Saudi Bantah Pernah Menahan PM Libanon di Riyadh

Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri mengumumkan pengunduran diri pada November lalu dari Riyadh. (Reuters/Hasan Shaaban)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Arab Saudi membantah tudingan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyebut bahwa negaranya menahan Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri ketika mengumumkan pengunduran diri pada November lalu.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi yang dirilis pada Selasa (29/5) menyatakan tudingan Macron "tidak benar".




"Semua buki mengonfirmasi bahwa apa yang memicu ketidakstabilan Libanon dan kawasan adalah Iran dan alatnya seperti milisi teroris Hizbullah," bunyi pernyataan itu.


Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan BFM TV, Macron mengatakan bahwa Hariri ditahan di Riyadh selama beberapa minggu. Ia juga menyebut berkat campur tangan Perancis, Libanon terhindar dari krisis peperangan.

Beberapa sumber yang dekat dengan Hariri sebelumnya juga mengatakan bahwa Saudi menganggap Hariri tidak berani mengonfrontasi Hizbullah sehingga menuntutnya mundur.




Hariri mengumumkan pengunduran diri pada November lalu dari Riyadh. Namun setelah kembali ke Libanon, ia akhirnya mencabut pengunduran diri tersebut.

Macron menyebut kembalinya Hariri ke Libanon, juga akibat intervensi internasional, termasuk Perancis.

Hariri sendiri membantah bahwa ia ditahan di Saudi ketika itu. Saat ini, ia sedang membentuk koalisi baru serelah pemilihan parlemen pada 6 Mei lalu.




Credit  cnnindonesia.com

Pengiriman Senjata Inggris ke Israel Naik Drastis

Seorang polisi perbatasan Israel membidik senjatanya selama bentrokan dengan warga Palestina di dekat pemukiman Yahudi Bet El, dekat kota Tepi Barat yang diduduki Ramallah.

Foto: REUTERS / Mohamad Torokman

Kenaikan ekspor senjata Inggris ke Israel naik hingga 256 persen pada 2017.

CB, LONDON -- Inggris menerbitkan lisensi senjata senilai 294 juta dolar AS kepada kontraktor pertahanan yang mengekspor ke Israel pada 2017. Angka tersebut naik hingga 256 persen jika dibandingkan dengan lisensi senjata pada 2016 senilai 114 juta dolar AS.


Menurut Campaign Against Arms Trade (CAAT), secara total Inggris telah menjual persenjataan dan perangkat militer senilai lebih dari 466 juta dolar AS kepada Israel dalam lima tahun terakhir. Senjata-senjata yang dijual Inggris ke Israel adalah senapan serbu, amunisi senjata kecil, senapan sniper, dan komponen untuk peralatan penargetan.

Laporan CAAT tersebut diterbitkan di tengah meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap warga Palestina yang melakukan aksi demonstrasi sejak 30 Maret lalu. Sedikitnya 120 warga Palestina telah tewas oleh peluru penembak jitu Israel, dan lebih dari 13 ribu lainnya terluka.


Andrew Smith, juru bicara CAAT, mengatakan kepada Aljazirah, persenjataan Inggris yang dijual ke Israel telah digunakan dalam setidaknya dua serangan Israel di Jalur Gaza. Ia telah menyerukan penyelidikan penuh untuk menyelidiki apakah senjata Inggris juga digunakan dalam aksi kekerasan yang baru-baru ini dilakukan tentara Israel. "Investigasi Pemerintah Inggris telah mengkonfirmasi, senjata Inggris digunakan untuk melawan orang-orang Gaza pada serangan 2009 dan 2014," kata Smith.


Menurut Smith, peningkatan penjualan senjata adalah bukti hubungan politik dan militer yang semakin erat antara Inggris dan Israel. Hubungan dekat itu lebih lanjut ditunjukkan dengan rencana kunjungan Pangeran William ke Israel dan wilayah Palestina yang diduduki bulan depan, kunjungan resmi pertama yang dilakukan oleh anggota keluarga kerajaan Inggris.


Pangeran William pertama-tama akan mengunjungi ibu kota Yordania, Amman, sebelum menuju ke Tel Aviv, Yerusalem, dan Ramallah. Kunjungannya dilakukan dengan latar belakang ketegangan yang meningkat di wilayah itu akibat sejumlah peristiwa, seperti relokasi Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan pembunuhan 62 demonstran Palestina oleh pasukan Israel pada 14 Mei.


"Jika Pangeran ingin membantu rakyat Palestina, maka dia harus menentang pelanggaran yang terjadi dan menggunakan kunjungannya untuk menyerukan solusi damai yang berarti," ungkap Smith.

Credit  republika.co.id

Dua Kapal Berlayar di Jalur Gaza Patahkan Blokade Israel

Warga Palestina mengenakan makeup menyerupai karakter film Holywood Avatar dalam aksi menuntut 'Hak Kembali ke Tanah Air' di perbatasan Jalur Gaza dengan wilayah penjajahan Israel.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Israel memblokade laut Palestina selama 11 tahun.

CB, GAZA -- Dua kapal akan berlayar dari pelabuhan di Jalur Gaza untuk mematahkan blokade laut yang telah diberlakukan Israel selama 11 tahun. Blokade tersebut telah menyulitkan pasien untuk keluar dari Gaza dan mencegah pasokan obat-obatan untuk masuk ke wilayah itu.


Kapal-kapal tersebut dijadwalkan akan berlayar pada Selasa (29/5) pagi. Kapal akan membawa sekitar 30 penumpang, termasuk para demonstran yang terluka dalam aksi demonstrasi yang telah terjadi selama berminggu-minggu di sepanjang perbatasan Jalur Gaza dengan Israel.

Palestina telah melakukan aksi protes sejak 30 Maret lalu untuk menyerukan hak kembali bagi para pengungsi ke rumah-rumah dan desa-desa mereka yang telah direbut secara paksa oleh Israel pada 1948. Dalam aksi itu, pasukan Israel menewaskan sedikitnya 120 warga Palestina di Gaza dan melukai sedikitnya 13 ribu lainnya.


Alaa Al-Battah, anggota panitia pengarah pelayaran kapal, mengatakan pelayaran kapal-kapal itu adalah bagian dari upaya Palestina untuk secara damai melawan dan mematahkan blokade di Gaza. "Ini juga merupakan kelanjutan dari demonstrasi untuk menuntut hak kembalinya warga Palestina," ujar Al-Battah kepada Aljazirah.


Salah Abdul-Ati, salah satu panitia penyelenggara, mengatakan kepada wartawan pada Ahad (27/5), perjalanan kapal-kapal itu akan membawa harapan dan impian rakyat Palestina untuk bisa mendapatkan kebebasan. Abul-Ati menyerukan masyarakat internasional untuk menekan Israel agar mencabut blokade terhadap Gaza. Ia juga meminta LSM internasional untuk memberikan perlindungan bagi dua kapal yang akan berlayar di Gaza.


Nama-nama penumpang kapal telah dirahasiakan dari media untuk memastikan keselamatan mereka terhadap potensi adanya agresi Israel. "Semua orang di kapal adalah warga sipil," kata Adham Abu Salima, yang juga anggota panitia penyelenggara.


Ia menjelaskan, di antara mereka yang berada di dalam kapal adalah orang-orang yang terluka oleh pasukan Israel selama aksi protes baru-baru ini. Sementara yang lainnya menderita kondisi kesehatan jangka panjang, termasuk pasien kanker.


Penyelenggara mengatakan mereka takut Israel akan mencoba menghentikan kapal-kapal yang akan meninggalkan Gaza itu, seperti yang telah sering dilakukan di masa lalu. Israel telah melarang penangkapan ikan di luar jarak 11 kilometer di lepas pantai dan sering menembaki kapal-kapal Palestina yang melebihi batas itu.


Menurut Al-Battah, pasukan Israel selama tiga minggu terakhir telah menyerang dua kapal yang juga akan berlayar dari Jalur Gaza. "Kami berencana untuk melepas dua kapal, tetapi mereka segera ditargetkan dan dihancurkan oleh Israel. Sekarang, kami memiliki perahu kecil dengan kapasitas yang sangat terbatas," kata dia.


Pelayaran kapal pada Selasa (29/5) akan bertepatan dengan peringatan delapan tahun serangan Israel terhadap armada Mavi Marmara Turki di perairan internasional. Dalam serangan itu, sembilan aktivis Turki tewas. Seorang aktivis lainnya meninggal dunia empat tahun kemudian, setelah ia menyerah pada luka yang didapatkannya dalam serangan itu.


Insiden tersebut menyebabkan krisis politik antara Turki dan Israel. Krisis berakhir setelah Israel menawarkan permintaan maaf dan memberi kompensasi kepada keluarga korban. "Ada banyak armada yang mencoba membawa bantuan kepada warga Gaza, tetapi kali ini, kapal-kapal kami yang akan berangkat dari Gaza ke dunia luar," kata Al-Battah.


"Tujuan kami adalah untuk menunjukkan penderitaan orang-orang Gaza dan mengirim pesan kepada dunia bahwa kami memiliki hak atas tanah, laut, dan pelabuhan kami," ujarnya.

Credit  republika.co.id

Sengketa Laut Cina Selatan, Filipina Siap Perang

Nelayan Filipina tersenyum saat memperlihatkan seekor lobster hasil tangkapannya di dekat Scarborough Shoal di laut Cina Selatan, 5 April 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Filipina siap berperang dengan Cina jika Beijing melewati batas dan mengklaim sumber-sumber daya alam yang ada di wilayah Laut Cina Selatan, sebuah wilayah perairan yang masih dipersengketakan Cina dan Filipina. Manila tidak bisa menerima tindakan eksplorasi kekayaan bawah laut oleh Cina di wilayah yang dipersengketakan itu.
Dikutip dari situs scmp.com pada Selasa, 29 Mei 2018, Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, mengatakan Cina sedang mencoba mengambil minyak dan gas yang ada di Laut Cina Selatan, satu dari banyak tindakan yang dilarang Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.
"Tidak boleh ada seorang pun mengambil sumber daya alam di wilayah barat Laut Cina Selatan milik Filipina. Presiden sudah menyatakan hal itu. Jika ada orang yang melakukannya, dia (Duterte) siap memerangi," kata Cayetano

Nelayan Filipina tengah memancing ikan di dekat kapal besar Cina, Vessel di dekat Scarborough Shoal di laut Cina Selatan, 5 April 2017. Pemerintah Cina membiarkan nelayan Filipina untuk mengambil ikan di sekitar Laut Cina Selatan pulang karang yang berada di Filipina Utara. REUTERS

Sebelumnya Filipina dihujani kritik dan protes dari kelompok-kelompok sayap kiri yang menyebut Presiden Duterte tidak mengambil tindakan atas sikap Cina baru-baru ini yang diantaranya menanam sistem rudal pertahanan di sekitar pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan. Mereka yang mengkritik menyebut Duterte seharusnya segera menuntut Cina agar mematuhi putusan pengadilan arbitrase 2016 yang tidak mensahkan ekspansi klaim Beijing atas Laut Cina Selatan dan membenarkan hak-hak Filipina untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam di wilayah kedaulatannya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada langkah lanjutan dari pernyataan ini, apakah Filipina betul akan mengambil langkah keras dan menampik kritik dari kelompok sayap kiri tersebut.
Cayetano hanya mengatakan pihaknya memang telah berulang kali diminta untuk mengajukan protes atas tindakan Beijing di laut Cina Selatan. Akan tetapi, Manila masih mencoba jalur diplomasi dengan cara mengejar kesepakatan eksplorasi bersama dengan Beijing, untuk mengolah minyak dan gas natural dalam teritori mereka di laut Cina Selatan.
“Kami mengambil semua tindakan diplomatis pada saat yang tepat,” kata Cayetano, seperti dikutip dari CNN.com, Selasa, 29 Mei 2018.
Dia tak menampik bahwa tindakan Cina membangun fasilitas militer canggih di Laut Cina Selatan memang tidak adil. Dia pun mempertanyakan arti militerisasi setelah Cina menampik melakukan militerisasi di wilayah Laut Cina Selatan.

Credit  tempo.co

Cina Hadang 2 Kapal Perang Amerika Serikat di Laut Cina Selatan

Foto satelit Woody Island yang diambil pada 28 Maret 2018.[Planet Labs Inc /Handout via Reuters]

CB, Jakarta - Militer Cina menyatakan telah mengirim kapal perang untuk menghadang dua kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlayar melalui perairan di Laut Cina Selatan yang diklaim Cina sebagai miliknya, pada Minggu 27 Mei.
Cina akan menghadang kapal-kapal Amerika dan memperingatkan mereka untuk pergi, kata Kementerian Pertahanan Nasional dalam situs resmi, seperti dilaporkan New York Times, 28 Mei 2018.

Dua kapal Amerika Serikat, USS Higgins, kapal perusak, dan USS Antietam, kapal penjelajah - melintas dalam jarak 19 kilometer dari Kepulauan Paracel, sebuah kepulauan di bagian utara perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan dekat lepas pantai Vietnam.
Juru bicara utama untuk Kementerian Pertahanan Nasional Cina, Kolonel Senior Wu Qian, mengatakan bahwa Amerika Serikat secara serius melanggar kedaulatan Cina.
Konfrontasi di laut, meski belum pernah terjadi sebelumnya, telah meningkatkan tensi antara Amerika Serikat dan Cina di sejumlah bidang, dari perdagangan hingga negosiasi alot dengan Korea Utara.


USS Higgins. [cpf.navy.mil]
Dalam beberapa bulan terakhir, Cina bertekad untuk mempertahankan klaimnya di Laut Cina Selatan, dengan memperkuat dan mempersenjatai pangkalan-pangkalannya di Kepulauan Paracel dan lebih jauh ke selatan di Kepulauan Spratly, meskipun kepulauan ini juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Taiwan.
Pada 18 Mei Cina untuk pertama kalinya mendaratkan pesawat pembom strategis H-6K di pangkalan udara di Paracels, Woody Island. Pada awal Mei, Amerika Serikat juga memprotes pemasangan rudal dan peralatan radar di tiga pulau di Kepulauan Spratly.
Amerika Serikat menuduh Beijing melanggar janji pemimpin China, Xi Jinping, pada tahun 2015 ketika dia mengatakan Cina tidak berniat untuk memiliterisasi wilayah yang disengketakan. Sebagai respon pemasangan rudal di Kepulauan Spratly, pekan lalu Pentagon membatalkan undangan kepada Cina untuk berpartisipasi dalam latihan tempur gabungan angkatan laut di Hawaii.

Dua kapal perang Amerika Serikat Minggu kemarin melakukan manuver yang dikenal sebagai operasi freedom of navigation. Operasi yang digiatkan kembali di bawah Presiden Trump. Kedua kapal ini melintasi empat pulau: Tree, Lincoln, Triton, dan Woody dari jarak 29 kilometer.
Juru bicara Armada Ketujuh Amerika Serikat, Clay Doss, tidak membahas rincian kecaman Cina tetapi mengatakan bahwa pada 2017, kapal perang Amerika Serikat melakukan operasi serupa di perairan 22 negara yang berbeda, termasuk di perairan sekutu Amerika Serikat.

Pulau Mischief Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, dilihat dari udara, 8 Januari 2016. Foto satelit ini memperlihatkan pembangunan tanggul di sisi utara dan dermaga yang telah selesai dibangun. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

Cina, yang mengklaim pulau-pulau di Kepulauan Paracels dan Spratly, berpendapat bahwa 19 kilometer kawasan laut di kepulauan ini merupakan pelanggaran wilayah negara di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Pada April lalu, kapal tempur dan pesawat Cina juga menghadang tiga kapal Angkatan Laut Australia saat melakukan perjalanan ke pelabuhan di Vietnam.
"Kapal-kapal angkatan laut Amerika Serikat Antietam dan Higgins masuk tanpa izin pemerintah Cina ke wilayah perairan di sekitar pulau-pulau itu, yang Cina sebut Kepulauan Xisha," kata Kolonel Wu dalam pernyataannya.
Kolonel Wu menegaskan militer Cina tetap bertekad untuk memperkuat konstruksi kesiapan operasional laut dan udara di pulau-pulau Laut Cina Selatan.

Credit  tempo.co

Georgia ceraikan Suriah karena akui separatis pro Rusia

Dokumentasi - Sekjen NATO Jens Stoltenberg (kanan) dan Perdana Menteri Georgia Georgy Kvirikashvili menghadiri sidang NATO-Georgia di Tbilisi, Georgia, Rabu (7/9/2016). (REUTERS/David Mdzinarishvili )

Tbilisi (CB) - Georgia mengaku sudah mengawali prosedur pemutusan hubungan diplomatik dengan Suriah setelah Damaskus mengakui wilayah separatisnya sebagai negara merdeka. Georgia menuduh Rusia ada di belakang pengakuan Suriah itu.

Abkhazia dan Ossetia Selatan memisahkan diri dari Georgia setelah perang pada awal 1990-an menyusul bubarnya Uni Soviet.

Georgia dan Russia berperang memperebutkan Ossetia Selatan dan Abkhazia pada Agustus 2008.

Setelah perang ini berakhir, Rusia mengakui kemerdekaan kedua wilayah Georgia itu. Langkah ini diikuti oleh Nikaragua, Venezuela dan Nauru.

Georgia, yang didukung Amerika Serikat dan Uni Eropa, menyebut operasi Rusia itu terang-terangan sebagai pencaplokan wilayah.

"Dengan aksi ini rezim (Presiden Suriah Bashar) Assad telah menyatakan dukunganya kepada agresi militer Rusia terhadap Georgia, pendudukan tidak sah Abkhazia dan Tskinvali (Ossetia Selatan) serta pembersihan etnis yang terjadi selama bertahun-tahun," kata kementerian luar negeri Georgia seperti dikutip Reuters.

"Kementerian Luar Negeri Georgia menyeru komunitas internasional untuk sungguh-sungguh mengkaji keputusan ilegal rezim ini Assad adalah hasil manipulasi Federasi Rusia dan mengambil langkah-langkah yang relevan untuk menjawabnya."

Credit  antaranews.com

Paraguay Akan Dipimpin Presiden Perempuan untuk Pertama Kali

Alicia Pucheta akan menggantikan Presiden Horacio Cartes yang mengundurkan diri. (Reuters/Jorge Adorno)

Jakarta, CB -- Alicia Pucheta akan menjadi presiden perempuan Paraguay pertama menggantikan Presiden Horacio Cartes yang memutuskan mengundurkan diri.

Alicia, 68, saat ini merupakan wakil presiden. Ia akan mengisi kursi orang nomor satu di Paraguay untuk sementara waktu sampai periode Cartes berakhir Agustus mendatang.

Cartes memutuskan mengundurkan diri agar bisa menjadi seorang senator. Dia telah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi kepada Kongres pada Senin (28/5).


Dikutip AFP, parlemen akan memutuskan pengunduran diri Cartes besok, Rabu (30/5). Di hari yang sama, parlemen juga akan melantik Pucheta sebagai presiden sementara Paraguay.



Sementara itu, pada 15 Agustus mendatang, politikus konservatif Mario Abdo Benitez akan memulai periode pertamanya sebagai presiden untuk lima tahun ke depan setelah memenangkan pemilu pada 22 April lalu.

Pengunduran diri Cartes disebut telah diprediksi sebelumnya setelah pria 61 tahun itu terpilih menjadi anggota Senat pada pemilu April lalu. Pelantikan para senator dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni mendatang.

Seorang senator oposisi Desiree Masi tak menilai pengangkatan Pucheta sebagai kemajuan peran perempuan dalam politik di negara Amerika Tengah itu.


"Seorang wanita yang menunjukkan kepatuhan pada penguasa tak mewakili kaum perempuan. Suatu hari, seorang wanita harus bisa menjadi pemimpin melalui persaingan pemilihan umum," kata Masi, Selasa (29/5).

Sementara itu,Lilian Samaniego, senator dari Partai Colorado binaan Cartes, menyambut baik penunjukkan Pucheta sebagai presiden.

Menurutnya, pengangkatan Pucheta bisa memotivasi kaum perempuan di Paraguay untuk bisa bersaing sehat memperjuangkan kesetaraan gender terutama dalam dunia politik.

"Pengangkatan Pucheta menjadi motivasi perempuan Paraguay untuk melanjutkan perjuangan mendapat kesempatan yang sama dengan kaum pria," tutur Samaniego.



Paraguay hanya memiliki delapan perempuan dari total 45 kursi senator. Sementara itu hanya ada 11 perempuan dari total 80 anggota majelis rendah parlemen Paraguay.

Berbatasan dengan Argentina, Bolivia, dan Brasil, Paraguay masih dianggap menjadi negara paling miskin di Amerika Latin.

Meski menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten di masa kepemimpinan Cartes, pemerintah dianggap masih gagal mengentaskan kemiskinan, budaya korupsi, serta maraknya perdagangan narkoba di negara itu.

Paraguay juga masih berada di peringkat 135 dari 180 negara dalam indeks korupsi Transparency International pada 2017 lalu.




Credit  cnnindonesia.com

Indonesia dukung Azerbaijan soal Nagorno Karabah

Ketua Dewan Pers Azerbaijan, Aflatun Amasov, saat memberi keterangan pers kepada wartawan Indonesian, Senin (28/5).(ANTARA FOTO/Bambang Purwanto) (Bambang Purwanto)

Baku (CB) - Indonesia selalu memberi dukungan politik kepada Azerbaijan terkait wilayah Nagorno Karabah yang sedang disengketakan dengan Armenia, kata Ketua Dewan Pers Azerbaijan, Aflatun Amasov, di Baku, Senin waktu setempat.

Secara politik, Indonesia selalu mendukung Azerbaijan terkait masalah Nagorno Karabah di forum-forum internasional atau organisasi-organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI), ujar Aflatun.

"Kami berterima kasih sekali kepada pemerintah Indonesia yang selalu mendukung Azerbaijan terkait masalah Nagorno Karabah. Kami tidak minta bantuan dukungan persenjataan atau ekonomi dari Indonesia karena dari sisi ekonomi dan senjata kami sudah cukup," ucapnya.

Menurut Aflatun, persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Azerbaijan membuat kedua negara saling mendukung di forum-forum internasional, terutama Indonesia yang telah memberi dukungan yang beda bagi Azerbaijan.

Dia menjelaskan Azerbaijan yang merupakan pengekspor minyak terbesar kedua setelah Saudi Arabia ke Indonesia menganggap negara kepulauan terbesar di dunia tersebut sebagai sahabat dan selalu mendukung kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional.

Persahatan tersebut antara lain dapat dilihat dari dekatnya hubungan antara kedua negara seperti yang ditunjukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, Husnan Bey Fananie yang sangat memahami Azerbaijan, terutama tentang masalah Nagarno Karabah, tutur Aflatun.

Hubungan antara Indonesia dan Azerbaijan diharapkan semakin menguat dengan melakukan peningkatan di berbagai bidang termasuk ekonomi, politik dan budaya, kata Aflatun saat menerima beberapa wartawan Indonesia yang sedang menghadiri perayaan 100 tahun Azerbaijan.

Sebelumnya, ketua Assosiasi Wartawan dari Negara-negara anggota OKI, Fazil Abbas, juga menerima wartawan Indonesia yang mengusulkan pameran foto bersama antara media di Azerbaijan dan media di Indonesia dengan tujuan memperkenalkan kedua negara kepada masyarakat masing-masing.

Credit  antaranews.com

Setop Pencarian MH370, Mahathir Dituding Melanggar Janji

Mahathir Mohamad dinilai langgar janji pemilu lantaran menghentikan proses pencarian puing MH370. (Foto: Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dianggap melanggar janji kampanye karena tak memperpanjang waktu pencarian bawah laut pesawat Malaysia Airlines MH370 yang berakhir hari ini, Selasa (29/5).

Keluarga korban mendesak pemerintah Malaysia memperbarui kontrak dengan firma eksplorasi bawah laut asal Amerika Serikat, Ocean Infinity untuk merampungkan proses pencarian.

Grace Nathan, salah satu keluarga penumpang MH370 yang jatuh di Samudera Hindia 2014 lalu, menganggap pemerintahan baru Mahathir tidak menepati janjinya karena gagal memberi penjelasan rinci alasan dibalik dihentikannya proses pencarian.



"Banyak yang dikatakan saat kampanye pemilu kemarin dan juga saat menteri transportasi baru diangkat. Pernyataan pertama yang dia ucapkan adalah bahwa pencarian MH370 adalah prioritasnya," ungkap Nathan seperti dikutip The Guardian, Selasa (29/5).

"Lalu hanya berselang dua sampai tiga hari setelahnya, terutama setelah rapat kabinet pertama digelar, dia [menteri transportasi] menyatakan tidak akan memperpanjang pencarian lagi. Saya sangat terkejut," lanjutnya.


Pada Januari lalu, Malaysia berjanji akan membayar US$700 juta (sekitar Rp940 miliar) kepada Ocean Infinity jika berhasil menemukan puing pesawat atau kotak hitam dalam waktu 90 hari.

Nathan menilai perjanjian itu sebenarnya tidak merugikan lantaran sejauh ini Malaysia tidak harus membayar apa pun sampai puing dan kotak hitam berhasil ditemukan. Bahkan Ocean Infinity diketahui bersedia memperpanjang durasi pencarian hingga tahun depan dengan mekanisme yang sama.

"Apakah pemerintah Malaysia mencoba menolak tawaran perusahaan swasta yang bersedia melakukan pencarian dengan uang pribadi mereka, dan baru akan menagih bayaran ketika pesawat ditemukan? Ini artinya pemerintah telah menyisihkan uangnya. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak dapat mempertahankan uang itu untuk pencarian," katanya.

Pernyataan Nathan merupakan bentuk reaksi atas keputusan Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke yang mengisyaratkan untuk tidak memperpanjang pencarian pesawat dan hanya berfokus mencari 'kesimpulan' penyelidikan selama ini.



KS Narendran, keluarga korban MH370 lainnya, mengatakan pernyataan Loke semata-mata "hanya menutup berkas perkara, tidak menyelesaikan kasus karena suatu pihak telah mencapai kesimpulan".

"Saya hampir tidak bisa menahan perasaan terkhianati yang sangat mendalam. Hampir tidak mungkin menyembunyikan kemarahan pada keputusan yang diambil tanpa ada pertemuan atau konsultasi dengan kelaurga korban," papar Narendran.

Peninjauan kembali

Mahathir yang memenangkan Pemilu pada 9 Mei lalu, belum lama ini mengatakan akan meninjau kembali kebutuhan untuk melakukan pencarian dan menghentikannya 'jika tidak berguna'.

Dikutip AFP, melalui pernyataan Ocean Infinity mengonfirmasi bahwa eksplorasinya terkait MH370 memang akan berakhir pekan ini.

Tanpa merinci kejelasan batas akhir pencarian, juru bicara perusahaan mengatakan bahwa eksplorasi akan berakhir dalam beberapa hari kedepan.




Insiden hilangnya MH370 menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah penerbangan. Pesawat Boeing 777 itu menghilang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada 8 Maret 2014.

Sejak saat itu, pencarian terhadap pesawat dengan 239 penumpang terus dikerahkan sampai akhirnya ditangguhkan di awal 2017 lantaran tidak ada hasil.

Pencarian yang dilakukan selama hampir tiga tahun terkahir itu hanya menghasilkan tiga penemuan puing pesawat yang diyakini milik MH370. Puing-puing tersebut sebagian besar ditemukan di garis pantai sebelah barat Samudera Hindia.

Pencarian terakhir hanya mampu menempuh jarak 120 ribu kilometer persegi selama dua tahun dengan menghabiskan dana hingga US$116 juta.




Credit  cnnindonesia.com

Mahathir Batalkan Proyek Kereta Cepat Malaysia-Singapura

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan proyek kereta cepat Malaysia-Sigapura tak akan banyak menguntungkan negaranya. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membatalkan proyek pembangunan kereta cepat Malaysia-Singapura karena dianggap tak mengungtungkan Negeri Jiran.

"Ini keputusan final, tapi butuh waktu untuk memprosesnya karena kami memiliki perjanjian dengan Singapura," kata Mahathir dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Senin (28/5) malam.

"Proyek ini tidak menguntungkan. Proyek ini akan membebankan Malaysia dalam jumlah besar. Malaysia tidak akan mendapat keuntungan sama sekali dari kesepakatan ini," lanjutnya.



Mahathir mengatakan pembatalan pembangunan kereta cepat diperlukan demi mengurangi beban finansial negara. Sebab, dia mengatakan Malaysia tengah dihadapkan pada jumlah utang yang mencapai 1 triliun ringgit atau setara Rp3.593 triliun.

Menteri Keuangan Lim Guang Eng pekan lalu mengatakan sebagaian dari utang negara itu berasal dari penyalahgunaan dana lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) buatan mantan PM Najib Razak.


Demi mengurangi utang, Mahathir mengatakan pemerintah perlu menyetop sejumlah proyek yang dianggap tidak menguntungkan negara. Sebagian besar proyek itu merupakan program Najib, pendahulu sekaligus rival Mahathir dalam pemilihan umum kemarin.

"Banyak proyek besar pemerintah yang dibentuk mantan PM Najib tidak berguna sama sekali. Sebagian besar proyek itu dibuat hanya untuk meningkatkan popularitas PM namun merugikan negara jutaan dolar," ujar Mahathir. "Pemerintah harus menghapus sejumlah proyek yang tidak penting, sebagai contoh kereta cepat ini, yang akan membebankan kita sebanyak 110 juta ringgit (Rp387 miliar)."

Selain rugi, Mahathir menyebutkan kereta cepat juga tak memberi pengaruh yang signifikan terkait lama tempuh perjalanan menuju negara tetangganya itu.

"Kereta cepat ini jalurnya pendek dan hanya mengurangi jarak tempuh Malaysia-Singapura selama 1 jam saja," kata dia seperti dikutip Channel NewsAsia.


Proyek kereta cepat Malaysia-Singapura direncanakan rampung 2026 mendatang. Berdasarkan rencana, kereta tersebut akan melewati empat negara bagian Malaysia.

Kereta ini akan melewati tujuh stasiun yakni Bandar Malaysia, Putrajaya, Seremban, Melaka, Muar, Batu Pahat, dan Iskandar Puteri sebelum sampai ke Singapura. Proyek ini semula diharapkan mampu menggenjot pembangunan serta perekonomian di daerah-daerah yang dilewati jalur kereta tersebut.

Di sisi lain, Singapura hingga saat ini mengaku belum menerima pemberitahuan dari Malaysia terkait pembatalan proyek tersebut. Juru bicara Kementerian Transportasi Singapura mengatakan pemerintah akan tetap menjalankan proyek kereta cepat sambil menunggu komunikasi resmi dari pihak Malaysia.




Credit  cnnindonesia.com

Petisi Agar Mahathir Mohamad Dapat Nobel Perdamaian

Mahathir Mohamad, usai dilantik sebagai Perdana Menteri Baru Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Mei 2018. Sebelumnya, Mahathir Mohamad pernah menjabat Perdana Menteri pada 16 Juli 1981. (AP Photo/Sadiq Asyraf)

CB, Jakarta - Sekitar 10 ribu orang menanda tangani sebuah petisi online yang ditujukan agar Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, masuk nominasi peraih penghargaan Nobel bidan perdamaian.
Dikutip dari situs Channelnewsaasia.com pada Senin, 28 Mei 2018, petisi online ini ada situs change.org dengan user Alexandria Abishegam. Meski baru diunggah satu hari lalu, namun lebih dari 51.000 orang telah menandatangani petisi ini.
"Mahathir harus dinominasikan sebagai peraih penghargaan Nobel sebagai bentuk pengakuan atas tekadnya untuk kembali ke politik," kata Abishegam dalam petisinya, Minggu, 27 Mei 2018.
Abishegam mengatakan Mahathir telah memfokuskan pada pentingnya transparansi, demokrasi dan aturan hukum di Malaysia. Mahathir juga mau secara terbuka mengakui kesalahannya di masa lalu dan meminta maaf sehingga hal ini membuatnya menjadi orang besar dan cermin seorang pemimpin.

Mahathir Mohamad, menggelar konferensi pers usai usai dilantik sebagai Perdana Menteri Baru Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Mei 2018. REUTERS/Lai Seng Sin

Mereka yang menandatangani petisi ini, sangat memuji Perdana Menteri Mahathir dan menyebutnya telah berkontribusi pada negara sehingga patut disebut seorang pahlawan.
"Laki-laki ini adalah hadiah dari Tuhan. Pada usia memasuki ke-93 tahun, dia masih kuat dan bertekad untuk menyelamatkan negaranya dari bencana ekonomi," kata Saminal Idris, warga Malaysia yang menandatangani petisi.
Petisi online ini juga seolah menggambarkan Mahathir sebagai 'Nelson Mandela-nya Malaysia'. Mereka yang mendukung petisi ini memuji Mahathir karena melindungi sebuah transfer kekuasaan di Malaysia. Mahathir dalam usianya ke-92 tahun, mencetak sejarah Malaysia dengan kembali memenangkan pemilu 9 Mei 2018 dan membawa koalisi Pakatan Harapan menuju kemenangan serta mengakhiri puluhan tahun pemerintahan Barisan Nasional.
Sebelumnya, Mahathir telah memimpin Malaysia selama 22 tahun atau persisnya pada 1981. Sejumlah kritik menudingnya telah melarang kebebasan berpendapat dan mengeksekusi politisi-politisi oposisi selama 22 tahun masa pemerintahanannya.

Credit  tempo.co

AS Usulkan Sanksi PBB Terhadap 6 Pejabat Senior Sudan Selatan

Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) telah mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi terhadap beberapa menteri dan pejabat Sudan Selatan. AS menuduh mereka menghalangi upaya perdamaian dan memblokir bantuan kemanusiaan kepada warga sipil.

Diplomat Dewan Keamanan akan bertemu untuk negosiasi draft usulan tersebut pada hari Selasa esok dan melakukan voting pada Kamis. Resolusi membutuhkan sembilan suara dukungan dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Prancis, Inggris atau AS untuk diloloskan seperti dikutip dari Reuters, Senin (28/5/2018).

DK PBB sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat senior Sudan Selatan yang terlibat konflik pada tahun 2015, tetapi upaya AS untuk memaksakan embargo senjata pada bulan Desember 2016 gagal.

Pada bulan November, Rusia mengatakan akan menjadi kontraproduktif untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut atau embargo senjata di Sudan Selatan.

Langkah-langkah yang diusulkan akan membekukan aset dan melarang perjalanan bagi enam pejabat, termasuk Menteri Pertahanan Kuol Manyang Juuk, mantan panglima militer Paul Malong, Menteri Penerangan Michael Lueth, dan wakil kepala pertahanan untuk logistik di Angkatan Darat Sudan Selatan Malek Reuben Riak Rengu .

Sanksi ini juga menargetkan Koang Rambang, gubernur Negara Bagian Bieh, yang dituduh AS memimpin serangan militer dan menghalangi bantuan kepada warga sipil; dan menteri urusan kabinet Martin Elia Lomuro.

Sudan Selatan, yang memisahkan diri dari tetangganya Sudan utara pada 2011, dicengkeram oleh perang saudara yang dipicu oleh persaingan politik antara Presiden Salva Kiir dan mantan deputinya Riek Machar.

Mawien Makol, juru bicara urusan luar negeri Sudan Selatan, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah mengetahui proposal sanksi baru dari Washington.

“Kami masih mengatakan bahwa sanksi bukanlah solusi dan juga menjatuhkan sanksi kepada individu bukanlah solusi. Solusinya adalah mendorong pihak-pihak untuk membawa perdamaian di negara ini,” kata Makol.

Pembicaraan di Ethiopia untuk menghidupkan kembali pakta perdamaian 2015 yang gagal di Sudan Selatan dan mengakhiri perang saudara yang bubar minggu lalu tanpa kesepakatan. 

Credit  sindonews.com

Gadis Guatemala Dibunuh Pasukan AS, Korban Dianggap 'Binatang'

Kerabat gadis Guatemala yang ditembak mati pasukan patroli perbatasan AS menunjukkan foto korban. Foto/REUTERS

GUATEMALA CITY - Seorang gadis Guatemala berusia 19 tahun dibunuh oleh pasukan patroli perbatasan Amerika Serikat (AS). Presiden Donald Trump menganggap korban sebagai "binatang" yang mencoba memasuki Amerika dengan menjadi anggota geng migran ilegal.

Deskripsi negatif itu membuat keluarga korban tersinggung. Korban yang diidentifikasi bernama Claudia Gomez, ditembak mati pada Rabu di Texas selatan oleh seorang petugas yang melepaskan tembakan.

Agen Patroli Perbatasan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan petugas menembak perempuan itu setelah beberapa orang "mendorong" korban memasuki perbatasan Texas selatan.

Agen tersebut mendeskripsikan orang-orang yang mencoba masuk ke wilayah AS sebagai sekelompok orang asing ilegal, di mana Claudia Gomez berada di antara mereka.

Pernyataan tersebut juga mengklaim bahwa sekelompok orang asing yang mencoba masuk ke wilayah AS menyerang para petugas dengan benda-benda tumpul. Agen itu menegaskan bahwa Gomez berada di antara para penyerang.

"Kepada pemerintah Amerika Serikat, (saya minta) bahwa Anda jangan memperlakukan kami seperti ini-seperti binatang-hanya karena Anda adalah negara yang kuat dan maju," kata Dominga Vicente, bibi Gomez, mengatakan kepada wartawan di Guatemala City, yang dilansir Reuters, Sabtu (26/5/2018).

Pada hari Kamis, Kementerian Luar Negeri Guatemala mengatakan hak-hak migran harus dihormati. "Guatemala menyesalkan setiap tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh patroli perbatasan," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Sebuah video berdurasi tujuh menit yang di-posting online menunjukkan insiden penembakan tersebut. Dalam video itu, seorang wanita beteriak dalam bahasa Spanyol; "Mengapa Anda menembak gadis ini? Anda membunuhnya!".

Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia merujuk pada kelompok kriminal ketika dia menyebut beberapa imigran gelap sebagai "binatang".

Dia membela pernyataannya dan kini berencana untuk mengurangi bantuan ke negara-negara yang dia sebut tidak melakukan apa pun untuk menghentikan anggota geng MS-13 menyeberang ke Amerika Serikat.

Kelompok kriminal itu dikenal menyebar di El Salvador, Honduras dan Guatemala.

Credit  sindonews.com

Putin dan Abe bicara dengan astronaut ISS dari Kremlin

Ilustrasi Soyuz merapat ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS). (NASA)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berbicara dengan astronaut yang berada di Stasiun Antariksa Internasional (International Space Station/ISS) melalui tautan video langsung dari Kremlin pada Sabtu (26/5).

Astronaut Rusia Anton Shklaperov dan rekannya dari Jepang Norishige Kanai yang berada di dalam ISS terlihat di layar raksasa di Kremlin setelah kedua pemimpin menggelar perundingan bilateral.

"Kita telah menjalin kerja sama dengan Jepang di bidang antariksa selama 10 tahun," kata Putin kepada para astronaut, menekankan "kontribusi penting" Jepang untuk memfungsikan ISS.

"Izinkan saya mengungkapkan kebahagiaan saya mengenai fakta bahwa kalian telah bekerja sama dengan baik di antariksa," ujar Abe, menurut penerjemah Bahasa Rusia.

"Kerja sama kita mengarah pada hasil yang penting,," kata Kanai kepada kedua pemimpin.

Sementara Shklaperov mengatakan "sangat menyenangkan" bahwa ISIS merayakan 20 tahun pendiriannya pada 2018.

Kedua astronaut tiba di ISS pada Desember.

Putin dan Abe menggelar perundingan pada Sabtu, berjanji untuk memperkuat kerja sama di tengah ketegangan mereka dengan Barat, demikian menurut siaran AFP.

Credit  antaranews.com

Israel Pertimbangkan Larangan Memotret Aktivitas Militer

Tentara Israel menangkap pemuda Palestina (ilustrasi)

Foto: AFP

Larangan tersebut disinyalir bertujuan membungkam kritik terhadap militer Israel.

CB, TEL AVIV -- Parlemen Israel akan mempertimbangkan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang pemotretan atau perekaman aktivitas tentara. Para kritikus menyebut RUU tersebut sebagai upaya berbahaya untuk melemahkan pengawasan terhadap Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Di bawah RUU Prohibition against Photocopying and Documenting IDF Soldiers yang telah diusulkan, siapa pun yang tertangkap memotret tentara Israel dengan maksud untuk merusak semangat mereka, dapat dihukum hingga 10 tahun penjara.

"Siapa pun yang memfilmkan, memfoto, dan/atau merekam tentara yang sedang menjalankan tugas mereka, dengan maksud untuk merusak semangat tentara IDF dan penduduk Israel, maka akan dijerat lima tahun penjara," kata RUU yang diusulkan oleh Robert Ilatov, anggota Knesset dan ketua partai nasionalis sayap kanan Yisrael Beiteinu.

"Siapa pun yang bermaksud membahayakan keamanan negara akan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun," tambah RUU itu, dikutip The Independent.

Proposal RUU itu diajukan setelah kerusuhan mematikan terjadi di Gaza pada Senin (14/5) lalu. Para pejabat medis mengatakan, sedikitnya 60 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka, ketika pasukan Israel menembaki para demonstran yang memprotes pendudukan Israel di hari itu.

RUU itu dilaporkan didukung oleh Menteri Pertahanan Israel Avigdor Liberman.Catatan penjelasan yang menyertai RUU tersebut mengatakan, "Selama bertahun-tahun, Israel telah menyaksikan fenomena mengkhawatirkan dokumentasi tentara IDF."





Dokumentasi ini dilakukan melalui rekaman video dan audio oleh organisasi anti-Israel dan pro-Palestina, seperti B'telem, MachsomWatch, Breaking the Silence, dan berbagai organisasi BDS. "Dalam banyak kasus, organisasi itu menghabiskan waktu berhari-hari berada di dekat tentara IDF dan mereka bisa dipermalukan," tambah catatan itu.

"Kami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kondisi optimal bagi tentara IDF untuk melaksanakan tugas mereka, tanpa harus khawatir tentang seseorang atau organisasi yang mungkin mempublikasikan gambar mereka dan mempermalukan mereka," ujar catatan itu.

Sebuah editorial di surat kabar Israel, Haaretz, yang diterbitkan pada Ahad (27/5), mengutuk RUU itu. Haaretz menyebut RUU tersebut berbahaya dan tujuannya adalah untuk membungkam kritik terhadap tentara, dan khususnya untuk mencegah organisasi hak asasi manusia mendokumentasikan tindakan tentara Israel di sejumlah wilayah.

Akibat dari larangan semacam itu adalah ancaman terhadap hak asasi manusia dan ancaman dalam mengawasi kegiatan tentara. RUU itu merugikan kebebasan pers dan hak publik untuk mengetahuinya. "Publik memiliki hak untuk mengetahui apa realitasnya," tulis editorial itu.

Kekerasan di Gaza telah mereda sejak 14 Mei, tetapi masih ada gejolak sporadis. Setidaknya 113 warga Palestina telah tewas sejak protes di perbatasan Israel-Gaza dimulai pada 30 Maret lalu.

Aksi protes itu menuntut hak untuk kembali bagi para pengungsi Palestina dan keturunan mereka ke tanah dan rumah-rumah yang diambil Israel dalam perang 1948. Gaza telah dikendalikan oleh kelompok Hamas sejak 2007 dan Israel menuduh kelompok itu telah memprovokasi kekerasan di perbatasan.

Credit  republika.co.id

Setahun Blokade, Qatar Larang Produk Empat Negara Teluk

Sejumlah warga mengantri di kasir saat membeli bahan makanan yang dibeli oleh warga di sebuah supermarket di Doha, Qatar, 5 Juni 2017. Arab Saudi membuat kejutan dengan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. (@shalome05 via AP)

CB, Jakarta - Qatar mengumumkan melarang produk-produk yang berasal dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir dan Bahrain. Larangan impor ini menandai hampir setahun negara-negara itu memberlakukan embargo terhadap Qatar karena dituduh mendukung terorisme.
"Produk-produk yang berasal dari negara-negara yang memblokade, blokade yang menyebabkan barnag-barang tidak dapat melewati Wilayah Negara-negara teluk dan harus menjalani inspeksi impor barang sesuai dengan prosedur kepabeanan," isi pernyataan pemerintah pada Sabtu, seperti dilaporkan Reuters, 27 Mei 2018.

"Untuk melindungi keamanan konsumen di Negara Qatar dan untuk memerangi perdagangan barang yang tidak adil, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mencari pemasok barang impor baru untuk barang-barang yang terkena dampak blokade."

Sejumlah warga mengantri di kasir saat membeli bahan makanan yang dibeli oleh warga di sebua supermarket di Doha, Qatar, 5 Juni 2017. Sudah 7 memutus hubungan dengan negara kaya minyak itu, menyusul Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Libya dan Yaman. (Doha News via AP)
Surat kabar nasional Al Watan mengutip surat edaran dari Kementerian Ekonomi dan Perdagangan Qatar yang mengatakan kepada para pedagang dan toko-toko untuk berhenti menjual produk yang diimpor dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir dan Bahrain.
Keempat negara itu memutuskan hubungan diplomatik dan transportasi Juni 2017. Qatar, yang memiliki banyak barang impor yang dikirim dari Uni Emirat Arab dan menerima sebagian besar makanan segar di perbatasan Saudi terkena imbas pemutusan hubungan.

Impor ke Qatar merosot sekitar 40 persen dari tahun sebelumnya pada minggu-minggu awal boikot, tetapi sejak itu sebagian besar kembali normal ketika Doha telah menemukan pemasok baru dari negara lain seperti Turki, dan mengembangkan rute pelayaran baru melalui Oman. Qatar juga telah meluncurkan program untuk memproduksi lebih banyak produk lokal, termasuk makanan.

Namun juru bicara pemerintah Qatar belum menanggapi soal berapa banyak volume barang yang akan terpengaruh oleh larangan impor ini dan apakah larangan akan mencakup semua produk yang dikirim melalui negara embargo selain barang yang diproduksi di sana.
Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa mengatakan kepada surat kabar Alsharq Alawsat pada hari Minggu dia melihat tidak adanya solusi terhadap krisis diplomatik Qatar dengan empat negara teluk.

Credit  tempo.co

Bahrain: Tidak Ada Tanda-tanda Perdamaian dengan Qatar

Menlu Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa menuturkan, pihaknya belum melihat sinyal dari Qatar untuk menyelesaikan masalah dengan negara Teluk. Foto/Istimewa

MANAMA - Bahrain menuturkan, pihaknya belum melihat adanya sinyal dari Qatar untuk menyelesaikan masalah dengan negara Teluk. Qatar dan negara Teluk sudah terlibat ketegangan selama kurang lebih setahun terakhir.

"Informasi di tangan kami hari ini tidak menunjukkan secercah harapan untuk adanya sebuah solusi, karena masalah ini tidak terjadi tiba-tiba," kata Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa.

Sheikh Khalid kemudian mengatakan, Qatar memperpanjang krisis dengan membawa masalah kepada negara-negara Barat dan bukannya melakukan komunikasi dengan negara Teluk untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"Kami mengharapkan dari awal krisis dengan Qatar bahwa Emir Qatar akan pergi ke Arab Saudi, tetapi ini tidak terjadi," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (27/5).

Para pejabat Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) mengatakan bahwa Doha belum memenuhi 13 tuntutan yang dibuat oleh empat negara Teluk, termasuk menutup stasiun televisi Al Jazeera yang didanai negara dan mengurangi hubungan dengan Iran.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri UEA, Anwar Gargash mengatakan pekan lalu di Twitter bahwa Qatar tidak menangani secara bijaksana tuntutan tersebut. "Mungkin boikot yang hampir berlangsung selama satu tahun akan menghasilkan pemikiran baru dan pendekatan yang lebih bijaksana dari Doha," ucapnya. 

Credit  sindonews.com

Arab Saudi Ganti Uang Kertas Satu Riyal dengan Koin

Mata uang riyal.[Arabnews]

CB, Jakarta - Badan Moneter Arab Saudi (SAMA) mengumumkan akan mengganti uang kertas denominasi satu riyal dengan koin riyal mulai Kamis, 24 Mei kemarin. Namun mata uang kertas satu riyal masih akan berlaku di pasar bersama dengan koin baru sampai semua uang kertas riyal ditarik secara bertahap di bank, seperti dilaporkan Arabnews, 27 Mei 2018.
SAMA menerbitkan edisi keenam, yang dikembangkan selama masa pemerintahan Raja Salman bin Abdulaziz dengan menggunakan studi mendalam dan terperinci mengenai teknik modern untuk pembuatan koin.

Desain baru dibuat dengan ukuran lebih kecil bersama dengan bentuk dan warna yang berbeda dari desain koin sebelumnya.
Sebelumnya SAMA telah meluncurkan desain baru koin dalam berbagai denominasi, termasuk satu riyal dan dua koin riyal baru. Denominasi koin lainnya adalah 50 halala, 25 halala, 10 halala dan satu halala.

Riyal. TEMPO/Fahmi Ali
Selama peluncuran, SAMA mengatakan bahwa ada prosedur untuk penanganan koin di semua bank komersial di seluruh Kerajaan. SAMA mendesak semua bank komersial untuk memfasilitasi peredaran mata uang dengan memasang mesin pengecekan berkecepatan tinggi di cabang dan pusat mereka, serta menyediakan mesin untuk penyetoran koin. Penggunaan koin riyal baru merupakan bagian integral dari mata uang nasional yang akan diperdagangkan di samping uang kertas riyal.

Salah satu alasan penggantian uang kertas satu riyal yang kini memenuhi 49% peredaran di seluruh negeri, karena uang kertas mudah rusak dan usang. Sementara koin rata-rata diperkirakan bisa tahan dua puluh sampai dua puluh lima tahun, dibanding mata uang kertas, yang diperkirakan antara dua belas bulan dan delapan belas bulan tergantung pada kondisi sirkulasi. Selain itu Badan Moneter Arab Saudi menilai koin riyal lebih efisien untuk didaur ulang dan mudah dirawat dibanding uang kertas riyal.

Credit  tempo.co

Presiden Erdogan Minta Warga Turki Tukar Mata Uang Asing ke Lira

Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan, menyampaikan pidato selama reli pendukung sehari setelah referendum, di luar Istana Kepresidenan, di Ankara, Turki, 17 April 2017. AP/Burhan Ozbilici

CB, Jakarta - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, meminta warga Turki untuk menukar tabungan mata uang asing Euro atau Dolar AS ke mata uang negara, Lira.
Lira, yang telah jatuh sekitar 20 persen tahun ini, mencapai nilai terendah 4,93 poin terhadap dolar AS pada Rabu, sebelum bank sentral Turki menaikkan suku bunga utamanya dengan tiga poin persentase menjadi 16,5 persen dalam upaya untuk membantu menstabilkan mata uang Turki.

Penaikkan suku bunga darurat ini untuk membantu mengurangi beberapa kerugian dan ditindaklanjuti oleh bank sentral yang mengatakan bahwa langkah ini akan memungkinkan beberapa utang mata uang asing untuk dibayar kembali mata uang liar untuk menstabilkan lira.

Ilustrasi mata uang Turki Lira pada 10 Oktober 2017.[REUTERS/Murad Sezer]
Erogan menyampaikan penukaran mata uang asing ke lira saat berbicara di hadapan pendukungnya di kota Erzurum pada Sabtu, satu bulan sebelum pemilihan presiden Turki.
"Saudara-saudaraku yang memiliki dolar AS atau Euro di bawah bantal mereka. Pergi dan tukar uang Anda menjadi lira. Kami akan menggagalkan permainan ini. bersama," ujar Erdogan seperti dilaporkan Aljazeera, 27 Mei 2018.

Ankara menganggap jatuhnya lira adalah konspirasi kekuatan asing yang tidak disebutkan namanya untuk melemahkan Turki.
Menurut para ekonom, apa yang telah dialami oleh lira Turki tidak berbeda dengan mata uang dengan negara berkembang lainnya.
"Tetapi mereka menekankan bahwa ekonomi Turki memiliki beberapa masalah struktural, seperti utang luar negeri yang tinggi di atas US$ 450 miliar atau Rp 6.354 triliun, dan akumulasi utang mata uang asing untuk sektor swasta," papar pengamat ekonomi Sinem Koseoglu.

Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, pada Jumat kemarin mengklaim ada manipulasi untuk melemahkan lira, apalagi menjelang menjelang pemilihan umum.
Erdogan pada Rabu mengatakan dia tidak akan membiarkan jenis pemerintahan global merusak negara dan mengatakan kejatuhan lira tidak mencerminkan realitas ekonomi.
Sementara Faik Oztrak, wakil ketua partai oposisi utama Turki Partai Rakyat Republik (CHP), mengatakan kejatuhan lira dipengaruhi kebijakan presiden tehadap manajemen ekonomi dan darurat militer dicabut untuk menjamin kebebasan publik dan bank sentral Turki bisa menggunakan alat kebijakan fiskalnya secara bebas. 

Credit  tempo.co

PM yang Baru Dilantik Mundur, Krisis Italia Memburuk

Giuseppe Conte, Perdana Menteri Italia yang baru saja diangkat telah mengundurkan diri karena calon menteri yang dia sodorkan ditolak presiden. Foto/REUTERS/Alessandro Bianchi

ROMA - Perdana Menteri (PM) Italia yang baru dilantik, Giuseppe Conte, telah mengundurkan diri setelah Presiden Sergio Mattarella menolak penunjukan profesor anti-Uni Eropa sebagai Menteri Ekonomi. Kegagalan membentuk pemerintahan baru ini membuat krisis politik Italia memburuk.

Conte, seorang profesor hukum tanpa pengalaman politik, menyodorkan daftar menteri kepada Presiden Mattarella. Dia awalnya berharap bisa mengakhiri kebuntuan politik yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan.

Tetapi, presiden menolak Paolo Savona sebagai kandidat Menteri Ekonomi yang diajukan Conte. Savona dikenal sebagai ekonom anti-Uni Eropa.

"Veto dari presiden membuat Conte menyerah pada upayanya untuk membentuk pemerintahan," kata seorang pejabat pembantu presiden kepada Reuters, Senin (28/5/2018). "Dan (Conte) mengundurkan diri."

Para pemimpin dari dua partai anti-kemapanan, Five Star Movement (M5S) dan League Party, yang mencoba untuk menggulingkan pemerintah menuduh Presiden Mattarella telah mengkhianati Konstitusi. Mereka menuntut pemilu baru sesegera mungkin.

Setelah pertemuan dengan Presiden Mattarella pada hari Minggu, Conte berujar, "Saya berterima kasih kepada dua pihak yang memilih saya untuk membentuk pemerintahan reformasi."

"Saya dapat menjamin Anda bahwa saya melakukan yang terbaik, saya menempatkan semua upaya dan perhatian saya ke dalam tugas ini," ujarnya.

Pengumuman pada hari Minggu terjadi setelah pertemuan antara Conte dan Presiden Italia Sergio Mattarella untuk membahas daftar yang diusulkan anggota kabinet, dalam apa yang akan menjadi pemerintah populis pertama Italia.

Conte, seorang profesor hukum berusia 53 tahun, dilantik sebagai PM Italia oleh Mattarella pada hari Rabu, 80 hari setelah Italia mengadakan pemilu.

Mattarella, yang secara konstitusional harus menyetujui daftar kabinet yang disodorkan PM Conte, memblokir Savona sebagai kandidat Menteri Ekonomi. Dia khawatir Savona akan mendorong Italia keluar dari Uni Eropa dan penunjukannya akan mengkhawatirkan pasar.

"Saya telah menyetujui dan menerima semua nominasi, kecuali Menteri Ekonomi," kata Mattarella dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Minggu.

"Saya meminta kementerian itu diisi seorang tokoh politik yang berwibawa dari partai-partai koalisi yang tidak dilihat sebagai pendukung sebuah garis yang dapat memancing keluarnya Italia dari Euro," imbuh dia. 

Credit  sindonews.com