Jumat, 17 November 2017

Situasi Timur Tengah Tak Menentu, China Tawarkan Dukungan ke Saudi

BEIJING - China mendukung upaya Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan nasional dan mencapai pembangunan yang lebih besar. Hal itu dikatakan Presiden China Xi Jinping kepada Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, di tengah ketegangan regional antara Arab Saudi, Iran, Lebanon dan Yaman.

Cina secara tradisional memainkan peran kecil dalam konflik Timur Tengah atau diplomasi, walaupun ia bergantung pada wilayah penghasil minyak itu. Tapi China telah berusaha untuk meningkatkan profilnya, dengan Salman mengunjungi China pada bulan Maret.

"Berbicara melalui telepon, Jinping mengatakan kepada Salman bahwa tekad China untuk memperdalam kerja sama strategis dengan Arab Saudi tidak akan goyah, tidak peduli bagaimana situasi internasional dan regional berubah," kata Kementerian Luar Negeri China seperti disitat dari Reuters, Jumat (17/11/2017).

Mengomentari pentingnya menjaga komunikasi yang erat antara kepala negara kedua negara, Xi mengatakan bahwa China dan Arab Saudi adalah mitra strategis yang saling mempercayai.

"China mendukung upaya Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan nasional dan mewujudkan pembangunan yang lebih besar," kementerian tersebut mengutip Xi, tanpa menjelaskan lebih jauh.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik isu-isu seperti pengunduran diri Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri saat berada di Arab Saudi, mengkritik musuh besar Riyadh Iran dan sekutu Libanonnya Hizbullah.

Pasukan yang dipimpin oleh Saudi, yang mendukung pemerintah Yaman, juga telah menargetkan Houthi yang bersekutu dengan Iran dalam perang lebih dari dua tahun di sana.

China harus menginjak garis tipis antara Riyadh dan Teheran karena Beijing juga memiliki hubungan dekat dengan Iran.

Pernyataan kementerian tersebut mengatakan bahwa Xi dan Salman juga bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, namun tidak memberikan rincian.

Credit sindonews.com

Penasehat Pangeran Miteb Kritik Putra Mahkota Arab Saudi

CB, Jakarta - Putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, disebut melancarkan perang antikorupsi setelah mengumpulkan bukti selama tiga tahun terakhir.
Ada 208 orang yang ditahan dengan sebagian telah dilepas dalam gebrakan antikorupsi terbesar dalam sejarah Kerajaan. Pemerintah Saudi memperkirakan minimal US$100 miliar uang negara atau sekitar Rp1300 triliun raib karena praktek korupsi marak. Bentuk korupsi ini seperti pemberian uang suap dan mark up proyek negara.

Gerakan antikorupsi ini dinilai populer dan mendapat dukungan publik. Tapi ada tujuan lain yang bisa dicapai yaitu putra mahkota bisa naik ke puncak kekuasaan sebagai raja menggantikan ayahnya, Raja Salman, dengan mulus.

"MBS menggunakan tongkat antikorupsi untuk memukul orang-orang itu," kata Jamal Khashoggi, yang pernah menjadi penasehat Pangeran Turki al-Faisal. Turki pernah menjadi kepala intelejen dari 1979 hingga 2001. MBS adalah sebutan dikalangan petinggi Saudi untuk Mohammed bin Salman, yang merupakan putra mahkota dan anak kandung Raja Salman.
"Ini untuk pertama kalinya para pangeran Saudi ditahan karena tersangkut kasus korupsi," kata Jamal. Namun, dia menduga putra mahkota selektif dalam proses penangkapan antikorupsi ini.
"Saya yakin MBS seorang yang nasionalis dan mencintai negaranya. Dia ingin negaranya menjadi negara yang kuat. Tapi masalahnya adalah dia ingin berkuasa sendirian," kata dia.
Seperti diberitakan sekitar dua pekan lalu, Raja Salman mengeluarkan keputusan untuk membentuk Komisi Antikorupi. Komisi ini diketuai Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman.
Beberapa jam setelah keputusan raja diterbitkan, Komisi Antikorupsi melakukan penangkapan besar-besaran. Bandara pribadi milik para pangeran dan pengusaha kaya ditutup agar mereka tidak bisa melarikan diri.
"Sebagian orang-orang yang ditahan ini sebelumnya dipanggil untuk datang ke pertemuan untuk kemudian ditangkap," begitu dilansir NBC News.
Sebagian lainnya ditangkap di rumah mereka dan diterbangkan ke Riyadh atau dibawa dengan mobil ke Hotel Ritz-Carlton, yang menjadi tempat penahanan orang-orang kaya Arab Saudi ini. Gerakan antikorupsi Arab Saudi ini mengingatkan publik pada gerakan serupa di Cina, yang juga menyasar para petinggi pemerintah termasuk kepala intelejen, politikus senior dan wakil panglima.

Credit TEMPO.CO

Gerakan Antikorupsi Arab Saudi Disebut untuk Tangkap Oposisi

CB, Riyadh - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi hanya membolehkan setiap pejabat dan pangeran yang ditahan karena terkait kasus korupsi menelpon sekali. Sebagian dari mereka ditahan di hotel bintang lima Ritz-Carlton, Riyadh, Arab Saudi.
Mereka dibolehkan menelpon anggota keluarganya. "Mereka tidak boleh menerima telpon dan ditahan dengan penjagaan ketat. Tidak ada yang bisa masuk dan keluar," kata seorang sumber yang mengetahui soal ini kepada Reuters seperti dikutip NBC News. "Ini jelas ada persiapan yang banyak untuk melakukan penahanan ini."

Seperti diberitakan Kerajaan Saudi menggelar penangkapan besar-besaran terhadap sebelas pangeran, empat menteri aktif, dan sejumlah mantan pejabat. Ini terkait upaya Kerajaan untuk menyelamatkan uang negara, yang diduga raib dalam besar karena praktek korupsi.

Data awal kerajaan menunjukkan jumlah uang negara yang raib mencapai sekitar US$100 miliar atau sekitar Rp1300 triliun.
Sekitar dua pekan lalu, Raja Salman mengeluarkan keputusan untuk membentuk Komisi Antikorupi. Komisi ini diketuai Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman.
Beberapa jam setelah keputuran raja diterbitkan, Komisi Antikorupsi melakukan penangkapan besar-besaran. Bandara pribadi milik para pangeran dan pengusaha kaya ditutup agar mereka tidak bisa melarikan diri.
"Sebagian orang-orang yang ditahan ini sebelumnya dipanggil untuk datang ke pertemuan untuk kemudian ditangkap," begitu dilansir NBC News.
Sebagian lainnya ditahan di rumah mereka dan diterbangkan ke Riyadh atau dibawa dengan mobil ke Hotel Ritz-Carlton, yang menjadi tempat penahanan orang-orang kaya ini.
Masih menurut NBC News, tindakan Putra Mahkota Mohammed ini merupakan bagian dari upayanya melakukan konsolidasi kekuasaan. Itu sebabnya, sebagian orang terduga korupsi yang ditangkap merupakan anggota kerajaan.
"Pesannya adalah orang-orang yang menolak mendukung harus berhati-hati," kata NBC News melansir Reuters. Masih menurut sumber anonim yang dikutip ini, semua upaya penanganan antikorupsi ini ditujukan terhadap keluarga kerajaan sendiri. "Penangkapan lainnya hanya pencitraan saja," kata dia.
Raja Salman dikabarkan mengatakan tindakan penangkapan besar-besaran ini dilakukan terhadap orang-orang berjiwa lemah, yang mengedepankan kepentingan pribadinya diatas kepentingan publik demi mengumpulkan uang ilegal. Menurut beberapa sumber,data-data praktek korupsi ini dikumpulkan oleh lembaga intelejen Saudi.
Para pendukung kebijakan antikorupsi Kerajaan Saudi menolak tudingan bahwa gerakan antikorupsi ini merupakan strategi untuk menghilangkan musuh politik. Reuters, seperti dikutip NBC News, belum bisa mendapatkan konfirmasi dari keluarga kerajaan soal ini.
Salah satu yang ditahan di hotel adalah Pangeran Miteb bin Abdullah, yang merupakan bekas kepala Garda Nasional dan merupakan sepupu langsung Pangeran Mohammed.
"Dia datang ke sebuah undangan dan tidak pernah balik lagi," kata sumber kedua secara anonim. Sumber ini memiliki hubungan dengan beberapa orang yang telah ditahan.
Dua tokoh publik lainnya yang juga ditahan adalah Pangeran Alwaleed bin Talal, yang mengepalai Kingdom Holding dan sepupu dari putra mahkota. Juga ada Pangeran Turki bin Abdullah, yang merupakan mantan gubernur Riyadh dan anak dari bekas raja sebelumnya yaitu Raja Abdullah.
Ketegangan memuncak pada pertemuan anggota keluarga Kerajaan pada musim panas lalu. Salah satu sumber ini mengatakan sejumlah tokoh kerajaan seperti Miteb menolak pengangkatan Mohammed sebagai putra mahkota.
Ini karena sikap MBS, julukan dari putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed, yang secara terbuka mengatakan akan mengusut tuntas kasus korupsi di Kerajaan. Mohammed mengatakan ini dalam berbagai interview di media massa lokal dan internasional.

Credit TEMPO.CO

AS Inginkan Era Baru di Zimbabwe

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mencari "era baru" bagi Zimbabwe. Hal itu dikatakan oleh pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS untuk Afrika. Pernyataan ini secara implisit menyerukan Presiden Robert Mugabe untuk menyingkir di tengah krisis politik yang meningkat.

Dalam sebuah wawancara, Asisten Sekretaris Urusan Negara untuk Afrika Donald Yamamoto tampaknya menolak gagasan Mugabe, untuk tetap berperan dalam pemerintahan transisi atau seremonial. Mugabe sendiri telah memerintah Zimbabwe selama 37 tahun.

"Ini adalah transisi menuju era baru bagi Zimbabwe, itulah yang kami harapkan," kata Yamamoto disitat dari Reuters, Jumat (17/11/2017).

Tentara Zimbabwe merebut kekuasaan minggu ini, dalam upaya nyata untuk mencegah Mugabe (93) menyerahkan kekuasaannya kepada istrinya. Dia belum mengundurkan diri atau dipecat secara resmi, bagaimanapun, dan pada hari Kamis kemarin ia digambarkan berjabat tangan dengan kepala militer, Constantino Chiwenga.

Yamamoto, yang berbicara di sela-sela pertemuan dengan pejabat Uni Afrika di Departemen Luar Negeri di Washington, menggambarkan situasi di Zimbabwe sebagai situasi yang sangat cair.

"AS akan membahas pengangkatan beberapa sanksi terhadap Zimbabwe jika ia mulai memberlakukan reformasi politik dan ekonomi," katanya.

Dalam sebuah pesan untuk para pemimpin politik Zimbabwe, dia mengatakan: "Posisi kami selalu bahwa jika mereka terlibat dalam reformasi konstitusional, reformasi ekonomi dan politik, dan bergerak maju untuk melindungi ruang politik dan hak asasi manusia, maka kita dapat memulai dialog mengenai mengangkat sanksi."

AS belum memberikan bantuan kepada pemerintah Zimbabwe selama bertahun-tahun, namun memberikan bantuan pembangunan kepada kelompok nonpemerintah, terutama untuk perawatan kesehatan.

"Sekarang apakah kita memberi kepada pemerintah, itu tergantung pada apa yang terjadi di Zimbabwe," kata Yamamoto.

Sekretaris Negara AS Rex Tillerson dijadwalkan bertemu dengan 37 menteri luar negeri Afrika pada Jumat pagi waktu setempat di Washington.

Credit sindonews.com

Kudeta Zimbabwe, Eks Kepala Intelijen Ini Akan Gantikan Mugabe

Emmerson Mnangagwa. AFP Photo

CB, Jakarta -Kudeta tidak berdarah di Zimbabwe memunculkan nama Emmerson Mnangagwa sebagai calon pengganti Robert Mugabe yang telah berkuasa sebagai presiden sejak negara itu merdeka tahun 1980 hingga saat ini. Mnangagwa tak lain adalah wakil presiden Zimbabwe dan eks kepala intelijen pusat.
Pekan lalu Mugabe memecatnya setelah mencium bau kudeta yang diotakinya. Dan penciuman pria berusia 93 tahun ini terbukti, dua hari lalu militer melakukan kudeta tak berdarah dan menahan Mugabe beserta istri dan beberapa pejabat pemerintahan.

Siapa Mnangagwa yang kini berusia 75 tahun dan alumni satu perguruan tinggi di London, Inggris?

Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe bersama dengan istrinya Grace, saat bersiap-siap memberikan pidato dalam acara ulang tahunnya ke-92 di Masvingo, 27 Februari 2016. AP/Tsvangirayi Mukwazhi

Mengutip CNN, Mnangagwa dijuluki Buaya atau Ngwena, bahasa setempat. Sebelum jadi wakil presiden, ia menempati sejumlah posisi seperti menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri kehakiman .
Tahun 1980, ia menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Pusat atau polisi rahasia. Namanya dikaitkan sebagai otak dari pembunuhan massal etnis Ndebele di Matabeleland, pusat kekuataan oposisi Mugabe tahun 1983. Sebanyak 84 orang tewas ditembak dan dikuburkan di hadapan sanak keluarga korban. Mnangagwa berkukuh membantah keterlibatannya dalam pembantaian warga sipil ini.

Di masa merebut kemerdekaan Zimbabwe, Mnangagwa sebagai pemimpin gerilya tahun 1970-an, dan pernah dipenjara beberapa kali gara-gara aktivitas politiknya.
Mengutip Daily Mail, Mnangagwa berkenalan dan menjadi teman dekat Mugabe saat keduanya dipenjara di Salibsury atau Harare, ibukota Zimbabwe sekarang. Keduanya dipenjara sebagai tahanan politik untuk kemerdekaan Zimbabwe.
Seorang anggota parlemen Inggris, House of Commons, dari partai Buruh, Kate Hoey memperkirakan Mnangagwa akan menginspirasi teror lebih besar daripada Mugabe, mengutip Express.co.uk. Ia pun diperkirakan akan memerintah Zimbabwe layaknya diktator yang bahkan lebih kejam dari Mugabe.

Analis Zimbabwe dari Economist Intelligence Unit, Jane Morley mengatakan, Mnangagwa yang menjabat sebagai wakil presiden sejak tahun 2014 sampai sekarang menjadi orang yang difavoritkan militer untuk memimpin Zimbabwe. Namun, sekalipun militer nanti kembali ke barak, dan pemilu menghasilkan Mnangagwa jadi presiden, militer tetap memainkan peran kunci dalam menentukan arah negara.
Namun profesor David Moore yang berbicara dari Zimbabwe mengatakan, dirinya tidak percaya Mubage akan digulingkan. "Ini kudeta di dalam partai, presiden tidak akan digulingkan.

Credit TEMPO.CO

Ini Kronologi Kudeta Mugabe oleh Militer Zimbabwe

CB, Harare -- Warga Zimbabwe terkejut ketika menyaksikan siaran televisi negara pada Rabu pagi, 15 Nopember 2017, ketika pembawa acara diisi pria berbaju loreng. Ini memicu spekulasi bahwa era kediktatoran Presiden Robert Mugabe selama 37 tahun telah berakhir lewat kudeta militer.
Juru bicara Angkatan Darat Mayor Jenderal SB Moyo mengatakan militer telah merebut kekuasaan untuk menangkap penjahat di sekeliling Presiden Robert Mugabe, yang menurutnya kini dalam kondisi aman dan sehat.

Dia mengatakan tindakan militer, yang dipimpin Jenderal Constantino Chiwenga, disebut bukan sebgai upaya kudeta. Militer mengatakan itu adalah upaya menangkap penjahat di sekitar Mugabe untuk menenangkan situasi politik, sosial dan ekonomi negara itu.

Dalam perkembangan terbaru, militer Zimbabwe mengatakan pihaknya telah menahan Menteri Keuangan Ignatius Chombo, yang dianggap bertanggung jawab atas kemiskinan negara itu.
Namun, situasi di negara ini jelas terlihat seperti sebuah kudeta ketika kendaraan militer berjaga di beberapa bagian ibukota. Sistem penyiaran negara juga dikendalikan oleh militer.
Sementara itu, Mugabe, yang ditahan di rumahnya bersama istrinya, Grace Mugabe, belum membuat komentar atau pernyataan apapun.
Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, mengatakan telah mengungkapkan dia telah menghubungi Mugabe pada Rabu kemarin. Dia mengatakan Presiden Zimbabwe telah mengkonfirmasi penangkapannya namun menjelaskan situasinya terkendali.
Krisis ini menyusul pergolakan politik pada awal bulan ini, yang dimulai pada 6 November, saat Mugabe memecat Wakil Presiden, Emmerson Mnangagwa. Pemecatan ini memicu keresahan karena Mnangagwa mendapat dukungan dari militer.
Tindakan Mugabe ini memicu spekulasi bahwa dia bersiap mengangkat istrinya, Grace, sebagai penggantinya. Grace Mugabe, 52, sangat tidak disukai para elit di negara itu. Sementara Mnangagwa menikmati dukungan luas di militer.
Proses transisi kekuatan militer masih belum jelas namun sejauh ini tidak ada bencana dan demonstrasi yang dilaporkan.
Kedutaan besar Inggris dan kedutaan besar Amerika Serikat di ibu kota Harare juga mengeluarkan perintah untuk melindungi warganya di lokasi yang aman dan selalu mengikuti perkembangan terakhir.
Kudeta itu juga dilakukan sepekan setelah Jenderal Constantino Chiwenga mengunjungi Cina.
Juru bicara kementerian luar negeri Cina, Geng Shuang, mengamati dengan seksama situasi di Zimbabwe dan berharap pihak-pihak terkait dapat menangani urusan domestik Zimbabwe dengan baik.
Meski situasinya masih belum jelas, ini merupakan cerminan bahwa pemerintahan Mugabe akan segera berakhir.
Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer, polisi nasional telah memanggil semua petugas yang tengah cuti. Semua polisi yang cuti diperintahkan untuk segera kembali ke jabatan mereka. Namun semua gudang senjata, termasuk milik polisi di Harare, telah dikuasai militer.
"Gudang senjata, semua gerbang dan jalan yang menuju atau keluar dari perkemahan di jaga militer. Jalan Arcturus ditutup dan semua petugas bersenjata telah dilucuti senjata," kata seorang sumber, seperti dikutip Independent pada 16 November 2017.
Mugabe, seorang politisi veteran Afrika, telah memerintah Zimbawe selama 37 tahun. Meski mendapat pujian di benua Afrika, Mugabe dikritik Barat sebagai penguasa bertangan besi, yang lalai mengelola ekonomi negara. Dia juga diketahui senang menggunakan kekerasan agar tetap berkuasa sehingga merusak Zimbabwe, negara yang paling berpotensi Afrika.

Credit TEMPO.CO

Yunani nyatakan berkabung setelah banjir tewaskan 15 orang

Arsip: Seorang perempuan berusaha menyelamatkan diri dari banjir yang melanda Athena, Ibukota Yunani. (ist)

Mandra (CB) - Masyarakat Yunani pada Kamis menyatakan putus asa dan tidak percaya setelah banjir menewaskan sedikit-dikitnya 15 orang dan menyebabkan ratusan orang kehilangan rumah serta banyak warga menyalahkan pranata, yang membiarkan rumah dibangun di dasar sungai kering.

Di kota Nea Peramos dan Mandra di barat ibu kota Athena, mobil rongsokan dan perabotan hancur tergeletak di jalanan penuh lumpur tebal akibat arus air, yang mengamuk dan menerobos rumah pada Rabu pagi.

"Kami hancur, kedai dan rumah saya hilang," kata Paraskevas Stamou, pemilik restoran di Mandra, "Semua hilang. Jalannya lenyap, airnya masih mengalir dan kami pun kebanjiran lagi tadi malam dan pagi ini."

"Kami memperkirakan hujan akan datang lagi pada malam ini, seperti Tuhan membenci kami," katanya.

Demi menghindari banjir yang mematikan, warga mengambil langkah putus asa.

"Kami tidak punya tempat untuk tidur. Kami tidur di atap, kami menemukan karpet untuk menutupi diri," kata seorang pria di Mandra yang rumahnya hancur oleh banjir, namun masih tetap kokoh.

Di antara isak tangisnya, ibunya menambahkan: "Semuanya terlah terjadi. Kami tidak punya orang untuk membantu kami, saya tidak mendapat bantuan dari siapapun."

Cuaca buruk terus berlanjut pada Kamis. Pejabat mengatakan mereka menunggu kondisi membaik sebelum memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kerusakan tersebut. Lima orang dinyatakan masih menghilang.

Bendera setengah tiang dikibarkan dari bangunan negara dan Acropolis pada Kamis, saat pemerintah mengumumkan tiga hari berkabung nasional.

Para ahli menyalahkan konstruksi sembarangan yang merupakan jalur alami untuk limpasan air, dan erosi tanah di pegunungan yang terkena api.

Kedua kota dibangun di sepanjang jalan raya tua yang menghubungkan Athena ke kota Peloponnese di Korintus. Saat bangunan makin mendekat ke jalanan, arus yang seharusnya bisa menguras air limpasan dari pegunungan Pateras di dekatnya malah tertutup.

"Tentu saja negara tidak siap ... kita tidak bisa melawan alam," ujar Christos Zeferos, kepala pusat penelitian Fisika Atmosfer dan Akademi Klimatologi Athena, serta menambahkan bahwa dengan adanya perubahan iklim berarti masyarakat harus memperkirakan lebih banyak bencana terkait cuaca.

"Kita harus bersiap menghadapi fenomena yang lebih sering dan berbeda," katanya.

Banyak korban adalah orang tua. Korban termuda adalah seorang sopir truk berusia 36 tahun, yang memanggil ibunya saat air banjir naik di sekitar truknya. Jalurnya kemudian mati sepenuhnya, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

AS Mengaku Khawatir dengan Kebijakan Putra Mahkota Saudi

WASHINGTON - Pejabat Amerika Serikat (AS) menyatakan kekhawatiran mereka atas langkah yang baru-baru ini diambil oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman. Pejabat AS mengatakan, kebijakan itu dapat merusak kepentingan AS.

Melansir Al Jazeera pada Kamis (16/11), sejumlah pejabat di Kementerian Luar Negeri AS, bersama dengan pejabat dari Pentagon dan CIA mengatakan, Mohammed bin Salman membuat kebijakan tanpa memperhitungkan konsekuensinya.

"Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman berperilaku ceroboh, tanpa pertimbangan yang memadai terhadap kemungkinan konsekuensi dari tingkah lakunya," kata para pejabat AS tersebut, yang berbicara dalam kondisi anonim.

Mohammad bin Salman, yang juga dikenal dengan inisial namanya MBS, telah dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatannya setelah diberi mandat oleh ayahnya, Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud pada Juni lalu.

Puluhan pejabat senior Saudi yang diduga melakukan tindakan korupsi ditangkap dan ditahan, termasuk 11 menteri kabinet, sejumlah Pangeran, dan beberapa pengusaha kelas atas Saudi.

Credit sindonews.com

500 Tahanan Palestina Dihukum Seumur Hidup di Penjara Israel

Aksi warga Palestina di penjara Oris Israel dalam peringatan Hari Naksa

CB,YERUSALEM -- Sekitar 504 tahanan Palestina menjalani hukuman seumur hidup di penjara Israel. Dilansir dari Middle East Monitor, Kamis (16/11), Pusat Studi untuk Tahanan Palestina mengatakan hukuman seumur hidup terakhir diberikan kepada Nasser dan Akram Badawi dari kota Hebron,Tepi Barat.

Mereka juga didenda 17 ribu dolar AS setelah dituduh menembak seorang tentara Israel dan melukai orang lain. Menurut pernyataan tersebut, ini adalah hukuman seumur hidup yang telah diberikan terhadap tahanan Palestina tahun ini.

Hukuman seumur hidup adalah hukuman 99 tahun penjara yang dijatuhkan Israel terhadap tahanan Palestina yang dituduh membunuh pemukim atau tentara Israel. Hal ini juga dikenakan pada orang-orang Palestina yang dituduh merencanakan atau mengarahkan tindakan perlawanan yang menyebabkan kematian orang Israel.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan lebih dari 6.500 warga Palestina ditahan di 22 penjara Israel, termasuk 350 anak-anak, 57 perempuan dan sekitar 700 orang di bawah penahanan administratif. Terakhir, pasukan pendudukan Israel menggerebek beberapa kota dan desa di Tepi Barat pada malam hari dan menahan 30 orang Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Sama-sama Musuhi Iran, Israel Siap Berbagi Info Intelijen dengan Saudi

TEL AVIV - Militer Israel menyatakan siap untuk berbagi informasi intelijen dengan Arab Saudi. Pihak militer Tel Aviv mengaku memiliki kepentingan yang sama dengan Riyadh dalam melawan Iran.

Komentar itu disampaikan Kepala Staf Militer Israel Letnan Jenderal Gadi Eizenkot kepada Elaph, surat kabar yang berbasis di Saudi. Dalam wawancara langka dengan media Riyadh itu, Eizenkot mengaku tidak memiliki rencana untuk menyerang kelompok Hizbullah Libanon, sekutu Teheran.

Saudi dalam beberapa hari terakhir telah meningkatkan tekanan pada Iran dengan menuduh Teheran mencoba memperluas pengaruhnya di negara-negara Arab, termasuk melalui kelompok Hizbullah Libanon.

Meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Riyadh telah memicu spekulasi bahwa kepentingan bersama dapat mendorong Arab Saudi dan Israel untuk bekerja sama dalam melawan apa yang mereka lihat sebagai ancaman bersama.

Tapi, Saudi berpendapat bahwa hubungan dengan Israel bergantung pada penarikan diri Israel dari wilayah Arab yang diduduki dalam perang Timur Tengah 1967.

Ketika ditanya apakah Israel telah berbagi informasi dengan Arab Saudi, Eizenkot berujar; ”Kami siap untuk berbagi informasi jika diperlukan. Ada banyak kepentingan bersama di antara kita.”

Dia menambahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan peningkatan tekanan terhadap Iran juga telah memberi kesempatan bagi terbentuknya aliansi baru di Timur Tengah.

Baik Arab Saudi maupun Israel memandang Iran sebagai ancaman utama bagi Timur Tengah.

”Rencana strategis utama dan umum harus disiapkan untuk menghentikan bahaya Iran, dan kami siap untuk bertukar keahlian dengan negara-negara Arab moderat dan bertukar informasi intelijen untuk menghadapi Iran,” katanya, dalam wawancara di Kantor Eizenkot di Tel Aviv, yang dilansir Reuters, Jumat (17/11/2017).

Awal bulan ini, Perdana Menteri Libanon Saad al-Hariri mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah langkah mengejutkan yang telah menjatuhkan Libanon ke dalam krisis politik baru. Hariri mengumumkan pengunduran dirinya saat berada di Riyadh. Dalam pengumumannya itu, dia juga menyuarakan perlawanannya terhadap Iran.

Credit sindonews.com

Konspirasi Mossad Membunuh Insinyur Penerbangan Hamas

Hamas

CB, BEIRUT -- Hamas menyalahkan badan intelijen nasional Israel, Mossad, atas pembunuhan salah satu anggotanya yang berasal dari Tunisia, Mohammed al-Zawari. Tuduhan ini dilayangkan setelah dilakukan penyelidikan selama 11 bulan.

Al-Zawari, yang menjabat sebagai komandan sayap bersenjata Brigade Al Qassam sejak 2006, ditembak mati beberapa kali di dalam mobilnya, pada 15 Desember 2016. Saat itu ia sedang berada di luar rumahnya di dekat Sfax, 270 km di tenggara Tunisia.

Hamas segera membentuk komite investigasi setelah pembunuhan tersebut. Dalam sebuah konferensi pers di Beirut pada Kamis (16/11), anggota politbiro Hamas Mohammed Nazzal menyebut aksi Mossad itu sebagai tindakan terorisme.

"Mossad secara resmi dituduh berada di balik pembunuhan, yang bukan hanya dianggap sebagai tindakan teroris, tapi juga pelanggaran kedaulatan negara," kata Nazzal, dikutip Aljazirah.

Menurut Hamas, al-Zawari yang telah berusia 49 tahun adalah seorang insinyur penerbangan yang bekerja untuk pengembangan pesawat tak berawak. Hamas mempercayakan dia untuk mengembangkan pesawat tak berawak "Ababeel" yang digunakan dalam serangan terakhir Israel di Jalur Gaza pada musim panas 2014.

Laporan investigasi penuh, yang dipublikasikan di situs Hamas, mencakup rincian bagaimana pembunuhan tersebut direncanakan dengan cermat pada 2015. Rencana itu memiliki tiga tahap dan melibatkan 12 individu.

Dua orang yang melakukan pembunuhan al-Zawari memiliki paspor Bosnia. Salah satunya, yang bernama Chris Smith, telah mendaftarkan diri di Sekolah Teknik Nasional Tunisia, universitas yang sama tempat al-Zawari belajar untuk mendapatkan gelar pascasarjana.

Laporan tersebut mengatakan Smith telah memberi tahu universitas bahwa dia ingin mengamati inovasi pesawat tak berawak. Ia juga telah menawari al-Zawari sebuah proyek, yang diduga didukung oleh Uni Eropa, untuk dikerjakan. Namun Al-Zawari menolaknya karena curiga.

Nazzal mengatakan Hamas memiliki badan hukum dan akan menyampaikan laporan investigasi mereka untuk bisa melanjutkan temuan tersebut. "Saya meyakinkan Anda bahwa tim hukum akan memeriksa ini. Kami akan mempertimbangkan pilihan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Israel," ujar Nazzal.

Nazzal juga mengatakan Hamas bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang Tunisia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional negara tersebut, termasuk dalam menghadapi musuh Zionis.

"Tunisia juga memiliki informasi mengenai penyelidikan ini. Kepentingan nasional dan stabilitasnya sangat penting bagi kami. Karena Zionis dapat mengulangi perbuatannya sekali lagi, dan karena itu kami bertanggung jawab atas keamanan Tunisia - dan kami akan berada di negara Arab lainnya," ungkapnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Koalisi Pimpinan AS: ISIS Kehilangan 95% Wilayah 'Kekhalifahan'

AMMAN - Kelompok ISIS telah kehilangan 95 persen wilayah “kekhalifahan” lintas batas yang diumumkan tiga tahun lalu di Irak dan Suriah. Hal itu disampaikan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS).

”Sejak koalisi kita terbentuk pada tahun 2014, ISIS telah kehilangan 95 persen wilayah yang pernah dikuasai di Irak dan Suriah,” kata utusan Washington untuk koalisi, Brett McGurk, setelah pertemuan di Yordania.

Tiga tahun lalu, kelompok militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) mengumumkan “kekhalifahan” lintas batas di Irak dan Suriah yang seukuran wilayah Inggris. Pengumuman itu telah menarik ribuan militan asing.

Namun beberapa serangan militer, termasuk yang didukung oleh koalisi pimpinan AS, membuat ISIS terus kehilangan sebagian besar wilayah yang pernah dikuasainya.

”Lebih dari 7,5 juta orang sekarang telah dibebaskan dari ISIS,” kata McGurk dalam sebuah pernyataan. ”Kondisi keuangan kelompok tersebut sekarang pada tingkat terendah sampai saat ini.”

Kekalahan ISIS ini sekaligus menjadi masalah baru bagi Barat karena berpacu mencegah para militan asing pulang ke negara mereka untuk melakukan serangan.

McGurk menegaskan bahwa arus kedatangan militan asing ke Suriah telah hampir berhenti.

”Kami meningkatkan kerja sama keamanan perbatasan, keamanan penerbangan, penegakan hukum, sanksi keuangan, pesan balik, dan pembagian data intelijen untuk mencegah ISIS melakukan serangan di tanah air kita,” katanya, seperti dikutip AFP, Jumat (17/11/2017).

Credit sindonews.com

Rusia Kembali Veto Resolusi PBB soal Senjata Kimia Suriah

Ilustrasi DK PBB. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Rusia kembali memveto draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan Amerika Serikat untuk memperpanjang mandat penyelidikan penggunaan senjata kimia dalam perang di Suriah.

Sebagaimana dilansir Reuters, dengan veto ini, Rusia kembali menggagalkan upaya PBB untuk memperpanjang masa kerja misi yang sudah mengungkap penggunaan gas sarin oleh militer Suriah dalam serangan pada 4 April lalu ini.

Mandat penyelidikan ini digagas oleh PBB dan Organisasi Pencegahan Penggunaan Senjata Kimia (OPCW) di bawah payung Mekanisme Investigasi Gabungan (JIM). Masa kerja JIM habis pada Kamis (16/11).

Agar misi tersebut dapat diperpanjang, resolusi ini harus didukung oleh setidaknya sembilan perwakilan dan tidak boleh diveto oleh lima negara anggota tetap DK PBB, yaitu Amerika Serikat, Perancis, Rusia, Inggris, dan China.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa negaranya tidak akan berhenti mendesak penyelidikan atas penggunaan senjata kimia di Suriah.

AS dikenal sangat keras dalam menanggapi penggunaan senjata kimia di negara pimpinan Presiden Bashar al-Assad itu.

Setelah Suriah dituding menggunakan senjata kimia dalam serangan di Khan Sheikhoun pada 4 April lalu, AS langsung menyerang pangkalan militer rezim Assad dengan rudal.

Setelah pemungutan suara rampung, Haley pun berkata, "Kami akan melakukannya lagi jika memang harus."

"Rezim Assad harus benar-benar mengetahui, Amerika Serikat tak menerima penggunaan senjata kimia oleh Suriah," katanya.

Menanggapi pernyataan Haley, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan bahwa draf resolusi yang diajukan AS tak berimbang. Menurutnya, draf itu merupakan upaya Barat untuk merendahkan Rusia.

Rusia sendiri sudah menyusun draf terkait penyelidikan penggunaan senjata kimia ini yang diklaim lebih aman. Menjelang pemungutan suara pada Kamis, Bolivia meminta draf ini juga dipertimbangkan.

Namun, hanya empat anggota yang menyetujui draf itu, sementara tujuh lainnya menolak dan empat abstain.

Dalam kesempatan ini, Nebenzia kembali menekankan bahwa Rusia mendukung pembentukan JIM, tetapi mereka meragukan sejumlah temuan tim itu.

Hingga saat ini, OPCW sudah memverifikasi bahwa dari 27 serangan kimia yang terjadi di Suriah, 25 di antaranya dilakukan oleh pemerintah setempat.

Temuan ini menyulut amarah AS karena Suriah sudah sepakat akan menghancurkan senjata kimia mereka melalui satu kesepakatan bersama Moskow dan Washington.

Namun menurut Rusia sebagai sekutu rezim Presiden Bashar al-Assad, mengatakan bahwa kini sudah hampir tidak ada penggunaan senjata kimia di Suriah.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Luncurkan Pesawat Pembom Supersonik Tu-160 yang Baru Dibikin

MOSKOW - Pesawat pembom strategis supersonik Tupolev Tu-160 yang baru dibangun Rusia setelah tahun 1992 diluncurkan dari hanggar. Peluncuran ini sebagai tanda dimulainya produksi pesawat pembom yang oleh NATO dinamai sebagai Blackjack tersebut.

Tu-160 baru, yang dijuluki White Swan di Rusia, muncul di Industri Penerbangan Kazan—sebuah cabang Biro Desain Tupolev yang berbasis di Moskow—pada hari Kamis. Pesawat itu dibangun menggunakan suku cadang yang disimpan sejak era Soviet.

Pesawat pembom terbaru itu akan menjalani uji coba di lapangan, sebelum mengudara secara resmi pada bulan Februari 2018.

Kepala otoritas untuk Penerbangan Jarak Jauh Rusia, Mayor Jenderal Sergey Kobylash, mengatakan bahwa produksi serial Tu-160 yang terhenti sejak 1992 dilanjutkan setelah pesawat tersebut terbukti sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Produksi serial pesawat pembom kemungkinan akan dimulai pada awal 2020-an, di mana Kementerian Pertahanan berencana untuk membeli setidaknya 50 unit pesawat. Pesawat yang akan diproduksi massal tersebut akan mendapatkan mesin baru yang disempurnakan, termasuk dilengkapi peralatan dengan perangkat keras digital.

”Semua pesawat Tu-160 yang saat ini beroperasi dengan Angkatan Udara Rusia akan dimodernisasi sepenuhnya. Dengan mempertimbangkan laju reproduksi dan tingkat teknologi modern, saya berasumsi bahwa itu akan terjadi pada tahun-tahun mendatang,” kata Kobylash, seperti dikutip dari RIA-Novosti, Jumat (17/11/2017).

Blackjack adalah pesawat tempur terbesar di dunia, dengan berat lepas landas maksimum sekitar 275 ton. Pesawat ini bisa menempuh jarak lebih dari 12.000 kilometer tanpa pengisian ulang bahan bakar.

Pesawat ini pernah menempuh penerbangan sejauh 18.000 kilometer dan menghabiskan lebih dari 24 jam di udara.

Credit sindonews.com

Arab Saudi-Cina Perkuat Kerja Sama Bilateral

Xi Jinping

CB,BEIJING -- Presiden Cina Xi Jinping ingin memperkuat hubungan bilteral dengan Arab Saudi. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jendral partai Komunis itu usai berbicara dengan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud melalui sambungan telepon.

Xi Jinping agaknya mengesampingkan konflik yang tengah melanda Arab Saudi. Hal tersebut, Xi mengatakan, tidak akan mempengaruhi niatan Cina untuk memperdalam kerja sama strategis dengan Arab Saudi.

"Cina mendukung upaya untuk melindungi kedaulatan dan mencapai pembangunan yang lebih besar," kata Xi Jinping seperti dilaporkan South China Morning Post, Kamis (16/11).

Raja Salman bersedia memperkuat kerja sama dengan Cina. Dia mengatakan, Cina merupakan mitra penting Arab Saudi di kawasan Teluk. Kerja sama negara komunis dan kerajaan mayoritas Muslim itu akan difokuskan pada bidang energi dan keuangan.

Raja Salman tengah mencari cara untuk meningkatkan penjualan minyak ke Cina. Kerja sama tersebut akan membuat Arab Saudi menjadi salah satu pemasok minyak mentah terbesar ke Cina. Tak hanya memiliki hubungan bilateral dengan Arab, Cina juga memiliki kedekatan dengan Iran.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kapal Induk dan 14.000 Tentara AS Latihan Perang dengan Jepang

Kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Ronald Reagan dilibatkan dalam latihan perang gabungan dengan Jepang. Foto/REUTERS/File Photo

TOKYO - Jepang dan Amerika Serikat meluncurkan latihan perang angkatan laut gabungan mulai hari Kamis untuk pamer kekuatan terhadap Korea Utara yang berambisi menjadi negara berkekuatan nuklir. Dalam manuver gabungan ini, AS melibatkan 14.000 tentara, kapal induk USS Ronald Reagan dan tiga kapal perang.

Latihan perang gabungan dijadwalkan berlangsung selama 10 hari. Tiga kapal perang Washington yang dilibatkan antara lain USS Stethem, USS Chafee dan USS Mustin. ”Berlangsung di perairan sekitar Okinawa, di selatan Jepang,” kata Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan.

Korut, yang telah memicu ketegangan regional dengan uji coba senjata nuklir dan rudal dalam beberapa bulan terakhir, berulang kali mengecam latihan militer tersebut sebagai latihan untuk invasi. Pyongyang terkadang melakukan manuver militer sendiri sebagai tanggapan.

“Latihan tahunan ini dirancang untuk meningkatkan kesiapan defensif dan interoperabilitas pasukan Jepang dan Amerika melalui pelatihan operasi udara dan laut,” lanjut pernyataan Angkatan Laut AS.

”Latihan lebih dari seminggu ini pelatihan berbasis skenario di darat,” imbuh pernyataan tersebut, yang dikutip dari Channel News Asia, semalam (16/11/2017).

Manuver dengan belasan ribu tentara Washington ini terjadi setelah tiga kapal induk AS mengadakan latihan perang langka di tempat yang sama di Pasifik barat beberapa hari lalu. Kapal-kapal perang dari Jepang dan Korea Selatan ikut bergabung dalam manuver tersebut.

Credit sindonews.com

Di Tengah Ancaman Korut, Jepang-AS Latihan Maritim Gabungan

Latihan gabungan ini dilaksanakan hanya berselang beberapa hari setelah tiga kapal induk AS berlayar di Samudera Pasifik bersama kapal perang Jepang dan Korea Selatan pada akhir pekan lalu. (Courtesy Aaron B. Hicks/U.S. Navy/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Jepang dan Amerika Serikat memulai program latihan angkatan laut gabungan selama 10 hari di perairan sekitar Okinawa pada Kamis (16/11), di tengah ancaman rudal Korea Utara yang kian meningkat.

Angkatan Laut AS menyatakan, latihan ini akan diikuti oleh 14 ribu personel militer AS yang membawa kapal induk Ronald Reagan dan penghancur rudal USS Stethem, USS Chafee, dan USS Mustin.

"Latihan ini digelar untuk meningkatkan kesiapan pertahanan dan kemampuan pasukan Jepang dan Amerika dalam pelatihan operasi di udara dan laut," demikian pernyataan Angkatan Laut AS, sebagaimana dikutip AFP.

Latihan gabungan ini dilaksanakan hanya berselang beberapa hari setelah tiga kapal induk AS berlayar di Samudera Pasifik bersama kapal perang Jepang dan Korea Selatan pada akhir pekan lalu.

Duta Besar Korut untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ja Song Nam, mengatakan bahwa latihan itu membuat situasi di Semenanjung Korea kini berada dalam keadaan "paling parah."

Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Ja menulis, "Pengerahan tiga kapal induk yang pertama sejak 2007 ini membuat perang nuklir sulit diprediksi sebab peralatan perang nuklir AS telah berada dalam posisi menyerang."

Dia juga menuding DK PBB "menutup mata" terkait latihan perang nuklir yang dilakukan AS tersebut. Ja menganggap, pengabaian ini "membawa bencana besar kepada umat manusia."

Ketegangan AS dan Korut membuat situasi di Semenanjung Korea memanas. Sejak Pyongyang meluncurkan uji coba nuklir keenamnya pada awal September lalu, rezim Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump terus saling melontarkan ancaman perang.

Sejak saat itu, AS juga mendesak DK PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras agar Korut menghentikan ambisi pengembangan senjata nuklirnya.

Desakan ini juga menjadi salah satu agenda utama Presiden Donald Trump dalam tur Asia sepanjang pekan lalu.

Credit cnnindonesia.com

RI Harap Kode Etik Laut China Selatan Mengikat Secara Hukum

Ilustrasi Laut China Selatan. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI berharap kode etik atau code of conduct (CoC) di Laut China Selatan bisa mengikat secara hukum agar seluruh pihak terutama negara yang memiliki klaim di wilayah itu, bersikap sesuai pedoman.

“Kerangka CoC kan sudah, saat ini tinggal dinegosiasikan isinya. Perundingan tentu saja akan lama karena butuh waktu banyak sebab kan kami ingin hasilnya ini bisa legally binding,” ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu, Siswo Pramono, di Jakarta, Kamis (16/11).

Kerangka CoC ini disepakati oleh China dan negara anggota ASEAN pada Agustus lalu setelah proses negosiasi selama bertahun-tahun.

CoC ini merupakan pedoman berperilaku di LCS untuk menghindari konflik, sementara sengketa antara China dan sejumlah negara anggota ASEAN di perairan itu belum rampung.

Siswo mengatakan, perundingan mengenai isi CoC ini akan memakan waktu lama. Salah satu tantangan proses negosiasi ini adalah banyak negara berupaya memasukkan kepentingan nasionalnya dalam kode etik tersebut.

“Masing-masing punya kepentingan nasional berbeda, tapi semua kepentingan tadi masih dinegosiasikan secara politik dan perlu disertakan kondisi kondusif juga dalam perundingannya. Itu yang kami utamakan saat ini selama negosiasi,” tutur Siswo.

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri, AM Fachrir, mengatakan saat ini proses negosiasi CoC masih terus berlangsung dan belum ada target penyelesaian.

“Saat ini kami sudah sampaikan zero draft CoC dulu, hal yang mungkin bisa disepakati seluruh pihak. Target agak susah ya karena selama ini harapan kita ya pasti lebih cepat selesai, lebih bagus,” ucap Fachir.

Fachir pun meminta seluruh pihak untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan agar tercipta suasana kondusif yang mendukung percepatan perundingan.

Credit cnnindonesia.com

Korut Kebut Pembuatan Kapal Selam Rudal Balistik

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) mempercepat pembuatan kapal selam rudal balistik operasional pertamanya. Hal itu tercermin dalam citra satelit yang diambil bulan ini dari sebuah galangan kapal angkatan laut Korut.

Lembaga pemantau Korut yang berbasis di Washington, North38, mengutip gambar yang diambil pada 5 November yang menunjukkan aktivitas yang agresif di galangan kapal utama milik Korut, Sinpo South

"Kehadiran apa yang tampak sebagai bagian dari lambung kapal selam di halaman menunjukkan pembangunan kapal selam baru, mungkin kapal selam rudal balistik SINPO-C sebagai tindak lanjut ke kapal selam rudal balistik eksperimental saat ini SINPO," bunyi laporan North38 seperti dilansir dari Reuters, Jumat (17/11/2017).

Laporan tersebut mengatakan sepanjang 2017 telah terjadi pergerakan suku cadang dan komponen terus menerus ke dalam dan di luar dua bagian di sebelah gedung-gedung di tengah galangan kapal.

Dikatakan, gambar 5 November menunjukkan dua benda melingkar besar yang bisa menjadi bagian lambung kapal selam. Dikatakan bahwa ini tampak lebih besar daripada kapal selam kelas ROMEO milik Korut.

Gambar uji coba menunjukkan pengujian lanjutan mekanisme pelepasan rudal dari kapal selam. Namun, laporan tersebut mengatakan tidak ada kegiatan yang dapat dilihat sebagai persiapan untuk melakukan uji coba baru rudal yang diluncurkan dari kapal selam.

Korut telah bekerja untuk mengembangkan rudal bermuatan nuklir yang mampu mencapai Amerika Serikat (AS). Hal ini memicu krisis internasional di mana Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa semua opsi dipertimbangkan, termasuk aksi militer.

Korut juga diperkirakan sedang mengerjakan rudal padat untuk diluncurkan dari kapal selam.

Bulan lalu, majalah The Diplomat mengutip sumber pemerintah AS mengatakan bahwa intelijen militer Paman Sam telah mendeteksi sebuah kapal selam diesel-listrik baru yang sedang dibangun di Sinpo dan menyebutnya sebagai Sinpo-C. Dikatakan bahwa kapal selam tersebut kemungkinan merupakan penerus kapal selam rudal eksperimental Korut yang lebih besar.

Korut telah melakukan lusinan tes rudal tahun ini dan uji coba nuklir terakhir dan terbesar terjadi pada 3 September. Namun, dua bulan terakhir telah mengalami ketenangan dan belum menguji rudal sejak meluncurkan rudal di atas Jepang pada 15 September lalu.

Artikel lain di The Diplomat bulan lalu mengutip sumber pemerintah AS yang mengatakan bahwa Korut telah menguji mesin bahan bakar padat baru sekitar 15 Oktober dan 21 Oktober. Pejabat intelijen AS menolak memberikan komentar mengenai hal ini.

Credit sindonews.com

AS Buka Pintu Perundingan jika Korut Stop Kembangkan Senjata Nuklir

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis menyatakan, ada kemungkinan untuk melakukan perundingan antara Washington dan Pyongyang. Namun, syaratnya Korea Utara (Korut) harus berhenti menguji coba dan mengembangkan senjata nuklir dan rudalnya.

”Selama mereka berhenti melakukan pengujian, berhenti mengembangkan, mereka tidak mengekspor senjatanya, akan ada kesempatan untuk melakukan perundingan,” kata Mattis kepada wartawan di sebuah pesawat militer pada hari Kamis, yang dilansir Reuters, Jumat (17/11/2017).

Washington selama ini menegaskan bahwa bahwa semua opsi, termasuk militer, telah berada di atas meja jika berurusan dengan Korut. Namun, pemerintah Presiden Donald Trump telah menekankan pilihannya untuk solusi diplomatik.

Saat mengunjungi Seoul pekan lalu, Presiden Trump memperingatkan Korea Utara bahwa dia siap untuk menggunakan seluruh kekuatan militer Amerika guna menghentikan serangan apapun. Namun, dia juga mendesak Pyongyang untuk membuat kesepakatan.

Sedangkan rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un enggan bernegosiasi, setidaknya sampai negara tersebut berhasil mengembangkan rudal berhulu ledak nuklir yang mampu mencapai daratan AS.

Mattis mengatakan, militer AS sangat memperhatikan mengapa tidak ada peluncuran rudal baru-baru ini oleh rezim Korut. Namun, dia menolak memberikan alasan potensial untuk itu.

Sekutu AS, Korea Selatan, telah menyuarakan kekhawatirannya jika AS nekat meluncurkan agresi terhadap program nuklir dan rudal Korut. Sebab, langkah itu dapat memicu pembalasan dari Pyongyang yang menghancurkan Korea Selatan. Petinggi partai berkuasa Korea Selatan telah memperingatkan Washington untuk tidak meluncurkan serangan militer ke Pyongyang tanpa persetujuan Seoul.

Mattis dalam perjalanan ke Colorado, di mana dia akan mengunjungi Komando Pertahanan Udara Amerika Utara (NORAD), yang bertanggung jawab atas pertahanan tanah air, termasuk melacak dan mencegat rudal Korea Utara.

Credit sindonews.com

Thailand akan Bangun Pabrik Senjata Gabungan dengan Cina

Prajurit Thailand berpatroli di pusat perbelanjaan kota Bangkok, Ahad (1/6), untuk mencegah aksi unjuk rasa antikudeta militer. (AP/Sakchai Lalit)

CV, BANGKOK -- Badan teknologi pertahanan Thailand berencana mendirikan sebuah pusat bersama dengan Cina untuk memproduksi dan memelihara peralatan militer dalam upaya penguatan keamanan sejak kudeta Thailand 2014.

Menurut juru bicara kementerian pertahanan Thailand, Institut Teknologi Pertahanan pemerintah Thailand (DTI) akan mendirikan fasilitas pertahanan komersial pertama bersama Cina di provinsi timur laut Khon Kaen pada Juli. Kerja sama ini meliputi perakitan, produksi dan pemeliharaan sistem senjata darat Cina untuk tentara Thailand.

"Semua produksi kami akan digunakan untuk pemakaian resmi dalam negeri. Hal itu bisa menjadi pusat perakitan dan pemeliharaan untuk semua negara bagian di Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)," ujar juru bicara kementerian pertahanan Kongcheep Tantravanich.

Perincian spesifik, katanya, menjadi subyek diskusi lebih lanjut antara kementerian dan Cina North Industries Corporation (NORINCO) yang membuat tank dan senjata di antara alat berat lainnya. Kongcheep mengatakan orang-orang Cina akan memberikan pelatihan dan transfer teknologi, namun rincian personil Cina di Khon Kaen akan dibahas lebih lanjut.

NORINCO belum menyampaikan komentarnya terkait hal ini. Situsnya menggambarkan NORINCO sebagai pelopor dan pemimpin perdagangan militer Cina, dan sebuah tim penting untuk menerapkan strategi Going Global Cina.

Kementerian Pertahanan Cina juga belum menyampaikan komentarnya.

Cina telah menjadi sumber senjata yang semakin penting bagi Thailand, terutama sejak Amerika Serikat dan negara-negara Barat menurunkan hubungan setelah tentara merebut kekuasaan pada 2014. Pembelian utama sejak 2015 mencakup pesanan untuk 49 tank Cina dan 34 kendaraan lapis baja senilai lebih dari 320 juta dolar AS. Angka ini lebih banyak daripada yang dibeli tentara dari negara lain.

Pembelian dari Cina terbesar adalah pesanan Royal Thai Navy untuk tiga kapal selam dengan biaya di atas satu miliar dolar AS. Tentara Thailand dan Cina serta angkatan udara telah memulai latihan gabungan, melengkapi latihan Thailand yang terus berlanjut dengan pasukan AS. Untuk hal sipil, Thailand dan Cina merencanakan pengembangan rel kereta api berkecepatan tinggi sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road di Beijing.

Peneliti militer Thailand dan keamanan regional,Paul Chambers mengatakan pusat manufaktur senjata gabungan di Khon Kaen tampaknya serupa dengan yang ada di Pakistan dapat melengkapi kehadiran militer Cina di negara tetangga Kamboja.

"Ini membuka pintu bagi potensi pertumbuhan pengaruh militer Cina di daratan Asia Tenggara," kata Chambers dari Universitas Naresuan di provinsi Phitsanulok, Thailand utara.

Perundang-undangan baru yang mulai berlaku tahun depan akan memungkinkan Institut Teknologi Pertahanan Thailand beroperasi secara komersial, namun tetap berada di bawah kepemilikan pemerintah. Kementerian Pertahanan Thailand mengatakan pemerintah juga mengadakan diskusi pendahuluan dengan Ukraina, Rusia dan Afrika Selatan mengenai fasilitas manufaktur pertahanan bersama, serupa dengan kesepakatan dengan Cina.

Credit republika.co.id

Partai oposisi utama Kamboja dibubarkan Mahkamah Agung

PM Kamboja, Hun Sen (Reuters)

Phnompenh (CB) - Mahkamah Agung Kamboja membubarkan partai oposisi utama pada Kamis, menyisakan Perdana Menteri Hun Sen, yang tampak jelas memperpanjang kekuasaannya selama tiga dasawarsa dalam pemilihan umum pada tahun depan.

Pemerintah meminta pengadilan membubarkan Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), yang dituduh berencana mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dari Amerika Serikat setelah pemimpin partai itu, Kem Sokha, ditangkap pada 3 September.

Putusan pengadilan itu juga memerintahkan pelarangan politik lima tahun untuk 118 anggota partai oposisi. Hal tersebut mengancam tantangan utama pemilihan umum bagi Hun Sen, mantan komandan Khmer Merah, yang menjadi perdana menteri terlama di dunia.

Dalam pidato di televisi, Hun Sen mengatakan kepada warga Kamboja bahwa pemilihan umum tersebut dilanjutkan "seperti biasa" dan meminta anggota CNRP, yang tidak mendapat pelarangan, berpihak kepada partainya.

CNRP menolak tuduhan tersebut karena bermotif politik. Partai tersebut tidak mengirim pengacara untuk putusan pengadilan.

"Ini menunjukkan bahwa Hun Sen tidak akan pernah berhenti jika tidak ada yang menghentikannya," kata Kem Monovithya, putri Kem Sokha dan juga pejabat partai, "Putusan itu telah diharapkan. Sudah saatnya sanksi dari masyarakat internasional."

Penyumbang dana dari Barat, yang mensponsori pemilu yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1993 dengan harapan bisa menciptakan demokrasi yang abadi, telah meminta pembebasan Kem Sokha.

Namun, mereka tidak menunjukkan minatnya untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Kamboja, yang sekarang terkait erat dengan China. Misi diplomatik AS dan Uni Eropa di Kamboja menolak memberikan komentar segera mengenai keputusan pengadilan tersebut.

Di samping meningkatkan anti-AS. retorika dan menghubungkan AS dengan dugaan rencana terhadapnya, Hun Sen memuji Presiden AS Donald Trump pada sebuah pertemuan puncak regional pada akhir pekan dan mengatakan bahwa dia menyambut baik kebijakannya untuk tidak melakukan interferensi.

Puluhan polisi pengawal berjaga di luar lapangan yang berhiaskan perhiasan emas di pusat kota Phnom Penh.

Hingga saat ini, tidak ada tanda protes, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Mahathir Calonkan Diri di Pemilu Malaysia 2018

Tun Mahathir Mohamad (CNN Indonesia/Hanna Azarya Samosir)

Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Tun Mahathir Mohamad disebut-sebut akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang rencananya akan digelar dalam enam bulan ke depan.

“Saya pikir, Mahathir akan mencalonkan diri karena beliau adalah panutan kami,” tutur Wakil Presiden partai Mahathir, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman, kepada wartawan di Petaling Jaya, Kamis (16/11) seperti dilansir The Strait Times, Kamis (16/11).

Abdul Rashid mengatakan Mahathir kemungkinan membidik kota Langkawi, salah satu pulau wisata populer di Malaysia, atau Putrajaya, wilayah pusat pemerintahan, sebagai daerah perwakilannya.

Selama ini, Langkawi selalu dikuasai oleh politikus United Malays National Organisation (UMNO), partai terbesar di Malaysia dan koalisi partai berkuasa Barisan Nasional (BN).

Namun, sekitar 31 ribu pemilih di Langkawi diperkirakan akan mendukung Mahathir karena perannya dalam mengubah pulau tersebut menjadi tujuan wisata internasional ketika dirinya menjabat sebagai PM pada 1981-2002.

“Menurut pembicaraan selama ini, ada kemungkinan besar beliau [Mahathir] bertarung untuk Langkawi, meski di saat yang bersamaan juga diminta untuk mewakili Putrajaya,” kata dia.

Sementara itu, Putrajaya memiliki konstituensi parlemen terkecil di Negeri Jiran itu. Di Putrajaya terdapat 14.300 pemilih pada pemilu 2013 lalu. Sebagian besar pemilih merupakan pegawai negeri sipil dan keluarga mereka.

Kursi Putrajaya saat ini dipegang oleh Tengku Adnan Tengku Mansor, anggota legislatif sekaligus Sekretaris Jenderal UMNO. Tengku Adnan pula yang menciptakan daerah pemilihan tersebut pada 2004.

Pejabat PPBM mengatakan bahwa menempatkan Mahathir sebagai wakil rakyat Putrajaya akan memberi sinyal kuat kepada para pemilih bahwa kelompok oposisi sangat serius untuk mengambil alih kekuasaan yang selama ini dipegang partai pemerintah, UMNO.

Lebih lanjut, Abdul Rashid memaparkan, partainya bertekad untuk berjuang memperebutkan lebih dari 38 kursi parlemen. Saat ini, PPBM hanya memiliki satu kursi di parlemen dan dua kursi parlemen negara bagian.

Satu-satunya kursi parlemen yang dikuasai PPBM kini diduduki oleh Tan Sri Muhyiddin mewakili Johor. Sementara itu, dua kursi parlemen regional PPBM dipegang oleh putra Mahathir, Mukhriz di Kedah, dan eks menteri politik, Tan Sri Muhyiddin, di Johor.

“Target ini melebihi dari yan dimenangkan DAP pada pemilu lalu. Kami tidak punya pilihan, karena kami adalah partai utama di Pakatan Harapan untuk meraup dukungan etnis Melayu,” kata Abdul Rashid.

Pakatan Harapan adalan aliansi oposisi di Malaysia yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Wan Azizah Ismail, istri mantan Deputi PM Anwar Ibrahim, PPBM, Partai Aksi Demokratik (Democratic Action Party/DAP) dan Partai Amanah. Pakatan Harapan merupakan koalisi kedua terbesar di Parlemen Malaysia, setelah Barisan Nasional.

“Kami menganggap PPBM sebagai pemimpin dalam hal meraup dukungan publik bagi koalisi oposisi,” kata dia seperti dikutip The Straits Times, Kamis (16/11).

PPBM dibentuk lebih dari setahun yang lalu oleh Mahathir dan sejumlah mantan petinggi UMNO seperti mantan Wakil PM Muhyiddin Yassin, menyusul dugaan skandal korupsi dana negara yang disalahgunakan oleh lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB, yayasan pemerintah yang dibentuk Najib.

Mahathir saat ini menjabat sebagai Ketua PPBM, sekaligus pemimpin aliansi Pakatan Harapan. Pemilu Malaysia rencananya bakal digelar tahun depan. Konstitusi Malaysia mengharuskan Perdana Menteri Najib Tun Razak untuk melaksanakan pemilu paling lambat April 2018. Beberapa kalangan memperkirakan pemilu Malaysia bakal digelar sekitar bulan Maret. Saat liburan sekolah dan seusai Tahun Baru Imlek.

Credit cnnindonesia.com

Singapura Hentikan Hubungan Dagang dengan Korut

Ilustrasi. (Thinkstock/Marek Slusarczyk)

Jakarta, CB -- Singapura menghentikan seluruh hubungan dagang dengan Korea Utara sesuai dengan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait program senjata nuklir negara pimpinan Kim Jong-un tersebut.

"Singapura akan melarang seluruh perdagangan komersial dari atau menuju Korea Utara," demikian bunyi notifikasi yang dikirimkan bea cukai Singapura kepada seluruh agen perdagangan, sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (16/11).

Kepala Keamanan dan Strategi Perdagangan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Singapura, Fauziah A. Sani, mengatakan bahwa penangguhan ini sudah berlaku sejak 8 November lalu.

Sani menyatakan, pihak yang kedapatan menjalin hubungan dagang dengan Korut dapat didenda hingga US$200 ribu atau empat kali lipat dari nilai perdagangan barang tersebut.

Pelanggar kebijakan ini juga dapat dijerat hukuman penjara hingga tiga tahun. Kedua hukuman ini dapat dikombinasikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Keputusan ini dianggap dapat menjadi pukulan tambahan bagi Korut karena Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketujuh bagi Pyongyang.

Sebelumnya, Filipina sebagai rekan perdagangan terbesar kelima Korut, juga memutus hubungan dagang dengan Pyongyang pada September lalu, dalam rangka mematuhi resolusi PBB.

Sanksi PBB itu dijatuhkan setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba rudal dan nuklir keenamnya pada September lalu.

Resolusi ini dirancang untuk memenuhi enam tujuan utama, yaitu membatasi impor minyak Korea Utara, melarang ekspor tekstil, mengakhiri kontrak pekerja di luar negeri, menekan upaya penyelundupan, menghentikan kerja sama dengan negara-negara lain, dan menjatuhkan sanksi untuk entitas pemerintahan Pyongyang.

Credit cnnindonesia.com

Mugabe Tolak Mundur Dari Jabatan Presiden Zimbabwe

Robert Mugabe masih enggan untuk menyerahkan tampuk kursi kepresidenan Zimbabwe dari pangkuannya (dok. REUTERS/Philimon Bulawayo)

Jakarta, CB -- Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe menolak untuk turun dari kursi kekuasaannya. Hal ini disampaikan oleh presiden tertua di dunia itu dalam pertemuannya dengan para jendral militer, Kamis (16/11). Sebelumnya, para jendral telah memaksanya untuk mundur dan menyerahkan kendali pemerintahan.

Sumber AFP yang dekat dengan kekuasaan militer Zimbabwe menyebutkan bahwa pertemuan itu dilakukan setelah militer memblokade jalan, mengambil alih statsiun televisi, dan melakukan tahanan rumah kepada Mugabe.

"Mereka melakukan pertemuan hari ini. Ia menolak untuk turun. Saya pikir ia mencoba mengulur waktu," jelas sumber yang menolak disebutkan namanya itu.

Mugabe dilaporkan dibawa dari tempat tinggal pribadinya ke State House untuk melakukan pembicaraan dengan utusan dari blok regional Regional Afrika Selatan (SADC).

Mugabe (93) telah memerintah Zimbabwe sejak negara itu menyatakan kemerdekaannya dari Inggris pada 1980. Meski Mugabe menyatakan penolakannya untuk mundur, tapi hal ini tak mengelakkan negara itu untuk mulai mencarii tokoh pengganti dalam pemerintahan transisi.

Morgan Tsvangirai, mantan perdana menteri dan musuh bebuyutan Mugabe menyatakan bahwa Mugabe harus turun demi kepentingan banyak orang.

Mugabe yang sudah berusia lanjut, memburuknya kesehatan, dan penampilan publik yang lesu, membuat persaingan suksesi presiden yang sengit antara istrinya Grace dengan wakil presiden Emmerson Mnangagwa.

Sayangnya, Mnangagwa (75) dipecat Mugabe pekan lalu. Padahal pria ini adalah letnan Mugabe yang paling setia dan telah bekerja untuknya selama puluhan tahun.

Setelah pemecatan Mnangagwa lari ke Afrika Selatan dan membeberkan soal kepemimpinan Mugabe dan ambisi Grace mengincar kursi kepresidenan. Tapi, para pemimpin militer menolak keras kepemimpinan Grace.

Credit cnnindonesia.com

Negara-negara Afrika Bertemu Bahas Situasi Zimbabwe

HARARE - Negara-negara anggota Komunitas Pembangunan Afrika Bagian Selatan (SADC), dilaporkan telah mengadakan pertemuan darurat di Botswana. Pertemuan itu digelar untuk membahas mengenai situasi politik dan keamanan yang sedang berlangsung di Zimbabwe.

Dalam sebuah pernyataan, sekretariat SADC mengatakan, pertemuan tersebut pada hari Kamis dihadiri oleh para menteri yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri dari negara-negara anggota troika Angola, Tanzania, Zambia, dan Afrika Selatan.

Melansir Anadolu Agency pada Kamis (16/11), Pertemuan tersebut terjadi sehari setelah militer Zimbabwe merebut kekuasaan dari Presiden Robert Mugabe. Militer negara itu menahan Mugabe beserta keluarganya.

Sementara itu, ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat, mendesak semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam krisis Zimbabwe untuk menemukan solusi sesuai dengan konstitusi negara tersebut.

Mahamat mengungkapkan komitmen Uni Afrika untuk bekerja sama dengan SADC dan para pemimpin di kawasan ini, dan untuk mendukung usaha mereka.

Seperti diketahui, militer menguasai penuh Zimbabwe setelah mengambil alih kekuasaan dengan target menangkap ‘penjahat” di sekitar Presiden Robert Mugabe. Namun, banyak pihak menduga militer Zimbabwe ingin menggulingkan Mugabe yang telah berkuasa selama 37 tahun.

Tentara dan kendaraan tempur memblokade jalanan menuju kantor pusat pemerintah, parlemen, dan pengadilan di Harare tengah. Meskipun demikian, militer membantah telah melakukan kudeta.

Credit sindonews.com

Tentara Zimbabwe Dilaporkan Tahan Menteri Keuangan

HARARE - Seorang sumber pemerintah mengatakan tentara Zimbabwe menahan Menteri Keuangan Ignatius Chombo. Militer Zimbabwe disebut telah merebut kekuasaan dalam upaya untuk membasmi "penjahat" di sekitar Presiden Robert Mugabe. Menurut tentara merekalah yang menyebabkan penderitaan sosial dan ekonomi

Chombo adalah anggota terkemuka dari faksi 'G40' dari partai ZANU-PF yang berkuasa. Faksi ini dipimpin oleh istri Mugabe, Grace, yang telah berlomba-lomba untuk menggantikan presiden berusia 93 tahun itu seperti dikutip dari Reuters, Rabu (15/11/2017).

Krisis politik di negara di Afrika ini sedang memanas setelah Presiden Robert Mugabe memecat Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa. Tindakan presiden itu tidak bisa diterima panglima militer setempat Jenderal Constantine Chiwenga.

Pemecatannya sebagai wakil presiden membuka jalan bagi istri Mugabe, Grace Mugabe, untuk ditunjuk sebagai wakil presiden pada konferensi khusus partai yang berkuasa, ZANU PF, pada bulan Desember.

Mnangagwa secara luas didukung oleh tentara dan pernah dipandang sebagai calon penerus presiden.

Panglima Chiwenga, mengatakan bahwa dia akan melakukan intervensi dengan menuduh tindakan Mugabe telah menjatuhkan negara tersebut ke dalam krisis. Ancaman ini memicu sayap pemuda partai yang berkuasa - ZANU PF - secara terbuka menuduh kepala militer tersebut menggerogoti konstitusi.

Prajurit pun ditempatkan di seluruh ibukota Zimbabwe Harare dan menyita lembaga penyiaran negara setelah Presiden Robert Mugabe dari partai yang berkuasa ZANU-PF menuduh kepala militer melakukan pengkhianatan.

Ini adalah pertama kalinya militer Zimbabwe secara langsung mengkritik pertikaian di tubuh Zanu PF dan menandai perpecahan antara Mugabe dengan sebuah institusi yang menjadi pilar utama kekuasaannya.

Credit sindonews.com

Hariri akan tinggalkan Arab Saudi menuju Prancis dalam 48 jam

Bendera Lebanon (id.wikipedia.org)

Beirut (CB) - Saad al-Hariri akan meninggalkan Arab Saudi menuju Prancis dalam waktu 48 jam, sebelum terbang pulang ke Beirut guna secara resmi mengajukan undur diri dari jabatan Perdana Menteri Lebanon, kata sumber dekat dengan Hariri pada Kamis.

Hariri mengumumkan undur dirinya dalam siaran televisi dari Arab Saudi pada 4 November dan belum kembali ke Lebanon. Ia pada Rabu mengatakan akan segera kembali.

Presiden Lebanon Michel Aoun pada Kamis menyatakan berharap kemelut politik negara itu berakhir setelah Hariri menerima undangan dari Prancis tersebut.

"Saya menunggu PM Hariri kembali ke Beirut, sehingga kita dapat memutuskan keadaan pemerintah, jika ia ingin mundur atau membatalkan undur dirinya," kata Aoun, menurut sumber kepresidenan.

Aoun sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan menerima pengunduran diri Hariri sampai dia kembali ke Beirut untuk menawarkan dan menjelaskan alasannya.

Pengunduran diri Hariri mendorong Lebanon ke pusat persaingan regional yang semakin ketat antara Muslim Syiah Iran dan Sunni Arab Saudi.

Sumber kepresidenan Lebanon mengutip Aoun pada Kamis yang mengatakan bahwa Lebanon tetap berkomitmen pada kebijakan "diasosiasi, terutama di antara negara Arab". Kebijakan diasosiasi pada umumnya dikenal di Lebanon, yang berarti tetap berada di luar sengketa kawasan. Dalam wawancaranya pada Minggu, Hariri berulang kali meminta berbagai pihak menghormati diasosiasi.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu bahwa dia telah mengundang Hariri ke Prancis setelah berbicara kepadanya dan Putera Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Undangannya adalah berkunjung selama beberapa hari dan bukan tawaran pengasingan politik, ujar Macron saat berbicara dari Jerman.

Hariri diperkirakan akan pergi ke Prancis bersama keluarganya, menurut sumber yang dekat dengan Hariri.

Hariri pergi ke Riyadh pada 3 November sebelum tiba-tiba mengundurkan diri sehari kemudian, dan dia tetap tinggal di ibu kota Saudi sejak saat itu. Pejabat tinggi Lebanon dan politisi senior yang dekat dengan Hariri mengatakan bahwa dia terpaksa mengundurkan diri.

Hariri dan Arab Saudi sama-sama menyangkal bahwa ia ditahan di Riyadh atau dipaksa mundur, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Presiden Prancis Bantah Tawarkan Pengasingan kepada PM Hariri

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengundang Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad Hariri dan keluarganya ke Prancis. Namun mengatakan bahwa dia tidak menawarkan pengasingan politik.

Macron, yang sedang dalam perjalanan ke Jerman, mengatakan bahwa undangan untuk mengunjungi Prancis untuk beberapa hari dibuat setelah dia berbicara baik dengan Hariri dan Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman melalui telepon.

Ketika ditanya apakah dia menawarkan pengrusakan Hariri, dia menjawab: "Tidak, sama sekali tidak, saya harap Lebanon akan stabil, dan pilihan politik harus sesuai dengan peraturan kelembagaan."

"Kami membutuhkan Lebanon yang kuat dengan integritas teritorialnya dihormati. Kami membutuhkan pemimpin yang bebas membuat pilihan mereka sendiri dan berbicara dengan bebas," imbuhnya seperti dilansir dari BBC, Kamis (15/11/2017).

Perkembangan tersebut terjadi saat Menteri Luar Negeri Prancis Yves le Drian mengunjungi Arab Saudi untuk membahas krisis tersebut.

Pejabat Prancis mengatakan Hariri akan tiba dalam beberapa hari mendatang.

Hariri mengundurkan diri secara tidak terduga saat berkunjung ke Arab Saudi pada tanggal 4 November. Pengunduran dirinya telah memicu krisis politik.

Hariri mengumumkan pengunduran dirinya dalam pidato di televisi dari ibukota Saudi, Riyadh, mengatakan bahwa dia khawatir ada rencana pembunuhan terhadapnya.

Pemerintah Saudi telah membantah menahan atau mendesaknya untuk mengundurkan diri dalam upaya untuk membatasi mengekang pengaruh saingan regionalnya, Iran.

Presiden Lebanon Michel Aoun secara terbuka menuduh Arab Saudi menahan Hariri, dengan mengatakan "tidak ada yang bisa dibenarkan" ketidakhadirannya yang terus berlanjut.

Namun, Hariri bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan akan segera kembali ke Lebanon.

Credit sindonews.com

Presiden Lebanon tunggu kepulangan Hariri dari Paris

Presiden Lebanon Michel Aoun (REUTERS/Mohamed Azakir/File Ph)

Beirut (CB) - Presiden Lebanon Michel Aoun pada Kamis mengatakan dia menunggu Saad al-Hariri pulang dari Prancis untuk memutuskan langkah selanjutnya, setelah Beirut menuduh Arab Saudi menahan sang perdana menteri menyusul pengunduran dirinya yang mengejutkan.

"Saya menunggu kepulangan Perdana Menteri Hariri dari Paris untuk untuk memutuskan langkah selanjutnya sehubungan dengan pemerintahan,” kata akun Twitter kepresidenan yang mengutip Aoun.

Hariri belum kembali ke Lebanon sejak dia mengumumkan pengunduran dirinya saat berada di Arab Saudi pada 4 November. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian pada Kamis mengatakan saat sebuah kunjungan ke kerejaan tersebut bahwa Hariri akan pergi ke Prancis, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Aoun Berharap Hariri ke Prancis Selesaikan Krisis Lebanon

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Lebanon Michel Aoun.

CB, BEIRUT -- Presiden Lebanon Michel Aoun berharap kunjungan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri akan segera mengakhiri krisis yang melanda negaranya.

Seorang sumber dari Istana Elysee Prancis mengatakan Hariri akan terbang ke Paris pada Sabtu (18/11) dan akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di hari yang sama. "Saya berharap krisis akan berakhir dan kunjungan ke Prancis akan membuka jalan bagi sebuah solusi," kata Aoun di akun Twitter pribadinya.

Pejabat Prancis mengatakan mereka tidak tahu berapa lama Hariri akan tinggal sebelum kembali ke Beirut. Namun mereka berharap perjalanannya akan membantu menenangkan krisis, karena akan menunjukkan kebenaran bahwa dia tidak ditahan di Arab Saudi, seperti yang dikatakan oleh Presiden Aoun.

"Kedatangannya akan mengurangi ketegangan dengan menunjukkan bahwa dia bebas untuk berpindah-pindah," kata seorang sumber diplomatik Prancis yang berbicara secara anonim.

Menurutnya, akan ada konsultasi sebelum Hariri kembali ke Beirut untuk membangun dukungan internasional baginya. Hal ini juga berguna untuk menegosiasikan kesepakatan politik baru di Lebanon.

"Kami tidak mencoba untuk mencari kompromi atau dialog terbuka antara pihak terkait, tapi mencoba menciptakan kondisi de-eskalasi di wilayah ini. Kami ingin menghindari proliferasi krisis yang bisa sewaktu-waktu lepas kendali," jelas dia.

Aoun yang menolak untuk menerima pengunduran diri Hariri kecuali jika dia kembali ke Lebanon, telah menuduh Riyadh menahan Hariri sebagai sandera. Hariri kemudian menerima undangan ke Prancis pada Kamis (16/11) setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, yang mengunjungi Arab Saudi.

Hariri menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dalam sebuah siaran dari Arab Saudi pada 4 November lalu. Dalam siaran itu ia menyalahkan Iran dan Hizbullah akan kekacauan yang terjadi di Timur Tengah.

Pengunduran diri tersebut membuat Lebanon terjerumus ke dalam krisis politik dalam negeri. Lebanon juga terlibat dalam persaingan Timur Tengah antara Arab Saudi dan sekutu-sekutunya yang melawan blok yang dipimpin oleh Iran.

Lebanon telah berhasil mempertahankan keseimbangan sektarian, setelah Sunni, Syiah, Kristen, dan Druze terlibat perang saudara pada 1975-1990. Pemerintahan Hariri adalah sebuah koalisi pembagian kekuasaan yang dibentuk tahun lalu, yang di dalamnya termasuk Hizbullah.

Hariri, seorang Muslim Sunni, adalah sekutu lama Arab Saudi. Sementara Aoun, seorang Kristen, adalah sekutu politik Hizbullah, gerakan Muslim Syiah bersenjata yang didukung oleh Iran. Sejak Hariri mengumumkan pengunduran dirinya, Arab Saudi menuduh Lebanon mengumumkan perang terhadapnya. Mereka beralasan, Hizbullah memiliki peran mengacaukan negara-negara Arab lainnya.

Pada Kamis (16/11), Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan Arab Saudi telah berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya tentang pengaruh Hizbullah. "Kami akan mengambil keputusan saat waktunya tiba," katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Credit REPUBLIKA.CO.ID