiah lainnya yang mengganggu stabilitas negara pulau kecil itu.

Credit sindonews.com

Moskow Sesalkan Rencana AS Bangun Pangkalan Militer di Polandia

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grushko menyatakan, Moskow menyesalkan rencana Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan militer di Polandia. Grushko menyebut, pembangunan pangkalan ini melanggar perjanjian Rusia-NATO tahun 1997 lalu.

"Ini berarti bahwa Undang-Undang Pendirian NATO-Rusia, yang secara langsung melarang penempatan pasukan tempur yang besar secara permanen, akan dibongkar. Saya tegaskan, bahwa langkah ini akan secara signifikan memperburuk situasi keamanan," kata Grushko, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (26/9).

“Ini akan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan pencegahan militer dan teknis tambahan yang akan menjamin keamanan kami dalam situasi baru. Kami memiliki berbagai peluang, termasuk yang efektif, bagaimana memperkuat keamanan kami," sambungnya.

Dia kemudian menyatakan bahwa penempatan pangkalan melawan kepentingan keamanan Eropa. "Tidak boleh ada ilusi: pembentukan basis semacam itu dekat dengan perbatasan kami dimaksudkan untuk memproyeksikan kekuatan di sekitar perbatasan Rusia," ucapnya.

Sebelumnya diwartakan, Menteri Pertahanan AS, James Mattis menyatakan, pihaknya saat ini tengah memeriksa area yang tersedia di Polandia untuk mendirikan pangkalan militer permanen AS di negara tersebut.

Mattis mengatakan, para pejabat AS sedang mengukur apa yang sebenarnya dapat ditawarkan dan dipertahankan oleh Polandia dan menilai apakah lokasi-lokasi yang disediakan dapat memenuhi persyaratan dalam membangun pangkalan militer.

Dia lalu menyatakan, Washington menghargai tawaran pemerintah Polandia, tetapi AS akan berkonsultasi dengan mitra regionalnya sebelum membuat keputusan akhir mengenai masalah ini.

Credit sindonews.com

Netanyahu Protes kepada Putin Soal Pengiriman S-300 ke Suriah

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menyampaikan protes kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Protes ini terkait dengan rencana Moskow mengirimkan sistem pertahanan udara S-300 ke Suriah.

Dalam sebuah pembicaraan melalui sambungan telepon, Netanyahu menyatakan kepada Putin bahwa pengiriman S-300 ke Suriah adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan hanya akan memperburuk situasi di kawasan.

Melansir Al Arabiya pada Rabu (26/9), Netanyahu dalam pembicaraan itu juga mengatakan Israel akan terus melindungi keamanan dan kepentingannya. Pemimpin Israel juga setuju dengan Putin pada koordinasi lanjutan antara pasukan bersenjata kedua negara di Suriah.

Seperti diketahui, Rusia pada awal ini memutuskan akan memasok sistem rudal S-300 kepada rezim Suriah dalam dua minggu ke depan. Keputusan ini diambil Moskow setelah pesawat mata-matanya, Il-20, ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus ketika merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.

Menteri Pertahanan Sergei Shoigu menyatakan senjata terbaru bagi rezim Suriah itu akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Presiden Bashar al-Assad terhadap setiap serangan musuh.

Shoigu mengungkapkan, Moskow pernah menghentikan pengiriman S-300 ke Damaskus pada tahun 2013 atas permintaan Israel."Tetapi situasi di seputar pasokan itu telah berubah bukan karena kesalahan Rusia," katanya.

Sistem, yang memiliki jangkauan 250 kilometer dan dapat melibatkan beberapa target udara, akan dikerahkan untuk meningkatkan keamanan tentara Rusia yang ditugaskan di Suriah. Selain itu, peralatan otomatis yang disediakan oleh Moskow itu akan memastikan identifikasi pesawat Rusia oleh pasukan pertahanan udara Suriah.

Credit sindonews.com

Israel Akan Terus Perangi Iran

Ilustrasi (AFP PHOTO / THOMAS COEX)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyebut bahwa pihaknya akan terus memerangi kubu Iran di Suriah. Ia juga menyebut akan terus berkoordinasi dengan Rusia pasca penembakan Suriah ke salah satu pesawat Rusia dan keduanya menyalahkan Israel, Rabu (26/9).

"Kami akan terus bertindak untuk mencegah kubu militer Iran di Suriah dan melanjutkan koordinasi keamanan antara pasukan pertahanan Israel dan tentara Rusia," kata dia kepada wartawan, seperti dikutip AFP.

Pada 17 September lalu, pertahanan udara Suriah secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat militer rusia setelah adanya serangan Israel di suriah. Serangan itu menewaskan 15 orang. Rusia dan Suriahmenyalahkan Israel terkait serangan ini. Sebab, penembakan itu terjadi setelah serangan udara Israel dilakukan.

Israel membantah temuan Rusia dan mengatakan bahwa seluruh pesawat jetnya telah kembali ke wilayah udara Israel ketika pesawat itu jatuh.

Rusia pun mengumumkan berbagai langkah keamanan baru untuk melindungi militernya di Suriah. Langkah ini termasuk memasok tentara Suriah dengan sistem pertahanan udara S-300 dan radar anti-pesawat.

Langkah-langkah itu membuat Netanyahu memperingatkan Putin terkait transfer sistem persenjataan canggih ke tangan yang tidak bertanggungjawab.

Netanyahu menekankan "keberhasilan besar" Israel adalah mencegah masuknya militer Iran di Suriah dan pemindahan senjata ke Hizbullah di Lebanon selama tiga tahun terakhir.

"Itu tidak berarti bahwa tidak ada pengecualian, tapi semuanya sangat sukses," kata dia.

"Kami melakukan ini dengan koordinasi keamanan yang maksimal dan sangat sukses dengan tentara Rusia," kata dia kepada wartawan.

Netanyahu juga mencatat bahwa dirinya telah setuju dengan Putin agar tim militer Israel dan Rusia bisa segera bertemu untuk meningkatkan koordinasi.

Rusia dan Israel mendirikan "hotline" pada 2015 untuk menghindari bentrokan yang tidak disengaja di Suriah. Israel kini khawatir bahwa Rusia akan berusaha membatasi tindakannya.

Musuh utama Israel adalah Iran. Israel telah berjanji untuk menghentikannya dari serangan militer di Suriah. Hizbullah yang didukung Iran juga salah satu musuhnya.

Baik Iran dan Hizbullah mendukung rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad dalam perang sipil negaranya bersama Rusia.

Credit cnnindonesia.com

Pejabat Palestina Sebut Tindakan & Omongan Trump Bertentangan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Pejabat senior Palestina tidak setuju dengan komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait solusi masalah dua negara, Palestina dan Israel. Dia mengatakan kebijakan Gedung Putih tersebut menghancurkan harapan perdamaian.

Kepala Misi Palestina yang belum lama ini ditutup di Washington, Husam Zomlot mengungkapkan pernyataan dari Gedung Putih bertentangan dengan tindakan mereka.

"Kata-kata mereka bertentangan dengan tindakan mereka dan tindakan mereka sangat jelas menghancurkan kemungkinan solusi dua negara," ujar Zomlot kepada AFP.

Dia menambahkan bahwa komentar Trump saja tidak cukup untuk membawa orang Palestina kembali ke meja perundingan.

Zomlot menunjuk pada penutupan misi Palestina di Washington, pemotongan ratusan juta dolar bantuan dan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel sebagai bukti bahwa pemerintahan Trump tidak serius dalam mencapai perdamaian.

"Setiap tindakan yang dilakukan Presiden Trump berlawanan dengan solusi dua negara," katanya.

Palestina telah memboikot pemerintahan Trump sejak Desember, ketika dia mengakui kota Yerusalem yang disengketakan sebagai ibu kota Israel.

Trump baru saja berbicara bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pembicaraan tersebut, Trump untuk pertama kalinya mengatakan secara eksplisit bahwa ia mendukung solusi dua negara yang akan menciptakan negara Palestina merdeka.

Credit cnnindonesia.com

Trump Ingin Solusi Dua Negara untuk Konflik Israel-Palestina

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Trump mengaku akan mengungkap rencana perdamaian tiga bulan lagi.

CB, NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Rabu (26/9) dia menginginkan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pemerintah Trump pernah mengatakan akan mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Trump, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Majelis Umum PBB, mengaku akan mengungkap rencana perdamaian dalam dua hingga tiga bulan ke depan. "Saya suka solusi dua negara. Itulah yang menurut saya paling berhasil. Itu yang saya rasakan," kata Trump.

Trump mengatakan kesepakatan yang dibentuk harus adil bagi kedua belah pihak. "Israel mendapat chip pertama dan itu yang besar," ujar Trump soal langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Netanyahu mengatakan setiap negara Palestina di masa depan harus didemiliterisasi dan mengakui Israel sebagai negara orang-orang Yahudi. Namun menurut Palestina, kondisi ini menandakan Israel tidak tulus dalam proses perdamaian.

Sekutu AS di dunia Arab adalah pendukung kuat solusi dua negara. Pada konferensi pers di New York, Rabu, Trump mengatakan dia akan terbuka untuk solusi satu negara jika hal tersebut adalah pilihan pihak itu sendiri.

"Jika Israel dan Palestina menginginkan satu negara, itu tidak masalah bagi saya. Jika mereka menginginkan dua negara, itu tidak masalah bagi saya. Saya senang jika mereka bahagia," katanya.

Trump mengaku ingin memperoleh kesepakatan soal konflik Israel-Palestina sebelum akhir masa jabatannya pada awal 2021. "Saya tidak ingin melakukannya dalam masa jabatan kedua saya. Kami akan melakukan hal-hal lain dalam masa jabatan kedua saya. Saya pikir banyak kemajuan telah dibuat," tambah Trump.

Media Israel melaporkan Netanyahu mengaku tidak terkejut soal pilihan Trump terkait solusi dua negara atas perdamaian dengan Palestina. Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina.

Kedua pihak mengklaimnya sebagai ibu kota masing-masing negara. Langkah Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel membuat marah orang-orang Palestina. Sejak saat itu mereka memboikot upaya perdamaian Washington yang dipimpin oleh menantu dan penasehat Trump, Jared Kushner.

Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur. Israel merebut wilayah-wilayah itu dalam perang Timur Tengah 1967 dan mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. Israel menganggap semua kota sebagai modal abadi dan tak terpisahkan.

"Solusi dua negara berarti bagi kami adalah memiliki negara Palestina di perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Ini adalah satu-satunya cara mencapai perdamaian," kata Nabil Abu Rdainah, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Rdainah mengatakan Palestina ingin menyelesaikan semua masalah inti konflik Israel-Palestina. Menurut resolusi PBB, hal ini meliputi perbatasan, permukiman, pengungsi, keamanan dan status Yerusalem.

Rdainah, berbicara di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki. Ia mengatakan Abbas akan membuat posisi Palestina jelas dalam pidatonya kepada Majelis Umum PBB pada Kamis.

Credit republika.co.id

Trump Ditertawakan di PBB Dinilai Jadi Aib Besar Politik

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Trump ditertawakan saat memuji pencapaian pemerintahannya di sidang umum PBB.

CB, NEW YORK -- Tawa saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menandakan Amerika Serikat terkucil. Hal itu dikatakan pemimpin pasukan khusus Iran Pengawal Revolusi pada Rabu (26/9) seperti dilaporkan Fars News.

"Anda melihat dan mendengar tawa mereka," kata Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari, menurut Fars, "Pesan ejekan itu adalah keruntuhan fasad Anda dan peningkatan keterkucilan Amerika Serikat. Itu adalah aib besar politik."

Sejumlah perwakilan di sidang umum pada Selasa tertawa dan bergumam ketika Trump dalam pidatonya memuji capaian "luar biasa" pemerintahnya.

"Anda dapat yakin bahwa orang Iran dan wilayahnya menertawakan pengakuan palsu dan konyol Anda, tapi Anda tidak bisa mendengar tawa mereka dari jauh," katanya.

Trump dan Presiden Iran Hassan Rouhani saling ejek di sidang majelis PBB. Trump mengancam lebih banyak sanksi terhadap Teheran. Sementara, Rouhani menyatakan presiden Amerika Serikat tersebut menderita kelemahan kecerdasan.

"Amerika Serikat adalah lambang penindasan di dunia," kata Jafari, "Yang tertindas dan yang mengejar kebebasan bersatu melawan mereka."

Credit republika.co.id

China Bantah Ganggu Pemilu Sela AS

BEIJING - Menteri Luar Negeri China mengatakan negara tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Pernyataan ini membantah tuduhan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menuduh Beijing mencoba ikut campur dalam pemilu sela pada November.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga mengatakan ia menolak untuk menerima "tuduhan tidak beralasan" terhadap China seperti dikutip dari AP, Kamis (27/9/2018).

Kebijakan lama China adalah tidak ada campur tangan dalam urusan internal negara-negara lain - dan dengan cepat mengutip kebijakan itu ketika negara lain mengkritiknya atas apa pun dari politik hingga hak asasi manusia.

Ketika memimpin pertemuan Dewan Keamanan pertamanya, Trump mengatakan di hadapan para pemimpin dunia bahwa "sayangnya" pemerintahnya menemukan bahwa China mencoba untuk ikut campur. Trump mengatakan itu karena dia adalah "presiden pertama" untuk menantang Tiongkok dalam perdagangan.

Credit sindonews.com

Trump Tuduh China Ganggu Pemilu Sela AS

NEW YORK - Presiden Donald Trump menuduh China mengganggu pemilu sela Amerika Serikat (AS) untuk merusaknya secara politik karena taktik kerasnya dalam perdagangan. Hal itu dikatakan Trump di Dewan Keamanan PBB, di mana ia memimpin jalannya pertemuan tersebut.

"Mereka tidak ingin saya atau kami (Republik) menang, karena saya presiden pertama yang pernah menantang China dalam perdagangan," kata Trump seperti dikutip dari New York Times, Kamis (27/9/2018).

Trump telah menuduh Cina dari pemilihan sebelumnya, tetapi tidak pernah begitu blak-blakan atau dalam even internasional yang tinggi. Ia tidak memberikan bukti bagaimana Cina mungkin mencampuri, atau apakah taktiknya melampaui mencoba mempengaruhi pertempuran atas perdagangan.

Sebelumnya, Trump telah menuduh orang-orang China mengarahkan tarif kepada para petani Amerika, pekerja, dan konstituen sensitif politik lainnya di negara-negara yang mendukungnya.

"China secara aktif mencoba mempengaruhi dan mengubah pemilu kami dengan menyerang petani, peternak dan pekerja industri kami karena kesetiaan mereka kepada saya," cuit Trump pada pekan lalu.

Trump baru-baru ini mengenakan tarif atas tambahan USD200 miliar atas barang-barang Tiongkok yang memancing pembalasan dari Tiongkok, karena dua ekonomi terbesar dunia berputar ke dalam perang dagang yang semakin dalam.

Sebaliknya, Presiden AS itu tidak mengatakan apa-apa tentang campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016, yang termasuk kampanye canggih memanipulasi media sosial dan merilis email yang diretas.

Ia juga tidak menyalahkan Rusia, bersama dengan Iran, untuk memungkinkan "pembantaian" yang dilakukan Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Meskipun begitu ia juga berterima kasih kepada negara-negara itu karena setuju untuk menangguhkan, setidaknya untuk sementara, serangan mereka terhadap kubu pemberontak di Idlib guna mencegah krisis kemanusiaan.

Credit sindonews.com

Thailand akan penjarakan pemberi makan merpati

Serangan Bom di Bangkok, Thailand. (reuters.com)

Bangkok (CB) - Ibu kota Thailand mempertimbangkan hukuman penjara bagi pemberi makan merpati di tempat umum untuk menanggulangi ancaman flu unggas dan penyakit lain, kata pejabat pada Rabu.

Pemerintah Kota Bangkok berupaya menangkap merpati dan bertekad memberlakukan larangan memberi makan mereka, dengan pelanggarnya dapat dipenjarakan hingga tiga bulan, didenda 25.000 baht (11,5 juta rupiah lebih), atau keduanya.

"Ada bahaya bagi manusia di tempat banyak merpati," kata Taweesak Lertprapan, wakil gubernur Bangkok, kepada Reuters saat penangkap burung menangkapi merpati di sekitarnya di lapangan umum.

Kota lain di seluruh dunia memberlakukan pelarangan serupa, termasuk loka wisata Italia, Venesia, yang melarang memberi makan merpati, tetapi tidak ada ancaman kurungan, demikian Reuters melaporkan.

Di Bangkok, merpati -sering dijuluki "tikus bersayap"- kerap ditemukan di daerah ramai, termasuk kuil, pasar dan taman umum.

Taweesak menyatakan ancaman kesehatan dari merpati termasuk penyakit pernapasan, meningitis dan flu unggas.

"Penyelesaian paling manjur adalah berhenti memberi mereka makan," kata Taweesak.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada bulan ini memerintahkan gerakan negara untuk mengurangi jumlah merpati di daerah berpenduduk.

Credit antaranews.com

Rabu, 26 September 2018

Memanas, China Tolak Kunjungan Kapal Perang AS ke Hong Kong

BEIJING - China menolak permintaan sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) untuk melakukan kunjungan pelabuhan ke Hong Kong bulan depan. Penolakan ini seiring meningkatnya ketegangan antara kedua negara di bidang militer dan front ekonomi.

Pembatalan kunjungan yang direncanakan oleh Wasp, sebuah kapal penyerang amfibi yang membawa kontingen Marinir, mengikuti keputusan China untuk membatalkan kunjungan seorang laksamana senior ke AS untuk menghadiri konferensi angkatan laut minggu ini.

Kedua tindakan itu didorong oleh keputusan pemerintah Trump untuk menjatuhkan sanksi terhadap sebuah perusahaan militer negara China yang terkait dengan Tentara Pembebasan Rakyat karena membeli senjata dari Rusia.

Konsulat AS di Hong Kong mengkonfirmasi penolakan China untuk mengizinkan kapal perang Wasp berkunjung tetapi tidak menjelaskan alasan dibalik itu.

"Kami memiliki rekam jejak panjang dari kunjungan pelabuhan yang sukses ke Hong Kong, dan kami berharap itu akan berlanjut," kata juru bicara dalam sebuah pernyataan, yang menolak diidentifikasi sesuai dengan kebijakan Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip dari New York Times, Rabu (26/9/2018).

Sementara itu juru bicara kementerian luar negeri Cina, Geng Shuang, menangkis pertanyaan tentang kunjungan pelabuhan yang dibatalkan itu. Namun ia mengatakan China mempertimbangkan permintaan kasus per kasus, sesuai dengan kedaulatan negara.

Meskipun militer Cina dan Amerika telah lama menjadi saingan, pertukaran dan kunjungan pelabuhan sudah umum terjadi selama bertahun-tahun. Kunjungan ke pelabuhan ini menggabungkan diplomasi dan hubungan masyarakat dengan daun pantai yang sangat dibutuhkan bagi para pelaut dan Marinir.

Tahun lalu, USS Sterett, kapal perusak bersenjata rudal, mengunjungi salah satu pangkalan angkatan laut paling sensitif di China, di Zhanjiang di Tiongkok selatan.

Namun demikian, kunjungan semacam itu tunduk pada pasang surut dalam hubungan negara-negara tersebut. Pada tahun 2016, kunjungan pesawat Amerika, John C. Stennis yang direncanakan ke Hong Kong, ditolak pada saat pemerintahan Obama menjadi semakin frustrasi dengan ekspansi pulau buatan China di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan.

Credit sindonews.com

Presiden Afsel Desak PBB Ratifikasi Larangan Senjata Nuklir

Wakil Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Reuters.

CB, Jakarta - Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, meminta semua negara dunia untuk meratifikasi Traktat tahun 2017 tentang Larangan Senjata Nuklir atau Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) selama Sidang Umum PBB.
"Kami menyambut baik adopsi oleh Majelis Umum tahun lalu dari Traktat inovatif tentang Larangan Senjata Nuklir. Afrika Selatan akan segera mengajukan instrumen ratifikasi perjanjian bersejarah ini. Kami menyerukan kepada semua negara yang cinta damai untuk meratifikasi perjanjian itu sehingga itu diberlakukan tanpa penundaan," kata Ramaphosa di sela-sela Sidang ke-73 Majelis Umum PBB, seperti dilaporkan Sputniknews, 25 September 2018.

Menurut United Nation Office for Disarmament Affairs, seperti dilansir dari situs www.un.org,
Dengan resolusi nomor 71/258, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menggelar sebuah konferensi PBB pada 2017 untuk merundingkan instrumen yang mengikat secara hukum untuk melarang senjata nuklir, yang mengarah ke penghapusan total senjata nuklir.

Suasana rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan mengenai status Yerusalem di Markas Besar PBB di New York City, New York, AS, 18 Desember 2017. REUTERS/Brendan McDermid
Majelis PBB mendorong semua negara anggota untuk berpartisipasi dalam konferensi, dengan partisipasi dan kontribusi dari organisasi internasional dan perwakilan masyarakat sipil.
Konferensi berlangsung dari 27 hingga 31 Maret dan dari 15 Juni hingga 7 Juli 2017 di New York. Konferensi ini dipimpin oleh Duta Besar Elayne Whyte Gómez, Wakil Tetap Kosta Rika ke Kantor PBB di Jenewa.

Perjanjian tentang Larangan Senjata Nuklir (TPNW) termasuk seperangkat larangan yang komprehensif untuk berpartisipasi dalam kegiatan senjata nuklir. Ini termasuk usaha untuk tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menyimpan, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir.
Perjanjian itu juga melarang penyebaran senjata nuklir di wilayah nasional dan pemberian bantuan kepada negara manapun dalam melakukan kegiatan yang dilarang.
Negara-negara anggota akan diwajibkan untuk mencegah dan menekan kegiatan apa pun yang dilarang di bawah TPNW yang dilakukan oleh orang-orang atau di wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya atau kendali.

Rudal nuklir tercanggih Rusia, hypersonic Sarmat ICBM yang diungkap pertama kali oleh Presiden Vladimir Putin di hadapan Dewan Federal Rusia, 1 Maret 2018 {Russia Today]
Perjanjian ini juga mewajibkan negara-negara pihak untuk memberikan bantuan yang memadai kepada individu yang terkena dampak oleh penggunaan atau pengujian senjata nuklir, serta untuk mengambil langkah yang diperlukan dan sesuai dari perbaikan lingkungan di daerah di bawah yurisdiksinya atau kontrol terkontaminasi sebagai akibat dari kegiatan yang terkait dengan pengujian atau penggunaan senjata nuklir.

Perjanjian tentang Pelarangan Senjata Nuklir diadopsi oleh konferensi dengan suara 122 negara mendukung dengan satu suara melawan dan satu abstain di PBB pada 7 Juli 2017, dan dibuka untuk ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBB pada 20 September 2017. Pakta Pelarangan Senjata Nuklir ini berlaku 90 hari setelah instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan majelis PBB.

Credit tempo.co