Turki minta maaf atas penembakan pesawat Rusia

Presiden Vladimir Putin menerima permintaan maaf dari dan Presiden Recep Tayyip Erdogan, menurut Kremlin. 
 

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sudah meminta maaf atas penembakan pesawat militer Rusia di perbatasan Turki-Suriah, seperti disampaikan juru bicara Kremlin.

Menurut Dmitry Peskov, Presiden Erdogan mengirim pesan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan mengungkapkan 'simpati dan duka mendalam' kepada keluarga pilot yang tewas.
Turki selama ini menyebabkan kemarahan di Rusia karena tidak menyampaikan permintaan maaf terkait insiden November tahun lalu.

Pemerintah Moskow kemudian menjatuhkan sanksi perdagangan kepada Ankara dan menghentikan untuk sementara semua paket perjalanan ke Turki.

 

Penembakan pesawat Su-24 menyebabkan hubungan Rusia dan Turki memburuk.
Pada saat itu Presiden Putin mengatakan sanksi tidak akan dicabut sampai Turki menyatakan permintaan maaf.

"Surat tersebut menyatakan, secara khusus, bahwa Rusia adalah teman Turki dan mitra strategis, yang mana pihak berwenang Turki tidak ingin merusak hubungan itu," kata Peskov.
Turki masih belum memberikan tanggapan atas pernyataan Kremlin ini.
Pesawat Rusia Su-24 -yang merupakan pesawat tempur untuk semua cuaca- ditembak oleh pesawat tempur F-16 milik Turki di perbatasan Suriah-Turki pada 24 November 2015 lalu.
Pesawat itu jatuh di kawasan pegunungan Jabal Turkmen di Provinsi Latakia, Suriah, dan menewaskan pilotnya.




Credit  BBC

Indonesia Bisa Tolak Tenaga Kerja Asing

Kepala BSN Bambang Prasetya saat menyampaikan paparannya. Foto: Mesya Mohammad/JPNN

JAKARTA-- Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengakui Komite Akreditasi Nasional (KAN) Indonesia di dunia internasional memberikan dampak positif bagi tenaga kerja lokal. Pasalnya, dengan mendapatkan pengakuan KAN, Indonesia bisa menolak tenaga kerja asing (TKA) yang masuk dalam negeri.

"Pengakuan KAN di tingkat dunia ini menjadi senjata kita menolak gempuran TKA ‎masuk Indonesia. Saat ini TKA Tiongkok banyak masuk pasar tenaga kerja dalam negeri. Dengan adanya sertifikasi yang berlogo KAN, Indonesia bisa menolak TKA tersebut," kata Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN, Donny Purnomo di Jakarta.

‎Dengan pengakuan yang diperoleh KAN, lanjutnya, Indonesia bisa melarang negara lain mendatangkan tenaga kerjanya.  Selain itu, daya tawar tenaga kerja Indonesia makin kuat.

"TKA tidak bisa masuk Indonesia tanppa standar yang sesuai dengan kriteria kita. Namun, TKI yang mempunyai sertifikasi berlogo KAN bisa masuk ke negara lain. Karena dengan rekomendasi KAN, negara pemberi kerja bisa tahu kualitas TKI," paparnya.

Sayangnya, sampai saat ini masih banyak lembaga profesi/sertifikasi yang mendaftarkan untuk diakreditasi ‎KAN.

"Sejauh ini yang minta diakreditasi hanya lembaga profesi/sertifikasi yang SDM-nya bekerja di perusahaan asing. Perusahaan asing biasanya mengutamakan tenaga kerja yang punya sertifikasi," imbuhnya. 

Sebagaimana diketahui, sidang tahunan ke-22 Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) telah dilaksanakan di Taipei Taiwan pada 11-18 Juni 2016. Dalam acara itu, KAN berhasil meraih pengakuan internasional atas akreditasi lembaga sertifikasi personal (LSP).

 Bersama dengan USA, Indonesia adalah yang pertama di dalam mendapatkan pengakuan internasional akreditasi tersebut. Pengakuan tersebut menambah pengakuan internasional KAN yang telah diperoleh sebelumnya.

Yaitu untuk akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen ISO 9001, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001, lembaga sertifikasi produk dan lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 melalui PAC dan IAF MLA.


Credit  JPNN

Dari Panama Papers, Tax Amnesty, Hingga Pasar Saham

 

Foto: Istimewa

 

Jakarta -Apakah anda masih ingat dengan 'Panama Papers'? 'Panama Papers' adalah sebuah kebocoran dokumen finansial yang memuat informasi lebih dari 214.000 perusahaan di kawasan tax haven (surga pajak). Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan buatan (paper company) yang didirikan untuk menghindari pajak.

Dari kebocoran ini, nama-nama politikus seluruh dunia, pemimpin negara, selebritas, atlit, mafia tercantum dalam dokumen-dokumen perusahaan di atas.

Mengejutkannya lagi nama-nama orang Indonesia juga tercantum dalam Panama Papers. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemerintah telah menghitung ribuan perusahaan offshore milik orang Indonesia dan nilainya ribuan triliun rupiah.

Melihat adanya aset yang begitu banyak di luar Indonesia, munculah berita akan adanya pengampunan pajak agar aset-aset yang berada di luar Indonesia dapat ditarik masuk kembali ke dalam negeri.

Menkeu menjelaskan, melalui Tax Amnesty, selain diharapkan dapat membawa kembali dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, namun juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meningkatkan pendapatan pajak tahun ini.

Pada Jumat kemarin, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty menyepakati besaran tarif pengampunan pajak. Untuk deklarasi aset, 3 bulan pertama dikenakan tarif 4%, 3 bulan berikutnya di 6% dan 3 bulan terakhir di 10%. Sedangkan untuk tarif deklarasi sekaligus repatriasi, 3 bulan pertama dikenakan tarif 2%, 3 bulan berikutnya di 3% dan 3 bulan terakhir dikenakan tarif 5%.

Hari ini, rencananya RUU Tax Amnesty akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, sebelum libur lebaran.

Bagaimana dampak dari Tax Amnesty ini?

Dari sisi pemerintah, dengan masuknya dana repatriasi dari luar, maka target penerimaan pajak kemungkinan besar dapat tercapai. Dengan begitu, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara dan menggenjot proyek-proyek infrastrukturnya. Dengan semakin cepatnya proyek infrastruktur berjalan, maka sektor konstruksi dan industri kebutuhan dasar seperti semen juga akan mendapat imbas positif dari Tax Amnesty ini.

Besarnya perkiraan dana repatriasi yang akan masuk, tidak akan bisa semua ditampung dalam pasar saham. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi yang akan masuk ke Indonesia, salah satunya adalah DIRE (Dana Investasi Real Estate) juga menjadi salah satu instrumen yang disiapkan untuk menampung dana repatriasi. Dengan begitu sektor properti pun juga akan imbas positifnya.



Credit  detikfinance

Indonesia Diizinkan Kejar Perompak ke Filipina

 

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Menteri Pertahanan Ryamizard Ryaducu di Kantor Kemenhan, Jumat (12/2/2016)

 

JAKARTA, CB — Pemerintah Filipina mengizinkan Indonesia, dalam hal ini TNI, melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia di kawasan selatan Filipina hingga ke teritorial Filipina.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, ada sejumlah terobosan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.
Ryamizard bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin, Minggu (26/6), membahas soal penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina Selatan dan tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia soal patroli keamanan bersama di perbatasan ketiga negara.
"Pemerintah Filipina mengizinkan pengejaran terhadap perompak dan teroris di Filipina Selatan hingga melintasi perbatasan laut RI-Filipina. Semua dilakukan dalam kerangka semangat ASEAN, yakni keamanan dan stabilitas kawasan," kata Ryamizard yang dihubungi di Manila.

Menurut Ryamizard, biasanya perundingan seperti ini memakan waktu berbulan-bulan.
"Filipina sangat positif dan terbuka dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Kepulauan Sulu," kata Ryamizard.
Kesepakatan yang mengacu pada perjanjian bilateral RI-Filipina pada 1975 itu akan memungkinkan dilakukan pengejaran terhadap kelompok teroris dan perompak melintasi perbatasan, bahkan hingga ke daratan tempat mereka melarikan diri di kawasan Filipina Selatan.
Kemhan sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM; dan Mabes TNI terkait kesepakatan yang dicapai.
Tim Mabes TNI dikirim dari Jakarta, Senin ini, untuk membahas operasional kesepakatan tersebut, termasuk teknis pengejaran perompak dan teroris yang beroperasi di perbatasan RI-Filipina itu.
Sementara itu, TNI AL di Balikpapan, Kalimantan Timur, hingga kemarin, masih menggali keterangan dari enam anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 yang selamat dari penyanderaan di perairan Filipina.
Taufik Rahman, Public External Relation PT Perusahaan Pelayaran Rusianto Bersaudara, perusahaan pemilik TB Charles, mengatakan, enam ABK TB Charles hanya diminta menjawab pertanyaan seputar kronologis penyanderaan, hingga bagaimana mereka dilepaskan, sementara tujuh ABK lainnya masih disandera.
"Tidak ada tekanan (kepada keenam ABK) saat menjawab pertanyaan. Memang kejadian ini bikin mereka capek, letih. Ada yang sedikit kurang enak badan, dan tegang," kata Taufik.
Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan Kolonel Laut (P) Luhut Siagian mengatakan, TNI AL ingin mencari informasi lebih detail tentang penyanderaan. "Kami akan melaksanakan pendalaman selama beberapa waktu," ujarnya.


Credit  Kompas.com

Pesawat Tempur Kapal Induk MiG-29K/KUB Siap Perkuat Aviasi AL Rusia

 

Sebuah jet tempur MiG-29K dipamerkan pada pembukaan Pameran Aviasi dan Luar Angkasa Internasional MAKS 2015 di kota Zhukovsky, wilayah Moskow. Sumber: Sergei Bobylev / TASS

Resimen pertama pesawat tempur kapal induk (carrier-based aircraft) MiG-29K/KUB telah dibentuk sebagai bagian dari senjata aviasi AL Rusia. Munculnya pesawat baru ini, sebagai bagian dari kekuatan udara kapal induk Laksamana Kuznetsov, merupakan langkah yang sangat penting dalam pengembangan sekolah aviasi berbasis kapal induk di Rusia.

 

  

Rusia tengah mempersiapkan resimen pertama (lebih-kurang 24 pesawat -red.) pesawat tempur kapal induk MiG-29K/KUB untuk misi tempur mereka bersama Laksama Kuznetsov dari Armada Utara. Saat ini, para pilot tengah dilatih mengendalikan pesawat baru tersebut di Krimea, dan mulai 1 Juli mendatang mereka akan memulai tugas perlindungan perbatasan maritim Rusia.
Bersama dengan Su-33, pesawat ini akan menjadi bagian dari kapal induk satu-satunya Rusia, Laksamana Kuznetsov. Markas besar armada tersebut menyampaikan bahwa kelompok pesawat yang telah diperbarui akan dikirim ke laut, untuk pertama kalinya, pertengahan tahun ini, dan pada kuartal ketiga tahun ini akan memulai misi tempur mereka di Laut Tengah,

Pesawat Macam Apakah MiG Baru Ini?

MiG kapal induk ini merupakan pesawat jet generasi ke-4++ terbaru di antara jenis lainnya yang diproduksi secara berseri, kata Andrey Fomin, Pemimpin Redaksi Majalah Vzlyot.
“Di luar kemiripannya dengan versi darat MiG-29, pesawat ini sungguh berbeda. Perbedaan itu ada pada teknologi siluman, sistem baru pengisian bahan bakar, pelipatan sayap dan mekanisme, yang membuat pesawat ini mampu melakukan lepas-landas dan pendaratan dalam kecepatan rendah,” tutur sang pakar pada RBTH dalam sebuah wawancara.
Menurut Fomin, Su-33 dirancang sebagai pesawat yang dapat memastikan superioritas udaranya dalam berbagai konflik karena pesawat ini merupakan pesawat tempur-pencegat skala penuh. Sementara, MiG-29K/KUB merupakan pesawat multiperan yang didesain untuk menyediakan perlindungan udara bagi angkatan laut, serta menghancurkan target permukaan dan darat dengan senjata berpresisi tinggi, siang dan malam, dalam segala kondisi cuaca.
MiG-29K/KUB. Sumber: YouTube / Zvezda
MiG-29K memiliki badan pesawat canggih yang terbuat dari material komposit, dan sistem kontrol fly-by-wire dengan redudansi empat kali lipat.
Tangki internal pesawat ini dapat menampung 50 persen bahan bakar lebih banyak dari pendahulunya. Tiga tangki bahan bakar tambahan ditempatkan di bawah badan pesawat dan sayap. Dengan begitu, jangkauan operasional pesawat ini meningkat drastis, begitu pula muatan senjatanya. Versi darat MiG-29 dapat mengangkut beban empat ton, sementara versi kapal induk pesawat ini dapat mengangkut senjata seberat 6,5 ton. Gudang senjatanya termasuk misil jelajah anti-kapal supersonik terbaru X-31 dan X-35, serta bom udara dengan sistem pemandu televisi.

Untuk Siapa MiG-29K/KUB Diciptakan?

MiG-29K/KUB awalnya dirancang berdasarkan pesanan AL India, dengan kerangka kerja kontrak yang ditandatangani dengan New Delhi pada 2004, ketika kapal pengangkut Laksamana Gorshkov ditransfer ke India.

“Pada 2009, rancangan MiG-29K untuk India melakukan pendaratan pertamanya pada kapal induk Rusia dengan kapal induk yang sama, yaitu Laksamana Kuznetsov. Banyak sistem yang digunakan untuk jet tempur ini, sesuai permintaan India, tak diproduksi di Rusia. Sebagai contoh, terdapat sistem navigasi Prancis SIGMA 95 dan sejumlah perangkat lain yang, untuk alasan yang jelas (terkait kasus kapal Mistral -red.), tak mungkin digunakan oleh angkatan bersenjata Rusia,” kata Fomin.
Pada MiG ‘Rusia’ baru, perangkat elektronik asing digantikan dengan versi dalam negeri, dan sistem identifikasi ‘kawan atau lawan’ dirancang ulang sepenuhnya. “Ini merupakan salah satu alasan mengapa perlu waktu lama untuk meluncurkan pesawat tempur ini,” kata sang pakar.

Di Mana Para Pilot Berlatih Menerbangkan MiG-29K/KUB?

Saat ini, pilot pesawat tempur MiG-29K/KUB dilatih di pusat uji aviasi di Krimea, kota Saki (1.400 km selatan Moskow). Sebuah landasan udara yang menyimulasikan dek kapal induk Laksamana Kuznetsov telah dibangun, lengkap dengan sistem propulsi dan pengeremannya. Hal ini membuat pilot dapat mempraktikkan lepas landas dan pendaratan di dek kapal, dengan kondisi yang mirip situasi sesungguhnya.

Seorang perwakilan AL Rusia menyebutkan sistem pelatihan pilot saat ini untuk pesawat kapal induk termasuk latihan berbasis darat tahap awal. Ini merupakan satu-satunya jalan, berbeda dengan kapal, yang memberi kesempatan pilot melakukan kesalahan dalam latihan dengan aman. Sebagai contoh, ia mungkin tak bisa mencapai perangkat penahanan, atau sebaliknya, terbang terlalu tinggi. Hal ini mustahil di kapal, karena hanya ada jarak 46 meter ke kabel rem pertama, dan jika jet gagal mengaitkan diri, kesempatan untuk mencoba kedua kalinya nyaris tak mungkin.
Menurut Vadim Kozyulin, profesor di Akadaemi Ilmu Pengetahuan Militer, saat ini Kementerian Pertahanan tak berencana membangun kapal induk baru. “Munculnya pesawat MiG-29K/KUB baru ini, sebagai bagian dari kekuatan udara kapal induk Laksamana Kuznetsov, merupakan langkah yang sangat penting dalam pengembangan sekolah aviasi berbasis kapal induk di Rusia. Kelak, kapal ini akan menjadi tulang punggung kelompok aviasi berbasis kapal,” kata sang pakar.



Credit RBTH Indonesia

AU RI Sebut Pemerintah Harus Putuskan Dua Hal Sebelum Beli Su-35

Sukhoi Su-35

Angkatan Udara Indonesia masih terus bersabar menunggu proses pembelian pesawat tempur generasi ke-4++ buatan Rusia, Sukhoi Su-35 Flanker-E, guna menggantikan pesawat tempur Indonesia buatan AS F-5E/F Tiger II yang sudah usang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Wieko Syofyan mewakili KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, Jumat (24/6), seperti dikutip Tribunnews.
"Kita hanya tinggal menetapkan kesepakatan. Dengan jumlah anggaran yang kami gelontorkan, kami ingin mendapatkan pesawat dengan spesifikasi teknis terbaik," terang Wieko. Ia menambahkan, metode pembayaran juga masih harus disepakati oleh kedua belah pihak.
Namun, Wieko mengingatkan bahwa perkara pembelian pesawat tersebut merupakan wewenang Kementerian Pertahanan, sedangkan AU Indonesia hanya bertugas merekomendasikan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengadaan (Kadisada) TNI AU Marsma TNI Fachri Adamy menyebutkan bahwa pengadaan pesawat Su-35 termasuk dalam program jangka pendek TNI AU, tulis Tribunnews.
“Program jangka pendek TNI AU saat ini antara lain melengkapi pesawat T-50 Golden Eagle dengan radar dan persenjataannya, pengadaan radar untuk melengkapi Satuan Radar, serta pengadaan Su-35,” terang Fachri, seperti yang dikutip Tribunnews.
Sementara, Asisten Operasi KSAU Marsda TNI Barhim menyebutkan bahwa pengadaan pesawat tempur TNI AU akan melengkapi tipe yang sudah ada, bukan menambah tipe baru. "Jadi, kami melengkapi tipe pesawat yang sudah kami miliki saat ini, antara lain F-16, Sukhoi, dan T-50. Hawk 100/200 kemungkinan besar akan diganti oleh T-50, namun dari model A-50 (FA-50)," tulis Tribunnews mengutip pernyataan Bahrim.
Su-35 merupakan senjata yang dapat memperkuat pasukan Indonesia, dan tergolong unggul di panggung militer Asia Tenggara. Pesawat ini memiliki kemampuan avionik canggih yang dapat mengatasi gangguan elektronik dan membutakan pesawat musuh dengan perangkat pengganggunya. Sebagian besar analis dari Barat sepakat bahwa Su-35 adalah pesawat nonsiluman paling kuat dan dapat mengalahkan semua pesawat tempur barat kontemporer, kecuali pesawat siluman F-22. Namun, F-22 dibanderol seharga 350 juta dolar AS per pesawat, sementara Su-35 dibanderol seharga 65 juta dolar AS.


Credit  RBTH Indonesia

Kembangkan Kekuatan Militer, TNI Siagakan 5 Kapal Perang di Natuna

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan akan segera menambah kekuatan militer di sekitar Kepulauan Natuna. Saat ini TNI telah mengerahkan lima kapal perang ke Natuna. (Ilustrasi/Istimewa)

 

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan akan segera menambah kekuatan militer di sekitar Kepulauan Natuna. Hal tersebut merupakan intruksi dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di atas KRI Imam Bonjol sekaligus meninjau Perairan Natuna pada Kamis 23 Juni 2016 lalu. Tak main-main, kini TNI telah mengerahkan lima unit kapal perang di Perairan Natuna.

"Jadi saya melaporkan dan diperintah Presiden, prioritas akhir tahun ini dan 2017 harus ada pembangunan di Natuna," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (27/6/2016).

"(Sekarang) ada lima KRI di sana," imbuh Gatot.

Gatot membeberkan, selain Natuna ada wilayah lain yang diminta dikembangkan, yaitu Morotai, Biak, Saumlaki dan Selaru. Di antara yang perlu dikembangkan adalah pangkalan militer.

Gatot menyebutkan soal pesawat kepresidenan yang tidak bisa mendarat langsung di sekitar Natuna sebagai contoh keterbatasan fasilitas pangkalan militer yang terdapat di pulau terdepan Indonesia tersebut.

"Runway perlu ada perpanjangan lagi, perlu ada pesawat tempur lagi, perlu ada tambahan bahan bakar, perlu ada dermaga. Seperti kemarin Presiden kan nggak bisa merapat kan, jadi ini perlu dibuat," kata Gatot.

"Juga diperlukan radar. Jadi ada yang akan ditarik dari Jakarta ini karena ada yang kosong wilayah pantauannya," imbuh Gatot.

Menuru Gatot, rencana pengembangan Natuna itu akan dibahas lagi dalam rapat terbatas di Istana pada Rabu 29 Juni mendatang, sebagai kelanjutan rapat di atas KRI Imam Bonjol.

Credit  Sindonews

Jokowi Pertahankan Posisi Satuan Teritorial TNI

 

Presiden Joko Widodo. (Dok. Sindo).

JAKARTA - Posisi satuan teritorial TNI yang terdiri dari Babinsa, Koramil, Korem dan Kodam memiliki fungsi vital bagi pertahanan Indonesia. Atas dasar itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertahankan posisi satuan teritorial tersebut.

Menurutnya, satuan teritorial diperlukan sebagai deteksi dini terhadap ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri. Baginya, wacana pembubaran satuan teritorial bukan ide yang tepat.

"Saya ingin meluruskan isu yang suda ada. Satuan teritorial, saya berkeyakinan bahwa sangat penting dipertahankan," tegas Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (27/6/2016).

Dia mengakui selama ini ada kajian akademis terhadap wacana pembubaran satuan Teritorial TNI. "Memang ada kajian akademik sebagai bahan pertimbangan, tapi saya memilih untuk mempertahankan," ucapnya.

Credit  Sindonews

Tegang dengan China, Taiwan Siap Uji Rudal di AS

 

Sistem rudal PAC-3 buatan AS. | (indiandefensenews)

 

TAIPEI - Taiwan berencana untuk menguji tembak sistem rudal rudal terbarunya untuk pertama kalinya di Amerika Serikat pada bulan depan. Rencana itu muncul di saat hubungan Taiwan dan China sedang tegang.

Menurut sumber Departemen Pertahanan Taiwan, sistem rudal Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) buatan Amerika Serikat (AS) akan diluncurkan di White Sands Missile Range, New Mexico, pada awal Juli 2016.

Rencana manuver Taiwan itu berpotensi memicu kejengkelan China. Pemerintah China bersikeras bahwa Taiwan adalah wilayah provinsinya yang membangkang. Namun, Taiwan merasa sudah “merdeka” terlebih sudah memiliki presiden baru, Tsai Ing-wen.

Menurut sumber Departemen Pertahanan itu, uji tembak sistem rudal akan dilakukan di AS guna menghindari China untuk mengumpulkan informasi perihal kemampuan militer Taiwan. Selain itu, China juga membatasi ruang di Taiwan.

American Institute di Taiwan, yang menjadi Kedutaan Besar de facto AS, tidak mengomentari rencana uji tembak sistem rudal Taiwan. Demikian laporan surat kabar Liberty Times, semalam (27/6/2016).

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei, Washington menjadi pemasok utama senjata Taiwan.

Pada tahun 2008 misalnya, Taiwan membeli sistem rudal dari AS. Pada 1990-an, Taiwan juga membeli tiga sistem rudal PAC-2.

Sistem rudal PAC-3 yang baru dibeli Taiwan dari AS adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mencegat rudal balistik dengan nilai kontrak penjualan mencapai USD6,5 miliar. China saat itu marah atas penjualan sistem rudal AS pada Taiwan.




Credit  Sindonews

China Dituduh Bantai Ribuan Orang untuk Dipanen Organnya

 

Sebuah laporan yang ditulis pengacara HAM dan wartawan menuduh China bantai ribuan orang untuk dipanen organnya. | (Alamy Live News)

 

BEIJING - Sebuah laporan menuding bahwa  Pemerintah China melakukan pembantaian massal terhadap ribuan orang yang tidak bersalah untuk dipanen organnya guna kepentingan transplantasi.

Laporan itu dibuat oleh mantan politikus Kanada sekaligus pengacara HAM; David Matas, dan wartawan Ethan Gutmann. Menurutu mereka, transplantasi organ dilakukan di China 10 kalinya dari angka resmi yang diungkap Pemerintah China.

”(Partai Komunis) mengatakan jumlah total transplantasi legal adalah sekitar 10.000 per tahun. Tapi kami bisa dengan mudah melampaui angka resmi China hanya dengan melihat dua atau tiga rumah sakit terbesar,” kata Matas dalam sebuah pernyataan.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa 60.000 sampai 100.000 organ ditransplantasikan setiap tahun di rumah sakit China.

Masih menurut laporan itu, puluhan ribu transplantasi organ yang tidak dilaporkan secara resmi oleh Pemerintah China berasal dari tahanan yang dieksekusi karena keyakinan agama atau pandangan politik mereka.

”Perbedaan meningkat itu membawa kami untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pembantaian yang jauh lebih besar dari praktisi Falun Gong untuk organ mereka dari yang kami perkirakan pada awalnya,” lanjut laporan itu, seperti dikutip news.com.au, Selasa (28/6/2016).

”Kesimpulan akhir adalah bahwa Partai Komunis China telah melibatkan negara dalam pembunuhan massa tak bersalah, terutama dari kelompok latihan spiritual Falun Gong, juga Uighur, Tibet, dan House Christian untuk diambil organnya guna transplantasi.”

Para penulis laporan itu mengklaim bahwa para praktisi Falun Gong yang ditahan dipaksa untuk menjalani tes medis sebelum hasilnya masuk database sebagai sumber organ.

Gutmann menambahkan pengambilan organ di China terjadi kembali hampir 20 tahun ketika Falun Gong—sebuah gerakan spiritual berdasarkan tradisi China—mendapatkan momentum.

”Partai Komunis China khawatir akan pertumbuhan gerakan (Falun Gong) dan takut atas supremasi ideologi yang dilarang pada tahun 1999 tersebut,” kata Gutmann.

”Praktisi Falun Gong yang ditangkap ratusan ribu dan diminta untuk mengakui kesalahan. Jika mereka tidak (mengakui), mereka disiksa,” ujarnya.

”Jika mereka masih tidak mengakui kesalahan, mereka ‘menghilang’. Dugaan muncul pada tahun 2006 bahwa ‘menghilang’ karena dibunuh, organ mereka dijual dalam jumlah besar terutama untuk transplantasi turis asing. Hal ini berlaku umum bahwa China membunuh tahanan untuk (panen) organ,” imbuh Gutamann.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan bahwa negaranya memiliki hukum dan peraturan yang ketat tentang masalah ini.

”Adapun kesaksian dan laporan yang diterbitkan, saya ingin mengatakan bahwa cerita tentang pengambilan organ secara paksa di China tersebut adalah khayalan dan tidak berdasar, mereka tidak memiliki dasar faktual,” katanya pada sebuah konferensi pers.




Credit  Sindonews

Malaysia Bilang Pesawat Militernya Berhak Manuver di Langit Indonesia

 

Jenis pesawat C-130 Malaysia. | (planespotters.com)

 

KUALA LUMPUR - Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, menyangkal pesawat militer c-130 Malaysia dicegat dua pesawat jet tempur F-16 Indonesia di atas perairan Natuna. Dia justru mengklaim pesawat militer Malaysia berhak bermanuver di wilayah udara atau langit Indonesia.

Menurutnya, hak bermanuver itu sejalan dengan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada Februari 1982 terkait hak-hak Malaysia di perairan, kepulauan teritorial, wilayah udara di atas laut teritorial, dan perairan kepulauan yang terletak antara Indonesia dan wilayah Malaysia barat dan Malaysia timur.

“Di bawah perjanjian itu, Malaysia memiliki hak untuk melakukan manuver udara, termasuk latihan taktis, melalui wilayah udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan wilayah Republik Indonesia,” demikian pernyataan Hishamuddin, seperti dikutip The Diplomat, Selasa (28/6/2016).

 

Menurut Hishamuddin, yang terjadi di atas perairan Natuna pada Sabtu lalu adalah indentifikasi visual pesawat, bukan pencegatan.

Dia juga mengklaim bahwa pilot jet tempur Indonesia yang tidak merespons ketika dihubungi pilot pesawat Malaysia. Setelah tidak merespons, kedua pesawat F-16 Indonesia kemudian menyebar dari wilayah udara tanpa insiden lebih lanjut.

 

”Harus dicatat bahwa MEGA 207 tidak dicegat oleh TNI-AU,” lanjut pernyataan Hishamuddin mengacu pada tanda panggilan dari pesawat C-130.

”Sebuah perintah intersepsi untuk memaksa turun kami, C-130 RMAF, tidak terjadi. Itu adalah identifikasi visual belaka pesawat kami,” imbuh pernyataan Hishamuddin.



Credit  Sindonews

Malaysia Bantah Pesawatnya Dicegat 2 Jet Tempur Indonesia

 

Jenis pesawat C-130. | (Wikimedia Commons)

 

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia membantah pesawat militernya C-130 dicegat oleh dua pesawat jet tempur F-16 Indonesia di atas perairan Natuna. Padahal, kemarin Malaysia mengakui pencegatan pesawatnya itu.

Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Senin  menyatakan bahwa Pemerintah Malaysia membantah pencegatan pesawatnya oleh jet tempur Indonesia pada hari Sabtu.

 

Kepala Angkatan Udara Malaysia (RMAF), Jenderal Roslan Saad, cenderung berhati-hati mengeluarkan pernyataan dengan tidak menyebut adanya pencegatan pesawat militer. Jenderal Roslam memilih untuk menyelidiki lebih dulu dan menolak memberikan rincian.

Laporan penyelidikan itulah yang kemudian menjadi acuan Hishamuddin untuk membantah pencegatan pesawat C-130 Malaysia oleh dua jet tempur F-16 Indonesia. Meski Hishamuddin kemarin membenarkan pencegatan pesawat tersebut.

Dalam pernyataan itu, pesawat C-130 berangkat dari pangkalan Angkatan Udara Subang pada pukul 10.10 pada hari Sabtu untuk misi pelatihan yang telah dijadwalkan dengan melakukan penerbangan ke Pangkalan Udara Labuan.

Pada 12:03, pilot pesawat C-130 mengidentifikasi visual jet tempur F-16, 24 mil dari Kepulauan Natuna pada ketinggian 23.000 kaki. Jet tempur F-16 lainnya tampak di belakang pesawat C-130.

 

Malaysia mengklaim, pilot C-130 sudah berupaya menghubungi kedua pilot F-16 Indonesia. ”(Tapi) gagal menerima respon," bunyi pernyataan Menteri Pertahanan Malaysia itu, seperti dikutip The Diplomat, Selasa (28/6/2016).

”Kedua pesawat (F-16) kemudian menyebar dari wilayah udara tanpa insiden lebih lanjut.”

”Harus dicatat bahwa MEGA 207 tidak dicegat oleh TNI-AU,” lanjut pernyataan itu mengacu pada tanda panggilan dari pesawat C-130.

”Sebuah perintah intersepsi untuk memaksa turun kami, C-130 RMAF, tidak terjadi. Itu adalah identifikasi visual belaka pesawat kami,” imbuh pernytaan Hishamuddin.







Credit  Sindonews

Indonesia dan Malaysia Beda Klaim Pencegatan Pesawat di Natuna

 

Ilustrasi pesawat jet tempur F-16. | (Reuters)

JAKARTA - Militer Indonesia dan militer Malaysia ternyata beda klaim soal pencegatan pesawat C-130 Malaysia oleh dua jet tempur F-16 Indonesia di atas perairan Natuna.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispen AU) Indonesia, Marsma Wieko Sofyan membenarkan adanya intersepsi atau pencegatan pesawat C-130 Malaysia oleh dua jet tempur di wilayah udara kawasan Natuna pada hari Sabtu.

  

Menurutnya, pesawat Malaysia telah melanggar wilayah udara Indonesia.

”Kemarin (Sabtu) sempat terjadi pelanggaran wilayah udara oleh pesawat TUDM Malaysia jenis C-130, pesawat sempat diperingati oleh pesawat F-16 TNI AU atas pelanggaran wilayah udara tersebut," ujar Wieko, kemarin.


Wieko mengatakan, pilot-pilot jet tempur Indonesia berusaha untuk berkomunikasi kepada pilot pesawat Malaysia.”Tidak mendapatkan respon dari Malaysia pesawat,” katanya.

 

Klaim militer Indonesia ini berbeda dengan klaim militer Malaysia. Semula, Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mengakui adanya pencegatan pesawat militer Malaysia oleh dua jet tempur Indonesia di atas perairan Natuna. Namun, Menhan Malaysia itu tiba-tiba mengeluarkan bantahan.

Menurut Hishamuddin, yang terjadi di atas perairan Natuna adalah indentifikasi visual pesawat, bukan pencegatan.

Dia juga mengklaim bahwa pilot jet tempur Indonesia yang tidak merespons ketika dihubungi pilot pesawat Malaysia. Setelah tidak merespons, kedua pesawat F-16 Indonesia kemudian menyebar dari wilayah udara tanpa insiden lebih lanjut.

”Harus dicatat bahwa MEGA 207 tidak dicegat oleh TNI-AU,” lanjut pernyataan Hishamuddin mengacu pada tanda panggilan dari pesawat C-130, seperti dikutip The Diplomat, Selasa (28/6/2016).

”Sebuah perintah intersepsi untuk memaksa turun kami, C-130 RMAF, tidak terjadi. Itu adalah identifikasi visual belaka pesawat kami,” imbuh pernyataan Hishamuddin.




Credit  Sindonews

Komando Armada RI: Kapal Nelayan China Selalu Dibentengi

 

Kapal Coast Guard Cina membayangi kapal perang TNI AL yang hendak menangkap kapal nelayan China yang terdeteksi menebar jaring di ZEE Indonesia di Natuna. (ANTARA/HO/Dispen) 

 

Jakarta, CB -- Komando Armada RI Kawasan Barat TNI Angkatan Laut menyatakan China selalu membentengi kapal nelayannya yang ditangkap di Indonesia dengan kapal penjaga atau coast guard. Hal tersebut tak dilakukan negara-negara lain.

“Kapal China ini berbeda. Dia di-back up sama coast guard-nya. Kapal lain seperti Vietnam kan enggak ada yang dikawal,” kata Asisten Operasi Panglima Koarmabar, Kolonel Laut I Gusti Kompiang Aribawa, kepada CNNIndonesia.com.

Saat kapal nelayan China, KM Han Tan Cou, ditangkap TNI AL di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna karena terdeteksi menebar jaring di laut, dua kapal coast guard China sempat bermanuver untuk menggagalkan penangkapan tersebut.

Dua kapal coast guard itu pada waktu yang berbeda meminta KRI Imam Bonjol –kapal perang TNI AL yang menangkap Han Tan Cou dan mengawalnya ke Pangkalan AL Ranai Natuna– untuk membebaskan kapal nelayan China itu beserta tujuh awaknya yang berkewarganegaraan China.

Salah satu kapal coast guard China bahkan sempat memotong haluan KRI Imam Bonjol yang mengawal Han Tan Cou. Namun desakan kapal coast guard itu untuk melepas Han Tan Cou, tak digubris TNI AL.

Hal berbeda terjadi pada kapal Vietnam yang lebih banyak melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia. Kapal-kapal Vietnam tidak mendapat perlakuan khusus dari coast guard negaranya. Vietnam, menurut Kompiang, menyadari kesalahannya. Begitu pula dengan kapal asing lain.

"Kalau Vietnam, kami periksa dia manut, tidak ada perlawanan. Tidak ada yang dikawal sama coast guard. Dia sadar salah," kata Kompiang.

Dari total 16 kapal ikan asing yang ditangkap Koarmabar TNI AL tahun ini, tercatat ada 147 anak buah kapal dimintai keterangan, dan sebagian diproses hukum.

Setelah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan, seluruh kapal nantinya akan dimusnahkan. "Agar kapal tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ditenggelamkan semua," ujar Kompiang.
Tahun lalu, Koarmabar TNI AL telah menangkap 26 kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pada 2015 itu, kapal berbendera Thailand tercatat paling banyak melakukan pelanggaran hukum, yakni 12 kapal, diikuti kapal Vietnam dan Malaysia.

Secara terpisah, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda Surya Wiranto menyatakan China memang agresif ketimbang negara-negara lain yang sama-sama tertangkap menangkap ikan secara ilegal di ZEE Indonesia.

Menurut Surya, kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan sesungguhnya lebih sering menangkap kapal nelayan asing yang melanggar yurisdiksi Indonesia. Namun kapal-kapal KKP kerap melepas kapal asing itu karena diintimidasi.

“Nah, begitu Angkatan Laut turun, karena bersenjata maka bisa menolak (permintaan untuk melepas kapal tangkapan),” ujar Surya, Senin (27/6).
Ia yakin niat China tak sekadar menangkap ikan di perairan Natuna. “China sengaja menempatkan kapal-kapal nelayannya di sana, dengan dikawal coast guard-nya. Tampak sekali China menjaga kawasan yang diklaim (sebagai zona perikanan tradisionalnya).”

Surya mengingatkan, meski China mengakui Natuna sebagai kedaulatan Republik Indonesia, namun Negeri Tirai Bambu tak pernah menyebut spesifik bahwa “perairan” termasuk dalam yang diakuinya milik Indonesia.

“Kalau dibiarkan, di Natuna bisa menjadi ‘Indonesia punya pulau, China punya air.’ Padahal tidak begitu. 200 mil ditarik dari garis pantai Natuna ialah hak berdaulat Indonesia. China tidak boleh kooptasi wilayah (ZEE Indonesia),” kata Surya.

Pekan lalu usai menggelar rapat kabinet terbatas di kapal perang TNI AL, KRI Imam Bonjol yang melepas tembakan peringatan ke kapal melayan China yang terdeteksi menebar jaring di ZEE Indonesia di Natuna, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada TNI dan Badan Keamanan Laut untuk memperketat penjagaan laut.

Jokowi juga memerintahkan percepatan pembangunan Natuna. Pemerintah akan fokus pada industri perikanan dan minyak-gas di wilayah itu. Saat ini di Kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas, dengan 5 blok sudah berproduksi, sedangkan 11 blok lainnya pada tahap eksplorasi.

Pemerintah RI juga akan membangun sentra kelautan dan perikanan di Natuna secara terpadu untuk mengelola kekayaan ikan yang melimpah di daerah itu.

Kapal Coast Guard Cina membayangi KRI Imam Bonjol yang menangkap kapal nelayan Han Tan Cou yang terdeteksi menebar jaring di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna, Jumat 17 Juni. (ANTARA/HO/Dispen Koarmabar)

Credit  CNN Indonesia

Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna

 

Browser anda tidak mendukung iFrame

Zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna yang dimasukkan ke dalam peta nine-dashed line China mencapai enam kali luas Pulau Bali. (ANTARA/Joko Sulistyo)

 

Jakarta, CB -- Laksda Surya Wiranto, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, menyatakan kehadiran kapal-kapal nelayan China di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna, bukan semata persoalan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing).

“Itu bagian dari upaya state practice untuk menunjukkan kepada dunia positive occupation China terhadap wilayah maritim di Laut China Selatan. Tiongkok berupaya melakukan ekspansi ke wilayah berdaulat Indonesia. Jadi jika dibiarkan, status quo, dan Indonesia diam, China akan mengokupasi (menguasai) perairan Natuna,” kata Surya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/6).

Pengakuan China atas Natuna sebagai wilayah kedaulatan Indonesia selama ini, ujar Surya, tak secara spesifik menyertakan perairan di sekelilingnya. Hal ini mesti diwaspadai pemerintah Republik Indonesia.

“Kalau dibiarkan, di Natuna bisa jadi ‘Indonesia punya pulau, China punya air. Padahal tidak begitu. Sepanjang 200 mil ditarik dari garis pantai Kepulauan Natuna (zona ekonomi eksklusif), ialah hak berdaulat Indonesia. China tak boleh kooptasi wilayah itu,” ujar Surya.

Ia menegaskan, Natuna, baik kepulauan maupun perairannya, merupakan kepentingan vital nasional dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk China yang mengklaim perairan Natuna sebagai traditional fishing ground berdasarkan faktor historis.

Berdasarkan hukum laut internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982 pun, ujar Surya, negara lain tidak berhak untuk mengeksplorasi tanpa izin sumber daya Laut Natuna yang berada dalam ZEE Indonesia seperti dilakukan oleh nelayan-nelayan China.

Menurut Surya, zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna yang dimasukkan China ke dalam peta garis imajinernya, nine-dashed line, mencapai 83.315 kilometer persegi atau enam kali luas Pulau Bali.

Nine-dashed line atau sembilan garis putus-putus merupakan garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.

Nine-dashed line China memasukkan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna ke dalamnya. (Wikipedia/U.S. Central Intelligence Agency)

Niat bermusuhan

China disebut Surya memiliki niat bermusuhan dengan Indonesia di perairan Natuna. Berdasarkan catatannya, pada tahun 2008, delapan kapal ikan China ditangkap di ZEE Indonesia di Natuna. Insiden berikutnya terjadi pada tahun 2010, 2013, hingga mencapai puncaknya pada 2016 ini.

Pada tahun-tahun itu, ujar Surya, Kapal Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kapal TNI Angkatan Laut yang menangkap kapal China di ZEE Indonesia di Laut China Selatan, selalu mendapat intimidasi.

“Mereka selalu dipaksa melepaskan kapal ikan China yang ditangkap, diintimidasi lewat radio komunikasi, bahkan men-jamming radio komunikasi kapal KKP. Ini merupakan hostile intent atau niat bermusuhan dari kapal coast guard China,” kata Surya.

Belum lagi tindakan bermusuhan dari aparat coast guard China yang membayang-bayangi kapal KKP atau TNI AL, bahkan menabrak kapal ikan China yang telah ditangkap otoritas Indonesia.

“Tindakan-tindakan itu merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Pemerintah RI menolak intimidasi, agresi, dan tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok,” tegas Surya.

Kapal coast guard China membayangi KRI Imam Bonjol yang menangkap kapal nelayan China yang terdeteksi menebar jaring di ZEE Indonesia di perairan Natuna, 17 Juni 2016. (ANTARA/HO/Dispen Koarmabar)

Niat “buruk” China di perairan Natuna, ujar Surya, kian terlihat pada insiden 17 Juni kala kapal nelayan China KM Han Tan Cou ditangkap oleh KRI Imam Bonjol setelah tertembak karena mencoba kabur.

“Pejabat tingkat tinggi China yang sebelumnya mengatakan tidak ada overlapping claim dan mengakui Natuna milik Indonesia, tiba-tiba berubah. Menlu China dan juru bicaranya setelah 17 Juni itu mengatakan antara Indonesia dan China ada overlapping claim,” kata Surya.

Soal overlapping claim yang disebut China itu telah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri RI. “Tak ada wilayah tumpang-tindih antara Indonesia dan China. Overlapping itu harus berdasarkan basis yang valid. Tidak bisa mengklaim sesuatu tanpa basis,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Damos Dumolo Agusman.
Sementara terkait pendapat beberapa pihak yang menyebut penangkapan dan penembakan terhadap kapal nelayan asing tidak dibenarkan dalam hukum laut internasional, Surya membantah.

“Pasal 73 UNCLOS tidak mengatur dengan jelas masalah penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal, sedangkan Pasal 111 UNCLOS hanya mengatur tentang hot pursuit atau pengejaran seketika dengan locus (posisi) di perairan teritorial dan zona tambahan, sehingga tak terkait masalah (penangkapan kapal ikan di ZEE),” kata dia.

Pasal 73 UNCLOS tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai, pada ayat 1 berbunyi, “Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE, dapat menaiki, memeriksa, menangkap kapal, dan melakukan proses peradilan...”

Sementara ayat 2 pasal yang sama menyatakan, “Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.”

Ayat 3 berbunyi, “Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan jika tidak ada perjanjian antara negara-negara terkait, atau bentuk hukuman badan lainnya.”

Berdasarkan aturan UNCLOS tersebut, sebelumnya mantan perwira tinggi Angkatan Laut Laksda (Purn) Soleman B. Ponto berkata, “Jadi kalau kapal asing menjaring ikan di ZEE Indonesia tanpa izin, denda saja. Kalau kabur, kejar seketika sampai dapat (hot pursuit). Tapi jangan ditembak karena ada risiko mati, sedangkan hukuman badan saja tidak boleh. Di laut teritorial, baru bisa menembak.”
Melihat ancaman terkini di Laut Natuna, Surya berkata Indonesia perlu memperkuat aturan kepemilikan wilayah perairan dan yurisdiksi (kekuasaan hukum)-nya di utara Natuna yang berbatasan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan.

Cara penguatan hukum itu antara lain dengan menyerahkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia lengkap dengan titik-titik koordinatnya ke United Nations Oceans and Law of the Sea; menambahkan dan melengkapi koordinat titik-titik zonasi perairan Indonesia; serta merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Ciri negara maritim, ujar Surya, ialah ketika pemerintahnya melakukan upaya serius untuk mengeluarkan kebijakan dan aturan berbasis maritim.



Credit  CNN Indonesia

Israel-Turki Resmi Normalisasi Hubungan

 

 

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan kedua negara akan segera menempatkan duta besar di masing-masing negara. (Reuters/Baz Ratner)

 

Jakarta, CB -- Turki dan Israel resmi mengumumkan restorasi hubungan diplomatik setelah enam tahun terputus pada Senin (27/6).

Perbaikan hubungan diam-diam telah dimulai sebelumnya, terutama dalam sektor perdagangan dan pariwisata setelah pemimpin kedua negara berbicara lewat sambungan telepon pada 2013. Namun kesepakatan final baru tercapai pada Minggu lalu.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan kedua negara akan segera menempatkan duta besar di masing-masing negara.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan normalisasi hubungan ini membuka kemungkinan penyaluran gas Israel ke Eropa via Turki.
Netanyahu, yang berbicara setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry di Roma, mengatakan bahwa kesepakatan dengan Turki ini merupakan langkah penting.

“Ini juga akan berdampak bagi perekonomian Israel, dan saya menggunakan kata itu dengan penuh pertimbangan,” ujar Netanyahu kepada wartawan.

Meski begitu, Israel tidak akan mencabut blokade ke terhadap Gaza, yang menjadi salah satu persyaratan kesepakatan dari Turki.

“Ini adalah persoalan keamanan tertinggi bagi kami. Saya tidak berniat untuk mengkompromikannya. Hal itu penting untuk mencegah Hamas membangun kekuatan mereka dan karena itu akan tetap berlaku sebagaimana sebelumnya,” tegas Netanyahu.

Namun Yildirim mengatakan bahwa di bawah kesepakatan itu, blokade "grosir" Gaza dicabut. Turki kini bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan dan produk non-militer ke Gaza,

Pengiriman sebanyak 10 ribu ton akan dilakukan Jumat besok, kata Yildirim. Dan upaya selanjutnya akan difokuskan untuk mengatasi krisis air dan listrik di Gaza.

“Saudara Palestina kita di Gaza telah menderita banya dan kami telah membuat mereka bisa bernafas dengan kesepakatan ini,” tambahnya dalam konferensi pers di Ankara.

Hubungan Turki dan Israel memburuk setelah militer Israel membunuh 10 aktivis pro-Palestina Turki yang berlayar untuk mendobrak blokade Israel di Jalur Gaza.

Normalisasi dengan Rusia

“Dengan kesepakatan ini, hubungan ekonomi akan mulai meningkat,” kata Presiden Turki Tayyip Erdogan, senada dengan yang dinyatakan oleh Netanyahu.

Erdogan juga menyinggung hubungan Turki dan Rusia, yang juga direncanakan akan dinormalisasi setelah memburuk akibat penembakan jet tempur Rusia yang dituding masuk ke wilayah udara Turki.

“Saya yakin kami akan menormalisasi hubungan kami dengan Rusia dengan cepat dengan mengakhiri situasi saat ini yang tidak menguntungkan bagi kedua pihak,” ujar Erdogan.

Kremlin sebelumnya menyatakan bahwa Erdogan telah meminta maaf kepada Presiden Rusia Vladimir Purin terkait insiden penembakan jet tersebut.

Juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengonformasi bahwa terdapat surat yang telah dikirimkan ke Putin, meski tidak secara eksplisit menyebutnya permintaan maaf.




Credit  CNN Indonesia

Uni Eropa Mungkin Tak Lagi Pakai Bahasa Inggris Pasca Brexit

 

 

Ilustrasi Uni Eropa dan Inggris. (Dan Kitwood/Getty Images)

 

Jakarta, CB -- Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa akan berdampak pada bahasa nasional mereka. Selama ini, Inggris menjadi bahasa pertama di negara-negara Uni Eropa, dan bahasa ke-dua di dunia setelah Amerika.

Namun dengan keluarnya Britania dari Uni Eropa, ada kemungkinan Inggris tidak lagi akan menjadi bahasa resmi gabungan negara-negara Eropa. Itu disampaikan pembuat aturan Uni Eropa pada Senin (27/6), dan diberitakan Reuters.

“Inggris adalah bahasa resmi kami karena ditentukan oleh UK. Jika kami tidak punya UK, tidak ada bahasa Inggris,” kata Danuta Hubner, kepala komite persoalan konstitusional Parlemen Eropa kepada media. Ia menjelaskan konsekuensi hukum apa saja yang terjadi jika Inggris meninggalkan Uni Eropa.

Bahasa Inggris masih mungkin tetap digunakan dalam dunia kerja, lanjutnya, meski itu tidak lagi menjadi bahasa resmi. Untuk tetap menjadikan itu sebagai bahasa resmi, butuh persetujuan dari seluruh anggota Uni Eropa.

Masing-masing anggota sejatinya berhak mengajukan satu idiom Uni Eropa. Inggris memang bahasa resmi di tiga negara anggota Uni Eropa. Tapi hanya Brussels yang memilihnya. Irlandia memilih Gaelic. Malta memilih Maltese.

Sebelumnya, bahasa Perancis lah yang dominan di institusi-institusi Uni Eropa. Itu terjadi sampai sekitar 1990-an, ketika Swedia, Finlandia, dan Austria bergabung. Semakin banyak negara yang lidahnya lebih terbiasa berbicara Inggris sebagai bahasa ke-dua.

Inggris pun menjadi salah satu dari tiga bahasa yang digunakan untuk mendaftar paten. Itu membuat peneliti-peneliti dan perusahaan yang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris lebih unggul ketimbang yang berbahasa lain.

Tapi Perancis tidak merasa itu sebagai ‘kekalahan.’ Mereka tetap menganggap bahasanya setara sebagai bahasa yang digunakan di lingkungan kerja, meski penggunanya terus menyusut. Belakangan, hanya pejabat Brussels yang menggunakan bahasa Perancis untuk kesempatan-kesempatan resmi.

Tapi selama ini, dokumen-dokumen resmi Uni Eropa diterjemahkan ke 24 bahasa yang berbeda sesuai masing-masing negara. Jika Inggris meninggalkan Uni Eropa, rakyatnya harus menerjemahkan sendiri dokumen-dokumen resmi.

Aturan bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa resmi akan dipertimbangkan kembali lantaran UK hengkang dari Uni Eropa, bisa diubah menurut Hubner. Sebagai alternatif, Uni Eropa bisa membiarkan negara-negara anggotaya untuk punya lebih dari satu bahasa resmi.



Credit  CNN Indonesia

Ukraina gelar latihan militer gabungan dengan NATO

 

Ilustrasi - Konvoi angkatan bersenjata Ukraina, termasuk kendaraan lapis baja, kendaraan militer, dan meriam, bersiap untuk keluar dari kawasan Debaltseve di Paraskoviyvka, Ukraina timur, Kamis (26/2/2015). (REUTERS/Gleb Garanich)

 

Kiev (CB) - Ukraina pada Senin (27/6) meluncurkan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara anggota NATO saat ketegangan dengan Moksow masih tinggi atas pemberontakan pro-Kremlin di wilayah timur.

Latihan militer tahunan Rapid Trident, digelar di kota Yavoriv, Ukraina sampai 8 Juli, melibatkan sekitar 1.800 tentara dari 14 negara dan berfokus pada "operasi penjagaan perdamaian dan stabilitas," kata militer AS dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina untuk cabang regional, Oleksandr Poronyuk, mengatakan kepada AFP bahwa sekitar 200 perlengkapan militer, termasuk dua helikopter, akan diguanakan saat latihan tersebut.

Sekitar 300 tentara AS melatih tentara Ukraina sejak April 2015 untuk mendukung mereka dalam perjuangan melawan pemberontak pro-Rusia di wilayah timur negaranya yang dilanda perang.

Pada Senin, juru bicara militer Ukraina Andriy Lysenko mengatakan bahwa seorang tentara tewas dan empat lainnya cedera dalam 24 jam terakhir dalam bentrokan baru dengan pemberontak.

Menteri Pertahanan Ukraina Stepan Poltorak mengatakan pada April bahwa bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk mengakhiri konflik tersebut, yang telah merenggut hampir 9.400 nyawa sejak mencuat pada April 2014.

Kiev dan Barat menuduh Rusia memperkuat pemberontak dan mengirim pasukan melintasi perbatasan. Rusia pun berulangkali membantah tuduhan tersebut.




Credit  ANTARA News

Armada produk PT INKA beroperasi di bangladesh

 

Dokumentasi proses pemuatan gerbong kereta api ke dalam kapal saat ekspor perdana ke Bangladesh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3). Pengiriman gerbong kereta ke Bangladesh tersebut sebagai bagian dari pembelian 150 gerbong kereta penumpang oleh Bangladesh Railway pada PT Inka. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

 

Jakarta (CB) - Kereta buatan PT Industri Kereta Api Indonesia (PT INKA), secara resmi telah beroperasi di jalur kereta Bangladesh.

Senior Manager Humas PT INKA (Persero), M Colik, di Jakarta, Minggu, mengatakan, BUMN itu mendapatkan kontrak memasok kebutuhan kereta di Bagladesh pada 2015.  "Sejak saat itu INKA langsung melakukan produksi dengan target penyelesaian pada akhir 2016," katanya.

Dalam proses tender sendiri, dia menjelaskan INKA berhasil mengalahkan beberapa perusahaan kereta ternama dari China.

Colik menyebutkan kuantitas yang dipesan Bangladesh sendiri sebanyak 150 kereta penumpang.

Dari jumlah itu terbagi dalam dua jenis yaitu 100 unit Meter Guage/MG (digunakan untuk rel 1.000 mm) dan 50 unit Broad Guage/BG (digunakan untuk rel 1.676 mm).

Untuk yang MG tipe tempat duduk yang diaplikasiakan 2-2, yaitu dua kursi di sebelah kiri dan dua kursi di sebelah kanan dengan di tengah-tengahnya sebagai jalan, sementara untuk yang BG memiliki kursi 2-3.

"Secara model, kereta yang diekspor ke Bangladesh ini sedikit berbeda dengan yang beroperasi di Indonesia saat ini," katanya.

Colik mengatakan sesuai dengan karakteristik masyarakat Bangladesh yang masih memiliki tradisi naik penumpang hingga ke atap kereta, maka unsur utama dari kereta tersebut adalah kekokohan rangka dan badan, sementara opsi aerodinamis menjadi hal yang tidak terlalu dipertimbangkan.

"Kereta buatan INKA ini di Bangladesh dinamakan Sonar Bangla Express yang menempuh rute Kota Dhaka ke Cittagong," katanya.

Dia menuturkan peresmian kereta sendiri dilaksanakan Sabtu (25/6) langsung oleh Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina Wajed.

Dari Indonesia, hadiri direksi PT INKA yang dipimpin oleh Direktur Utama PT INKA, Agus H Purnomo, selain itu juga dihadiri beberapa perwakilan dari Kementerian BUMN dan Exim Bank.

"INKA akan terus meningkatkan ekspansi bisnisnya ke beberapa negara baik di Asia ataupun di Timur Tengah," katanya.

Saat ini sudah memasok Bangladesh, INKA tengah menjadikan Vietnam, Sri Lanka, dan Mesir sebagai target eskpor gerbong kereta selanjutnya.


Credit  ANTARA News

PM Bangladesh luncurkan operasi kereta buatan Indonesia

 

PM Bangladesh Sheikh Hasina diapit Duta Besar RI di Bangladesh Iwan Wiranata-atmadja dan Presiden Direktur PT INKA Agus Purnomo saat meresmikan operasi 150 kereta buatan PT INKA di Bangladesh (Kedubes RI di Bangladesh)

 

Jakarta (CB) - Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina meresmikan operasi rangkaian kereta Sonar Bangla Express PT INKA dari Indonesia pada 25 Juni lalu di Stasiun Kamalapur, Bangladesh.

"Langkah-langkah telah diambil untuk mengenalkan kereta ekspres kecepatan tinggi pada rute Dhaka-Chittagong-Dhaka, sedangkan studi kelayakan tengah dilakukan untuk mengenalkan kereta bawah tanah di negeri ini," kata Sheikh Hasina seperti dikutip siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangladesh, hari ini.

Seluruhnya ada 150 gerbong kereta buatan PT INKA yang akan digunakan untuk jalur Dhaka-Chittagogng ini. Bangladesh juga membeli 50 gerbong kereta dari India.

Para pejabat tinggi Bangladesh menghadiri peresmian kereta buatan Indonesia, termasuk para anggota parlemen dan para pejabat lintas departemen di negeri ini.

Indonesia sendiri diwakili Duta Besar untuk Bangladesh Iwan Wiranata-atmadja, Presiden Direktur PT INKA Agus Purnomo, Asisten Deputi Kementerian BUMN Wien Irwanto, dan para pejabat lainnya.

"Untuk sementara hanya 37 gerbong yang telah dikirimkan ke Bangladesh. Yang lainnya akan dikirimkan secara bertahap sampai akhir September 2016," kata General Manager of Overseas Market and Development Product PT. INKA Wishnudartha Pagehgiri.

Menurut Bangladesh, pengoperasian jaringan kereta buatan PT INKA ini adalah sangat dibutuhkan oleh pemerintah Bangladesh dalam turut meningkatkan sistem transportasi untuk rakyat di negeri ini.

"Terobosan ini tidak hanya menjadi peluang baik bagi Indonesia untuk berbagi keahlian teknologis dengan Bangladesh, namun juga memperkuat hubungan perdagangan dan bilateral antara kedua negara bersahabat," tulis Kedubes Indonesia di Bangladesh.


Credit  ANTARA News

Jangan Sampai Indonesia Terkesan Jadi Sasaran Empuk Penyandera

Penyanderaan (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA - Kapal TB Charles 001 yang membawa 13 anak buah kapal (ABK) yang semuanya warga negara Indonesia (WNI), pada Rabu 22 Juni 2016 dibajak kelompok bersenjata di Perairan Filipina.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, dengan terulangnya penyanderaan kapal, maka harus disikapi secara bijak oleh pemerintah.
 "Terulangnya penyanderaan kapal berbendera dan awak warga negara Indonesia harus disikapi sejak bijak oleh pemerintah. Pemerintah tentu harus hadir dalam proses pembebasan sandera," kata Hikmahanto kepada Okezone, Senin (27/6/2016).
Namun, sambung Hikmahanto, bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan aktif dalam kasus tersebut. Melainkan para bawahan yang mempunyai tugas terkait juga harus ikut menyelesaikan masalah penyanderaan itu.
"Tidak harus Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri yang harus turun tangan," ujarnya.

Menurut Hikmahanto, perusahaan pengelola kapal dan ABK juga harus terlibat, kendati telah ada permintaan dan imbauan dari pemerintah untuk tidak melalui jalur tersebut.
Ketika pemerintah langsung menebus para tersandera, maka hal itu dapat menjadi alat kesengajaan bagi pembajak untuk mendapatkan uang. Ia pun mengingatkan pemerintah agar bisa mengubah kesan Indonesia menjadi sasaran empuk para pembajak.
"Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menjauhkan kesan dari para pembajak agar yang berbau Indonesia untuk menjadi sasaran empuk motif ekonomi para penyandera atau pembajak," tandasnya.
Sementara itu, enam korban yang selamat dari penyanderaan telah tiba di Pelabuhan Semayag, Balikpapan, Sabtu 25 Juni 2016 sekira pukul 09.30 WITA.

Credit  Okezone

TNI AL Ungkap Kronologi Penyanderaan 7 WNI di Laut Jolo Filipina

 

Grafis kronologi penculikan tujuh WNI di Filipina. (TNI AL)

 

JAKARTA - Jajaran TNI Angkatan Laut (AL) melakukan pendalaman terhadap anak buah kapal (ABK) Kapal TB Charles yang lolos dari pembajakan oleh kelompok bersenjata di wilayah perairan Pulau Jolo, Filipina.

Kapal TB Charlea kini sudah sandar di Dermaga Semayang, Balikpapan, setelah sebelumnya kapal tersebut ditemukan KRI Multatuli-561 dari unsur Guspurlatim TNI AL dan dikawal menuju Samarinda serta dilanjutkan pengawalan oleh KRI Kerapu-821 unsur Guskamlatim menuju Balikpapan.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Edi Sucipto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi telah menginstruksikan unsur gelar untuk menemukan kapal TB Charles untuk memverifikasi kabar simpang siur tentang penculikan WNI tersebut.

"Ternyata benar adanya telah terjadi penyanderaan," kata Edi Sucipto melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Minggu (26/6/2016).

Setelah kapal TB Charles sandar di Dermaga Semayang pada Sabtu 25 Juni 2016, lanjut Edi, tim dari Lantamal XIII, Guskamlatim dan Lanal Balikpapan melakukam identifikasi terhadap ABK TB Charles yang telah kembali tersebut.

Dari keterangan yang diperoleh TNI AL, pada hari sabtu tanghal 18 Juni 2016, TB. Charles berangkat dari Philipina Cagayan De Oro Port menuju ke Samarinda dengan 13 orang ABK.

Di dalam perjalanan, hari Senin 20 Juni 2016 pukul 11.30 WIB di perairan laut Jolo terjadi pembajakan dengan menggunakan dua perahu yang beranggotakan empat hingga lima orang. Salah satu di antara pembajak menggunakan bahasa Melayu dan membawa senjata api laras panjang.

Para pelaku kemudian menculik tiga orang ABK yaitu Capt Fery Arifin (nahkoda), Muh Mahbrur Dahri (KKM) dan Edy Suryono (Masinis II), serta merampas semua alat komunikasi kapal. Setelah kejadian itu, kapal tersebut dilepas dan melanjutkan perjalanan dengan sisa ABK 10 orang.

Di dalam perjalanan, hanya berselisih waktu 1 jam 15 menit dengan kejadian pertama, kapal TB Charles 001 kembali dibajak oleh kelompok lain dengan menggunakan tiga perahu yang beranggotakan 8-10 orang.

Dari informasi yang diperoleh, pembajak tersebut menggunakan bahasa Inggris, bersenjata laras panjang dan pistol, dan menculik empat orang ABK yaitu, Ismail (mualim I), Robin Piter (juru mudi), Muhammad Nasir (masinis III), dan Muhamad sofyan (Oilman).

Setelah melakukan penculikan, kelompok tersebut melepaskan kapal TB Charles dengan sisa enam ABK yaitu Andi Wahyu (Mualim II), Syahril (Masinis IV), Albertus Temu Slamet (Juru Mudi), Reidgar Frederik Lahiwu (Juru Mudi), Rudi Kurniawan (Juru Mudi) dan Agung E Saputra (Juru Masak).

Edi menyebutkan, hingga kini pihak TNI AL belum mengetahui identitas dua kelompok bersenjata yang menculik WNI tersebut. Namun demikian, patroli pengamanan di sekitar perbatasan Indonesia-Filipina terus ditingkatkan.

"Kejadian tersebut bukan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Namun demikian, unsur-unsur TNI AL baik yang berada di bawah Guspurla maupun Guskamla tetap melakukan operasi dan patroli sesuai tugas pokok dan sektor yang telah ditetapkan," ucap Edi.

Credit  Sindonews

AS Cemaskan Keamanan Inggris setelah Brexit

 

Penasihat Keamanan Nasional AS, Susan Rice (tengah) bersama Presiden Barack Obama. | (Reuters)

 

WASHINGTON - Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Susan Rice mengaakui bahwa ada kecemasan terhadap keamanan Inggris setelah negara itu memilih keluar dari Uni Eropa alias Brexit.

Kendati demikian, dia menjamin kerja sama AS dan Inggris di bidang kontra-terorisme dan masalah keamanan lainnya tetap bertahan.

Rice, dalam forum Aspen Ideas Festival  di Aspen, Colorado, mengatakan bahwa AS dan Inggris akan tetap menjadi mitra dan sekutu terdekat.”Sedangkan kebutuhan pada keanggotaan NATO tetap,” ujarnya.

”Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa wilauah di mana kami bekerja sama di bidang kontra-terorisme, akan tetap solid,” lanjut Rice, seperti dikutip Reuters, Senin (27/6/2016).

Ditanya apa ucapan Presiden Barack Obama pertama kali kepada Perdana Menteri Inggris David Cameron ketika mereka berbicara melalui telepon pada hari Jumat setelah hasil suara diumumkan, Rice menjawab; "Menyebalkan”.

Dia menambahkan bahwa kedua pemimpin itu telah berbicara jauh hari sebelum Inggris menggelar referendum Brexit. Obama sudah mendesak Inggris untuk bertahan di Uni Eropa.

”Selain diskusi tentang konsekuensi dari voting dan menyampaikan rasa hormat kami atas kehendak rakyat Inggris, itu juga merupakan kesempatan bagi presiden untuk menggarisbawahi betapa dia menghargai David Cameron sebagai mitra dan sebagai teman,” ujar Rice.

”Ini jelas kesempatan menyakitkan ketika mitra mengalami kerugian yang mendalam.”



Credit  Sindonews