Bangladesh Desak Myanmar Terima 1 Juta Rohingya dengan Aman

 

Bangladesh mendesak Myanmar untuk menerima kembali sekitar 1 juta pengungsi Rohingya dan menjamin keamanan mereka karena kondisi mereka sudah mengkhawatirkan. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Bangladesh mendesak Myanmar untuk menerima kembali sekitar 1 juta pengungsi Rohingya dan menjamin keamanan mereka karena kondisi mereka sudah mengkhawatirkan.

"Hal yang terpenting dari segala hal penting adalah Myanmar memenuhi janjinya dan menerima kembalinya warga mereka ke Myanmar dengan aman dan bermartabat," ujar Duta Besar Bangladesh untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Shameem Ahsan.

Ahsan mengatakan, janji ini harus segera ditepati karena sejak bentrokan di Rakhine kembali memanas pada 25 Agustus lalu, negaranya sudah dibanjiri sekitar 600 ribu Rohingya.



Sementara itu, Bangladesh sendiri sudah menampung sekitar 400 ribu Rohingya yang kabur ke negaranya karena serangkaian bentorkan sebelumnya.

Myanmar memang mengklain bentrokan di Rakhine sudah mereda, tapi Ahsan mengatakan bahwa pengungsi Rohingya masih terus berdatangan, jumlahnya pun tak surut.

"Situasi ini sudah sangat menyedikhkan. Meski pun mereka mengklaim keadaan sudah kondusif, kekerasan di Rakhine harus dihentikan. Ribuan orang masih datang setiap harinya," ucap Ahsan, sebagaimana dikutip Reuters.

Menurut Ahsan, menteri dalam negeri Bangladesh juga sudah menyampaikan seruan serupa saat berkunjung ke Yangon untuk membahas "solusi jangka panjang" dari masalah pengungsi Rohingya ini.

"Namun, mereka terus melontarkan propaganda dengan menyebut Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Penolakan identitas etnis Rohingya ini masih terus menjadi hambatan," tutur Ahsan.

Selama ini, Myanmar memang tak mengakui Rohingya sebagai warga negara. Rohingya bahkan tak masuk daftar etnis resmi dalam konstitusi Myanmar sehingga kerap menjadi korban diskriminasi.

Komisioner Tinggi PBB urusan Pengungsi, Filippo Grandi, pun mendesak Myanmar untuk mencari solusi terbaik untuk Rohingya, salah satunya dengan menerima mereka sebagai warga negara.

"Harus termasuk solusi atas masalah kewarganegaraan. Jika tidak, Rohingya akan terus sengsara," katanya.





Credit  cnnindonesia.com

PBB buka konferensi penggalangan dana untuk Rohingya

Pengungsi Rohingya berbaris untuk mendapatkan makanan dari Lembaga Koordinasi dan Kerjasama Turki (TIKA) di kamp pengungsi Balukhali dekat Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu (21/10/2017). (REUTERS/ Zohra Bensemra)

Jenewa, Swiss (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin membuka konferensi penggalangan dana untuk mengumpulkan dana 434 juta dolar AS (sekitar Rp5,87 triliun) yang menurut beberapa kelompok bantuan sangat diperlukan untuk merawat pengungsi Rohingya Myanmar di Bangladesh.

Lebih dari 600.000 orang dari kelompok minoritas muslim tersebut melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar utara, sejak Agustus.

Angka itu menambah jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh menjadi sekitar 900.000 orang, termasuk mereka yang melarikan diri sebelum gelombang kekerasan terbaru.

Konferensi penggalangan dana di Jenewa, yang diselenggarakan bersama oleh Uni Eropa dan Kuwait, merupakan bagian dari upaya mengumpulkan 434 juta dolar AS sebelum Februari 2018.

Sebanyak 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,35 triliun) telah dikirim atau dijanjikan sebelum konferensi digelar, dan Uni Eropa menjanjikan tambahan 30 juta euro (sekitar Rp477 miliar) pada Senin.

"Kita berada di sini hari ini karena, sayangnya, kebutuhannya bahkan lebih besar daripada yang bisa kami berikan dengan sumber daya kami saat ini," kata wakil kepala Program Pangan Dunia, Elisabeth Rasmusson, dalam konferensi tersebut.

"Atas nama orang-orang yang ingin kami bantu, kami harus meminta lebih banyak kepada Anda," katanya sebagaimana dikutip AFP.

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu 900.000 pengungsi serta sekitar 300.000 penduduk setempat dari daerah Cox’s Bazar Bangladesh di perbatasan Myanmar.

Masyarakat lokal dan pemerintah Bangladesh mendapat pujian atas respons mereka dalam menangani gelombang pengungsi Rohingya, utamanya dengan tetap membuka perbatasan.

Para pengungsi Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh setelah serangan militan terhadap pasukan keamanan Myanmar di Rakhine memicu penindakan militer besar yang disetarakan dengan pembersihan etnis oleh PBB.

Selama puluhan tahun hak-hak dasar Rohingyas di negara mayoritas Buddha itu dicabut. Dalam penindakan terkini, pasukan keamanan Myanmar telah melepaskan tembakan tanpa pandang bulu ke arah warga sipil, termasuk anak-anak, serta melakukan kejahatan seksual meluas menurut penyelidik PBB.

Credit  antaranews.com

PBB Janjikan Bantuan Rp4,6 Triliun untuk Rohingya

 

Sejumlah negara di dunia, seperti AS, Inggris, Swedia berjanji akan memberikan donasi untuk pengungsi Rohingya yang mencapai US$345 juta (4,6 triliun). (Foto: AFP TV)

Jakarta, CB -- Sejumlah negara anggota PBB menjanjikan akan menyumbang untuk pengungsi Rohingya hingga total berjumlah US$345 juta (Rp4,6 triliun). Ini dilakukan sebagai langkah peduli krisis yang menimpa masyarakat Rohingya di Bangladesh.

Ungkapan itu disampaikan Perserikatan Bangsa-bangsa, pada Senin (23/10) seperti dilansir dari AFP.

Bantuan untuk grup minoritas Muslim itu dijanjikan akan diberikan pada konferensi tingkat tinggi yang akan berlangsung di Jenewa, yang digelar PBB, Uni Eropa dan Kuwait.

PBB mengatakan dibutuhkan sekitar US$434 juta untuk menyediakan kebutuhan hingga Februari bagi 900 ribu orang Rohingya yang mengungsi ke perbatasan, termasuk 300 ribu masyarakat setempat Bangladesh yang menampung mereka.




Mark Lowcock, kepala bidang kemanusiaan PBB menyebut aksi peduli itu 'menginspirasi' dan memuji para pendonor yang 'telah mengeskpresikan solidaritas dan kepeduliannya pada keluarga dan masyarakat yang membutuhkan.'

Sejumlah uang dijanjikan akan diberikan saat konferensi, dan Lowcock mengatakan ia berharap akan menyusul komitmen bantuan lainnya di masa mendatang. Beberapa negara juga disebutkan menawarkan bantuan US$50 juta dalam bentuk donasi.

Lowcock menekankan pentingnya memberikan bantuan dalam bentuk tunai. Di samping itu, PBB juga menagih dan mempertanyakan perihal janji-janji yang pernah disampaikan di masa silam.

"Sangat penting bagi kami bahwa janji-janji direalisasikan sesegera mungkin dalam bentuk kontribusi yang nyata," ujarnya menambahkan.



Menurut PBB, di antara negara yang menjanjikan bantuan itu, ada Inggris (US$63 juta), Uni Eropa (US$42 juta), AS (US$38 juta), dan Swedia (US$24 juta).

Menimbang resolusi krisis yang belum menunjukkan titik terang, Lowcock mengatakan akan ada kebutuhan bantuan lagi tahun mendatang.

Kepala Organisasi Internasional untuk Migrasi, William Lacey Swing, menyebut pengungsian Rohingya ke Bangladesh sebagai 'krisis pengungsi paling buruk di dunia'

"Itu seperti mimpi buruk," ujarnya.

Pemerintah dan masyarakat Bangladesh di kawasan Cox's Bazar mendapat pujian berkat respons mereka akan menampung para pengungsi Rohingya dan menjaga perbatasan tetap terbuka.






Credit  cnnindonesia.com

Separatis Catalonia Ancam Adakan Pembangkangan Sipil Massal

 

Ratusan ribu warga Catalonia turun ke jalan pada Sabtu (21/10). (Reuters/Gonzalo Fuentes)

Jakarta, CB -- Pendukung koalisi separatis Catalan, partai CUP, mengancam akan menggencarkan "pembangkangan sipil massal" jika Spanyol benar-benar mencabut otonomi daerah mereka di tengah meningkatnya tensi politik pasca referendum kemerdekaan Catalonia.

CUP menyatakan, keputusan Spanyol untuk mencabut kekuasaan Puigdemont setelah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan merupakan "serangan terbesar" bagi warga Catalan sejak kepemimpinan Francisco Franco.

Franco merupakan diktator yang memegang kuasa di Spanyol sejak 1939 hingga 1975. Selama ini memimpin, otonomi Catalonia tak diakui.

"Serangan semacam ini akan mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembangkangan sipil massal," demikian pernyataan CUP, sebagaimana dilansir AFP.



Senada dengan CUP, juru bicara koalisi Together for Yes, Lluis Corominas, mengatakan bahwa tindakan Spanyol merupakan bentuk pelanggaran institusi paling parah.

"Mereka memberlakukan hukum melalui hakim dan penuntut. Mereka memberlakukan hukum atas kami melalui polisi. Kami sudah diokupasi selama berminggu-minggu. Mereka ingin menakuti kami, dengan polisi, badan peradilan, tuntutan hasutan, tuntutan pemberontakan," ucap Corominas.

Sejak Catalonia menggelar referendum, Spanyol memang terus menekan daerah tersebut, dimulai dengan menghalangi proses pemungutan suara.

Setelah hasil referendum menunjukkan bahwa sekitar 90 persen pemegang hak pilih Catalonia memilih memisahkan diri dari Spanyol, Madrid mengancam akan mencabut otonomi daerah tersebut.

Keputusan ini dijamin dalam Pasal 155 konstitusi Spanyol yang memberikan wewenang kepada perdana menteri untuk mencabut otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah tersebut demi "kepentingan umum Spanyol."



Sebelum referendum, Catalonia sebenarnya sudah memiliki otonomi untuk mengatur kebijakan, edukasi, dan layanan kesehatan sendiri. Namun kini, Catalonia menuntut kuasa lebih untuk mengatur keuangan mereka.

Dalam keadaan seperti ini, pemerintah Spanyol bisa langsung mencabut kewenangan kepolisian Catalonia, memecat kepala media pemberitaan publik daerah itu, hingga mengambil alih keuangan pemerintah daerah.

Namun, menurut sejumlah pengamat, langkah tersebut justru akan semakin menyulut bara separatisme di Catalonia.

Saat pemerintah mengumumkan pencabutan kuasa Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, pada Sabtu lalu saja, sekitar 500 ribu orang sudah turun ke jalan.

Kerusuhan pun diperkirakan bakal pecah ketika pemerintah Spanyol menggelar pemilu daerah yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan dari pencabutan kuasa Puigdemont.

Pada Senin (23/10) saja, pemadam kebakaran Catalonia sudah menyiratkan bahwa mereka mungkin menolak perintah dari pemerintah pusat.

"Tergantung apa yang mereka suruh. Jika ada jalan yang diblokir dan mereka mengerahkan kami untuk membukanya kembali, mungkin kami tidak akan pergi," ucap seorang juru bicara asosiasi pemadam kebakaran yang berhubungan dengan gerakan separatis.





Credit  cnnindonesia.com

Katalunya peringatkan pembangkangan umum, Madrid penguasaan langsung

Peta Spanyol, dengan Catalonia digambarkan pada arena berwarna merah bata. Ibukota Catalonia adalah Barcelona dan penduduknya memakai bahasa Catalan. (google.com)

Madrid (CB) - Katalunya pada Senin mengatakan yakin bahwa semua pejabat, termasuk polisi, akan menentang upaya Madrid memberlakukan penguasaa langsung di wilayah tersebut dalam perselisihan, yang menimbulkan kekhawatiran akan kerusuhan di antara sekutu Spanyol di Eropa.

Pemerintah Spanyol meminta kekuasaan konstitusional khusus untuk memecat pemerintah daerah dan memaksa mengadakan pemilihan umum dalam melawan upaya kemerdekaan, yang mengguncang perekonomian Spanyol. Pemungutan suara di Senat untuk menerapkan peraturan langsung itu akan dilakukan pada Jumat.

Namun, pemimpin gerakan pemisahan tersebut mengatakan bahwa referendum, yang ditentang, pada 1 Oktober itu memberi mereka mandat untuk menyatakan kemerdekaan dari seluruh Spanyol.

"Bukannya kami akan menolak. Ini bukan keputusan pribadi. Ini adalah keputusan tujuh juta orang," kata kepala urusan luar negeri Katalunya Raul Romeva kepada radio BBC.

Romeva ditanya apakah dia mempercayai semua institusi, termasuk polisi, akan mengikuti perintah dari lembaga Katalan dan bukan dari pemerintah Spanyol.

"Dari sudut itu, saya tidak ragu bahwa semua pegawai negeri sipil di Katalunya akan terus mengikuti perintah dari lembaga terpilih dan sah, yang kita miliki saat ini," katanya.

Pemerintah Katalan mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang ikut dalam referendum pada 1 Oktober memilih untuk merdeka. Tapi hanya 43 persen pemilih dan 1 dari 3 orang Katalan berpartisipasi, dengan sebagian besar penentang pemisahan Katalunya tinggal di dalam rumah.

Kemelut Katalan menimbulkan kekhawatiran di antara negara Eropa sehingga dapat meluas ke seluruh benua.

Dari Skotlandia ke Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memungkinkan partai anti-Uni Eropa dan populis untuk mendapatkan dukungan ketidakpuasan dengan elit politik dan membuka kembali divisi kawasan.

Dua daerah kaya di Italia utara melakukan pemungutan suara pada Minggu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.

Dalam pertemuan puncak Eropa pada pekan lalu, para pemimpin berusaha meredakan kemelut Spanyol dengan Katalunya dan memaparkan pemisahan diri tersebut sebagai masalah dalam negeri, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Catalonia ancam pembangkangan sipil besar-besaran

Sebuah unjuk rasa pro-persatuan yang diadakan oleh organisasi Catalan Civil Society berjalan menuju jalan-jalan Barcelona, Spanyol, Minggu (8/10/2017). (REUTERS/Rafael Marchante )

Jakarta (CB) - Partai Calon Persatuan Rakyat (CUP yang berorientasi kiri ekstrem, Senin, mengancam menggelar pembangkangan sipil besar-besaran jika Spanyol terus mengancam Catalonia untuk tidak memproklamasikan kemerdekaannya.

CUP menyebut pemerintah pusat di Madrid telah melakukan agresi terbesar terhadap rakyat Catalan sejak kediktatoran Francisco Franco.

"Agresi semacam ini akan mendapatkan tanggapan dalam bentuk pembangkangan sipil besar-besaran," ancam CUP seperti dikutip AFP.

Sabtu pekan lalu setengah juta kaum separatis tumpah ruah ke jalan-jalan di Barcelona setelah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menyatakan akan memecat pemimpin Catalan Carles Puigdemont dan eksekutifnya.

Rajoy menyatakan Madrid akan mengendalikan para menteri regional dengan segala upaya guna menghentikan pemisahan diri Catalonia.

CUP adalah sekutu utama koalisi partai separatis Catalonia.  CUP mengungkapkan rencana pembangkangan sipil ini akan diungkapkan segera pekan ini.

Partai-partai Catalan akan bertemu hari ini untuk rembuk besar untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Dan ini akan menjadi momen bagi kaum separatis untuk mengumumkan kemerdekaan Catalonia secara sepihak.

Mereka sudah mengeluarkan ancaman semacam itu sejak menggelar referendum kemerdekaan ilegal pada 1 Oktober.

Credit  antaranews.com

Arab Saudi bantah pejabatnya kunjungi Israel

Bendera Arab Saudi. (en.wikipedia.org)

Riyadh (CB) - Arab Saudi membantah pejabatnya mengunjungi Israel setelah media Israel mewartakan bahwa seorang pangeran senior melakukan perjalanan diplomatik rahasia ke sana.

"Laporan-laporan mengenai kunjungan rahasia seorang pejabat Saudi ke Israel yang muncul di beberapa media tidak berdasar," kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Saudi, Minggu waktu setempat.

"Arab Saudi selalu transparan mengenai kontak dan kunjungan" ke luar negeri, kata juru bicara tersebut dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita negara SPA.

Radio Israel bulan lalu melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman diam-diam bertemu dengan pejabat di Israel. Para pejabat Israel tidak pernah mengonfirmasi laporan-laporan itu.

Pada 2002, Arab Saudi mengusulkan insiatif perdamaian yang mencakup tawaran kepada negara-negara Arab untuk mengakui Israel dan sebagai imbalannya Israel harus menarik diri dari wilayah yang diduduki pada 1967, serta pembentukan negara Palestina.

Rencana itu tidak pernah dilaksanakan. Tidak ada indikasi negara-negara Arab akan secara formal mengakui Israel. Namun seperti Israel, kebanyakan negara Teluk seperti Arab Saudi memprioritaskan pengekangan pengaruh regional kawasan, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Sikap keras Trump untungkan Garda elit Iran

Dokumentasi foto pesawat tempur nirawak (drone) jenis Fotros Drone-7 HR milik militer Iran. (IRNA)

Ankara/London (CB) - Pasukan elit Garda Revolusi Islam Iran, satuan militer dengan kekuatan politik dan ekonomi besar, diuntungkan oleh ketegangan Washington dengan Teheran, kata pengulas.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa Iran tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian nuklir, yang ditandatangani tujuh negara pada 2015. Sikap tersebut bertolak belakang dengan negara-negara lain, yang mengatakan Teheran mematuhinya.

Garda Revolusi, yang bertanggung jawab langsung hanya kepada pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, mulai memperluas kerajaan bisnis mereka sekitar 10 tahun lalu, sebelum Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sektor energi dan finansial Iran pada 2012.

Garda Revolusi menguasai berbagai macam lini usaha, dari manajemen pelabuhan hingga komunikasi.

Saat Barat menarik diri dari sektor energi pada 2012 lalu, Garda Revolusi mengambil alih. Sementara setelah sanksi dicabut pada 2016, garda menjadi pemain tengah bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi ke Iran.

Jika para investor itu kembali menarik modalnya dari Iran--setelah Amerika Serikat menerapkan sanksi baru, maka Garda Revolusi siap mengambil alih, kata seorang pejabat yang dekat dengan kelompok Khamenei.

"Kami ingin para investor asing itu bertahan. Tapi jika mereka pergi karena tekanan dari Amerika Serikat, maka Garda Revolusi dengan mudah mengambil alih peran mereka," kata pejabat itu, yang menolak diungkap identitasnya.

Saat mendapat sanksi internasional, para penguasa Iran memberi Garda Revolusi kontrak-kontrak pembangunan. Sebagai imbalan, pasukan tersebut sering menekan kelompok oposisi dan membantu sejumlah sekutu Teheran di luar negeri seperti Irak dan Lebanon.

Namun, Garda tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan untuk membangkitkan ekonomi Iran di bawah sanksi. Pada akhirnya mereka menerima pendekatan pragmatis dari Presiden Hassan Rouhani yang rela mengorbankan ambisi nuklir Iran untuk mencabut sanksi-sanksi tersebut.

Sementara itu Khamenei, yang merupakan seorang tokoh radikal dengan otoritas tertinggi di hampir semua bidang kenegaraan, pada awalnya juga dengan hati-hati menyetujui langkah Rouhani. Namun baru-baru ini dia mengatakan bahwa program ekonomi sang presiden telah gagal.

Untuk mengakali sanksi sepihak dari Amerika Serikat, yang melarang semua perusahaan asal negara tersebut untuk bekerja sama dengan Garda maupun perusahaan yang terhubung dengannya, Garda menciptakan beberapa perusahaan cangkang.

Dari sisi Rouhani, dia sudah berupaya membujuk perusahaan-perusahaan besar Eropa untuk kembali ke Iran dengan membatasi keterlibatan Garda dalam sejumlah aktivitas ekonomi--misalnya dengan memaksa transfer kepemilikan dari Garda menjadi perusahaan negara.

Dalam beberapa bulan terakhir, Garda Revolusi merespon dengan mengkritik Rouhani karena dianggap lebih mementingkan perusahaan asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

"Garda Revolusi akan menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh ketegangan dengan Washington. Untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka, Garda Revolusi memilih keterlibatan terbatas dengan Barat," kata diplomat Barat, yang mengikuti perkembangan Iran.

Meski masih ingin mempertahankan kesepakatan nuklir, banyak negara Eropa yang khawatir terhadap aktivitas pengembangan rudal kendali Iran dan perilaku mereka yang dinilai "membahayakan kestabilan" kawasan.

Garda Revolusi bersikukuh ingin mempercepat pengembangan program rudal kendali. Sementara di sisi lain, milisi sekutu Iran juga memperoleh kemenangan besar di Suriah dan Irak.

Banyak perusahaan asing yang hingga kini masih ragu menginvestasikan modal mereka ke Iran karena khawatir akan sanksi sepihak dari Amerika Serikat.

Sementara itu, Iran membutuhkan milyaran dolar AS untuk merevitalisasi industri, termasuk sektor minyak dan gas, serta membangun sektor lain yang terhambat akibat kurangnya pendanaan dari negara Barat.

Kini, nasib perundingan nuklir Iran sepenuhnya bergantung pada Kongres Amerika Serikat, yang punya waktu 60 hari untuk memutuskan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Tehran. Di sisi lain, Washington mengaku tidak akan menghalangi Eropa jika mereka ingin melanjutkan kerja sama dengan Iran, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

PM Irak Tantang Menlu AS Perihal Milisi Iran

 

PM Irak, Haider al-Abadi menegaskan bahwa tak ada milisi yang didukung Iran dalam pertempuran melawan ISIS. Ia menyebut semuanya adalah tentara Irak. (Foto: AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi mempertanyakan ungkapan Menteri Luar Negeri AS perihal milisi yang didukung Iran. Menurutnya, dalam pertempuran melawan ISIS, semuanya adalah tentara Irak.

Ungkapan itu terdapat dalam sebuah pernyataan yang diungkap sumber terdekatnya, seperti dilansir dari AFP, pada Senin (23/10).

"Para pejuang Hashed (unit paramiliter al-Shaabi) adalah orang Irak, yang berjuang membela negara mereka, dan mengorbankan diri untuk masyarakatnya."

Sebelumnya, Menlu AS, Rex Tillerson pada Minggu menghimbau milisi yang didukung Iran di Irak untuk 'pulang'. Mengingat pertempuran melawan ISIS sudah berakhir.



Sehari setelah ungkapannya itu, Tillerson dikabarkan terbang ke Baghdad untuk kunjungan dadakan bertemu Haider al-Abadi dan Presiden Fuad Massum. Kunjungan tersebut, menjadi pertemuan kedua Tillerson dan Abadi, setelah diplomat papan atas AS itu memanggil milisi Iran meninggalkan Irak.

Selain menegaskan bahwa tak ada milisi dukungan Iran, pemerintah Irak juga mengatakan 'tak ada satupun yang berhak menginterfensi kebijakan Irak."

Merunut ke belakang, militer Irak, dipersenjatai Amerika Serikat mengusir militan garis keras dari Mosul dan kota-kota lain di utara Irak tahun ini. Beberapa ribu pasukan AS masih berada di negara tersebut untuk melatih, meski kadang juga menggerebek ISIS.

Operasi untuk mengusir militan itu menyisakan reruntuhan kota dan menghantam keras perekonomian Irak.



Pekan lalu, Kemenlu AS menghimbau tentara Irak untuk membatasi 'gerak' mereka dalam kawasan rentan konflik untuk menghindari kekerasan lebih banyak. Baik Irak maupun Kurdistan menjadi sekutu AS dalam perang melawan ISIS.

Sebelum terbang ke Baghdad, Tillerson pada Senin pagi dikabarkan sempat ke Afghanistan, menyusul kunjungannya ke Arab Saudi dan Qatar.





Credit  cnnindonesia.com

Menlu AS Minta Milisi Yang Didukung Iran di Irak untuk Pulang

 

Menlu Rex Tillerson meminta milisi yang didukung Iran di Irak untuk pulang. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson meminta milisi yang didukung Iran dan membantu mengalahkan ISIS di Irak untuk pulang, menyusul rapat luar biasa dengan petinggi negara tersebut dan Arab Saudi.

Amerika Serikat khawatir Iran, kekuatan Syiah di kawasan, akan memanfaatkan kemenangan melawan ISIS di Irak dan Suriah untuk menyebarkan pengaruh yang mulai mereka dapatkan menyusul invasi AS pada 2003 lalu.

"Milisi Iran yang ada di Irak, karena kini pertempuran melawan Daesh dan ISIS sudah akan berakhir, para milisi itu mesti pulang. Pasukan asing di Irak mesti pulang dan membiarkan warga Irak mendapatkan kendali kembali," kata Tillerson dalam konferensi pers bersama Menlu Saudi Adel Jubeir, Senin (23/10).

Puluhan ribu warga Irak angkat senjata pada 2014 setelah ISIS menguasai sepertiga wilayah negara tersebut, membentuk Pasukan Mobilisasi Populer yang menerima sokongan dana dan pelatihan dari Teheran dan telah dideklarasikan sebagai bagian dari aparat Irak.

Pejabat senior AS mengatakan TIllerson merujuk pada PMF dan Pasukan Qud, paramiliter asing dan cabang spionase Korps Garda Revolusi Islamis (IRGC) yang mempunyai kekuatan besar.

Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menyebut pernyataan Tillerson itu dipengaruhi rival kaya minyak di kawasan, Arab Saudi.


"Tepatnya negara mana yang harus dituju warga Irak yang angkat senjata untuk mempertahankan negaranya dari ISIS?" kata Zarif melalui Twitter. "Kebijakan luar negeri AS yang sangat disayangkan, didikte oleh uang minyak."

Militer Irak, dipersenjatai Amerika Serikat namun didukung PMF, mengusir militan garis keras dari Mosul dan kota-kota lain di utara Irak tahun ini. Beberapa ribu pasukan AS masih berada di negara tersebut untuk melatih, meski kadang juga menggerebek ISIS.

Operasi untuk mengusir militan itu menyisakan reruntuhan kota dan menghantam keras perekonomian Irak.

Badan bersama tingkat menteri baru yang dibentuk Irak dan Arab Saudi menyelenggarakan pertemuan tahunan pada Minggu untuk mengoordinasikan peperangan melawan ISIS dan membangun kembali wilayah Irak yang hancur.


Jubeir menekankan hubungan historis antara kedua negara bertetangga yang juga berbagi perbatasan, sumber daya minyak besar dan banyak suku yang sama.

"Kecenderungan alami kedua negara dan warganya untuk dekat satu sama lain seperti beberapa abad ini. Hal itu terganggu selama beberapa dekade. Kami kini membangunnya kembali," ujarnya.

Pertemuan yang jarang terjadi dan memberi sinyal perbaikan hubungan itu juga dihadiri oleh Raja Salman dari Arab Saudi dan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi.






Credit  cnnindonesia.com

PM Singapura: AS Perlu Kerjasama Negara Lain Hadapi Korut

 

Dalam pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump, PM Singapura Lee Hsien Loong menganjurkan agar AS bekerjasama dengan negara lain dalam hadapi Korea Utara. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong bertemu Presiden AS Donald Trump di Washington, AS pada Senin (23/10).

Dalam pertemuan resmi itu, Lee memberi perhatian lebih pada upaya AS dalam menghadapi persoalan krisis peluru kendali dan nuklir Korea Utara. Ia juga menganjurkan agar AS mengajak negara lainnya untuk bekerjasama dalam menekan konflik tersebut.

"Tekanan itu penting, begitu juga dialog," ujar Lee di Gedung Putih, seperti dilansir dari Reuters, Senin (23/10).

"AS perlu bekerjasama dengan negara lainnya, seperti China, Korea Selatan, Jepang dan Rusia untuk menyelesaikan persoalan ini," tambah dia.

Ia juga mendorong Trump untuk menjalin hubungan baik dengan China, menekankan bahwa Singapura dan negara lainnya di kawasan itu "sangat memerhatikan hubungan dengan China" dan melihatnya sebagai 'Hubungan bilateral paling penting di dunia."

Dalam pertemuan itu, Trump dan Lee dikabarkan juga menandatangani pernyataan bersama.



Sementara itu, Menteri Pertahanan AS James Mattis sedang dalam tur kenegaraannya ke Asia untuk membahas ancaman peluru kendali dan nuklir Korea Utara. Ia mengawalinya di Filipina pada pekan ini, lalu berlanjut ke Thailand, dan Korea Selatan.

Kunjungan ini dilakukan beberapa hari menjelang tur kenegaraan perdana Presiden Donald Trump ke Asia. Ini dilakukan di tengah krisis nuklir di Semenanjung Korea menyusul uji coba nukilr Korut yang sudah keenam kalinya pada awal September lalu.

Trump bahkan mengisyaratkan bahwa opsi militer atau perang menjadi satu-satunya jalan yang bisa membungkam ambisi nuklir Korut, langkah yang selama ini dihindari masyarakat internasional. Saling lontar ancaman perang hingga hinaan antara Trump dan Kim Jong-Un tak terhindarkan.




Credit  cnnindonesia.com

Indonesia dan Singapura Bisa Jadi Mediator Sengketa LCS

Citra satelit terbaru menunjukkan pembangunan hanggar militer di Karang Subi, Laut Cina Selatan oleh Cina.

CB, JAKARTA -- Diplomat Senior Indonesia Hasjim Djalal mengatakan ASEAN harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan (LCS). Jika dilihat dari masalahnya, negara-negara anggota ASEAN terbagi menjadi dua, yaitu negara yang terlibat dan negara yang tidak terlibat.

Menurutnya, negara-negara yang tidak terlibat, khususnya Indonesia dan Singapura, dapat menjadi mendiator dalam sengketa tersebut. Upaya perundingan diperlukan agar stabilitas di kawasan dapat terus terjaga.

 

"Indonesia dan Singapura dalam hal ini harus mendorong negara-negara ASEAN yang tidak terlibat lainnya (Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos), untuk mengambil tindakan dengan membawa semua pihak yang bersengketa ke meja perundingan," kata Hasjim di Jakarta, Sabtu pekan lalu.

 

Perundingan hanya dapat dilakukan jika Indonesia dan Singapura mengambil inisiatif diplomatik. Negara-negara yang tidak terlibat dalam sengketa, harus bisa mendorong Cina agar menyetujui kerangka Code of Conduct (CoC) atau kode etik LCS.

 

"Setiap saya pergi ke Singapura dan membicarakan hal ini, Singapura selalu mengatakan 'akan kami pikirkan'. Sampai kapan Anda terus berfikir?" tambah dia.

 

Hasjim mengatakan ia telah membaca banyak studi tentang mekanisme penyelesaian sengketa, seperti perselisihan di Aceh, dan Timur Leste. Menurutnya, mekanisme penyelesaian sengketa di LCS tetap harus sesuai dengan kerangka CoC antara ASEAN dengan Cina.

 

"Mekanisme penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk melawan ASEAN, melawan Cina, tapi untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah ini, setelah bertahun-tahun lamanya," jelas Hasjim.

 

Meski demikian ia menambahkan, Cina selama ini tidak pernah berpikir sengketa LCS adalah sengketa antara Cina dan ASEAN karena tidak seluruh negara Asia Tenggara terlibat. Tapi tentu isu ini telah menjadi isu keamanan bagi seluruh kawasan ASEAN.

 

"Tapi setiap kali saya berkeliling ASEAN menjelaskan hal ini, termasuk Myanmar, Kamboja, Brunei, Malaysia, Cina, Taipei, semuanya tetap diam," ungkap Hasjim.

 

Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Sistem Menajemen Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Laksda TNI Untung Suropati mengungkapkan pernyataan yang sama. Menurut dia, sudah saatnya Indonesia mengambil posisi strategis dalam sengketa LCS dengan serius.

 

"Indonesia tetap bisa menikmati investasi ekonomi Cina dan pada saat yang sama Indonesia juga bisa menantang dominasi Cina," ujar Untung.

 

Untung percaya ASEAN dan Cina akan menemukan satu titik temu dalam sengketa LCS. Kendati demikian, solusi tersebut tidak akan menguntungkan ASEAN.

 

Dengan demikian, ia menambahkan, Indonesia harus memainkan peran tradisionalnya sebagai penyeimbang. Hal ini sesuai dengan esensi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang telah lama digaungkan oleh Bung Hatta.

Credit  republika.co.id

Filipina umumkan operasi militer di Marawi telah berakhir

Kendaraan Personel Bersenjata (APC) dan pasukan pemerintah berjalan menuju jembatan Mapandi setelah 100 hari pertempuran intensif antara tentara dengan pemberontak dari kelompok Maute, yang mengambil alih sebagian besar kota Marawi, di selatan Filipina, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Froilan Gallardo)

Clark, Filipina (CB) - Filipina mengumunkan akhir pertempuran selama lima bulan di bagian selatan Kota Marawi antara pasukan keamanan Filipina dan militan yang loyal kepada ISIS.

"Tidak ada lagi militan di Marawi," kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana kepada wartawan di Clark di sela pertemuan para menteri pertahanan Asia Tenggara.

Panglima angkatan bersenjata Jenderal Eduardo Ano mengungkapkan paling sedikit 42 jenazah pemberontak ditemukan di dua gedung dan di sebuah masjid di zona pertempuran.

Pendudukan kota Marawi oleh pemberontak pro-ISIS telah menjadi tantangan keamanan internal paling besar bagi Filipina dalam beberapa tahun terakhir ini, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Presiden Filipina nyatakan Marawi terbebas dari militan ISIS

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)

Manila (CB) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendeklarasikan kota Marawi di bagian selatan terbebas dari militan ISIS pada Selasa, meskipun seorang juru bicara militer mengatakan 20-30 pemberontak masih melawan dan menahan sekitar 20 sandera.

Berbicara kepada para tentara sehari setelah pembunuhan dua pemimpin aliansi pemberontak tersebut, Duterte mengatakan bahwa pertarungan telah berakhir dan sekarang saatnya untuk memulihkan orang-orang yang terluka dan membangun kembali kota berpenduduk 200 ribu orang di pulau Mindanao.

"Dengan ini saya menyatakan bahwa Kota Marawi terbebas dari pengaruh teroris yang menandai dimulainya rehabilitasi," ujar Duterte kepada para tentara di Marawi.

Isnilon Hapilon, "emir" ISIS di Asia Tenggara, dan Omarkhayam Maute, satu dari dua "Khalifah" yang memimpin aliansi militan Dawla Islamiya, tewas dalam operasi yang ditargetkan pada Senin. Mayat mereka telah ditemukan dan diidentifikasi, demikian keterangan pihak berwenang setempat.



Pendudukan 148 hari oleh loyalis ISIS menandai krisis keamanan dalam negeri terbesar Filipina pada tahun-tahun ini.

Para ahli mengatakan bahwa pemerintah telah bertahun-tahun meremehkan sejauh mana ekstremisme telah mengakar di daerah Muslim yang miskin dan terbelakang di Filipina yang mayoritas Katolik.

Juru bicara militer Restituto Padilla mengatakan bahwa meski pertarungan belum sepenuhnya selesai, pemberontak yang tersisa adalah orang-orang yang tidak lagi menjadi ancaman.

"Tidak mungkin mereka bisa keluar lagi, tidak ada jalan bagi siapapun untuk masuk," ujar Padilla kepada saluran berita ANC.

"Jadi mencekik mereka sampai mati pada saat ini akan sangat penting untuk dilakukan bagi pasukan kita, karena kawasan ini sangat terkuasai dan sangat terkendali," ujarnya.

Padilla mengatakan bahwa mata-mata warga negara Malaysia Mahmud Ahmad telah berada di kota Marawi sejak dimulainya pertarungan, dan militer yakin dia masih berada di sana.

Pihak berwenang setempat tidak dapat sepenuhnya yakin, namun mereka tidak melihat Mahmud sebagai ancaman.

"Dr. Mahmud adalah seorang akademisi, dia bukan pejuang," kata Padilla. "Kami tidak merasa dia orang yang bermasalah," jelasnya.

Beberapa ahli keamanan mengatakan Mahmud, 39, perekrut terampil dan penggalang dana yang dilatih di sebuah kamp Alqaeda di Afghanistan, merupakan kandidat pengganti Hapilon sebagai pemimpin IS di Asia Tenggara. 

Credit  antaranews.com

India Setuju Agar Myanmar Mengakui Rohingya

Ribuan pengungsi muslim Rohingya yang mealrikan diri dari Myanmar, tertahan di perbatasan di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).

CB, DHAKA -- Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj mengatakan, India mendukung pelaksanaan rekomendasi yang menyarankan pengakuan terhadap kelompok etnis Rohingya di Myanmar. Ini mengingat warga Rohingya yang hingga kini tak diakui oleh Myanmar.
Sushma mengatakan dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh pada Ahad (22/10),  untuk menyelesaikan persoalan Rohingya perlu menciptakan peluang ekonomi di negara Rakhine yang bermasalah.

"Menurut pandangan kami, satu-satunya solusi jangka panjang untuk situasi di Rakhine adalah pengembangan sosio-ekonomi dan infrastruktur yang cepat yang akan memberi dampak positif bagi semua masyarakat yang tinggal di negara bagian ini," kata Sushma dilansir dari Bloomberg, Senin (23/10).

Menteri Luar Negeri Bangladesh juga mendesak India untuk memainkan peran yang lebih besar dengan cara terus menekan Myanmar untuk segera menemukan solusi damai. Sehingga krisis yang menimpa etnis Rohingya bisa terselesaikan. Langkah India menuju penyelesaian krisis Rohinga akan sangat berarti terhadap kebijakan China untuk mendukung Myanmar.

Sebagaimana dilaporkan Bloomberg pada Senin (23/10), seorang pejabat Partai Komunis China pada Sabtu (21/10) mengatakan, negara mendukung Myanmar dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Serta tidak akan bergabung dengan negara lain yang mengutuk tindakan pemerintah (Myanmar) tersebut.

Wakil Kepala Departemen Internasional Partai Komunis, Guo Yezhou mengatakan, Beijing mengutuk tindakan kekerasan dan teror serta mendukung langkah-langkah untuk memulihkan ketertiban. Pernyataannya tampaknya mengacu pada serangan militan minoritas Rohingya terhadap pasukan keamanan Myanmar.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rohingya yang Kembali ke Myanmar Terancam Kehilangan Tanahnya

 

Dalam dokumen rencana pemerintah Myanmar, Rohingya yang kembali ke Myanmar setelah melarikan diri ke Bangladesh tidak bisa mengklaim kembali tanah mereka. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Muslim Rohingya yang kembali ke Myanmar setelah melarikan diri ke Bangladesh kemungkinan tidak bisa mengklaim kembali tanah mereka. Mereka kemungkinan akan menemukan lahan pertaniannya telah dipanen dan dijual oleh pemerintah Myanmar.

Dikutip dari Reuters, hal tersebut diungkapkan oleh pejabat Myanmar dan dokumen rencana yang dilihat media tersebut.

Hampir 600.000 orang Rohingya telah melewati perbatasan sejak 25 Agustus, ketika serangan gerilyawan Rohingya yang terkoordinasi terhadap pos-pos keamanan memicu serangan balasan yang ganas oleh tentara Myanmar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, pembunuhan, pembakaran dan pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara dan gerombolan-gerombolan etnis Rakhine sejak akhir Agustus sama dengan kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya.

Pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, yang tidak memiliki kendali atas militer, telah berjanji bahwa siapapun yang berlindung di Bangladesh yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah warga Myanmar dapat kembali.

Enam pejabat Myanmar yang terlibat dalam rencana repatriasi dan pemukiman kembali telah diwawancarai. Meski rencana tersebut belum selesai, komentar mereka mencerminkan pemikiran pemerintah tentang bagaimana janji reparasi Suu Kyi akan dilaksanakan.

Jamil Ahmed adalah salah satu dari sekian banyak Rohingya yang berharap bisa kembali. Ia menggambarkan, bagaimana dia melarikan diri dari rumahnya di negara bagian Rakhine utara pada akhir Agustus. Ahmed mengatakan, satu dari sedikit hal yang dia ambil adalah setumpuk kertas, terdiri dari kontrak tanah dan kuitansi, yang mungkin membuktikan kepemilikan ladang dan tanaman yang dia tinggalkan.

"Saya tidak membawa hiasan atau permata apapun.Saya hanya punya dokumen-dokumen ini. Di Myanmar, Anda perlu mempresentasikan dokumen untuk membuktikan semuanya," kata pria berusia 35 tahun itu.

Tumpukan kertas, yang kecoklatan dan robek di tepinya, mungkin belum cukup, untuk mendapatkan kembali tanah di desa Kyauk Pan Du, di mana ia menanam kentang, tanaman cabai, kacang almond, dan padi.

"Itu tergantung pada mereka. Tidak ada kepemilikan tanah bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan," kata Menteri Pertanian Negara Bagian Rakhine Kyaw Lwin, saat ditanya, apakah pengungsi yang kembali ke Myanmar dapat merebut kembali tanah dan tanaman pangan.

Meski memiliki tanah, Myanmar tidak mengakui Ahmed sebagai warga negara. Hampir semua dari lebih 1 juta orang Rohingya yang tinggal di Myanmar sebelum eksodus baru-baru ini tidak berkewarganegaraan, kendati berdasarkan penelusuran, banyak yang sudah tinggal di Myanmar dari generasi ke generasi.

Menurut dokumen pemerintah Myanmar yang ditinjau Reuters, pejabat negara tersebut telah membuat rencana untuk memanen dan mungkin menjual ribuan hektar tanaman yang ditinggalkan oleh Rohingya yang melarikan diri.




Myanmar juga bermaksud untuk menempatkan sebagian besar pengungsi yang kembali ke negara bagian Rakhine di "desa model" baru, bukan di atas tanah yang sebelumnya mereka tempati. Pendekatan ini, dikritik di masa lalu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara efektif menciptakan kamp permanen.

Pemerintah belum meminta bantuan dari lembaga internasional manapun, yang meminta pemulangan untuk menjadi sukarela dan tempat asal para pengungsi.

Pemerintah Myammar menyebut, tidak ada kepemilikan tanah bagi Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan (REUTERS/Stringer)

Tanaman 'Tanpa Pemilik'
Eksodus 589.000 Rohingya, termasuk sekitar 30.000 nonMuslim dari zona konflik di Rakhine utara telah meninggalkan sekitar 71.500 hektar sawah akan dipanen pada Januari, menurut rencana yang pemerintah Myanmar.

Tabel dalam dokumen tersebut, membagi tanah tersebut menjadi sawah yang dikelola oleh Bengalis atau panggilan yang digunakan Myanmar pada Rohingya, yang mereka tolak sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Kyaw Lwin membenarkan rencana tersebut, dan mengatakan bahwa ada sebanyak 45.000 hektar "tanah Bengali tanpa pemilik".

Sekitar 24 pemanen yang dioperasionalkan oleh pejabat dari kementerian pertanian akan mulai memanen bulan ini di daerah-daerah di bawah kendali militer.

Mesin akan bisa memanen sekitar 14.400 hektar menurut perhitungan resmi yang terkandung dalam dokumen. Tidak jelas apa yang akan terjadi pada sisa panen, tetapi para pejabat mengatakan kepada Reuters, mereka akan mencoba untuk memanen semua padi dan merekrut tenaga kerja tambahan untuk dipanen secara manual jika diperlukan.

Satu hektar padi di Myanmar biasanya menghasilkan lebih dari US$300, yang berarti negara akan menghasilkan beras jutaan dolar.

Sekretaris Negara Bagian Rakhine Tin Maung Swe menyebut, beras yang dipanen akan diangkut ke toko-toko pemerintah, di mana bisa disumbangkan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal karena konflik.

"Tanah itu ditinggalkan, tidak ada yang bisa menuai itu, jadi pemerintah memerintahkan untuk memanennya," katanya.




Wakil direktur Asia Human Rights Watch (HRW) Phil Robertson mengatakan bahwa pemerintah setidaknya harus menjamin bahwa beras tersebut akan digunakan untuk bantuan kemanusiaan dan bukan untuk keuntungan.

"Anda tidak bisa menyebut tanaman padi 'tanpa pemilik' hanya karena Anda menggunakan kekerasan dan pembakaran untuk mengusir pemiliknya ke luar negeri," katanya.

Desa Model
Banyak pengungsi takut untuk kembali dan skeptis terhadap jaminan Myanmar. Mereka yang memutuskan untuk kembali ke Myanmar akan diterima di salah satu dari dua pusat tersebut, sebelum sebagian besar dipindahkan ke desa model.

Donor internasional, yang telah memberi makan dan merawat lebih dari 120.000 orang 'pengungsi internal' Rohingya di kamp-kamp yang sementara di Rakhine sejak kekerasan pada tahun 2012, telah mengatakan kepada Myanmar bahwa mereka tidak akan mendukung lebih banyak kamp.

"Pembentukan kamp sementara baru atau permukiman seperti kamp membawa banyak risiko, termasuk pengungsi yang kembali dan pengungsi akhirnya bisa dikurung di kamp-kamp ini untuk waktu yang lama," kata juru bicara U.N. Stanislav Saling.

Citra satelit menunjukkan, 288 desa yang sebagian besar merupakan permukiman Rohingya, telah terbakar sebagian atau seluruhnya sejak 25 Agustus.




Pengungsi mengatakan, tentara dan massa Budhis bertanggung jawab atas sebagian besar pembakaran. Namun, pemerintah mengatakan militan Rohingya dan bahkan warga sendiri membakar rumah untuk propaganda.

"Dusun-dusun tempat tinggal petani Rohingya 'tidak sistematis', dan karenanya harus dibangun kembali di permukiman yang lebih kecil dari 1.000 rumah tangga yang berada dalam barisan lurus untuk memungkinkan pembangunan," kata Soe Aung, sekretaris tetap di Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali.

Pemeriksaan Identitas
Dokumen rencana pemerintah Myanmar juga menyebut, mereka yang memutuskan untuk kembali ke Myanmar pertama-tama akan diterima di salah satu dari dua pusat tersebut.

Di pusat-pusat tersebut, kata para pejabat, para imigran yang kembali akan mengisi formulir berisi 16 poin, yang akan diperiksa silang dengan catatan pemerintah setempat. Petugas imigrasi telah bertahun-tahun mengunjungi rumah tangga Rohingya setidaknya setiap tahun untuk pemeriksaan dan memotret anggota keluarganya.

"Bagi pengungsi yang kehilangan semua dokumen mereka, pemerintah akan membandingkan foto mereka dengan dokumen yang dimiliki petugas imigrasi," kata Myint Kyaing, sekretaris permanen di Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan.




Pejabat akan menerimanya sebagai bukti 'verifikasi nasional', dan membagikan kartu dalam upaya mendaftarkan Rohingya, ketimbang menawarkan kewarganegaraan mereka. Kartu tersebut telah ditolak secara luas oleh para pemimpin masyarakat Rohingya, yang mengatakan bahwa mereka memperlakukan penghuni seumur hidup seperti imigran baru.

"Kami tidak akan kembali seperti ini," kata Mushtaq Ahmed (57), seorang petani dari desa Myin Hlut yang tinggal di kamp pengungsi Tenkhali di Bangladesh, tempat Jamil Ahmed juga tinggal.



Credit  cnnindonesia.com

Dokter PBB menyebut pasukan keamanan Myanmar perkosa perempuan Rohingya

Pengungsi baru Rohingya duduk dekat kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar, Bangladesh, Selasa (29/8/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Coxs Bazar, Bangladesh (CB) - Perkosaan digunakan sebagai senjata dalam krisis Rohingya, dan tak seorang perempuan pun aman dari resiko serangan seksual sementara kaum Muslim Myanmar terusir dari kampung mereka, kata ahli di lapangan dan mereka yang terjebak dalam krisis.

Para dokter yang merawat beberapa ratus ribu Muslim Rohingya yang telah menyelamatkan diri ke Bangladesh dari Myanmar selama beberapa pekan belakangan telah menyaksikan puluhan perempuan menderita cedera akibat kekerasan seksual, kata beberapa dokter PBB.

Dan semua perempuan yang diwawancara oleh wartawan Thomson Reuters Foundation, yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu siang, bercerita mengenai perkosaan dengan kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar saat mereka meninggalkan rumah mereka, bagian dari pengungsian besar-besaran kaum Rohingya.

"Militer Burma (Myanmar) dengan jelas telah menggunakan perkosaan sebagai salah satu dari sejumlah metode mengerikan pembersihan etnik terhadap kaum Rohingya," kata Skye Wheeler, ahli kekerasan seksual di Human Rights Watch yang telah menilai kamp yang terisi dengan cepat.

"Perkosaan dan bentuk lain kekerasan seksual telah tersebar dan sistematis serta brutal, merendahkan martabat dan menimbulkan trauma," kata wanita pegiat tersebut kepada Thomson Reuters Foundation.

Maynmar membantah semua tuduhan mengenai pembersihan etnik itu, dan mengatakan negara tersebut "harus menanggulangi aksi perlawanan", yang dituduhnya memulai pertempuran dan menyerang warga sipil, serta pasukan keamanan.

Namun warga desa yang menyelamatkan diri dari kekerasan mengatakan perkosaan adalah senjata rutin dalam persenjataan militer, dan PBB sekarang membuat penilaian apakah kekerasan itu berubah menjadi pemusnahan suku bangsa.

Apapun definisi hukumnya, Nurshida --yang berusia 18 tahun-- hanya mengetahui dengan sangat baik apa yang terjadi pada dirinya.

Ketika berbicara dengan wartawan Thomson Reuters Foundation dari kampnya yang relatif aman, Nurshida mengenang bagaimana kelasnya yang terdiri atas 30 siswa berbaris tanpa suara memasuki sekolah mereka pada September.

Mereka berbaris di bawah todongan senjata oleh tentara berseragam, lalu digiring ke auditorium utama.

Semua siswi tersebut, kata Nurshida, ketakutan dan berkumpul di satu sudut, sementara kaum pria itu memperkosa mereka.

Nurshida, yang memiliki kulit cerah, mengatakan ia dipilih pertama oleh kelompok enam tentara yang membawa senjata api dan parang.

Nurshid dan teman-temannya mengalami perlakuan kasar dan tak manusiawi.

Pemerintah Bangladesh mengatakan cerita Nurshida cocok dengan pola serupa yang mengerikan.

"Cerita yang kami dengan merujuk kepada perkosaan yang digunakan secara strategis sebagai senjata perang," kata Rashed Hasan, seorang letnan kolonel di Angkatan Darat Bangladesh.

Perempuan dari segala usia dan latar-belakang telah melaporkan serangan seksual brutal serupa --serta menyaksikan pembunuhan anggota keluarga, kehilangan anak dan dipaksa meninggalkan rumah mereka.

"Perkosaan adalah perbuatan kekuatan. Perbuatan itu tak mengenal diskriminasi dalam hal usia, seks atau suku," kata Saba Zariv dari Dana Penduduk PBB kepada wartawan Thomson Reuters Foundation.

Credit  antaranews.com

Menlu India: Myanmar Harus Membawa Kembali Muslim Rohingya

Ribuan pengungsi muslim Rohingya yang mealrikan diri dari Myanmar, tertahan di perbatasan di Palong Khali, Bangladesh, Selasa (17/10).

CB, DHAKA -- Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj mengatakan kepada Pemerintah Bangladesh, Myanmar harus mengambil kembali Muslim Rohingya untuk menyelesaikan krisis pengungsi terbesar di Asia tersebut. Sushma menyampaikan pesannya pada Ahad (22/10) dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.

Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh telah memerintahkan penjaga perbatasan mengizinkan orang-orang Rohingya melintasi perbatasan supaya mereka bisa berlindung di kamp-kamp pengungsian yang ada di distrik pesisir Cox's Bazar.

Sekitar 600 ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine di Myanmar sejak 25 Agustus 2017 untuk menghindari penganiayaan. PBB menyebut penganiayaan tersebut sebagai pembersihan etnis.

"Myanmar harus mengambil kembali warganya, ini adalah beban besar untuk Bangladesh. Berapa lama Bangladesh menanggungnya? Seharusnya ada solusi permanen untuk krisis ini," kata Sushma sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Bangladesh United News, dilansir dari Bloomberg, Senin (23/10).

India khawatir tentang kekerasan tersebut. Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) telah mewawancarai para pengungsi. Para pengungsi mengatakan, pasukan keamanan Myanmar membunuh tanpa pandang bulu, melakukan pemerkosaan dan membakar desa-desa untuk memaksa orang-orang Rohingya pergi.

"Kami telah mendesak agar situasi ditangani dengan menahan diri," ujar Sushma.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

340 Ribu Anak Telantar di Bangladesh Akibat Krisis Rohingya

Seorang anak Rohingya menunggu bantuan internasional di kamp pengungsi Cox Bazaar, Bangladesh.

CB, DHAKA -- Krisis Rohingya telah mengakibatkan sedikitnya 340 ribu anak telantar di kamp pengungsian Bangladesh. Anak-anak Rohingya itu dilaporkan berada dalam kondisi buruk tanpa akses makanan, air, dan perawatan kesehatan yang memadai.

Badan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, memperkirakan satu dari lima anak di bawah usia lima tahun di sana mengalami kekurangan gizi akut. Mereka juga disebut memerlukan penanganan dan perawatan medis segera.

Sekitar 600 ribu pengungsi Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine utara Burma ke Bangladesh sejak 25 Agustus setelah serangan militer di wilayah tersebut. Pemerintah Burma mengklaim bahwa pasukannya melakukan pembalasan terhadap serangan gerilyawan Muslim.

Kamp darurat pengungsi di Bangladesh termasuk area yang paling cepat penuh, dengan jumlah anak Rohingya yang tiba mencapai 12 ribu tiap pekan. Laporan UNICEF menyebutkan, banyak anak yang masih merasa trauma dengan kekejaman yang mereka lihat dan alami.

Mayoritas warga Rohingya tersebut tidak memiliki kewarganegaraan resmi dan melarikan diri tanpa dokumen identitas. Simon Ingram, penulis laporan "Outcast and Desperate" tentang masalah yang dihadapi para pengungsi menyebutkan, hal itu menghalangi pembauran mereka dalam masyarakat.

Dalam laporannya, Ingram mendesak kondisi perbatasan yang lebih terbuka dan menawarkan perlindungan untuk anak-anak. Ia juga menyebut ketersediaan air bersih dan sanitasi memadai sebagai hal utama yang perlu ada di kamp untuk menghindarkan risiko penyakit seperti kolera.

"Ini semua tidak akan berlangsung dalam jangka pendek saja. Kekejaman terhadap anak-anak dan warga sipil harus diakhiri. Kita tetap harus terus mencatatnya, kita tidak bisa tinggal diam," ujarnya, dikutip dari laman Independent.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

PBB mencatat lebih dari 600.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah menyeberang dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (ANTARA/REUTERS/Jorge Silva )

Teknaf (CB) - Lebih dari 600.000 pengungsi Rohingya meninggalkan Myanmar demi mengungsi ke Bangladesh sejak aksi kekerasan meletus di Rakhine pada Agustus silam, menurut laporan PBB, Minggu.

Otoritas Bangladesh bersiap menunggu kedatangan para pengungsi lain karena ribuan kelompok etnis minoritas muslim itu masih terkatung-katung di perbatasan.

Pengungsi Rohingya berbondong-bondong berlindung ke Bangladesh setelah serangan militan terhadap pasukan keamanan Myanmar di Negara Bagian Rakhine memicu tindakan represif terhadap warga Rohingya. PBB menyebut tindakan aparat Myanmar sebagai pembersihan etnis.

Kelompok Koordinasi Antarsektor (ISCG) di bawah komando PBB, yang mengarahkan bantuan kemanusiaan, mengungkapkan sekitar 603.000 pengungsi dari Rakhine telah melintasi perbatasan demi mengungsi di Bangladesh sejak 25 Agustus.

"Aktivitas lintas perbatasan oleh lebih dari 14.000 pengungsi tercatat dalam sepekan terakhir," menurut laporan ISCG, sebagaiman diwartakan AFP.

Credit  antaranews.com

Hamas Bantah Hubungannya dengan Qatar Memburuk

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB, JALUR GAZA -- Hamas membantah laporan yang mengisyaratkan Hamas tidak puas dengan peran Qatar dalam upaya mencapai rekonsiliasi dengan Fatah.

Laporan media lokal mengenai isu tersebut muncul setelah pemimpin Hamas Yahya Sinwar baru-baru ini bertemu dengan kelompok pemuda di Jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan, tuduhan tentang keretakan hubungan antara Hamas dan Qatar tersebut tidak benar.
Hamas juga menolak pembicaraan mengenai ketegangan apa pun. "Perlu dicatat peran Qatar cukup besar dalam mendukung keteguhan rakyat Palestina pada umumnya dan rakyat kita di Jalur Gaza, terutama dalam bayang-bayang pengepungan yang tidak adil," bunyi pernyataan tersebut seperti dilansir Aljazirah, Senin (23/10).
Hamas memuji Qatar memiliki peran perintis dalam memperbaiki kehidupan warga Palestina yang tinggal di Gaza. "Qatar telah melakukan puluhan proyek kemanusiaan, proyek rekonstruksi dan infrastruktur, yang dirasakan oleh rakyat kita dan memberikan kontribusi signifikan untuk mencegah jatuhnya Jalur Gaza selama tahun-tahun pengepungan," kata Hamas.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Tuduh Koalisi AS Ratakan Kota Raqqa

Tentara berpatroli di sebelah bangunan yang hancur di Kota Raqqa, Suriah, 11 Juni 2017.

CB, RAQQA -- Rusia menuduh koalisi pimpinan Amerika Serikat melakukan pengeboman di Kota Raqqa di Suriah hingga rata selama perang melawan ISIS.
Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengambil alih Raqqa pekan lalu. Mereka mengatakan telah mengambil ladang minyak terbesar Suriah. Di Raqqa banyak reruntuhan.
Rusia membandingkannya dengan penghancuran sekutu terhadap Kota Dresden di Jerman pada Perang Dunia Kedua. Seperti dilansir BBC, Ahad (22/10), koalisi pimpinan AS mengatakan berusaha meminimalkan risiko terhadap warga sipil.
Rusia sendiri telah dituduh melakukan kejahatan perang karena pengebomannya di Aleppo tahun lalu. Penyelidik kejahatan perang PBB mengatakan, ada kematian warga sipil dalam jumlah yang  mengejutkan di Raqqa.
Aktivis Suriah mengatakan antara 1.130 dan 1.873 warga sipil terbunuh dan banyak korban sipil adalah akibat dari serangan udara pimpinan koalisi AS yang intensif yang membantu SDF.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kemunculan Planet Kesembilan, Tanda Akhir Zaman?

Ilustrasi Planet Nine. Foto: NASA



Jakarta - NASA baru-baru ini merilis pernyataan bahwa mereka menemukan planet kesembilan dalam sistem tata surya, yang dijuluki Planet Nine. Selain dibahas dari sisi ilmiah, ada pula yang menganggap kemunculan planet tersebut merupakan tanda dari akhir dunia.

"Ini merupakan pesan bagi seluruh manusia yang ada di Bumi bahwa Nibiru sudah muncul," ujar ahli Alkitab Rabbi Matityahu Glazerson, seperti dilansir Express, Senin (23/10/2017).

Nibiru, atau Planet X, diperkirakan merupakan planet berukuran besar dengan orbit yang luas. Beberapa teori beredar bahwa planet tersebut akan berdekatan dengan Bumi dan menyebabkan gravitasi besar, sehingga memicu bencana sangat dahsyat.

Pernyataan tersebut seketika dibantah oleh NASA. "Jika planet tersebut benar-benar ada, jaraknya sangat amat jauh dan akan tetap seperti itu, sehingga tidak mungkin akan menabrak bumi atau menghadirkan kiamat," ujar perwakilan dari NASA.

"Planet Nibiru sendiri tidaklah eksis, sehingga tidak akan ada tabrakan. Cerita soal Nibiru ini sudah ada bertahun-tahun dan kadang-kadang diceritakan ulang ke kisah kiamat yang adalah fiksi," sebut NASA.

Selain membantah pernyataan tersebut, NASA juga mengakui bahwa kemunculan planet kesembilan, yang disebut Planet Nine, dalam tata surya semakin mendekati kenyataan.

"Sejauh ini, tanda-tanda yang muncul masih sekedar jejak-jejak gravitasional, namun hal tersebut menambah kecenderungan pembuktian Planet Nine. Kini, lebih sulit membayangkan tata surya kita tanpa ada Planet Nine ketimbang tidak," katanya menambahkan.





Credit  detik.com

Planet Kesembilan Diduga Bumi Super oleh NASA

Ilustrasi Planet Nine. Foto: NASA




Jakarta - Setelah melakukan penelitian selama 20 tahun, para peneliti NASA akhirnya punya kemungkinan menjumpai 'Super Earth' di dalam sistem tata surya.

Baru-baru ini, Badan Antariksa Amerika Serikat ini merilis pernyataan bahwa mereka telah menemukan tanda-tanda dari kemunculan planet kesembilan, yang disebut Planet Nine, pada sistem tata surya.

Dalam sebuah laporan yang dibuat pada 2016, peneliti NASA Konstantin Batygin dan Mike Brown menjelaskan tentang enam objek dalam wilayah Sabuk Kuiper di tata surya yang menunjukkan keanehan.

Keenam objek tersebut memiliki orbit elips yang identik dan diduga sebagai pengaruh dari Planet Nine. Orbitnya tidak sesuai dengan orbit obyek lain yang ada di Sabuk Kuiper.

Foto: NASA

Berdasarkan aktivitas yang dilakukan objek-objek tersebut, para ahli astronomi percaya bahwa Planet Nine merupakan Super Earth, sebuah planet yang memiliki karakteristik mirip Bumi dengan ukuran yang lebih besar.

Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Planet Nine memiliki massa 10 kali lebih besar dari Bumi, namun lebih kecil dari Neptunus, seperti dikutip detikINET dari Futurism, Senin (23/10/2017).

Lokasi Planet Nine 600 kali lebih jauh dibanding jarak Bumi ke pusat tata surya, dengan waktu tempuh mengorbit Matahari dapat 20.000 kali lebih lama dari Bumi yang hanya membutuhkan satu tahun.

Planet tersebut bisa jadi terbentuk dalam sistem tata surya kita selama jutaan tahun dengan jarak yang cukup dekat dengan bumi, namun terlempar keluar atau ditangkap oleh Bintang dalam sistem yang lain.

"Deteksi terhadap posisi Planet Nine akan memberikan kepastian terhadap asal usulnya kepada kita," kata Konstantin Batygin.

Kini, ia bersama Mike Brown tengah menggunakan Teleskop Subaru di Mauna Kea Observatory, Hawaii, untuk melanjutkan pencarian mereka terhadap Planet Nine.

"Teleskop Subaru merupakan alat terbaik untuk mencari sesuatu yang redup dan jauh dalam jangkauan langit yang luas," ujar Konstantin Batygin.

"Semua orang yang marah saat Pluto tidak dikategorikan sebagai planet lagi dapat antusias ketika mereka mengetahui terdapat planet sungguhan di luar sana yang masih bisa ditemui. Kini kita bisa membuat tata surya memiliki sembilan planet lagi," kata Mike Brown, yang berkontribusi besar dalam penyematan status planet kerdil pada Pluto.




Credit  detik.com

Misteri Planet Kesembilan yang Bersembunyi di Tata Surya

Ilustrasi Planet Nine. Foto: NASA



Jakarta - NASA mengatakan bahwa kemungkinan munculnya planet kesembilan dalam sistem tata surya semakin mendekati kenyataan. Mereka mengklaim telah menyimpan banyak bukti yang semakin memperkuat pernyataan tersebut.

Badan Antariksa Amerika Serikat itu menyebut bahwa bukti-buktinya susah dibantah, misalnya ada pengaruh aneh terhadap Sabuk Kuiper, sebuah wilayah di Tata Surya yang berada di sekitar orbit Neptunus. Menurut NASA, pengaruh aneh itu berasal dari planet tersebut, yang dicurigai 'mengintai' dari kejauhan.

Diperkirakan, planet ini memiliki 10 kali massa Bumi, serta lokasinya 20 kali lebih jauh dibanding jarak antara Matahari dengan Neptunus, yang notabene merupakan planet terluar dalam sistem tata surya. Sehingga disimpulkan kalau suhu di planet tersebut sangat dingin.

Kini, para ahli astronomi perlu membuktikan keberadaan planet yang oleh NASA disebut Planet Nine itu. "Ada lima teori dari bukti hasil observasi yang mengarah pada eksistensi Planet Nine," ujar Konstantin Batygin, astrofisikawan planet dari Caltech yang membawahi penemuan ini.

"Jika kalian mengimajinasikan kalau Planet Nine tidak eksis, maka kalian malah mengumpulkan lebih banyak masalah. Kalian memiliki lima teka-teki berbeda dan harus punya lima teori berbeda untuk menjelaskannya," kata dia

Tanda terkini mengenai kemunculan Planet Nine melibatkan objek dari Sabuk Kuiper yang memiliki arah orbit berkebalikan dengan seluruh benda antariksa yang ada di dalam tata surya.

Pengaruh orbital dari Planet Nine dapat menjelaskan mengapa objek tersebut dapat bertindak aneh di Sabuk Kuiper. Menurut Kosntantin, tidak ada opsi lain untuk menjelaskan keanehan tersebut kecuali eksistensi Planet Nine.

"Planet Nine secara natural memberikan 'kejutan' baru bagi sistem tata surya kita," ia menambahkan, seperti dikutip detikINET dari Mirror, Senin (23/10/2017).

NASA meyakinkan bahwa efek yang ditimbulkan dari Planet Nine tidak dapat diacuhkan, meskipun mereka masih sulit untuk memberikan koordinat pasti terhadap lokasi planet tersebut.

Jika Planet Nine benar-benar ditemukan, bisa jadi planet ini merupakan 'Super Earth' yang dinanti-nanti oleh para ahli astronomi, setelah melakukan penelitian mengenai planet-planet dengan karakteristik yang mirip dengan Bumi, namun ukurannya lebih besar.





Credit  detik.com

Siapkan Rp 600 Miliar, INKA Mau Bangun Pabrik di Banyuwangi

Banyuwangi - PT Industri Kereta Api (PT INKA) berencana membuka pabrik baru di Banyuwangi. Ditargetkan pabrik dengan nilai investasi Rp 600 miliar ini akan mulai beroperasi pada semester kedua tahun 2019 mendatang.

Direktur keuangan dan SDM PT INKA, Mohamad Nur Sodiq mengatakan saat ini PT INKA merupakan satu-satunya industri kereta api di Indonesia dengan kinerja yang terus berkembang. Selain memenuhi kebutuhan kereta api domestik, PT INKA juga banyak menerima pesanan ekspor gerbong kereta api dari berbagai negara.

"Sebagai satu satunya pabrik kereta api nasional dengan lokasi pabrik di Madiun saat ini kapasitas produksinya overload. Maka, kami mencari lokasi untuk pengembangan perusahaan. Dengan berbagai pertimbangan, lokasi yang akhirnya kami tetapkan Banyuwangi. Untuk itu, kami meminta dukungan dari pemerintah daerah," kata Sodiq kepada sejumlah wartawan, Sabtu (21/10/2017).

Sodiq mengatakan, saat ini pesanan kereta api yang tengah ditangani oleh PT INKA cukup banyak, baik permintaan domestik maupun luar negeri. Untuk domestik saja, kata Sodiq, ada beberapa proyek yang tengah digarap. Antara lain proyek KRL Bandara Soekarno Hatta - Sudirman, LRT di Palembang yang disiapkan untuk SEA Games, LRT Jabodetabek, juga ada proyek dari PT KAI untuk mengganti gerbong-gerbong kereta yang usianya sudah tua.

"Belum lagi kami juga tengah mengerjakan pesanan kereta api dari beberapa negara salah satunya Bangladesh. Kami juga ikut tender di Zambia, Srilanka dan Nigeria. Selama ini kami juga telah memenuhi pesanan kereta dari semua negara di ASEAN. Maka kami butuh pabrik yang lebih besar lagi untuk membangun semua kereta-kereta tersebut," ungkap Sodiq.

Rencana lokasi industri yang akan dibangun di Banyuwangi, kata Sodiq berada di lahan milik BUMN di wilayah Kalipuro. "Kami sudah lapor ke Menteri BUMN, dan beliau mendukung karena lahannya juga milik perusahaan BUMN, jadi urusannya akan lebih mudah," ujar Sodiq.

Lokasi ini dinilainya memenuhi berbagai syarat strategis yang dibutuhkan oleh PT INKA, khususnya untuk memenuhi pesanan ekspor. Salah satunya dekat dengan pelabuhan Tanjungwangi yang diharapkan memudahkan pengiriman ekspor. Selain itu lokasi juga dekat dengan jaringan rel kereta api.

"Di lokasi tersebut infrastruktur pendukungnya lengkap. Jarak dengan pelabuhan sangat dekat. Selain itu di masterplan Banyuwangi, wilayah tersebut direncanakan dilewati oleh jalan tol. Sangat efisien nantinya," ujar Sodiq.

Sodiq menargetkan pembangunan industri dengan nilai investasi mencapai Rp 600 miliar akan dimulai mulai bulan Maret 2018 dan pabrik akan mulai beroperasi pada semester dua tahun 2019. Nantinya pabrik yang dibangun di Banyuwangi tersebut akan dijadikan pabrik kereta berbahan dasar stainless steel dan aluminium.

"Tidak tertutup kemungkinan nantinya Banyuwangi akan menjadi main industry PT INKA. Tapi yang jelas kami akan memiliki dua pabrik besar di Madiun dan Banyuwangi," cetus Sodiq.

Sodiq memproyeksikan industri INKA di Banyuwangi bisa menyerap hingga 1000 tenaga kerja. Dia berharap Kebutuhan tenaga kerja tersebut bisa dipenuhi dari sekolah vokasi yang ada di Banyuwangi. Bahkan dia berharap ke depannya Banyuwangi bisa membangun SMK Kereta Api selain SMK Perkapalan yang sudah ada sekarang.

"Tenaga kerja perkeretaapian memang membutuhkan spesialisasi khusus. Selama ini untuk memenuhi tenaga kerja di Madiun saja kekurangan. Maka kami akan bekerjasama dengan SMK yang ada di Banyuwangi untuk bisa mensuplai tenaga kerja bagi INKA," cetus Sodiq.

Sementara itu Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko menyambut baik rencana pembangunan pabrik baru PT INKA. Pemerintah daerah akan memberikan support yang dibutuhkan oleh PT INKA untuk kelancaran pembangunan industri tersebut.

"Kami sangat senang Banyuwangi bisa menjadi lokasi pembangunan pabrik PT INKA. Apalagi industri ini akan menyerap banyak tenaga kerja putra putri daerah lulusan SMK, tentunya dengan dibekali keahlian khusus. Kami berharap segala sesuatunya bisa lancar," pungkasnya.




Credit  finance.detik.com

Menhan AS Bawa Isu Ancaman Korut dalam Tur Asia

 

Menhan AS James Mattis bakal membawa isu ancaman rudal dan nuklir Korut dalam tur kenegaraannya yang dimulai pekan ini di Filipina. (AFP Photo/Roslan Ramlan)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis mengatakan akan berdiskusi dengan sekutu terkait ancaman peluru kendali dan nuklir Korea Utara dalam tur kenegaraannya ke Asia yang dimulai di Filipina, pekan ini.

“Saya akan berbicara dengan sejumlah mitra saya untuk mendiskusikan krisis keamanan di kawasan yang terjadi karena provokasi sembrono Korut. Namun, kami tetap menekankan rasa hormat AS kepada sekutu menyangkut nilai-nilai kebersamaan seperti kedaulatan, integritas teritorial, dan kebebasan bernavigasi,” kata Mattis kepada wartawan saat tiba di Filipina, Senin (23/10).

Selain Filipina, Mattis dijadwalkan akan bertandang ke sejumlah negara di Asia lainnya seperti Thailand dan Korea Selatan. Mantan Jenderal angkatan laut AS itu diperkirakan akan bertemu Menhan Jepang dan Korsel hari ini di Manila.

Diberitakan Reuters, Mattis yang selama ini mengutamakan diplomasi dalam penyelesaian krisis nuklir Korut juga direncanakan akan bertemu dengan para mitranya dari negara anggota ASEAN.

Setelah bertandang ke Filipina Mattis dijadwalkan akan berkunjung ke Thailand mewakili delegasi AS dalam upacara kremasi Raja Bhumibol Adulyadej.

Terakhir, dia direncanakan akan mengunjungi Seoul untuk membicarakan isu keamanan di kawasan secara lebih spesifik dengan rekannya, Menhan Song Young-moo.


Kunjungan tersebut dilakukan beberapa hari menjelang tur kenegaraan perdana Presiden Donald Trump ke Asia.

Hal ini dilakukan di tengah pergolakan krisis nuklir di Semenanjung Korea menyusul uji coba nuklir Korea Utara untuk keenam kalinya pada awal September lalu.

Sejak itu, AS bersikap keras terhadap Korut. Dalam pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu lalu, Trump bahkan tak segan menyebut Jong-un sebagai “pria roket yang tengah berada dalam misi bunuh diri.”

Trump bahkan mengisyaratkan bahwa opsi militer atau perang menjadi satu-satunya jalan yang bisa membungkam ambisi nuklir Korut, langkah yang selama ini dihindari masyarakat internasional.


Saling lontar ancaman perang hingga hinaan antara Trump dan Kim Jong-un pun tak terhindarkan. Satu di antaranya adalah ancaman Korut yang menyatakan akan meluncurkan peluru kendali ke Guam, salah satu wilayah AS di Pasifik, jika Amerika terus mengancam.





Credit  cnnindonesia.com

Bom jalanan tewaskan tujuh orang di Somalia

Warga sipil membawa jenazah pria tak dikenal dari lokasi ledakan di jalan KM4 di distrik Hodan, Mogadishu, Somalia, Minggu (15/10/2017). Mogadishu, Ledakan bom kembali terjadi di luar Kota Mogadishu, Minggu (22/10/2017). (REUTERS/Feisal Omar)

Kami takut. Ratusan petempur bertopeng ada di mana-mana ..."

Mogadishu (CB) - Bom jalanan menewaskan setidak-tidaknya tujuh orang pada Minggu (22/10)di luar Mogadishu, Ibu Kota Somalia, yang dikuasai kelompok garis keras, demikian laporan penduduk dan tentara setempat.

"Kami mendengar kecelakaan besar hari ini, dan kami pergi ke tempat kejadian itu. Kami melihat sebuah minibus hancur dan setidak-tidaknya tujuh mayat, kebanyakan wanita. Kami tidak dapat mengenali beberapa orang. Mereka terlihat hanya potongan daging manusia," kata petani Nur Abdullahi, melalui telepon kepada kantor berita Reuters.

Pengeboman pada Minggu itu menghantam satu minibus di Desa Daniga, sekitar 40 kilometer barat laut Mogadishu.

Sebelumnya, dilaporkan pula ada truk pembom di Mogadishu pada akhir pekan lalu menewaskan setidak-tidaknya 358 orang, dan 56 orang masih dinyatakan hilang. Hampir semua korban tewas adalah warga dan serangan tersebut memicu unjuk rasa kemarahan di Ibu Kota Somalia itu.

Daerah pengeboman tersebut dekat dengan wilayah Al Shabaab, kelompok keras yang mengkalim terkait Al-Qaeda, berulang kali menyatakan ingin menggulingkan pemerintahan lemah yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberlakukan hukum Islam yang ketat.

Pada Minggu (15/10) juga terjadi ledakan di jalan Kilometer (KM)-4 Distrik Hodan, Mogadishu, yang menewaskan sejumlah orang dan merusak fasilitas umum maupun rumah penduduk sipil.

"Kami takut. Ratusan petempur bertopeng ada di mana-mana, dan kami juga mengantisipasi pemerintah akan menyerang di sini. Mereka juga menempatkan tali tambang di mana-mana dan hari ini kami mengemas baju kami untuk melarikan diri," kata Nur Abdullahi.

Sementara itu, salah seorang perwira militer Somalia mengatakan jumlah korban tewas mungkin lebih tinggi.

"Kami tahu minibus meninggalkan Kota Afgooye pagi ini, dan minibus itu membawa petani, kebanyakan wanita," kata Kapten Isa Osman dari Tentara Nasional Somalia.

Ia menimpali, "Minibus itu membawa lebih dari 10 orang. Kami tidak bisa mendapatkan banyak rincian karena daerah tersebut tidak dikuasai oleh pemerintah."

Setelah serangan Sabtu (21/10), Pemerintah Somalia menjanjikan serangan baru terhadap pemberontakan kelompok garis keras yang mengancam melakukan kudeta.

Somalia terbelah oleh perang saudara sejak 1991, ketika kaum panglima perang menggulingkan penguasa dan kemudian saling serang satu sama lainnya.

Credit  antaranews.com