Orang Indonesia Lebih Bahagia dari Singapura dan Malaysia

 

CB, London - Sebuah penelitian yang dirilis Happy Planet Index menunjukkan warga negara Indonesia jauh lebih bahagia ketimbang warga negara Malaysia dan Singapura. Tolok ukurnya adalah tingkat harapan hidup, jaminan kesejahteraan, dan rekam jejak ekologis negara tersebut. Untuk semua indikator ini, Indonesia meraih angka 55,5, sedangkan Malaysia 40,5, dan Singapura, 39,8.

Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14 dengan warga negara paling bahagia. Menurut Happy Planet Index, angka harapan hidup di Indonesia dengan skor 69,4 masuk kategori 'lumayan'. Begitu juga dengan jaminan kesejahteraan 5,5. Adapun riwayat ekologis Indonesia dinilai cukup nyaman untuk ditinggali, 1,1.

Sementara itu, Malaysia berada di peringkat ke-84. Angka harapan hidup 74,2 di Malaysia sedikit lebih tinggi dibandingkan Indonesia, begitu pula dengan jaminan kesejahteraan 5,6. Tapi, riwayat ekologis Malaysia 3,9 dinilai buruk, karena manusia harus mengorbankan banyak hal untuk dapat hidup di lingkungan tersebut.

Singapura duduk di peringkat ke-90. Walaupun angka harapan hidup 81,1 dan jaminan kesejahteraan Singapura 6,5 jauh di atas Indonesia, tapi riwayat ekologis Singapura 6,1 menunjukkan bahwa negara tersebut tak ramah untuk ditinggali warga baru.

Happy Planet Index merujuk tolok ukur riwayat ekologis dari PBB dan NGO di dunia yang mengukur berdasarkan berapa banyak lagi jumlah lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga yang tinggal di negara tertentu. Jadi, semakin kecil angka riwayat ekologisnya, semakin bahagia warga negaranya. Hal ini dikarenakan negara tersebut berarti sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup mendasar warga negaranya

Credit TEMPO.CO

Perairan Berau, "Surga" Laut yang Diincar Penjarah Asing

Keindahan pantai di Pulau Maratua yang masuk dalam gugusan Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur tak diragukan lagi, tetapi justru pengusaha Malaysia yang lebih tertarik menggarap paket wisata di pulau ini. Biasanya wisatawan yang datang ke Kepulauan Derawan justru mendapat informasi dari Malaysia, bukan dari Indonesia.

TANJUNG REDEB, CB — Perairan Berau, Kalimantan Utara, menjadi sasaran kapal asing penjarah hasil laut. Mengapa perairan tersebut diincar para nelayan asing ilegal tersebut?
Direktur Konservasi Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Darmawan mengatakan, perairan dengan total luas 12,8 hektar itu bagaikan surga yang jatuh ke bumi.
"Perairan Berau ini memiliki keanekaragaman hayati sangat kaya. Tetangga kita melihat itu hal berbeda. Akhirnya, mereka ambil ikan di sini," ujar Agus di Pelabuhan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Selasa (25/11/2014) siang.
Ada 13 pulau kecil di perairan Berau. Dua di antaranya adalah pulau terluar di Indonesia. Di antara pulau-pulau itulah kekayaan hasil laut terhampar.
Penyu hingga ubur-ubur
Sebanyak 13 pulau kecil tersebut merupakan habitat penyu hijau. Kondisi demikian menjadikan 13 pulau itu sebagai habitat terbesar penyu di Asia Tenggara. Penyu-penyu itu kawin di perairan Berau kemudian meletakkan telur-telurnya di pantai 13 pulau itu.
"Ada tujuh spesies penyu hijau di dunia. Enam spesies di antaranya ada di perairan Berau," ujar Agus.
Perairan Berau juga merupakan habitat dari spesies ikan pari yang dilindungi, yakni ikan pari manta (Manta birostris). Ikan dengan panjang maksimal hingga 7 meter ini hanya bisa ditemukan di perairan Raja Ampat, Papua; perairan Nusa Penida, Bali; dan perairan Pulau Kakaban, salah satu pulau di perairan Berau.
"Di dunia hanya dua jenis pari manta, dua-duanya ada di perairan Berau. Hebatnya, orang bisa leluasa berenang bersama mereka di laut dangkal," kata Agus.
Berau juga menjadi rumah bagi ubur-ubur. Sebagian besar jenis ubur-ubur laut memiliki kemampuan menyengat. Namun, jenis ubur-ubur yang hidup di sebuah danau di Pulau Kakaban, salah satu pulau di perairan Berau, sangat bersahabat. Orang bisa berenang bersama ubur-ubur itu tanpa harus khawatir tersengat tentakelnya. "Di dunia, hanya ada dua jenis ubur-ubur yang tidak menyengat. Satu di Pulau Kakaban, satu lagi di Kepulauan Palau. Jenis ini sangat endemik," ujar Agus.
Terumbu karang dan bakau
Pesona perairan Berau juga meliputi kekayaan terumbu karang dan hutan bakau. Keberadaan keduanya menjadikan perairan Berau surga bagi ikan-ikan, baik ikan hias, ikan konsumsi, hingga ikan besar sejenis hiu dan paus. Atas kondisi demikian, tidak heran jika "manusia perahu" datang ke perairan itu lalu menjarah hasil lautnya untuk dijual ke kapal asing besar di wilayah perbatasan.
Manusia perahu adalah sebutan bagi warga asal Malaysia dan Filipina yang mencari ikan berbulan-bulan di perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dalam setahun, mereka bisa lima atau enam kali menjarah hasil laut Indonesia. Sudah tentu aktivitas mereka tidak mendapatkan izin alias ilegal.
"Modus operandinya, mereka menangkap ikan dengan kapasitas lima atau sepuluh gros ton. Rupanya di perbatasan sudah ada kapal ikan besar berkapasitas 300 gros ton untuk dijual di luar negeri. Jadi, kapal-kapal kecil ini jadi pemasok ikan ke mereka," ungkap Susi.
Yang memprihatinkan, cara penangkapan ikan kapal-kapal tersebut tidak menimbang kelestarian alam laut. Banyak kapal nelayan yang masih menggunakan pukat, racun (portas), atau bom ikan. Ketiga cara tersebut mengancam kelestarian ekosistem biota laut di perairan Indonesia.
Dalam waktu dekat, Susi akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kedutaan Besar Filipina untuk menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya, apakah mendeportasi mereka atau memberikan sanksi hukum atas tuduhan pencurian hasil laut.

Credit KOMPAS.com

Tiongkok menerapkan serangan daya pikat di KTT APEC dan ASEAN

Pertemuan KTT: Presiden Filipina Benigno Aquino III bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik di Beijing pada 10 November. [AFP]

Tiongkok telah melancarkan serangan daya pikat terhadap negara-negara tetangganya, termasuk negara-negara yang terus ditantangnya terkait klaim teritorial di laut Tiongkok Timur dan Selatan.
Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat untuk mengadakan pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam apa yang dianggap banyak pihak sebagai sebuah terobosan dalam hubungan yang tegang antara dua raksasa Asia ini.
Xi juga menjadi tuan rumah ketika ia sempat bertemu dengan Presiden Filipina Benigno Aquino III. Kedua pertemuan itu terjadi di sela-sela KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik [APEC] ke-22 di Beijing.
Pada pertemuan mereka tanggal 10 November, Xi dan Abe sepakat untuk mulai mengerjakan rencana penanggulangan krisis maritim untuk mencegah bentrokan di Laut Tiongkok Timur.
Abe mengatakan kepada Xi bahwa perkembangan damai Tiongkok membawa peluang yang menguntungkan bagi masyarakat internasional dan Jepang.
"Saya ingin memanfaatkan peluang yang berguna itu, dan bekerja sama sebagai ekonomi terbesar kedua dan ketiga di dunia, untuk memenuhi tanggung jawab kedua negara bagi perdamaian dan kemakmuran di kawasan dan masyarakat internasional," kata Abe, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.
Abe juga mengatakan kepada Xi bahwa Jepang dan Tiongkok adalah negara-negara tetangga yang menghadapi masalah individu, "tetapi jangan sampai masalah-masalah tersebut merusak hubungan secara keseluruhan."
Sementara itu, Xi mengatakan pertemuan itu merupakan langkah maju dalam meningkatkan hubungan bilateral. "Mulai sekarang saya ingin terus bergerak maju dengan meningkatkan hubungan di berbagai tingkatan," kata Xi, menurut kementerian itu.
Aquino dan Xi berunding
Tidak ada rencana pertemuan bilateral antara Xi dan Aquino, tetapi mereka sempat berbicara selama beberapa menit setelah acara penanaman pohon di Lahan Musim Panas di International Convention Center pada 11 November.
Aquino mengatakan Xi menyebutkan hubungan baik antara Filipina dan Tiongkok yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Xi juga menyampaikan harapannya kepada Aquino bahwa pihak Filipina, "bisa kembali ke konsensus sebelumnya dengan pihak Tiongkok" dan "untuk menuju ke arah yang sama dengan Tiongkok dalam menangani isu yang relevan."
Terakhir kali interaksi tingkat tinggi terjadi antara pemimpin kedua negara adalah ketika Aquino bertemu dengan mantan presiden Tiongkok Hu Jintao pada kunjungan kenegaraan Aquino di Beijing pada tahun 2011.
"Kami sangat senang dalam arti bahwa itu adalah pertama kalinya kami berhubungan langsung dengan mereka setelah saya bertemu dengan Presiden Hu Jintao sebelumnya," kata Aquino. "Jadi itu adalah pembukaan yang bagus. Mudah-mudahan, hal ini akan menghasilkan sesuatu yang konkret. "
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pertemuan ini adalah penegasan kembali posisi Tiongkok dalam meningkatkan dan mengembangkan hubungan dengan negara-negara yang relevan.
"Posisi Tiongkok mengenai kedaulatan teritorial adalah konsisten dan jelas. Kami tegas dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Sementara itu, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa dengan negara-negara yang relevan melalui dialog dan konsultasi dalam upaya untuk bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas dan pembangunan daerah," kata kementerian itu.
Jepang dan Filipina menghadapi kebuntuan dalam sengketa teritorial yang terpisah dengan Tiongkok. Tokyo terlibat dalam perselisihan dengan Beijing atas Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, yang dikenal sebagai Diaoyu di Tiongkok.
Sementara itu, Manila telah meminta arbitrase berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut [UNCLOS] mengenai persoalan wilayah di Laut Tiongkok Selatan.
Selain Filipina dan Tiongkok, penuntut lain atas Laut Tiongkok Selatan termasuk Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam. Namun, Tiongkok menyatakan klaimnya atas hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan.
Tiongkok mengusulkan perjanjian persahabatan dengan ASEAN
Setelah menghadiri KTT Pemimpin APEC di Beijing, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN] dan mitra dialognya beramai-ramai menuju Nya Pyi Taw untuk KTT ASEAN ke-25 dan KTT Asia Timur ke-9.
Sementara di sana, ASEAN dan Tiongkok gagal lagi untuk membahas usulan kode etik [COC] yang akan mengatur tindakan para penuntut di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan tersebut.
Juga tidak ada penetapan jadwal untuk memulai diskusi resmi kecuali dalam pernyataan Ketua bahwa, "kami menyambut kemajuan positif dalam konsultasi untuk melaksanakan Deklarasi Perilaku dan perjanjian untuk mengusahakan pembentukan Kode Etik dengan segera berdasarkan konsensus. "
Sementara itu, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengusulkan perjanjian persahabatan dengan negara-negara Asia Tenggara, dengan menawarkan pinjaman sebesar $20 milyar USD.
Li mengatakan kepada KTT Asia Timur ke-9 ini bahwa perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja kelembagaan dan jaminan hukum untuk ko-eksistensi damai antara kedua belah pihak dari generasi ke generasi. Pinjaman $20 milyar USD ini bersifat preferensial dan pinjaman khusus akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur ASEAN.
Li menegaskan posisi Tiongkok bahwa sengketa maritim harus diselesaikan secara bilateral ketimbang kolektif atau melalui arbitrase.
Li mengatakan Tiongkok dan beberapa negara ASEAN mungkin memiliki sejumlah perbedaan mengenai persoalan Laut Tiongkok Selatan, "tetapi perbedaan-perbedaan ini seharusnya tidak akan mempengaruhi stabilitas regional atau hubungan Tiongkok-ASEAN secara keseluruhan, juga tidak pula menghambat kebebasan dan keselamatan bernavigasi di Laut Tiongkok Selatan."
"Kami sepenuhnya yakin bahwa selama kita tetap pada jalur yang benar, menjaga momentum dialog dan konsultasi serta memperkuat kerja sama maritim praktis, kita akan mampu menangani persoalan Laut Tiongkok Selatan dengan benar," kata Li.
Li juga mengumumkan usulan Tiongkok untuk menyatakan tahun depan sebagai "Tahun Kerja Sama Maritim Tiongkok-ASEAN" untuk memperkuat kerja sama regional di bidang ekonomi kelautan, ilmu dan teknologi kelautan, perlindungan ekologi laut dan konektivitas maritim.
Pembangunan di Laut Tiongkok Selatan berlanjut
Lembaga konsultan risiko yang berbasis di Asia, Pacific Strategies and Assessments [PSA] mengatakan sikap Tiongkok baru-baru ini ke Filipina dan tetangga lainnya janganlah dipandang sebagai pelunakan sikap agresif negara itu di Laut Tiongkok Selatan.
Selain rutin mengirimkan kapal hidrografi dalam zona ekonomi eksklusif negara-negara lain, Tiongkok sedang melakukan reklamasi lahan pada beberapa terumbu seperti Beting Gaven, Hughes, Cuateron, Eldad dan Johnson Selatan.
Tiongkok juga sedang membangun sebuah lapangan terbang di Beting Fiery Crosssebagai pangkalan terdepan untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara dari Tentara Pembebasan Rakyat [PLA]. Baru-baru ini Tiongkok merampungkan landasan 2.000 meter di Pulau Woody di Kepulauan Paracel, wilayah yang juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan.
Beijing juga mengumumkan pembangunan lima mercusuar di Beting Utara, Beting Antelope, Beting South Sand, Pulau Drummond dan Pyramid Rock, semuanya berada di Kepulauan Paracel.
PSA mengatakan, Tiongkok tidak mengambil langkah untuk mengurangi klaimnya dan bahkan terus mengubah beting dan lhan di laut menjadi pulau-pulau kecil, tindakan yang sangat provokatif di mata tetangganya.
"Meskipun kedua belah pihak masih buntu perihal masalah teritorial Laut Tiongkok Selatan, hubungan yang baru-baru ini menghangat menunjukkan bahwa baik Filipina maupun Tiongkok menyadari bahwa hubungan mereka seharusnya tidak dibatasi oleh sengketa tunggal ini," katanya.
"Ambisi Tiongkok untuk dilihat sebagai negara adidaya global, bukan hanya di segi ekonomi tapi juga geopolitik, juga akan menguntungkan Filipina. Tiongkok jelas tidak ingin dipandang terlibat dalam perselisihan kecil dengan tetangga-tetangganya. Negeri ini mengisyaratkan minggu lalu bahwa mereka ingin dilihat sebagai pemimpin daerah yang ramah, yang meminjamkan kemampuan ekonomi mereka untuk meningkatkan ekonomi semua negara yang mengelilinginya," tambah PSA.


Credit apdforum

Pentagon finalises F-35 LRIP 8 contract

The F-35C's price has dropped by 0.1% to USD115.7 million. Source: Lockheed Martin

Key Points

• The Pentagon has finalised a deal with Lockheed Martin for 43 F-35 airframes: 29 for the United States and 14 for international sales
• The unit price of each of the three variants has come down steadily

The US Department of Defense (DoD) and Lockheed Martin finalised the eighth F-35 Lightning II Low-Rate Initial Production (LRIP 8) contract on 21 November, the DoD's programme office announced.
The deal is for 43 F-35 airframes valued at USD4.7 billion. The batch includes 29 aircraft for the United States and 14 for 5 other countries.
The US buy is for 19 F-35A conventional take-off and landing aircraft at USD94.8 million apiece; 6 F-35B short take-off and landing aircraft for USD102 million each; and four F-35C carrier variant aircraft at USD115.7 million per airframe. As previously reported by IHS Jane's and now confirmed by the Pentagon, those figures include price reductions to all three variants. The A-model's price was reduced by 3.6% from the previous lot, while the B-model's price was reduced by 1.7%, and the C-model's price was reduced by 0.1%.
The contract also provides for the production of the first two F-35As for Israel and the first four F-35As for Japan, along with two F-35As for Norway and two F-35As for Italy. The United Kingdom will receive four F-35Bs.
The engines are funded through a separate contract with Pratt & Whitney, a division of United Technologies. The LRIP 8 deal for 48 engines is worth USD1.05 billion, the DoD announced in October. The Pentagon's F-35 programme manager, Lieutenant General Christopher Bogdan, has said that the engine's cost has dropped 4.5% over the LRIP 7 cost.
Lockheed Martin is expected to begin delivering LRIP 8 aircraft in mid-2016. Once production of LRIP 8 aircraft is completed, more than 200 F-35s will be in operation by 8 nations, according to programme spokesman Joe DellaVedova.
As of November, 115 F-35s, including test aircraft, were delivered from Lockheed Martin's production facility in Fort Worth, Texas. The United States, eight Partner nations, and three Foreign Military Sales customers have said they intend to procure more than 3,200 F-35 aircraft over the life of the programme.

COMMENT

The airframe price has been reduced markedly over the past four years. The A, B, and C variants were priced at USD106 million, USD113 million, and USD126 million, respectively, in LRIP 5 in 2011, according to budget documents. Under increasing pressure from the Pentagon's programme manager, both prime contractors have pledged to redouble their efforts in a cost-reduction drive aimed at a unit cost for the aircraft of no more than USD80 million at its production peak.

Credit Janes

Agni-V missile

  By Rahul Bedi Defence analyst

 

 The Agni range of missiles have been fully developed in India

With the launch of its locally-developed Agni-V, India has joined a small group of countries - up to now only the nuclear-armed superpowers - with inter-continental range ballistic missiles

A successful test flight of the missile will also strengthen India's nuclear deterrence once it comes into service by 2014-15.
With a range of more than 5,000km (3,100 miles), the Agni-V is capable of delivering a single 1.5-ton warhead deep inside nuclear rival China's territory.
It is 17.5m-tall, solid-fuelled, has three stages and a launch weight of 50 tons. It has cost more than 2.5bn rupees ($480m; £307m) to develop.
India's retaliatory, no-first use strategic deterrence is based on nuclear weapons delivered by sea, air and mobile land-based systems.
These include Agni missile variants with strike ranges from 700km to - it is anticipated with the Agni-V - more than 5,000km.
The maiden test flight of the missile, developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO), has been delayed beyond its original December 2011 deadline.
"Fired from a canister-launch system to provide it greater operational flexibility of being either rail- or road-launched, the Agni-V compares favourably with ICBMs in use by nuclear weapons states like Britain, China, France, Russia and the US," DRDO chief VK Saraswat said.
Briefing reporters at the recently-concluded Defexpo 2012 in Delhi, Mr Saraswat said that advanced technologies incorporated into Agni-V were "far ahead of other countries with few exceptions, like the US".
'Innovative' Missiles available to other nuclear weapons states employ relatively older technology, he said.
Agni-V's innovative technologies include composite rocket motors, guidance ring-laser gyro-based inertial navigation systems, micro-navigation systems and accelerometers to measure the ICBM's acceleration and detect any change in its vehicular motion.
Composites have been extensively used to reduce the ICBM's weight. A third, miniaturised stage has been added to the Agni-III to boost its range from 3,500km to more than 5,000km.

Agni-V missile will be capable of hitting targets in China

DRDO scientists said many of the components of the Agni-III and Agni-IV - which were successfully test-fired over the last two years - have been incorporated into the latest missile.
Avinash Chander, director of the DRDO-run Advanced Systems Laboratory, which is closely involved in developing the Agni missiles, says engineering the Agni-V's third stage proved to be a major technological challenge.
"It (the third stage) slopes into the warhead stage and has a conical motor. So far, we have only been doing cylindrical motors and building that was difficult," Mr Chander said in October last year.
DRDO officials say a reduced payload will further enhance the Agni-V's range to beyond 5,000km.
"Agni-V will provide India with much-needed dissuasive deterrence against China which at present it lacks," said former Brigadier Arun Sahgal, joint director of the Institute of National Security Studies in Delhi.
"With Agni-V trials, India's strategic lacunae will to a large extent be overcome," he added.
India, which came off worse in its 1962 border war with China over one of the world's longest-running disputes, had claimed that fear of Beijing's burgeoning nuclear arsenal was responsible for it conducting its five underground nuclear tests in May 1998.
Concern over China's intermediate- and long-range missile capability also hastened India's indigenous programme to develop its own strategic weapons.
Indian military planners remain apprehensive over China's nuclear-capable DF21 intermediate-range ballistic missile (IRBM) and its many variants which have ranges of 1,500km-2,250km.
These are deployed across Tibet and south-west China and are capable of striking major Indian cities, including Delhi.
India's arsenal of IRBMs, on the other hand, includes the Agni-I, Agni-II and Agni-III with ranges of between 700-800km, 2,000-2,300km and over 3,500km respectively.
The missiles are being built at Bharat Dynamics Limited in Hyderabad under the DRDO's supervision and operated by the Strategic Forces Command
Created in January 2003, the command is responsible for the management and administration of the country's nuclear weapons stockpile and is part of India's overarching Nuclear Command Authority.
The shorter-range Agni-I and II were developed with nuclear rival Pakistan in mind.
The Agni III, however, is directed at Chinese military and nuclear assets ranged in Tibet, a region of increasing strategic significance to both Delhi and Beijing.

 

 

Credit  BBC

F-15E Strike Eagle

The F-15E Strike Eagle is a superior next generation multi-role strike fighter that is available today. Its unparalleled range, persistence and weapons load make it the backbone of the U.S. Air Force (USAF). A complement of the latest advanced avionics systems gives the Strike Eagle the capability to perform air-to-air or air-to-surface missions at all altitudes, day or night, in any weather. 


A derivative of earlier F-15 model aircraft (A-D), the F-15E Strike Eagle includes the following attributes:

• Unmatched combat radius and persistence
• Advanced digital electronic controlled higher thrust engines
• Max speed greater than twice the speed of sound
• More than 23,000 pounds of payload, including air-to-air and air-to-ground weapons such as the:
  • the Joint Direct Attack Munition (JDAM)
  • the AGM-130
  • the Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM)
  • AIM-9X
• An Active Electronically Scanned Array (AESA) radar
• A digital threat warning system
• A Service life that will allow it to be viable until at least 2035

The F-15E is produced by Boeing and will be in the U.S. Air Force (USAF) inventory well into the 21st century.

 

Length:	63.8 ft (19.45 m)

Height:	18.5 ft (5.65 m)

Wing Span:	42.8 ft (13.05 m)

Propulsion:	Two P&W F100 turbofan engines in 29,000 lb (13,154 kg) thrust class with afterburning

Weight:	45,000 lb (20,411 kg) class 81,000 lb (36,700 kg) max gross takeoff

Speed:	Mach 2.5 class

F-15A/B/C/D

Mix of air-to-air weaponry includes: 20mm cannon, AIM-120 (AMRAAM) missiles, AIM-9 (Sidewinder) missiles, AIM-7 (Sparrow) missiles

F-15E

Air-to-ground ordnance includes precision guided munitions, and a variety of missiles and bombs. Air-to-air weaponry includes cannon, four medium- and four short-range missiles.

Credit Boeing

Ini Pendapat Menlu Retno soal Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

Menlu Retno Marsudi menjawab pertanyaan dari awak media di Istana Negara, Selasa (4/11) (sumber: Beritasatu.com/Ezra Sihite)


Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri (menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi tak melihat sisi buruk dari sisi hubungan diplomatik menyusul kebijakan keamanan laut (kamla) Indonesia yang akan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.
Retno mengatakan, langkah itu haruslah dipahami sebagai Law Enforcement atau penegakan hukum.
“Sekarang intinya, presiden menegaskan masalah law enforcement, intinya itu saja, yang penting kita tegaskan law enforcement,” demikian kata Retno di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11) malam.
Retno menambahkan semua kebijakan yang bermuara pada penegakan hukum adalah hal yang benar. Misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penegakan hukum di laut harus didukung.
Hal senada disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Susi mengatakan perintah presiden ini didukung oleh semua pihak terkait. Termasuk Tentara Nasional Indonesi (TNI) dan Polri sebagai eksekutor.
“Saya didukung oleh semua. Itu perintah pak presiden,” kata dia usai menemui presiden yang membahas soal kamla.

Crdit BERITASATU.COM

Pasukan Perdamaian TNI di Afrika Resmikan Camp Garuda

 Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI, Brigjen TNI AM. Putranto, meresmikan Camp Garuda bagi Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-A/MINUSCA (United Nations Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic), di Bangui, Central African Republic, pada Senin (24/11/2014).

CB, JAKARTA – Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI, Brigjen TNI AM. Putranto, meresmikan Camp Garuda bagi Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-A/MINUSCA (United Nations Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic), di Bangui, Central African Republic, pada Senin (24/11/2014).
Hal itu dilakukan dalam kunjungannya, selama beberapa hari. Dengan upacara yang berlangsung khidmat ditandai dengan dilakukannya pengibaran perdana Sang Merah Putih, Bendera PBB (UN Flag) dan Bendera negara Central African Republic (CAR), diikuti oleh seluruh personil Satgas.

Camp Garuda yang memiliki luas sekitar 2,5 Ha terletak di sisi runway Bandara Internasional Mpoko Bangui tersebut merupakan bagian dari areal Super Camp bagi misi PBB Minusca di CAR yang direncanakan akan mempunyai luas area sekitar 55 Ha.
Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-A/Minusca telah hadir sebagai
Pionir sejak sebelum misi PBB di CAR dibuka pada 15 September 2014 lalu, dengan diawali oleh Pre Advance Team yang berjumlah 15 orang pada Mei 2014, yang kemudian disusul secara bertahap sampai Agustus sehingga seluruh personil dan material tiba di Bangui CAR.
Tugas Satuan TNI adalah memberikan bantuan dukungan perencanaan dan pembangunan bagi seluruh fasilitas misi PBB yang seluruhnya dimulai dari non, karena misi PBB di CAR ini baru dimulai.

Saat memimpin acara peresmian Camp Garuda, Komandan PMPP TNI Brigjen TNI AM. Putranto, menyampaikan salam Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI, dan disampaikan pula rasa bangga atas prestasi yang telah ditunjukkan para prajurit sejak melaksanakan misi Minustah di Haiti yang dilanjutkan dengan melakukan Inter Misi ke Minusca di CAR dengan keadaan sehat dan penuh semangat.
"Perjalanan panjang dengan menutup dan membuka misi di dua benua berbeda tentunya menguras tenaga dan pikiran. Akan tetapi semangat untuk berbuat yang terbaik demi bangsa dan negara telah ditunjukkan oleh para prajurit," kata Brigjen TNI AM. Putranto, dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (25/11/2014).
Menurutnya, dengan memberikan dukungan penuh terhadap penyiapan dibukanya misi Minusca sehingga Satgas Kizi mendapat sebutan Enabling Unit, hal ini disampaikan langsung oleh DMS (Director of Mission Support) UN untuk CAR Michael Hanrahan saat menerima kunjungan Komandan PMPP TNI di Minusca Head Quarter sehari sebelumnya.
Selesai acara peresmian Camp, Komandan PMPP TNI melakukan penanaman pohon kenangan berupa Pohon Mangga yang merupakan pohon endemik di Central African Republic didampingi Dansatgas Kizi TNI Konga XXXVII-A/Minusca Letkol Czi Alfius Navirinda Krisdinanto.


Credit TRIBUNNEWS.COM

Dirjen Migas Dorong Pertamina Ambil 80 Persen Blok Mahakam

 

(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 
Jakarta, CB -- Pelaksana tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto Wagimin mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berani mengambil kepemilikan Blok Mahakam sampai 80 persen ketika kontrak kerjasama Mahakam yang dipegang PT Total E&P Indonesie berakhir 2017 mendatang.

Menurut Naryanto, keberanian tersebut seharusnya muncul karena Pertamina turut mendengarkan presentasi cadangan minyak dan gas bumi Blok Mahakam yang disampaikan manajemen Total E&P Indonesie beberapa waktu lalu. Selain Pertamina dan Total, paparan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan dari Ditjen Migas dan SKK Migas sebagai fasilitator.

"Dengan begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pertamina bisa dipresentasikan dengan baik oleh Total, kalau saya sebagai pebisnis mestinya saya bisa masuk 70 persen sampai 80 persen," ujar Naryanto dikutip dalam siaran pers, Senin (24/11).

Mengenai kemungkinan Pertamina untuk menguasai 100 persen saham, Naryanto menilai hal tersebut mungkin saja dilakukan meskipun kecil kemungkinannya karena investasi yang dibutuhkan untuk terus mengembangkan Mahakam membutuhkan biaya yang sangat besar.

"Tapi pemerintah menunggu saja dari Pertamina menyampaikan proposal pengelolaan Blok Mahakam, dengan didukung data yang kuat mengenai kemampuannya. Maksimal waktunya untuk mengajukan tiga bulan dari pekan lalu,” kata Naryanto.


Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Tim Antimafia Migas) tersebut, seluruh pihak terkait akan melihat langsung fasilitas produksi Blok Mahakam di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tujuannya tidak lain untuk melihat langsung data cadangan gas yang dimiliki Mahakam.

"Kunjungan rencananya akan dilakukan akhir  November 2014, Pertamina akan melihat langsung  cadangan blok tersebut di Kalimantan Timur," ujar Naryanto.

Sebagai informasi, blok Mahakam dikelola perusahaan migas asal Perancis, Total E&P Indonesie dengan kepemilikan hak partisipasi 50%. Sementara, sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. Kontrak pertama diteken 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 31 Maret 1997 diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017.

Credit CNN Indonesia

Bos Pentagon Mundur karena "Bentrok" dengan Gedung Putih

Bos Pentagon (kanan) mengundurkan diri karena bersitegang dengan Gedung Putih. | (Reuters)

WASHINGTON (CB) - Menteri Pertahanan atau Kepala Pentagon Amerika Serikat (AS) Chuck Hagel, resmi mengundurkan diri semalam. Media AS menyebut, bos Pentagon itu mundur karena “bentrok” dengan Gedung Putih.

Presiden Barack Obama dan wakilnya Joe Biden, menerima pengunduran diri Hagel. Chuck Hagel, 68, membenarkan laporan media yang beredar sebelum ia mengundurkan diri.

Beberapa jam sebelum Hagel mengundurkan diri, New York Times melaporkan bahwa bos Pentagon itu berada di bawah tekanan akibat kerugian besar yang diderita pemerintah yang dikuasai Partai Demokrat.

Dia ditekan karena dianggap tidak mampu mengatasai serangkaian krisis global. Hal itu diungkap seorang pejabat senior Gedung Putih.Sedangkan CNN  melaporkan bahwa Hagel telah “bentrok” dengan Gedung Putih baru-baru ini atas dugaan masalah "mikromanajemen" dalam pemerintahan.

Seorang pejabat senior Petangon kepada AP, mengatakan, Hagel dan Obama telah "memutuskan bahwa sudah waktunya ada kepemimpinan baru di Pentagon" setelah keduanya terlibat diskusi. ”Informasi dari Gedung Putih pekan ini, presiden menyatakan, ini waktu yang tepat bagi Hagel untuk mundur,” tulis media AS itu.

Salah satu masalah yang dianggap tidak mampu diatasi Pentagon di bawah kepemimpinan Hagel adalah, teror kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan krisis Ebola.

Hagel menjabat sebagai Kepala Pentagon sejak Februari tahun 2013. ”Selama hampir dua tahun, Chuck telah menjadi menteri pertahanan teladan, menciptakan kondisi yang stabil seperti yang kita rasakan,” kata Obama.

“Ada modernisasi strategi dan anggaran untuk menghadapi ancaman jangka panjang, sementara masih ada tantangan langsung seperti ISIS dan Ebola. Terima kasih kepada Chuck, militer kita memiliki landasan yang kuat yang terlibat dalam misi ini dan melihat ke depan untuk masa depan,” lanjut Obama.

Credit SINDOnews

Selamat Hari Guru Nasional!

JAKARTA CB - Digugu dan ditiru, itulah makna kata "guru". Ia merupakan sosok pendidik yang layak menjadi panutan hidup. Namun, dari tahun ke tahun, permasalahan yang mengiringi para pahlawan tanpa tanda jasa ini terus bergulir. Problema klasik tentu saja kesejahteraan para pendidik, terutama mereka yang masih berstatus honorer.
Tahun ini, potret kesejahteraan para guru masih juga buram. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pun menaruh perhatian khusus terhadap masalah ini. Salah satu solusi yang ditawarkan Anies adalah meningkatkan kesejahteraan guru bukan hanya dengan menambah pendapatannya, tetapi juga menurunkan pengeluaran mereka.
"Mari, kita semua yang punya usaha memberi keringanan kepada guru," ajakan Anies dalam berbagai kesempatan.
Setiap tahun, kita memperingati 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Di momen ini, sudah sewajarnya kita meluangkan waktu untuk mengingat jasa-jasa para guru.
"Datangi mereka, cium tangannya," ujar Anies.
Selamat Hari Guru, Para Pahlawan Tanpa Tanda Jasa!

Credit OkeZone

Susi Pudjiastuti: Soal Tenggelamkan Kapal, TNI dan Polri Harus Dukung

 

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

JAKARTA, CB - Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri di Kabinet Kerja untuk membahas soal pengamanan laut di Istana Merdeka, Senin (24/11/2014) malam. Di dalam rapat itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun mengaku sudah mendapat dukungan langsung dari presiden untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia.
"Saya didukung oleh semua. Itu perintah Pak Presiden," ujar Susi tersenyum lebar usai rapat tersebut digelar.
Bos Susi Air itu mengatakan, presiden mendukung wacana menenggelamkan seluruh kapal pencuri ikan. Sehingga, Presiden juga meminta TNI dan Polri harus mendukung. "Pokoknya TNI dan Polri harus mendukung kami," ucap Susi.
Diberitakan, Presiden Jokowi 'geregetan' atas ulah kapal penjarah hasil laut di Indonesia. Dia menyebut, negara merugi Rp 300 triliun per tahun atas jarahan tersebut. Dia pun meminta keamanan laut untuk bertindak tegas terhadap kapal pencuri hasil laut. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, penenggelaman kapal pencuri ikan itu rupanya sudah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ayat (1) dan (4). Berikut bunyi dasar hukum tersebut, ayat (1): "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia".
Adapun, ayat (4) berbunyi, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Credit KOMPAS.com

Danrem: TNI-Polri tindak tegas pengibar Bintang Kejora

Ilustrasi. Perayaan 1 Desember. Sejumlah aparat gabungan TNI/Polri membubarkan warga yang melakukan perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) di lapangan Timika Indah, kabupaten Mimika, Papua, Kamis (1/12). Pada perayaan tersebut sempat berkibar bendera Bintang Kejora selama 15 menit tetapi segera diturnkan petugas kepolisian. (FOTO ANTARA/Husyen Abdillah)

Warga Biak diminta tetap melaksanakan tugas rutin keseharian pada 1 Desember 2014, masyarakat jangan mudah terpancing dengan berbagai isu yang tidak bertanggung jawab yang dihembuskan oknum tertentu."

Biak (CB) - Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigjen TNI Chamim Besari menegaskan, aparat TNI-Polri akan menindak tegas pengibar bendera Bintang Kejora (BK) pada 1 Desember nanti, karena bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Langkah tegas aparat keamanan (TNI-Polri) berupa tembak ditempat jika menemukan ada warga yang mengibarkan bendera BK. Ini sesuai instruksi pimpinan," kata Brigjen Chamim, di sela-sela pembukaan pekan seni mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS), di Biak, Senin sore.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi berbagai aksi terkait 1 Desember 2014 yang diklaim pihak tertentu sebagai hari lahir Organisasi Papua Merdeka (OPM), aparat keamanan yang dikendalikan para Kapolres, gencar berpatroli dan langkah persuasif.

Kepada masyarakat di Biak dan sekitarnya, Brigjen Chamim mengimbau tetap beraktivitas serta menjaga kamtibmas di Biak yang sejauh ini aman dan kondusif, demi kelangsungan berbagai program pembangunan daerah.

"Warga Biak diminta tetap melaksanakan tugas rutin keseharian pada 1 Desember 2014, masyarakat jangan mudah terpancing dengan berbagai isu yang tidak bertanggung jawab yang dihembuskan oknum tertentu," ujarnya.

Menyinggung situasi kemanan di wilayah hukum Korem 173/PVB, Brigjen Chamim mengatakan, sejauh ini aman dan damai sesuai kenyataan.

"Saya harapkan situasi kamtibmas yang kondusif ini tetap dijaga secara bersama-sama dengan aparat berwenang, dengan mengedepankan kebersamaan dan kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat," ujarnya.

Credit ANTARA News

Pulau Derawan Tidak Akan Direbut Malaysia

Tidak ada bukti Pulau Derawan milik Malaysia.

Ilustrasi alam bawah laut Pulau Derawan (derawanarchipelago.ccom)

Advertisement

  CB - Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, mengenai kemungkinan Pulau Derawan bisa direbut Malaysia tidak lah tepat. Sebab, menurut mantan Dekan Fakultas Hukum itu, yang terjadi di Pulau Derawan, hanya menyangkut masalah keimigrasian. 

Demikian ungkap Hikmahanto, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews pada Senin, 24 November 2014. Hikmahanto berpendapat, banyaknya warga asing yang mendiami Pulau Derawan, tidak lantas area itu dimiliki warga tersebut.

"Warga asing yang tidak memiliki izin untuk berada di Indonesia dapat diusir atau dideportasi berdasarkan UU Keimigrasian," kata dia. 

Wilayah Tanjung Balu di Pulau Derawan, tegas Hikmahanto, merupakan milik Indonesia dan tidak ada klaim negara lain terhadap pulau itu. 

Publik Indonesia pun tidak perlu khawatir tragedi yang menimpa Pulau Sipadan dan Linggitan akan kembali terulang. Dalam keputusan Mahkamah Internasional (ICJ), kata Hikmahanto, tidak pernah memutus berdasarkan suara dari masyarakat atau referendum di dua pulau itu. 

"Putusan ICJ didasarkan pada negara mana yang melakukan penguasaan efektif (effectivities). Peristiwa yang dijadikan rujukan pun adalah peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1969," kata dia. 

Bukti yang disampaikan oleh Malaysia ketika itu, ungkap Hikmahanto, antara lain, selaku penjajah atau pendahulu Malaysia, terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau itu. 

"Selain itu ada pemberlakuan aturan terkait pengumpulan telur penyu dan didirikannya cagar alam untuk perlindungan burung. Bukti lain adalah adanya mercusuar yang dibangun oleh Inggris di pulau tersebut," kata dia. 

Sebelumnya Menko Kemaritiman, Indroyono, mewanti-wanti agar pemerintah dan semua pihak serius dalam menanggapi keberadaan 400 manusia perahu di Tanjung Balu, Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebab, bila tidak maka hal tersebut dapat berdampak kepada hilangnya Pulau Derawan. 

"Mereka ini berkewarganegaraan Filipina dan Malaysia, masuk ke Derawan. Kalau nanti banyak yang seperti ini datang dari Malaysia atau Filipina ke Derawan, maka suatu saat kejadiannya adalah lama-lama Derawan menjadi pulau orang lain," kata Indroyono pada Jumat pekan lalu. 

Credit VIVAnews

TNI Kirim Sukhoi ke Tarakan untuk Usir Pesawat Malaysia di Ambalat

Kapal dan pesawat Malaysia disinyalir makin sering langgar wilayah RI.

Perwira TNI Angkatan Udara tinjau jet tempur Sukhoi (REUTERS)

Advertisement

CB - Tiga pesawat tempur Sukhoi milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikirim dari Pangkalan Utama Angkatan Udara (Lanud) Sultan Hasanudin, Makassar, ke Bandara Juwata, Tarakan, Kalimatan Utara. Jet tempur itu tiba di Juwata pukul 10.20 Wita, Senin, 24 November 2014.

Pesawat tempur skuadron udara 11 itu disiagakan di Tarakan untuk mengamankan perairan Ambalat dan kawasan laut perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Itu menyusul peningkatan intensitas kapal-kapal angkatan laut dan udara Malaysia melanggar batas wilayah perairan Indonesia di Ambalat.

Komandan Satuan Tugas Pertahanan Udara dari Lanud Makassar, Kolonel Pnb Fajar Adriyanto, mengatakan bahwa pengamanan di Tarakan memang agenda rutin. Tapi dia juga membenarkan adanya kapal dan pesawat Malaysia yang dengan sengaja melanggar batas wilayah, khususnya di perairan Ambalat.

Asisten Intelijen Kosekhanudnas II, Letkol Bambang (PNB) Juniar, sebelumnya mengatakan bahwa kapal perang Malaysia kembali melanggar batas wilayah di perairan Ambalat. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Malaysia sudah melanggar tiga kali.

Berdasarkan pantauan Kosekhanudnas II, Malaysia benar-benar menganalisis kondisi Indonesia. "Contoh, kalau kita ada konsentrasi di pengamanan Pemilu Presiden, mereka masuk. Lalu semua pesawat kita lagi konsentrasi fly pass di Surabaya, mereka nongol lagi," katanya.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Tarakan, Letkol Laut (P) Aries Cahyono, juga membenarkan adanya pelanggaran batas wilayah dari Malaysia beberapa bulan ini. Terakhir, kata dia, Kapa Diraja Pari milik Malaysia masuk ke Ambalat pada 3 November 2014.

Laporan dari dua KRI di Ambalat, yakni Diponegoro dan Tedung Selar, Kapal Diraja Pari dipergoki saat sudah masuk hampir 4 mill ke daerah perbatasan Malaysia. Bahkan, sudah mendekati Karang Unarang.

"Kalau ada upaya mencuri masuk seperti itu, jika ketahuan, ya, kita menghalau," ucapnya.

Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.

Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. 

Credit VIVAnews

Udang Simpan Informasi Keberadaan Alien

 

 Udang Rimicaris hybisae yang dipercaya ilmuwan memiliki informasi soal kehidupan lain di luar Bumi (dok.NASA)

 
Jakarta, CB -- Menurut badan antariksa Amerika (NASA), udang bernama Rimicaris hybisae menyimpan informasi soal keberadaan alien. Hewan ini hidup di perairan Karibia.

Udang ini bukanlah udang biasa. Habitatnya berada di kedalaman 2.300 meter di bawah permukaan di lingkungan yang mengandung hidrogen sulfida hasil dari ventilasi hidrothermal.

Selain sangat gelap, di kedalaman itu udang juga hidup pada air dengan suhu berkisar 400 derajat yang dipanaskan oleh inti Bumi. Kondisi ini sangat ekstrim hingga tak ada mahluk lain yang bisa bertahan hidup.

Lantas apa hubungannya dengan alien? Udang tersebut hidup dengan memakan bakteri yang muncul dari ventilasi hidrothermal, jika bakteri ini bisa bertahan dengan kondisi separah di atas, maka bukan tidak mungkin mereka juga bisa bertahan di planet lain seperti di bawah kerak es bulan milik Jupiter, Europa.

Europa memiliki kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat udang Rimicaris hybisae, dan ilmuwan percaya bahwa mikroba adalah sebuah awal dari kehidupan.

“Dua pertiga dari sejarah Bumi hanya dihuni oleh mikroba, dan di Europa mikroba punya banyak kesempatan untuk hidup,” kata Max Coleman, ilmuwan peneliti senior di Jet Propulsion Laboratory milik NASA.

Hingga kini Coleman dan sejumlah ilmuwan lainnya masih meneliti soal udang Rimicaris hybisae, termasuk mikroba yang menghasilkan makanan untuk para hewan tersebut. Seperti dikutip dari CNN, Senin (24/11).


Credit CNN Indonesia

Proyek Misteri di Laut China Selatan Bikin AS dan China Tegang

Foto citra satelit tentang proyek misterius China di wilayah Laut China Selatan. | (IHS Jane)

BEIJING (CB) - Pemerintah China pada Senin (24/11/2014) mengakui adanya proyek misterius di kepulauan yang jadi sengketa di Laut China Selatan. Proyek itu kini memicu ketegangan antara China dan Amerika Serikat (AS).

Jenderal Tentara Pembebasan Rakyat China, Luo Yuan, membenarkan bahwa Beijing membangun proyek besar di kepulauan Spratly, di Laut China Selatan. Dia minta AS tidak ikut campur terkait masalah ini.

Luo mengkonfirmasi proyek misterius Beijing itu kepada media pemerintah China, Global Times. ”AS jelas bias mengingat Filipina, Malaysia, Vietnam telah menyiapkan fasilitas militer,” kata Luo.

”China akan menahan tekanan internasional dan melanjutkan pembangunan itu, karena itu benar-benar sah dan dibenarkan,” tegasnya.

Pada akhir pekan lalu, HIS Jane mengungkap proyek misterius China di Laut China Selatan yang disengketakan oleh China dan negara-negara lain, terutama ASEAN. Beijing selama ini mengklaim hampir semua yang ada di Laut Cina Selatan sebagai milik mereka. Sedangkan Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim yang sama.
  
Menurut laporan IHS Jane, China membuat pulau buatan atau reklamasi dengan panjang sekitar 3 ribu meter dan lebar sekitar 200 hingga 300 meter. Pulau buatan itu bisa dijadikan landasan udara, bahkan memungkinkan untuk dijadikan pangkalann militer.

Proyek itu memicu ketegangan AS dan China, setelah juru bicara militer AS, Letnan Kolonel Jeffrey Pool, minta China menghentikan proyek itu. ”Kami mendesak China untuk menghentikan proyek reklamasi lahan, dan terlibat dalam upaya diplomasi, untuk mendorong semua pihak agar menahan diri dalam kegiatan-kegiatan seperti itu,” kata Pool.

China menamakan Kepulauan Spratly dengan nama Yongshu. Global Times menulis, China tidak akan terpengaruh oleh desakan AS. ”Pembangunan oleh China di Yongshu tidak akan terpengaruh oleh kata-kata AS,” tulis media pemerintah China tersebut.


Credit SINDOnews

Perempuan astronot pertama Italia menuju stasiun luar angkasa

Ilustrasi - Stasiun Luar Angkasa Internasional (FOTO ANTARA/REUTERS/NASA/Handout)

Ada 15 kotak yang masing-masing berisi 30 gram kaviar, juga apel, jeruk, tomat,140 porsi susu bubuk beku dan teh hitam tanpa gula

Moskow (CB) - Pesawat luar angkasa Soyuz dari Rusia yang membawa perempuan astronot pertama asal Italia memulai perjalanannya ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), Minggu (23/11).

Samantha Cristoforetti ditemani oleh kosmonot Rusia Anton Shkaplerov dan astronot Amerika Terry Virts saat pesawat luar angkasa Soyuz TMA- 15M diluncurkan dari Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan, kata Badan Ruang Angkasa Rusia Roscosmos dalam pernyataan.

"Soyuz dalam keadaan baik-baik saja di orbit, perhentian selanjutnya ISS," tulis Nasa dalam cuitan Twitter seperti dilaporkan AFP.

Cristoforetti, Virts dan Shkaplerov akan tiba enam jam setelah meluncur ke Stasiun Luar Angkasa Internasional tempat mereka akan tinggal hingga Mei 2015.

Mereka juga membawa bekal persediaan makanan penting, seperti nyaris setengah kilogram kaviar dan mesin espresso.

"Ada 15 kotak yang masing-masing berisi 30 gram kaviar, juga apel, jeruk, tomat,140 porsi susu bubuk beku dan teh hitam tanpa gula," kata badan antariksa seperti dikutip kantor berita Rusia TASS.

Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional juga dapat menikmati minuman yang diseduh berkat mesin seberat 20 kilogram yang didesain pembuat kopi Italia ternama Lavazza bersama perusahaan Argotec yang memiliki spesialisasi membuat makanan luar angkasa.

Cristoforetti (37) yang juga merupakan kapten di Angkatan Udara Italia "tidak hanya menjadi perempuan astronot pertama dari Italia yang pergi ke luar angkasa, tetapi juga astronot pertama dalam sejarah yang dapat menikmati espresso otentik Italia di orbit," kata Lavazza dan Argotec dalam sebuah pernyataan.

Stasiun Luar Angkasa Internasional merupakan proyek dari 16 negara, termasuk Rusia dan Amerika Serikat yang merupakan penyandang dana terbesar. Stasiun Luar Angkasa Internasional selalu ditempati oleh sekelompok astronot yang tinggal hingga enam bulan.

Stasiun Luar Angkasa Internasional yang pertama kali diluncurkan ke orbit pada 1998 dan dibangun dengan biaya 500 miliar dolar AS itu diperkirakan dapat beroperasi hingga 2024.

NASA sepenuhnya mengandalkan Rusia untuk mengirim para astronot ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, AS menanggung biaya sebesar 70 juta dolar per orang yang berangkat dengan roket Soyuz.

Credit ANTARA News

Rafale Multirole Combat Fighter

Rafale is a twin-jet combat aircraft capable of carrying out a wide range of short and long-range missions, including ground and sea attacks, reconnaissance, high-accuracy strikes and nuclear strike deterrence.
The aircraft were developed for the French Air Force and Navy. France's Air Force and Navy ordered 180 (132 for the air force and 48 for the navy), 100 aircraft had been delivered by the end of 2010.
The Rafale entered into service with the French Navy in 2004 and with the French Air Force in 2006. Ten aircraft are operational on the Charles de Gaulle aircraft carrier.

Rafale fighter aircraft development

Rafale B and C entered service with the French Air Force in June 2006, when the first squadron was established. The second air force squadron was set up in 2008. A €3.1bn ($3.89bn) contract to develop the fully capable F3 standard aircraft was awarded to Dassault Aviation (€1.5bn), Snecma (€600m), Thales (€500m) and other French contractors by the French Ministry of Defence in February 2004.

"The Rafale entered into service with the French Navy in 2004 and with the French Air Force in 2006. Ten aircraft are operational on the Charles de Gaulle aircraft carrier."

An order for 59 F3 aircraft, 47 for the air force (11 two-seat and 36 single-seat) and 12 (single-seat) for the navy, was placed in December 2004. The Rafale F3 was certified in July 2008. The contract also includes upgrades of the Rafale F2 aircraft.
The first Rafale F3 was delivered to the French Air Force in 2008. In March 2007, three French Air Force and three navy Rafale fighters were deployed in Tajikistan in support of the Nato International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan.
The French Government ordered 60 additional Rafale aircraft in November 2009. Brazil's Government awarded a $4bn contract to Dassault Aviation in January 2010 to supply 36 Rafale multirole aircraft.
The UAE was expected to acquire the Rafale under a $10bn contract to replace its 60 ageing Mirage fighters. In November 2011, however, the deal came to a standstill when the UAE termed Dassault's price and terms as "uncompetitive". The country is also considering Eurofighter's Typhoon to replace its ageing Mirage fighters.
In February 2012, the Indian Ministry of Defence selected Rafale for the Indian Air Force's MMRCA (medium multirole combat aircraft) programme. The contract is worth approximately $20bn.
Rafale emerged as the preferred aircraft from among various contenders for what is being called the biggest military aviation contract in the world. Its closest contender was Eurofighter's Typhoon.
Under the contract, Dassault will supply 126 Rafale fighters. The first 18 fighters will be supplied by 2015 and the rest will be manufactured in India under a technology transfer to Hindustan Aeronautics (HAL). This contract will be the first international supply for Rafale.

Cockpit of Dassault's Rafale

The cockpit has hands-on throttle and stick control (HOTAS). The cockpit is equipped with a heads-up, wide-angle holographic display from Thales Avionique, which provides aircraft control data, mission data and firing cues.
A collimated, multi-image head-level display presents tactical situation and sensor data, while two touch-screen lateral displays show the aircraft system parameters and mission data.
The pilot also has a helmet-mounted sight and display. A CCD camera and on-board recorder records the image of the head-up display throughout the mission.

Rafale fighter weapons

Rafale can carry payloads of more than 9t on 14 hardpoints for the air force version, with 13 for the naval version. The range of weapons includes: Mica, Magic, Sidewinder, ASRAAM and AMRAAM air-to-air missiles; Apache, AS30L, ALARM, HARM, Maverick and PGM100 air-to-ground missiles and Exocet / AM39, Penguin 3 and Harpoon anti-ship missiles.
For a strategic mission the Rafale can deliver the MBDA (formerly Aerospatiale) ASMP stand-off nuclear missile. In December 2004, the MBDA Storm Shadow / Scalp EG stand-off cruise missile was qualified on the Rafale.
In September 2005, the first flight of the MBDA Meteor BVRAAM beyond visual range air-to-air missile was conducted on a Rafale fighter. In December 2005, successful flight trials were carried out from the Charles de Gaulle of the range of Rafale's weapon systems - Exocet, Scalp-EG, Mica, ASMP-A (to replace the ASMP) and Meteor missiles.
In April 2007, the Rafale carried out the first firing of the Sagem AASM precision-guided bomb, which has both GPS / inertial guidance and, optionally, imaging infrared terminal guidance. Rafale have been equipped with the AASM from 2008. Rafale can carry six AASM misssiles, with each aiming to hit the target with 10m accuracy.
The Rafale has a twin gun pod and a Nexter (formerly Giat) 30mm DEFA 791B cannon, which can fire 2,500 rounds a minute. The Rafale is equipped with laser designation pods for laser guidance of air-to-ground missiles.

Countermeasure and sensor technology on the twin-jet combat aircraft

Rafale's electronic warfare system is the Spectra from Thales. Spectra incorporates solid state transmitter technology, a DAL laser warning receiver, missile warning, detection systems and jammers.
The Rafale is equipped with an RBE2 passive electronically scanned radar developed by Thales which has look down and shoot down capabilities. The radar can track up to eight targets simultaneously and provides threat identification and prioritisation.
Thales developed an active electronically scanned version of the RBE2 which equipped the Rafale in February 2011. Flight tests of the radar onboard the Rafale took place in 2008.
RUAG Aviation has been awarded a $5m contract by Thales in May 2009 to produce sub assemblies for the RBE2 radar to be equipped on the Rafale fighter jet.
Optronic systems include the Thales / SAGEM OSF infrared search and track system, installed in the nose of the aircraft. The optronic suite carries out search, target identification, telemetry and automatic target discrimination and tracking.
In January 2012, the French Ministry of Defence awarded a ten-year contract to Thales to maintain the electronic systems and warfare of the aircraft.

Navigation and communications of Dassault Aviation's Rafale

The communications suite on the Rafale uses the Saturn on-board V/UHF radio, which is a second-generation, anti-jam tactical UHF radio for Nato. Saturn provides voice encryption in fast-frequency hopping mode.

The aircraft is also equipped with fixed-frequency VHF / UHF radio for communications with civil air traffic control. A multifunction information distribution system (MIDS) terminal provides secure, high-data-rate tactical data exchange with Nato C2 stations, AWACS aircraft or naval ships.
The Rafale is powered by two M88-2 engines, each providing a thrust of 75kN.
Rafale is equipped with a Thales TLS 2000 navigation receiver, which is used for the approach phase of flight. TLS 2000 integrates the instrument landing system (ILS), microwave landing system (MLS) and VHF omni-directional radio-ranger (VOR) and marker functions.
The radar altimeter is the AHV 17 altimeter from Thales, which is suitable for very low flight. The Rafale has a TACAN tactical air navigation receiver for en-route navigation and as a landing aid.
The Rafale has an SB25A combined interrogator-transponder developed by Thales. The SB25A is the first IFF using electronic scanning technology.

Rafale engines

The Rafale is powered by two M88-2 engines from SNECMA, each providing a thrust of 75kN. The aircraft is equipped for buddy-buddy refuelling with a flight refuelling hose reel and drogue pack. The first M88 engine was delivered in 1996. It is a twin-shaft bypass turbofan engine principally suitable for low-altitude penetration and high-altitude interception missions.
The M88 incorporates the latest technologies such as single-piece bladed compressor disks (blisks), an on-polluting combustion chamber, single-crystal high-pressure turbine blades, powder metallurgy disks, ceramic coatings and composite materials.
The M88 engine comprises a three-stage LP compressor with inlet guide vane, an annular combustion chamber, single-stage cooled HP turbine, single-stage cooled LP turbine, radial A/B chamber, variable-section convergent flap-type nozzle and full authority digital engine control (FADEC).
Messier-Dowty provides 'jumper' landing gear, designed to spring out when the aircraft is catapulted by the nose gear strut.

Credit  airforce-technology.com

Eurofighter Typhoon

 

Eurofighter Typhoon delivers an enviable level of flexibility and efficiency. Only Eurofighter Typhoon possesses both adequate weapon availability (up to 6 bombs whilst also carrying six missiles, a cannon and a targeting pod) and sufficient processing power to simultaneously support missile in-flight updates and bomb in-flight targeting. True swing-role capability.

The aircraft is designed to be upgraded and extended to provide decades of effective use. Combining a proven, agile airframe built from stealth materials with the latest sensor, control and weapons systems delivers the optimum combat capability – both beyond visual range (BVR) and in close combat.
The weapons systems, navigation technologies and control infrastructure are all designed to be upgraded, to continue to enhance the overall performance of the aircraft.

The Airframe

The aircraft is built with advanced composite materials to deliver a low radar profile and strong airframe. Only 15% of the aircraft’s surface is metal, delivering stealth operation and protection from radar-based systems. Pilots were included in design from the earliest stages to develop a deliberately unstable airframe that can still be flown effectively. This delivers both superior manoeuvrability at subsonic speeds and efficient supersonic capability to support the widest range of combat scenarios.

Eurofighter Typhoon specifications

Max speed

Mach 2.0

Thrust

90kN from each of the two
Eurojet EJ200 turbojets

Length

15.96M

Max altitude

Above 55,000FT

Wingspan

10.95M

The Materials

• Carbon Fibre Composites
• Aluminium Lithium
• Titanium
• Glass Reinforced Plastic
• Aluminium Casting

Strong, lightweight composite materials were key to the design of Eurofighter Typhoon to give it deliberate instability. Using them means the weight of the airframe is 30% less than for traditional materials, boosting the range and performance as well as reducing the radar signature.

General Materials

Carbon Fibre Composites

70%

Metals

15%

Glass Reinforced Plastics (GRP)

12%

Other Materials

3%

Production

Eurofighter Typhoon foreplane

The innovative production techniques developed for Eurofighter Typhoon have created a whole new industry for the most effective use of advanced composite materials. These provide greater tensile strength and more aerodynamic performance with less weight and more reliability than traditional materials.

The Twin Eurojet Engines

The Eurojet EJ200 engine

Developing leading-edge engine technology has been a key part of the Eurofighter Typhoon project from the start. Four global companies have jointly developed the high performance EJ200 power plants that each provide 90kN of thrust from a small lightweight engine with high strength and high temperature capability.
The two-spool design with single-stage turbines drives the three-stage fan and five-stage HP compressor with annular combustion with vaporising burners. This allows Eurofighter Typhoon to cruise at supersonic speeds without the use of reheat for extended periods. The engines deliver 1,000 flying hours without needing unscheduled maintenance through the use of advanced integrated Health Monitoring for class-leading reliability, maintainability and Through Life Cost.

Did you know?

After a 1,400 hour flight simulation, the Eurojet engine produces the same operating performance as a brand new engine.

Sensors

Sensor fusion is key to Eurofighter Typhoon's effective infrared sensor

Eurofighter Typhoon is at the forefront of sensor fusion technology and the sensor suite continues to be upgraded to deliver enhanced detection and decision-making. Combining the data from key sensors gives the pilot an autonomous ability to rapidly assess the overall tactical situation and respond efficiently to identified threats.

Infrared Search and Track (IRST)

The PIRATE infrared sensor provides passive Air-to-Air target detection and tracking performance in the IRST mode for covert tracking and Air-to-Surface operations in the Forward Looking Infrared (FLIR) mode.

Radar

The Captor-M mechanically scanned radar is a best-in-class radar, offering an extensive suite of modes to meet customers’ operational requirements, as well as providing a very competitive field of regard.
Captor-E is the future primary sensor on Eurofighter Typhoon and has a full suite of Air-to-Air and Air-to-Surface modes. The capacious front fuselage of the Eurofighter Typhoon allows the installation of Captor-E’s optimised array whose Field of Regard is some 50 per cent wider than traditional fixed plate systems.
This wide field of regard offers significant benefits in both Air-to-Air and Air-to-Surface engagements and given the large power and aperture available provides the pilot with much enhanced angular coverage compared to fixed plate systems.

Air-to-Air Features

• Search Modes - Range While Search (RWS), Velocity Search (VS) and multiple target Track While Scan (TWS)
• Lock-Follow Modes, which are tailored for long range tracking and short range tracking for use in visual identification or gun attacks
• Air Combat Acquisition Modes allowing a choice of boresight, vertical scan HUD field of view or slaved acquisition

Air-to-Surface Features

• Search Modes - Ground Map, High Resolution Map, Ground Moving Target Identification and Sea Surface Search and Track While Scan
• Track Modes - Fixed Target Track and Moving Target Track
• Air-to-Surface Ranging

The Cockpit

Inside The Eurofighter Typhoon cockpit

Throughout the design of the Eurofighter Typhoon, the needs of the single seat pilot have been paramount. This has meant high levels of attention to the control and information interfaces throughout the unique glass cockpit, from the head-up, head-down and head-out systems to all-round vision. High workload situations were analysed to establish information priorities and automate tasks.
The advanced cockpit design and layout is based on an extensive series of formal assessments in a rapid prototype facility, undertaken by operational pilots from air forces flying the Eurofighter Typhoon. Using and upgrading the advanced digital technology not only enhances operation and survivability, but also simplifies aircraft maintenance.
Other features such as Direct Voice Input (DVI) and Hands On Throttle And Stick (HOTAS) control functions have been implemented on the Eurofighter Typhoon to drastically reduce the pilot’s workload. Voice + Throttle And Stick (VTAS) enables single pilot operations even in the most demanding Air-to-Air, Air-to-Surface and swing-role missions.

Head up Display (HUD)

Pilot wearing a helmet mounted symbology system (HMSS)

The Eurofighter Typhoon’s wide angle head up display (HUD) provides the pilot with stable, accurate, high integrity, low latency eyes-out guidance in a compact package. The fully digital HUD offers high performance that is compatible with night vision and laser protection goggles.

Head down display systems (MHDD)

Three full colour multi-function head down displays (MHDD) are used for the overall tactical situation, presenting the attack situation, attack formats, map displays and air traffic procedures, in addition to system status and checklists.

Helmet mounted symbology system (HMSS)

Eurofighter Typhoon utilises a unique Helmet Mounted Symbology System (HMSS), alongside six other pilot display surfaces. HMSS provides flight reference and weapon data aiming through the visor. It is fully compatible with night vision aids using light intensification and Forward Looking Infrared (FLIR) imagery. It offers pilots a significant competitive advantage.
The helmet is composed of an outer helmet, inner helmet, optics blast/display visor, oxygen mask, night vision enhancement camera and head position tracking system.

Navigation sensors

Hands on throttle and stick (HOTAS) controls

The latest sensor technology supports automated and inherently covert operation down to 100ft. Eurofighter Typhoon’s navigation aids include a global positioning system (GPS) for full digital interface with individual satellite tracking channels and improved anti-jam capabilities. The package also includes an inertial navigation system with GPS. In addition, the navigation system features integrated lateral cueing and vertical commands, ensuring safe manoeuvre with 3D situational awareness.

Flight Control

The flight control system (FCS) is a full authority and quadruplex digital system which allows carefree handling and manoeuvring in all situations. Its intuitive operation is designed to enable the pilot to concentrate on the tactical tasks and to fly the aircraft 'head-up' in combination with the HOTAS (Hand-on-Throttle-and-Stick) concept applied to cockpit design. Automated Emergency recovery features have also been embodied in the system design to ensure maximum safety of operation.

Multifunctional Information Distribution System (MIDS)

The Multifunctional Information Distribution System (MIDS)

The MIDS high capacity digital information distribution system allows secure exchange of real-time data between a wide variety of users, including all the components of a tactical air force and, where appropriate, land and naval forces.

Defensive Aids Sub System (DASS)

The DASS suite comprises wingtip Electronic Support Measures and Electronic Counter Measures pods (ESM/ECM), missile warners, chaff and flare dispenser and an optional laser warner.
Upgrades in computing power will support continuous protection from future threats, to enhance Eurofighter Typhoon’s survivability and greatly increase overall mission effectiveness.

Defensive Aids Sub System (DASS)

Weapons

Supporting multiple weapon configurations

As well as Short Range Air-to-Air Missiles (SRAAM’s) and the 27mm Mauser Canon the Eurofighter Typhoon carries the latest beyond-visual-range (BVR) Air-to-Air missile technology. Soon the METEOR advanced long-range missile will provide the largest No Escape Zone of any Air-to-Air weapon, resulting in a long stand-off range and high probability of interception to ensure air superiority and pilot survivability. Guidance is provided by an active radar seeker with mid-course updates via data link.
The Laser Designator Pod (LDP) enables precise location of targets and guidance of Air-to-Surface weapons.
Eurofighter Typhoon has also been upgraded with Paveway IV to provide high levels of operational flexibility. The combat proven dual-mode guidance system, coupled with height of burst and penetrating capability, enable the decision of target engagement to be made right up to the point of release.

Laser guided bomb being delivered

Eurofighter Typhoon will see the constant integration of new, smart weapons in accordance with the demands of current and future customers.
Storm Shadow, Taurus, Small Diametre Bombs, Brimstone, Anti-Shipping Missiles are just some of the upgrades planned.

Eurofighter Typhoon can remain on task for long periods of time with large, flexible weapons loads including METEOR, AMRAAM, ASRAAM or IRIS-T

Eurofighter Typhoon can carry a vast range of Air-to-Surface weapons, including the new Storm Shadow conventionally armed stand-off missile, the Brimstone anti-armour weapon and future Precision Guided Weapons

Life Support Systems

A fully equipped pilot before a flight

The Life Support System & Aircrew Equipment Assembly (AEA) is unique to Eurofighter Typhoon and includes full-cover anti-G trousers (FCAGT), a chest counter-pressure garment (CCPG) and a liquid conditioning garment, as well as nuclear, biological, and chemical (NBC) protection.
The helmet incorporates the latest Helmet Mounted Symbology System (HMSS) and optical protection. For pilot comfort and optimum performance capability, Eurofighter Typhoon uses computer controlled anti-G and breathing support technology.

Ejection Seat

The Mk 16A ejection seat on the Eurofighter Typhoon is 30% lighter than equivalent ejection seats. This is achieved by combining the twin ejection gun outer cylinder tubes as both the propulsion system and the seat’s primary structure. The narrow head box also contributes to Eurofighter Typhoon’s excellent rear vision.
The seat integrates an on-board oxygen generation system (OBOGS) and communication systems. The simplified combined harness allows unassisted strap-in, and the passive leg restraint system avoids the need for the pilot to wear restraining garters. A second generation electronic sequencer is also incorporated. Reliability and maintainability are key elements of the design, with full access to in-cockpit components.

Cockpit Access

A pilot entering the Eurofighter Typhoon cockpit

Normal access to the cockpit is through either a telescopic integral ladder or an external version. The integral ladder is stowed in the port side of the fuselage below the cockpit.

Fuel System

Fuel system - Forward transfer tank

Throughout the aircraft flexible couplings connect the fuel pipework built into the three main fuselage sections and wings. These provide a simple method to connect the fuel tanks, which all have fuel-flow proportioners to maintain the centre of gravity alongside relief valves to maintain air and fuel pressures. The intelligent computer-controlled fuel system ensures long-range, flexibility and safety.

Credit  eurofighter.com