Rabu, 29 November 2017

Jet Turki Gempur Posisi Kurdi di Irak

CB, Jakarta - Militer Turki mengatakan, jet tempur mereka menggempur posisi kelompok pemberontak Kurdi di Irak Utara, Senin.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa, 28 November 2017, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki mengatakan, serangan udara itu dilancarkan pada Senin, 27 November 2017, di Asos, Irak, kawasan pegunungan dekat perbatasan dengan Turki.

Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berjaga di dekat tank militer AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said

"Gempuran itu berhasil menghancurkan 41 sasaran termasuk tempat berteduh dan terowongan milik kelompok teror tersebut," bunyi pernyataan militer Turki seperti dikutip TRT World.

Militer Turki menerangkan lebih lanjut, pesawat perang dan jet tanpa awak terlibat dalam serangan udara tersebut. "Mereka kembali dengan selamat ke pangkalan militer."
Pemberontak Turki yang tergabung ke dalam PKK dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa
.

Seorang anak KUrdi Irak memegang cairan infus saat berada di kamp pengungsian Cukurca, Turki, 18 April 1991. Pada tahun 1991 Srdjan Zivulovic didokumentasikan pengungsi di Cukurca yang telah lolos dari operasi militer pemerintah Saddam Hussein. REUTERS/Srdjan Zivulovic
Selama lebih dari tiga dekade, mereka melakukan teror melawan Turki mengakibatkan tidak kurang dari 40 ribu orang tewas.

Sejak kelompok PKK ini melakukan perlawanan bersenjata terhadap Turki pada Juli 2015, lebih dari 1.200 orang tewas termasuk pasukan keamanan dan warga sipil.

Credit TEMPO.CO

Macron Kunjungi Afrika untuk Perbaiki Hubungan

Presiden Prancis Emmanuel Macron.

CB, OUAGADOUGOU -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam masa penjajahan kolonial Prancis selama kampanye kepresidenannya. Banyak pihak percaya, terpilihnya Macron sebagai presiden akan membangun hubungan baru antara Prancis dengan Afrika.

Macron tertarik mengakhiri pengaruh Prancis selama 60 tahun di negara-negara bekas koloninya. Presiden termuda Prancis ini melakukan kunjungan ke Afrika, pada Selasa (28/11), dan menjanjikan perubahan.

Ia membawa pesan pendekatan paternalistik Paris ke Afrika, yang dikenal sebagai Francafrique, saat ini sudah berakhir. Macron memang bukan pemimpin Prancis pertama yang mengklaim akan melepaskan masa lalu negaranya, namun ia sangat ingin meyakinkan Afrika ia sangat bersungguh-sungguh dengan ucapannya.

Dalam waktu kurang dari dua tahun Macron telah mengubah lansekap politik Prancis, dengan mematahkan dominasi partai tradisional dan memenuhi parlemen dengan masyarakat sipil. Kebijakannya ini menarik pemilih Prancis yang telah muak dengan politisi arus utama.

Di Afrika, Macron berharap ia bisa merayu negara-negara yang telah dikecewakan oleh Prancis, seperti Burkina Faso dan Pantai Gading. Istana Elysee mengatakan Macron sadar tugas tersebut tidak akan mudah dilakukan.

Dilansir dari Aljazirah, Burkina Faso mendapatkan kemerdekaan dari Prancis pada 1960, namun ikatan keduanya tidak pernah terputus total. Banyak warga Burkina Faso yang marah karena Prancis membantu mantan Presiden Blaise Compaore melarikan diri dari negara itu pada 2014.

Compaore terpaksa melarikan diri setelah demonstrasi massa terjadi di jalanan untuk melawan 27 tahun pemerintahannya yang semakin otoriter. Ouagadougou meminta Prancis mengekstradisi Compaore dan juga saudaranya sehubungan dengan pembunuhan seorang jurnalis pada 1998.

Kunjungan Macron akan fokus pada para pemuda, setelah sebelumnya ia menyebut Afrika sebagai benua masa depan. Macron akan membawa isu inovasi, pekerjaan, dan olahraga, daripada isu bantuan pembangunan.

Dia akan menyampaikan pidato di depan mahasiswa di sebuah universitas, mengunjungi sekolah-sekolah, dan melakukan tur taman tenaga surya terbesar di Afrika Barat. Hal ini akan menandai komitmennya untuk melestarikan benua Afrika bagi generasi mendatang.

'Pemuda' juga akan menjadi tema dalam pertemuan Uni Eropa dan Uni Afrika pekan ini di Abidjan, yang akan dihadiri oleh Macron. Tidak ada pemimpin negara yang tidak setuju mengenai pentingnya meyakinkan generasi muda akan masa depan yang baik.

Namun hal itu berbanding terbalik dengan banyaknya pemuda Afrika yang diperdagangkan sebagai budak di Libya. Banyak dari mereka yang awalnya melarikan diri dari konflik, kekeringan, kelaparan, kekerasan, kemiskinan, untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Mereka kemudian memutuskan bermigrasi ke Eropa dan harus menempuh perjalanan yang berbahaya sehingga yang tidak kuat bertahan dalam perjalanan, akan terancam diperdagangkan sebagai budak.

Macron telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Libya, seperti pemimpin Eropa lainnya, dia juga ingin imigrasi ilegal segera dihentikan.

Macron berharap saat dia berada di perhentian terakhirnya di Ghana, ia mampu mengubah pemikiran beberapa negara Afrika mengenai niat Prancis. Untuk Ghana, Macron ingin agar negara ini berpikir mereka bukan bekas koloni Prancis, juga bukan francophone, melainkan negara demokrasi yang dinamis dan inovatif.

Credit republika.co.id

Tentara Prancis di Burkina Faso Dilempari Granat

Granat. Ilustrasi

CB, PARIS -- Sebuahgranat dilemparkan ke arah tentara Prancis di ibu kota Burkina Faso di Ouagadougou, sesaat sebelum Presiden Emmanuel Macron datang ke kota tersebut. Akibatnya tiga warga sipil terluka.

Granat itu dilemparkan pada Senin (27/11) malam waktu setempat. Menurut sumber dari departemen keamanan, granat itu dilemparkan beberapa jam sebelum Macro ndijadwalkan menjadi pembicara di universitas di Ouagadougou.

Dilaporkan dua orang memakai tudung melemparkan granat dari sepeda motor sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Namun tidak ada komentar langsung mengenai kejadian di kantor Macron.

Macron dan Kanselir Jerman Angela Merkel akan menghadiri pertemuan puncak Uni Eropa-Afrika di Abidjan pekan ini dengan fokus pembahasan pada bidang pendidikan, investasi pada generasi muda dan pembangunan ekonomi. Hal ini untuk mencegah adanya pengungsian dan imigran karena faktor ekonomi, agar tidak melakukan perjalanan berbahaya melintasi Laut Tengah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bangladesh Hukum Mati 139 Pemberontak

CB, Jakarta - Pengadilan Tinggi Bangladesh menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman mati terhadap 139 pengawal perbatasan yang melakukan pemberontakan.
"Akibat ulah mereka pada 2009 tersebut, setidaknya 74 orang tewas termasuk 57 komandan militer," tulis The State dalam laporannya, Senin, 28 November 2017.

Tentara militer Bangladesh menyiapkan kendaraan berat, tank saat berjaga di sekitar cafe saat terjadinya serangan oleh kelompok bersenjata di di Dhaka, Bangladesh, 1 Juli 2016. Saat ini, kelompok bersenjata tersebut masih menyandera sejumlah pengunjung. (AP Photo)

Sebelumnya, pada 2013, Pengadilan Negeri di Bangladesh menjatuhkan hukuman mati terhadap 152 orang karena memberontak.
Namun mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi sehingga hukuman untuk delapan orang diturunkan menjadi penjara seumur hidup, sedangkan empat lainnya dibebaskan.
Adapun salah seorang di antara terdakwa meninggal sebelum Pengadilan Tinggi mengambil keputusan.
"Jumlah total pemberontak yang diadili 846 orang, sebagian besar terdiri dari pengawal perbatasan," The State melaporkan.

Sejumlah aparat militer Bangladesh berjaga di lokasi terjadinya serangan oleh kelompok bersenjata di sebuah restaurant di Dhaka, Bangladesh, 1 Juli 2016. Serangan yang menyebabkan 24 orang tewas dan puluhan lain luka-luka ini diketahui dilakukan oleh sekitar 8-9 orang bersenjata api. REUTERS
Para penjaga perbatasan itu melakukan pemberontakan pada 25-26 Februari 2009, dua bulan setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina dilantik. Hasina kembali berkuasa di Bangladesh pada 2014.
Menurut tiga hakim yang mengadili perkara ini, para penjaga perbatasan tersebut layak mendapatkan hukuman mati karena karena melakukan aksi brutal dan pembunuh berdarah dingin.

"Mereka dapat mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung," kata Jaksa Agung Mahbubey Alam.
Pengacara terdakwa, Aminul Islam, mengatakan, dia akan menyarankan kepada para kliennya mengajukan kasasi setelah menerima seluruh keputusan Pengadilan Tinggi Bangladesh.

Credit TEMPO.CO

Kapal Selam Argentina yang Hilang Dilaporkan Korsleting

Kapal selam Argentina. (Reuters)

Jakarta, CB -- Dalam pesan terakhirnya, awak kapal selam Argentina yang hilang sempat melaporkan kebakaran karena korsleting yang diakibatkan air laut.

Kontak terakhir dengan ARA San Juan terjadi pada 15 November lalu. Kini, 15 negara ikut serta dalam pencarian kapal selam yang membawa 44 awak itu.

Stasiun televisi A24, sebagaimana dikutip AFP pada Senin (28/11), menyebut para awak kapal melaporkan bahwa air laut masuk melalui sistem ventilasi, mengakibatkan kapal bertenaga diesel-elektrik itu korsleting dan kebakaran.

Sementara itu, juru bicara angkatan laut, Enrique Balbi mengatakan bahwa kapal selam tersebut sempat diperintahkan kembali ke pangkalannya di Mar del Plata setelah melaporkan hal tersebut.

"Mereka mesti mengisolasi baterai dan terus berlayar di bawah laut menuju Mar del Plata menggunakan baterai lainnya," kata Balbi sebagaimana dikutip Reuters.

Operasi pencarian diperluas hingga radius 35 kilometer dari area yang berada sekitar 400 kilometer lepas pantai Argentina. Di sana, sempat terdeteksi ledakan yang diduga berasal dari kapal selam tersebut.

"Sayangnya, kami masih belum menemukan atau mendeteksi Kapal Selam San Juan," kata juru bicara Angkatan Laut Enrique Balbi di Buenos Aires, dikutip AFP.

Tiga awak kapal San Juan secara ajaib selamat dari tragedi. Seorang di antaranya dipulangkan ke keluarga untuk mendampingi ibunya yang sakit, satu lagi dipindahtugaskan ke Peru, sementara yang terakhir ditugaskan menjalankan tanggung jawab administrasi.

Kehilangan kapal selam ini menjadi pukulan telak bagi militer Argentina yang sejak sebelumnya sudah kekurangan peralatan pertahanan.

Credit cnnindonesia.com

Dua belas hari menghilang, kapal selam Argentina belum ditemukan

Anggota Angkatan Laut Amerika Serikat di atas kapal pacu Boed P-8A Poseidon, melihat ke Samudera Atlantik Selatan saat mencari kapal selam ARA San Juan yang hilang di laut, Argentina pada 22 November 2017. Gambar yang diambil pada 22 November 2017. REUTERS / Magali Cervantes (REUTERS)

Bahia Blanca (CB) - Armada kapal internasional dengan dukungan pesawat terbang, Senin (27/11), kembali menyisir Samudra Atlantik Selatan untuk mencari keberadaan kapal selam Argentina yang menghilang selama 12 hari terakhir dengan fokus pencarian lokasi terakhir keberadaan kapal tersebut, tempat terdeteksinya ledakan.

Sebanyak 15 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Prancis, membantu mencari kapal selam ARA San Juan, yang mengangkut 44 awak. Kapal tersebut terakhir kali melakukan kontak dengan Angkatan Laut Argentina pada 15 November.

Operasi pencarian dilakukan dalam radius 35 kilometer dari kawasan sekitar 402 kilometer dari pesisir Argentina, di sekitar lokasi terjadinya ledakan yang diduga menjadi pemicu tenggelamnya kapal.

"Sayangnya kami masih belum dapat menemukan atau mendeteksi kapal selam San Juna," ujar juru bicara Angkatan Laut Enrique Balbi, Senin, di Buenos Aires sebagaimana dilaporkan AFP.

Balbi juga mengungkapkan kapal intelijen Yantar milik Angkatan Laut Rusia, yang dilengkapi dengan kapal selam yang mampu menyelam hingga kedalaman 6.000 meter, akan tiba untuk membantu operasi pencarian pada 5 Desember mendatang.

Credit antaranews.com

Menlu AS Tuduh Rusia Gunakan Nuklir untuk Dominasi Global

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menuduh Rusia menggunakan senjata nuklir untuk menegaskan dominasi global-nya dan menghidupkan kembali ancaman Perang Dingin. Menurutnya, kedua negara belum saatnya kerja sama dalam kontraterorisme.

Berbicara di Woodrow Wilson Center di Washington DC pada hari Selasa, Tillerson mengatakan bahwa Rusia menggunakan persenjataan nuklirnya untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Sebagai contoh, kata dia, invasi terhadap Georgia pada tahun 2008 dan Crimea pada tahun 2014.

”Dengan berakhirnya Perang Dingin, ancaman yang akan dihadapi setiap orang selama 70 tahun itu kini semakin berkurang. Yang sekarang kita sadari adalah tidak,” kata Tillerson.

”Ini masih menentukan dirinya sendiri; masih mencari perannya atas nama Rusia,” lanjut Tillerson, seperti dikutip Russia Today.

Tillerson juga mengkritik Rusia karena telah membantu rezim Pemerintah Suriah—yang dia sebut mengabaikan warga negaranya sendiri—dalam pertempuran melawan Islamic State (ISIS), al-Qaeda, dan kelompok teroris lainnya.

Rusia melakukan intervensi militer di Suriah pada tahun 2015 atas permintaan Presiden Bashar al-Assad. Bantuan Moskow dan Hizbullah Lebanon telah membuat perubahan drastis di Suriah di mana rezim Assad menikmati kemenangan.

Meski menuduh Rusia memiliki agenda untuk mendominasi kekuatan global, Tillerson mengatakan bahwa AS dan Rusia masih bisa bekerja sama untuk mengalahkan ISIS.

”Sehubungan dengan Rusia, ada area kerja sama. Kami bekerja keras di Suriah untuk mengalahkan ISIS dan kami berada di titik puncak untuk meraih ISIS,” ujarnya.

Tillerson mengatakan bahwa Rusia sangat ingin bekerja sama dengan AS dalam upaya kontraterorisme, namun pemerintah Trump menolak untuk mengejar opsi tersebut.

”Ada banyak bidang kerja sama dengan Rusia, dan mereka memiliki banyak orang lain yang ingin bekerja sama dengan kita. Kami hanya tidak berpikir bahwa ini sudah waktunya untuk melakukan itu,” paparnya.

Diplomat Washington itu melanjutkan, AS mungkin tertarik untuk bekerja sama dengan Rusia di Afghanistan. “Ada peluang untuk kerja sama di Afghanistan. Kami belum sampai pada apa yang mungkin terjadi, tapi kami membicarakannya,” katanya.

Credit sindonews.com

NATO: Rusia dan China Bangkit, Risiko Perang Lebih Tinggi

BERLIN - NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara melihat kekuatan militer China dan Rusia yang bangkit akan menimbulkan tantangan bagi aliansi tersebut di tahun-tahun mendatang. Menurut aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) tersebut, bangkitnya militer kedua negara itu membuat risiko perang antarnegara jadi lebih tinggi.

Penilaian NATO itu muncul dalam laporan empat tahunannya. Dalam laporan tersebut, kebangkitan militer dua negara rival AS itu dapat memicu perlombaan senjata ala Perang Dingin.

Laporan itu mengidentifikasi 20 tren global yang cenderung mempengaruhi aliansi sampai tahun 2035, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), pengembangan teknologi, perubahan iklim dan ketidaksetaraan yang meningkat.

Komandan Tertinggi Transformasi NATO, Jenderal Denis Mercier, mengatakan kepada Reuters bahwa laporan tersebut menunjukkan risiko perang antarnegara yang lebih tinggi daripada laporan yang diterbitkan tahun 2013.

”Kami melihat peningkatan yang cukup besar dalam risiko konflik antarnegara di bagian utama,” kata Mercier dalam sebuah wawancara di sela-sela Konferensi Keamanan Berlin.

”Dengan kesadaran global lebih penting daripada sebelumnya, kita harus siap menghadapi skenario apapun,” kata Mercier, yang dilansir Rabu (29/11/2017).

Masih menurut laporan empat tahunan NATO, pembelanjaan pertahanan mulai meningkat setelah aneksasi Rusia atas wilayah Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Aliansi itu meyakini, kenaikan belanja pertahanan akan terus meningkat sampai tahun 2045.

“Kenaikan tersebut dapat menciptakan dilema keamanan dan memulai perlombaan senjata, seperti yang terjadi selama Perang Dingin,” ujar Mercier.

Mercier mengatakan, NATO sudah bekerja untuk memperluas kemampuannya dalam domain siber. ”Di NATO, kita berada dalam serangan permanen di dunia maya,” katanya. Dia mengklaim aliansi tersebut terbukti cukup baik untuk melindungi dirinya sendiri sejauh ini.

Credit sindonews.com

Dekati Perbatasan Rusia, Pesawat Mata-mata AS Dicegat Jet Tempur Su-30

MOSKOW - Militer Moskow melesatkan pesawat jet tempur Su-30 setelah mendeteksi pesawat mata-mata Poseidon Amerika Serikat (AS) mendekati perbatasan Rusia dengan kecepatan tinggi. Pesawat mata-mata itu dicegat dan dikawal menjauh dari perbatasan Rusia.

Kejadian itu diungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat mata-mata AS terdeteksi ketika terbang di atas Laut Hitam sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

”Setelah bergerak mendekat, jet tempur Rusia (Su-30) terbang di atas objek dan secara visual mengidentifikasinya sebagai pesawat pengintai Amerika Serikat, Poseidon,” bunyi pernyataan kementerian itu, seperti dikutip Russia Today, semalam (28/11/2017).

Dalam pengumumannya hari Selasa, kementerian tersebut tidak menjelaskan tanggal kejadian tersebut.

Pada bulan Oktober, komandan yang bertanggung jawab atas Angkatan Udara Rusia di Distrik Militer Selatan, Jenderal Viktor Sevostyanov, mengungkapkan bahwa pesawat tak berawak AS, terutama Global Hawks, melakukan lebih dari 100 misi pengintaian di wilayah Laut Hitam sepanjang tahun ini. Rute utama dari pesawat mata-mata terletak di dekat Semenanjung Crimea dan pesawat tersebut terbang hanya berjarak 10-15 km dari perbatasan Rusia.

Ini bukan pertama kalinya Rusia harus melesawat sejumlah pesawatnya dalam menanggapi pesawat asing yang terdeteksi di dekat perbatasannya.

Pada bulan Juni, sebuah pesawat jet Su-27 Rusia menghalau jet tempur F-16 NATO saat pesawat tersebut mendekati pesawat yang membawa Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu dalam perjalanan ke Provinsi Kaliningrad, Rusia barat.

Sebelum itu, pesawat mata-mata RC-135 AS yang terbang di atas Laut Baltik membuat ”putaran provokatif” terhadap jet Su-27 Rusia, yang dikirim untuk misi pencegatan.

Baik Pentagon maupun Pemerintah Washington hingga kini (29/11/2017) belum merespons atas pencegatan pesawat mata-matanya yang mendekati perbatasan Rusia.

Credit sindonews.com

Jet Rusia Lakukan Manuver Berbahaya saat Cegat Pesawat AS

Ilustrasi P-8A Poseidon. (U.S. Navy via Reuters)

Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan bahwa jet tempur Su-30 Rusia melakukan manuver berbahaya ketika mencegat pesawat militer Washington, P-8A Poseidon, yang sedang terbang di atas Laut Hitam.

Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Michelle Baldanza, mengatakan bahwa SU-30 itu tiba-tiba melintas di depan pesawat AS dari arah kanan ke kiri.

Saat insiden selama 24 menit itu terjadi, SU-30 dan P-8A Poseidon hanya berjarak 50 kaki. Selama melakukan manuver itu, awak Su-30 juga mengaktifkan mesin pembuangan atau afterburners yang kerap mengeluarkan api.

“Aksi tidak aman ini tentunya berpotensi menimbulkan bahaya serius dan cedera bagi awak pesawat yang terlibat,” ujar Baldanza.

Menurut Baldanza, P-8A Poseidon terpaksa berbalik 15 derajat dan mengalami turbulensi yang sangat keras. Awak P-8A Poseidon pun mengaktifkan transponder, radar sinyal yang digunakan untuk mengetahui posisi pesawat ketika berada di angkasa.

“Pesawat militer AS tengah beroperasi di wilayah udara internasional pada Sabtu pekan lalu dan tidak melakukan hal apa pun yang memicu manuver jet tempur Rusia tersebut,” kata Baldanza, sebagaimana dikutip CNN.

Insiden ini bukan yang pertama terjadi antara pesawat militer AS dan Rusia. Pada awal Juni lalu, Rusia mengerahkan jet tempur untuk mencegat pesawat pengebom AS yang dilaporkan melintas di Laut Baltik, dekat perbatasan negaranya.

AS mengatakan pesawat pengebom itu terbang di wilayah udara internasional dalam suatu operasi rutin.

Kawasan Baltik dan Laut Hitam menjadi wilayah rentan insiden pencegatan pesawat kedua negara, terutama setelah Rusia meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut pasca-pencaplokan Crimea pada 2014.

Sejak itu, militer AS dan NATO makin gencar beroperasi di wilayah tersebut untuk mengantisipasi pergerakan militer Rusia.

Credit cnnindonesia.com

PBB Minta Myanmar Serahkan Laporan Kejahatan Seksual

Remaja Rohingya, Noor (18 tahun) mengaku mengalami perkosaan beramai-ramai oleh tentara Myanmar.

CB, JENEWA -- Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan meminta Myanmar melaporkan kasus kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan pasukan keamanannya terhadap perempuan Rohingya. Myanmar diberi tenggat waktu enam bulan untuk menyusun dan menyerahkan laporan tersebut.

Komite tersebut meminta Myanmar merinci informasi terkait kasus kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan keamanannya. "Dan untuk memberikan rincian tentang jumlah perempuan dan anak perempuan Rohingya yang telah terbunuh atau telah meninggal karena penyebab non-alami lainnya selama wabah kekerasan terakhir," kata komite dalam sebuah pernyataan, Selasa (28/11).

Salah satu anggota dalam komite tersebut adalah Nahla Haidar. Dia mengatakan, laporan yang diminta kepada Myanmar terkait kasus kejahatan seksual ini akan menjadi laporan luar biasa. "Kami meminta laporan yang luar biasa dari sebuah negara ketika situasi pelanggaran serius, besar, serta sistematis terjadi dan isu-isu ini relevan dengan mandat Komite," ujar Haidar.

Haidar mengaku, pihaknya secara khusus mencari informasi tentang batalion yang melakukan pembantaian dan pemerkosaan terhadap Rohingya. Yakni ketika operasi militer digelar di Rakhine pada 25 Agustus lalu. Dia menilai, batalion tersebut telah memanfaatkan metode penyiksaan dan pemerkosaan sebagai senjata perang yang sistematis.

Di sisi lain, komite, kata dia, juga ingin mengetahui apakah pasukan keamanan Myanmar diberikan instruksi bahwa penyiksaan, kekerasan seksual, dan pengusiran dilarang dilakukan ketika menggelar operasi di Rakhine. Dan bahwa mereka yang bertanggung jawab akan diadili dan dihukum.

Haidar mengatakan, permintaan laporan luar biasa ini bertujuan untuk membantu Myanmar keluar dari krisis dan konflik. Myanmar diberi tenggat waktu enam bulan untuk menyusun dan menyerahkan laporan tersebut. Laporan ini nantinya akan diberikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Kekerasan di negara bagian Rakhine telah menyebabkan lebih dari setengah juta etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Amerika Serikat telah menyebut operasi militer Myanmar di Rakhine merupakan pembersihan etnis. Kendati demikian, klaim itu ditolak oleh militer Myanmar.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Oxford Secara Resmi Cabut Penghargaan untuk Suu Kyi

Aung San Suu Kyi.

CB, OXFORD - Dewan Kota Oxford secara resmi mencabut penghargaan Freedom of Oxford dari pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Pencabutan ini diumumkan setelah mereka mengeluarkan suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Senin (27/11).

Dilucutinya penghargaan Freedom of Oxford dari Suu Kyi merupakan tanggapan Oxford atas penindasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Dewan Kota mengatakan mereka tidak ingin memberikan penghargaan bagi siapapun yang menutup mata terhadap kekerasan.

"Oxford memiliki tradisi panjang untuk menjadi kota yang beragam dan manusiawi, dan kini reputasi kita telah ternoda dengan adanya penghormatan terhadap orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan. Kami berharap hari ini kami telah menyuarakan suara kecil kami kepada orang lain untuk menyerukan hak asasi manusia dan keadilan bagi orang-orang Rohingya," ujar Kanselir Oxford, Mary Clarkson, kepada BBC.

Pemungutan suara dilakukan dihari yang sama saat Paus Francis mengunjungi Myanmar untuk meninjau langsung krisis tersebut. Dalam kunjungan itu, pemimpin tertinggi militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengatakan kepada Paus bahwa tidak ada diskriminasi agama di Myanmar.

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya telah terusir dari Negara Bagian Rakhine di barat Myanmar ke negara tetangga Bangladesh oleh serangkaian operasi militer. Operasi ini oleh PBB telah digambarkan sebagai contoh buku teks tentang pembersihan etnis.

Pada 2012, Suu Kyi mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Oxford. Ia juga mengadakan pesta ulang tahun ke-67 di kampus St Hugh, tempat dia belajar politik, filsafat, dan ekonomi antara 1964 dan 1967.

Namun dalam beberapa bulan terakhir ini, Suu Kyi telah menarik banyak kritik terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Pada September lalu, St Hugh memutuskan untuk mencopot lukisannya dari pintu masuk utama, beberapa hari sebelum dimulainya tahun ajaran baru dan kedatangan siswa baru.

Sejauh ini, Oxford telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan kembali pemberian gelar kehormatan untuk Suu Kyi. Universitas tersebut juga telah menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib minoritas Rohingya di Myanmar.

Pada awal November, musisi Bob Geldof mengembalikan penghargaan Freedom of Dublin untuk memprotes krisis Rohingya. Penghargaan ini juga dipegang oleh Suu Kyi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Suu-kyi Diganjar Penghargaan 'Islamophobia Award 2017'

LONDON - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi diumumkan sebagai pemenang International Islamophobe of the Year. Suu-kyi diganjar "penghargaan" ini atas dasar kekejaman yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Antara 2.000 hingga 3.000 Muslim terbunuh di negara bagian Rakhine di Myanmar dalam tiga hari terakhir, menurut Dewan Rohingya di Eropa dan lebih dari 617 ribu Muslim Rohingya dipaksa untuk berlindung di Bangladesh.

Suu-kyi diketahui mengalahkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pemimpin partai Front kanan Prancis Marie Le Pen, dan pemimpin Partai Kebebasan Belanda, Geert Wildres.

Melansir Anadolu Agency pada Senin (27/11), penghargaan Islamofobia digelar Komisi Hak Asasi Manusia Islam yang berbasis di London. Komisi ini adalah organisasi penelitian, advokasi dan advokasi independen, nirlaba, yang didirikan pada tahun 1997.

Dalam kategori "Britania Raya", penghargaan ini diberikan kepada Tommy Robinson, mantan pemimpin Liga Pertahanan Inggris fasis (EDL), yang terkenal dengan pandangan anti-Islamnya.

Kandidat lainnya dalam kategori ini adalah presenter TV dan kolumnis Katie Hopkins, mantan pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris (UKIP) Nigel Farage, pendiri For Britain Party Anne Marie Waters, dan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson.

Credit sindonews.com

Surat Aktivis Rohingya untuk Paus Francis

Paus Francis berbicara dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw di Istana Kepresidenan di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (28/11).

CB, DEN HAAG -- Mantan pengungsi dan aktivis Dewan Rohingya Eropa, Mohammed Rafique telah menulis surat kepada Paus Francis untuk menyoroti nasib Muslim Rohingya di Myanmar. Paus Francis saat ini sedang melakukan kunjungan ke Myanmar dan telah tiba di negara itu pada Senin (27/11).

"Anda pernah berkata, 'Hidup adalah sebuah perjalanan. Saat kita berhenti, semuanya tidak berjalan dengan baik.' Dalam kunjungan pertemanan dan perdamaian ini, dengan senang hati kami meminta Anda tidak berhenti menggunakan kata 'Rohingya' dalam kunjungan itu, yang menunjukkan identitas masyarakat yang telah berusaha dimusnahkan oleh rezim militer dan pemerintahan Aung San Suu Kyi selama beberapa dekade," tulis Rafique, dikutip Anadolu.

Rafique menyayangkan pemerintah Myanmar telah menyarankan Paus untuk tidak menggunakan istilah 'Rohingya' selama kunjungannya ke negara itu. "Dan mereka mengatakan hal itu dapat mempengaruhi masyarakat, terutama masyarakat minoritas Kristen," jelasnya.

Rafique menjelaskan, selama ini Rohingya telah dilucuti kewarganegaraannya, ditolak HAM dasarnya, seperti kebebasan beragama, berkebangsaan. Mereka juga kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan.

Ia menggunakan istilah yang diadopsi oleh PBB untuk menggambarkan operasi militer yang diluncurkan pada Agustus lalu di Negara Bagian Rakhine. Menurut PBB, krisis Rohingya adalah 'contoh buku teks dari pembersihan etnis" dan 'genosida'.

Menurutnya, tidak pernah ada aksi genosida skala besar di zaman modern, seperti yang tengah terjadi terhadap Rohingya. Ia juga menuduh para pemimpin dunia telah menutup mata akan krisis ini.

"Kami tidak memiliki pilihan selain berharap dan mempercayai individu seperti Anda yang berani menentang kekejaman dan membela hak asasi manusia. Kami, Rohingya, berharap agar perjalanan Anda membawa cinta dan kedamaian dan menambahkan suara untuk menentang penindasan," tulisnya kepada paus.

Selama tindakan keras tersebut, pasukan keamanan dan masyarakat Buddha telah membunuh pria, wanita, dan anak-anak, serta menjarah rumah dan membakar desa Rohingya. Hal ini didasarkan pada laporan para pengungsi.

Pada September lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan sekitar 3.000 warga Rohingya tewas dalam operasi tersebut. Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rohingya telah digambarkan oleh PBB sebagai minoritas yang paling teraniaya di dunia. Mereka telah menghadapi ketakutan atas serangan sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kepada Paus, panglima militer katakan "tak ada diskriminasi agama" di Myanmar

Panglima tertinggi Myanmar Min Aung Hlaing (kiri) bersalaman dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi di Naypyitaw. (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Yangon, Myanmar (CB) - Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing menyatakan dia memberi tahu Paus Fransiskus bahwa "tidak ada diskriminasi agama" di negaranya setelah mereka melakukan pertemuan pada Senin malam (27/11) di tengah eksodus kelompok minoritas muslim Rohingya.

"Sama sekali tidak ada diskriminasi agama di Myanmar," katanya di Facebook. "Begitu juga militer kita… bekerja untuk perdamaian dan stabilitas negara."

Kantor Min Aung Hlaing menyatakan jenderal senior itu menyambut Paus dalam pertemuan 15 menit di Yangon dan memberi tahu Paus bahwa tidak ada "diskriminasi antara kelompok-kelompok etnis di Myanmar". Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi di negara itu.

Tatmadaw, demikian tentara Myanmar dikenal, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson melakukan pembersihan etnis karena melakukan operasi yang mendorong 620 ribu warga Rohingya dari wilayah barat Myanmar mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus.

Myanmar membantah melakukan kesalahan meski para pengungsi memberikan kesaksian mengenai maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan aksi pembakaran oleh militer.

Rohingya, yang secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan, dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai imigran ilegal "Bengali".

Pekan lalu Amnesty International menyebut Negara Bagian Rakhine sebagai "tempat kejahatan", menggambarkan pembatasan-pembatasan terhadap Rohingya serupa dengan "apartheid", demikian siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Paus tak Sebut Rohingya Saat Berpidato di Myanmar

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyimak pidato Paus Francis di International Convention Centre di Naypyitaw, Myanmar, Selasa (28/11).

CB, YANGON -- Paus Fransiskus telah menyampaikan pidato utamanya di Myanmar. Dalam pidatonya, Paus menuntut penghormatan terhadap setiap kelompok etnis namun tanpa merujuk secara khusus kepada komunitas Muslim Rohingya.

Dilansir di BBC, Selasa (28/11), Kelompok hak asasi telah mendesak Paus untuk menggunakan istilah tersebut sebagai bentuk dukungan. Namun, Gereja Katolik di negara tersebut telah memberitahu Paus istilah tersebut dapat menyebabkan kesulitan bagi umat Katolik di Myanmar.

Myanmar telah dituduh melakukan pembersihan etnis, dengan 620 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak Agustus. Pemerintah Myanmar menolak istilah Rohingya. Mereka menyebut Rohingya orang Bengali yang bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh sehingga tidak terdaftar sebagai salah satu kelompok etnis di negara tersebut.

Meskipun pidato Paus tidak mengacu langsung pada Rohingya, namun apa yang ia sampaikan adalah bentuk pembelaan yang kuat terhadap hak-hak etnik.

"Masa depan Myanmar harus damai, damai berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan identitasnya, menghormati peraturan undang-undang, dan menghormati tatanan demokrasi. yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok - tidak ada yang dikecualikan - untuk menawarkan kontribusi yang sah untuk kebaikan bersama," katanya.

Paus Francis mengatakan harta karun terbesar Myanmar adalah rakyatnya. Rakyat akan sangat menderita dengan konflik sipil dan permusuhan yang telah berlangsung lama dan menciptakan perpecahan.

"Seiring bangsa sekarang berupaya memulihkan perdamaian, penyembuhan luka-luka itu harus menjadi prioritas politis dan spiritual yang terpenting," tambahnya.

Menurutnya, perbedaan agama tidak perlu menjadi sumber perpecahan dan ketidakpercayaan, melainkan kekuatan untuk persatuan, toleransi dan pembangunan bangsa. Dalam sebuah pertemuan sebelumnya di Yangon dengan para pemimpin agama Buddha, Islam, Hindu, Yahudi dan Kristen, Paus juga tidak merujuk langsung ke Rohingya.

Sebelum pidatonya, Paus Francis bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Dalam sambutannya, Suu Kyi juga tidak membuat referensi langsung ke Muslim Rohingya. Namun, dia menerima situasi di negara bagian Rakhine menarik perhatian dunia.

Dia mengatakan isu sosial, ekonomi dan politik telah mengikis kepercayaan dan pemahaman, harmoni dan kerja sama antara berbagai komunitas di Rakhine. Suu Kyi telah dikritik karena kurangnya tindakan atas masalah ini. Pada Senin, Oxford mencabut penghargaannya untuk Suu Kyi. Para anggota dewan Oxford mengatakan mereka tidak lagi ingin menghormati orang-orang yang menutup mata terhadap kekerasan.

Myanmar telah menolak tuduhan PBB bahwa perlakuan terhadap komunitas Muslim sebagai bentuk pembersihan etnis. Dikatakan tindakan keras di negara bagian Rakhine, yang dimulai setelah serangan mematikan terhadap pos polisi oleh militan Rohingya adalah untuk membasmi gerilyawan dengan kekerasan.

Umat Katolik berjumlah satu persen dari 53 juta populasi Myanmar. Buddha adalah agama mayoritas dengan sekitar 88 persen.

Sekitar 90 persen umat Katolik di negara ini berasal dari etnis minoritas Karen, Kachin, Chin, Shan dan Kaw. Sensus selama 40 tahun terakhir menunjukkan agama Kristen adalah kelompok agama yang paling cepat berkembang

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Hilang Kontak dengan Satelit Luar Angkasa Terbaru

Satelit Meteor-M yang diluncurkan dari kosmodrom Vostochny itu tidak mencapai orbitnya. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Badan luar angkasa Rusia, Roscosmos, menyatakan bahwa pihaknya tak bisa melakukan kontak dengan satelit cuaca yang baru saja diluncurkan pada Selasa (28/11).

Roscosmos menyatakan, satelit Meteor-M yang diluncurkan dari kosmodrom Vostochny itu tidak mencapai orbitnya. Mereka pun kehilangan kontak.

Hingga kini, Roscosmos masih terus menyelidiki penyebab insiden tersebut dan belum ada hasil yang bisa dipublikasikan.

Selain Meteor-M, ada 18 satelit lainnya yang lebih kecil diluncurkan dari Vostochny sekitar pukul 08.41 waktu setempat.

Belasan satelit itu membutuhkan waktu lima jam untuk sampai ke orbit yang sudah disiapkan di luar angkasa.

Semua satelit itu adalah milik perusahaan ilmiah, riset, juga komersial dari Rusia, Norwegia, Swedia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, juga Jerman.

Pusat peluncuran luar angkasa Vostochny ini terletak di tengah hutan taiga di Daerah Amur. Vostochny merupakan pangkalam peluncuran roket sipil pertama di Rusia.

Vostochny sengaja dibangun untuk mengurangi ketergantungan Rusia akan kosmodrom Baikonur yang disewa dari Kazakhstan.

Credit cnnindonesia.com

Tengah disidik korupsi, jenderal China bunuh diri

Jenderal Zhang Yang (REUTERS)

Beijing (CB) - Seorang jenderal China, yang tengah disidik dengan tudingan dugaan korupsi, melakukan bunuh diri, demikian media setempat melaporkan pada Selasa.

Insiden tersebut merupakan perkembangan terbaru dari kampanye besar antikorupsi yang telah mengguncang angkatan bersenjata China.

Jenderal Zhang Yang, mantan anggota lembaga berpengaruh Komisi Pusat Militer (CMC), tengah diselidiki dalam hubungannya dengan dua koruptor di tubuh militer lain, Jenderal Guo Boxiong dan Jenderal Xu Caihou, demikian laporan kantor berita Xinhua.

Penyidikan terhadap Zhang (66) menunjukkan bahwa dia "telah melanggar disiplin", "diduga menerima dan memberi uang suap," kata Xinhua yang menambahkan bahwa banyak harta sang jenderal yang tidak jelas asalnya.

"Pada sore tanggal 23 November, Zhang menggantung lehernya sendiri di rumahnya," tulis kantor berita itu.

Bunuh diri di kalangan pejabat senior seperti Zhang adalah hal yang langka terjadi di China. Meski demikian, beberapa pengamat mengatakan bahwa fenomena itu semakin sering terjadi di kalangan pejabat dari berbagai level sebagai akibat dari meningkatnya intensitas perburuan koruptor sejak Presiden Xi Jinping berkuasa lima tahun lalu.

Kementerian Pertahanan dan angkatan bersenjata mengatakan bahwa CMC memutuskan pada 28 Agustus lalu untuk menyidik Zhang, yang telah "kehilangan pegangan moral" dan membunuh dirinya sendiri untuk "menghindari hukuman dari partai dan negara."

Kedua institusi itu menyebut tindakan Zhang sebagai "tindakan yang sangat menjijikkan."

"Mantan jenderal dengan posisi tinggi dan kewenangan besar ini telah menggunakan cara memalukan untuk mengakhiri hidupnya sendiri," kata kedua lembaga itu.

Sejumlah sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Zhang, yang sempat menjabat sebagai direktur Depertemen Urusan Politik Militer, telah menjadi sasaran investigasi meski pemerintah tidak mengumumkannya.

Jatuhnya Zhang telah dimulai sejak September lalu saat namanya tidak masuk dalam daftar 303 utusan militer dalam kongres lima tahunan Partai Komunis.

Posisinya digantikan dalam kongres sebagai bagian dari perombakan kepemimpinan militer oleh presiden Xi.

Militer China, yang punya personil terbanyak dan tengah melakukan upaya modernisasi, telah menjadi fokus yang penting bagi kampanye anti-korupsi Xi.

Beberapa pensiunan angkatan bersenjata mengatakan bahwa praktik suap di tubuh militer terjadi sangat luas dan bisa merusak kesiapan China saat hendak berperang.

Credit antaranews.com

DK PBB akan Gelar Sidang Darurat Bahas Uji Coba Rudal Korut

Peluncuran rudal Korea Utara. DK PBB akan menggelar sidang darurat membahas respons pasca uji coba rudal balistik Korea Utara. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) menggelar sidang mendadak untuk membahas uji coba rudal balistik antar-benua terbaru yang diluncurkan Korea Utara, Rabu (29/11). Amerika Serikat mendesak DK PBB untuk memperberat sanksi bagi Korea Utara.

Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan meminta DK PBB menggelar sidang darurat untuk membahas rudal balistik antar-benua yang baru diluncurkan Korea Utara dan mendarat dalam Zona Ekonomi Eksklusif Jepang.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menyerukan "langkah tambahan" untuk memperberat sanksi, termasuk mengizinkan negara-negara di dunia mencegat kapal-kapal yang membawa barang-barang dari dan ke Korea Utara.

DK PBB diperkirakan akan membuka sidang darurat pada 21.30 GMT atau sekitar pukul 4.30 Kamis (30/11) WIB.

Badan terkuat di organisasi dunia itu sebelumnya telah menjadwalkan sidang guna membahas kemajuan implementasi tiga putaran sanksi yang bertujuan menghentikan aliran dana bagi program militer Korea Utara.

Sejak November tahun lalu, DK PBB telah menjatuhkan sanksi, melarang ekspor batu bara, bijih besih timah, tekstil dan seafood. Sanksi yang dikemas dalam resolusi DK PBB juga membatasi usaha bersama serta memasukan sejumlah entitas Korea Utara dalam daftar hitam.

Resolusi sanksi DK PBB juga melarang dalam mempekerjakan staf asal Korea Utara serta memotong ekspor minyak, khususnya dari China, mitra dagang utama Pyongyang.

"Masih ada ruang bagi langkah baru," kata Duta Besar Italia, Sebastiano Cardi, yang menjadi Ketua DK PBB saat ini seperti dilaporkan kantor berita AFP. "Kita akan lihat," kata dia.

Di bawah resolusi sanksi DK PBB, Korea Utara dilarang mengembangkan rudal dan kemampuan nuklir. Namun Pyongyang berdalih kemampuan persenjataannya diperlukan untuk melawan kebijakan bermusuhan yang ditunjukkan Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Korut tembakkan rudal balistik ke dekat Jepang

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS)

Jakarta (CB) - Korea Utara menembakkan sebuah peluru kendali balistik hingga mendarat di wilayah dekat Jepang pada Rabu, kata sejumlah pejabat.

Tembakan itu merupakan uji coba pertama yang dilancarkan Korut sejak Pyongyang menembakkan satu rudal melewati negara tetangganya itu pada pertengahan September.

Korut meluncurkan rudal satu pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan Korut kembali ke daftar negara-negara yang dikatakan Washington mendukung terorisme.

Berdasarkan daftar itu, Amerika Serikat bisa mengenakan lebih banyak sanksi kendati sejumlah pakar mengatakan langkah itu bisa berisiko menyulut ketegangan di Semenanjung Korea.

Pemerintah Jepang memperkirakan bahwa rudal yang ditembakkan Korut itu terbang selama sekitar 50 menit dan mendarat di perairan pada zona ekonomi eksklusif Jepang, menurut stasiun penyiaran Jepang, NHK.

Satu rudal, yang ditembakkan Korea Utara pada 29 Agustus dan terbang di atas wilayah Jepang, berada di udara selama 14 menit.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan bahwa rudal, yang meluncur pada Rabu itu ditembakkan dari Pyongsong, kota di Provinsi Pyongan Selatan, pada sekitar pukul 18.17 GMT dan melintasi perairan antara Korea Selatan dan Jepang.

Beberapa menit setelah Korut menembakkan rudal, militer Korea Selatan melakukan uji coba penembakan rudal sebagai tanggapan atas tindakan itu, tambah militer Korea Selatan.

Sebelumnya, Pentagon mengatakan pihaknya mendeteksi ada "kemungkinan" bahwa Korea Utara meluncurkan rudal.

"Kami sekarang sedang dalam proses memeriksa situasi dan akan memberikan keterangan tambahan yang lebih rinci jika sudah ada informasi," kata juru bicara Pentagon Kolonel Robert Manning kepada para wartawan.

Surat kabar terkemuka Jepang Asahi Shimbun mengutip seorang pejabat pemerintah yang tak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa rudal itu tidak melewati Jepang namun jatuh ke Laut Jepang atau di semenanjung Korea.

Gedung Putih mengatakan Presiden AS Donald Trump diberi paparan situasi ketika rudal tersebut masih berada di udara.

Pekan lalu, Korea Utara mengecam keputusan Trump untuk memasukkan kembali negara itu ke dalam daftar negara yang membantu terorisme. Korut menyebut langkah Trump itu sebagai "provokasi serius dan pelanggaran dengan kekerasan."

Credit antaranews.com

Korea Utara Kembali Tembakkan Rudal Balistik

Korea Utara kembali menembakkan sebuah rudal balistik pada Rabu (29/11) pagi, menurut pejabat militer Korea Selatan. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Korea Utara kembali menembakkan sebuah rudal balistik pada Rabu (29/11) pagi, menurut pejabat militer Korea Selatan. Ini merupakan penembakan pertama dalam dua bulan dan sejak sepekan setelah Amerika Serikat memberikan sanksi kepada negara pimpinan Kim Jong Un itu.

Korea Utara telah memicu kekhawatiran internasional atas program rudal nuklirnya yang terlarang. Banyak yang telah menaruh harapan bahwa sanksi yang diberikan AS berdampak karena sejak 15 September lalu Pyongyang tak melakukan uji coba rudalnya.

Namun, ternyata sanksi itu tak menggoyahkan pendirian negara komunis tersebut. Hari ini, sebuah rudal terbang ke timur dari Provinsi Pyongan Selatan, menurut Kepala Staf Militer Gabungan (JCS), melansir AFP.

Pentagon AS mengatakan, pihaknya telah mendeteksi sebuah “peluncuran rudal yang kemungkinan terjadi” dari Korea Utara.

Kantor berita Yonhap mengutip pernyataan JCS yang menyebutkan, militer Korea Selatan telah melakukan sebuah latihan “penembakan presisi” rudal sebagai tanggapan atas gerakan Pyongyang.

Pada Selasa (28/11) kemarin, Menteri Unifikasi Korea Selatan sempat mengungkapkan soal tanda-tanda aktivitas tidak biasa yang terdeteksi di Korea Utara. Hal itu mengisyaratkan kemungkinan uji coba rudal.

Pekan lalu, AS mengumumkan sanksi baru yang menargetkan pengiriman ke Korea Utara, meningkatkan tekanan kepada Pyongyang untuk meninggalkan program senjata atom tersebut.

Pyongyang mengutuk langkah tersebut sebagai “provokasi serius” dan memperingatkan bahwa sanksi itu tak akan pernah berhasil.

September lalu, Korea Utara melakukan uji voba nuklir keenam dan paling kuat, serta mekuncurkan rudal jarak menengah ke arah langit Jepang.

Credit cnnindonesia.com

Selasa, 28 November 2017

Jepang Deteksi Sinyal Radio Diduga Uji Coba Rudal Korut

Jepang menangkap sinyal radio yang diduga sebagai persiapan uji coba rudal Korea Utara. (Reuters)

Jakarta, CB -- Jepang mendeteksi sinyal radio yang diduga sebagai indikasi awal persiapan peluncuran rudal Korea Utara. Meskipun sinyal radio itu lumrah dan foto satelit tidak menunjukkan aktivitas baru.

Setelah menembakkan rudal dua atau tiga kali sebulan sejak April, Korea Utara tidak lagi menembakkan rudal sejak pertengahan September. Terakhir, Pyongyang menembakkan rudal melintasi Pulau Hokkado, Jepang.

"Belum cukup untuk membuktikan (apakah peluncuran akan segera dilakukan)," kata sumber pemerintah Jepang, yang dilansir Reuters, Selasa (28/11).

Kantor berita Jepang, Kyodo melaporkan bahwa pemerintah Jepang waspada setelah menangkap sinyal-sinyal radio yang mengisyaratkan kemungkinan bahwa Korea Utara bakal segera melakukan uji coba lagi. Laporan itu menyatakan sinyal-sinyal radio tersebut kemungkinan terkait dengan latihan militer Korea Utara di musim dingin.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, mengutip sumber pemerintah Korea Selatan, juga melaporkan bahwa pejabat intelijen Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang baru-baru ini mendeteksi tanda-tanda kemungkinan peluncuran rudal. Mereka kini dalam kondisi siap siaga penuh.

"Pada titik ini, upaya utama secara diplomatis, didukung opsi militer," kata sumber dari pemerintah Jepang itu seperti dilaporkan Reuters.

"Aliansi Amerika Serikat dan Korea tetap kuat dan mampu mengkonter provokasi atau serangan apa pun dari Korea Utara."

Pejabat intelijen AS menyebut bahwa baru-baru ini Korea Utara sengaja mengirim isyarat palsu soal persiapan uji coba rudal dan nuklir untuk menyesatkan intel Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Credit cnnindonesia.com

Kerja sama Indonesia-China targetkan satu industri probiotik

BPPT (ANTARA News/Istimewa)

Jakarta (CB) - Kerja sama Indonesia dan China untuk pengembangan bioteknologi dalam kerangka kerja sama ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) menargetkan munculnya satu industri probiotik di Tanah Air.

Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan (BPPT) Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi (TAB) Eniya Listiani Dewi yang mewakili Kepala BPPT dalam Forum Kerja sama Iptekin Indonesia-China di Jakarta, Senin, mengatakan kerja sama dengan industri di China tahun 2017 diperluas dengan menggandeng universitas dengan target bisa menghasilkan produk inovasi yang berarti harus ada industri baru yang muncul di Indonesia.

Menurut Eniya, langkah ini diambil agar BPPT selaku focal point untuk Indonesia dalam kerangka kerja sama ?Joint Laboratory on Biotechnology? dengan China bisa memperoleh hibah dalam mengembangkan produk probiotik dan enzim dari mikroba.

"Jumlah hibahnya sekitar 6 juta yuan atau Rp12 miliar untuk tiga tahun kerja sama. Dengan target ada produk dan juga tentu saja industri baru yang lahir di Indonesia, ini mengingat ada inovasi yang akan dihasilkan untuk perdagangan dan perindustrian," kata Eniya.

Dengan demikian BPPT selain menggandeng industri bioteknologi terbesar di China yakni Qingdao Vland Biotech Group Co. Ltd. akhirnya juga menggandeng Zhejiang University.

Jika Indonesia dalam kerja sama ini menawarkan iptekin bipeat yang merupakan pengembangan produk mikrobiologi untuk menaikkan pH di lahan gambut maka, menurut dia, transfer teknologi yang diharapkan diperoleh dari China adalah ilmu pengembangan probiotik dan enzim.

"Sebetulnya kita tidak kalah, hanya saja di pasar lebih banyak barang impor. Untuk produk probiotik pasar Indonesia memang dipenuhi produk pakan ternak dari China dan Thailand sedangkan enzim dari India," lanjutnya.

Enzim ini sendiri sangat dibutuhkan untuk industri pulp and paper, deterjen dan kulit. Yang sudah dikembangkan BPPT bersama PT Petrokimia Gresik adalah pabrik pembuatan enzim mikroba yang menggantikan bahan-bahan kimia yang menghasilkan limbah yang buruk untuk lingkungan.

?Sehingga jika enzim diganti dari bahan kimia dengan mikroba maka hasilnya menjadi ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini yang semakin dicari di produk-produk industri masa depan,? ujar Eniya.

Kolaborasi Indonesia dengan China di bidang Iptekin sudah dirintis sejak 2011 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tiongkok telah membentuk Joint Committee Meeting (JCM) untuk mengawal pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati tersebut.

Hingga saat ini, penyelenggaraan JCM sudah terlaksana lima kali, terakhir dilakukan di Beijing pada Agustus 2017. Dan pada Forum Kerja sama Iptekin Indonesia-China yang digelar di Jakarta, Solo dan Yogyakarta, akan dilaporkan implementasi program dan kegiatan tentang joint laboratory bidang bioteknologi dan High Temperature Gas-Cooled Reactor (HTGR), transfer teknologi, serta diskusi tentang potensi kerja sama lainnya.

Rencana Aksi Kerja sama Iptekin Indonesia dan China dari 2018 sampai dengan 2020 yang juga baru diluncurkan dalam forum kerja sama Iptekin dua negara ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan maupun yang belum berjalan. Sejumlah kerja sama yang telah berjalan yakni Joint Laboratory on Biotechnology dengan focal point di Indonesia adalah BPPT, ?Joint Laboratory on High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR) for safety purposes nuclear technology for energy dengan focal point di Indonesia yakni Badan Teknologi Nuklir Indonesia (Batan), dan Transfer of Technology dengan focal point di Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (LIPI).

Credit antaranews.com

BPPT tingkatkan kemampuan kapal riset Baruna Jaya I

Baruna Jaya I. (bppt.go.id)

Jakarta (CB) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meningkatkan kemampuan Kapal Riset Baruna Jaya I menjadi kapal survei yang disiapkan khusus untuk hidro-oseanografi dan suvei bathymetri laut dangkal hingga laut dalam.

Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT Muhammad Ilyas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan revitalisasi peralatan survei kelautan Kapal Riset (KR) Baruna Jaya I dimulai dengan mengganti "Multibeam Echosounder (MBES) Deep Sea" untuk survei pemetaan laut dalam yang lebih baik.

"Alat ini juga dilengkapi dengan beberapa sensor pendukung antara lain system positioning atau DGPS, sensor gerak, sensor kecepatan suara di permukaan air, sensor profiler kecepatan suara, beserta sistem akuisisi dan processing (pengolahan) data MBES," paparnya.

Kapal Riset yang beroperasi sejak 1989 ini, menurut dia, juga akan menjalani "Sea Acceptance Test" (SAT) atau lebih dikenal dengan sebutan uji coba laut untuk menguji kelayakan multibeam echosounder di laut. Multibeam merupakan alat untuk menentukan profil permukaan dasar laut dan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas.

Penggunaan alat ini, lanjutnya, diharapkan dapat membantu Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam melengkapi peta lingkungan laut nasional terutama di laut dalam.

Selain itu, dengan proyek Pembangunan Konektivitas Palapa Ring Timur, KR Baruna Jaya I dengan peralatan baru tersebut diharapkan dapat berkontribusi penuh dalam penelitian dan penentuan jalur kabel bawah laut. Selain juga dapat digunakan untuk pemetaan jalur kapal di pelabuhan, studi geodinamik, migas.

"Multibeam echosounder yang dimiliki kapal Baruna Jaya I menjangkau kedalaman kurang lebih dari 11.000 meter yang mana belum ada kapal-kapal riset di Indonesia yang memiliki kemampuan pemetaan dasar laut dari kedalaman dangkal 20 meter hingga kedalaman tersebut," lanjutnya.

BPPT melakukan kerja sama dengan galangan kapal PT Samudera Marine Indonesia (SMI) dan Telefyne Techoligies dari Denmark sebagai penyedia teknologi multibeam echosounder ini. Pemasangan berlangsung selama tiga minggu sejak 1 hingga 23 November 2017.

Kapal yang digunakan BPPT untuk membantu operasi SAR menemukan bangkai pesawat Air Asia QZ 8501 pada 2014-2015 ini menjalani uji laut leg pertama selama sembilan hari pada 25 sampai dengan 29 November 2017 dipimpin langsung Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT, untuk menguji alat multibeam echosounder.

Sedangkan tahap kedua akan dilakukan pada 30 Novermber hingga 3 Desember 2017 untuk pengujian pemanfaatan kegiatan ilmiah yakni mendeteksi adanya patahan di sekitar selatan Pulau Jawa.

Credit antaranews.com

Militer AS Kembangkan Tanaman Cerdas untuk Sensor Jarak Jauh

WASHINGTON - Lembaga riset militer Amerika Serikat, DARPA, mengembangkan teknologi baru berupa tanaman modifikasi genetika yang dapat mendeteksi ancaman dan melakukan pengintaian rahasia. Program ini bertujuan menghasilkan tanaman untuk mendeteksi bahan kimia tertentu, patogen, radiasi, sinyal nuklir dan elektromagnetik, serta menggunakan hardware yang ada seperti satelit untuk memonitor tanaman tersebut.

Tanaman cerdas itu dapat diterapkan di luar tujuan militer, misalnya membantu komunitas untuk mengidentifikasi ranjau darat yang belum meledak dari konflik sebelumnya dan lokasi pengujian bom. Program Teknologi Tanaman Canggih (APT) DARPA itu berupaya menghasilkan tanaman dengan kemampuan alami untuk mendeteksi dan merespons rangsangan lingkungan, seperti level cahaya dan polusi udara, serta mengembangkannya dengan modifikasi genetika.

Menurut DARPA, sensor tradisional militer tidak selalu optimal untuk beberapa tugas. Itulah salah satu alasan tanaman menjadi fokus pada proyek baru tersebut. Program ini juga akan mengurangi risiko kepada para tentara dan mengurangi biaya terkait sensor biasa. Program itu dirancang untuk memodifikasi genom tanaman untuk diprogram dengan tujuan tertentu untuk merespons stimuli khusus. Semua modifikasi itu tidak akan memiliki dampak negatif pada kemampuan tanaman untuk hidup.

DARPA melibatkan para peneliti untuk mengusulkan ide tanaman, sti muli, dan modifikasi yang dapat diriset lebih lanjut. Pekerjaan untuk program ini dimulai di sejumlah laboratorium dan rumah kaca serta simulasi lingkungan alami. DARPA akan mengikuti semua regulasi federal serta pengawasan dari komite keamanan biologi. Jika riset ini berhasil, uji coba lapangan akan diawasi Departemen Pertanian dan Binatang AS, serta Badan Inspeksi Kesehatan Tanaman. Yang lebih penting, program ini akan bergantung pada teknologi yang berbasis di darat, udara, dan antariksa untuk memantau jarak jauh tanaman tersebut.

APT tidak mendanai pengembangan hardware baru untuk proyek tersebut. Sistem satelit misalnya, telah mampu mengukur suhu tanaman dan sistem lain dapat mengukur komposisi kimia, penolakan, dan struktur tanaman. Jika program ini sukses, DARPA akan menciptakan platform sensor baru yang bebas listrik, kuat, tersembunyi, dan mudah didistribusikan.

"Tanaman sangat terkait kondisi lingkungan dan alam dengan merespons secara fisiologi pada stimuli dasar, seperti cahaya dan suhu, serta dalam beberapa kasus sentuhan, bahan kimia, serangga, dan patogen," papar Blake Bextine, Manager Program APT DARPA.

"Teknik modeling dan molekuler mungkin untuk memprogram ulang kemampuan deteksi dan pelaporan untuk beragam stimuli sehingga tidak hanya membuka arus intelijen baru, tapi juga mengurangi risiko personel dan biaya terkait sensor tradisional," katanya.

DARPA berencana melakukan perubahan kompleks sehingga tanaman memiliki kemampuan baru untuk merasakan dan melaporkan beragam rangsangan berbeda. Para peneliti juga perlu memahami bagaimana tanaman modifikasi genetika ini memanfaatkan sumber daya internal dan berkompetisi dalam lingkungan alami.

"APT merupakan program biologi sintetis pada intinya dan seperti kerja DARPA lainnya, tujuan kami mengembangkan sistem yang efisien untuk desain, pembangunan, dan pengujian model sehingga kami dapat menyiapkan platform yang dapat diterapkan dalam skenario luas," papar Bextine.

Credit sindonews.com

Inggris Bakal Kembangkan Teknologi Drone, Layani Kota dan Desa

CB, London - Pemerintah Inggris dan lembaga bantuan teknologi Nesta bakal mengembangkan berbagai teknologi drone untuk melayani kebutuhan warga kota.
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan layanan publik lewat teknologi drone atau pesawat nirawak seperti mengantarkan berbagai kebutuhan warga.

"The Flying High Challenge bertujuan mengeksplorasi manfaat drone bagi warga kota seperti respon cepat penanganan banjir, kebakaran, dan memonitoring lingkungan termasuk menyuplai berbagai kebutuhan medis," begitu dilansir media Daily Mail, Senin, 27 Nopember 2017.

Menurut Eksekutif Direktur Nesta's Challenge Prize Centre, Tris Dyson, teknologi drone ini harus di panen untuk melayani berbagai kebutuhan komunitas hingga tingkat lokal.
"Jika kita ingin menggunakan teknologi drone untuk melayani kebutuhan kota dan desa, maka teknologi ini harus dikembangkan sesuai kebutuhan publik," kata Tris.
Tris meyakini dengan mengembangkan berbagai layanan publik menggunakan teknologi drone maka Inggris bisa menjadi salah satu negara terdepan untuk pengembangan teknologi drone ini. Menurut dia, teknologi ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan hobi ataupun konflik miiter.
Tris mengatakan pengembangan teknologi drone ini harus memperhatikan aspek keselamatan publik dan tingkat kebisingan. Ke depannya, para pengguna drone Inggris bakal terdaftar, mengikuti tes keselamatan pengoperasian drone dan memahami daerah yang tidak boleh dilewati drone. Polisi juga bakal mendapat kewenangan untuk menjaga keamanan publik dalam konteks pengoperasian teknologi drone ini.

Credit TEMPO.CO

Moskow Minta AS-Korut Tenang dan Mulai Berdialog

MOSKOW - Rusia meminta Amerika Serikat (AS), dan Korea Utara (Korut) untuk "bernapas" dan duduk di satu meja untuk menyelesaikan masalah yang ada. Menurut Moskow, penting bagi keduanya untuk bersikap tenang, agar bisa memulai sebuah proses dialog.

"Alternatif dialog dan negosiasi tidak ada. Tapi untuk memulai dialog ini, penting untuk pertama-tama santai, tenang, dan menghembuskan napas," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Igor Morgulov.

"Penurunan ketegangan antara AS, dan Korut benar-benar dapat membantu untuk menggeser situasi yang saat ini masih tegang," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (27/11).

Sebelumnya, Morgulov mendesak dunia internasional untuk berhenti menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Dia menuturkan, penjatuhan sanksi secara radikal tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru akan memperburuknya.

Dia kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan penilaian pasti mengenai tingkat kemajuan Pyongyang dalam pengembangan senjata nuklir, karena Korut enggan mengungkapkan masalah tersebut.

"Terkait dengan potensi dan kapasitas Korut, kami hanya bisa menebaknya karena Korea Utara adalah negara yang tertutup, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai isu negara, dan tingkat kemajuan program nuklir Korut," ucapnya.

Credit sindonews.com

Rusia Minta Dunia Berhenti Jatuhkan Sanksi pada Korut

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov mendesak dunia internasional untuk berhenti menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Dia menuturkan, penjatuhan sanksi secara radikal tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan memperburuknya.

"Saya tidak berpikir bahwa pengetatan tekanan akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh para pengada kebijakan tersebut. Saya yakin bahwa jika tujuannya adalah membuat Korut meninggalkan program senjata nuklir dan rudal, namun itu akan menjadi hal terakhir bagi Korut untuk meninggalkan prgram rudal mereka," ucap Morgulov.

"Penguatan sanksi lebih lanjut terhadap Korut dapat menyebabkan negara ini berada di ambang krisis kemanusiaan," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (27/11).

Morgulov lalu mengatakan, tidak ada yang bisa memberikan penilaian pasti mengenai tingkat kemajuan Pyongyang dalam pengembangan senjata nuklir, karena Korut enggan mengungkapkan masalah tersebut.

Dia kemudian mencatat bahwa Rusia, dalam kontak reguler dengan Korut, selalu mendesak Pyongyang tidak melakukan uji coba nuklir, dan menegaskan bahwa program nuklir Pyongyang tidak dapat diterima.

"Terkait dengan potensi dan kapasitas Korut, kami hanya bisa menebaknya karena Korea Utara adalah tempat yang dicadangkan dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti mengenai isu negara dan tingkat kemajuan program nuklir Korea Utara," ucapnya.

Dia menambahkan, Rusia berharap untuk menghindari skenario apokaliptik yang disulut oleh serangangkaian kegiatan di kawasan tersebut. Morgulov menyebut pihaknya melihat adanya potensi besar akan sekenario yang sangat menghancurkan di kawasan itu.

Credit sindonews.com

Siap Mundur, Pemimpin Muslim Chechnya Minta Kremlin Tunjuk Pengganti

GROZNY - Ramzan Kadyrov, pemimpin Muslim dari wilayah otonom Chechnya, Rusia, menyatakan siap untuk mengundurkan diri. Dia menyerahkannya kepada Kremlin untuk memilih penggantinya.

Kadyrov, 41, adalah mantan pemberontak Islam yang telah memimpin Chechnya sejak 2007. Dia disahkan oleh Presiden Vladimir Putin pada bulan Maret tahun lalu untuk melanjutkan kepemimpinan wilayah itu dengan UU Rusia sebagai aturan.

Ditanya dalam sebuah wawancara televisi, apakah dia siap untuk mengundurkan diri, Kadyrov menjawab; ”Mungkin ini untuk mengatakan bahwa itu adalah mimpi saya.”

”Pernah ada kebutuhan orang-orang seperti saya untuk bertarung, untuk mengatur semuanya. Sekarang kita memiliki ketertiban dan kemakmuran, dan waktunya telah tiba untuk perubahan di Republik Chechnya,” katanya kepada stasiun televisi Rossiya 1 yang disiarkan Senin (27/11/2017).

Ditanya tentang calon penggantinya, Kadyrov menjawab; ”Ini adalah hak prerogatif dari kepemimpinan negara (Kremlin).”

”Jika saya ditanya, ada beberapa orang yang 100 persen mampu melaksanakan tugas ini di level tertinggi,” ujarnya, tanpa merinci lebih jauh.

Pernyataan Kadyrov yang siap mengundurkan diri ini muncul saat Putin, 65, diprediksi akan mengumumkan kesediaannya untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden Rusia lagi dalam pemilu Maret mendatang.

Putin yang merupakan mantan mata-mata KGB ini diperkirakan akan menang telak jika maju lagi dalam pemilu. Namun beberapa analis mengatakan bahwa hubungannya dengan politisi seperti Kadyrov dapat dimanfaatkan oleh lawannya selama kampanye berlangsung.

Kadyrov merupakan loyalis Putin. Dia bahkan blakblakan menyebut Putin sebagai idolanya. ”Saya siap mati untuknya, untuk memenuhi perintah apapun,” katanya.

Kadyrov juga membantah keras hubungan Chechnya dengan pembunuhan pemimpin oposisi Rusia Boris Nemtsov pada tahun 2015.

Pada bulan Juni, sebuah pengadilan di Moskow menghukum lima warga Chechnya atas tuduhan membunuh Nemtsov, musuh politik Putin. Nemtsov ditembak mati di sebuah jalan. Dia dibunuh di saat dia sedang mengerjakan laporan yang memeriksa peran Rusia dalam krisis Ukraina.

”Saya lebih dari yakin orang-orang Chechnya ini tidak ada hubungannya dengan itu. Menurut informasi saya, mereka (lima warga Chechnya) tidak bersalah,” kata Kadyrov dalam wawancara tersebut, seperti dikutip Reuters.

Siap Mundur, Pemimpin Muslim Chechnya Minta Kremlin Tunjuk Pengganti

MOSKOW-Ramzan Kadyrov, pemimpin Muslim dari wilayah otonom Chechnya, Rusia, menyatakan siap untuk mengundurkan diri. Dia menyerahkannya kepada Kremlin untuk memilih penggantinya.

Kadyrov, 41, adalah mantan pemberontak Islam yang telah memimpin Chechnya sejak 2007. Dia disahkan oleh Presiden Vladimir Putin pada bulan Maret tahun lalu untuk melanjutkan kepemimpinan wilayah itu dengan UU Rusia sebagai aturan.

Ditanya dalam sebuah wawancara televisi, apakah dia siap untuk mengundurkan diri, Kadyrov menjawab; ”Mungkin ini untuk mengatakan bahwa itu adalah mimpik saya.”

”Pernah ada kebutuhan orang-orang seperti saya untuk bertarung, untuk mengatur semuanya. Sekarang kita memiliki ketertiban dan kemakmuran, dan waktunya telah tiba untuk perubahan di Republik Chechnya,” katanya kepada stasiun televisi Rossiya 1 yang disiarkan Senin (27/11/2017).

Ditanya tentang calon penggantinya, Kadyrov menjawab; ”Ini adalah hak prerogatif dari kepemimpinan negara (Kremlin).”

”Jika saya ditanya, ada beberapa orang yang 100 persen mampu melaksanakan tugas ini di level tertinggi,” ujarnya, tanpa merinci lebih jauh.

Pernyataan Kadyrov yang siap mengundurkan diri ini muncul saat Putin, 65, diprediksi akan mengumumkan kesediaannya untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden Rusia lagi dalam pemilu Maret mendatang.

Putin yang merupakan mantan mata-mata KGB ini diperkirakan akan menang telak jika maju lagi dalam pemilu. Namun beberapa analis mengatakan bahwa hubungannya dengan politisi seperti Kadyrov dapat dimanfaatkan oleh lawannya selama kampanye berlangsung.

Kadyrov merupakan loyalis Putin. Dia bahkan blakblakan menyebut Putin sebagai idolanya. ”Saya siap mati untuknya, untuk memenuhi perintah apapun,” katanya.

Kadyrov juga membantah keras hubungan Chechnya dengan pembunuhan pemimpin oposisi Rusia Boris Nemtsov pada tahun 2015.

Pada bulan Juni, sebuah pengadilan di Moskow menghukum lima warga Chechnya atas tuduhan membunuh Nemtsov, musuh politik Putin. Nemtsov ditembak mati di sebuah jalan. Dia dibunuh di saat dia sedang mengerjakan laporan yang memeriksa peran Rusia dalam krisis Ukraina.

”Saya lebih dari yakin orang-orang Chechnya ini tidak ada hubungannya dengan itu. Menurut informasi saya, mereka (lima warga Chechnya) tidak bersalah,” kata Kadyrov dalam wawancara tersebut, seperti dikutip Reuters.

Credit sindonews.com

Presiden Baru Zimbabwe Bubarkan Kabinet Mugabe

Presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa dan istrinya, Ibu Negara Auxillia. Mnangagwa membubarkan kabinet lama peninggalan mantan Presiden Robert Mugabe dan mulai menyusun tim menteri barunya. (AFP PHOTO / TONY KARUMBA)

Jakarta, CB -- Presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa membubarkan kabinet mantan Presiden Robert Mugabe, Senin (27/11). Pembubaran kabinet dilakukan setelah Mugabe mengundurkan diri akibat desakan militer yang menguasai Ibu Kota Harare, pekan lalu.

"Mnangagwa dalam proses mengumpulkan para menteri kabinet baru," kata Misheck Sibanda, kepala sekretaris presiden dan kabinet dalam sebuah pernyataan yang dilansir AFP, Selasa (28/11).

Menurut Sibanda, Presiden baru Zimbabwe, Mnangagwa telah menunjuk Patrick Chinamasa sebagai menteri keuangan sementara dan Simbarashe Mumbengegwi sebagai menteri luar negeri sementara.

Namun Sibanda tidak mengindikasikan kapan Mnangagwa akan mengumumkan kabinet barunya.

Mnangagwa, 75 tahun, dilantik pada Jumat pekan lalu. Pelantikan Presiden baru Zimbabwe itu mengakhiri masa dramatis krisis politik di Harare. Militer akhirnya mengintervensi pemerintahan Robert Mugabe, setelah mantan presiden berusia 93 tahun itu melantik istrinya, Grace, sebagai wakil presiden. Sebelumnya, Mugabe memecat Mnangagwa yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden.

Mnangagwa adalah calon pengganti Mugabe yang didambakan militer dan banyak kalangan di Zimbabwe. Pelantikan Grace sebagai wakil presiden diduga menjadi bagian dari skenario untuk menjadikan Ibu Negara Zimbabwe itu sebagai pengganti Mugabe.

Saat mengambil alih Ibu Kota Harare, militer berdalih bahwa mereka hanya ingin menyingkirkan 'para penjahat' di sekeliling Mugabe.

Adapun Mnangagwa, dalam pelantikannya, berjanji untuk membawa perubahan bagi kebaikan Zimbabwe dan rakytnya. Sambil berjanji untuk setia, Mnangagwa bertekad untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk warisan mantan Presiden Robert Mugabe, serta menarik investasi asing.

Credit cnnindonesia.com