Amerika tak menang di Afghanistan; ini pengakuan menteri pertahanannya

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James (Jim) Mattis. (Reuters)

Washington (CB) - Menteri Pertahanan AS Jim Mattis pada Selasa (13/6) mengatakan Amerika Serikat masih "belum menang" dalam perang paling lama AS di Afghanistan.

"Kita tidak menang di Afghanistan saat ini," kata Mattis di Washington dalam satu acara dengar pendapat di Kongres, sebagaimana dikutip Xinhua. "Dan kita akan memperbaiki ini sesegera mungkin."

Menurut Mattis, Pentagon mendefinisikan menang di Afghanistan sebagai situasi tempat Pemerintah Afghanistan, dengan bantuan internasional, akan bisa menangani kerusuhan dan menurunkannya ke tingkat pasukan keamanan lokal dapat menanganinya.

"Mungkin perlu kekuatan tambahan yang melakukan dan memelihara pelatihan dan kemampuan yang baik," kata Mattis. "Ke depan akan ada era bentrokan kecil sering terjadi dan kita perlu perubahan dalam pendekatan."

Mattis bukan pejabat senior pertama Pemerintah Presiden AS Donald Trump yang secara terbuka memperingatkan prospek suram bagi situasi keamanan di Afghanistan.

Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats pada Mei juga memperingatkan bahwa situasi keamanan di Afghanistan sangat mungkin akan memburuk pada masa depan sekalipun Amerika Serikat dan sekutunya memberi bantuan militer tambahan.

Peringatan tersebut disampaikan saat Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah akan mengirim tambahan ratusan prajurit AS ke Afghanistan, atau tidak.

Mantan presiden AS Barack Obama pernah berencana mengurangi jumlah tentara AS saat ini, 9.800 personel, di Afghanistan jadi sebanyak 5.500 personel sampai akhir 2015 dan menarik semua tentara AS pada akhir 2016, ketika masa jabatan presidennya berakhir.

Namun, mengingat situasi keamanan yang memburuk di Afghanistan, Pemerintah Obama berulangkali menunda penarikan itu.

Saat ini, ada sebanyak 8.400 prajurit AS dan sebanyak 5.000 personel lagi dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di lapangan di Afghanistan untuk melatih dan membantu pasukan Afghanistan menghadapi Taliban, serta melakukan misi kontra-terorisme.

Credit  antaranews.com

PBB: serangan AS makan banyak korban sipil di Raqqa

Pasukan koalisi Arab-Kurdi yang tergabung dalam Koalisi Demokratik Suriah (SDF) bergerak untuk menguasai ibu kota ISIS di Raqqa. (Reuters)

Jenewa (CB) - Tim penyidik kejahatan perang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu menyatakan bahwa serangan udara oleh koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat terhadap benteng pertahanan kelompok bersenjata ISIS di Raqqa, Suriah telah memakan "korban sipil dalam jumlah besar."

Pihak koalisi membombardir kota tersebut sebagai dukungan udara untuk operasi militer darat oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF), sebuah kelompok gabungan milisi Kurdi dan Arab. Mereka memulai serangan untuk membebaskan Raqqa dari ISIS sejak pekan lalu, lapor Reuters.

Pasukan SDF, dengan dukungan serangan udara yang besar, telah berhasil merebut bagian barat, timur, dan utara kota tersebut.

Di sisi lain, kepala komisi penyelidikan kejahatan perang PBB, Paulo Pinheiro, mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa ada 10 perjanjian antara pemerintah Suriah dan sejumlah kelompok oposisi bersenjata di wilayah Aleppo timur "yang beberapa di antaranya bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang."

Menurut Pinheiro, perjanjian itu membuat warga sipil "tidak mempunyai pilihan" dalam proses mekanisme evakuasi warga sipil dan anggota oposisi bersenjata dari garis depan medan pertempuran.

Credit  antaranews.coma

Tentara Amerika Serikat siaga dekat Marawi, tidak terlibat pertempuran

Asap hitam membubung dari bangunan yang terbakar di wilayah komersial di jalan Osmena, kota Marawi, Filipina, Rabu (14/6/2017). (REUTERS/Romeo Ranoco)

Marawi, Filipina (CB) - Sejumlah tentara Amerika Serikat tengah bersiaga di dekat Marawi di kawasan selatan Filipina, meski tidak terlibat langsung dalam operasi militer kelompok bersenjata yang menguasai sebagian kota tersebut selama lebih dari tiga pekan.

Sebelumnya pihak militer Filipina juga mengatakan bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan teknis dalam upaya pembebasan kota Marawi dari kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan ISIS.

"Ada beberapa personil militer Amerika Serikat yang mengoperasikan peralatan untuk memperoleh informasi," kata juru bicara angkatan bersenjata Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla, pada Rabu.

"Saya belum mengetahui jumlah pastinya. Mereka diperbolehkan membawa senjata untuk melindungi diri, namun tidak boleh ikut bertempur," kata dia.

Tentara Amerika Serikat itu berasal dari kontingen pasukan khusus yang bermarkas di kota Zamboanga.

Sementara itu seorang sumber pejabat di Washington mengatakan bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan berupa sebuah pesawat mata-mata P-3 dan juga pengumpulan informasi intelejen dari pesawat nir-awak itu.

Pesawat itu kemudian jatuh pada Sabtu setelah putus kontak komunikasi dengan operatornya, kata sumber yang sama.

Pada Rabu, pasukan pemerintah Filipina menyerang posisi gerilyawan di Marawi dengan menggunakan bom, tembakan tank, dan juga helikopter tempur. Sejumlah tembakan jitu jarak jauh juga terdengar.

Pertempuran mereda pada siang hari setelah turun hujan lebat.

Rabu adalah hari ke-23 pertempuran pembebasan Marawi, dan hingga kini belum ada tanda-tanda keberhasilan dari kubu pemerintah.

"Kami tidak lagi menetapkan target waktu. Mungkin operasi ini akan membutuhkan waktu lama," kata Padilla, merujuk pada janji militer untuk membebaskan kota Marawi selambatnya 12 Juni atau bertepatan dengan hari kemerdekaan Filipina.

Di Washington, seorang sumber pejabat keamanan mengatakan bahwa pertempuran di Marawi tidak mengalami kemajuan signifikan.

"Hingga kini tidak bisa disimpulkan pemerintah telah mendapatkan kemajuan yang signifikan," kata sumber tersebut.

"ISIS menunjukkan determinasi dan kesuksesan yang besar dalam merebut dan mempertahankan kota Mosul di Irak. Upaya mereka di Marawi juga punya kualitas yang sama," kata dia.

Jatuhnya kota Marawi membuat negara-negara Asia Tenggara waspada. Mereka khawatir ISIS tengah berupaya mendirikan benteng pertahanan baru di pulau Mindanao yang tentu akan mengancam stabilitas kawasan.

Pihak militer mengatakan 290 orang telah tewas, termasuk 206 anggota gerilyawan, 58 tentara, dan 26 warga sipil dalam operasi militer pembebasan Marawi.

Sekitar 100 gerilyawan di telah terkepung, kata militer, bersama dengan sekitar 300-600 warga sipil.

Kantor berita ISIS, Amaq, mengklaim bahwa pihaknya menguasai dua pertiga kota Marawi. Sementara pihak pemerintah mengestimasi sekitar 20 persen wilayah yang dikuasai kelompok itu.

Konflik di wilayah selatan Filipina bukan hal baru, Pemerintah telah berperang dengan gerilyawan Maoist dan Muslim selama hampir 50 tahun di sana.

Sejumlah pengamat mengatakan bahwa aksi militer tidak cukup untuk menciptakan perdamaian di wilayah yang sudah lama diabaikan secara politis dengan angka kemiskinan tinggi.

Credit  antaranews.com

Filipina: pasukan AS berada dekat Marawi, namun tidak terlibat peperangan

Pasukan marinir Filipina bergerak di bawah perlindungan tank tempur di kota Marawi yang sempat diduduki pemberontak milisi Maute yang berafiliasi ke ISIS. (Reuters)

Saya tidak tahu jumlah pasti dan misi mereka secara spesifik. Mereka diizinkan membawa senapan untuk membela diri, namun tidak diperbolehkan bertempur, mereka hanya memberikan dukungan."

Marawi (ANTARA News) - Pasukan bersenjata Amerika Serikat berada di daerah dekat kota Marawi, Filipina selatan, namun tidak terlibat dalam memerangi petempur yang telah memegang kendali beberapa bagian kota itu lebih dari tiga minggu belakangan, kata seorang juru bicara militer Filipina.

"Ada beberapa anggota pasukan AS yang mengoperasikan peralatan untuk memberikan informasi terkait situasi kepada pasukan kami," kata Brigadir Jenderal Restituto Padilla dalam sebuah konferensi pers, lapor Reuters.

"Saya tidak tahu jumlah pasti dan misi mereka secara spesifik. Mereka diizinkan membawa senapan untuk membela diri, namun tidak diperbolehkan bertempur, mereka hanya memberikan dukungan," katanya.

Militer Filipina sebelumnya mengatakan bahwa Amerika Serikat memberikan bantuan teknis untuk mengakhiri pendudukan beberapa bagian dari kota Marawi oleh petempur yang bersekutu dengan kelompok ISIS.

Belum jelas seberapa dekat keberadaan pasukan AS itu dari medan petempuran. Mereka berasal dari kesatuan pasukan khusus di kota Zamboanga, kata militer Filipina sebelumnya.

Kedutaan Besar AS di Manila tidak segera menanggapi permintaan untuk memberikan keterangan.

Pejabat AS di Washington, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan jatidirinya, mengatakan bahwa Amerika Serikat menyediakan sebuah pesawat pengintai P-3 serta pengumpulan informasi intelijen dari sebuah pesawat nirawak.

Pesawat nirawak itu jatuh pada Sabtu setelah hilang kontak dengan operatornya, kata pejabat tersebut.

Pada Rabu, pasukan pemerintah membombardir posisi pemberontak di Marawi dengan tembakan tank, asap tebal dapat terlihat membumbung dari kota yang dilanda pertempuran. Beberapa tembakan penembak jitu juga dapat terdengar.

Pertempuran di Marawi memasuki hari ke-23, namun masih tidak terlihat tanda bahwa pertempuran akan berakhir dalam waktu dekat.

"Tidak akan ada lagi tenggat waktu," kata Padilla, merujuk janji militer untuk membebaskan kota pada 12 Juni lalu, bertepatan dengan hari kemerdekaan Filipina.

"Mungkin perlu sedikit waktu lagi," ujarnya.

"Kelompok ISIS menunjukkan tekad dan usaha dalam merebut dan mempertahankan Mosul di Irak dan usaha mereka di Marawi memiliki kualitas yang sama," tambahnya.

Pihak militer mengatakan bahwa 290 orang telah tewas sejauh ini, termasuk 206 gerilyawan, 58 tentara dan 26 warga sipil.

Sekitar 100 petempur berada di daerah yang terkepung, kata militer. Diperkirakan 300-600 warga sipil terjebak atau disandera di kota itu.

Filipina telah memerangi pemberontakan kembar dari pemberontak pimpinan Maois dan separatis Muslim di wilayah selatan hampir 50 tahun belakangan. Kritikus berpendapat bahwa aksi militer tidak cukup untuk menghadirkan perdamaian di wilayah yang telah lama mengalami pengabaian politik dan kemiskinan.

Credit  antaranews.com

Menhan AS: Korut Jadi Ancaman Keamanan Paling Mendesak

Peluncuran rudal korut.

CB, WASHINGTON -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis menilai, program rudal dan nuklir Korea Utara (Korut) menjadi ancaman paling mendesak bagi keamanan nasional negaranya. Dalam beberapa bulan terakhir, pengembangan jenis senjata itu dilaporkan terjadi cukup signifikan.

Pada Mei lalu, Pemerintah Korut mengklaim kesuksesan dalam pengembangan peluru kendali balistik antarbenua (ICBM). Rudal jenis ini memiliki jangkauan yang sangat jauh dan diperkirakan mencapai 12 ribu kilometer.
Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu selama ini juga mengatakan, telah mengembangkan rudal jarak jauh, menjangkau antarbenua. Bahkan, disebut mampu mencapai daratan AS dan di dalam rudal tersebut terpasang hulu ledak nuklir.
Korut sepanjang tahun ini telah melakukan sembilan kali tes rudal. Namun, belum ada satupun yang dinilai sebagai ICBM, melainkan hanya sebagai rudal jarak menengah. Meski demikian, negara itu dinilai mengalami kemajuan secara cukup signifikan.
"Program senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korut merupakan bahaya yang sangat nyata bagi semua orang dan merupakan tindakan provokatif yang nampakya tak akan mereda," ujar Mattis dalam sebuah pernyataan tertulis, Senin (12/6).
Sejak 2006 lalu, Dewan Keamanan PBB telah memberikan sanksi terhadap Korut atas uji coba program nuklir yang dilakukan. AS sebagai negara anggota tetap juga hendak melakukan strategi baru, yaitu bekerja sama dengan Cina yang merupakan sekutu sekaligus mitra dagang dan pemberi bantuan ekonomi utama untuk Korut.

Meski demikian, Mattis menilai sanksi dan tekanan bagi Korut tidak membuat negara itu menghentikan program nuklir dalam waktu dekat. Bahkan, sekalipun Cina telah turut campur dalam menekan perekonomian sekutu terdekatnya tersebut.
"Ini menjadi perang yang tidak akan berakhir seperti apa yang kami lihat sejak 1953. Tidak ada pilihan selain AS harus menghadapi Korut dengan kekuatan apapun," jelas Mattis. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

TNI akan Gelar Doa Bersama 171717

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

CB, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan, akan menggelar doa bersama masyarakat pada 17 Agustus 2017, pukul 17.00 WIB. Gelaran doa bersama yang diberi nama 'Doa Bersama 171717' itu akan dilaksana di masing-masing wilayah Indonesia dan dilaksanakan di markas atau kantor satuan jajaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

"Diharapkan masyarakat ikut serta dalam kegiatan doa bersama ini," kata Gatot dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (13/6).
Gatot menjelaskan, kegiatan bertemakan “Muroja'ah Untuk Lebih Berkasih Sayang” itu merupakan cara mengaplikasikan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, bagi yang beragama Islam khusus para hafiz Alquran atau penghafal Alquran untuk khataman bersama dan bagi yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu berdoa bersama selama 1 jam, mulai pukul 17.00 s.d.18.00 sesuai waktu masing-masing wilayah Indonesia.
"Hal ini mengaplikasikan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon pada waktu yang sama dan Tuhan maha mengabulkan doa orang banyak. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan dan kita penuh dengan kasih sayang serta tidak ada  keributan," ucap Gatot.
Dipilihnya tanggal 17 Agustus, lanjut Gator, karena hari tersebut merupakan hari bersejarah dan hari kemerdekaan bangsa Indonesia berkat jasa para Pahlawan Kesuma Bangsa. "Tanggal 17 Agustus 2017 kita gelorakan sebagai Hari kasih sayang Indonesia, kita berdoa bersama seluruh komponen anak bangsa dan memohon kepada Tuhan agar kita penuh dengan kasih sayang antar sesama, rukun dan damai sebagai bangsa pemenang,” tuturnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Muslim Uighur Dilarang Berpuasa, MUI Minta PBB Bertindak

Muslim Uighur di Cina

CB, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan dan mengutuk keras tindakan Pemerintah Cina yang melarang umat Islam melaksanakan ibadah di Uighur. MUI pun meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang menimpa Muslim di Uighur.

"Ini jelas-jelas tidak bisa ditolerir karena tindakan ini jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran besar terhadap hak asasi manusia umat Islam di Uighur," kata Sekjen MUI, Anwar Abbas kepada Republika.co.id, Senin (12/6). Ia mengatakan,
MUI mengimbau PBB, lembaga HAM Internasional dan badan-badan dunia lainnya untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan yang menimpa Muslim di Uighur. Diharapkan mereka segera membuat langkah-langkah agar pelarangan puasa dan sholat dihentikan Pemerintahan Cina.
"MUI juga mendesak negara-negara yang tergabung dalam organisasi konferensi Islam untuk melakukan konsolidasi dan memaksa Pemerintahan Cina menghentikan kebijakannya tersebut agar hak-hak umat Islam di Uighur dapat ditegakkan," ujarnya.
Di samping itu, dia menyampaikan, MUI juga meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia lakukan langkah-langkah diplomasi agar hak-hak beragama umat Islam di Uighur dapat dipulihkan.
Sebelumnya, Pemerintah Xinjiang, Cina membuat aturan untuk melarang Muslim di Uighur melaksanakan puasa dan sholat selama Ramadhan. Bahkan, mereka memerintahkan pejabat pemerintahan tinggal di setiap rumah Muslim untuk memastikan larangannya berjalan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Dilarang Beribadah, Dunia Islam Bisa Boikot Produk Cina

Muslim Cina dari etnis Uighur (ilustrasi)

CB, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar Negeri, KH Muhyidin Junaidi berharap, Pemerintah Cina segera menghentikan larangan beribadah terhadap Muslim Uighur di daerah otonom Xinjiang. Hal ini demi menjaga hubungan baik antara-dunia Islam dan Pemerintah Cina.

"Apabila Pemerintah Cina tidak mengindahkan, bukan hal yang mustahil Negara Arab dan Islam akan melakukan pemboikotan terhadap produk Cina," kata KH Muhyidin kepada Republika.co,id, Senin (12/6).
Dia mengatakan, MUI sebenarnya sudah melakukan protes mengenai permasalahan yang menimpa Muslim Uighur ke Kedutaan Besar (Kedubes) Cina di Jakarta. Mengutip Kedubes Cina, permasalahan yang menimpa Muslim Uighur karena sebagian pejabat dan petinggi pemerintahan di daerah sana tidak paham kebijakan.
Mengutip Kedubes Cina, Muhyidin mengatakan bahwa pelarangan tersebut merupakan kebijakan yang dulu. Sekarang kebijakan tersebut sudah dianulir.
Meski demikian, menurut KH Muhyidin, sangat disayangkan pejabat yang baru tidak memahami kebijakan yang sudah dianulir tersebut.  "Tapi bagaimana pun MUI menyampaikan bahwa itu melanggar HAM," ujarnya.
Ia menjelaskan, pelarangan ibadah terhadap Muslim Uighur sangat bertentangan dengan sistem manajemen pemerintah di abad modern. Sebab, bertentangan dengan HAM yang menghargai kebebasan orang beragama.
Menurutnya, kalau pelarangan ibadah puasa dan shlat terhadap Muslim Uighur masih saja dilakukan Pemerintah Cina. Dikhawatirkan akan berdampak fatal, mungkin saja umat Islam di dunia akan marah kepada Pemerintahan Cina.
"Dan mereka bisa melakukan tindakan balasan terhadap orang-orang Cina yang ada di negara masing-masing," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Xinjiang, Cina membuat aturan untuk melarang Muslim Uighur melaksanakan puasa dan sholat selama Ramadhan. Bahkan, mereka memerintahkan pejabat pemerintahan tinggal di setiap rumah Muslim untuk memastikan larangannya berjalan.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pelarangan Puasa Muslim Uighur Cina Melanggar HAM

Muslim Uighur di Cina

CB, JAKARTA -- Pemerintah Distrik Xinjiang, Cina, melarang warga muslim Uighur menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Bahkan, selama bulan Ramadhan, pemerintah Distrik Xinjiang meminta restoran dan rumah makan untuk tetap buka seperti biasa.

Setidaknya sekitar 10 juta warga muslim Uighur tinggal di sekitar barat laut Distrik Xinjiang, yang berbatasan langsung dengan Mongolia, Rusia, dan Asia Tengah. Warga Muslim Uighur merupakan warga minoritas dan kerap mendapatkan tindakan represif dari pemerintah Cina terkait aktivitas keagamaan mereka. Termasuk dengan larangan berpuasa selama bulan Ramadhan.
Kebijakan ini telah dijalankan oleh Pemerintah Cina dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada bulan Ramadhan tahun ini. Menanggapi pelarangan ibadah puasa ini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, mengkritik kebijakan tersebut.

Menurut Jazuli, pelarangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). ''Tindakan pemerintah Cina, yang melarang Muslim Uighur untuk berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, kami menghimbau Pemerintah Cina agar memperkenankan Umat Islam untuk menjalankan ibadahnya,'' ujar Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (7/6).

Jazuli menambahkan, sebagai salah satu negara besar di dunia, Cina seharusnya memberi contoh dalam mempromosikan penghormatan terhadap HAM. Terlebih, hal ini terkait dengan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masyarakat Muslim Uighur.

''Di zaman modern, dengan arus informasi yang demikian maju, rasanya tidak semestinya pelarangan-pelarangan beribadah masih dilakukan. Apalagi dilakukan oleh negara sekaliber Cina,'' tegas anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Kebijakan pelarangan ibadah puasa tersebut merupakan salah satu tindakan represif terhadap umat Islam. Kebijakan ini justru bakal menciptakan instabiltas di dalam negeri Cina sendiri. ''Kebijakan ini justru merugikan Cina sendiri, karena dapat menimbulkan instabilitas dalam negeri dan juga protes dari negara-negara lain,'' tuturnya.

Pemerintah Distrik Xinjiang, Cina, mengeluarkan pengumuman terkait pelarangan ibadah puasa terhadap seluruh warga Xinjiang, termasuk Muslim Uighur. Pelarangan tersebut berlaku kepada seluruh anggota Partai Komunis, Pegawai Negeri Sipil, pelajar, dan warga minoritas.

''Anggota partai, kader, PNS, pelajar, dan warga minoritas, tidak diperkenankan berpuasa selama bulan Ramadhan. Selain itu, mereka tidak ambil bagian dalam aktivitas religius lainnya. Selama Ramadhan, bisnis makanan dan minuman tidak boleh tutup,'' tulis pengumuman resmi Pemerintah Distrik Xinjiang seperti dikutip AFP.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Cina Diduga Larang Muslim Uighur Berpuasa, Turki: Kami Sedih

Muslim Uighur yang mendiami wilayah Zinjiang bagian barat.

CB, ANKARA -- Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas berita, bahwa Beijing telah menanamkan pembatasan segmen populasi Muslim selama bulan suci Ramadan.

“Kami sedih mendengar laporan umat muslim Uighur Turki dilarang memenuhi tugas agamanya,” katanya.
Slogan-slogan para demonstran seperti “neraka hidup panjang untuk para penyiksa orang di dunia" teriak para demonstran. Kepala Cabang AGD Antalya Siddik Uyar telah mengklaim dalam sebuah pernyataanya, bahwa lebih dari 100 Uighur Turki telah menjadi martir di Cina mencoba mengikuti agama mereka.
Dia menambahkan bahwa umat Islam di Cina juga telah dipaksa untuk minum alkohol. “Umat Muslim harus mulai boikot dan berhenti membeli produk-produk Cina,” kata ketua Asosiasi Hak Asasi Manusia Pembela, Ali Akbas, seperti yang dilansir. Anadolu Agency. Kamis (02/7).
Dia menambahkan, pihaknya juga ingin Turki merevisi perjanjian politik dan ekonomi dengan Cina. “Kecuali negara tersebut mengakhiri penyiksaan Uighur," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Rusia Berencana Bangun Pabrik Suku Cadang Sukhoi di Indonesia

Sebagai bagian dari imbal dagang kedua negara, Rusia berencana membangun pabrik suku cadang pesawat Sukhoi.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menyebutkan, Indonesia akan mendapat keuntungan jika rencana tersebut direalisasikan. Sumber: ITAR-TASS

Rusia berencana membangun pabrik suku cadang pesawat Sukhoi di Indonesia sebagai bagian dari imbal dagang (barter) pembelian pesawat tempur canggih tersebut, demikian hal tersebut diungkapkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu.
“Mereka (Rusia) akan buat pabrik di sini untuk suku cadang. Jadi tidak perlu dibawa lagi ke Rusia — mahal,” ujar Ryamizard, Senin (12/6), seperti yang diberitakan Kompas.com.
Menurut Ryamizard, Indonesia akan mendapat keuntungan jika rencana tersebut direalisasikan karena negara-negara tetangga yang menggunakan Sukhoi akan membeli suku cadang dari pabrik di Indonesia.
“Jadi, nanti (negara) yang punya Sukhoi, seperti Malaysia, perbaikannya akan dikirim ke kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Rusia mengutarakan minatnya untuk membarter peralatan militernya, termasuk pesawat tempur Sukhoi, dengan produk karet asal Indonesia. Rencananya, imbal dagang dengan Rusia itu akan bernilai sekitar 600 juta dolar AS (7,97 triliun rupiah).
Rusia dan Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk pembelian jet tempur Sukhoi Su-35. Kontrak perjanjian terkait disebut akan segera ditandatangani tahun ini.

Credit  indonesia.rbth.com

Korut Kemungkinan Lakukan Uji Coba Rudal Dua Minggu Sekali

Korut disebut bakal melakukan uji coba rudal setiap 2 minggu sekali. Foto/Ilustrasi/Sindonews/Ian

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) kemungkinan akan terus menembakkan rudal dari Semenanjung Korea, kira-kira setiap dua minggu untuk sisa tahun ini. Hal itu berdasarkan perhitungan seorang ahli AS di Korea Economic Institute of America.

"Jika tes Korut berlanjut dengan kecepatan yang sama seperti tahun ini, kita dapat memperkirakan tes rudal baru setiap 2,1 minggu dan 13-14 tes lainnya," tulis Troy Stangarone dalam sebuah artikel untuk situs the KEI The Peninsula.

Jumlah tes rudal dari Pyongyang telah meningkat hampir setiap tahun sejak 2012. Stangarone menemukan Korea Utara meluncurkan rata-rata 0,25 rudal per bulan pada 2012, 0,42 pada 2013, 1,3 pada 2014, 0,83 pada 2015, 1,7 pada 2016, dan 1,8 sejauh ini pada 2017.

Analis tersebut mengungkapkan bahwa sementara Pyongyang menguji hanya delapan rudal pada 2012 dan 2013, angka tersebut meningkat menjadi 15,3 tes setiap tahun pada tahun 2015 dan 2016 seperti dikutip dari Sputniknews, Selasa (13/6/2017).

Meski begitu, Stangrone mengakui bahwa perhitungannya mungkin tidak benar karena dalam meluncurkan rudal Korut jarang sekali mengikuti pola linier. Namun, jika kepemimpinan di Pyongyang terus melakukan uji coba seperti saat ini, Korut akan melampaui jumlah tes rudal tahun lalu dengan 3-4 tes.

Ia lantas menyarankan bahwa sanksi adalah salah satu pilihan terbaik yang tersedia untuk menghadapi kemampuan rudal Pyongyang yang meluas.

"Pemimpin dari seluruh dunia harus siap untuk lebih cepat menanggapi langkah maju uji coba rudal Korut dengan menyiapkan menu pengetatan opsi sanksi multilateral yang telah disetujui secara informal sebelumnya," katanya.

Sementara penilaian intelijen pasti bisa berubah seiring berjalannya waktu. CIA telah mengumpulkan sebuah laporan untuk Dewan Intelijen Nasional AS yang berjudul "Korut: Kemungkinan Menanggapi Sanksi Ekonomi". Laporan itu menyimpulkan bahwa sanksi tidak akan mendorong Pyongyang keluar dari jalur yang diinginkan untuk mendapatkan gudang senjata nuklir yang kuat.

Laporan tersebut, yang diklasifikasikan sebagai "rahasia" pada tahun 1990, menyatakan komunitas intelijen percaya bahwa sanksi ekonomi tidak akan menyebabkan Korea Utara meninggalkan program senjata nuklirnya. Ditambahkan bahwa jika Pyongyang melihat sanksi apapun sebagai ancaman kelangsungan hidup, kemungkinan akan menyerang Korea Selatan (Korsel) sebagai pembalasan. 

Credit  sindonews.com

3 Skenario Qatar: Bantuan Teman, Damai dengan Saudi Cs atau Perang

Warga Qatar menggambar wajah Emir Sheikh Thamim bin Hamad al-Thani di kendaraan sebagai dukungan. Foto/REUTERS/Naseem Zeitoon

DOHA - Qatar mencoba menemukan jalan keluar dari isolasi yang tiba-tiba dan berbahaya secara ekonomi yang diberlakukan oleh tetangga Timur Tengah-nya yang mencurigainya mendukung kelompok teroris.

Jalur udara dan perdagangan negeri kecil tapi kaya raya di Arab ini sudah diblokade oleh setengah selusin negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, sejak 23 Mei 2017. Blokade itu lambat laun akan mengikis fondasi ekonomi Qatar. Tapi, negara itu masih punya seperti Iran dan Turki yang bersimpati dengan menyalurkan bantuan pangan.

Jika negara modern berpenduduk 2,24 juta orang dapat meyakinkan skeptis Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya bahwa Doha tidak mensponsori kelompok teroris, maka blokade dapat dibuka kembali.

Berikut tiga skenario yang bisa dimainkan Qatar untuk keluar dari isolasi negara-negara Arab;

1. Bergantung pada Teman yang Tersisa
Sekitar sepuluh negara telah memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Data anyar ini disiarkan penyiar Al-Jazeera. Namun, Turki berjanji untuk membantu mengirim makanan dan obat-obatan sesuai kebutuhan. Iran juga melakukan hal serupa.

Negara sumber utama tenaga kerja, Filipina, mengindikasikan juga akan meringankan larangan awal terhadap pekerja migran baru yang menuju ke Qatar. Sekitar lima persen pekerja Filipina di luar negeri mendarat di Qatar, melebihi jumlah warga Qatar.

Menurut analis, India juga bisa mendukung negara kecil di Arab itu. Dengan bantuan teman-terman tersisa, skenario ini bisa dimainkan Qatar untuk bertahan dari isolasi, namun tidak mungkin selamanya.

”Qatar memiliki pilihan lain untuk mengimpor makanan, seperti (melalui) perbatasan maritim Qatar-Iran dan wilayah udara yang Qatar masih dapat digunakan,” kata Giorgio Cafiero, CEO Gulf State Anlutics, konsultan politik yang berbasis di Washington.

”Lebih mahal untuk terbang dalam (mendapatkan) makanan dibandingkan mengimpornya melalui darat lewat Arab Saudi, namun Qatar memiliki sarana finansial untuk mengatasi situasi ini.”

2. Rekonsiliasi dengan Negara-negara Arab yang Memusuhinya
Menurut Cafiero, tetangga netral Qatar, yakni Kuwait dan Oman sedang mencari solusi untuk masalah Qatar. Amerika Serikat, yang menggunakan Pangkalan Udara al-Udeiba, Qatar, untuk melawan kelompok teroris, juga menyerukan sebuah resolusi.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson telah meminta Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab untuk meringankan blokade terhadap Qatar. Tillerson mengatakan dalam sebuah pidato KTT Dewan Kerjasama Teluk (GCC) bahwa sebuah kesatuan ekonomi dan politik enam negara termasuk Qatar, harus mencari solusi.

Emir Qatar, kata dia, harus berbuat lebih banyak, dan lebih cepat, untuk mengusir unsur-unsur ekstremis dari negaranya.

”Qatar adalah rumah bagi Pangkalan Udara Al-Udeiba, di mana pesawat militer AS dan Inggris terbang untuk membom target ISIS,” kata Ameer Ali, dosen di Murdoch University’s School of Business and Governance di Australia. 

“Inilah mengapa (Presiden AS Donald) Trump sekarang sangat ingin menemukan penyelesaian untuk masalah Qatar,” ujarnya seperti dikutip Forbes, Senin (12/6/2017).

3. Perang Bisa Dimulai

Qatar dapat mempertahankan dukungan untuk Hamas, yang oleh banyak pemerintah asing, terutama Israel, dianggap kelompok teroris. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk gerakan politik dan sosial Ikhwanul Muslimin. Skenario ini bisa dipastikan menambah marah negara-negara yang mengisolasi Doha, seperti Saudi.

Skenario ini juga bisa membuat salah satu kelompok teroris tanpa status kewarganegaraan dan dicuigai didukung Qatar akan merasan bom di suatu tempat. Jika itu terjadi, Qatar bisa terseret perang.

Sebagai respons, Qatar bisa menyalahkan negara-negara yang menyerang. Doha juga bisa melemparkan tuduhan balik bahwa Saudi-lah yang mendanai kelompok teror. Setidaknya, itu pernah mencuat di Kongres AS ketika hasil penyelidikan tentang serangan 11 September 2001 atau 9/11 dibuka. ”Arab Saudi juga telah membiayai kelompok teror seperti A-Qaeda, Taliban dan Laskar e-Taiba,” tuding Ali.







Credit  sindonews.com

Referendum, Puerto Rico Pilih Jadi Negara Bagian AS

Rakyat Puerto Rico menggelar referendum untuk jadi negara bagian AS, Minggu (11/6/2017). Foto/REUTERS/Alvin Baez

SAN JUAN - Rakyat Puerto Rico telah memberikan hak suaranya dalam referendum untuk tiga pilihan, status quo, merdeka total atau jadi negara bagian ke-51 Amerika Sertikat (AS). Hasil referendum menyatakan, negara kepulauan itu ingin jadi negara bagian AS.

Selama ini posisi Puerto Rico adalah status quo, yakni menjadi negara persemakmuran AS. Namun, setelah pemerintahnya menyatakan bangkrut, warga di wilayah itu menggelar referendum pada hari Minggu waktu setempat.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (CEE), sekitar 97,18 persen rakyat memberikan suara dalam referendum yang tidak mengikat, yang menyatakan bahwa mereka ingin jadi bagian dari Washington.

Hanya 1,5 persen pemilih yang mengatakan bahwa mereka akan memilih merdeka. Sedangkan 1,32 persen pemilih ingin tetap menjadi wilayah pemerintahan sendiri dengan status negara persemakmuran AS.

 

Pemimpin Partai Demokratik Populer (PPD), Carlos Delgado, menyebut hasil referendum sebagai pukulan atas kredibilitas Gubernur Ricardo Rossello. Delgado menuding hasil referendum telah dimanipulasi.

”Hari ini, sayangnya, proses pemilihan ini membuat negara ini mempresentasikan kepada dunia bahwa demokrasi gagal, seruan untuk berpartisipasi dalam demokrasi gagal,” kata Delgado, seperti dikutip Sputnik, Senin (12/6/2017).

”Apa yang kita lihat di sini adalah hasil manipulasi, tindakan yang telah ditentukan sebelumnya untuk tidak mencari konsensus mengenai isu-isu inti negara tersebut,” ujarnya.

Keputusan akhir referendum ini akan dikirim ke Kongres AS. Sebagaimana diatur dalam Pasal IV, Bab 3, Konstitusi Amerika memberikan kewenangan Kongres AS untuk memberikan status negara bagian.

Kongres AS yang dikuasai Partai Republik diprediksi tidak akan mendukung hasil referendum itu, terlebih Puerto Rico selama ini dikenal sebagai basis pendukung Partai Demokrat.

 

Otoritas negara itu telah mengumumkan kebangkrutan beberapa waktu lalu. Negara kepulauan tersebut telah menderita utang USD74 miliar dan menanggung kewajiban membayar uang pensiun USD49 miliar. Kondisi itu telah memaksa Kongres AS untuk membuat dewan pengawas yang mengajukan perlindungan kebangkrutan untuk negara persemakmuran ini pada bulan Mei lalu.

Sejarah Puerto Rico diawali dengan aksi penakluk Juan Ponce de Leon yang memulai membangun permukiman Spanyol di pulau itu pada tahun 1508. Wilayah itu kemudian menjadi koloni atau jajahan Spanyol. 

Status koloni berubah ketika militer Spanyol dan Amerika Serikat (AS) perang pada tahun 1898. Usai perang tersebut, Puerto Rico berada di bawah kedaulatan AS.

Pada tahun 1917, orang-orang di wilayah kepulauan tersebut diberi kewarganegaraan AS. Public Law 600 (Hukum Publik 600), sebuah undang-undang federal tahun 1950, memberi wewenang kepada penduduk pulau itu untuk merancang dan mengadopsi konstitusi mereka sendiri, yang kemudian mereka lakukan pada tahun 1952.  Sejak itu, Puerto Rico mendapatkan status negara persemakmuran.





Credit  sindonews.com

Afghanistan: Tentara AS Tembak Mati Tiga Warga Sipil

Tiga warga sipil Afghanistan tewas saat tentara Amerika Serikat (AS) melepaskan tembakan, setelah kendaraan yang mereka tumpangi terkena sebuah bom di pinggir jalan. Foto/Istimewa

KABUL - Seorang pejabat Afghanistan mengatakan, sebanyak tiga warga sipil Afghanistan tewas saat tentara Amerika Serikat (AS) melepaskan tembakan, setelah kendaraan yang mereka tumpangi terkena sebuah bom di pinggir jalan.

Attaullah Khogyani, seorang juru bicara Gubernur Provinsi Nangarhar mengatakan, seorang pria dan kedua putranya tewas di rumah mereka di Ghani Khel, akibat terkena tembakan yang dilepaskan tentara AS.

"Setelah ledakan bom menimpa mereka, pasukan Amerika kemudian mulai menembak dan membunuh satu orang dan dua anak di dekatnya," kata Khogyani dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (12/6).

Serangan bom mobil itu sendiri dibenarkan oleh komando militer AS di Kabul. Dimana, mereka mengatakan sebuah konvoi tentara Amerika dan Afghanistan diserang oleh bom pinggir jalan, dan kemudian diserang oleh orang-orang bersenjata.

"Konvoi tersebut kembali menembak untuk membela diri dan tidak ada korban dari sisi AS," kata komando militer AS. Namun, sayangnya komando militer AS tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai adanya kemungkinan warga sipil yang tewas akibat baku tembak tersebut. 

Credit  sindonews.com

AS Tak Tahu Tentaranya Tewaskan Warga Sipil di Afghanistan

Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan, mereka belum mengetahui tentara mereka di Afghanistan menewaskan warga sipil. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengatakan, mereka belum mengetahui tentara mereka di Afghanistan menewaskan warga sipil. Tentara AS disebut menewaskan tiga orang warga sipil saat terjebak baku tembak dengan kelompok milisi di Afghanstan.

"Belum ada laporan resmi mengenai adanya korban sipil, namun pihak militer menginvestigasi kejadian tersebut," kata militer AS. dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (12/6).

"Kami selalu mengangap adanya korban sipil akibat serngan kami dengan sangat serius, dan semua tuduhan diselidiki secara menyeluruh," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, Attaullah Khogyani, seorang juru bicara Gubernur Provinsi Nangarhar mengatakan seorang pria dan kedua putranya tewas di rumah mereka di Ghani Khel, akibat terkena tembakan yang dilepaskan tentara AS.

"Setelah ledakan bom menimpa mereka, pasukan Amerika kemudian mulai menembak dan membunuh satu orang dan dua anak di dekatnya," kata Khogyani.

PBB sebelumnya dalam laporannya mengatakan korban sipil telah mencapai rekor tertinggi di negara tersebut, saat pertempuran menyebar ke lebih banyak wilayah di Afghanistan. 

Credit  sindonews.com

Duterte: Pengepungan Marawi Perintah Pemimpin ISIS al-Baghdadi

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (tengah). Foto/REUTERS/Romeo Ranoco

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan,  pemimpin Islamic State atau ISIS Abu Bakr al-Baghdadi sendiri yang memerintahkan pengepungan Kota Marawi oleh para militan. Kota itu telah jadi medan tempur antara pasukan Filipina dengan kelompok sayap ISIS, Maute, selama tiga pekan terakhir.

Komentar Duterte disampaikan kepada wartawan di Kota Cagayan de Oro,  pada hari Minggu.”Abu Bakr al-Baghdadi secara khusus memerintahkan dilakukannya kegiatan teror di Filipina,” katanya.

”Kami sudah tahu betul penumpukan di Marawi ini. Itulah sebabnya jika Anda melacak pernyataan saya di depan umum, (apa yang saya katakan) adalah, 'Jangan memaksakan tangan saya ke dalamnya'. Karena sudah ada tindakan teroris, korban adalah laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah,” ujar Duterte, yang dikutip Senin (12/6/2017).

”Kami menderita sejumlah korban jiwa. Saya tidak berharap hal itu menjadi serius. Sekarang, ternyata Baghdadi sendiri, pemimpin ISIS, secara khusus telah memerintahkan kegiatan terorisme di sini di Filipina,” papar dia.

Duterte sebelumnya mengklaim bahwa kelompok Maute memiliki hubungan dengan ISIS. Dia mengatakan bahwa teroris yang dicari Isnilon Hapilon telah ditunjuk sebagai pemimpin ISIS di Filipina dan berusaha untuk membentuk kekhalifahan di negara tersebut.

”Tapi militer dan polisi, mereka memperingatkan saya bahwa hal itu menjadi sangat penting di Mindanao," katanya.

Duterte juga membalas kritik atas keputusannya untuk mengumumkan darurat militer di seluruh wilayah Mindanao. Presiden ini berujar, para pengkritiknya merupakan ”orang bodoh”

"Jika mereka tidak bodoh, Anda tahu, Anda harus menyatakan darurat militer di Mindanao selatan," katanya. ”Sekarang, mereka dalam pelarian. Anda harus mengejar mereka. Dan jika mereka gerah, mereka mungkin memilih untuk (menabur) teror. Bom di sini, ada bom di sana,” imbuh Duterte, seperti dikutip Philstar. 

Credit  sindonews.com

Sepak Terjang Militan Indonesia di Marawi Memikat Loyalis ISIS

Pasukan Filipina melakukan pemeriksaan di jalur utama di Kota Marawi, Sabtu (10/6/2017). Foto/REUTERS/Romeo Ranoco

JAKARTA - Sepak terjang para militan kelompok teror asal Indonesia di kalangan kelompok Maute di Kota Marawi, dinilai menjadi pemikat para loyalis kelompok Islamic State atau ISIS untuk menjadikan Filipina selatan basis ideal mereka. Ada sekitar 40 militan Indonesia yang ikut perang di Marawi.

Menurut para analis, puluhan militan itu dikirim oleh kelompok Jemaah Ansharut Daulah (JAD).  Kelompok tersebut bersama kelompok Maute berambisi menciptakan negara bagian ISIS di Filipina selatan setelah kelompok di Timur Tengah kehilangan banyak wilayah.

”Bagi militan Indonesia, dan dalam konteks Asia Tenggara, Filipina selatan adalah yang paling ideal untuk tujuan itu,” kata Taufik Andrie, Direktur Eksekutif Institute for International Peace Building, sebuah kelompok think tank.

Pada hari Minggu, militer Filipina berkabung untuk menghormati 13 marinirnya yang tewas dalam pertempuran dengan kelompok Maute pada Jumat lalu. Ini adalah salah satu kerugian terbesar bagi pasukan Manila yang mencoba merebut kembali Marawi dari militan Maute.

Ketika pertempuran di Marawi memasuki minggu ketiga, badan keamanan regional telah mengungkap data intelijen bahwa milisi asing seperti dari Indonesia, Malaysia, Chechnya, Maroko dan Arab Saudi berada di dalam kelompok Maute.

Ukuran kekuatan kelompok Maute di Marawi tidak bisa dipekirakan secara jelas. Namun, otoritas setempat menduga ada ratusan hingga ribuan militan yang menduduki kota itu.

Pada pekan lalu, 28 warga Malaysia dilaporkan telah bergabung dalam konflik di Marawi. Sedangkan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia Komjen Pol Suhardi Alius pada Kamis lalu mengatakan 40 warga Indonesia yang ikut berperang di Marawi adalah pengikut JAD.

Kelompok tersebut dipimpin oleh Aman Abdurrahman, seorang ideolog yang dipenjara. Dia dianggap sebagai sosok yang memerintahkan pengikutnya untuk melakukan serangan bom bunuh diri di Jakarta pada bulan Januari tahun lalu. Dia juga dianggap terkait dengan serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, 23 Mei 2017, yang menewaskan tiga polisi.

JAD telah dimasukkan dalam daftar pantauan kontra-terorisme Amerika Serikat karena ada hubungannya dengan ISIS.

Para ahli mengatakan nama kelompok Maute dibentuk berdasarkan nama pendirinya, Moro Abdullah dan Omarkhayam Maute.

Joseph Franco, seorang peneliti di Centre of Excellence for National Security yang berbasis di Singapura, mengatakan bahwa kedua bersaudara itu telah bersumpah setia kepa ISIS dua tahun lalu.

Menurut Franco, perang gerilya tanpa henti di pulau Mindanao juga menarik perhatian pemimpin Abu Sayyaf Isnilon Hapilon yang kemudian bergabung dengan kelompok Maute.

Surat kabar Australia mengutip Iqbal Hussaini, seorang militan Indonesia yang dilatih di sebuah kamp militan di Mindanao beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa pengepungan Marawi telah menghidupkan kembali semangat pada “jihadis” Indonesia. 

Iqbal yang dipenjara karena menyelundupkan senjata dari Filipina selatan ke kelompok Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia, mengatakan bahwa banyak rekan-rekan sebangsanya ingin bergabung dengan kelompok Maute.

”Banyak yang mencari (jalan) ‘jihad’ berikutnya,” katanya. ”Kemungkinan Marawi akan menjadi basis ISIS sangat, sangat tinggi,” ujarnya, yang dikutip dari The Straits Times, Senin (12/6/2017).



Credit  sindonews.com

Barack Obama Akan Berlibur ke Indonesia

 

Barack Obama saat berlibur di Karibia tak lama setelah melepas jabatannya sebagai Presiden AS pada awal tahun ini. (Jack Brockway/Virgin Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Beberapa bulan setelah lengser dari jabatannya, Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Obama, akan berlibur ke Indonesia pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang.

"Ya, beliau akan datang untuk berlibur ke Indonesia," ujar Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu RI, Mohammad Anshor, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com pada Senin (12/6).

Ashor tak menjelaskan lebih detail rencana lawatan perdana Obama ke Indonesia setelah dia lengser dari kursi kepresidenan ini. Dia juga tak membeberkan kegiatan Obama selama berada di tanah air.

"Untuk itu saya belum bisa jelaskan," tutur Anshor.

Selain berlibur, Obama juga diundang oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) untuk menyampaikan pidato di Kongres Diaspora Indonesia ke-4 (CID 4) yang akan berlangsung di Kasablanka Hall, Jakarta, pada 1 Juli mendatang.

“Kami merasa terhormat dapat menyambut Presiden Obama kembali ke Jakarta untuk menyampaikan pidato keynote di konvensi,” kata Dino Patti Djalal, pendiri FPCI sekaligus Ketua Indonesian Diaspora Network Global (IDNG) melalu siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com.

Kongres diaspora Indonesia yang keempat ini rencananya akan dilaksanakan pada 1 hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Bersinergi Bangun Negeri”.

Pertemuan itu akan dihadiri masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru dunia untuk membahas berbagai isu ekonomi dan sosial-budaya dengan tujuan meningkatkan kehidupan warga Indonesia di dalam maupun luar negeri. 

Credit  CNN Indonesia

Dewan Kota dan militer Zintan tolak Saif Al-Islam Gaddafi bebas

Dokumen foto Saif Al-Islam Gaddafi, putra mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi (1942--2011), dalam tahanan tahun 2011. (AFP)

Kantor itu menyatakan pembebasan Saif Al-Islam didasari atas hukum amnesti."

Tripoli (CB) - Pihak Dewan Kota dan militer Zintan, sekira 180 kilometer di sebelah tenggara Ibu Kota Libya, Tripoli, pada Minggu (11/6) menyampaikan penolakan atas pembebasan Saif Al-Islam Gaddafi, putera mantan Presiden Libya Muammar Gaddafi (1942--2011), dari hukuman penjara sejak 2011.

"Dewan Kota dan militer Zintan dengaan keras mengutuk pernyataan Kantor Penerangan Batalion Abu-Bakr As-Siddiq berkaitan dengan pembebasan secara tidak sah tahanan Saif Al-Islam Gaddafi," demikian pernyataan bersama kedua lembaga itu, seperti dilansir kantor berita Xinhua, China, Senin.

Selain itu, mereka mengemukakan: "Kantor itu menyatakan pembebasan Saif Al-Islam didasari atas hukum amnesti. Tindakan ini adalah kolusi dan pengkhianatan terhadap syuhada dan penikaman terhadap lembaga militer, yang diklaim mereka miliki."

Kecaman dua lembaga tersebut berkaitan dengan satu milisi dari Zintan, yang menamakan diri Batalion Abu-Bakr As-Siddiq dan diberi wewenang menahan Saif Al-Islam Gaddafi, pada Sabtu (10/6) mengumumkan bahwa mereka sehari sebelumnya membebaskan Saif Al-Islam dengan dasar hukum amnesti yang dikeluarkan oleh Parlemen yang berpusat di Libya Timur pada 2015.

"Kelompok bersenjata tersebut telah mengeluarkan pernyataan di laman Facebooknya, yang mengatakan kelompok itu belum lama ini telah membebaskan Saif Al-Islam Gaddafi atas permintaan dari Majelis Permusyawaratan, Parlemen yang berpusat di Kota Tobruk," kata Mahmoud Abdelwahed, yang melaporkan untuk Al-Jazaeera dari Ibu Kota Libya, Tripoli.

Saif Al-Islam Gaddafi divonis mati dalam pengadilan tanpa kehadiran terdakwa di Pengadilan Banding Tripoli pada Juli 2015 karena melakukan penindasan atas aksi perlawanan 2011 dan pembunuhan pemrotes.

Ia juga dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional dengan dakwaan kejahatan terhadap umat manusia selama aksi perlawanan itu. Pengadilan Internasional tersebut menuntut Pemerintah Libya mengekstradisi Saif Al-Islam untuk diadili.

Komite Keamanan dan Pertahanan Nasional di Parlemen yang berpusat di Libya Timur pada Ahad menuntut semua tahanan rejim lama tak boleh dibebaskan tanpa putusan pengadilan.

Selain itu, Jaksa Agung yang bertugas di Tripoli Ibrahim Masouf Ali pada Ahad mengatakan dibebaskannya Saif Al-Islam tidak sah.

"Amnesti yang ia perlukan bagi pembebasannya memerlukan surat pernyataan melepaskan tuntutan hukum dari keluarga korban. Terlebih lagi, tersangka dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan terhadap umat manusia," katanya.

Ali mengatakan kantornya sedang menyelidiki mereka yang terlibat dalam pembebasan Saif Al-Islam Gaddafi.

Credit  antaranews.com

Jepang kini tak lagi "ragu" tawarkan industri pertahanannya

Ilustrasi - Tentara Pasukan Pertahanan-Diri Jepang berada di sebelah peluncur misil Patriot Advanced Capability-3 di Ishigaki perfektur Okinawa dalam foto yang diambil Kyodo, Minggu (7/2/2016). (REUTERS/Kyodo)

Tokyo (CB) - Perusahaan pertahanan dijadwalkan mempertontonkan dagangan mereka pada Senin, dalam satu-satunya pertunjukan senjata khusus Jepang, wadah bagi pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mempromosikan hubungan industri militer yang akan memperkuat pengaruh Jepang di Asia Tenggara.

Kementerian Pertahanan Jepang telah mengundang perwakilan militer Asia Tenggara dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam ke sebuah seminar teknologi militer terpisah, yang bertujuan untuk memastikan kehadiran dalam pameran Teknologi dan Pranata Maritim-Udara Asia (MAST) tiga hari di dekat Tokyo, kata nara sumber.

"Kementerian Pertahanan menjadi tuan rumah seminar tepat setelah MAST tutup," kata salah satu nara sumber yang mengetahui agenda tersebut seperti dikutip Rueters.

Pemerintahan Abe ingin membuat penjualan senjata dan kolaborasi teknologi militer sebagai landasan baru diplomasi Jepang di Asia Tenggara untuk menghambat pengaruh China yang berkembang di Laut Cina Selatan.

Perdagangan senilai lima triliun dolar amerika dikirim melalui kapal melewati jalur strategis itu sepanjang tahun, sebagian besar dari dan ke Jepang.

Pada tahun 2014, Abe mengakhiri larangan ekspor senjata yang telah berlangsung puluhan tahun, sebagian untuk mengurangi biaya pengadaan dengan memperlebar jumlah produksi senjata.

Namun rencana penjualan itu juga menjadi yang pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, dan memungkinkan Jepang menawarkan teknologi senjata sebagai iming-iming untuk hubungan militer yang lebih dekat.

Pasar senjata Asia Tenggara tumbuh seiring pertumbuhan ekonomi yang mendorong belanja pertahanan. Jepang kemungkinan akan melawan tawaran China untuk memasok peralatan militer ke wilayah tersebut.

"Satu-satunya hal yang benar-benar penting di Asia Tenggara adalah harga dan China akan menawarkan produknya dengan biaya rendah," kata Paul Burton, Direktur Kedirgantaraan, Pertahanan dan Keamanan di IHS Markit Singapura.

"Mereka dengan senang hati akan memberikan rahasia teknologinya demi memungkinkan dilakukannya produksi lokal, melatih angkatan kerja lokal dan mengimbangi sektor lain," pungkas Burton.

Dalam pertunjukan pertama mereka di MAST Asia pada tahun 2015, perusahaan Jepang masih enggan untuk mengiklankan karya pertahanan mereka, khawatir publik merasa kembalinya militerisme. Hanya NEC Corp yang memamerkan sendiri, dengan perusahaan lain berkumpul bersama dalam satu tampilan.

Keragu-raguan itu sepertinya telah mereda. Sedikitnya 16 perusahaan Jepang akan mengisi pameran, mulai dari pembuat senjata terkemuka Mitsubishi Heavy Industries, hingga pembuat pesawat jet patroli P-1 Kawasaki Heavy Industries, dan ShinMaywa Industries yang membangun pesawat amfibi AS-2.

"Kami bermaksud untuk menampilkan berbagai produk dan teknologi kepada peserta acara," kata juru bicara dari Mitsubishi.

Barang yang dipamerkan mencakup kapal perusak berpeluru kendali, model purwarupa kendaraan amfibi, teknologi pembersih ranjau dan demonstrasi pranata pengawasan radar laser.

Pameran selama tiga hari tersebut akan mencakup peserta pameran dari luar negeri, seperti pembuat jet silman F-35 Lockheed Martin Corp dan Thales SA dari Prancis, yang akan menggunakan dua lantai dalam agenda tersebut, kata juru bicara penyelenggara.

Credit  antaranews.com

Bisa Bawa Roket, Inilah Pesawat Terbesar di Dunia

Stratolaunch

CB, JAKARTA -- Co-founder Microsoft Paul Allen menghadirkan kejutan. Diam-diam, dia mengumumkan proyek baru yang mencengangkan. Dilansir dari The Washington Post,  Jumat (9/6) Paul Allen mengembangkan sebuah proyek pesawat terbesar di dunia. 

Selama beberap dekade, rekor sebagai pesawat terbesar di dunia dipegang oleh pesawat Ukraina Antonov AN-225. Kini rekor tercatat oleh pesawat milik perusahaan Allen, Stratolaunch.

Pesawat ini dibangun dengan enam mesin pesawat. Stratolaunch dibawa ke luar sebuah hanggar untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Mei. Pembangunan pesawat tersebut dimulai pada 2011. Penerbangan pertama pesawat tersebut rencananya akan berlangsung pada 2016. Namun karena penundaan dalam masa uji coba, penerbangan tersebut dibatalkan.

Sebelum pengujian, struktur pendukung pesawat dilepas, sehingga bisa berdiri di atas rodanya. Dalam beberapa pekan dan bulan mendatang, pesawat tersebut juga akan menjalani uji coba terbang di Mojave Air and Space Port, California. Pesawat besar itu diluncurkan untuk pertama kalinya dari perusahaan kedirgantaraan Allen.

Pesawat ini disebut sebagai yang terbesar lantaran memiliki bentang sayap selebar 385 kaki. Sementara, lebar sayap AN-225 'hanya' 290 kaki saja. Pesawat milik Allen juga memiliki panjang 385 kaki serta tinggi 50 kaki.

Sama seperti AN-225, pesawat Stratolaunch juga dijalankan dengan enam mesin high-bypass ratio turbofan. Berat bersih (tanpa bahan bakar) pesawat ini mencapai 500 ribu pon dan bisa membawa bahan bakar 250 ribu pon. Berat totalnya bisa mencapai 1,3 juta pound.

Sistem Stratolaunch dirancang untuk perjalanan orbit. Pesawat ini dirancang untuk meluncurkan roket yang membawa satelit kecil ke luar angkasa. Menurut Paul Allen, pesawat ini juga akan meluncurkan manusia di masa depan.

"Ini menandai sebuah langkah bersejarah dalam pekerjaan kita untuk mencapai visi Paul Allen, yakni menormalkan akses ke orbit Bumi yang rendah," ujar CEO Stratolaunch System Corporation Jean Floyd.

Dalam sebuah pernyataan, ia juga menyebutkan bahwa tim memiliki berbagai hal seru saat memasuki proses pengujian. "Kami berharap bisa berbagi kemajuan Stratolaunch dalam beberapa bulan mendatang," kata Floyd.

Rencananya, perusahaan akan menggunakan pesawat tersebut sebagai sebuah platform untuk meluncurkan roket ke orbitnya. Inilah yang membuat pesawat memiliki bobot lepas landas maksimumnya seberat 1,3 juta pound. Dengan begitu, pesawat Stratolaunch bisa mengantarkan tiga roket ke orbit dalam satu misi. Berdasarkan keterangan perusahaan, pesawat ini akan mulai meluncur pada tahun 2019.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Arkeolog Temukan Lapangan Bola Aztec di Tengah Kota Meksiko

Temuan peninggalan suku Aztec

CB, KOTA MEKSIKO --Arkeolog baru saja menemukan sisa kuil utama Aztec dan lapangan bola upacara di pusat Kota Meksiko. Temuan ini diyakini memberikan pemahaman baru tentang ruang suci kota metropolitan itu, yang ditaklukkan Spanyol lima abad lalu.

Temuan itu didapat di jalan tepat di belakang katedral Katolik Roma masa panjajahan dari plasa utama Zocalo di lahan hotel zaman 1950-an.
Penggalian bawah tanah mengungkapkan bagian dari dasar kuil berbentuk bulat berukuran besar, yang dipersembahkan kepada dewa angin Aztec Ehecatl dan bagian lebih kecil dari lapangan upacara, yang memastikan laporan penulis sejarah Spanyol pertama, yang mengunjungi ibukota kerajaan Aztec, Tenochtitlan.

"Karena menemukan ini, kami dapat menunjukkan tempat sebenarnya, kedudukan dan dimensi masing-masing bangunan, yang pertama kali dijelaskan dalam catatan sejarah itu," kata Diego Prieto, kepala lembaga antropologi dan sejarah utama Meksiko, Rabu (7/7).
Arkeolog juga menemukan sebagian kecil persembahan mengerikan dari 32 tulang leher pria, yang ditemukan dalam tumpukan di luar pengadilan. "Itu adalah persembahan yang terkait dengan permainan bola, tak jauh dari tangga," kata arkeolog Raul Barrera, "Tulang belakang atau leher, pasti berasal dari yang dikorbankan atau dipenggal kepalanya," kata Barrera menegaskan.

Beberapa semen asli asli tetap terlihat di beberapa bagian kuil, yang dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Aztec Ahuizotl 1486-1502, pendahulu Moctezuma, yang digulingkan oleh Hernan Cortes sang penakluk saat penaklukan Spanyol di Meksiko.

Pembukuan Spanyol awal menceritakan bagaimana seorang Moctezuma muda bermain melawan seorang raja sekutu tua di lapangan dan kalah, yang dianggap sebagai tanda bahwa hari-hari kerajaan Aztec akan berakhir.

Bangunan itu menonjol karena bentuknya yang bundar di antara beberapa lusin kuil persegi lainnya yang mendominasi ruang upacara paling suci di Aztec sebelum penaklukan 1521.

Arkeolog Aztec Eduardo Matos mengatakan bagian atas kuil itu kemungkinan dibangun menyerupai ular yang dilingkarkan, dengan para pendeta memasuki pintu yang dibuat seperti hidung ular. Setelah penggalian selesai sebuah museum akan dibangun di lokasi, berdampingan dengan bangunan modern di ibu kota.

Kota Meksiko, termasuk banyak struktur era kolonial dengan perlindungan mereka sendiri, dibangun di atas reruntuhan ibukota Aztec yang hancur, dan kemungkinan akan didapat lebih banyak penemuan, kata Matos. "Kami bekerja di daerah ini hampir 40 tahun dan selalu ada bangunan dari beberapa jenis. Jadi, kami memanfaatkannya dan ikut terlibat," katanya.

Credit  republika.co.id

30.000 Orang Turun ke Jalan Dukung Referendum Kemerdekaan Catalonia

Puluhan ribu orang turun ke jalan menuntut referendum kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Foto/Istimewa

BARCELONA - Sekitar 30.000 orang ikut serta dalam aksi demonstrasi di kota Spanyol, Barcelona. Mereka mendukung gagasan untuk mengadakan referendum mengenai kemerdekaan Catalonia dari Spanyol.

Menurut kantor berita El Pais mulai dari Presiden wilayah otonom Carles Puigdemont Casamajo hingga manajer Manchester City dan mantan pelatih Barcelona Joseph Guardiola ikut dalam demonstrasi yang diadakan di bukit Montjuic, Barcelona.

"Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah memilih. Kami di sini untuk menunjukkan bahwa pada 1 Oktober kami akan memberikan suara pada sebuah referendum untuk memilih masa depan kita bahkan jika pihak berwenang Spanyol tidak menginginkan kita," kata Guardiola seperti dikutip dari Sputniknews, Senin (12/6/2017).

Pada hari Jumat, Puigdemont mengatakan bahwa Catalonia akan mengadakan referendum sepihak untuk kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober 2017, jika sebuah kesepakatan dengan pemerintah pusat untuk melakukan konsultasi dengan cara yang disepakati tidak akan tercapai. Puigdemont merujuk pada suratnya kepada Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy Brey pada tanggal 24 Mei, mengundang yang terakhir untuk memulai negosiasi mengenai persyaratan dan kondisi referendum.

Sebelumnya, pada tanggal 25 Mei lalu, Rajoy menolak untuk mengadakan pembicaraan semacam itu.

Menanggapi pernyataan Puigdemont tentang mengadakan referendum secara sepihak, juru bicara pemerintah Spanyol Inigo Mendez de Vigo mengatakan bahwa Madrid akan melarang setiap usaha pemerintah Catalan untuk melakukan pemungutan suara.

Pada tanggal 9 November 2014, sekitar 80 persen orang Catalan yang mengambil bagian dalam referendum yang tidak mengikat mengenai status wilayah tersebut sebagai bagian dari Spanyol, memilih Catalonia untuk menjadi negara merdeka. Namun, pemilihan kemerdekaan itu tidak diatur oleh pihak berwenang Madrid. 

Credit  sindonews.com

Akan Tes ICBM, Korut: AS Takkan Berani Perang dengan Negara Nuklir

Uji coba rudal balistik terbaru Korea Utara pada 9 Juni 2017. Foto/Yonhap News

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengklaim tak lama lagi akan menguji tembak rudal balistik antar-benua (ICBM) yang akan digunakan untuk melawan “kebijakan bermusuhan” Amerika Serikat (AS). Negara itu juga yakin, AS tak berani perang jika Pyongyang memiliki nuklir.

Klaim Korut yang dpimpin rezim Kim Jong-un itu muncul di media pemerintah, Rodong Sinmun. ”Rangkaian uji senjata strategis baru-baru ini menunjukkan bahwa kita tidak terlalu jauh dari uji coba rudal balistik antar-benua,” tulis media pemerintah Korut dalam editorialnya.

”Keberhasilan uji coba sebuah ICBM akan menandai titik balik bersejarah dalam kegagalan kebijakan AS yang bermusuhan,” lanjut editorial tersebut.

”Secara historis, AS tidak pernah berani berperang dengan negara yang memiliki senjata nuklir atau ICBM.”

AS sendiri memperkirakan bahwa Pyongyang dapat menguji rudal tersebut pada tahun ini. ”Mereka membuat kemajuan lebih jauh dalam kemampuan mereka untuk mengembangkan kendaraan yang masuk kembali dalam tes terakhir mereka,” kata Robert Soofer, Asisten Deputi Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Rudal Pertahanan dan Nuklir dalam wawancaranya dengan Kyodo News, yang dikutip semalam (11/6/2017).

“Kecepatan ancaman meningkat lebih cepat daripada yang saya kira ketika kami melakukan tinjauan pertahanan rudal balistik pertama di tahun 2010,” lanjut Soofer.

Ketegangan di semenanjung Korea semakin memanas. Pada akhir Mei, Korea Utara meluncurkan rudal balistik jarak pendek yang mendarat di Laut Jepang, sekitar 300 kilometer dari pantai Jepang.

Pada bulan yang sama, Pyongyang mengatakan bahwa mereka telah berhasil menguji rudal balistik jarak menengah Pukguksong-2 setelah sebuah proyektil terdeteksi mendarat di perairan internasional di lepas pantai timur Jepang. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secara pribadi mengawasi uji coba rudal baru tersebut.

Masih pada bulan Mei, Korea Utara mengklaim telah berhasil menguji rudal balistik jarak jauh Hwasong-12. ”Dari semua rudal yang telah ditembakkan Korea Utara sampai sekarang, Hwasong-12 adalah yang terdekat dengan ICBM,” kata Yang Uk, peneliti senior di forum pertahanan dan keamanan yang berbasis di Seoul.

Credit  sindonews.com

AS Kerahkan Bomber Supersonik dan Kapal Perang ke Laut China Selatan

Pesawat pengebom supersonik Lancer B1-B Amerika Serikat (AS) yang bermarkas di Guam. Foto/REUTERS

 

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengerahkan dua pesawat pengebom (bomber) supersonik Lancer B-1B bersama kapal perang perusak Arleigh Burke-class bersenjata rudal ke Laut China Selatan. Pengerahan itu dimulai sejak Kamis, kemarin.

Dua pesawat penjatuh bom AS tersebut terbang dalam misi 10 jam dari pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam melewati perairan sengketa di Laut China Selatan. Sedangkan kapal perang tipe Arleigh Burke-class yang dikerahkan adalah kapal USS Sterett yang berbasis di San Diego.

Militer AS mengatakan upaya tersebut untuk “mempertajam kemampuan tempur”.

“Operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara dengan memperbaiki taktik gabungan, teknik dan prosedur sekaligus memperkuat kemampuan mereka untuk mengintegrasikan operasi mereka secara mulus,” kata Angkatan Udara Pasifik AS dalam sebuah pernyataan, Jumat (9/6/2017).

Namun, Angkatan Udara AS menekankan bahwa misinya hanyalah bagian dari program kehadiran biasa oleh Komando Pasifik di wilayah tersebut. ”Tidak terkait dengan situasi atau negara tertentu,” lanjut pernyataan tersebut.

Tidak jelas bagian mana dari Laut China Selatan yang jadi lokasi patroli pesawat pengebom supersonik dan kapal perang Amerika tersebut.

Pesawat bomber B1-B awalnya dikembangkan untuk membawa bom atom. Namun, menurut laporan Japan Times, pesawat itu tidak lagi berkemampuan nuklir. Kendati demikian pesawat pengebom tersebut masih bisa membawa muatan terbesar dari senjata yang dipandu dan tidak dipandu.

Misi Pentagon muncul setelah merilis sebuah laporan tahunan kepada Kongres mengenai kekuatan militer China. Dalam laporan itu, Pentagon mengatakan bahwa negara komunis di Asia tersebut mampu menggunakan rudal balistik bertenaga nuklir untuk target darat di pantai barat daratan AS.

Rudal yang dimaksud adalah rudal Dongfeng-26 (DF-26), sebuah rudal jarak menengah yang pernah dikerahkan China pada tahun lalu. 

Credit  sindonews.com

Iran Kirim Kapal Perang ke Oman di Tengah Ketegangan Teluk

Iran kirim kapal perang ke Oman ditengah ketegangan yang terjadi di Teluk. Foto/Istimewa

 

TEHERAN - Media lokal Iran melaporkan bahwa angkatan laut negara itu telah mengirim armada misi ke Oman. Armada itu akan memasuki perairan internasional.

Iran mengirim armada ke-47 dari kota pelabuhan selatan Bandar Abbas dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh komandan angkatan laut Laksamana Muda Habibullah Sayari, tulis Tasnim News. Armada ini terdiri dari kapal perusak Alborz dan kapal perang logistik Bushehr.

Disitat dari Russia Today, Senin (12/6/2017), kapal-kapal tersebut akan menuju Teluk Aden dan perairan internasional di sebelah utara Samudera Hindia.

Pada saat yang sama, armada ke-46 akan kembali ke Iran setelah bertugas selama dua bulan. Armada yang terdiri dari kapal perusak Sabalan dan kapal perang logistik Lavan bertugas mengamankan rute angkatan laut dan melindungi kapal dagang dan kapal tanker minyak di Teluk Aden.

Sekedar informasi, Angkatan Laut Iran telah melakukan patroli di wilayah Teluk Aden sejak November 2008 sebagai bagian dari upaya anti-pembajakan internasional.

"Hari ini, ada beberapa keresahan yang terkendali di Teluk Aden dan kami dapat mengawal lebih dari 4.000 kapal tanker minyak dan kapal kargo ke daerah aman tanpa ada gangguan dalam rencana kami untuk ekspor dan impor minyak dan non-migran," kata Sayyari.

Teluk Aden, yang terletak di antara Tanduk Afrika dan ujung selatan Jazirah Arab, merupakan rumah bagi beberapa ancaman keamanan. Konflik yang sedang berlangsung di Yaman antara pemerintah yang didukung Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran telah menyebabkan sejumlah kapal di daerah tersebut diserang.

Sementara itu, perompak di Somalia telah memanfaatkan kekacauan tersebut untuk meluncurkan serangan terhadap kapal dagang yang melewati daerah tersebut, salah satu rute pelayaran tersibuk untuk minyak di dunia. 

Credit  sindonews.com

Bela Qatar, Erdogan 'Ceramahi' Arab Saudi

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Foto/REUTERS

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjanji untuk terus mendukung Qatar setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan dengan emirat kecil itu atas tuduhan mendanai organisasi teroris. Erdogan “menceramahi” Saudi bahwa sebagai penjaga Dua Masjid Suci seharusnya mempersatukan saudara-saudara Muslim-nya, bukan mengucilkan.

”Sekarang, ada orang-orang yang terganggu karena kita bersama dengan saudara kami, Qatar, kami mengirim dan mengekspor persediaan makanan, obat-obatan dan lain-lain, seharusnya permisi. Tidak masalah, mereka dalam kelaparan atau haus,” kata Erdogan dalam acara iftar atau buka puasa Ramadan dengan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Istanbul, kemarin petang.

“Kami akan terus memberikan semua dukungan kami kepada Qatar,” lanjut Erdogan.


Pemimpin Turki ini lantas mendesak Arab Saudi, sebagai negara terbesar dan terkuat di Teluk, untuk meredam ketegangan dan mencabut sanksi atau embargo terhadap Qatar.

”Adalah salah untuk menambahkan lebih banyak masalah di atas segalanya dalam istilah bahwa dunia Muslim sudah berjuang dengan banyak masalah,” katanya. ”Saya memanggil Anda (Saudi): Tidak akan ada pemenang dalam perkelahian di antara saudara.”

”Anda harus bekerja untuk menyatukan saudara. Inilah yang kami harapkan dari Saudi, Penjaga Dua Masjid Suci (di Makkah dan Madinah),” imbuh Erdogan, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (10/6/2017).

Setelah memutuskan hubungan diplomati, Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir juga memblokade Qatar, termasuk jalur udara dan laut. Negara-negara Arab itu juga memasukkan 59 orang dan 12 entitas terkait Qatar dalam daftar “kelompok teror”. 

Credit  sindonews.com

Theresa May Ungkap Susunan Kabinet Baru

PM Inggris Theresa May mengumumkan sususan kabinet barunya pada Minggu (11/6). (REUTERS/Stefan Wermuth)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May mengumumkan susunan kabinet barunya pada Minggu (11/6) waktu setempat, usai kalah dalam pemilu parlementer pekan lalu.

May membuat beberapa perubahan dengan tujuan mempertahankan posisinya di pemerintahan.

Mantan menteri dalam negeri Inggris itu menempatkan Damian Green, eks menteri tenaga kerja dan pensiun, menjadi wakilnya dan mengumumkan posisi resmi Green sebagai Menteri Sekretaris Negara.



Adapun Chief Secretary to the Treasury David Gauke mengambil alih posisi Green. Sementara Pemimpin House of Commons David Lidington, diangkat menjadi Menteri Kehakiman.

Lidington menggantikan Elizabeth Truss, yang mengambil alih jabatan Gauke.

Kejutan datang dari penunjukkan Michael Gove sebagai Menteri Pertanian dan Lingkungan. Padahal kurang dari setahun lalu, dia dicopot dari kabinet May.

“Saya sama sekali tidak menduga hal ini,” kata Gove pada Sky News, dikutip AFP.

Perubahan minor dalam kabinet ini, di sisi lain, menjadi refleksi lemahnya posisi May, yang malah kehilangan kursi parlemen usai pemilu.



Selain mengumumkan reshuffle kabinetnya, May menginformasikan bahwa Jeremy Hunt masih dipertahankan sebagai Menteri Kesehatan, kendati dia banyak disorot media atas kinerjanya menangani jaminan kesehatan nasional Inggris atau National Health Service (NHS).

Di samping itu, Liam Fox juga dipertahankan sebagai Menteri Perdagangan Internasional, jabatan yang baru diciptakan tahun lalu menyusul hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.

Pada Jumat, Downing Street menegaskan bahwa tidak akan perubahan posisi menteri utama, termasuk Menteri Keuangan Philip Hammond dan Boris Johnson sebagai Menteri Luar Negeri, serta David Davis yang tetap menjabat sebagai Menteri Brexit.

Pengganti May di Kementerian Dalam Negeri, Amber Rudd juga mempertahankan posisinya, begitu juga Menteri Pertahanan Michael Fallon.

Credit  CNN Indonesia

Duterte Bantah Negaranya Minta Bantuan Militer AS

Presiden Filipina Rodrigo Duterte membantah negaranya meminta bantuan militer AS. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte membantah pernyataan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang menyebutkan Filipina meminta bantuan militer pada AS guna melumpuhkan militan Maute yang berbaiat pada ISIS di Marawi.

Bantahan Duterte itu disampaikan sehari setelah Kedubes AS mengumumkan bahwa Pasukan Khusus AS akan memberi bantuan pada militer Filipina untuk operasi Marawi, atas permintaan pemerintah.

Duterte menyampaikan hal itu dalam sebuah konferensi pers pada Minggu (11/6) di Cagayan de Oro City, yang berjarak sekitar 100 km dari Marawi.

Presiden yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial itu dengan tegas menyebut dia “tidak pernah mendekati Amerika Serikat untuk meminta bantuan”.

Sementara soal bantuan teknis yang diberikan militer AS guna melawan militan ISIS di Marawi, Duterte menyebut “dia tidak tahu soal itu, sampai bantuan tersebut tiba”.



Bantuan militer yang diberikan AS pada Filipina menjadi penting karena Duterte, yang menjabat sejak setahun lalu, kerap menyerang Washington dan memutuskan kerjasama militer kedua negara. Sebaliknya, Duterte meminta bantuan pada Rusia dan China.

Hingga saat ini, masih belum diketahui siapa yang meminta bantuan pada AS tanpa restu Duterte.

Pada Sabtu, pasukan Filipina menyebut pasukan khusus AS memberi bantuan teknis, namun tidak “terjun langsung ke lapangan”. Hal itu mengonfirmasi pernyataan Kedubes AS di Manila yang menyebut pemerintah Filipina meminta bantuan mereka.

Di samping itu, Pentagon masih memiliki sekitar 50-100 orang tentara di selatan Filipina, untuk tujuan pelatihan dan mengonfirmasi pasukan itu yang memberi bantuan teknis pada militer lokal. Dikatakan juga bahwa Pentagon mengirimkan tambahan 300-500 tentara di negara tersebut untuk mendukung pelatihan dan kegiatan reguler, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Pentagon menyatakan pasukan AS memberi bantuan pelatihan intelijen, pengawasan dan pengintaian.

Sementara Juru Bicara Kepresidenan Ernesto Abella mengatakan jika pasukan AS ikut terjun langsung dalam bentrokan, maka itu melanggar undang-undang.



“Meskipun demikian, perang melawan terorisme, bukan hanya merupakan fokus Filipina ataupuan Amerika, tapi menjadi perhatian banyak negara,” kata dia. “Filipina terbuka menerima bantuan dari negara lain, jika mereka menawarkan.”

Hingga Sabtu, jumlah pasukan keamanan Filipina yang tewas dalam bentrokan di Marawi adalah 58 orang, sementara korban warga sipil sebanyak 20 orang. Adapun korban dari militan mencapai lebih dari 100 orang.

Diperkirakan masih terdapat 200 pemberontak bersenjata di Marawi, sementara warga sipil yang terjebak dalam bentrokan berjumlah sekitar 500 - 1000 orang. Banyak diantara mereka yang dijadikan tameng manusia, sementara sisanya bersembunyi di rumah tanpa akses pada makanan, air bersih, obat-obatan maupun listrik.

Militer Filipina menyebut mereka akan mengakhiri pemberontakan pada Hari Senin, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut.

Credit  CNN Indonesia