Kamis, 27 April 2017

AS Buka Kemungkinan Gelar Operasi Laut China Selatan

Militer AS kemungkinan besar akan kembali melakukan operasi kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Komandan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik, Admiral Harry Harris, menyatakan pihaknya kemungkinan besar akan melaksanakan kembali operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan dalam waktu dekat.

"Saya menerima arahan dan petunjuk dari menteri pertahanan dan otoritas komando nasional dalam pelaksanaan operasi itu. Saya pikir kami akan melakukannya--dalam waktu dekat," kata dia ketika ditanyai soal operasi di waktu yang akan datang, Rabu waktu setempat (26/4).

Namun, diberitakan Reuters, Harris tidak menjelaskan lebih jauh mengenai kemungkinan tersebut. Saat ini, diketahui armada AS disibukkan dengan ancaman nuklir di Semenanjung Korea.

Merespons ambisi rezim Kim Jong-un yang berkeras mengembangkan senjata meski sudah dijatuhi sanksi oleh PBB, Amerika mengirimkan kapal induk dan kapal selam nuklir ke kawasan tersebut. Kapal induk USS Carl Vinson diperkirakan akan tiba di sana akhir bulan ini.

Beijing mengklaim sebagian besar Laut China Selatan dan diduga membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan di perairan yang dipersengketakan oleh sejumlah negara Asia Tenggara itu. Di saat yang sama, Negeri Tirai Bambu juga ditekan oleh Washington untuk mengatasi ambisi nuklir Korea Utara.

Di tengah situasi yang memanas, kapal perang Rusia, Varyag, pun berlabuh di Manila, Filipina, belum lama ini. Filipina adalah salah satu negara yang mengklaim sebagian dari perairan sengketa itu.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyambut bahagia kedatangan Varyag dan menyebut tujuan kapal perang tersebut adalah latihan militer bersama angkatan laut Filipina.

Varyag datang bersama kapal tanker pembawa bahan bakar Pechenge. Veryag dijadwalkan berlabuh selama empat hari di Manila.

Credit CNN Indonesia

Erdogan: Turki Tak Selamanya Tunggu Keanggotaan Uni Eropa

Presiden Tayyip Erdogan menyatakan tidak akan selamanya menunggu keanggotaan Uni Eropa. (REUTERS/Huseyin Aldemir)

Jakarta, CB -- Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan memikirkan ulang niat untuk bergabung dengan Uni Eropa jika mesti menunggu lebih lama dan jika penentangan dari beberapa negara anggotanya terus berlanjut.

Erdogan mengatakan keputusan badan HAM Mahkamah Parlementer Dewan Eropa (PACE) untuk memasukkan Turki dalam daftar pengawasan, Selasa (25/4), adalah langkah yang "sepenuhnya politis" dan negara di perbatasan Asia-Eropa itu tidak mau mengakuinya.

Dia menyatakan siap menjawab pertanyan Uni Eropa soal referendum dan Turki tidak akan selamanya menunggu dibukakan pintu oleh Eropa setelah 54 tahun menanti.

"Di Eropa, masalah Islamophobia sudah semakin serius. Uni Eropa menutup pintunya ke Turki dan Turki tidak menutup pintu kepada siapapun," kata Erdogan dalam wawancara dengan Reuters di Istana Kepresidenan, Ankara.

"Jika mereka tidak bertindak dengan tulus, kami mesti mencari jalan keluar. Untuk apa kami menunggu lebih lama? Kami bicara soal penantian 54 tahun," ujarnya.

"Inggris bertanya pada rakyatnya dan mereka memilih Brexit ... mereka bisa tenang, melangkah menuju masa depan yang baru, dan hal yang sama dilakukan oleh Norwegia ... dan hal yang sama bisa dilakukan juga oleh Turki."

Pekan ini adalah waktu yang kritis bagi hubungan Turki-Uni Eropa. Anggota Dewan UE akan memperdebatkan hubungan dengan sejumlah negara, Rabu waktu setempat (26/4), sementara para menteri luar negeri blok tersebut akan berdiskusi dua hari setelahnya. Keesokannya, para pemimpin organisasi akan bertukar pendapat soal Brexit.

Erdogan mengatakan dirinya akan memantau rangkaian kegiatan tersebut.

"Saya sangat penasaran dengan tanggapan Uni Eropa menghadapi resolusi terbaru (PACE) ini," ujarnya, mengkritisi anggota UE yang menyerukan pengakhiran wacana penerimaan keanggotaan Turki.

Dia mengatakan negaranya masih berkomitmen untuk terus bernegosiasi.

"Tidak ada satu hal pun yang tidak siap kami lakukan, begitu mereka memintanya. Apa pun yang mereka inginkan, kami akan lakukan. Tapi mereka tetap menahan kami di pintu," ujarnya.

Erdogan menyoroti pemilihan presiden Perancis, di mana politikus ekstrem kanan Marine Le Pen mengancam ingin membawa negaranya ke luar Uni Eropa, dan mengatakan blok ini "di ambang perpecahan."

"Satu atau dua negara saja tidak bisa menjaga persatuan Uni Eropa. Anda butuh negara seperti Turki, negara berbeda yang menjadi simbol perbedaan keyakinan, ini akan membuatnya sangat kuat," kata dia.

"Namun negara-negara anggota Uni Eropa tampaknya tidak menyadari fakta ini. Mereka sulit menerima negara Muslim seperti Turki."

Credit cnnindonesia.com

Rusia Merasa Terancam oleh Serangan AS di Suriah

Amerika Serikat melancarkan serangan rudal untuk merespons dugaan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah. (Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Kremlin menyebut serangan peluru kendali Amerika Serikat terhadap pangkalan udara Suriah awal bulan ini mengancam pasukan Rusia dan memaksa langkah perlindungan khusus.

Menteri Keamanan Sergei Shoigu dalam konferensi keamanan di Moskow, Rabu waktu setempat (27/4), menegaskan pandangan Rusia bahwa serangan yang dilakukan Washington merespons dugaan penggunaan senjata kimia itu adalah "pelanggaran jelas terhadap hukum internasional."

Pemerintah AS saat itu menyatakan telah memberi tahu pasukan Rusia sebelum melakukan serangan. Tidak ada satu pun anggota tentara negara tersebut yang menjadi korban.

Selain menampung jet militer Suriah, citra satelit menunjukkan bahwa pangkalan yang diserang itu juga adalah rumah bagi pasukan khusus dan helikopter Rusia. Keberadaan mereka di sana adalah bagian dari upaya Moskow membantu Damaskus memerangi kelompok teror ISIS.

"Aksi Washington mengancam nyawa pasukan kami yang sedang memerangi terorisme di Suriah," kata Shoigu dikutip Reuters.

"Langkah seperti itu memaksa kami untuk mengambil langkah ekstra untuk memastikan keamanan pasukan Rusia." Dia tidak menyebutkan secara khusus langkah yang dimaksud.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, setelah serangan AS, pertahanan udara Suriah akan diperkuat. Sementara itu, Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengeluhkan serangan itu nyaris memicu pertikaian dengan militer Rusia.

Credit CNN Indonesia

Menanti Ledakan Nuklir Kim Jong-un

Rezim Kim Jong-un disebut sudah siap melakukan uji coba nuklir keenam Korut. Namun, hal itu hingga kini belum dilakukan. (REUTERS/KCNA)

Jakarta, CB -- Sebulan lebih telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Korea Selatan secara terbuka menyatakan Korea Utara siap melakukan uji coba bom nuklir. Namun, gelegar ledakan senjata mematikan itu tak kunjung terdengar.

Dunia harap-harap cemas menanti uji coba keenam yang dikhawatirkan itu dan dengan setiap uji coba peluru kendalinya, Korea Utara semakin dekat dengan senjata nuklir yang diklaim bisa mencapai daratan Amerika Serikat.

Menurut Jean Lee, dosen kajian Korea Utara, sebenarnya Pyongyang bisa dibilang hampir pasti bakal melakukan uji coba nuklir itu suatu waktu nanti.

"Namun, mereka kini mengatur waktu secara hati-hati dan memperhatikan sejumlah faktor," ujarnya kepada CNN, Rabu (26/4).

Seorang pejabat AS secara terpisah mengatakan pihak militer sempat mendeteksi aktivitas signifikan, seperti penggalian di terowongan pintu masuk di situs uji coba Punggye-ri, Korea Utara. Namun, menurutnya aktivitas itu menunjukkan uji coba nuklir masih belum akan dilakukan.

Biasanya, masalah dalam negeri dan geopolitik sangat diperhatikan ketika negara komunis terisolasi ini melakukan uji coba nuklir. Teknologi itu digunakan untuk tujuan teknis maupun politis, menunjukkan kemampuan rezim Kim Jong-un dan mengirim pesan perlawanan untuk musuh-musuh di luar negeri.

Uji coba kerap dilakukan pada waktu yang dapat dengan mudah diperkirakan, kata Lee. Pengambilan waktu yang tepat dilakukan untuk menekankan faktor geopolitik atau mendekati hari libur untuk memanfaatkan semangat nasionalis warganya.

Pada 16 April, sehari setelah peringatan hari lahir Kim Il-sung sekaligus hari libur terpenting di Korea Utara, pemerintah pun menguji coba rudalnya, meski berujung gagal. Rudal pertama setelah Presiden AS Donald Trump menjabat juga dilakukan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Februari lalu.

Sempat ada spekulasi soal kemungkinan uji coba nuklir dilakukan bertepatan dengan hari jadi militer Korut, Selasa (25/4). Namun, dalam acara ini Kim Jong-un justru menggelar latihan menembak artileri terbesar di negaranya yang menggunakan peluru hidup.

"Dengan tanggal-tanggal penting di kalender pemerintah Korea Utara ini, mereka bisa menunda atau mempercepat uji cobanya semau mereka," kata John Delury, dosen hubungan internasional di Universitas Yonsei.

Peringatan 25 tahun dimulainya Perang Korea bisa jadi opsi untuk digunakan sebagai waktu pelaksanaan uji coba nuklir.

Masalahnya, jika terlalu dalam membaca pola ini, Pyongyang bisa menyadari bahwa dunia memerhatikan dan mereka pun bisa segera merespons.

"Jika tanggal-tanggal ini menentukan posisi kapal induk USS Carl Vinson, masalahnya jelas, ketika kapal itu pergi Korea Utara bisa langsung melaksanakan uji coba nuklir sepekan setelahnya," kata Delury.

"Mereka tidak perlu melaksanakan tes terpaku pada tanggal tertentu."

Kapal induk Carl Vinson saat ini sedang dalam perjalanan ke perairan Korea, merespons ancaman tersebut. Sementara itu, kapal selam nuklir AS yang didesain untuk meluncurkan ratusan rudal jelajah Tomahawk sudah bersandar di Korea Selatan, di tengah situasi yang terus memanas ini.

Credit CNN Indonesia

Hadapi Rudal Korut, AS Butuh Pertahanan yang Lebih Kuat

Komandan Komando Pasifik mengatakan AS perlu sistem pertahanan rudal yang lebih kuat untuk menghadapi rudal Korut. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Komandan tertinggi Amerika Serikat (AS) di Pasifik mengatakan bahwa Washington mungkin perlu memperkuat pertahanan misilnya, terutama di Hawaii, mengingat ancaman yang terus berlanjut dari program rudal dan nuklir Korea Utara (Korut). Hal itu dikatakannya kepada Kongres AS.

Laksamana Harry Harris mengatakan bahwa dia yakin ancaman Pyongyang terhadap AS perlu ditangani secara serius. Dia mengatakan bahwa pertahanan Hawaii cukup untuk saat ini tapi suatu hari nanti bisa kewalahan. Ia pun menyarankan untuk memasang radar baru di sana dan juga rudal pencegat untuk melumpuhkan rudal Korut yang mencoba masuk ke wilayah itu.

"Saya tidak ambil bagian dengan kepercayaan diri Anda bahwa Korut tidak akan menyerang Korea Selatan (Korsel) atau Jepang atau AS begitu mereka memiliki kemampuan," kata Harris seperti dikutip dari Reuters, Kamis (27/4/2017).

Washington dan Pyongyang telah meningkatkan peringatan satu sama lain dalam beberapa pekan terakhir di tengah kekhawatiran bahwa Pyongyang mungkin segera melakukan tes bom nuklir keenam.

Washington mengatakan semua opsi ada di meja, termasuk serangan militer, namun para pejabat menekankan bahwa fokus saat ini adalah pada sanksi yang ditingkatkan untuk Korut. Diperkirakan hal itu akan dibahas dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat yang dipimpin oleh Sekretaris AS Negara Rex Tillerson.

Pernyataan Harris adalah pengingat yang paling meresahkan saat menumbuhkan alarm AS tentang Korut. Negara tersebut belum menguji rudal yang mampu mencapai AS, namun para ahli mengatakan bahwa rudal tersebut bisa memiliki kemampuan itu beberapa waktu setelah 2020.

Pejabat AS telah memperingatkan bahwa konflik dengan Korut dapat berdampak buruk pada Korsel dan pasukan AS yang berbasis di sana, satu titik yang digarisbawahi Pyongyang dalam latihan militer besarnya pada hari Selasa untuk menandai fondasi militernya.

Harris mengakui bahwa pembalasan Korut terhadap serangan AS dapat menyebabkan banyak korban di Korsel. Namun ia menyatakan: "Ada risiko lebih banyak orang Korea dan Jepang serta AS yang sekarat jika Korut mencapai tujuan nuklirnya dan melakukan apa yang pemimpin Korut Kim Jong-un katakan itu akan terjadi."

Korut telah berjanji untuk menyerang AS dan sekutunya di Asia pada tanda pertama serangan di wilayahnya.

Credit sindonews.com

Korea Utara Membual Lenyapkan AS dengan 5 Juta Bom Nuklir

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) membual siap melenyapkan Amerika Serikat (AS) dengan “lima juta bom nuklir” yang ditembakkan tentara remaja. Sesumbar Korut ini muncul dalam publikasi Korean Central News Agency (KCNA), media rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un.

Gertakan Pyongyang dengan lima juta bom nuklir itu diragukan. SINDOnews pada pemberitaan 11 April 2017 lalu merinci kekuatan militer Korut dengan data dari Global Firepower, di mana jumlah bom nuklir yang dimiliki rezim Kim Jong-un hanya sekitar 10 unit.

Rincian kekuatan militer Pyongyang itu antara lain, tentara aktif sebanyak 700.000 personel. tentara cadangan sebanyak 4,5 juta personel. Total pesawat 944 unit. Jumlah kapal perang perusak tak terdeteksi. Kemudian anggaran pertahanan tahunan mencapai USD7.500.000.000. Jumlah artileri derek sebanyak 4.500 unit dan stok bom nuklir 10 unit.

Tapi, KCNA melaporkan pihak Central Committee of the Kimilsungist-Kimjongilist Youth League, sebuah komite tentara pemuda Korut, bisa meluncurkan serangan bom nuklir yang bisa melenyapkan AS. ”Para pemuda tersebut menjaga diri siap berperang tanpa ampun untuk melenyapkan kelompok setan (AS) dengan lima juta bom nuklir,” bunyi laporan KCNA, yang dilansir Daily Star, semalam (26/4/2017).

Komite itu menyebut AS mencoba membawa bencana nuklir ke negara yang tidak dapat diganggu gugat. Komite tersebut dalam pesan lainnya juga memperingatkan bahwa “bumi akan hancur” saat serangan diluncurkan.

Peringatan itu muncul saat Kim Jong-un meluncurkan latihan militer terbesar yang pernah ada. Manuver Pyongyang tersebut menampilkan senjata artileri dalam jumlah besar. Dalam berbagai dokumen foto juga tampak ratusan tank Korut berjejer di sepanjang kota pesisir timur Wonsan saat pamer kekuatan untuk merayakan hari jadi militer Pyongyang yang ke-85 tahun.

Sebagai tanggapan, pasukan AS dan Korea Selatan juga menggelar latihan perang provokatif di dekat perbatasan Korut. Sekitar 2.000 tentara AS dan Korea Selatan turun ke medan latihan tempur di Seungjin, Pocheon, Korea Selatan, yang dekat dengan perbatasan Korut.

Analis senior Jonathan Pollack dari kelompok think tank Brookings Institution memperingatkan risiko yang akan dialami AS jika konfrontasi dengan Korut. ”Kita bisa tersandung sia-sia ke dalam apa yang menjadi krisis terbesar di Asia Timur sejak AS melakukan intervensi dalam Perang Korea pada tahun 1950,” katanya.

Credit sindonews.com

AS-Korsel Gelar Latihan Militer Kekuatan Penuh

SEOUL - Militer Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) ambil bagian dalam latihan tembak gabungan sebagai bagian dari latihan militer bersama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Pyongyang. Latihan militer ini dilakukan hanya satu hari setelah Korea Utara (Korut) meluncurkan latihan artileri tunggal.

Menurut kantor berita Yonhap, lebih dari 2.000 tentara Korsel dan AS terlibat dalam latihan di Pocheon, Korsel. Latihan perang berlangsung di Seungjin Fire Training Field, sekitar 30km selatan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang membagi dua Korea.

"Latihan yang berlangsung selama 45 menit itu, melibatkan sekitar 100 artileri, 90 kendaraan lapis baja dan 50 pesawat," menurut Kementerian Pertahanan Korsel seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (27/4/2017).

Rekaman dari tempat latihan menunjukkan jalan setapak berwarna melintang terlihat dari langit saat jet tempur menampilkan kekuatan mereka, serta tank-tank melepaskan tembakan, asap tebal, dan tentara yang terjun dari helikopter.

Menurut Yonhap, latihan tersebut juga melibatkan dua helikopter serang Apache Guardian AH-64E dari Angkatan Darat Korsel. Helikopter itu menembakkan roket udara dan amunisi dari senapan berantai dengan sasaran tiruan. Empat M1A2 Bradley yang memerangi kendaraan dari militer AS juga melepaskan tembakan artileri saat melaju di jalan pegunungan. Latihan jugaa diikuti dengan menembakan US M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS).

Latihan ini merupakan salah satu latihan perang terintegrasi terbesar di antara dua negara sekutu dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Korut melakukan latihan militer di Wonsan, untuk menandai berdirinya tentara negara tersebut. Latihan tersebut terdiri dari 300 sampai 400 senjata artileri jarak jauh, Yonhap melaporkan, mengutip sumber pemerintah.

Korut menyebut itu adalah latihan terbesar yang pernah dilakukan oleh negara tersebut, sementara media pemerintah melaporkan bahwa pemimpin Kim Jong-un secara pribadi mengamati latihan tersebut.

Latihan yang dilaporkan termasuk serangan torpedo bawah laut di kapal perang musuh tiruan.

Credit sindonews.com

Semenanjung Korea Memanas, AS Tes Rudal Balistik Antar Benua

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan melakukan uji coba rudal balistik antar benua (ICBM) nuklir pada hari Rabu. Begitu bunyi pernyataan dari Angkatan Udara AS.

Uji coba ini akan dilakukan di Pangkalan Udara Vandenberg di California dengan melibatkan ICBM Minuteman III yang tidak dipersenjatai dan dilakukan dalam dua kali yaitu pukul 12.00 dan 06.00.

"Tujuan dari tes ini adalah untuk memverifikasi status kekuatan nuklir nasional kita dan untuk menunjukkan kemampuan nuklir nasional kita," kata Kolonel John Moss, komandan Space Wing ke-30, yang akan memerintahkan peluncuran tersebut, dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari Time, Rabu (26/4/2017).

Peluncuran uji coba ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea mengenai uji coba rudal Pyongyang baru-baru ini dan kekhawatiran akan uji coba nuklir keenam. Pada hari Selasa, Korea Utara (Korut) merayakan ulang tahun pembentukan militernya dengan demonstrasi dan latihan artileri. Pada hari yang sama, kapal selam bertenaga nuklir AS, USS Michigan, berlabuh di kota pelabuhan Busan, Korea Selatan (Korsel), menurut Associated Press. Sementara kelompok kapal perang yang dikomandoi kapal induk USS Carl Vinson menuju ke semenanjung tersebut.

Sebelumnya, Korsel mengumumkan bahwa pihaknya telah menerapkan bagian-bagian sistem pertahanan rudal THAAD, yang telah membuat marah Korut, China dan Rusia yang menganggapnya sebagai ancaman keamanan.

Namun, menurut juru bicara Komando Perang Angkatan Udara mengatakan uji coba tersebut telah direncanakan setahun sebelumnya dan tidak memiliki hubunhgan dengan Korut atau Kim Jong-un. Peluncuran Minuteman dilaporkan terjadi sekitar empat kali dalam setahun, yang terakhir terjadi pada bulan Februari.

Credit sindonews.com

Rusia: Luncurkan Serangan Preemptive, Inggris Akan Rata dengan Tanah

MOSKOW - Inggris akan rata dengan tanah dalam sebuah perang nuklir. Begitu ancaman yang dilontarkan oleh seorang anggota parlemen Rusia.

Franz Klintsevich, seorang pensiunan kolonel, menanggapi komentar dari Menteri Pertahanan Michael Fallon. Dalam sebuah kesempatan, Fallon mengatakan Inggris akan menggunakan senjata nuklir sebagai serangan pertaman jika dibutuhkan.

Komentar Fallon itu muncul menanggapi pernyataan partai Buruh yang mempertahankan penghalang program nuklir Trident. Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn menyatakan tidak mungkin dilakukan pembaharuan dalam manifesto.

Klintsevich pun mengatakan jika Inggris melakukan serangan mendadak, maka negara itu tidak akan memiliki wilayah terbesar, secara harfiah akan terhapus dari muka bumi seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Rabu (26/4/2017).

Klintsevich, yang merupakan wakil ketua majelis tinggi komite pertahanan dan keamanan parlemen Rusia, menyebut komentar Fallon menjijikkan dan mengatakan bahwa layak mendapat tanggapan yang serius.

"Dalam kasus terbaik, pernyataan ini harus diambil sebagai elemen perang psikologis - yang terlihat sangat menjijikkan dalam konteks seperti itu," kata Klintsevich.

"Jika tidak, kedengarannya sangat buruk, karena ada pertanyaan yang masuk akal: Terhadap siapa Inggris akan menggunakan senjata nuklir secara preemptive?"

Jika Inggris bermaksud menggunakan senjata nuklir melawan negara non-nuklir, dia menambahkan, mungkin orang-orang Inggris sangat ingin berbagi kemenangan Amerika Serikat yang melemparkan bom nuklir ke kota-kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki pada 1945.

"Tapi masa itu sudah pergi untuk selamanya, sama seperti era kebesaran Kerajaan Inggris," tukasnya.

Credit sindonews.com

AS Mulai Tempatkan Rudal THAAD di Korsel

SEOUL - Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai menempatkan sistem pertahanan udara THAAD ke Korea Selatan (Korsel). Penempatan sistem pertahanan udara ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara (Korut).

Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan, sejumlah elemen dari THAAD sudah ditempatkan di sebuah lapangan golf yang berada di selatan Korsel, dekat dengan kawasan Semenanjung Korea.

"Korsel dan AS telah berupaya untuk mengamankan kemampuan operasional awal sistem THAAD dalam menanggapi ancaman nuklir dan rudal Korut yang terus maju. Sistem itu diperkirakan akan beroperasi pada akhir tahun," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (26/4).

Sementara itu, Pentagon mengatakan, penempatan tersebut merupakan tindakan penting untuk membela Korsel dan sekutu-sekutunya melawan ancaman rudal Korut dan akan menyelesaikannya sesegera mungkin.

Penempatan THAAD sendiri mendapat protes keras dari sejumlah pihak di Korut. Bahkan, penduduk di lokasi di tempatnya sistem pertahanan udara tersebut menggelar unjuk rasa, dan mengecam keras penempatan THAAD.

Kecaman juga datang dari calon Presiden Korsel, Moon Jae-in. Melalui juru bicaranya, Jae-in menuturkan keputusan tersebut mengabaikan opini publik dan proses hukum, dan meminta agar penempatan tersebut ditangguhkan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.

Credit sindonews.com

China desak penarikan pranata rudal THAAD Amerika dari Korsel

Beijing (CB) - China, Rabu, mengatakan telah menyampaikan keprihatinan serius kepada Washington dan Seoul setelah militer Amerika Serikat mulai memindahkan bagian-bagian pranata pertahanan anti-rudal THAAD yang kontroversial ke lokasi penempatan di Korea Selatan.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan pihaknya mendesak AS dan Korea Selatan untuk menarik pranata tersebut.

Seoul dan Washington mengatakan bahwa satu-satunya tujuan pranata Stasiun Pertahanan Ketinggian Tinggi (THAAD) adalah untuk mempertahankan diri terhadap ancaman rudal Korea Utara, namun China khawatir radar yang kuat dari THAAD dapat menembus wilayahnya dan melemahkan keamanannya, serta telah berulang kali menyatakan keberatan.

Hari ini, pihak militer AS mulai memindahkan bagian-bagian dari pranata pertahanan anti peluru kendali THAAD yang kontroversial dan ditempatkan di Korea Selatan di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah itu terkait program peluru kendali dan nuklir Korea Utara, kantor berita Yonhap melaporkan pada, Rabu.

AS dan Korea Selatan telah sepakat untuk menempatkan THAAD untuk menanggapi ancaman peluncuran peluru kendali Korea Utara, namun China mengatakan hal itu tidak banyak mempengaruhi Korea Utara untuk menghentikan program mereka itu.

China berpandangan tindakan tersebut justru dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan wilayah sekitar.

Truk-truk trailer yang membawa bagian-bagian dari THAAD mulai memasuki wilayah penempatan di daerah Seongju, yang terletak di bagian selatan Korea Selatan, kantor berita Yonhap dan televisi YTN melaporkan.

Pejabat kementerian pertahanan Korea Selatan dan pejabat militer AS tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai keterangan.

AS mulai memindahkan bagian awal dari sistem pertahanan rudal ke Korea Selatan pada Maret setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran empat peluru kendali balistik. Demikian laporan Reuters.

Credit antaranews.com

Rabu, 26 April 2017

Tiongkok Luncurkan Kapal Induk Kedua

Kapal induk kedua Tiongkok diluncurkan di galangan kapal Dalia, propinsi Liaoning, Rabu, 26 April 2017. Kapal induk kedua ini sementara dinamakan Type 001A. REUTERS/Li Gang/Xinhua

Kapal induk type 001A diluncurkan di galangan kapal Dalian, Tiongkok, 26 April 2017. Type 001A adalah kapal induk pertama yang dibangun Tiongkok. twitter.com/PDChina

Kapal induk kedua Tiongkok diluncurkan di galangan kapal Dalia, propinsi Liaoning, Rabu, 26 April 2017. twitter.com/globaltimesnews

Kapal induk kedua Tiongkok ditarik oleh enam kapal tunda, pada saat diluncurkan di galangan kapal Dalia, propinsi Liaoning, Rabu, 26 April 2017. twitter.com/globaltimesnews

Warga menyaksikan peluncuran kapal induk kedua Tiongkok di galangan kapal Dalian, propinsi Liaoning, Tiongkok, 26 April 2017. twitter.com/globaltimesnews

Credit tempo.co/read

China Larang Namai Bayi dengan Nama Khas Islam

BEIJING - Pemerintah China melarang para orang tua di wilayah Xinjiang menamai bayi-bayi mereka dengan nama khas Islam. Jika nekat, bayi-bayi itu tidak akan bisa mengakses layanan sosial, kesehatan dan pendidikan dari pemerintah.

Xinjiang merupakan wilayah yang dihuni sekitar 10 juta warga Muslim. Menurut laporan Radio Free Asia (RFA)—media yang didanai oleh Amerika Serikat (AS)—anak-anak dengan nama khas Islam dilarang dimasukkan dalam sistem registrasi rumah tangga atau “Hukou”. Dampaknya, anak-anak itu tak bisa mengakses layanan penting dari pemerintah.

Nama yang terlarang itu antara lain, Islam, Quran, Mekkah, Jihad, Imam, Saddam, Haji, Madinah dan lainnya. Seorang pejabat Partai Komunis China mengatakan, larangan itu masuk dalam ”Aturan Penamaan untuk Etnis Minoritas”.

”Anda tidak diizinkan memberi nama dengan rasa religius yang kuat, seperti Jihad atau nama seperti itu,” kata seorang pejabat Partai Komunis China kepada RFA, yang berbicara dalam kondisi anonim, yang dilansir Selasa (25/4/2017).

”Yang paling penting di sini adalah konotasi nama, (tidak boleh) berkonotasi perang suci atau splitsm (kemerdekaan Xinjiang),” lanjut pejabat itu.

Pejabat itu menambahkan: ”Berpeganglah pada garis partai, dan Anda akan baik-baik saja. (Orang dengan nama terlarang) tidak akan bisa mendapatkan registrasi rumah tangga, jadi mereka akan keluar dari daftar kantor Hukou saat waktunya tiba.”

Namun, nama yang dianggap "mainstream" seperti Mehmet, masih bisa diterima.

Human Rights Watch (HRW) mengutuk larangan yang tidak masuk akal oleh pihak berwenang China ini yang diklaim dapat memerangi ekstremisme. ”Ini hanya yang terbaru dalam serangkaian peraturan baru yang membatasi kebebasan beragama dalam penamaan,” kata Direktur HRW China, Sophie Richardson.

”Pada tanggal 1 April, pihak berwenang Xinjiang memberlakukan peraturan baru yang melarang jenggot panjang atau cadar abnormal di tempat umum dan memberlakukan hukuman karena menolak menonton program TV atau radio di negara bagian itu,” ujar Richardson.

”Kebijakan ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perlindungan domestik dan hukum internasional terhadap hak kebebasan beragama dan berekspresi,” imbuh dia.

Credit sindonews.com

Pentagon Sebut Pesawat Tempur Rusia Sempat Terlacak di Alaska

Pesawat tempur Rusia terpantau berada dekat wilayah AS, tak jauh dari Alaska, pekan lalu. (Krasimir GrozevWikipedia)

Jakarta, CB -- Pesawat tempur Rusia dilaporkan melakukan serangkaian misi di dekat Alaska pekan lalu, mendorong pemantauan ketat oleh Komando Pertahanan Udara Amerika Utara (NORAD).

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dan NORAD melaporkan, pesawat Rusia Tu-95 Bear Bombers sempat terlihat di ruang udara internasional sebanyak tiga kali, dua di antaranya terlacak berada di dekat Kepulauan Aleutian dan daratan dekat Alaska-Kanada.

“Ini adalah pertama kalinya dalam waktu sekitar dua setengah tahun kami melihat Rusia mengerahkan pesawat tempur pengebom jarak jauhnya di sekitar Alaska,” tutur juru bicara Pentagon, Kapten Angkatan Laut Jeff Davis, Selasa (25/4), dikutip AFP.

Davis menuturkan, insiden ini terjadi pada tanggal 17, 18, dan 20 April lalu.

Sementara itu, juru bicara NORAD, Lori O’Donley, mengatakan sejumlah pesawat patroli maritim anti-kapal selam milik Rusia juga sempat teridentifikasi di wilayah yang sama pada 19 April lalu.

Merespons hal ini, NORAD telah meluncurkan sejumlah pesawat untuk mencegat misi Rusia ini.

NORAD mengklaim, pencegatan pesawat Rusia dilakukan “secara aman dan profesional” sesuai prosedur yang ada.

Diberitakan AFP, pencegatan pesawat tempur disebut kerap dilakukan NORAD di ruang udara internasional.

Pencegatan jet-jet Moskow ini juga diketahui bukan yang pertama kalinya dilakukan oleh NORAD.

Pesawat tempur Rusia memang disebut kerap berusaha lepas dari pantauan pesawat-pesawat pengintai AS di sekitar perairan Baltik dan ruang udara di sekitar wilayahnya.

Credit CNN Indonesia

Turki Kirim Serangan Udara ke Basis Militan Kurdi di Suriah

Pasukan Turki melakukan serangan udara ke basis militan Kurdi dekat perbatasan Suriah, Selasa (25/4). (AFP PHOTO / ARIS MESSINIS)

Jakarta, CB -- Pesawat tempur Turki menggempur militan Kurdi di timur laut Suriah, Selasa (25/4) dan menewaskan beberapa pejuang. Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) mengabarkan serangan udara menggempur basis mereka di Al-Malikiyah, dekat perbatasan Suriah, pada Selasa dini hari.

“Pesawat Turki mengebom basis YPG yang menampung pusat media dan komunikasi serta instalasi militer,” demikian pernyataan YPG yang dilaporkan AFP.

“Serangan itu melukai dan menewaskan para pejuang,” tambah YPG, tanpa menyebutkan angka pasti.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan Turki melakukan ‘belasan kali serangan udara’ pada basis YPG di Provinsi Hasakeh dan mengonfirmasi pusat media hancur terkena serangan itu.

“Tiga orang anggota YPG yang bekerja di pusat media tewas dalam serangan itu,” kata pemimpin Observatorium Rami Abdel Rahman.

Menurut Abdel Rahman, serangan itu merupakan operasi pembersihan pertama yang dilakukan Turki di Suriah, sejak mereka mengakhiri kampanye militer di kawasan tersebut, Maret lalu.

Sebelumnya, Turki meluncurkan operasi pembersihan pada bulan Agustus 2016, guna melawan kelompok militan ISIS dan membendung kekuatan YPG.

Turki menganggap YPG sebagai ‘teroris’ karena terkait dengan kelompok militan Kurdi.

Ankara mendukung para pemberontak yang melawan jihadis ISIS, tapi juga melakukan serangan udara terhadap YPG dan Pasukan Demokrat Suriah.

Di sisi lain, Pejuang Pasukan Demokrat Suriah berhasil memasuki kota jajahan ISIS di Tabqa, dekat Sungai Eufrat, Senin (24/4). Itu semakin mendekatkan kelompok militan memasuki ibukota de facto ISIS, Raqa.

Perang Suriah telah menewaskan lebih dari 320 ribu orang sejak pecah pada 2011 lalu.

Credit CNN Indonesia

Kurdi Kecam Serangan Udara Turki ke Perbatasan Suriah

Pasukan militan Kurdi di Hasaka dan Sinjar digempur serangan udara Turki, Selasa (25/4) dini hari. (Reuters/Rodi Said)

Jakarta, CB -- Pemerintah kawasan otonomi Kurdi mengecam serangan udara Turki yang menewaskan enam pasukan keamanan Kurdi, di wilayah perbatasan Suriah, Selasa (25/4).

Peshmerga, militer Kurdi, mengatakan dalam pernyataan resmi bahwa seharusnya serangan udara itu ditujukan pada Partai Pekerja Kurdistan Turki (PKK).

“Kematian anggota Peshmerga itu sangat disesalkan dan serangan udara terhadap Peshmerga oleh pesawat tempur Turki tidak bisa diterima,” demikian pernyataan resmi Peshmerga, seperti dikutip AFP.

Turki melakukan beberapa kali serangan udara ke Suriah dan Irak, yang ditujukan pada kelompok separatis Kurdi dan aliansinya, Selasa (25/4) dini hari. Serangan itu menewaskan enam orang pasukan keamanan pemerintah Kurdi.

Serangan udara di kawasan Sinjar, di utara Irak, ditujukan pada Unit Perlindungan Yazidi (YBS), kelompok militan yang didukung PKK, yang dianggap Ankara sebagai teroris. Selain itu, serangan udara juga terjadi di basis Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di Al-Malikiyah,

PKK dan faksi dominan Kurdi di Irak, yang bersekutu dengan Ankara, adalah musuh. Namun dalam pernyataannya, Peshmerga menyalahkann PKK.

"Masalah dan ketegangan ini terjadi karena keberadaan PKK," kata Peshmerga, yang menuding PKK dan afiliasinya menolak menarik diri dari daerah Sinjar dan menyebabkan Turki melakukan serangan udara.

Credit CNN Indonesia

Mengenal Emmanuel Macron, Capres Kejutan Perancis

Sempat diragukan, Emmanuel Macron menjadi kandidat terkuat presiden Perancis. (REUTERS/Philippe Wojazer)

Jakarta, CB -- Calon independen presiden Perancis, Emmanuel Macron, sudah dipastikan akan berhadapan dengan rivalnya yang berhaluan ekstrem kanan, Marine Le Pen. Namun, sebelum sampai ke tahap itu, siapakah Macron?

Berusia 39 tahun, tanpa dukungan partai politik yang mapan sama sekali, Macron mempermalukan semua orang yang pernah meragukan kemampuannya untuk maju sebagai calon presiden.

Mantan Perdana Menteri Manuel Valls bahkan sempat memandang remeh dan menyebutnya sebagai "populisme kelas ringan."

Tentu kemenangannya di putaran pertama Pemilu Perancis menjadi kejutan.

"Dia pernah menjadi bahan olok-olok di lingkaran politik Perancis--namun kini tampaknya Emmanuel Macron akan menjadi pemenang," tulis CNN, Selasa (25/4).

Francois Fillon, kandidat dari Partai Republik, sempat mengatakan dirinya yakin warga Perancis "tidak akan mempercayakan nasib mereka pada orang yang tidak punya pengalaman, yang tidak pernah menunjukkan apa-apa."

Namun, pandangan itu tampaknya keliru, terutama melihat kampanye Fillon sendiri yang amblas berkat skandal gaji palsu istri dan anak-anaknya.

Fillon menampik melakukan hal yang dituduhkan kepadanya itu, tapi tempatnya sebagai capres terkuat itu kini direbut oleh Macron, yang dinilai bisa jadi masa depan Perancis. Daya tarik Macron ada pada latar belakangnya yang tidak biasa di kalangan politisi--seorang pegawai sipil yang menjadi bankir investasi dengan dompet berisi jutaan euro, sebelum akhirnya menjadi seorang menteri.

Sebagai kandidat yang belum pernah memegang jabatan lewat pemilu, Macron bisa menawarkan dirinya sebagai "anti-sistem" untuk warga yang muak dengan perpolitikan Perancis.

Kehidupan pribadinya pun tak kalah menarik.

Saat masih berusia 17 tahun, dia mengatakan kepada gurunya, apapun yang terjadi nanti, dirinya akan menikahinya.

Daya tarik Macron ada pada latar belakangnya yang tidak biasa. (REUTERS/Christian Hartmann)

Dia menepati janjinya itu pada 2007 lalu ketika Brigitte Trogneux, berusia 24 tahun di atas Macron, resmi menjadi istrinya.

Pernikahan yang sempat tidak diketahui publik ini menjadi sorotan ketika Macron dituding berselingkuh dengan seorang pria. Dia menampik tudingan itu dan mengkritisi penyebar rumor.

"Untuk mereka yang ingin menyebarkan rumor bahwa saya adalah orang yang bersalah ... hal itu tidak hanya membuat tidak nyaman Brigitte, tapi saya janji bahwa dari pagi hingga malam hari, dia akan menjalani hidupnya di samping saya."

Lahir di Amiens dan bersekolah di tempatnya pertama kali bertemu Trogneux, Macron belajar di Lycee Henry IV sebelum masuk ke Ecole National d'Administration, jalan yang panjang bagi seorang elite politik Perancis.
Ditunjuk menempati posisi staf senior di pemerintahan Hollande pada 2012 lalu setelah sukses di sektor perbankan, dia kemudian diangkat menjadi menteri keuangan dua tahun kemudian. Ia menggantikan Arnaud Montebourg yang lebih cenderung ke sayap kiri.

Namun, masa jabatannya pun tak lepas dari kontroversi. Keinginannya untuk mendorong reformasi liberal yang bersahabat dengan pengusaha membuatnya tidak populer di kalangan pemerintahan sendiri.

Credit CNN Indonesia

China hormati hukum Indonesia terkait 17 pelaut

Sejumlah kapal asing yang tertangkap pihak berwenang siap untuk ditenggelamkan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/8/2016). (ANTARA/Humas KKP)

Beijing (CB) - Pemerintah China menghormati tindakan hukum yang bakal diterapkan aparat Indonesia terhadap 17 pelaut asal negeri Tirai Bambu itu yang tertangkap petugas keamanan di perairan wilayah Kepulauan Riau.

"Pihak China berharap agar pihak Indonesia dapat mengambil langkah tegas dengan menjamin keselamatan, hak hukum, dan kepentingan warga China yang ditahan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, di laman resmi pemerintah setempat, Rabu.

Ia juga meminta aparat penegak hukum di Indonesia berkoordinasi dengan perusahaan Malaysia yang mempekerjakan para nelayan asal China tersebut.

Menurut dia, Kedutaan Besar China di Indonesia terus berkomunikasi dengan pihak pemerintah Indonesia terkait hal tersebut.

Informasi awal yang diterima Geng bahwa kapal Chuan Hong 68 dijalankan oleh perusahaan asal Malaysia, Accenture Strategy Sdn Bhd.

Perusahaan tersebut, jelas dia, melakukan penelitian di lepas pantai yang lokasinya telah ditentukan sesuai kontrak kerja dengan para pelaut tersebut.

Pada Kamis (20/4) kapal Chuan Hong 68 kedapatan melakukan aktivitas ilegal, seperti eksplorasi bawah laut di perairan wilayah Kepri (Indonesia, red).

Sebanyak 20 awak kapal, 17 orang di antaranya berkewarganegaraan China telah ditahan oleh petugas patroli dari Badan Keamanan Laut RI.

Pemerintah Indonesia sering kali menindak tegas kapal-kapal dari China, Taiwan, Jepang, dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah NKRI secara ilegal.

Credit antaranews.com

Kabinet Thailand setujui pembelian kapal selam buatan China

Bangkok (CB) - Kabinet Thailand menyetujui tahap awal dari rencana pembelian tiga kapal selam buatan China senilai 393 juta dolar AS, kata seorang juru bicara pemerintah pada Senin.

Rencana untuk membeli tiga kapal selam buatan China seharga 36 miliar baht (1,05 miliar dolar AS) ditetapkan pada Juli lalu.

Hal ini dapat merenggangkan kembali hubungan negara tersebut dengan AS sejak ketegangan hubungan antara mereka menurun setelah kudeta militer Mei 2014. Pembelian kapal selam tahap awal disetujui pekan lalu.

"Kabinet menyetujui pembelian satu unit kapal selam pada 18 April," kata juru bicara Sansern Kaewkamnerd.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran sebesar 13,5 miliar baht (393 juta dolar AS) telah ditetapkan untuk pembelian kapal selam Kelas Yuan S26T selama masa waktu enam tahun.

"Media tidak diberitahu segera tentang pembelian ini, setelah rapat kabinet pekan lalu karena persoalan tersebut menyangkut keamanan nasional," tambahnya.

Rencana ini menuai kritik dan pertanyaan dari masyarakat, apakah Thailand benar-benar membutuhkan kapal selam baru.

"Dalam situasi saat ini, dimana pemerintah tidak berhasil memecahkan masalah ekonomi, melakukan pembelian kapal selam yang mahal benar-benar tidak perlu," kata Watchara Petchthong, politisi Partai Demokrat.

Juru bicara Angkatan Laut Laksamana Jumpol Loompikanon mengatakan bahwa angkatan laut Thailand saat ini memiliki empat kapal selam Jepang yang usianya hampir 60 tahun, kapal selam baru sangat diperlukan untuk melindungi keamanan perairan di negara tersebut.

"Warga Thailand akan memahami bahwa pembelian kapal selam angkatan laut itu akan layak dan bermanfaat bagi Thailand, " kata Jumpol.

Kepala angkatan laut Thailand, Laksamana Na Arreenich, akan berkunjung ke China segera untuk menyelesaikan pembelian tersebut, menurut sebuah sumber di kementerian pertahanan, yang menolak disebut namanya karena kepekaan masalah.

Keamanan wilayah perairan merupakan isu yang hangat di Asia Tenggara, mengingat banyak klaim atas Laut Cina Selatan dari negara-negara sekitar, namun Thailand bukan penggugat dalam perselisihan itu.

Anggaran pertahanan Thailand tahun ini lebih dari 210 miliar Baht (6,11 miliar dolar AS), sekitar 9 persen lebih banyak dari tahun saat militer mengambil alih kekuasaan.

Credit antaranews.com

Denmark tuduh Rusia retas surel Kementerian Pertahanan

(Pixabay)

Stockholm (CB) - Denmark pada Senin (24/4) mengecam perilaku "agresif" Moskow setelah sebuah laporan menuduh peretas Rusia membobol akun surel Kementerian Pertahanannya.

"Ini bagian dari perang berkelanjutan pihak Rusia di bidang ini, tempat kita melihat perilaku Rusia yang sangat agresif," kata Menteri Pertahanan Claus Hjort Frederiksen kepada kantor berita Denmark, Ritzau.

Sebuah laporan yang dipublikasikan Minggu oleh Pusat Keamanan Siber menuding sekelompok peretas pro-Kremlin membobol surel-surel pegawai Kementerian Pertahanan pada 2015 -2016.

"Surel-surel yang diretas tidak memuat rahasia militer, tapi itu tentu saja serius," kata Frederiksen sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Laporan tersebut mengidentifikasi kelompok peretas sebagai APT28, yang juga dikenal sebagai Pawn Storm, Sofacy dan Fancy Bears, yang berkaitan dengan pemerintah dan dinas keamanan Rusia dan sebelumnya ditetapkan oleh FBI dan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat sebagai otak di balik "aktivitas siber jahat" terhadap lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat.

Kelompok itu juga diyakini sebagai dalang di balik serangan siber tingkat tinggi lainnya.

Di Denmark, Pusat Keamanan Siber mengatakan awal tahun ini bahwa ancaman terhadap otoritas dan perusahaan Denmark masih "sangat tinggi".

Credit antaranews.com

Rusia Bantah Bobol Situs Militer Denmark

MOSKOW - Pemerintah Rusia membantah pihaknya membobol situs militer Denmark. Ini merupakan respon atas laporan media Denmark, yang mengutip seorang pejabat militer mengenai serangan cyber tersebut.

Moskow menegaskan, Rusia tidak pernah melakukan serangan cyber, baik terhadap Denmark ataupun terhadap negara manapun di seluruh dunia. "Rusia sebagai negara tidak melakukan serangan (cyber)," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov seperti dilansir Reuters pada Senin (24/4).

Di kesempatan yang sama, Peskov juga membantah Moskow telah turut campur dalam pemilihan umum di Prancis. Dia menegaskan, pihaknya tidak mengambil sikap, dan tidak turut campur dalam pemilihan tersebut.

"Itu adalah tuduhan yang sangat primitif dan salah. Rusia tidak berpihak pada salah satu sisi dalam pemilihan di Prancis," ungkap Peskov saat menggelar konferensi pers di Moskow.

Ini bukan pertama kali Rusia dituding melakukan serangan cyber, atau turut campur dalam pemilu di negara lain. Sebelumnya, Rusia dituding turut campur dalam pemilu di Amerika Serikat (AS), dimana Donald Trump menjadi pemenangnya.

Namun, sejauh ini belum bukti kuat pemerintah Rusia terlibat dalam serangkaian serangan di dunia maya tersebut.

Credit sindonews.com

AS masukkan 271 ahli kimia Suriah ke daftar hitam

Dokumen foto petugas kesehatan menolong korban senjata kimia di Iblib, Suriah, Selasa (4/4/2017). (Reuters)

Washington (CB) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memasukkan 271 ahli kimia Suriah dan pejabat lain ke dalam daftar hitam keuangannya pada Senin (24/4), menghukum mereka karena berperan dalam serangan senjata kimia mematikan di kota yang dikuasai pemberontak pada awal April.

Dalam salah satu pengumuman sanksi terbesar mereka, Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyasar Pusat Studi dan Penelitian Ilmiah Suriah (Syrian Scientific Studies and Research Center/SSRC), yang mereka sebut bertanggung jawab mengembangkan senjata gas sarin yang diduga digunakan dalam serangan pada 4 April.

Serangan itu menewaskan 87 orang, termasuk banyak anak, di Kota Khan Sheikhun, memicu kemarahan dari negara-negara Barat, yang menuduh Presiden Suriah Bashar al Assad bertanggung jawab atas serangan itu.

Sanksi tersebut meliputi pembekuan semua aset milik 271 individu dalam daftar hitam tersebut di Amerika Serikat, dan larangan warga atau perusahaan Amerika Serikat berbisnis dengan mereka menurut warta kantor berita AFP.

Menurut Nuclear Threat Initiative (NTI), sebuah badan strategi yang berbasis di Washington, SSRC adalah pusat penelitian ilmiah terkemuka di Suriah, dan memiliki hubungan dekat dengan militer negara itu.

Credit antaranews.com

PM Israel batalkan pertemuan dengan Menlu Jerman

Jerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Selasa, membatalkan pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel karena Menlu Gabriel berencana bertemu dengan kelompok-kelompok HAM yang kritis terhadap pemerintah Israel, menurut laporan media setempat.

Pertemuan itu sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 waktu setempat.

Seorang juru bicara Kantor Perdana Menteri membenarkan bahwa pertemuan tidak jadi diselenggarakan.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa setelah pembatalan itu, Gabriel menolak menerima telepon dari Netanyahu.

Sebelumnya, Netanyahu mengancam bahwa ia akan membatalkan pertemuannya dengan Gabriel jika menteri luar negeri Jerman itu bertemu dengan dua kelompok penyokong hak asasi manusia.

Gabriel menolak ultimatum Netanyahu tersebut.

"Sulit bagi saya untuk membayangkannya karena ini akan sangat disayangkan," ujarnya kepada stasiun televisi umum Jerman, ZDF.

"Adalah hal yang sangat normal jika kita berbicara dengan para perwakilan masyarakat saat berkunjung ke luar negeri," kata Gabriel.

Ia menambahkan bahwa dirinya akan sulit membayangkan jika harus membatalkan pertemuan dengan Netanyahu hanya karena ia bertemu dengan para pengkritik pemerintah di Jerman.

Gabriel sedang melakukan lawatan ke Timur Tengah untuk menekankan penyelesaian dua-negara dalam konflik Israel-Palestina.

Insiden-insiden serupa juga pernah terjadi pada masa lalu saat pejabat-pejabat berkunjung ke Israel.

Pada Februari, Netanyahu memerintahkan Kementerian Luar Negeri Israel untuk menegur duta besar Belgia setelah Perdana Menteri Belgia Charles Michel bertemu dengan perwakilan lembaga Breaking The Silence dan Btselem saat mengunjungi ke Israel.

Kalangan pemimpin politik sayap kanan memuji langkah Netanyahu itu.

Menteri Pendidikan Naftali Bennett dan ketua partai ultranasionalis Jewish Home mengatakan partainya "mendukung" Netanyahu.

"Breaking The Silence bukan merupakan organiasi yang anti-Netanyahu melainkan anti-Israel dan anti-Tentara Pertahanan Israel. Tidak pantas jika seorang menteri luar negeri yang berkunjung ke suatu negara melakukan pertemuan dengan orang-orang yang bersikap menentang negara," ujar Bennett melalui pernyataan.

Israel menduduki Tepi Barat dan Gaza saat perang Timur Tengah pada 1967 dan sejak itu menguasai tanah-tanah tersebut kendati mendapat kecaman dari dunia internasional. Demikian laporan Xinhua.

Credit antaranews.com

Inggris Tolak Minta Maaf pada Palestina Terkait Israel

RAMALLAH - Otoritas Palestina menyatakan, pemerintah Inggris telah menolak minta maaf atas deklarasi Balfour, yang diterbitkan tahun 1917 silam. Deklarasi itu sendiri disebut-sebut sebagai awal dari terbentuknya negara Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta permintaan maaf hal itu dalam sebuah pidato ke Majelis Umum PBB pada bulan September. Namun, Inggris berencana untuk mengadakan perayaan bersama dengan pejabat Israel untuk menandai 100 tahun kelahiran deklarasi tersebut.

Seruan untuk adanya permintaan maaf ini kembali diulang Abbas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Yordania pada Maret lalu. Menurutnya, Inggris tidak harus merayakan ulang tahun ke-100 Deklarasi Balfour, yang jadi pendukung utama lahirnya Tanah Air Yahudi di tanah Palestina. Sebaliknya, Inggris wajib meminta maaf kepada rakyat Palestina.

Namun, menurut Duta Besar Palestina untuk Inggris, Manuel Hassassian, Negeri Tiga Singa itu telah menyatakan menolak untuk meminta maaf. Penolakan itu disampaikan Inggris melalui sebuah surat yang ditujukan kepada pemerintah Palestina.

"Jawabannya datang dalam sebuah surat tertulis kepada Kementerian Luar Negeri Palestina, yang menyebut seruan permintaan maaf tersebut ditolak," kata Hassassian.

"Itu berarti Ratu dan pemerintah Inggris tidak akan meminta maaf kepada orang-orang Palestina dan perayaan untuk menandai 100 tahun sejak perjanjian Balfour akan diadakan tepat waktu," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (25/4).

Sebelumnya, sebuah petiisi online untuk mendesak Inggris untuk meminta maaf juga sempat muncul. The Balfour Apology Campaign (BAC), organisasi di balik munculnya petisi tersebut mengatakan, itu adalah surat yang bertanggung jawab untuk fakta Palestina tidak memiliki negara Palestina merdeka sampai hari ini.

Sejauh ini diketahui sudah 12.000 orang yang menandatangi petisi tersebut. Di Inggris, petisi yang dengan lebih dari 10.000 tanda tangan harus menerima tanggapan resmi dari pemerintah Inggris.

Credit sindonews.com

Korut Sebut Darwin Medan Perang Nuklir, Australia Tertawa

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Korut anggap wilayah Darwin, Australia, jadi medan perang nuklir karena jadi lokasi penempatan marinir AS. Foto / REUTERS / KCNA

SYDNEY - Korea Utara (Korut) menyebut wilayah Darwin, Australia, tempat dikerahkannya ratusan marinir Amerika Serikat (AS), sebagai medan perang nuklir. Australia menertawakan ancaman serangan nuklir rezim Pyongyang ke Darwin.

Ratusan marinir AS telah mendarat di Darwin sejak pekan lalu. Washington berencana mengerahkan hingga 1.250 marinir ke Darwin dan akan bertahan hingga enam bulan untuk melakukan latihan bersama militer Australia.

Namun, komandan militer AS yang bertugas di Darwin, Letnan Kolonel Brian S Middleton, mengatakan marinir AS siap berperang jika negaranya terlibat konflik langsung dengan Korut.

Korut melalui surat kabar Rodong Sinmun—media Partai Buruh Korut—menganggap AS telah menggunakan wilayah Australia itu sebagai persiapan perang nuklir.

”Ini adalah kehadiran militer AS (dalam) skala terbesar di Australia setelah Perang Dunia II,” tulis media Korut itu dalam editorialnya.

”Amerika mempersiapkan perang nuklir di berbagai penempatan militer di luar negeri,” lanjut tulisan media tersebut. ”Amerika secara fanatik, dengan canggung mencoba mengoptimalkan kesiapan perang nuklirnya.”

Editorial itu muncul setelah Kementerian Luar Negeri DPRK—Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut—memperingatkan bahwa pemerintah Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull agar tidak secara membabi buta dan rajin mengikuti jalur kebijakan AS.

”Hal ini sepenuhnya disebabkan oleh ancaman nuklir yang meningkat dari AS dan kebijakan anakronistiknya yang bermusuhan terhadap DPRK, sehingga situasi di Semenanjung Korea mendekati ambang perang,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Jika Australia terus mengikuti langkah AS untuk mengisolasi dan menahan DPRK dan tetap menjadi brigade kejut tuan rumah AS, ini akan menjadi tindakan bunuh diri untuk berada dalam jangkauan serangan nuklir dari kekuatan strategis DPRK,” lanjut pernyataan kementerian itu.

Tapi, Menteri Industri Pertahanan Australia Christopher Pyne menertawakan klaim terbaru Korut itu. Pyne kepada ABC, Selasa (25/4/2017), mengatakan bahwa penempatan marinir AS di Darwin telah menjadi kebijakan pemerintah yang telah berlangsung lama.

”Ini sama sekali bukan persiapan untuk melakukan ‘perobekan’ di Semenanjung Korea,” ujarnya. ”Jelas, kami ingin menghindari tindakan militer semacam itu dan kami ingin warga Korut berperilaku baik seperti warga negara internasional yang masuk akal,” lanjut Pyne.

”Itu berarti mengakhiri pengujian rudal mereka dan tidak mempersiapkan perang nuklir baik dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan atau orang lain dalam hal ini,” imbuh Pyne.

Pyne mengatakan Korut belum memiliki kemampuan untuk menempatkan hulu ledak nuklir pada sebuah rudal balistik yang akan sampai ke Australia.

”Dan salah satu alasan mengapa pemerintahan Trump memperkuat sikapnya pada Korut adalah untuk menghindari Korut memiliki kemampuan itu. Dan untuk alasan itu, Australia mendukung tindakan AS dengan sangat kuat,” katanya.

”Dan kami meminta China untuk mengambil peran utama sebagai negara dengan pengaruh paling besar atas Korut dalam mewujudkannya.”

Credit sindonews.com

Rayakan Hari Jadi Militer, Korut Gelar Latihan Perang Besar-besaran

SEOUL - Korea Utara (Korut) dilaporkan melakukan latihan militer besar-besaran sebagai bentuk perayaan atas hari jadi Angkatan Bersenjata mereka. Latihan ini juga dilakukan bertepatan dengan merapatnya kapal selam Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel).

Adanya latihan perang ini turut disampaikan oleh militer Korsel. Seoul menuturkan, mereka memantau dengan ketat latihan perang yang dilakukan oleh tetangga mereka tersebut.

"Korut sedang melakukan latihan perang skala besar di daerah Wonsan siang ini. Militer Korsel terus memantau situasi dan meningkatakan kewaspadaan," kata Kepala Staf Gabungan Korsel, seperti dilansir Reuters pada Selasa (25/4).

Sementara itu, kantor berita Korsel, Yonhap melaporkan, latihan tersebut kemungkinan besar diawasi langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Latihan perang ini juga disebut-sebut sebagai bentuk penolakan Korut atas imbauan dari dunia internasional, termasuk China untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang bisa meningkatkan ketegangan di kawasan.

Seperti diketahui, China kemarin mendesak AS dan Korut untuk menahan diri. Presiden China Xi Jin-ping bahkan langsung menyampaikan desakan tersebut kepada Presiden AS Donald Trump saat keduanya terlibat dalam percakapan telepon, kemarin.

Credit sindonews.com

Jika Korut Lepas Rudal, 100.000 Orang Bisa Tewas dalam 48 Jam

SYDNEY - Sekitar 100.000 orang akan meninggal dalam waktu 48 jam jika Korea Utara (Korut) melepaskan persenjataan rudal dan artilerinya. Angka perkiraan ini hasil penilaian intelijen Australia.

Penilaian intelijen itu dirilis Daily Telegraph Australia, Selasa (25/4/2017). Analisis tentang jumlah korban tewas itulah yang menjadi alasan utama mengapa AS lebih mengeksplorasi opsi diplomatik sebelum melakukan tindakan militer terhadap rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un.

Media Australia itu mengklaim telah diberitahu oleh orang dalam intelijen bahwa Korut mengembangkan kemampuan kapal selam yang bisa menjadi ancaman bagi Australia.

Rezim Kim Jong-un telah mengancam akan meluncurkan serangan nuklir terhadap AS dan sekutunya, termasuk Australia. Namun, pihak Canberra meremehkan ancaman itu dengan meyakini Pyongyang belum memiliki kemampuan seperti itu.

Menurut penilaian intelijen, angka perkiraan korban tewas itu bisa menjadi kenyataan jika Kim Jong-un menyerang Seoul dengan rudal dan artileri. Korut memiliki ribuan tabung artileri yang siap untuk menembakkan amunisi ke Seoul dan itu bisa menjadi serangan pertamanya.

Sumber intelijen mengatakan bahwa pengembangan kapal selam Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK)—nama resmi Korut—telah menjadi ancaman bagi Australia.

Kementerian Luar Negeri DPRK sebelumnya telah melontarkan pernyataan marah yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Kementerian itu menyatakan, Bishop telah mengeluarkan serangkaian komentar “sampah” terhadap DPRK.

Komentar-komentar Bishop yang dimaksud, antara lain soal seruan kepada masyarakat internasional untuk melucuti senjata nuklir Korut. Bagi Pyongyang, senjata nuklir merupakan hak untuk membela diri dari agresor asing.

”Hal ini sepenuhnya disebabkan oleh ancaman nuklir yang meningkat oleh AS dan kebijakan anakronistiknya yang bermusuhan terhadap DPRK sehingga situasi di Semenanjung Korea mendekati ambang perang,” kata kementerian itu.

”Jika Australia terus mengikuti langkah AS untuk mengisolasi dan menahan DPRK dan tetap menjadi brigade kejut tuan rumah AS, ini akan menjadi tindakan bunuh diri untuk berada dalam jangkauan serangan nuklir kekuatan strategis DPRK,” lanjut kementerian itu.

Credit sindonews.com

AS Akan Evakuasi 230 Ribu Warganya di Korsel, Perang Bakal Pecah?

CB, Seoul - Sebuah program latihan AS bernama Courageous Channel bocor ke publik. Menurut pejabat militer, program itu adalah permintaan dari Presiden Donald Trump untuk mengevakuasi warga negara Amerika Serikat di Korea Selatan jika perang meletus di Semenanjung Korea.
Program itu kabarnya akan berlangsung pada bulan Juni mendatang yang akan menyiapkan 'pintu keluar' aman bagi 230 ribu warga AS jika perang pecah. Demikian seperti dikutip dari Express.co.uk pada Rabu (26/4/2017).

Jika Pyongyang nekat menyerang, puluhan ribu warga sipil AS, termasuk milter dan keluarga yang tinggal di ibu kota Korsel, Seoul, akan sangat mungkin terjebak.
Ini akan menjadi dilema bagi AS bagaimana membuat warganya selamat dan evakuasi mereka di tengah-tengah pertikaian.
Seoul hanya 56 kilometer dari perbatasan berada dari jangkauan lebih dari 12.000 senjata artileri Korea Utara yang telah mereka posisikan untuk menyerang.
Menurut laporan, negara yang menutup diri tersebut akan mengaktifkan agen tidur di Selatan untuk mengarahkan rudal dan tembakan artileri.
Diperkirakan Korea Utara memiliki kemampuan untuk menembak, menggunakan proyektil roket, 500.000 peluru amunisi mortir dan senjata kimia di Seoul pada jam-jam pertama jika perang meletus.
Trump memerintahkan kapal induk USS Carl Vinson untuk berlayar ke perairan Semenanjung Korea sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan atas uji coba nuklir dan rudal Korea Utara.
Namun, negara yang di pimpin Kim Jong-un tetap menentang. Terang-terangan mereka mengatakan mampu menghancurkan USS Carl Vinson hanya sekali pukul.
Operasi terakhir Courageous Channel diadakan tepat setelah uji coba nuklir kelima di bulan September. Operasi itu begitu realistis dengan para peserta terbang ke luar semenanjung.
Masalah mengenai Korut sepertinya tidak akan pudar dalam waktu dekat. Faktanya, para analis sudah menduga akan lagi rudal lain atau bahkan uji coba nuklir bisa dikerjakan besok, yang menandai ulang tahun ke-85 berdirinya Tentara Rakyat Korea.
Korea Utara mengatakan pada hari Jumat bahwa keadaan di semenanjung Korea "sangat berbahaya" karena "manuver perang manuver manuver manuver manuver Irak yang bertujuan menginjak kedaulatan dan hak kita untuk bertahan hidup"

Credit Liputan6.com