CUPUMA

Rabu, 30 Januari 2019

Kedatangan Pesawat Rusia di Venezuela Jadi Pembicaraan

Ilustrasi penerbangan

Banyak desas-desus di kalangan masyarakat seputar kedatangan pesawat penumpang Rusia

CB, CARACAS -- Kedatangan sebuah pesawat jet penumpang Rusia di Caracas mendapat sorotan media sosial di Venezuela. Berbagai desas-desus pun bermuculan sejak kedatangan pesawat penumpang Rusia yang tidak lazim tersebut.

Salah satunya adalah desas-desus mengenai misi khusus Rusia setelah sebelumnya Kremlin berjanji untuk mendukung sekutunya Presiden Venezuela Nicolas Maduro melawan upaya yang didukung Amerika Serikat untuk menurunkannya dari jabatannya.

Pesawat jenis Boeing 777 milik maskapai Rusia Nordwind Airlines, dengan kapasitas penumpang sekitar 400 orang ini terparkir di salah satu sudut bandara di Caracas. Pesawat ini diketahui melakukan penerbangan langsung dari Moskow. Menurut data penerbangan, rute penerbangan Moskow-Caracas merupakan yang pertama kalinya dibuat.

Baik Nordwind Airlines maupun pemerintah Venezuela tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari tentang alasan kedatangan pesawat itu ke Caracas.

Media sosial Venezuela dipenuhi dengan teori bahwa pesawat tersebut membawa tentara bayaran yang akan memandu Maduro menuju ke pengasingan atau sedang memuat emas. Tak satu pun dari teori-teori itu didasarkan pada bukti kuat.

Tetapi spekulasi itu merupakan bukti adanya ketidakpastian di negara itu. Diketahui, Maduro sedang berada di bawah tekanan internasional untuk mundur dan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Pada pekan lalu, Reuters melaporkan bahwa kontraktor militer swasta yang melakukan misi rahasia untuk Rusia telah terbang ke Venezuela untuk meningkatkan keamanan Maduro dalam menghadapi protes massa kelompok oposisi.

Menurut data penerbangan yang tersedia untuk umum, pesawat itu biasanya terbang untuk jalur Rusia-Asia Tenggara dan tidak pernah tercatat terbang ke Caracas. Baik Nordwind maupun maskapai komersial lainnya tidak menawarkan penerbangan langsung Moskow-Caracas.

Surat kabar Rusia Novaya Gazeta melaporkan pesawat itu terbang dengan dua awak dan tidak ada penumpang.

Maduro mengklaim dia menghadapi upaya kudeta yang didukung Washington yang dipimpin oleh pemimpin oposisi Juan Guaido, yang pekan lalu menyatakan dirinya sebagai presiden dan diakui oleh Amerika Serikat sebagai kepala negara yang sah.

Rusia menuduh pemerintahan Presiden AS Donald Trump berusaha merebut kekuasaan di Venezuela dan memperingatkan terhadap intervensi militer. Kremlin pada Selasa (29/1) mengutuk sanksi baru AS terhadap sektor minyak Venezuela sebagai perbuatan tidak sah dan mencampuri urusan anggota OPEC.

Credit republika.co.id

Dua Jet Tempur Su-35 Rusia Permalukan 8 Jet Tempur AS dan Jepang

MOSKOW - Media Rusia memicu kegemparan di media sosial setelah merilis foto-foto dan video yang menunjukkan dua jet tempur Su-35 Moskow mempermalukan empat jet tempur F/A-18 Super Hornet Amerika Serikat (AS) dan empat jet tempur F-15 Jepang. Salah satu pesawat Moskow terlihat membidik sebuah F/A-18 AS di udara.

Dokumentasi itu dirilis media Rusia, mil.ru, hari Senin (28/1/2019). Foto dan video diklaim diambil dari wilayah udara di dekat Timur Jauh Rusia.

Laporan yang dikutip surat kabar Pravda mengatakan dua jet tempur Su-35 Moskow mendeteksi empat pesawat F/A-18 Angkatan Udara AS yang mendekati wilayah Rusia. Seorang komandan militer Moskow membuat keputusan untuk memantau pendekatan "para tamu" tersebut.

Salah satu dari dua jet Rusia terbang menuju F/A-18 yang terbang bersama kelompoknya. Pesawat tempur Amerika itu didekati di sebelah kanan.

Awak F/A-18 mengambil gambar jet tempur Su-35 yang mendekat. Para kru Su-35 melakukan hal yang sama dan mengirimkan gambar-gambar musuh tersebut ke pusat komando di darat.

Masih menurut surat kabar itu, Amerika tidak menyukai keunggulan Su-35 di udara sehingga mereka memanggil empat jet tempur F-15 dari Angkatan Udara Jepang untuk meminta bantuan. Kelompok pesawat tempur Tokyo itu tidak dapat mencegat jet tempur Moskow karena kemampuan manuvernya di udara.

Para komentator Rusia ramai-ramai mencap insiden itu sebagai bukti keunggulan total Rusia dan penghinaan total terhadap Amerika.

Juru bicara Komando Eropa AS, Letnan Joe Hontz, mengatakan kepada Business Insider, Selasa (29/1/2019) bahwa pesawat dan kapal AS secara rutin berinteraksi dengan unit Rusia di wilayah udara dan laut internasional. "Sebagian besar interaksi aman dan profesional," katanya.

"Kecuali jika interaksi tidak aman, kami tidak akan membahas detail spesifik," ujar Hontz. Dia menolak mengomentari laporan media Moskow tersebut.

Credit sindonews.com

Bos Intelijen AS Sebut Korut Tidak Akan Serahkan Senjata Nuklirnya

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) tidak mungkin menyerahkan semua senjata nuklirnya dan tidak akan melakukan denuklirisasi. Hal itu ditegaskan Kepala Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) Dan Coats.

Penilaian Ancaman Sedunia tahunan dari Direktorat Intelijen Nasional (DNI), yang dirilis oleh Coats, mencatat bahwa Korut tidak melakukan uji coba nuklir atau rudal selama lebih dari setahun dan telah menyatakan dukungannya untuk denuklirisasi Semenanjung Korea.

Laporan itu juga menyatakan bahwa Pyongyang juga membongkar secara terbalik bagian-bagian dari infrastrukturnya untuk senjata pemusnah massal.

"Namun, kami terus menilai bahwa Korea Utara tidak mungkin menyerahkan semua senjata nuklir dan kemampuan produksinya, bahkan ketika ia berusaha untuk menegosiasikan langkah-langkah parsial denuklirisasi untuk mendapatkan kunci dari AS dan konsesi internasional," katanya seperti dilansir dari Reuters, Rabu (30/1/2019).

"Penilaian kami didukung oleh pengamatan kami terhadap beberapa kegiatan yang tidak konsisten dengan denuklirisasi penuh," imbuh Coats kepada Komite Intelijen Senat, menambahkan bahwa para pemimpin Korut melihat senjata nuklir sebagai hal yang penting untuk kelangsungan hidup rezim.

Laporan DNI mengatakan bahwa dalam pidatonya di Tahun Baru 2019, Kim Jong-un berjanji bahwa Korut akan "menuju" denuklirisasi total dan berjanji untuk tidak membuat, menguji, menggunakan, atau memperbanyak senjata nuklir.

Namun, katanya, Jong-un mengkondisikan kemajuan akan hal-hal itu pada "tindakan praktis" oleh AS dan menambahkan bahwa Pyongyang di masa lalu mengikat ide denuklirisasi dengan perubahan dalam hubungan diplomatik, sanksi ekonomi, dan kegiatan militer.

Pernyataan Coats ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Donald Trump mengenai kemajuan besar terkait denuklirisasi Pyongyang.

Pada 19 Januari, Trump mengatakan dia telah mengadakan pertemuan luar biasa dengan utusan nuklir Korea Utara Kim Yong Chol di Washington dan kedua pihak telah membuat banyak kemajuan dalam denuklirisasi.

Selain itu, pernyataan ini juga muncul ditengah persiapan pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan diktator muda Korut itu. Presiden Amerika mengharapkan kemenangan kebijakan luar negeri yang besar dari pertemuan itu.

Gedung Putih mengatakan Trump akan mengadakan pertemuan puncak kedua dengan Kim Jong-un sekitar akhir Februari, tetapi sanksi ekonomi akan dipertahankan.

Pada KTT pertama Trump dan Kim Jong-un di Singapura bulan Juni tahun lalu, Jong-un berjanji akan bekerja untuk denuklirisasi secara penuh Semenanjung Korea yang terbagi. Namun kemajuannya sangat sedikit.

Washington telah menuntut tindakan nyata, seperti pengungkapan penuh fasilitas nuklir dan rudal Korut. Namun Pyongyang menuntut pencabutan sanksi internasional dan mengakhiri secara resmi Perang Korea 1950-53 yang berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Credit sindonews.com

Korut Tegaskan Serius Ingin Berdamai dengan AS

JENEWA - Korea Utara (Korut) mengatakan, mereka serius untuk berdamai dengan Amerika Serikat (AS). Korut menyebut hubungan dengan AS akan berkembang sangat cepat jika Washington menanggapi upaya Pyongyang pada denuklirisasi dengan langkah-langkah yang dapat dipercaya.

Duta Besar Korut untuk PBB di Jenewa, Han Tae Song, mengatakan pada Konferensi Perlucutan Senjata yang disponsori oleh AS bahwa Pyongyang akan terus bekerja untuk membangun mekanisme perdamaian permanen dan tahan lama di semenanjung Korea.

"Pertemuan pemimpin pada Juni lalu antara pemimpin Korut, Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump telah membawa perubahan dramatis dalam hubungan yang paling bermusuhan di bumi dan berkontribusi untuk memastikan perdamaian dan keamanan di semenanjung yang terbagi," ucap Han, seperti dilansir Reuters pada Selasa (29/1).

Han menuturkan, berdasarkan perjanjian itu Korut tidak akan membuat dan menguji senjata nuklir lagi atau menggunakan dan memperbanyak senjata nuklir. Korut, papar Han, juga telah mengambil berbagai langkah praktis terkait hal ini.

"Jika AS menanggapi upaya kami dengan langkah-langkah yang dapat dipercaya dan tindakan praktis yang sesuai, hubungan bilateral akan berkembang luar biasa dengan langkah cepat melalui proses mengambil langkah-langkah yang lebih pasti dan penting," ucapnya.

Credit sindonews.com

Masih Dibayangi Militer, Myanmar Ingin Reformasi Konstitusi

CB, Jakarta - Partai berkuasa Myanmar Liga Nasional Demokrasi atau NLD berencana mengajukan sebuah proposal perubahan konstitusi. Jika rencana ini dijalankan, maka ini akan menjadi tantangan terbesar dalam tiga tahun terakhir bagi stabilitas politik Myanmar yang sampai sekarang masih dibayangi kekuasaan militer.
Dikutip dari reuters.com, Selasa, 29 Januari 2019, rencana amendemen konstitusi ini bisa menambah ketegangan antara militer dan Ketua Partai NLD Aung San Suu Kyi yang sudah berselisih sejak partai itu memenangkan pemilu pada 2015 lalu.
Proposal itu mengemuka di tengah-tengah derasnya tekanan internasional atas kasus dugaan pembunuhan massal terhadap masyarakat suku Rohingya pada 2017 lalu. Serangan sistematis atas kaum Rohingya menyebabkan 730 ribu warga melarikan diri ke Bangladesh.
“Mereka akan memasukkan proposalnya hari ini. Apa yang termaktub dalam proposal itu adalah janji pemilu,” kata Ye Htut, anggota majelis tinggi Myanmar dari Partai NLD.

Dalam konstitusi 2008 yang dibuat saat Myanmar berada dalam kekuasaan militer, memang ditegaskan bahwa militer berhak atas jatah seperempat kursi di majelis tinggi dan majelis rendah. Konstitusi Myanmar juga memberikan militer sejumlah jatah menteri di sejumlah Kementerian yang berperan kunci seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.Untuk menggolkan proposal perubahan konstitusi mereka, Partai NLD membutuhkan lebih dari 75 persen suara dukungan.
Konstitusi Myanmar saat ini juga melarang Suu Kyi duduk di kursi Presiden Myanmar. Alasannya, semua warga yang punya pasangan bukan warga negara Myanmar tak bisa menjadi kepala negara. Suu Kyi menikah dengan seorang warga negara Inggris, Michael Aris. Dari pernikahan itu, dia dikaruniai dua orang anak.

Menghadapi aturan ini, maka selama hampir tiga tahun terakhir, Suu Kyi berfungsi sebagai pemimpin de facto Myanmar yang kekuasaannya bahkan di atas presiden.
Suu Kyi yang juga peraih Nobel bidang perdamaian sudah lama ingin melakukan reformasi konstitusi sebagai bagian dari transisi demokrasi setelah selama hampir 50 tahun Myanmar diatur oleh pemerintahan militer.

Credit tempo.co

Arkeolog Temukan Uang Kuno Di Gudang Anggur Mesir

Patung Sphinx dan Piramida Giza di Mesir (ilustrasi).

Foto: AP

Artefak kuno yang ditemukan di gudang ini diperkirakan berusia 2.500 tahun.

CB, BIHEIRA – Para arkeolog yang mengeksplorasi gudang anggur di Biheira, utara Kairo, Mesir menemukan sejumlah barang antik bernilai sejarah. Tak hanya botol berusia 2.500 tahun, para arkeolog juga menemukan koin zaman Ptolemeus, pecahan keramik, dan karya mosaik.

Selain itu, para arkeolog juga mendapati desain arsitektur canggih untuk membuat suhu di dalam ruangan tetap terjaga, yakni dengan berbagai jenis batu yang disusun.

"Gaya arsitektur terkemuka dalam fasilitas itu dengan dinding bata lumpur dengan ketebalan berbeda di kedalamannya, dicampur dengan batu kapur yang berbentuk tak teratur yang kemungkinan digunakan untuk mengontrol suhu di dalam ruang bawah tanah,” digambarkan Sekretaris Jendral Dewan Barang Antik Mesir, Mostafa Waziri seperti dilansir The Independent pada Selasa (29/1).

Otoritas tertinggi kepurbakalaan Mesir pun mengumumkan penemuan di gudang anggur yang tepatnya berada di kawasan Tel Kom Al Trogy Provinsi Biheira di Delta Nil, dan memamerkan temuan-temuan yang telah dikumpulkan.

Wilayah di sekitar Tel Kom memang dikenal sebagai penghasil beberapa anggur terbaik selama periode Yunani-Romawi yang wilayahnya membentang hingga Mesir dari abad ke-4 SM hingga kedatangan Islam di abad ke-7.

Negara yang memiliki Piramida Agung Giza itu memang mahir dalam mengabarkan temuan-temuan kuno secara teratur untuk membangkitkan minat para pelancong dan pecinta arkeologi.

Pekan lalu, negara itu meresmikan Bandara Internasional Sphinx, pusat penerbangan kedua Kairo, yang terletak dekat dengan Piramida Besar dan Museum Mesir Kuno.

Rencananya Bandara tersebut akan dioperasikan bersamaan dengan Louvre di Prancis. Itu dijadwalkan untuk dibuka pada 2020.

Otoritas Mesir pun memberi hadiah kepada wisatawan budaya yang mengunjungi negara itu jauh lebih banyak daripada paket liburan bola salju atau mengunjungi resor pantai Laut Merah.

Credit republika.co.id

Sekutu Rusia dengan Venezuela di Ujung Tanduk

Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro lagi di ujung tanduk dan Rusia berisiko kehilangan sekutu terbesarnya itu di Amerika Latin.

Maduro kini dalam tekanan dari politikus yang sudah memproklamirkan dirinya sebagai Presiden Venezuela terbaru, Juan Guaido. Guaido didukung negara-negara barat yang mengakuinya sebagai pemimpin sah Venezuela, salah satunya Amerika Serikat (AS).

Juan Guaido dan Nicolas Maduro. (Foto: Yuri CORTEZ and Federico PARRA / AFP)

Pada Selasa (29/1), Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bersumpah bahwa pihaknya bakal "melakukan apapun" buat melindungi sekutunya.

Dilansir dari AFP, analis menjelaskan ada kemungkinan Rusia bakal kehilangan Venezuela sebagai sekutu utama. Bila itu kejadian maka pengaruh Rusia akan pudar karena rekanan lainnya di Amerika Latin tinggal sedikit.

"Venezuela secara praktis adalah hal terakhir yang dimiliki Vladimir Putin di Amerika Latin," ucap Vladimir Rouvinski, spesialis hubungan internasional Rusia dari Universitas Icesi di Kolombia.

Rusia dikatakan menggambarkan Venezuela sebagai "alternatif" superpower di halaman belakang Washington. Saat ini hubungan Rusia dengan Brasil, Ekuador, dan Argentina, juga mulai sulit karena pergantian kepemimpinan.

Rusia memasok Venezuela dengan tank dan senjata Kalashnikov serta berinvestasi pada aset utama negara itu, yaitu sumber daya minyak. Bulan lalu Maduro mengumumkan dalam kunjungannya ke Moskow bahwa Rusia akan menginvestasikan US$6 miliar pada sektor minyak dan pertambangan.

Sekarang Rusia "berisiko bahwa semua hubungan yang telah lama matang ... akan berubah menjadi tidak bernilai," kata Nikolai Petrov, profesor di sekolah tinggi ekonomi Moskow.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Minta Penjelasan AS Soal Penempatan Pasukan di Kolombia

MOSKOW - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Moskow mengharapkan Washington membuat pernyataan resmi tentang kemungkinan penempatan pasukan ke Kolombia.

"NBC telah melaporkan, mengutip tiga pejabat senior Pentagon, bahwa komando militer AS berencana untuk mengirim pasukan, baik ke Kolombia maupun ke Venezuela," kata Zakharova melalui akun Twitternya, seperti dilansir Tass pada Selasa (29/1).

"Seperti biasa, tidak ada pernyataan resmi, tetapi kami masih memiliki harapan," sambungnya, sembari menaruh foto Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton pada konferensi pers, di mana wartawan melihatnya memegang buku catatan dengan tulisan tangan yang bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia."

Seperti diketahui, Bolton memicu kegemparan di media sosial setelah muncul di briefing Gedung Putih dengan memegang buku catatan bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia". Tulisan itu memicu spekulasi bahwa Amerika ingin mengivasi Venezuela.

Bolton selama ini menyatakan semua opsi untuk Venezeual ada di atas meja. Sedangkan Presiden Donald Trump diam-diam sudah berdiskusi dengan senator terkemuka dari Partai Republik Lindsey Graham soal kemungkinan invasi militer terhadap rezim Nicolas Maduro di Caracas.

Buku catatan warna kuning bertuliskan "5.000 tentara ke Kolombia" itu dipegang Bolton ketika dia Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengumumkan sanksi baru sanksi terhadap Venezuela.

Kolombia kemudian mengaku tidak paham dengan maksud dari catatan Bolton. Bogota menegaskan bahwa mereka akan bergantung pada politik dan diplomasi dalam krisis Venezuela.

"Saya tidak tahu pentingnya dan alasan di balik memo John Bolton. Kami hanya akan bertindak secara politik dan diplomatik dalam berurusan dengan Venezuela," kata Menteri Luar Negeri Kolombia, Carlos Holmes.

Credit sindonews.com

AS Kembalikan Pencari Suaka Pertama ke Meksiko

Ilustrasi. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat mengembalikan pencari suaka dari Amerika Tengah ke Meksiko agar menunggu proses di negara tersebut, Selasa (29/1).

Seorang juru bicara Kementerian Keamanan Dalam Negeri mengonfirmasi bahwa pencari suaka yang dikembalikan ke Meksiko pada Selasa adalah seorang warga Honduras, Carlos Gomez.

Gomez tiba di Meksiko untuk melanjutkan perjalanan ke AS pada tahun lalu. Ia sempat tinggal di AS selama menunggu proses pengajuan suaka.

Namun, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memberlakukan aturan baru, Protokol Perlindungan Migran (MPP), yang memungkinkan pengembalian pencari suaka non-Meksiko untuk menunggu proses suaka di Meksiko.

Gomez sendiri sudah mendapatkan visa kemanusiaan untuk menunggu proses suakanya di Meksiko hingga akhir November mendatang.

Nantinya, Gomez akan menerima surat undangan hadir ke persidangan jika permintaan suaka sudah masuk tahap pertimbangan pengadilan imigrasi.

Selama proses pengadilan, Gomez harus tinggal di Meksiko. Jika kasus Gomez kalah di pengadilan, ia akan dipulangkan ke negara asal.

Sebagaimana dilansir Reuters, para pencari suaka dari negara-negara Amerika Tengah biasanya mendapatkan izin untuk tinggal di AS selama permintaan suaka mereka diproses.

Regulasi ini diberlakukan karena gelombang pencari suaka dari negara-negara Amerika Tengah, seperti Honduras dan Guatemala, semakin besar dalam beberapa tahun belakangan.

Berdasarkan data keimigrasian AS, sekitar 93 ribu orang mengajukan suaka di perbatasan selatan, meningkat 67 persen dari tahun 2017.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Pria Bersenjata Serang Kantor Polisi Pakistan, Sembilan Tewas

QUETTA - Setidaknya sembilan orang tewas dan 21 lainnya luka-luka ketika sekelompok orang bersenjata menerobos masuk ke sebuah kantor polisi di barat daya Pakistan. Serangan terjadi ketika para calon anggota tengah duduk untuk mengikuti ujian masuk polisi.

Militer Pakistan mengatakan kelompok yang terdiri dari dari tiga pria bersenjata menyerang pintu masuk kantor deputi inspektur polisi di distrik Loralai di Balochistan. Wilayah yang berada di provinsi selatan negara itu adalah wilayah yang bergejolak dan telah terjadi sejumlah serangkaian serangan militan.

Seorang pria bersenjata meledakkan dirinya dan yang lainnya menembaki polisi dan sekitar 800 kandidat yang mengikuti ujian untuk bergabung dengan pasukan, menewaskan tiga polisi, lima pegawai sipil dan satu kandidat. Dua puluh satu orang termasuk 12 polisi dan sembilan kandidat terluka.

Tentara dari Angkatan Darat dan Korps Perbatasan dipanggil untuk mengevakuasi bangunan dan membersihkan orang-orang bersenjata tersebut.

"Selama operasi pembersihan, dua pembom bunuh diri yang tersisa telah ditembak mati dan daerah itu telah dibersihkan," bunyi sebuah pernyataan dari militer Pakistan seperti disitir dari Reuters, Rabu (30/1/2019).

Taliban Pakistan, juga dikenal sebagai Tehrik-i Taliban Pakistan atau TTP dan yang terpisah dari Taliban Afghanistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Kekerasan militan di Pakistan telah turun tajam dari satu dekade lalu, tetapi insiden kekerasan masih terjadi secara berkala di Balochistan, provinsi terbesar dan termiskin Pakistan yang berada di pusat proyek pembangunan infrastruktur strategis China Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Setidaknya empat anggota pasukan keamanan terbunuh bulan ini dalam serangan terhadap pangkalan pelatihan Korps Perbatasan di Loralai.

Credit sindonews.com

30.000 Pengungsi di India Dapat Sertifikat Tanah

BANGKOK - Otoritas di negara bagian Bengal Barat, India, memberikan sertifikat tanah kepada sekitar 30.000 pengungsi yang tinggal di sejumlah koloni permukiman selama bertahun-tahun. Pemerintah juga menjanjikan ribuan orang lainnya akan mendapat hak properti. Langkah tersebut dilakukan saat konflik terkait kewarganegaraan para pengungsi semakin memanas.

Kepala Menteri Bengal Barat Mamata Banerjee menyerahkan sertifikat tanah itu pada Senin (28/1) dan menyatakan mereka yang tinggal di lebih dari 200 permukiman juga akan mendapat hak atas tanah itu meski permukiman itu merupakan lahan pribadi atau milik pemerintah federal.

“Kami akan mencoba membeli tanah itu dari para pemiliknya dan kami akan meminta pemerintah pusat mengatur koloni-koloni itu sesuai rencana yang disusun badan pusat,” kata Banerjee dilansir Reuters.

Ada sekitar 150.000 keluarga di koloni pengungsi di Bengal Barat. Sebagian besar pengungsi itu berasal dari Bangladesh. Langkah Banerjee itu bagian dari upaya lebih luas memberi lebih banyak hak pada beberapa kelompok pengungsi di negara itu. India tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 yang menyebutkan hak asasi pengungsi dan tanggung jawab negara untuk melindungi mereka.

India juga tak memiliki undang-undang untuk melindung lebih dari 200.000 pengungsi yang saat ini ada, termasuk dari Tibet, Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh, dan Rohingya dari Myanmar.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberikan hak-hak terbatas pada beberapa kelompok pengungsi. Tahun lalu, negara bagian Maharashtra memberikan hak kepemilikan tanah pada para pengungsi yang melarikan diri dari wilayah yang kini disebut Pakistan sekitar 70 tahun lalu, saat Pakistan memisahkan diri untuk kemerdekaan.

Pengungsi Chakma dan Hajong yang meninggalkan Bangladesh lebih dari lima dekade silam memiliki kewarganegaraan terbatas di India, tapi tidak memiliki hak atas tanah. Adapun pengungsi asal Tibet mendapat tunjangan kesejahteraan, tapi tidak memiliki hak atas properti.

Hak pengungsi menjadi fokus dalam Rancangan Undang-undang Perubahan Kewarganegaraan 2019 yang mengusulkan memberi kewarganegaraan pada komunitas Hindu, Sikh, Jain, Budha, Kristiani, dan Parsi dari Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh yang datang ke India sebelum 31 Desember 2014.

“Kepemilikan lahan menjadi masalah untuk pengungsi jadi memiliki sertifikat akan membuat mereka merasa lebih aman,” kata Achin Chakraborty, Direktur Institut Studi Pembangunan di Kolkata, Bengal Barat.

Dia menambahkan, “Tapi isu tentang tanggal pemotongan masih ada dan tidak jelas apakah memiliki sertifikat lahan itu cukup.”

Chakraborty merupakan satu dari lebih 100 akademisi dan aktivis yang meminta Presiden India Ram Nath Kovind menolak RUU itu karena dianggap diskriminatif berdasarkan agama dan melanggar prinsip konstitusional untuk kesetaraan.

Credit sindonews.com

56 Juta Orang Membutuhkan Makanan di Daerah Rawan Konflik

Seorang anak Yaman yang terkena wabah kolera dirawat di sumah sakit setempat di Sana'a, Yaman. Menurut laporan PBB tiga juta balita Yaman terancam malnutrisi akibat konflik berkepanjangan antara dua pihak yang masing-masing didukung Arab Saudi dan Iran.

Foto: Yahya Arhab/EPA

Konflik berkepanjangan menciptakan tingkat kelaparan yang parah.

CB, WASHINGTON - Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, sekitar 56 juta orang membutuhkan bantuan pangan dan mata pencaharian yang mendesak di delapan zona konflik di seluruh dunia. Laporan tersebut dicatat oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) untuk Dewan Keamanan PBB.

Menurut laporan PBB itu, negara Yaman, Sudan Selatan, Afghanistan, Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Republik Afrika Tengah adalah lima zona konflik yang paling mengalami kerawanan kekurangan pangan pada akhir 2018.

"Hubungan antara konflik dan kelaparan masih sangat kuat," kata laporan menegaskan seperti dikutip Anadolu Agency, Selasa (29/1).

Resolusi 2417 Dewan Keamanan PBB adalah kecaman kelaparan yang jelas sebagai alat perang. Hal itu berisi seruan bagi semua pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi kewajiban mereka di bawah Hukum Humaniter Internasional guna meminimalkan dampak tindakan militer terhadap warga sipil, termasuk pada produksi dan distribusi makanan, serta untuk akses kemanusiaan dalam cara yang aman dan tepat waktu kepada warga sipil yang membutuhkan makanan, bantuan nutrisi dan medis.

"Jutaan pria, wanita, dan anak-anak yang kelaparan akibat konflik bersenjata tidak akan berkurang kecuali dan sampai prinsip-prinsip dasar ini dipatuhi," tulis laporan itu.

Tiga zona konflik lainnya seperti Somalia, Suriah dan Danau Chad tercatat ada sedikit peningkatan ketahanan pangan yang sejalan dengan peningkatan keamanan. Meski, laporan tersebut mengatakan, terjadi kemunduran besar menyoal pangan warga sipil selama awal 2019 di seluruh wilayah Danau Chad Basin.

Direktur FAO Jose Graziano da Silva mengatakan, laporan PBB dengan jelas menunjukkan dampak kekerasan bersenjata terhadap kehidupan dan mata pencaharian jutaan pria, wanita, anak lelaki dan anak perempuan yang terjebak dalam konflik.

Direktur Eksekutif WFP David Beasley mendesak akses yang lebih baik dan lebih cepat di semua zona konflik untuk menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. "Tapi yang paling dibutuhkan dunia adalah mengakhiri perang," kata Beasley.

Laporan tersebut juga mengatakan, bahwa kekerasan terhadap pekerja kemanusiaan meningkat. Sehingga memaksa organisasi-organisasi bantuan untuk menunda operasi mereka dan menghilangkan populasi rentan bantuan kemanusiaan.

Meningkatnya jumlah konflik berkepanjangan di dunia, menciptakan tingkat kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang tiga tahun di Yaman merupakan demonstrasi nyata soal pentingnya menghentikan permusuhan dalam mengatasi keadan darurat keamanan pangan terbesar di dunia.

Pihak-pihak bertikai di Yaman, dalam sebuah laporan menyatakan mengabaikan kesulitan dan bahaya dari status yang dilindungi fasilitas dan personel kemanusiaan yang melakukan pekerjaan mencegah kelaparan.

Sementara di DRC, meiliki jumlah tertinggi kedua yang sangat rawan kekurangan pangan yang dipicu oleh konflik bersenjata. Di Sudan Selatan, perselisihan sipil telah berlangsung selama lebih dari lima tahun. Tekanan kekurangan pangan diperkirakan akan dimulai lebih awal dari biasanya. Mereka membutuhkan dukungan mendesak hingga lebih dari 5 juta antara Januari dan Maret 2019.

Di Afghanistan, persentase penduduk pedesaan Afghanistan yang menghadapi defisit pangan akut diproyeksikan mencapai 47 persen (atau 10,6 juta orang) pada Maret tahun ini. Hal itu terjadi jika bantuan darurat yang menyelamatkan jiwa tidak diberikan. Sementara Di Republik Afrika Tengah, konflik bersenjata tetap menjadi pendorong utama kelaparan pada tahun 2018, dengan 1,9 juta orang mengalami kekurangan pangan yang parah.

Credit republika.co.id

Hindari Boko Haram, 30 Ribu Warga Nigeria Lari ke Kamerun

Militan Boko Haram.

Foto: AP

Boko Haram gencar melakukan teror ke warga beberapa bulan terakhir.

CB, JENEWA— Sekitar 30 ribu orang mengungsikan diri ke wilayah Kamerun pada akhir pekan lalu dari Kota Rann, Nigeria, karena takut akan serangan para milisi Boko Haram. .

Juru bicara UNHCR, Babar Baloch, mengatakan dalam taklimat PBB di Jenewa bahwa eksodus terjadi setelah keberangkatan pasukan Kamerun, yang telah bergerak masuk untuk mengamankan kota itu, menyusul serangan oleh Boko Haram di Rann pada 14 Januari lalu.

"Karena Kamerun adalah bagian dari Gugus Tugas Gabungan Multinasional, militer mereka masuk untuk mengamankan Rann. Jadi keadaan damai (untuk sementara) tetapi sejauh kami ketahui sekarang, Gugus Tugas Multinasional sudah pergi," kata Baloch.

Para pengungsi melaporkan bahwa Boko Haram telah bertekad akan kembali ke kota itu, yang awalnya diperkirakan berpenduduk sekitar 80 ribu jiwa.

"Jadi penduduk tampaknya panik dan mereka melarikan diri sebagai langkah jaga-jaga untuk menyelamatkan diri. Ini cukup mengkhawatirkan," kata dia.

Segera setelah serangan 14 Januari, 9.000 orang melarikan diri ke Kamerun tapi mereka ditolak mendapatkan suaka dan dikirim kembali ke Nigeria oleh pihak berwenang Kamerun. “Belum jelas berapa banyak orang yang masih ada di Rann,” kata Baloch.

Credit republika.co.id

Denmark serukan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia terkait Laut Azov

Menteri Luar Negeri Denmark Anders Samuelsen (tengah) dalam perjalanan mengunjungi Kota Mariupol di tepi Laut Azov, Selasa (29/1/2019). (Twitter @anderssamuelsen)

Kopenhagen (CB) - Menteri Luar Negeri Denmark Anders Samuelsen pada Selasa (29/1) menyerukan agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas perselisihannya dengan Ukraina di Laut Azov.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri, Menteri Samuelsen akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin pada 29-30 Januari, dan mengunjungi Kota Mariupol di tepi Laut Azov.

"Saya merasa Uni Eropa perlu bereaksi atas tingkah laku agresif Rusia," kata Samuelsen dalam pernyataan tersebut.

Uni Eropa akan mengeluarkan langkah politik - satu nota protes diplomatik resmi - kepada Moskow secepatnya pekan ini atas penahanan yang terus berlanjut oleh Rusia terhadap 24 pelaut Ukraina yang ditangkap saat insiden pada November 2018, kata sejumlah sumber diplomat kepada Reuters pekan lalu.

Para menteri luar negeri Eropa Kamis pekan ini akan mengelar pertemuan guna membahas Ukraina dan sejumlah isu yang lain.

Credit antaranews.com

Uni Eropa Tolak Negosiasi Ulang Brexit

Presiden Uni Eropa Donald Tusk memegang surat resmi pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dari PM Inggris Theresia May kepada

Foto: Yves Herman/Pool Photo via AP

Dewan Eropa akan mendukung Inggris untuk menghindari skenario tanpa kesepakatan.

CB, BRUSSELS -- Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menolak menegosiasikan kembali kesepakatan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Menurutnya, kesepakatan yang telah tercapai sebelumnya tidak dapat ditawar kembali.

"Perjanjian Penarikan (The Withdrawal Agreement) adalah dan tetap merupakan cara terbaik serta satu-satunya untuk memastikan penarikan Inggris secara tertib dari Uni Eropa," kata Tusk pada Selasa (29/1).

Pernyataan Tusk muncul setelah parlemen Inggris melakukan pemungutan suara untuk mengubah kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa. Adapun poin yang hendak direvisi adalah perihal pengaturan "backstop" Irlandia.

Backstop ditujukan untuk menjaga agar perbatasan Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa dan Irlandia Utara sebagai wilayah persemakmuran Inggris tetap terbuka. Hal itu dikritik dan ditentang oleh sebagian besar anggota parlemen Inggris, termasuk dari partai Perdana Menteri Theresa May, yakni Partai Konservatif.

Menurut Tusk, kesepakatan backstop telah menjadi bagian dari Perjanjian Penarikan yang telah disepakati Uni Eropa dan May. "Backstop adalah bagian dari Perjanjian Penarikan dan Perjanjian Penarikan tidak terbuka untuk negosiasi ulang," ujarnya.

Kendati demikian, Tusk mendukung keinginan parlemen Inggris agar proses Brexit tidak berakhir tanpa kesepakatan atau no deal. "Kami menyambut dan berbagi ambisi (dengan) parlemen Inggris untuk menghindari skenario no deal," ucap Tusk.

Guna menghindari hal tersebut, dia menilai Pemerintah Inggris harus segera memikirkan langkah berikutnya perihal Brexit. "Kami mendesak Pemerintah Inggris mengklarifikasi niatnya sehubungan dengan langkah selanjutnya sesegera mungkin," katanya.

Jika niat Inggris untuk kemitraan masa depan adalah berkembang, Uni Eropa, ucap Tusk, siap mempertimbangkan kembali tawarannya dan menyesuaikan konten serta deklarasi politik. "Bila ada permintaan alasan Inggris untuk perpanjangan, 27 anggota Uni Eropa siap mempertimbangkan dan memutuskan dengan suara bulat," ujar Tusk.

Kesepakatan Brexit yang dicapai May dan Uni Eropa telah ditolak parlemen Inggris. Hal itu memaksa May memikirkan cara untuk merumuskan ulang kesepakatannya.

Dengan situasi terkini, May dalam posisi terjepit. Sebab, di satu sisi parlemen Inggris telah menolak kesepakatan yang telah dicapainya dan di sisi lain Uni Eropa enggan melakukan negosiasi ulang.

Credit republika.co.id

PBB: Lebih dari 40 Tewas dan 850 Ditahan di Venezuela

JENEWA - Lebih dari 40 orang tewas dan sekitar 850 orang ditahan, termasuk setidaknya 77 anak di bawah umur, dalam demonstrasi anti pemerintah di Venezuela. Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor hak asasi manusia PBB (OHCHR).

Juru bicara OHCHR, Rupert Colville, mengatakan pada Rabu pekan lalu saja 696 orang ditahan oleh pasukan keamanan. Angka ini adalah jumlah tertinggi penahanan dalam satu hari di negara Amerika Selatan itu dalam 20 tahun.

Colville mengatakan di Jenewa bahwa di antara orang-orang yang terbunuh, 26 orang ditembak oleh pasukan pro-pemerintah, lima orang tewas dalam penggerebekan di rumah dan 11 orang dilaporkan terbunuh oleh "orang tak dikenal" yang terkait dengan insiden penjarahan. Dia mengatakan salah satu anggota Garda Bolivarian juga dilaporkan tewas di negara bagian Monagas seperti dikutip dari Fox News, Selasa (29/1/2019).

Venezuela telah terlibat dalam tarik ulur kekuatan politik sejak pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pekan lalu. Ini adalah bagian dari kampanye untuk melengserkan Presiden Nicolas Maduro.

Awal pekan ini, Guaido meminta para pendukungnya untuk meningkatkan protes di setiap sudut negara dan di seluruh dunia, meningkatkan tekanan terhadap Maduro yang menghadapi pengawasan intensif atas pemilihan presiden tahun lalu yang kontroversial.

"Saya satu-satunya presiden Venezuela yang sah," tegas Guaido kepada penyiar ARD.

"Tidak ada pemilu pada tahun 2018. Masa jabatan Maduro berakhir sehingga ia tidak sah di kantor dan memerintah sebagai diktator," imbuhnya.

Klaim kepala negara oleh pemimpin Majelis Nasional berusia 35 tahun itu mendapat dukung dari sebagian besar kekuatan Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS).

Credit sindonews.com

Lavrov: Sanksi AS Terhadap Venezuela Tidak Sah

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyatakan, sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela adalah tidak sah. Lavrov menyebut, sanksi ini adalah upaya lain dari AS untuk melengserkan pemerintahan Nicolas Maduro.

"Sanksi baru AS terhadap Venezuela bertujuan untuk memperdalam krisis dan mengganti pemerintah yang sah. Kami khawatir tentang apa yang dilakukan AS dan sekutu mereka terhadap Venezuela, yang secara kasar melanggar hukum internasional, dan tampaknya menetapkan jalan terbuka untuk menggulingkan pemerintah yang sah," kata Lavrov, seperti dilansir Anodolu Agency pada Selasa (29/1).

Lavrov kemudian mengatakan, AS telah mengambil tindakan serupa untuk membekukan rekening bank milik Kuba, Irak, Iran, Libya, Nikaragua, Panama, dan negara-negara lain. Kemudian, papar Lavrov, AS akan mengambil uang-uang tersebut.

"Ini sangat merusak sisa-sisa terakhir kepercayaan pada sistem moneter dan keuangan internasional berdasarkan supremasi dolar. Ini juga memperburuk krisis dalam masyarakat Venezuela dan berfungsi untuk menghasut oposisi terhadap tindakan ilegal," ucapnya.

"Menurut informasi yang kami miliki, para pemimpin oposisi mendapat instruksi dari Washington untuk tidak membuat konsesi sampai rezim Maduro mundur atau dengan cara lain cara," sambung Lavrov.

Dia juga mengecam keputusan untuk mengecualikan perusahaan AS yang bekerja di Venezuela dari sanksi baru AS. Menurut diplomat senior Rusia itu, keputusan AS tersebut adalah tindakan yang sinis.

Credit sindonews.com

China Sayangkan Sanksi AS Terhadap Venezuela

BEIJING - Pemerintah China menyayangkan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela. AS memberlakukan pembatasan besar-besaran terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang dalam konferensi pers di Beijing mengatakan, Washington harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari sanksi baru terhadap Venezuela.

"Sejarah menunjukan bahwa campur tangan asing hanya membuat situasi lebih rumit. Sanksi negara terkait pada Venezuela akan mengarah pada memburuknya kondisi kehidupan masyarakat. Mereka harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi serius dari ini," kata Geng, seperti dilansir Reuters pada Selasa (29/1).

Sanksi terbaru AS sendiri tampaknya ditujukan untuk membangun momentum untuk menekan Presiden Nicolas Maduro untuk mundur, yang telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, baik dari dalam dalam, maupun luar negeri.

Terkait situasi Venezuela, sebelumnya Maduro akan menyalahkan Presiden AS, Donald John Trump bila Caracas dilanda kekerasan dan pertumpahan darah. Dia menyampaikan hal itu dalam pidato bahasa Inggris di hadapan para diplomatnya yang pulang dari AS.

Maduro sendiri telah menuduh Washington mengatur kudeta terhadap pemerintahannya, dengan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim. Pengakuan itulah yang membuat Caracas memutuskan hubungan diplomatik dengan Washington.

Credit sindonews.com

Dianggap Menghasut, Aktivis HAM China Divonis 5 Tahun Bui

Ilustrasi pengadilan. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Aktivis pendiri situs hak sipil dan hak asasi manusia asal China, Liu Feiyue dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena diduga menghasut untuk melawan negara. Menurut laporan dari lembaga pemantau HAM, Human Rights Watch, dia divonis bersalah oleh Pengadilan Rakyat Menengah Suizhou, Provinsi Hubei, pada Selasa (29/1).

"Hal ini, sekali lagi, menunjukkan bagaimana pemerintah China telah menyalahgunakan sistem peradilan untuk membungkam para pembangkang. Ada kelemahan serius dalam prosedur kasus ini, yang dilakukan tanpa proses sesuai dengan standar dunia," kata peneliti bidang China di lembaga pegiat HAM Amnesty International, Patrick Poon, kepada AFP.

Liu adalah seorang aktivis HAM sekaligus pendiri dan pengelola situs Hak Sipil dan Pengamatan Mata Pencaharian, yang sering melaporkan berbagai masalah sipil dan HAM di China, termasuk aksi protes, pelanggaran oleh polisi hingga korupsi pemerintah.

Ia ditangkap pada 2016 lalu, bersamaan dengan ditangkapnya pendiri situs HAM 64 Tianwang, Huang Qi. Hingga kini pengadilan enggan memberi komentar.

Huang ditangkap karena dituduh membocorkan rahasia negara, dan diperkirakan akan menjalani sidang di awal bulan ini.
Dia dijebloskan ke pusat penahanan di Provinsi Sichuan.

Hukuman terhadap Liu dijatuhkan sehari setelah pengacara HAM terkemuka di China, Wang Quanzhang, divonis penjara 4,5 tahun atas tudingan subversi kekuasan negara.

Wang dikenal karena banyak menangani kasus-kasus terkait pelanggaran HAM, seperti tuduhan penyiksaan polisi hingga membela anggota gerakan spiritual Falun Gong yang dilarang pemerintah.

Sejumlah kelompok HAM di China menuding perkara yang menjerat Wang adalah kasus palsu. Banyak yang curiga kasus Wang ditutup-tutupi, melihat keterbatasan informasi dari pihak berwenang.

Pada pekan lalu, penulis dengan kewarganegaraan ganda Australia-China, Yang Henjuin, juga ditahan oleh aparat China atas tudingan melakukan kegiatan mata-mata.

Yang merupakan seorang penulis novel sekaligus jurnalis yang sebelumnya bekerja sebagai pejabat Kementerian Luar Negeri China. Ia juga dikenal sering melontarkan kritik terhadap pemerintah China melalui akun Twitter-nya yang memiliki lebih dari 130 ribu pengikut.

Credit cnnindonesia.com

China Sebut AS Manipulasi Politik dan Hukum di Kasus Huawei

Ilustrasi logo perusahaan telekomunikasi asal China, Huawei. (REUTERS/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Pemerintah China menyatakan Amerika Serikat melakukan manipulasi politik dalam sangkaan yang dituduhkan kepada perusahaan telekomunikasi Huawei. Mereka menyatakan AS menyalahgunakan hukum untuk memojokkan perusahaan itu dan Negeri Tirai Bambu.

"Selama beberapa waktu, AS telah menggunakan kekuatan negara untuk mendiskreditkan dan menindak sejumlah perusahaan China dalam upaya mencekik operasi perusahaan yang sah dan legal," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, melalui pernyataan pada Selasa (29/1).

"Ada motivasi politik yang kuat dan manipulasi politik di balik tindakan (AS) itu," lanjut Geng Shuang.

Sangkaan terhadap Huawei dibacakan pada Senin (28/1) kemarin. Kementerian Kehakiman AS menjatuhkan 13 dakwaan terhadap Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, karena diduga melakukan bisnis dengan Iran yang sedang menjadi target sanksi Washington.

Selain itu, AS juga melayangkan 10 tuntutan terhadap perusahaan itu atas dugaan pencurian teknologi robot dari perusahaan telekomunikasi pesaing asal Jerman, T-Mobile.

China mengatakan sangat prihatin atas dakwaan AS tersebut. Dikutip AFP, mereka juga meminta Kementerian Kehakiman AS segera mencabut perintah penangkapan Meng, yang kini bebas dengan jaminan setelah sempat ditahan di Vancouver, Kanada, pada 1 Desember 2018.

"Kami dengan sangat kuat mendesak AS menghentikan penindasan yang tak masuk akal terhadap perusahaan China, termasuk Huawei, dengan memperlakukan perusahaan China secara objektif dan adil," kata Geng Shuang.

Penangkapan itu dilakukan otoritas Kanada atas permintaan AS. Gedung Putih bahkan tengah merampungkan proses permintaan ekstradisi Meng.

Putri dari pendiri Huawei itu dijadwalkan akan disidang untuk pertama kalinya di AS pada 6 Februari mendatang. Geng Shuang juga meminta Kanada untuk segera membebaskan Meng.

Kemelut antara AS dan Huawei memicu ketegangan antara Washington dan Beijing, bahkan menyeret Ottawa di tengah-tengah konflik.

Kanada kini berada di bawah tekanan China terutama setelah dua warganya ditahan Negeri Tirai Bambu. Penahanan itu dilihat sebagai bentuk balas dendam China terhadap Kanada karena menangkap dan berencana mengekstradisi Meng ke AS.

Pelaksana tugas Jaksa Agung AS, Matthew Whitaker, mengatakan permintaan ekstradisi Meng akan dikirim sebelum 30 Januari.

Whitaker mengatakan sejauh ini seluruh dakwaan tak menunjukkan dugaan keterlibatan pemerintah China dalam kedua kasus tersebut.

"Namun, seperti yang saya katakan pada pejabat China sekitar Agustus lalu, Beijing harus meminta pertanggungjawaban warga dan perusahaan China atas kepatuhan mereka terhadap hukum," ucap Whitaker.

Credit cnnindonesia.com