CUPUMA

Selasa, 26 Maret 2019

DPR RI Puji Resolusi Dewan HAM PBB Soal Palestina

JAKARTA - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar menyambut baik keputusan Dewan HAM PBB yang telah mengadopsi rancangan resolusi untuk memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Rancangan resolusi itu setujui pada pekan lalu.

“Kita mengapresiasi dan mendukung langkah Dewan HAM yang telah memberikan penegasan akan memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina. Mengingat kekejaman dan perilaku tentara Israel selama ini telah banyak melanggar Hak Azasi Manusia rakyat Palestina," kata Rofi dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Senin (25/3).

Dalam resolusinya, Dewan HAM telah meminta Komisaris Tinggi HAM PBB untuk memperkuat kehadiran di wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang terisolasi. Sementara itu disaat yang bersamaan, penyelidikan PBB menegaskan bahwa pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang yang menewaskan puluhan warga Palestina dan melukai lebih dari 6.100 penindasan protes mingguan di Gaza selama setahun terakhir.

“Dengan hadirnya resolusi ini diharapkan PBB dapat lebih berperan sentral dalam menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap warga Palestina dari kesewenangan tentara Israel," ucapnya.

Rofi kemudian berharap resolusi ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan serius oleh PBB. Disisi lain, dirinya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh mengawal hasil resolusi ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pemerintah Palestina.

“Resolusi ini juga semakin menegaskan berbagai keputusan resolusi sebelumnya terkait Israel, bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah kekejaman yang terjadi terus menerus sejak tahun 1948. Mereka tertindas dan terusir dari tanah mereka sendiri,” tukasnya.

Credit sindonews.com

Presiden Palestina kutuk serangan Israel terhadap tahanan Palestina

Mahasiswa membakar ban di jalan masuk utara Ramallah, Tepi Barat, selama protes untuk menentang pembunuhan orang Palestina oleh tentara Israel. (WAFA Images / Baha Nasr)

Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina mengutuk peningkatan penindasan oleh tentara Israel terhadap tahanan Palestina di berbagai penjara Israel, terutama penindasan oleh Dinas Penjara Israel (IPS) terhadap tahanan Palestina di Penjara An-Naqab (Negev) di wilayah gurun Israel Selatan.

Presiden Palestina menganggap Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung-jawab penuh atas nyawa para tahanan, dan mengecam tindakan terhadap tahanan Palestina serta mencapnya pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Keempat Jenewa.

Penjaga penjara Israel pada Ahad malam (24/3) menyerang tahanan Palestina di Penjara Israel An-Naqab di Israel Selatan, sehingga melukai lebih dari 25 orang, termasuk dua orang yang menderita luka parah.

Credit antaranews.com

Polisi Israel tahan perempuan Palestina

Umat Muslim Palestina shalat di Bab Ar-Rahma, meskipun Israel berusaha melarang mereka menggunakan tempat itu.

Al-Quds (CB) - Polisi Israel pada Ahad (24/3) menahan seorang perempuan, setelah ia meninggalkan Masjid Kubbah Ash-Shakhrah (Dome of the Rock) di Kompleks Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Al-Quds (Jerusalem), kata sejumlah saksi mata.

Mereka mengatakan kepada koresponden Kantor Berita Palestina, WAFA, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam, polisi menahan Sima Dkeidek setelah memburu dia ketika wanita itu berada di daerah tempat shalat Bab Ar-Rahma di dalam kompleks tempat suci yang dikelilingi tembok. Di sana ia berbicara mengenai sejarah daerah tersebut dan Masjid Al-Aqsha secara umum.

Israel berusaha menghalangi umat Muslim menggunakan tempat shalat Bab Ar-Rahma, yang menjadi bagian dari Kompleks Masjid Al-Aqsha, tempat suci ketiga umat Muslim setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah.

Umat Muslim Palestina membangkang terhadap larangan Israel, dan shalat di Bab Ar-Rahma (Golden Gate), setiap waktu.

Sebelumnya, Sima berpidato mengenai sejarah daerah tersebut dan Masjid Al-Aqsha secara umum.

Polisi pada malam sebelumnya juga membebaskan seorang penjaga Masjid Al-Aqsha, setelah menahan dia selama satu hari.

Saed Salaymeh, yang bekerja sebagai penjaga Masjid Al-Aqsha untuk Departemen Waqaf Islam, yang bertanggung-jawab atas Masjid Al-Aqsha, dibebaskan dengan jaminan 1.500 dolar AS dan diperintahkan kembali untuk diinterogasi pada Ahad, setelah ia menolak untuk menandatangani peritah yang melarang dia berada di Masjid tersebut untuk masa tertentu.

Polisi Israel, dalam upaya untuk memberlakukan kekuasaannya atas Masjid Al-Aqsha, telah melarang banyak penjaga, tokoh agama dan perempuan berada di dalam Kompleks Masjid Al-Aqsha selama beberapa hari dan pekan dengan bermacam dalih.

Credit antaranews.com

Puluhan tahanan Palestina cedera dalam serangan di Penjara Naqab

Dokumen foto pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu ke arah pasukan Israel di Tepi Barat. (REUTERS/Mohamad Torokman )

Ramallah (CB) - Penjaga penjara Israel pada Minggu malam (24/3) menyerang tahanan Palestina di penjara militer Israel Selatan, Naqab, dan melukai puluhan orang.

Ketua Komisi Urusan Penjara (PAC) Qadri Abu Baker mengatakan penjaga penjara Israel menindas tahanan Palestina di Penjara An-Naqab, yang juga dikenal sebagai Penjara Ktzi'ot, dan melukai lebih dari 25 tahanan, termasuk dua yang menderita luka parah.

Abu Baker menambahkan 15 korban tewas, termasuk Islam Yusri Weshabi dan Odai Adel Salem --yang menderita luka parah-- dipindahkan ke Rumah Sakit Israel, Suruka untuk diobati, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Ia menyatakan seorang pengacara PAC akan mengunjungi rumah sakit itu untuk memeriksa kondisi kesehatan korban.

Dinas Penjara Israel (IPS) Sabtu malam memukuli tahanan Palestina di beberapa bagian Penjara An-Naqab dan menembakkan gas air mata ke arah mereka setelah dua penjaga ditikam oleh tahanan di penjara yang sama.

Setelah dugaan serangan penikaman tersebut, PAC mengkonfirmasi tahanan di bagian empat Penjara An-Naqab diserang dan dipaksa ke luar ruangan dalam kondisi dingin sepanjang malam.

Pada Minggu pagi, PAC menyatakan penjaga penjara Israel secara provokatif memaksa tahanan keluar dari sel mereka di bagian tiga dan empat penjara itu, dengan alasan mereka melakukan pemeriksaan, sehingga terjadi pertengkaran. Selama pertengkaran tersebut, beberapa tahanan menikam dua penjaga penjara sebagai pembalasan terhadap satu serangan.

Credit antaranews.com

Raja Yordania Batal ke Rumania Terkait Yerusalem

Ilustrasi Kubah Batu di kompleks masjid Al Aqsa, Yerusalem. (Anadolu Agency/Mostafa Alkharouf)

Jakarta, CB -- Raja Yordania, Abdullah II, langsung membatalkan rencana kunjungannya ke Rumania pada hari ini. Keputusan itu diambil karena Perdana Menteri Rumania, Viorica Dancila, berencana memindahkan kedutaan besar negaranya di Tel Aviv, Israel ke Yerusalem.

"Raja memutuskan membatalkan kunjungan ke Rumania yang seharusnya dilakukan hari ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Yerusalem," demikian pernyataan Kerajaan Yordania, seperti dilansir AFP, Senin (25/3).

Raja Abdullah II yang negaranya merupakan Penjaga Yerusalem berulang kali menyatakan status kota itu adalah kunci untuk mencapai perdamaian antara Palestina dan Israel. Satu-satunya cara, menurut dia, adalah mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel.

Pekan lalu, Raja Abdullah menyatakan masalah Yerusalem adalah hal yang tidak bisa ditawar bagi Yordania. Sedangkan parlemen Yordania mendesak supaya negara itu mengusir duta besar Israel karena negara itu berulang kali menduduki Yerusalem.

Yordania adalah satu-satunya negara di Jazirah Arab yang meneken perjanjian damai dengan Israel. Namun, sebagian warganya yang merupakan pengungsi Palestina menentang keputusan itu.

Israel menyatakan berharap seluruh Kota Yerusalem menjadi ibu kota mereka. Sedangkan Palestina berharap bagian timur Yerusalem akan menjadi ibu kota masa depan mereka.

Pengumuman Dancila dilakukan sebelum konferensi tahunan Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC), sebuah lembaga lobi pro-Israel yang berpengaruh, sekaligus hari dimana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai kunjungan ke Washington untuk hadir dalam AIPAC dan bertemu Presiden AS Donald Trump.

Meskipun demikian, janji Dancila itu kemungkinan terhambat sejumlah hal. Misalnya, terkait kepemimpinan Rumania di Uni Eropa, yang masih mengakui bahwa Yerusalem sebagai wilayah pendudukan Israel.

Selain itu, Presiden Rumania Klaus Iohannis menentang tindakan Dancila itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia mengatakan bahwa dalam kasus apa pun, perubahan semacam itu akan membutuhkan persetujuan presiden.

Meskipun demikian, janji PM Rumania itu kemungkinan terhambat sejumlah hal. Misalnya, terkait kepemimpinan Rumania di Uni Eropa, yang masih mengakui bahwa Yerusalem sebagai wilayah pendudukan Israel.

Selain itu, Presiden Rumania Klaus Iohannis menentang tindakan Dancila itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia mengatakan bahwa dalam kasus apa pun, perubahan semacam itu akan membutuhkan persetujuan presiden.

Credit cnnindonesia.com

Islamofobia Meningkat di Inggris Pasca Teror Selandia Baru

LONDON - Tell Mama, sebuah LSM yang mendokumentasikan insiden Islamofobia di Inggris mengatakan, kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim telah melonjak di seluruh Inggris, setelah serangan teror Selandia Baru.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pekan lalu, Tell Mama mengatakan bahwa kejahatan kebencian anti-Muslim meningkat 593 persen di Inggris dalam pekan pertama, setelah penembakan di Christchurch di mana 50 jemaah Muslim tewas oleh seorang teroris sayap kanan.

"Ini menunjukkan bahwa beberapa orang melihat Muslim sebagai permainan adil untuk kebencian dan sekarang jelas bahwa kita memiliki ideologi kebencian yang berkelanjutan dan terus-menerus yang berfokus pada Muslim," kata Iman Atta, direktur Tell Mama.

“Muslim di Selandia Baru terbunuh dan Muslim Inggris merasakan kemarahan orang-orang fanatik. Itu jahat," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/3).

Menurut kelompok pemantau itu, 95 insiden dilaporkan antara 15 Maret, hari serangan Selandia Baru, dan 21 Maret. Sekitar 85 insiden, 89 persen dari total, secara langsung merujuk pada serangan Selandia Baru dan menampilkan gerakan yang menirukan senjata api ditembakan kepada Muslim.

Muslim di London utara, Southampton dan Oxford telah melaporkan pelecehan verbal yang diarahkan kepada mereka, termasuk gerakan intimidasi yang meliputi gerakan senjata dan suara-suara peluru. Dalam insiden pelecehan verbal lainnya, umat Islam diberi tahu bahwa "Anda harus ditembak" dan bahwa "Muslim harus mati".

Mayoritas serangan dilakukan secara langsung daripada online dan menurut Tell Mama, pelaku yang melakukan serangan ini percaya bahwa mereka tidak akan ditangkap dan karena keberanian serangan tersebut, mereka tidak khawatir tentang konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan.

Credit sindonews.com

Erdogan Akan Bawa Masalah Golan ke PBB

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Turki akan membawa masalah pengakuan Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan ke PBB.

Erdogan adalah salah satu pihak yang menentang rencana pengakuan AS atas Dataran Tinggi Golan, dengan mencatat bahwa legitimasi pendudukan Dataran Tinggi Golan tidak dapat diizinkan.

"Pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Dataran Tinggi Golan adalah "hadiah" bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan parlemen yang ditetapkan akan digelar pada April," ucap Erdogan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (25/3).

Sementara itu, sebelumnya Trump diklaim akan menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Klaim ini disampaikan Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, kemarin.

Menurut Katz, Trump akan meneken dekrit sembari menjamu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

"Besok, Presiden Trump, di hadapan PM Netanyahu, akan menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan. Hubungan Israel-AS lebih dekat dari sebelumnya," tulis Katz di Twitter, kemarin.

Credit sindonews.com

Jaberi Ansari: tentara pendudukan mesti keluar dari wilayah Suriah

Ilustrasi, suasana di Suriah. (Anadolu Agency)

Teheran, Iran (CB) - Asisten Senior Menteri Luar Negeri Iran Urusan Politik Khusus Jaberi Ansari menegaskan bahwa semua pasukan pendudukan asing mesti keluar dari wilayah Suriah.

Di dalam satu pernyataan kepada Kantor Berita Republik Islam Iran (IRNA), Jaberi Ansari menyatakan tentara AS dan yang lain yang digelar di wilayah Suriah sebagai pasukan pendudukan yang menyediakan pelindung dan dukungan organisasi teroris mesti keluar dari wilayah Suriah, kata Kantor Berita Suriah, SANA, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

Sebelumnya, Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York dan memberitahu dia mengenai pendirian Republik Arab Suriah dalam menolak dan mengutuk pernyataan Presiden AS Donald Trump.

Trump telah menyampaikan keinginannya untuk "mengakui Kedaulatan Israel" atas Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel.

Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tak memiliki hak atau kekuasaan untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan dan setiap tindakan AS yang berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam merebut kembali tanah yang diduduki dan menerapkan kedaulatannya atas tanah tersebut adalah perbuatan tidak sah dan tak memiliki dampak serta adalah pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional.

Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No. 497 Dewan Keamanan pada tahun 1981 bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa pendudukan Israel terhadap tanah yang diduduki itu batal dan tidak sah dan semuanya tidak memiliki dampak hukum apa pun.

Berkaitan dengan embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh AS dan negara Barat atas Iran, Jaberi Ansari menyatakan pengalaman Iran selama empat dasawarsa terakhir ini telah membuktikan bahwa Iran memiliki kemampuan unik yang akan melayani negeri tersebut.

Credit antaranews.com

Rakyat Hasaka kecam pernyataan Trump mengenai Dataran Tinggi Golan

Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)

Hasaka, Suriah (CB) - Warga di Provinsi Hasaka pada Senin menyelenggarakan protes di luar Gedung Kehakiman untuk mengecam pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.

Mereka menegaskan identitas Arab Suriah Dataran Tinggi Golan dan menyeru masyarakat internasional serta Dewan Keamanan agar mensahkan satu resolusi yang akan menghentikan ketidak-pedulian AS dan tindakannya yang tidak menghormati konvensi serta resolusi internasional.

Para peserta protes tersebut menegaskan rakyat di Provinsi Hasaka mendukung kuat rakyat Suriah di Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Mereka berpegang teguh pada tanah air mereka dan siap menghadapi perbuatan barbar musuh Zionis.

Mereka menyatakan Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah dan harus kembali kepada rakyat Suriah cepat atau lambat dan rakyat Suriah akan melancarkan segala upaya yang mungkin guna mengembalikannya ke tanah air.

Para peserta protes menyatakan ketidak-pedulian AS terhadap resolusi sah internasional harus diakhiri, terutama resolusi yang berkaitan dengan masalah Arab, atau lembaga internasional akan kehilangan kredibilitasnya bagi negara dan bangsa di dunia.

Mereka menegaskan Dataran Tinggi Golan sejak dulu selalu dan akan tetap menjadi tanah Arab Suriah dan sikap bias membabi-buta AS ke arah Zionis takkan mengubah kebenaran itu.

Para peserta protes juga menyeru bangsa Arab dan semua kekuatan perlawanan yang bangkit melawan rencana AS dan Zionis agar menyatukan upaya mereka dan mendukung rakyat Suriah dalam menghadapi teroris hitam Takfiri dan terorisme AS dan Zionis serta kehadiran tidak sahnya di wilayah Suriah.

Credit antaranews.com

Selandia Baru Usut Fungsi Intelijen Terkait Teror Masjid

Salah satu korban penembakan di Kota Christchurch, Selandia Baru saat menghadiri ibadah salat Jumat pekan lalu. (REUTERS/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, memerintahkan penyelidikan independen untuk menelusuri kemungkinan intelijen dan polisi dapat mencegah teror penembakan di dua masjid Kota Chirstchurch pada 15 Maret lalu.

Ardern menuturkan penyelidikan komisi kerajaan diperlukan untuk mengetahui bagaimana Brenton Tarrant, pelaku penembakan yang merupakan warga Australia, bisa melakukan aksi terornya sendirian hingga menewaskan 50 orang jemaah.

"Adalah penting bahwa tidak ada poin yang terlewat untuk mengetahui bagaimana tindakan terorisme ini bisa terjadi dan bagaimana kami bisa menghentikannya," ucap Ardern kepada wartawan di Wellington, Senin (25/3).

"Satu pertanyaan yang perlu kami jawab adalah apakah kami bisa atau seharusnya tahu lebih banyak (sebelum teror terjadi). Selandia Baru bukan negara pengintai, tetapi pertanyaan ini perlu dijawab," paparnya.

Ardern menuturkan rincian penyelidikan oleh Komisi Kerajaan sedang dirumuskan. Ia berjanji dokumen itu akan menyeluruh dan dirilis tepat waktu.

Menurut Ardern, penyelidikan akan mencakup penelusuran terhadap kegiatan dinas intelijen, polisi, bea cukai, imigrasi, dan lembaga pemerintah terkait lainnya sebelum teror terjadi.

Sejak penembakan itu terjadi, intelijen Selandia Baru terus mendapat kritikan lantaran dianggap terlalu fokus terhadap ancaman kelompok ekstremis Islam, dan luput memperhatikan ancaman dari kelompok radikal lainnya.

Sementara itu, seluruh korban penembakan kemarin merupakan umat Muslim. Pembantaian juga dilakukan oleh seorang pria yang mengaku dirinya penganut pemikiran supremasi kulit putih, yang meyakini bahwa umat Muslim ingin "menyerang" negara-negara Barat.

Meski begitu, Ardern mengesampingkan Selandia Baru akan memberlakukan kembali hukuman mati untuk menghukum Tarrant.

Pernyataan itu diutarakan Ardern menanggapi komentar kontroversial Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyebut negaranya siap menghukum Tarrant jika Selandia Baru tak mau melakukannya.

Erdogan mendesak Selandia Baru untuk menerapkan hukuman mati terhadap pria 28 tahun itu.

Selain desakan itu, Erdogan juga membuat marah Selandia Baru lantaran memutar potongan rekaman teror Christchurch yang dilakukan Tarrant.

Padahal, Selandia Baru telah meminta seluruh masyarakat dan media sosial untuk tak menyebarkan serta menayangkan rekaman tersebut.

"Video tidak boleh disebarkan. Itu adalah konten yang berbahaya," ucap Ardern seperti dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com

PM Ardern Minta Penyelidikan Serangan Teroris Christhurch Tak Pakai Lama

WELLINGTON - Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern pada hari Senin (25/3/2019) mengumumkan bahwa Royal Commission resmi membuka penyelidikan atas serangan teroris di dua masjid kota Christchurch yang menewaskan 50 orang. Dia minta investigasi yang mencakup pada badan intelijen negara dilakukan sesingkat mungkin.

Royal Commission adalah sebuah badan penyelidikan publik formal di beberapa monarki, seperti Inggris Raya, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Arab Saudi.

Serangan teroris melanda Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood saat salat Jumat berlangsung, 15 Maret lalu. Serangan berupa penembakan brutal ini dilakukan pria Australia, Brenton Harrison Tarrant.

Dalam konferensi pers siang ini, Ardern mengatakan Royal Commission akan fokus pada peristiwa yang mengarah ke serangan itu, pada badan intelijen negara dan meninjau apakah otoritas terkait telah memfokuskan sumber daya mereka dengan tepat.

"Satu pertanyaan yang perlu kami jawab adalah apakah kami bisa atau seharusnya tahu lebih banyak," kata Ardern.

“Selandia Baru bukan negara pengintai dan telah menjadi arahan yang jelas dari anggota masyarakat, tetapi pertanyaan, tentu saja, perlu dijawab di sekitar apakah ini adalah kegiatan individu yang dapat atau seharusnya kita ketahui tentang hal tersebut. Dan (apakah) agen-agen itu sendiri menyambut pengawasan dan investigasi independen atas pertanyaan itu," papar Ardern, dikutip news.com.au.

Ardern mengakui Royal Commission akan memakan waktu lama dalam investigasi tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa penyelidikan akan memiliki kerangka acuan yang ketat untuk membuatnya menjadi sesingkat mungkin.

“Saya benar-benar menerima bahwa orang-orang menginginkan jawaban dan mereka tidak ingin dibiarkan menunggu lama, tetapi kami juga harus memberikan waktu bagi penyelidikan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi kami menimbang semua itu," kata Ardern.

Ardern pada akhir pekan lalu mengikuti upacara peringatan nasional di Christchurch untuk menghormati para korban serangan teroris di Masjid Al-Noor dan Masjid Linwood. "Dalam seminggu sejak serangan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi curahan kesedihan dan cinta di negara kita," katanya.

“Layanan ini akan menjadi kesempatan untuk sekali lagi menunjukkan bahwa Selandia Baru penuh kasih, inklusif dan beragam, dan bahwa kami akan melindungi nilai-nilai itu," katanya.

Credit sindonews.com

Sepuluh anak terbunuh akibat serangan udara AS di Afghanistan

Sejumlah polisi membawa seorang korban penyerangan mortar ke rumah sakit di Kabul, Afghanistan, Kamis (7/3/2019). Laporan sementara dari otoritas keamanan setempat, kejadian tersebut telah menyebabkan tiga orang tewas dan 22 orang lainnya luka-luka. ANTARA FOTO/REUTERS/Omar Sobhani/wsj.

Kabul (CB) - Sepuluh anak yang merupakan bagian dari keluarga besar terbunuh dalam serangan udara oleh Amerika Serikat di Afghanistan, bersama tiga orang dewasa warga sipil, Perserikatan Bangsa-bangsa melaporkan, Senin.

Serangan udara yang berlangsung pada Sabtu dini hari merupakan bagian dari pertempuran antara Taliban dan pasukan Amerika Serikat dan Afghanistan, dan berlangsung sekitar 30 jam di Kunduz, suatu provinsi di Afghanitan Utara tempat Taliban kuat di tempat tersebut.

Anak-anak terpisah dari keluarga mereka akibat pertikaian dimana-mana di negeri tersebut, menurut Misi Bantuan di Afghanistan (UNAMA), yang menyiarkan laporan pendahuluan tentang kejadian tersebut.

UNAMA mengatakan dalam suatu taklimat bahwa telah terverifikasi 13 warga sipil yang menjadi korban di sekitar waktu kejadian serangan udara.

Tiga warga sipil lagi menderita luka. Peristiwa tersebut terjadi di Telawka --yang berada di dekat kota Kunduz.

Sersan Debra Richardson, perempuan juru bicara untuk Misi Dukungan Tegas di Afghanistan dipimpin NATO, membenarkan bahwa pasukan AS melancarkan serangan udara, tetapi dia mengatakan pada Senin bahwa misi tersebut belum mengonfirmasi bahwa serangan itu menyebabkan jatuh korban warga sipil.

Dia menuturkan bahwa tujuan misi tersebut bertujuan mencegah jatuhnya korban sipil, sedangkan Taliban dengan sengaja bersembunyi di antara warga sipil.

Jumlah warga sipil Afghanistan yang terbunuh pada tahun lalu dalam serangan udara maupun bom bunuh diri telah meningkat, PBB mengatakan dalam laporan bulan Februari. Korban anak-anak akibat serangan udara telah meningkat setiap tahun sejak 2014.

Pertempuran meningkat selama perundingan ulang antara AS dan utusan Taliban untuk tujuan mengakhiri perang Afghanistan yang telah berlangsung selama 17 tahun.

Credit antaranews.com

Parlemen Ambil Alih Brexit, Tiga Menteri Inggris Mundur

Ilustrasi. (Reuters/Simon Dawson)

Jakarta, CB -- Tiga menteri mengundurkan diri setelah parlemen mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit pada Senin (25/3).

Sejumlah sumber pemerintahan mengatakan kepada AFP bahwa Menteri Luar Negeri, Alistair Burt, dan Menteri Kesehatan, Steve Brine, mengundurkan diri.

Sementara itu, Menteri Bisnis Inggris, Richard Harrington juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam pemungutan suara parlemen.

Melalui pemungutan suara itu, parlemen berhasil mengambil alih kendali proses Brexit dari pemerintah Inggris.

Dengan keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Inggris Ambil Alih Kendali Brexit dari Theresa May

Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May. (©UK Parliament/Mark Duffy/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May.

Alih kendali ini ditetapkan melalui proses pemungutan suara di parlemen pada Senin (25/3) dengan hasil akhir 329-302.

Dengan keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.

Uni Eropa sendiri sudah menyiapkan sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan.

Sementara itu, warga Inggris yang bepergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan bakal dikenakan pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen perjalanan lain.

Credit cnnindonesia.com

Uni Eropa Siap Antisipasi Brexit Tanpa Kesepakatan

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (REUTERS/Francois Lenoir)

Jakarta, CB -- Uni Eropa menyatakan telah bersiap menghadapi seluruh konsekuensi jika Inggris keluar dari keanggotaan lembaga itu tanpa kesepakatan (no deal Brexit).

"Karena semakin besar kemungkinan Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 12 April, Komisi Eropa hari ini telah menyelesaikan persiapan (jika Inggris keluar) 'tanpa kesepakatan'," bunyi pernyataan Komisi Eropa pada Senin (25/3).

Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah Uni Eropa menyetujui permintaan Inggris untuk menunda proses Brexit yang seharusnya rampung pada 29 Maret mendatang.

Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan langkah-langkah dalam 13 sektor utama untuk mengantisipasi Brexit tanpa kesepakatan. Beberapa bidang itu mencakup aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak penangkapan ikan.

"Langkah-langkah darurat Uni Eropa tidak akan-dan tidak bisa-mengurangi dampak keseluruhan dari skenario Brexit tanpa kesepakatan, tidak juga dengan cara apa pun yang dilakukan untuk mengganti/mengimbangi minimnya kesiapan atau mereplikasi manfaat penuh dari keanggotaan Uni Eropa," bunyi pernyataan itu.

"Proposal ini bersifat sementara, terbatas dalam ruang lingkup dan akan diadopsi secara sepihak oleh Uni Eropa. Ini bukan 'perjanjian kecil' dan ini belum dinegosiasikan dengan Inggris."

Dikutip AFP, pernyataan itu ditujukan pada anggota parlemen Inggris pro-Brexit yang menganggap bahwa keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan tidak akan seburuk yang dipikirkan kaum anti-Brexit.

Jika Inggris benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.

Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan. Belum lagi soal perbatasan dan cukai mereka dengan Irlandia.

Sementara itu, warga Inggris yang berpergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan akan segera dikenakan pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen perjalanan lain.

Credit cnnindonesia.com

Senin, 25 Maret 2019

Presiden Rumania tak setujui pemindahan kedubes ke Al-Quds

Presiden Rumania Klaus Iohannis tiba di pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussel, Belgia, 22/3/2019. (REUTERS/YVES HERMAN)

Bucharest (CB) - Presiden Rumania Klaus Iohannis pada Ahad (24/3) menegur Perdana Menterinya Viorica Dancila karena mengatakan Kedutaan Besar Rumania di Israel akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Al-Quds (Jerusalem).

Ia mengatakan pernyataan semacam itu oleh Dancila memperlihatkan "ketidakpedulian total dalam kebijakan luar negeri dan dalam hal pengambilan keputusan penting oleh negara Rumania"

Dancila, dalam pertemuan dengan kelompok lobi pro-Israel --AIPAC di Amerika Serikat, mengumumkan negaranya bermaksud memindahkan kedutaan besar di Israel ke Al-Quds.

Presiden Iohannis menekankan pemerintah tak boleh mengambil keputusan semacam itu, dan hanya dia sebagai presiden yang dapat melakukannya.

Keputusan untuk memindahkan kedutaan besar "akan diambil dengan mendengarkan saran dari semua lembaga terkait yang bertanggung jawab di bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri", kata Iohannis. "Keputusan nasional ada pada Presiden Rumania yang, berdasarkan Undang-Undang Dasar, adalah pemegang keputusan kebijakan luar negeri Rumania dan wakil negara kita di tingkat luar negeri".

Iohannis meminta "Pemerintah dan Perdana Menteri agar memperlihatkan tanggung jawab dalam perilaku pemerintahan".

Credit antaranews.com

Israel Bombardir Gaza Usai Warga Palestina Lempar Bom

Ilustrasi serangan di Jalur Gaza. (Mahmud Hams/AFP)

Jakarta, CB -- Angkatan udara Israel membombardir beberapa pos Hamas di Jalur Gaza pada Minggu (24/3) sebagai balasan atas sejumlah alat peledak yang dilemparkan warga Palestina ke wilayahnya.

"Menanggapi beberapa perangkat peledak yang dilemparkan dan meledak selama kerusuhan di Gaza dekat pagar perbatasan Israel pada malam ini, sebuah pesawat militer (IDF) menargetkan dua pos pengamatan Hamas di selatan Gaza," bunyi pernyataan militer Israel pada Minggu (24/3).

Dikutip AFP, di hari yang sama, militer Israel melaporkan sebuah tank juga menargetkan situs militer Hamas di utara Gaza setelah "sejumlah balon berisi peledak" dan sejumlah perangkat lainnya dikirimkan ke wilayahnya.

Sementara itu, sumber medis di Gaza melaporkan seorang warga Palestina terluka dalam serangan itu.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza secara terpisah juga mengumumkan kematian seorang warganya bernama Habib al-Masri.

Pria 24 tahun itu tewas setelah terluka dalam bentrokan dengan tentara Israel. Namun, kementerian itu tak merinci waktu pasti Masri terluka.

Kematian Masri menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan militer Israel dalam bentrokan di perbatasan.

Setidaknya 258 warga Palestina tewas di tangan militer Israel dalam demonstrasi besar-besaran yang terjadi secara rutin di perbatasan sejak hampir setahun lalu.

Pada Jumat pekan lalu, dua warga Palestina tewas akibat tembakan Israel dalam bentrokan berbeda di perbatasan.

Sabtu pekan lalu, tentara Israel juga meluncurkan dua serangan udara terpisah terhadap sekelompok warga Palestina di Gaza yang diduga menerbangkan balon ke perbatasannya. Balon itu dicurigai Israel berisi bahan peledak.

Credit cnnindonesia.com

Roket Gaza Hantam Rumah di Israel, 7 Orang Luka

TEL AVIV - Sebuah rumah di Israel tengah terkena serangan roket yang berasal dari Jalur Gaza, Palestina, Senin (25/3/2019) dini hari. Tujuh orang terluka.

Para responden darurat mengatakan seorang wanita berusia 59 tahun dan 30 tahun mengalami luka sedang. Menurut Rumah Sakit Meir di Kfar Sava, para korban lainnya mengalami luka ringan termasuk seorang bayi berusia enam bulan.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF), seperti dikutip Haaretz, mengonfirmasi bahwa mereka sudah mengidentifikasi peluncuran roket itu berasal dari Jalur Gaza.

Menurut polisi Israel, rumah keluarga yang dihantam roket terbakar. Namun, layanan darurat memastikan tidak ada korban yang terjebak di dalamnya.

Serangan roket ini terjadi ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Washington untuk menghadiri konferensi tahunan AIPAC. Netanyahu juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kantor PM Netanyahu mengatakan Netanyahu telah berkonsultasi dengan para petinggi militer Israel, Shin Bet dan pejabat keamanan senior lainnya melalui telepon.

Alarm yang mendeteksi serangan roket telah terdengar di utara Tel Aviv beberapa saat sebelum senjata itu menghantam rumah. Tak lama kemudian penduduk distrik Hasharon dan Emek Hefer melaporkan adanya ledakan. Dewan lokal dan regional menyatakan sekolah-sekolah setempat akan beroperasi seperti biasa.

Sejauh ini belum ada kelompok di Gaza yang mengklaim bertanggung jawab atas tembakan roket tersebut.

Serangan itu terjadi setelah satu setengah minggu lalu tentara Israel membombardir sekitar 100 sasaran di Gaza sebagai tanggapan atas serangan dua roket yang ditembakkan ke Tel Aviv pada malam sebelumnya.

IDF mengatakan serangan dua roket itu diduga sebagai insiden tak disengaja. Menurut penilaian IDF, militan menembakkan dua misil M-75 Fajr saat melakukan pekerjaan pemeliharaan senjata.

Credit sindonews.com

Jepang-Jerman tak akui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. ((SANA))

Tokyo (CB) - Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan pendirian negaranya mengenai Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel, tidak berubah setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Datang Tinggi Golan.

Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas kembali menyampaikan pendirian negerinya, yang menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang diduduki Israel, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin siang. Ia mengecam pernyataan Trump mengenai wilayah yang didudduki tersebut.

Majalah Jerman Contra, dengan mengutip Maas, melaporkan pendirian Jerman mengenai masalah tersebut tidak berubah dan Jerman tidak mengakui resolusi mengenai pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel, sejalan dengan resolusi PBB. Maas menegaskan Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Suriah.

Rakyat Suriah berunjuk-rasa di dekat Dataran Tinggi Golan, yang diduduki oleh Israel. (SANA)

Credit antaranews.com

Al-Jaari beritahu Guterres mengenai penolakan Suriah tentang Golan

Seorang prajurit Israel berdiri di atas sebuah tank saat yang lain turun dari tank di Dataran Tinggi Golan yang diduduki oleh Israel, Rabu (9/5/2018). (REUTERS/Amir Cohen)

New York (ANTARA) -

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (SANA)

Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari memberitahu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York mengenai penolakan dan pengutukan Republik Arab Suriah atas pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang akan mengakui "kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan".

Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tidak memiliki hak atau wewenang untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dan setiap tindakan AS yang berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam memperoleh kembali tanahnya yang diduduki dan melaksanakan kedaulatannya atas wilayah itu adalah perbuatan tidak sah yang tak memiliki pengaruh. Dan itu adalah pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan hukum internasional.

Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No.497 Dewan Keamanan, bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Suriah yang diduduki dan setiap tindakan oleh penguasa pendudukan Israel atas tanah yang diduduki tersebut tidak sah dan batal dan semua itu tak memiliki dampak hukum apapun.

Al-Jaafari menyeru Sekretaris Jenderal PBB agar menyampaikan sikap resmi yang jelas, dan menegaskan pendirian tegas PBB mengenai masalah pendudukan Israel atas tanah Republik Arab Suriah.

Ia menyatakan rakyat Suriah dengan suara bulan sepakat pada Ahad lebih dibandingkan dengan sebelumnya untuk menolak pendirian AS dan menentang pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan dengan segala cara yang mungkin, yang disetujui oleh hukum internasional dan keabsahan internasional.

Pada gilirannya, Guterres menegaskan bahwa pendirian PBB dan pendirian pribadinya tegas, sudah diketahui semua kalangan dan dilandasi atas resolusi keabsahan internasiona, yang secara terbuka menetapkan bahwa Dataran Tinggi Golan ada ranah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israel.

Ia menambahkan meskipun kebijakan profesionalnya yang dilandasi atas sikap tidak mengomentari setiap pernyataan yang disiarkan oleh media sosial, tapi bahaya dari sikap yang dikeluarkan oleh Presiden AS mendorong dia untuk meminta juru bicara resmi Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang meliputi penegasan bahwa pendirian PBB tegas dan tak berubah dan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah tanah Republik Arab Suriah yang diduduki oleh Israe, dalam penegasan bagi resolusi sah internasional, terutama Resolusi No. 497 Dewan Keamanan PBB, yang dikeluarkan pada 1981.

Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa pernyataan juru bicara resminya mewakili pendiriannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

Credit antaranews.com