CUPUMA

Rabu, 20 Februari 2019

Diplomat: Pasukan AS Tinggalkan Irak jika Diminta Baghdad

BAGHDAD - Pasukan Amerika Serikat (AS) akan meninggalkan Irak jika Baghdad memintanya. Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS di Irak, Joey Hood.

"Kehadiran pasukan AS saat ini datang atas permintaan pemerintah federal Irak," ujar Hood.

"Angkatan bersenjata Irak tidak siap untuk menjaga keamanan (Irak) tanpa dukungan pasukan asing," tambah diplomat itu, melanjutkan untuk menggambarkan laporan media baru-baru ini mengenai mobilisasi pasukan AS yang baru sebagai disinformasi.

"Sebagian besar rekaman ini berasal dari tahun 2006," ungkap Hood mengacu pada video yang dibagikan secara online yang konon menunjukkan penyebaran pasukan AS yang baru di Irak.

Ia menyatakan bahwa AS tidak akan menggunakan wilayah Irak atau wilayah udaranya untuk menyerang negara lain di wilayah itu.

"Presiden (Donald) Trump telah berulang kali mengatakan bahwa dia tidak ingin pasukan AS melakukan 'perang yang tidak perlu'," kata Hood seperti disitir dari Anadolu, Rabu (20/2/2019).

"Dia tentu tidak ingin perang dengan Iran," imbuhnya, menekankan bahwa pemerintahan Trump lebih suka menggunakan cara diplomatik seperti sanksi ekonomi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Hood, pemerintah AS juga tidak ingin mengubah atau mengamandemen perjanjian strategis antara Washington dan Baghdad. Ia merujuk pada Perjanjian Kerangka Kerja Strategis AS-Irak 2008, yang mengatur hubungan antara kedua negara, terutama dalam bidang militer dan urusan ekonomi.

Hood juga membantah keberadaan pangkalan AS di Irak. "Hanya pelatih dan penasihat," ucapnya.

Diperkirakan 5.000 pasukan AS tetap berada di Irak sejak 2014, ketika Washington membangun koalisi militer bersama-sama dengan tujuan memerangi kelompok teroris ISIS.

Selain melatih pasukan Irak, koalisi yang dipimpin AS terus memberikan dukungan udara kepada tentara Irak, yang memungkinkannya untuk memburu dan menghancurkan keberadaan kelompok teroris yang masih tersisa.

Pada akhir 2017, Baghdad menyatakan kemenangan atas ISIS setelah perang tiga tahun yang berakhir dengan jatuhnya Mosul, benteng terakhir kelompok ekstrimis yang tersisa di Irak.

Akan tetapi, tentara Irak terus melakukan operasi terhadap "sel-sel tidur" ISIS yang diduga tetap aktif di bagian-bagian tertentu negara itu.

Credit sindonews.com

Inggris Cabut Kewarganegaraan Pengantin ISIS Shamima Begum

LONDON - Departemen Dalam Negeri Inggris mencabut status kewarganegaraan Shamima Begum, 19, remaja yang bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah dan menikah dengan militan kelompok teror tersebut. Remaja yang jadi pengantin ISIS itu kini dilarang masuk Inggris.

Begum sebelumnya menyatakan keinginannya untuk kembali ke Inggris dengan bayinya yang baru lahir. Remaja yang tumbuh di Bethnal Green, London timur, itu awalnya memiliki dua kewarganegaraan yakni Bangladesh-Inggris.

Dalam sepucuk surat yang dikirim ke keluarganya di London timur, para pejabat departemen mengatakan Menteri Dalam Negeri Sajid Javid telah membuat keputusan dalam "keadaan yang ringan".

"Silakan temukan kertas terlampir yang berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri, untuk mencabut putri Anda, Shamima Begum, dari kewarganegaraan Inggris-nya," bunyi surat tersebut, dikutip The Telegraph, Rabu (20/2/2019).

"Mengingat keadaan putri Anda, pemberitahuan tentang keputusan Menteri Dalam Negeri telah diajukan hari ini (19 Februari), dan perintah untuk menghapus kewarganegaraan Inggris-nya telah dibuat," lanjut surat tersebut.

Surat itu berlanjut dengan desakan kepada keluarga Begum untuk membuat remaja itu sadar akan keputusannya. Namun, dalam surat tersebut Begum ditegaskan masih memiliki hak untuk banding.

Dalam sebuah pernyataan, pengacara keluarga mengaku sangat kecewa dengan keputusan pemerintah.

"(Keluarga) sangat kecewa dengan niat Home Office (Departemen Dalam Negeri) untuk membuat perintah yang membuat Shamima kehilangan kewarganegaraannya. Kami sedang mempertimbangkan semua jalur hukum untuk menentang keputusan ini," kata pengacara keluarga Begum, Tasnime Akunjee.

Sebagai Menteri Dalam Negeri, Javid memiliki kewenangan untuk mengecualikan siapa saja yang diduga terlibat dalam kegiatan teroris dengan alasan bahwa kehadiran mereka di Inggris tidak kondusif bagi kepentingan publik.

Begum melakukan perjalanan ke Suriah dari rumahnya di London timur pada Desember 2014 dan menikah dengan seorang petempur Islamic State atau ISIS.

Dua anak pertamanya meninggal, dan minggu lalu dia ditemukan di sebuah kamp pengungsi di mana dia mengeluarkan permohonan untuk kembali ke Inggris.

Tetapi, meskipun mengatakan dia ingin membesarkan bayi laki-lakinya dalam kedamaian dan keamanan di Inggris, dia bersikeras dia tidak menyesal telah bepergian ke Suriah.

Dia juga dikritik karena menyamakan kematian 22 orang dalam serangan teror di Manchester Arena dengan warga sipil yang dibom di wilayah ISIS.

Sebelumnya pejabat polisi Inggris, Cressida Dick, mengatakan Begum dapat ditangkap dan berpotensi didakwa jika dia kembali ke Inggris. Tetapi dia juga mengakui bahwa bepergian ke Suriah bukanlah pelanggaran, dan mengatakan polisi akan membutuhkan bukti bahwa dia terlibat dalam kejahatan atau terorisme untuk mengajukan tuntutan.

Credit sindonews.com

Lavrov: Pemaksaan Nilai Barat Rusak Keseimbangan Timur Tengah

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan, Barat berupaya untuk memaksakan nilai-nilai mereka pada negara-negara Timur Tengah. Hal ini, ungkap Lavrov, telah merusak keseimbangan yang ada di wilayah itu, yang sebelumnya telah memakan waktu berabad-abad untuk dibangun.

Dalam pidato yang dibacakan Wakil Menteri Luar Negeri, Mikhail Bogdanov di konferensi Timur Tengah dari Klub Diskusi Internasional Valdai, disebutkan bahwa stabilitas Timur Tengah dicapai dengan perjuangan keras selama berabad-abad. Namun, setelah tercapai, Barat merusaknya dengan memaksakan nilai-nilai mereka.

"Timur Tengah, yang telah mengalami periode ujian berat, masih memegang tempat sentral dalam agenda global. Baik di masa depan pemerintah kawasan, keamanan internasional dan stabilitas bergantung pada bagaimana situasi akan berkembang di sana," bunyi pidato Lavrov, seperti dilansir Tass pada Selasa (19/2).

"Metode rekayasa geopolitik, upaya memaksakan model pembangunan asing dan nilai-nilai pada rakyat Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama melalui penggunaan kekuatan, telah menyebabkan melemahnya atau runtuhnya negara-negara dan gelombang terorisme internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. di sejumlah negara. Selain itu, telah menyebabkan krisis migrasi besar-besaran, mengacaukan keseimbangan etno-pengakuan yang telah terkonsolidasi selama berabad-abad," sambungnya.

Dia kemudian menekankan bahwa Moskow telah secara konsisten menyerukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di kawasan itu melalui cara-cara politik dan diplomatik dan dengan sepenuhnya mematuhi hukum internasional.

Credit sindonews.com

Palestina-Jordania kutuk penutupan Masjid Al-Aqsha oleh Israel

Ilustrasi Foto: Masjid Kubbah Ash-Shakhrah di komplek Masjid Al-Aqsha (Anadolu)

Ramallah, Palestina, (CB) - Presiden Palestina dan Jordania dengan keras mengutuk penutupan dengan menggunakan rantai dan gembok kompleks pemakaman Gerbang Ar-Rahmah --yang berdampingan dengan tembok timur Masjid Al-Aqsha.

Kantor Presiden Palestina juga menentang rencana Israel untuk melakukan penutupan sementara dan pemisahan sebagian masjid tersebut.

Di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Senin (18/2), sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, Kantor Presiden Palestina menganggap kekuatan pendudukan Israel bertanggung jawab atas ketegangan dan situasi yang memburuk di wilayah tersebut.

Kantor Presiden Palestina memperingatkan Israel agar tidak melanjutkan kebijakan penindasan dan sewenang-wenangnya, yang hanya akan mengakibatkan aksi pembalasan dan menyulut kemarahan rakyat Palestina.

Kantor Presiden Palestina menegaskan kantor itu mengikuti tindakan Israel saat ini di dalam kompleks Masjid Al-Aqsha, dan melakukan kontak untuk "menekan Israel, penguasa pendudukan", untuk menghentikan agresinya terhadap masjid tersebut, orang yang beribadah, dan menuntut dilestarikannya status quo 1967 masjid itu.

Sementara itu, Kementerian Urusan Luar Negeri dan Ekspatriat Jordania mengutuk "dengan sekeras-kerasnya" penutupan Israel atas Masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Jerusalem), yang diduduki, dan peneyrangan terhadap orang yang beribadah.

Juru bicara kementerian tersebut Sufian Al-Qudah menuntut Israel "bertindak sejalan dengan hukum internasional dan segera membuka kembali pintu gerbang itu, menghormati kesucian tempat suci tersebut, tidak melarang orang yang ingin beribadah memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha, menarik pasukan keamanannya dari kompleks tempat suci itu dan menghormati perasaan umat Muslim", kata Kantor Berita Jordania, Petra.

Juru bicara tersebut mengecam tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha sebagai "pelanggaran nyata terhadap status quo hukum dan sejarah dan kewajiban Israel berdasarkan hukum internasional serta hukum kemanusiaan internasional, sebagai kekuatan pendudukan, dan menganggapnya sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan masjid itu".

Ia menekankan bahwa Kementeri Luar Negeri Jordania "mengikuti perkembangan berbahaya ini melalui bermacam saluran guna menjamin pemukaan kembali gerbang tersebut dan pemulihan ketenangan di Al-Haram Asy-Syarif".

Ia mengatakan kementerian itu telah melancarkan protes ke Kementerian Luar Negeri Israel, dan menyampaikan pengutukan pemerintah terhadap tindakan provokatif Israel terhadal Al-Haram Asy-Syarif, dan menuntut penghentian segera semua tindakan tersebut, kata Petra.

Credit antaranews.com

Israel sita-ratakan lahan di Tepi Barat buat perluasan permukiman

Seorang anak perempuan Palestina duduk di sebuah sofa setelah pasukan Israel menghancurkan konstruksi Palestina di desa Al-Eizariya, di Tepi Barat, timur Yerusalem, Selasa (20/2/2018). (REUTERS/Ammar Awad)

Qalqiliya, Palestina, (CB) - Pasukan keamanan Israel meratakan lahan di Desa Siniria dan Masha di sebelah selatan Kota Qalqilya di bagian utara Tepi Barat Sungai Jordan, kata Ketua Dewan Siniria Mohammad Ash-Sheikh.

Ia mengatakan Israel meratakan dengan tanah lahan tersebut sebagai awal bagi perluasan empat permukiman Yahudi tidak sah yang dibangun di lahan milik kedua desa itu.

Ia mengatakan ratusan dunum lahan diratakan dengan tanah tanpa pemberitahuan kepada pemilik tanah tersebut mengenai keputusan untuk menyita tanah itu, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. (1 dunum = 1.000 meter persegi).

Buldoser militer Israel juga meratakan dengan tanah satu jalur luas lahan pertanian milik orang Palestina di Desa Burin, sebelah selatan Nablus, kata seorang pegiat lokal.

Ghassan Daghlas, yang memantau kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di bagian utara Tepi Barat, mengatakan pasukan Israel meratakan dengan tanah lahan pertanian luas yang ditanami pohon almond milik warga Burin dengan tujuan perluasan pos terdepan permukiman Yahudi tidak sah di dekatnya, Givat Runim.

Credit antaranews.com

Palestina: Trump Ciptakan Masalah Baru di Kawasan

RAMALLAH - Palestina mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump bukan menyelesaikan masalah yang ada di Timur Tengah, khususnya isu Israel-Palestina, tapi justru menciptakan masalah baru di kawasan.

Nabil Shaath, seorang penasihat untuk Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyatakan, Trump bukanlah orang yang mampu menciptakan perdamaian di kawasan. Dengan kebijakannya, ucap Shaath, Trump justru terus menerus menciptakan masalah baru.

"Trump bukanlah orang yang dapat menciptakan perdamaian di daerah itu. Dia adalah orang yang dapat melanjutkan masalah di daerah tersebut. Dan, pada kenyataannya, menciptakan masalah baru di daerah yang kadang-kadang sangat sulit diantisipasi," kata Shaath, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (19/2).

Shaath kemudian mengatakan, satu-satunya solusi yang mungkin untuk konflik Israel-Palestina hari ini adalah solusi dua negara. Namun, bagaimanapun, ini akan sulit untuk diterapkan di bawah pemerintahan Israel dan AS saat ini.

Dia juga mengatakan, dengan mengadakan konferensi tentang Timur Tengah di Polandia, berusaha untuk membangun aliansi Israel-Arab melawan Iran daripada mencari solusi jangka panjang untuk masalah-masalah kawasan, khususnya, konflik Israel-Palestina.

Konferensi "Menteri untuk Mempromosikan Masa Depan Perdamaian dan Keamanan di Timur Tengah" diadakan di Warsawa pada 13-14 Februari. Acara ini mayoritas membahas masalah Iran dan hanya sedikit menyinggung masalah Israel-Palestina.

"Gagasan pertemuan Warsawa diarahkan terhadap Iran. Ini adalah upaya untuk menciptakan aliansi Arab-Israel melawan Iran, itu bukan upaya untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Konferensi ini bukan upaya untuk menciptakan solusi untuk masalah Palestina dan pada kenyataannya, masalah Israel," ungkapnya.

Credit sindonews.com

Marak Anti-Semitisme, Israel Panggil Pulang Warganya

Anti Semit

Foto: adl.org

Terjadi lonjakan 74 persen pelanggaran anti-Yahudi tahun lalu.

CB, PRANCIS – Menteri Imigrasi Israel, Yoav Gallant mengimbau warga Yahudi yang berada di Prancis untuk "pulang" ke Israel. Hal itu disampaikan menyusul terjadinya vandalisme anti-Semit di sebuah pemakaman orang-orang Yahudi di Prancis timur.

"Penodaan pemakaman Yahudi di Prancis memunculkan gambaran masa-masa kelam dalam sejarah orang-orang Yahudi," kata Gallant dalam sebuah pernyataan, Rabu (20/2) seperti dikutip dari Aljazeera.

Ia menegaskan dirinya mengutuk sikap anti-Semit tersebut. "Pekan lalu, saya mengunjungi komunitas Yahudi di Paris yang berada di bawah serangan anti-Semit dan dalam proses asimilasi. Saya dengan tegas mengutuk anti-Semitisme di Prancis dan memanggil orang-orang Yahudi (untuk) pulang, berimigrasi ke Israel," paparnya.

Sebelumnya, sekitar 80 kuburan di pemakaman Yahudi di Desa Quatzenheim, ditemukan dalam keadaan dicoret-coret oleh orang tidak dikenal.

Hal senada juga disampaikan kepala keamanan setempat, Jean-Luc Marx yang mengutuk gerakan anti-Semit.

"Dalam kemungkinan terbesar, terminologi anti-Semit yang mengerikan ini dan mengirimkan dukungan penuh kepada komunitas Yahudi yang kembali menjadi sasaran," ujar Jean-Luc Marx.

Pada 2018 lalu, polisi Prancis mencatat terjadi lonjakan sebesar 74 persen terhadap pelanggaran anti-Yahudi yang dilaporkan.

Hal ini menyebabkan kekhawatiran di negara yang merupakan rumah bagi populasi terbesar Yahudi di Eropa.

Di tahun yang sama, menurut data Kementerian Gallant, sebanyak 2.679 orang Yahudi dari Prancis berimigrasi ke Israel.

"Hal itu tidak berhenti, kejutan demi kejutan terus terjadi," kata Kepala Regional Lembaga Yahudi Utama Prancis, Maurice Dahan, setelah kejadian di Alsace.

Rencananya akan dilakukan demonstrasi di Paris dan kota-kota sekitarnya pada hari Selasa. Tujuannya untuk mengecam gejolak anti-Semit dalam beberapa pekan terakhir.

Para politisi pun mendesak partisipasi besar-besaran setelah seorang penulis Prancis terkemuka menjadi sasaran serangan anti-Semit oleh seorang pengunjuk rasa di Paris, Sabtu (16/2).

Credit republika.co.id

Masyarakat Prancis Gelar Pawai Anti-Semitisme

Anti Semit

Foto: adl.org

Tercatat ada 541 peristiwa terkait anti-Semitisme pada 2018.

CB, PARIS— Warga biasa atau pejabat tinggi di Paris dan kota-kota Prancis lainnya menggelar pawai untuk melawan anti-Semitisme. Pawai ini dilakukan setelah munculnya anti-Semit yang mengejutkan seluruh Prancis.

"Setiap warga Prancis, karena ia laki-laki atau perempuan Yahudi, dilecehkan, diancam atau lebih buruk lagi dilukai atau dibunuh, maka seluruh negeri ikut merasakannya," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron, di konferensi pers usai bertemu dengan Presiden Georgia Salome Zurabishvili, Selasa (19/2).

Beberapa jam sebelum pawai dimulai Macron mendatangi sebuah pemakaman Yahudi di kota kecil Alsace dimana para pelaku anti-Semitisme melakukan tindakan vadalisme.

Di akun Twitternya, Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner mengatakan tindakan pengerusakan itu 'di luar batas dan menjijikkan'.

Sebanyak 80 makam Yahudi di Quatzenheim dirusak. Seorang sekretaris kota, Marie-Helene Schott, mengatakan beberapa makam dicoret gambar swastika, simbol Nazi.

Mantan presiden Prancis Francois Hollande dan Nicolas Sarkozy juga bergabung dengan pawai tersebut di jalanan Paris.

Meningkatnya anti-Semitisme di Prancis melonjak ketika para demonstran rompi kuning menyerang filsuf terkemuka Alain Finkielkraut pekan. Prancis rumah orang Yahudi terbesar setelah Israel dan Amerika Serikat.

Pengerusakan makam terjadi beberapa hari setelah pemerintah Prancis melaporkan pada 2018 lalu ada peningkatan insiden anti-Semistime yang sangat besar.

Tercatat ada 541 peristiwa terkait anti-Semitisme pada 2018 naik 74 persen dibandingkan tahun 2017 yang hanya 311 peristiwa.

Perdana Menteri Edouard Philippe memimpin pejabat-pejabat pemerintah dalam pawai tersebut.

Pemimpin-pemimpin badan legislatif Prancis yaitu Ketua National Assembly Richard Ferrand dan ketua Senat Gerard Learcher juga mengheningkan cipta di Paris.

"Anti-Semitisme sangat mengakar di masyarakat Prancis, kami ingin berpikir sebaliknya tapi itu faktanya, kami harus benar-benar berniat, saya akan katakan dengan sangat marah, untuk melawannya, dengan kesadaran bahwa ini pertarungan lama dan berjalan dengan sangat lama," kata Philippe kepada Majalah L’Express.

Gambar swastika juga ditemukan di lukisan jalanan Simone Veil, penyintas kamp kematian Nazi dan mantan presiden Parlemen Uni Eropa yang meninggal 2017 lalu.

Kata 'Juden' digambar di jendala sebuah restoran bagel di Paris. Dua pohon monumen pengingat seorang Yahudi yang tewas disiksa sampai mati 2016 lalu juga dirusak dan salah satunya ditebang.

Pada Jumat (15/2) lalu dua orang remaja ditangkap karena menembaki lingkungan Yahudi di Sarcelles, pinggiran kota Paris dengan senapan angin.

Kepada stasiun televisi BFMTV Walikota Sarcelles Patrick Haddad mengatakan jaksa yakin motif menembakkan itu anti-Semitisme.

Partai politik Prancis dari segala spektrum datang ke Paris. Tapi partai Marine Le Pen yang berasal dari kelompok sayap kanan mengadakan acara sendiri.

Menurut sosiolog Prancis Danny Trom yang menulis buku 'France Without Jews' setiap tahunnya ada ribuan orang Yahudi meninggalkan Prancis. Penyebab utamanya karena anti-Semitisme yang terus meningkat di negara itu.

Credit republika.co.id

Amerika Desak Pakistan Hukum Dalang Bom Kashmir

Ilustrasi korban serangan bom bunuh diri di Kashmir yang memicu meningkatnya tensi hubungan India dan Pakistan. (Foto: Istockphoto/Sestovic)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menunjukkan dukungan pada India dengan mendesak Pakistan untuk segera menemukan dalang di balik bom Kashmir yang membunuh 41 orang personel paramiliter India pada Kamis (14/2).

"Kami telah berkomunikasi dengan pemerintah India, tidak hanya untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi juga dukungan kuat kami untuk India di masa berat menghadapi terorisme ini," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino.

"Kami mendesak Pakistan untuk bekerja sama dalam penyelidikan atas serangan itu dan menghukum siapapun yang bertanggung jawab," lanjut Palladono.

Ia juga menyatakan, Washington telah mengontak Islamabad terkait serangan yang langsung memanaskan hubungan India dan Pakistan itu.

Selepas serangan bom bunuh diri yang mengejutkan, India menuduh Pakistan sebagai dalang pelakunya, namun mereka membantahnya. Kelompok teror Jaish-e-Mohammed yang berbasis di Pakistan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, menyatakan pihaknya siap membantu penyelidikan. Dirinya pun menyetujui campur tangan PBB yang menawarkan mediasi untuk kedua negara.

Namun ia menegaskan bahwa India sebaiknya tidak melakukan serangan, menanggapi ancaman 'respons kuat' yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi.

"Jika Anda memiliki intelijen yang dapat menunjukkan keterlibatan warga Pakistan, berikan pada kami. Saya jamin kami akan mengambil tindakan," kata Khan.

India telah lama menuduh Pakistan menyembunyikan gerilyawan yang melancarkan serangan di tanahnya, sementara Islamabad berulang kali berikrar akan menindak kelompok itu jika Delhi memberikan bukti keterlibatan mereka.

Credit cnnindonesia.com

PBB Tawarkan Mediasi untuk Turunkan Ketegangan India-Pakistan

Sekjen PBB Antonio Guterres menawarkan mediasi untuk menengahi pertikaian India dan Pakistan. (Foto: Reuters/Linus Escandor Ii/Pool)

Jakarta, CB -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta India dan Pakistan untuk segera mengambil langkah guna menurunkan tensi panas di antara kedua negara. Ia juga menawarkan mediasi PBB jika keduanya setuju.

Hubungan India dan Pakistan menegang setelah terjadi serangan bunuh diri pada Kamis (14/2) yang membunuh 41 personel paramiliter India.

"Kami sangat prihatin dengan naiknya ketegangan antara kedua negara," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi telah setuju jika PBB campur tangan. Dilansir dari AFP, ia menuliskan sebuah surat persetujuan.

"Sangat penting untuk mengambil langkah eskalasi. PBB harus turun tangan untukmenurunkan tensi," ujar Qureshi dalam suratnya, Senin (17/1).

Serangan bunuh diri tersebut diklaim kelompok berbasis di Pakistan Jasih-e-Mohammed (JeM), namun Qureshi bersikeras bahwa investigasi tetap diperlukan agar hal itu benar-benar terbukti.

Menanggapi panasnya situasi, Prancis disebut sedang mempertimbangkan mendorong PBB untuk menempatkan Masood Azhar, pemimpin JeM, dalam daftar teror PBB. Namun para diplomat Prancis menyebut China menentang pertimbangan tersebut.

China sendiri telah dua kali menentang jika pemimpin JeM itu dimasukkan daftar hitam, masing-masing pada 2016 dan 2017. JeM telah masuk daftar teror pada 2001.

Kashmir telah terpecah antara India dan Pakistan sejak merdeka dari Inggris pada 1947. Kedua negara mengklaim kepemilikan sepenuhnya atas wilayah tersebut. Perang telah pecah sebanyak dua kali sehubungan dengan perselisihan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

PM: Pakistan akan balas kalau India menyerang

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menghadiri pertemuan di Great Hall of the People di Beijing, 2 November 2018. REUTERS/Thomas Peter/Pool/File Photo

Islamabad/Srinagar (CB) - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan, Selasa, pihaknya akan melancarkan pembalasan jika India melakukan serangan dalam menanggapi pengeboman di Kashmir, wilayah yang disengketakan.

India menyalahkan Pakistan atas insiden tersebut.

Pada saat yang sama, PM Khan menambahkan bahwa ia ingin bekerja sama dalam mengusut pengeboman itu.

Ketegangan antara kedua negara pemilik senjata nuklir itu telah meningkat tajam setelah 40 polisi paramiliter India tewas dalam pengeboman bunuh diri pada Kamis pekan lalu di wilayah Kashmir yang dikendalikan India.

Kelompok garis keras Jaish-e-Mohammed (JeM), yang berpusat di Pakistan, menyatakan sebagai pelaku serangan.

Pakistan sendiri membantah memiliki keterlibatan apa pun dan meminta Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menengahi.

Namun Perdana Menteri India Narendra Modi, yang menghadapi pemilihan umum pada Mei, berada di bawah tekanan untuk melakukan pembalasan.

Modi mengatakan ia sudah mempersilakan pasukan keamanan India untuk menjalankan "reaksi keras".

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, PM Khan menyatakan mendengar seruan di India itu terkait pembalasan dan ia mengatakan dirinya berharap "akal sehat yang akan menang".

"Kalau kalian pikir bahwa kalian akan melakukan serangan macam apa pun terhadap Pakistan, Pakistan tidak hanya akan mempertimbangkan untuk membalas, Pakistan akan membalas," tegas Khan.

Pakistan dan India telah terlibat dalam tiga peperangan sejak 1947, yang dua di antaranya berkaitan dengan Kashmir.

Credit antaranews.com

Jet Militer India Tabrakan Saat Latihan, Satu Pilot Tewas

Dua jet angkatan udara India bertabrakan saat melakukan latihan akrobatik di udara pada Selasa (19/2), menewaskan satu dari tiga pilot di dalamnya. (Reuters/Abhishek N. Chinnappa/File Photo)

Jakarta, CB -- Dua jet angkatan udara India bertabrakan saat melakukan latihan akrobatik di udara pada Selasa (19/2), menewaskan satu dari tiga pilot di dalamnya.

"Satu pilot tewas karena cedera fatal, sementara dua pilot lainnya berhasil keluar dari pesawat dengan kursi lontar setelah tabrakan terjadi di udara," bunyi pernyataan Angkatan udara India seperti dikutip AFP.

Saksi mata melaporkan salah satu pesawat lepas kendali setelah bertabrakan dan jatuh di daerah perumahan dekat pangkalan udara Yelahanka di selatan Bangalore.

Ia mengatakan "bola api besar sempat muncul di langit" ketika kedua pesawat bertabrakan.

Aparat berwenang menuturkan satu warga sipil ikut terluka akibat puing-puing pesawat. Kedua pilot yang selamat juga mengalami cedera ringan.

Otoritas India langsung membuka penyelidikan untuk mengusut insiden tersebut.

Semula, kedua jet Hawk tersebut tengah melakukan latihan peragaan akrobatik yang dilakukan tim Surya Kiran untuk pertunjukan Aero India besok, Rabu (20/2).

Kecelakaan ini merupakan insiden mematikan kedua yang terjadi di wilayah itu selama Februari. Pada 1 Februari lalu, dua pilot tewas setelah jet yang mereka tumpangi jatuh di dekat Banglore.

Selama beberapa tahun terakhir, angkatan udara India tercatat mengalami sejumlah kecelakaan. Belakangan, negara di Asia Selatan itu menginvestasikan miliaran dolar untuk memodernisasi angkatan udaranya demi membendung kekuatan rivalnya, China.

Credit cnnindonesia.com

Setelah India, Giliran Iran Tuding Pakistan Dalang Serangan Bom

TEHERAN - Pelaku bom bunuh diri yang melakukan serangan dan menewaskan 27 anggota Garda Revolusi Iran (IRGC) pekan lalu adalah warga negara Pakistan. Demikian yang dikatakan pasukan elit Iran itu.

"Pembom bunuh diri itu bernama Hafez Mohammad-Ali dan berasal dari Pakistan," kata Brigadir Jenderal Mohammad Pakpour, komandan pasukan darat IRGC, dikutip AFP dari kantor berita Sepah, Rabu (20/2/2019).

Aksi bom bunuh diri yang terjadi pada 13 Februari itu menghantam sebuah bus yang membawa anggota IRGC. Insiden itu terjadi di provinsi tenggara Sistan-Baluchistan yang bergejolak, yang berbatasan dengan Pakistan.

Pakpour mengatakan penyelidikan terhadap serangan itu telah membuat kemajuan setelah model mobil berisi bahan peledak yang meledak di sebelah bus telah diidentifikasi.

"Dua hari yang lalu petunjuk pertama, seorang wanita, diidentifikasi dan ditangkap, dan melalui wanita ini, kami mendapatkan petunjuk yang lain," jelas Pakpour.

"Selain pembom bunuh diri, salah satu kaki tangan yang dicurigai adalah juga orang Pakistan," ujarnya.

Pakpour mengatakan serangan pada awalnya direncanakan untuk 11 Februari bertepatan dengan perayaan peringatan 40 tahun revolusi Islam Iran yang didominasi Syiah.

"Tetapi pasukan keamanan telah "sepenuhnya siap" pada hari itu," ucapnya.

Kelompok Jaish al-Adl (Tentara Keadilan), yang menurut Teheran sebagian besar basis operasinya di Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Iran menuduh tentara dan badan intelijen Pakistan melindungi kelompok itu.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan negaranya bekerja sama dengan Iran dalam penyelidikan atas serangan itu dan telah menyerahkan para tersangka kepada Iran.

"Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Iran, kami memiliki kontak operasional dengan Iran," Qureshi mengatakan kepada televisi pemerintah Pakistan.

Sebelumnya, India juga menuding Pakistan berada di balik serangan bom pada 14 Februari lalu yang menewaskan 41 tentara paramiliternya di Kashmir. India mengaku telah mengantongi bukti tidak terbantahkan atas keterlibatan Pakistan.

Credit sindonews.com

Komandan India Tuduh Intelijen Pakistan di Balik Teror Kashmir

Tentara India berpatroli di jalan saat jam malam di Jammu, Kashmir, 16 Februari 2019. [REUTERS / Mukesh Gupta]

CB, Jakarta - Komandan militer India di wilayah Kashmir mengatakan agen intelijen Pakistan (ISIS) terlibat dalam serangan pekan lalu pada konvoi keamanan yang diklaim oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan.
Setidaknya 40 pria paramiliter tewas dalam pemboman mobil bunuh diri di jalan Kashmir pada hari Kamis. Kelompok militan Jaish-e-Mohammad (JeM) yang berbasis di Pakistan mengaku bertanggung jawab.

Dikutip dari Reuters, 19 Februari 2019, India menuduh Pakistan berada di balik serangan itu dan ketegangan meningkat antara dua negara yang memiliki senjata nuklir.
Pakistan mengutuk pemboman itu dan membantah terlibat. Pada hari Selasa Pakistan meminta PBB untuk campur tangan, mengingat situasi keamanan yang memburuk.

Polisi berjaga di jalan selama jam malam di Jammu, Kashmir, 17 Februari 2019.[REUTERS/Mukesh Gupta]
Letnan Jenderal K.J.S. Dhillon mengatakan bahwa para pemimpin di balik serangan itu sedang dilacak, dan itu telah diatur dari sisi perbatasan Pakistan.
"Itu dikendalikan dari seberang oleh ISI dan komandan Pakistan dan JeM," katanya.

Namun Dhillon tidak memberikan bukti atas tuduhannya.Dia mengatakan dia tidak bisa lebih spesifik tentang penyelidikan ledakan dan dugaan peran badan intelijen militer Pakistan, kecuali untuk mencatat hubungan dekatnya dengan Jaish.
"JeM adalah anak dari tentara Pakistan, dan ISI. Serangan itu didalangi oleh Pakistan, ISI dan JeM," katanya di Srinagar.

Seorang prajurit Angkatan Darat India membawa peluncur roket di dekat lokasi pertempuran senjata antara militan dan pasukan keamanan India di desa Pinglan di distrik Pulwama, Kashmir selatan, 18 Februari 2019. [REUTERS / Younis Khaliq]

Pakistan menuntut India melakukan penyelidikan terbuka dan kredibel atas serangan itu untuk mendukung klaimnya.
"Mengaitkannya dengan Pakistan bahkan sebelum investigasi adalah tidak masuk akal," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal AS Antonio Guterres yang meminta keterlibatan AS untuk mengurangi ketegangan.
"Dengan perasaan mendesak saya menarik perhatian Anda pada situasi keamanan yang memburuk di wilayah kami akibat ancaman penggunaan kekuatan terhadap Pakistan oleh India," katanya.

Perdana Menteri India Narendra Modi telah menjanjikan tanggapan keras terhadap serangan yang telah menyebabkan kemarahan di seluruh negeri.India telah lama menyalahkan Pakistan atas pemberontakan hampir 30 tahun di Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara mayoritas Muslim, namun Pakistan mengatakan hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada rakyat Kashmir dalam perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Credit tempo.co

Garda Revolusi Gerebek Pos Militan Terkait Bom Bunuh Diri

Pasukan Garda Revolusi Iran

Foto: AP

Iran menyebut Jaish al Adl berlindung di wilayah Pakistan.

CB, DUBAI -- Garda Revolusi berhasil membubarkan kelompok militan di Iran bagian tenggara terkait serangan bom bunuh diri yang menewaskan 27 anggota pasukan pengawal tersebut di perbatasan dengan Pakistan, pekan lalu.

"Tadi malam, suatu sel teroris dikenali dan dihancurkan dalam suatu operasi," kata koprs tersebut dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita semi-pemerintah, Tasnim.

Tiga anggota kelompok militan itu ditangkap dan bahan peledak disita dari rumah-rumah di kota Saravan dan Khash.

"Mereka terhubung dengan serangan bom bunuh diri pekan lalu. Korps akan terus melanjutkan upaya-upayanya untuk membalas serangan teroris yang mematikan itu," katanya.

Kelompok Sunni Jaish al Adl yang disebut mencari hak lebih besar dan kehidupan yang lebih mapan bagi suku minoritas Baluchi, mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut.

Syiah Iran mengatakan bahwa kelompok milisi tersebut dioperasikan dari kantong perlindungan di Pakistan. Iran berulang kali mengajak negara-negara tetangganya untuk memberantas mereka.

Penguasa Iran menuding saingan mereka, Sunni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membiayai kelompok militan Sunni yang menyerang pasukan Iran. Arab Saudi dan UAE membantah memberi dukungan militan seperti itu. Iran memanggil duta besar Pakistan untuk memprotes serangan tersebut.

Credit republika.co.id

Cina Ingin Bangun Hubungan Strategis dengan Iran

Aktivitas pengeboran di ladan minyak Iran

Foto: REUTERS

Iran merupakan pengimpor minyak mentah terbesar keempat ke Cina tahun lalu.

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina ingin membangun hubungan strategis dengan Iran. Hal itu diungkapkan Beijing beberapa hari sebelun Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dijadwalkan mengunjungi negara tersebut.

Anggota Dewan Negara Cina Wang Yi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif di Beijing pada Selasa (19/2). Pada kesempatan itu, Wang memuji pidato Zarif saat menghadiri Konferensi Keamanan di Munchen, Jerman, akhir pekan lalu.

Pidato yang dimaksud Wang adalah ketika Zarif menuding Israel menghendaki peperangan terhadap Iran. Zarif juga menuduh Israel melanggar hukum internasional karena melancarkan serangan udara terhadap Suriah. Sebagai sekutu Damaskus, Zarif menyatakan bahwa tindakan Israel telah melanggar kedaulatan Suriah.

Menurut Wang, Zarif telah dengan lantang membela hak-hak Iran. "Saya melihat di televisi bagaimana Anda membela hak-hak Iran dengan keras dan jelas di Konferensi Keamanan Munchen. Saya pikir ratusan juta warga Cina juga menyaksikan apa yang Anda katakan dan Anda adalah orang terkenal sekarang," ujar Wang.

"Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memiliki komunikasi strategis yang mendalam dengan teman lama saya guna memperdalam kepercayaan strategis antara kedua negara kita dan memastikan kemajuan baru dari kemitraan strategis serta komprehensif bilateral," kata Wang.

Berdasarkan keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Cina, Wang berharap Iran memainkan peran yang lebih konstruktif dalam urusan regionalnya. Namun tak dijelaskan secara terperinci apa maksud dari pernyataan Wang.

Sementara itu Zarif juga memuji hubungan bilateral yang telah terjalin antara Iran dan Cina. Menurut dia hubungan tersebut sangat berharga bagi negaranya.

"Kami menganggap kemitraan strategis yang komprehensif antara Iran dan Cina adalah salah satu hubungan terpenting kami," ujar Zarif.

Iran merupakan pengimpor minyak mentah terbesar keempat ke Cina tahun lalu. Sementara Cina merupakan investor penting di sektor manufaktur dan bidang lainnya di Teheran.

Keinginan Cina membangun kemitraan strategis dengan Iran diungkapkan menjelang kunjungan Pangeran MBS ke negara tersebut. Saudi dan Iran diketahui telah terlibat dalam perselisihan diplomatik selama beberapa tahun terakhir.

Pangeran MBS memang sedang melakukan tur Asia. Pada Ahad hingga Senin lalu, dia berada di Pakistan dan bertemu Perdana Menteri Imran Khan serta Presiden Arif Alvi.

Pangeran MBS telah menandatangani kesepakatan kerja sama dan investasi senilai 20 miliar dolar AS dengan Pakistan. Kesepakatan tersebut termasuk rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di kota pelabuhan Gwadar.

Dari Islamabad, Pangeran MBS bertolak ke India pada Selasa (19/2). Dalam kunjungannya ke New Delhi, dia diperkirakan akan turut membahas ketegangan baru-baru ini antara India dan Pakistan akibat serangan bom bunuh diri di wilayah yang dipersengketakan kedua negara, yakni Kashmir. Sebanyak 44 personel militer India tewas dalam insiden tersebut.

Dari India, Pangeran MBS dijadwalkan mengunjungi Cina akhir. Di Beijing, dia akan bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan pejabat Cina lainnya.

Belum ada informasi apakah keinginan Cina membangun kemitraan strategis dengan Iran akan mempengaruhi hubungan antara Riyadh dan Beijing.

Pada Maret 2017, Raja Salman bin Abdulaziz telah mengunjungi Cina. Kala itu, Raja Salman dan Xi Jinping menandatangani kesepakatan kerja sama senilai 65 miliar dolar AS.

Kesepakatan kerja sama itu meliputi sejumlah sektor, mulai dari energi hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kunjungan Raja Salman dua tahun lalu, Saudi Basic Industries Corp dan Sinopec sepakat mengembangkan proyek-proyek petrokimia di Cina dan Saudi.

Sinopec dan SABIC adalah salah satu perusahaan petrokimia terbesar di dunia yang bersama-sama mengoperasikan kilang di Tianjin.

Credit republika.co.id

Turki desak NATO dukung perang negeri itu melawan teror

Ketua Parlemen Turki Binali Yildirim. (Anadolu)

Ankara, Turki, (CB) - Ketua parlemen Turki pada Senin (18/2) mendesak NATO agar membantu perang negerinya melawan kelompok teror.

"Saya senang untuk merayakan ulang tahun ke-67 keanggotaan Turki di NATO," kata Binali Yildirim di dalam satu pernyataan.

Ketika menceritakan bagaimana Turki bergabung dengan NATO pada 18 Februari 1952, Yildirim mengatakan, "Turki memainkan peran penting dalam menyediakan keperluan pertahanan sebagai anggota penting perhimpunan tersebut."

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi, Yildirim menambahkan bahwa Turki "dengan tekad kuat melanjutkan perangnya melawan terorisme".

"Sehubungan dengan ini, kami berharap sekutu kami mendukung operasi Turki yang telah dilancarkan negeri ini dengan sangat tekun melawan organisasi PKK/PYD/YPG dan Da`esh," katanya.

Turki telah menjadi anggota NATO selama 67 tahun dan menggembar-gemborkan diri sebagai militer terbesar kedua di aliansi itu, setelah AS.

Dalam kegiatan teror selama lebih dari 30 tahun melawan Turki, PKK --yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa-- telah bertanggung-jawab atas kematian sebanyak 40.000 orang. YPG/PYD adalah cabang PKK di Suriah.

Lebih dari 300 orang telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan yang diklaim oleh Da`esh di Turki, dengan sasaran warga sipil dalam berbagai serangan senjata api, roket dan bom.

Credit antaranews.com

Senjata buatan Amerika-Israel ditinggalkan di Damaskus

Ilustrasi Foto. (SANA)

Pinggir Damaskus, Suriah, (CB) - Dalam proses pekerjaan yang terus dilakukan untuk mengamankan daerah yang dibebaskan di pinggir Damaskus, pemerintah menemukan banyak senjata dan amunisi, termasuk roket buatan Amerika dan Israel.

Satu sumber mengatakan kepada SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi-- saat satuan teknisi menyisir daerah yang dibebaskan dari gerilyawan di Pinggir Damaskus, Suriah, mereka menemukan roket buatan Amerika dan Israel.

Selain itu, mereka juga menemukan banyak amunisi, bom dan bermacam jenis senjata ringan dan sedang yang disembunyikan di gudang bawah tanah.

Sumber tersebut mengatakan amunisi yang disita itu meliputi banyak peluru senapan mesin yang berukuran sedang, senapan, tank dan senjata artileri, selain ratusan roket Grad dan banyak lagi rudal anti-tank buatan Amerika serta roket 128 mm buatan Israel.

Sumber itu menambahkan pemerintah juga menemukan banyak peluru RPG, bom, rudal Malyutka dan roket anti-tank.

Credit antaranews.com

Trump Gerak Cepat Jual Teknologi Nuklir AS ke Saudi

WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump melangkahi Kongres Amerika Serikat (AS) guna memajukan penjualan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik kepada Arab Saudi. Para analis keamanan selama ini khawatir teknologi itu akan memungkinkan Riyadh untuk membuat senjata nuklir di masa depan dan berpotensi memicu perlombaan senjata di Timur Tengah.

Langkah pemerintah Trump juga memicu kekhawatiran akan pelanggaran hukum AS yang melarang transfer teknologi ke negara lain. Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres mengungkap kebijakan pemerintah Trump itu dalam laporan terbarunya.

Para anggota Kongres AS sampai saat ini masih khawatir tentang stabilitas kepemimpinan Saudi di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan perang di Yaman.

Laporan Kongres mengatakan beberapa whistleblower yang tidak disebutkan namanya telah mengajukan peringatan tentang upaya Gedung Putih untuk mempercepat transfer teknologi nuklir AS yang sangat sensitif untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Arab Saudi.

"Pengungkap fakta yang muncul telah memperingatkan tentang konflik kepentingan di antara penasihat top Gedung Putih yang dapat berimplikasi pada undang-undang pidana federal," kata ketua komite, Elijah Cummings, yang juga politisi Demokrat, dalam surat tertanggal 19 Februari untuk Gedung Putih.

Komite sedang menyelidiki upaya oleh perusahaan-perusahaan tenaga nuklir AS untuk memenangkan persetujuan administrasi Trump guna membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya.

Konsorsium IP3

Sasaran utama penyelidikan Komite Pengawasan dan Reformasi Kongres adalah upaya IP3 International, sebuah konsorsium produsen tenaga nuklir yang mulai melobi selama transisi pemerintahan Trump pada akhir 2016 dan awal 2017. Lobi itu untuk memenangkan persetujuan presiden guna mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi.

Pada 12 Februari lalu, Trump melakukan pertemuan dengan perwakilan IP3 International dan CEO produsen energi nuklir utama AS untuk membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Yordania dan Arab Saudi. Menurut laporan komite yang dikutip Bloomberg, Rabu (20/2/2019), pertemuan itu diprakarsai oleh pendiri IP3, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Jack Keane.

Credit sindonews.com

Inggris Tumpuk Militer di Arktik untuk Melawan Aktivitas Rusia

LONDON - Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson mengumumkan pada hari Minggu bahwa kehadiran militer negaranya di Kutub Utara atau Arktik akan ditingkatkan. Tujuannya, untuk melawan aktivitas Rusia di wilayah tersebut.

"Apakah itu mempertajam keterampilan kami dalam kondisi di bawah nol, belajar dari sekutu lama seperti Norwegia atau memantau ancaman kapal selam dengan pesawat Poseidon kami, kami akan tetap waspada terhadap tantangan baru," kata Williamson, dikutip The Telegraph, Senin (18/2/2019).

Dia mengatakan pesawat P8 Poseidon baru akan digunakan untuk membatasi aktivitas kapal selam Rusia di wilayah tersebut. Williamson membuat pernyataan itu saat berkunjung ke pangkalan baru Marinir Kerajaan Inggris di daerah Bardufoss, Norwegia utara.

Marinir Kerajaan Inggris juga akan mengerahkan lebih dari 1.000 tentara ke Norwegia setiap tahun selama periode 10 tahun untuk pelatihan. Menurut Williamson, pengiriman tentara itu sesuai kesepakatan antara kedua negara.

Sembilan pesawat P8 Poseidon Inggris akan dikerahkan ke Pangkalan Udara Royal Air Force Lossiemouth di Skotlandia pada tahun 2020 untuk melakukan pengintaian di Atlantik Utara dan di Arktik.

Williamson telah berulang kali menyatakan keprihatinannya atas dugaan peningkatan kehadiran militer Rusia di Kutub Utara dan upaya-upaya militerisasi kawasan itu. London juga sebelumnya mengklaim bahwa navigasi di Kutub Utara dapat dibatasi sebagai akibat dari tindakan Moskow yang dituduhkan.

Pada akhir September 2018, Williamson meluncurkan doktrin pertahanan baru Inggris bernama "Defense Arctic Strategy". Penerbitan doktrin pertahanan itu diklaim sebagai respons meningkatnya ancaman di wilayah Arktik dan dugaan upaya Rusia untuk militerisasi wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada hari Sabtu pekan lalu mengatakan bahwa Moskow mencatat peningkatan militer aliansi NATO di Kutub Utara dan ingin mengetahui mandat yang ingin dicapai oleh aliansi di wilayah tersebut.

"Kami mencatat peningkatan kegiatan anggota NATO. Kami membahas ini dengan tetangga kami, Norwegia. Kami ingin memahami mandat seperti apa yang akan dimiliki NATO di Kutub Utara," kata Lavrov, di sela-sela Konferensi Keamanan Munich.

Lavrov mengatakan Rusia telah mengusulkan banyak proyek konstruktif di Dewan Arktik—sebuah forum kerja sama antarpemerintah untuk negara-negara Arktik—dan struktur terkait lainnya tentang kerja sama di kawasan itu.

"Kami tidak percaya bahwa kerja sama Arktik memerlukan dimensi militer, dan saya berharap ini akan menjadi masalah dengan mitra kami juga," ujar Menlu Lavrov.

Dewan Arktik dibentuk untuk negara-negara Arktik agar bekerja sama dalam isu-isu seperti melindungi masyarakat adat, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Menurut Deklarasi Ottawa 1996, anggota Dewan Arktik di antaranya Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat. Finlandia memegang kepemimpinan sejak 2017 dan Islandia akan memimpin dewan itu dari 2019 hingga 2021.

Credit sindonews.com