CUPUMA

Kamis, 24 Januari 2019

Venezuela-AS Putus Hubungan, Maduro Usir Diplomat Washington

CARACAS - Presiden Nicolas Maduro mengatakan Venezuela memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS). Dia juga mengusir para diplomat Washington dalam waktu 72 jam.

"Di hadapan orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai presiden konstitusional saya telah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintah imperialis AS," kata Maduro saat berbicara dengan para pendukungnya hari Rabu waktu Caracas atau Kamis (24/1/2019) WIB.

Langkah itu diambil Maduro setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim negara itu. Pengakuan Trump itu membuat ketegangan kedua negara memanas.

Maduro mengatakan bahwa AS membuat "kesalahan besar" dengan mengakui Guaido sebagai presiden interim.

Maduro telah diambil sumpah jabatan sebagai presiden pada bulan ini setelah menang pemilu. Namun, Amerika Serikat dan negara Barat lainnya menganggap pemilu tersebut tidak sah di mana kubu oposisi memboikot.

Ribuan orang di Venezuela telah melakukan protes pada hari Rabu melawan Maduro.

Trump dalam sebuah pernyataan mengumumkan dukungan AS untuk Guaido."Rakyat Venezuela telah berani berbicara menentang Maduro dan rezimnya dan menuntut kebebasan dan aturan hukum," kata Trump.

Saat berbicara dengan wartawan, Trump memberikan tanggapan yang tidak jelas ketika ditanya apakah AS mempertimbangkan opsi militer atau tidak di Venezuela.

"Kami tidak mempertimbangkan apa pun, tetapi semua opsi ada di atas meja," katanya.

Keputusan Maduro untuk memutuskan hubungan diplomatik itu juga dipicu tindakan Wakil Presiden AS Mike Pence. Wakil Trump itu mengirim rekaman video dirinya kepada orang-orang Venezuela yang menyebut Maduro sebagai seorang diktator tanpa klaim sah atas kekuasaan.

"Dia tidak pernah memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilu yang bebas dan adil, dan telah mempertahankan cengkeramannya dengan memenjarakan siapa pun yang berani menentangnya," kata Pence dalam video itu, seperti dikutip Fox News.

Credit sindonews.com

Kudeta Venezuela, Wakil Presiden AS Pence Sebut Maduro Diktator

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Reuters

CB, Jakarta - Wakil presiden Amerika Serikat Mike Pence melalui video rekaman berbahasa Inggris bercampur bahasa Spanyol, menyatakan seluruh rakyat Amerika mendukung unjuk rasa rakyat Venezuela terhadap diktator Nicolas Maduro
Pence menyebut Maduro sebagai diktator dengan memenangkan pemilu yang berlangsung secara tidak adil dan tidak bebas.

"Atas nama Presiden Donald Trump dan seluruh rakyat Amerika, saya menyampaikan dukungan tak tergoyahkan AS karena anda, rakyat Venezuela, angkat suara menyerukan kebebasan," kata Pence seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 23 Januari 2019.
"Dia mengendalikan kekuasaan dengan memenjarakan siapa saja yang berani menentangnya," kata Pence.

Oposisi Venezuela yang mendapat dukungan dari AS berencana menggelar unjuk rasa di seluruh negara pada hari Rabu ini. Unjuk rasa sebagai bagian dari acara tahunan menandai jatuhnya pemerintahan junta militer Venezuela pada tahun 1958. Para pendukung pemerintah Maduro juga diperkirakan turun ke jalan untuk memperingati acara tersebut.
Unjuk rasa rakyat Venezuela dipicu krisis ekonomi yang sudah sangat parah dan inflasi tak terkendali, tingginya angka pengangguran, dan kekurangan makanan yang parah.

Nicolas Maduro diangkat sumpah sebagai presiden pada 10 Januari lalu. Ia untuk kedua kali terpilih sebagai presiden untuk 6 tahun lamanya. Terpilihnya Maduro diwarnai dengan boikot pemilu oleh kelompok oposisi Venezuela karena diduga terjadi berbagai kecurangan.

Credit tempo.co

Pemerintah Venezuela Sebut Gagalkan Upaya Kudeta Militer

Sekelompok tentara mengepung pos pasukan Garda Nasional, yang dikuasai sekelompok tentara pelaku kudeta di ibu kota Caracas, Venezuela, pada Senin, 21 Januari 2019. Steemit

CB, Caracas - Pemerintah Venezuela mengatakan telah menggagalkan upaya kudeta militer oleh sekelompok perwira yang mencuri senjata dan menculik pejabat untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro, yang baru saja terpilih untuk masa jabatan kedua.

Sekitar 25 tentara melakukan penyerangan pada Senin subuh, 22 Januari 2019. Serangan ditujukan kepada sebuah pos penjagaan Garda Nasional di ibu kota Caracas, yang terletak sekitar 0.6 kilometer dari istana.
“Saksi mata mendengar bunyi letusan senjata pada sekitar pukul 3 pagi pada Senin waktu setempat,” begitu dilansir media Express pada Selasa, 22 Januari 2019 waktu setempat. “Serangan itu mendapat perlawanan gigih dari pasukan Garda Nasional.”

Ini meluas menjadi kerusuhan di sekitar ibu kota saat sejumlah pengunjuk rasa mencoba menghalangi pasukan pemerintah yang menyerang tentara pelaku kudeta, yang bersembunyi di pos penjagaan.
Sebuah video beredar berisi pesan tentara pelaku kudea yang meminta warga membela konstitusi melawan Presiden Maduro. Kudeta ini terjadi di tengah merebaknya ketidak-puasan atas pelantikan Maduro untuk periode enam tahun kedua, yang dipertanyakan legitimasinya.

Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sebelum pertemuan mereka di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 1 September 2015.[REUTERS]
Sebagian pengritik menyalahkan Maduro atas pelemahan ekonomi negara di Amerika Selatan itu, yang memicu terjadinya inflasi tinggi, pengangguran, dan kekurangan makanan serta obat-obatan di banyak wilayah.

Pemimpin tentara pelaku kudeta mengaku bernama Luis Bandres, yang berpangkat sersan. Dia meminta rakyat membantu perlawanan terhadap pemerintah. “Kalian semua meminta kami turun ke jalan untuk membela konstitusi. Kami di sini. Di sini kami ada pasukan,” kata Bandres. “Ini hari rakyat keluar membantu kami.”
Saat pasukan pemerintah mencoba mengepung pos pasukan nasional yang dikuasai pemberontak, sebagian warga mencoba menghalangi dengan membuat barikade. Mereka berteriak agar tentara pemberontak tidak menyerah.
“Tentara ini bertindak benar telah melawan. Kami butuh perubahan politik karena saat ini tidak ada air dan listrik,” kata Angel Rivas, 49 tahun.

Secara terpisah, Reuters melansir pemerintah Venezuela mengatakan sekelompok perwira militer menyerahkan senjata curian yang digunakan untuk pemberontakan gagal ke partai oposisi yaitu Partai Popular Will. Namun, pengurus partai membantah ini dan mengatakan tuduhan itu sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan kesalahan.

Credit tempo.co

Halau Rudal dan Pesawat Israel, Rusia Bekali Suriah S-300

Rudal anti roket. (Ilustrasi)

Foto: REUTERS/Nir Elias

Dengan senjata anti-rudal ini, Suriah akan mampu menghalau serangan Israel.

CB, DAMASKUS -- Surat kabar Rusia Kommersant melaporkan Suriah siap menggunakan sistem anti-rudal S-300 pada Maret mendatang. Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (23/10), sistem anti-rudal S-300 akan digunakan setelah proses pelatihan menggunakan sistem tersebut selesai.

Kommersant melaporkan pada Maret nanti kemungkinan S-300 akan digunakan untuk melindungi Damaskus dan daerah sekitarnya.

Anggota Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi Rusia, Franz Klintsevich mengatakan kru Suriah saat ini masih menjalani pelatihan.

"Pesawat tempur Israel sekarang menyerang Suriah karena mereka masih berada di luar jangkauan sistem pertahanan udara, tapi setelah S-300 digunakan, tidak ada yang dapat melarikan diri dari mereka," kata Klintsevich, di Kommersant.

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pertahanan udara Suriah berhasil menghalau serangan udara Israel di bandara Damaskus. Mereka juga mengumumkan melakukan beberapa instalasi pada Senin (20/1) lalu.

Pada November lalu Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka sedang melatih personil militer Suriah untuk menggunakan sistem pertahanan udara S-300. Memperingatkan apa yang mereka sebut sebagai 'pihak asing' yang melakukan provokasi militer di Suriah.

Kelompok advokasi hak asasi manusia di Suriah, yakin The Syrian Observatory for Human Right mengatakan sebanyak 21 orang tewas dalam serangan udara Israel di Suriah.

Menurut Syrian Observation mereka yang tewas antara lain enam orang anggota pasukan pemerintah Suriah, 12 anggota Garda Revolusi Iran dan tiga orang lainnya dari negara lain.

Kelompok itu mengatakan serangan udara Israel Senin lalu menjadi serangan yang paling keji dan berdampak luas. Menjadi serangan yang paling menghancurkan bagi Iran di Suriah.

Credit republika.co.id

Palestina Akan Tolak Semua Bantuan dari AS

Ilustrasi. (AFP PHOTO/MAHMUD HAMS)

Jakarta, CB -- Palestina akan menolak semua bantuan dari Amerika Serikat untuk menghindari tuntutan terkait terorisme yang tercantum dalam undang-undang terbaru di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Pemerintah mengirimkan surat resmi ke pemerintah AS untuk meminta mereka menghentikan semua bantuan ke Otoritas Palestina, termasuk bantuan untuk layanan keamanan Palestina," ujar pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, kepada AFP, Selasa (22/1).

Erekat menjelaskan bahwa Palestina mengambil keputusan ini karena khawatir mereka dapat menjadi target tuntutan di bawah Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme (ATCA) yang akan disahkan pemerintah AS dalam waktu dekat.

Regulasi itu menargetkan organisasi internasional penerima bantuan tertentu AS yang dapat menjadi subjek hukum kontra-terorisme.

Selama ini, sejumlah warga AS yang menjadi korban serangan Palestina dalam konflik dengan Israel mendesak pemerintahnya agar mengajukan tuntutan atas otoritas pimpinan Mahmoud Abbas tersebut.

Selama ini, AS menuding Palestina mendukung tindak kekerasan dengan memberikan bantuan bagi keluarga atau tahanan yang tewas saat melancarkan serangan ke Israel.

Palestina berdalih bahwa mereka memberikan dana itu untuk membantu warganya yang kehilangan tulang punggung, bukan berarti mendukung kekerasan.

Warga Palestina sendiri menganggap orang-orang yang tewas saat melakukan perlawanan terhadap Israel sebagai pahlawan.

Di tengah kisruh ini, hubungan Palestina dengan AS memanas, terutama setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selama ini, Israel dan Palestina memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Ketegangan kian panas setelah AS memutuskan menghentikan serangkaian bantuan untuk Palestina. Walau kelimpungan, sejumlah pejabat Palestina mengaku bahwa kini pihaknya sedang mencari sumber dana bantuan baru dari Eropa.

Credit cnnindonesia.com

Israel dan AS Uji Coba Sistem Pencegat Rudal Balistik

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa uji coba Arrow 3 berhasil dan memperingatkan musuh negaranya untuk berhati-hati. (Tomer Appelbaum/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Israel dan Amerika Serikat menguji coba sistem pencegat peluru kendali balistik yang mereka kembangkan bersama, Arrow 3, pada Selasa (22/1).

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa uji coba itu berhasil dan memperingatkan musuh negaranya untuk berhati-hati.

"Musuh kami yang ingin menghancurkan kami harus mengetahui bahwa kepalan tinju Israel akan menyasar mereka yang ingin kami sakit dan kami akan membuat perhitungan dengan mereka," kata Netanyahu.

Melanjutkan pernyataannya, Netanyahu berkata, "Kami akan terus mengembangkan sistem senjata paling mutakhir di dunia untuk memastikan keamanan warga Israel."

Kementerian Pertahanan Israel kemudian menjabarkan lebih lanjut mengenai keberhasilan uji coba sistem pertahanan rudal tersebut.

Melalui sebuah pernyataan, mereka mengklaim bahwa sistem radar Arrow 3 berhasil mendeteksi targetnya, yaitu replika rudal yang diluncurkan dari pusat Israel.

"Pada saat yang tepat, alat intersepsi Arrow 3 meluncur ke arah target dan menyelesaikan misinya dengan sukses," demikian pernyataan Kemhan Israel sebagaimana dikutip AFP.

Uji coba ini dilakukan setelah musuh bebuyutan Israel, Iran, mengklaim berhasil menguji coba peluncuran rudal pada Desember lalu.

Israel sedang berupaya membendung pengaruh Iran di kawasan, salah satunya dengan menggempur basis militer musuhnya tersebut di Suriah. Dalam beberapa hari belakangan, Israel meningkatkan serangan rudal ke negara tetangganya tersebut.

Arrow 3 ini diproduksi oleh Industri Dirgantara Israel bekerja sama dengan Boeing menggunakan biaya yang sebagian dikucurkan dari AS.

Sistem ini sebenarnya sudah dikerahkan pada 2017 lalu setelah melewati sejumlah uji coba. Kemhan Israel tak menjelaskan lebih lanjut tujuan dari uji coba pada Selasa ini.

Dalam penutup pernyataannya, Kemhan AS hanya menuliskan, "Kesuksesan uji coba ini adalah pencapaian besar dalam kapabilitas operasional Israel dan kemampuannya untuk mempertahankan diri dari ancaman masa kini dan masa depan di kawasan."

Credit cnnindonesia.com

Netanyahu Ledek Jenderal Iran: Lihat Kondisi Pangkalanmu di Suriah

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meledek jenderal top Iran, Qassem Soleimani, dengan memintanya untuk memeriksa keadaan pangkalan militer Teheran yang dicoba dibangun di Suriah. Fasilitas militer itu diserang secara besar-besaran oleh militer Tel Aviv beberapa hari lalu.

Netanyahu mengatakan alih-alih akan ikut campur pemilu Israel, Soleimani lebih baik melihat fasilitas militer Iran di Suriah yang hancur.

Ledekan pemimpin rezim Zionis itu diduga untuk menanggapi laporan media Kuwait; al-Jarida, yang menyebut kepala Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani telah mengatakan kepada para pemimpin Iran bahwa serangan jauh ke dalam wilayah Israel dapat menjatuhkan Netanyahu dalam pemilu di negara tersebut, 9 April mendatang.

Menurut laporan al-Jarida, selama pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi di Teheran hari Senin, Soleimani mengatakan bahwa Netanyahu kemungkinan hanya akan berusaha untuk meningkatkan ketegangan di sepanjang perbatasan Israel-Suriah guna meningkatkan popularitasnya dalam pemilu.

Dia juga diduga menyerukan kebijakan menembakkan tiga rudal dalam menanggapi serangan udara Israel di Suriah.

"Alih-alih ikut campur dalam pemilu, Soleimani harus melihat keadaan pangkalan Iran yang dia coba bangun di Suriah," tulis Netanyahu di Twitter, yang dilansir Times of Israel, Kamis (24/1/2019).

Netanyahu juga bersumpah untuk terus berperang melawan Iran selama dia menjadi perdana menteri.

"Kebijakan kami jelas dan tidak akan berubah; Kami bertekad untuk mencegah Iran secara militer membudidayakan dirinya sendiri di Suriah melawan Israel," lanjut Netanyahu.

Al-Jarida telah dikenal untuk menerbitkan cerita-cerita yang terdengar mustahil tentang Israel, yang dengan cepat ditolak oleh pihak-pihak yang terlibat.

Pada hari Minggu, Israel dilaporkan melakukan serangan rudal siang hari yang jarang terjadi pada sasaran-sasaran Iran di Suriah. Sebagai tanggapan, Iran menembakkan rudal dari Suriah di Dataran Tinggi Golan utara, yang dicegat oleh sistem pertahanan rudal Iron Dome di atas resor ski Gunung Hermon, menurut Pasukan Pertahanan Israel.

Beberapa jam kemudian, pada jam-jam subuh Senin pagi, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan balasan ke sasaran Iran di dekat Damaskus dan terhadap baterai sistem pertahanan udara Suriah yang menembaki jet tempur Israel.

Sebanyak 21 orang tewas dalam serangan Israel di Suriah pada Senin pagi, di mana 12 di antaranya adalah pejuang Iran. Angka kematian korban serangan militer Zionis itu dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Ingris.

Credit sindonews.com

Rusia Peringatkan Israel: Berhenti Serang Suriah!

MOSKOW - Pemerintah Rusia pada hari Rabu menyampaikan peringataan kepada Israel untuk berhenti melakukan serangan udara sewenang-wenang di Suriah. Peringatan muncul beberapa hari setelah militer Tel Aviv melakukan serangan besar di sekitar Damaskus yang diklaim menargetkan pasukan Iran.

Israel telah berulang kali menyerang apa yang digambarkannya sebagai target Iran di Suriah dan milisi sekutu Teheran, termasuk Hizbullah Lebanon. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggambarkan upaya itu sebagai kampanye terbuka untuk memukul mundur Teheran, musuh bebuyutan Tel Aviv.

Serangan itu telah lama menyebabkan gesekan antara Israel dan Rusia, sebab Moskow merupakan sekutu utama rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Di masa lalu, para pejabat Israel telah membuat perjanjian dengan Moskow di mana mereka telah menjelaskan bahwa serangan mereka terhadap Suriah tidak akan mengancam Assad. Sedangkan Moskow berjanji untuk membantu membatasi pengaruh Iran di dekat perbatasan Israel. Sebuah hotline telah didirikan sejak 2015 untuk memastikan pasukan Rusia di Suriah tidak terkejut dengan serangan Israel.

"Praktik serangan sewenang-wenang di wilayah negara berdaulat, dalam hal ini, kita berbicara tentang Suriah, harus dikesampingkan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, saat menjawab pertanyaan dari kantor berita Rusia, TASS, tentang serangan udara Israel ke Suriah baru-baru ini.

Dia mengatakan serangan semacam itu menambah ketegangan di kawasan tersebut, yang dia sebut bukan untuk kepentingan jangka panjang negara mana pun di sana, termasuk Israel.

"Kita seharusnya tidak pernah membiarkan Suriah, yang telah bertahun-tahun menderita konflik bersenjata, untuk berubah menjadi arena di mana skor geopolitik diselesaikan," katanya, yang dilansir Reuters, Kamis (24/1/2019).

Pemerintah Israel belum menanggapi peringatan dari Rusia.

Sebelumnya pada hari Rabu, Netanyahu mengisyaratkan bahwa serangan militer Suriah akan berlanjut.

"IDF (Pasukan Pertahanan Israel) adalah satu-satunya militer yang memerangi tentara Iran di Suriah," katanya saat berkunjung ke pangkalan militer Israel. "Saya yakin pada kemampuan kita untuk mengalahkan musuh."

Credit sindonews.com

Kesal dengan DK PBB, Suriah Ancam Serang Bandara Tel Aviv

NEW YORK - Suriah mengancam akan menggunakan haknya untuk membela diri melawan agresi Israel. Mereka pun mengancam akan menyerang bandara Tel Aviv sebagai respon balasan, kecuali Dewan Keamanan (DK) PBB mengakhiri infiltrasi IDF ke wilayah udara Suriah.

Damaskus tampaknya sudah jengah dengan impunitas Israel selama bertahun-tahun di langit Suriah dan serangan rutin yang dilakukan di sekitar Bandara Internasional Damaskus. Suriah pun mengeluarkan ancaman untuk membalas secara eksplisit.

"Bukankah sekarang waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi berulang Israel di wilayah Republik Arab Suriah?" kata Perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Bashar al-Jaafari.

"Atau apakah diperlukan untuk menarik perhatian pembuat perang di Dewan ini dengan menggunakan hak kami yang sah untuk membela diri dan menanggapi agresi Israel di Bandara Sipil Internasional Damaskus dengan cara yang sama di Bandara Tel Aviv?" imbuhnya seperti dikutip dari RT, Rabu (23/1/2019).

Dalam kesempatan itu, Jaafari juga menuduh Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) mendukung agresi Israel dalam pelanggaran tanggung jawab mereka untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan hukum internasional.

Diplomat top Suriah itu pun mencatat bahwa Suriah berencana untuk mengembalikan kedaulatan penuh atas wilayah yang hilang, termasuk Dataran Tinggi Golan, yang terus diduduki Israel.

"Kedaulatan restorasi Golan Suriah yang diduduki adalah hak permanen Suriah yang tidak tunduk pada negosiasi," Jafari menekankan.

Awal pekan ini, sistem pertahanan udara Suriah menangkis rentetan serangan empat pesawat jet tempur F-16 Israel. Menurut militer Rusia, sebanyak tujuh rudal dari jet-jet tempur rezim Zionis ditembak jatuh.

Tidak ada kerusakan atau pun korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serbuan Israel terjadi sekitar pukul 13.32 siang waktu setempat pada hari Minggu waktu Damaskus.

Menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri Suriah memberi tahu PBB bahwa serangan udara Israel terhadap Suriah hanya mungkin dilakukan dengan dukungan Amerika Serikat (AS). Selain itu, lanjut Kemlu Suriah, serangan ini juga bisa dilakukan karena adanya kekebalan yang diam-diam disetujui oleh beberapa anggota Dewan Keamanan (DK) PBB lainnya.

"Serangan semacam itu hanya mungkin terjadi berkat dukungan tak terbatas yang diberikan oleh pemerintah AS," kata Kemlu Suriah dalam sebuah surat yang dikirim ke Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden DK PBB.

Credit sindonews.com

Netanyahu Ancam Gempur Hamas

Benjamin Netanyahu

Foto: AP/Gali Tibbon

Israel melancarkan serangan udara ke Gaza.

CB, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan siap menggempur kelompok Hamas di Jalur Gaza. Hal itu dia sampaikan setelah Hamas menembak pasukan Israel di dekat zona penyangga Israel-Gaza pada Selasa (22/1).

"Mungkin ada seseorang di Gaza yang berpikir mereka dapat mengangkat kepala mereka, kami siap untuk setiap skenario dan eskalasi. Saya menyarankan agar mereka bahwa responsnya akan merusak dan sangat menyakitkan," kata Netanyahu pada Rabu (23/1), dikutip laman Anadolu Agency.

Setelah pasukannya diserang Hamas, Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Mereka secara khusus membidik sebuah pos Hamas di sana.

Netanyahu berpendapat, Iran tetap menjadi ancaman utama Israel. "Iran membangun pasukan di sekitar kita, mereka membangun benteng maju di Lebanon melalui Hizbullah, benteng selatan di Gaza melalui Hamas dan Jihad Islam, dan sekarang mereka ingin membangun benteng ketiga di seberang (Dataran Tinggi) Golan," ucapnya.

Dia menegaskan Israel akan memerangi dan melawan semua itu. "Tentara Israel adalah satu-satunya tentara di dunia yang memerangi Iran dan melakukannya di Suriah," ujar Netanyahu.

Israel kerap menuding Iran mengeksploitasi konflik yang tengah berlangsung di Suriah. Dengan memberi dukungan kepada rezim Bashar al-Assad, Israel menuduh Iran ingin membangun kehadiran militer permanen di dekat perbatasan Israel.

Credit republika.co.id

Di Depan DK PBB, Menlu RI Tekankan 3 Isu Utama Palestina

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB membicarakan soal Situasi Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/1) waktu setempat.

Foto: Dok Kemenlu

Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas PBB.

CB, JAKARTA— Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan Palestina mempunyai hak alami dan hak hukum untuk menjadi anggota penuh PBB.

"Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina," ujar Menlu Retno Marsudi, di hadapan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu (23/1).

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat pada 22 Januari 2019.

Menlu RI menyampaikan, walaupun perjalanan menuju kemerdekaan dan keanggotaan PBB bergejolak, hal tersebut tidak akan melemahkan upaya Palestina dan masyarakat internasional untuk memenuhi hak Palestina.

Dalam konteks itu, Menlu RI menekankan isu Palestina harus mendapat perhatian penuh Dewan Keamanan PBB.

"Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," kata Menlu Retno.

Dia juga menyampaikan tiga poin utama yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel.

Pertama, Menlu RI menekankan pentingnya semua pihak untuk mematuhi hukum internasional dan semua resolusi PBB terkait, serta untuk tidak mengambil langkah-langkah provokatif. Pemerintah Indonesia juga menekankan berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional harus segera dihentikan.

Menlu RI menegaskan agar pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel segera dihentikan. "Pembangunan pemukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," ujar Retno.

Poin kedua yang disoroti Menlu RI terkait pentingnya suatu proses perdamaian penyelesaian konflik Palestina-Israel yang memiliki legitimasi. Terkait hal itu, Menlu RI menegaskan pentingnya proses perdamaian mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral.

Untuk itu, dia menyampaikan keprihatinan adanya upaya saat ini untuk keluar dari prinsip 'solusi 'dua negara' (two-state solution)' dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

"Indonesia menegaskan 'two-state solution' merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel,” kata Menlu Retno.

Poin ketiga yang mendapat perhatian pemerintah Indonesia yaitu krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina, khususnya di Gaza.

Menlu RI menegaskan blokade Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan.

Dalam kaitan ini, Menlu RI mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang telah mendukung Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk mengatasi defisit keuangan yang dialaminya, dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza.

"Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," jelas Menlu RI.

Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman.

Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Menlu RI juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.

Dalam pertemuan DK PBB yang pertama kali dihadiri oleh pemerintah RI sejak Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK pada 1 Januari 2019, Menlu Retno mengakhiri pernyataannya dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme.

Credit republika.co.id

Mahathir Samakan Blokade Atlet Israel dan Tembok Meksiko-AS

Mahathir Mohamad menganggap kebijakannya melarang atlet Israel berpartisipasi di acara Malaysia sama seperti gagasan Donald Trump membangun tembok Meksiko. (Reuters/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahathir Mohamad menganggap kebijakannya melarang atlet Israel berpartisipasi di setiap acara yang dihelat Malaysia sama seperti gagasan Presiden Donald Trump yang ingin membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

"Setiap negara memiliki hak untuk menerima dan menolak masuk siapa saja. Kalian bisa lihat saat ini Amerika sedang mendirikan sebuah tembok yang sangat tinggi untuk mencegah orang Meksiko masuk ke negaranya," ucap Mahathir dalam jumpa pers di Wina, Austria, pada Selasa (22/1).

"Kami (AS-Malaysia) punya gagasan yang sama, bahwa orang-orang yang tidak diinginkan negara kami akan kami cegah dari negara kami."

Pernyataan itu diutarakan Mahathir membela pemerintahnya yang baru-baru ini melarang warga Israel ikut serta dalam setiap acara dan turnamen apa pun yang digelar Malaysia.

Keputusan itu diambil setelah Malaysia melarang atlet Negeri Zionis mengikuti kejuaraan renang dunia bagi penyandang difabel pada Juli 2018 lalu.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang hingga saat ini wilayahnya masih diduduki Israel.

Dalam kesempatan yang sama, Mahathir melabeli Israel sebagai negara kriminal dan suka membangun permukiman di wilayah orang lain serta mengucilkan warga asli di wilayah itu.

"Mereka (negara Israel) telah menyerang kapal kami yang membawa bantuan untuk orang-orang Gaza, ada banyak hal lain yang dilakukan Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan moralitas," kata Mahathir.

"Jika orang-orang mereka (Israel) ingin bersaing dalam turnamen olahraga, mereka dapat pergi ke negara lain."

Dikutip Channel NewsAsia, pekan lalu Israel mengecam larangan tersebut dan meminta Komite Paralimpik Internasional (IPC) untuk membujuk Malaysia mencabut larangan terhadap para atletnya.

Pemerintahan PM Benjamin Netanyahu bahkan menganggap larangan itu diterapkan Malaysia karena terinspirasi dari "fanatisme anti-semitisme" Mahathir.

Namun, Mahathir membantah tudingan tersebut.

"Itu adalah hak saya untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan. Mengapa kami tidak bisa mengatakan apa pun terhadap Israel atau terhadap kaum Yahudi?" kata Mahathir.

Credit cnnindonesia.com

Pesawat Pengebom Supersonik Rusia Jatuh

Ilustrasi pesawat pengebom Rusia, Tupolev Tu-22M3. (MAXIM SHEMETOV / Reuters)

Jakarta, CB -- Sebuah pesawat pengebom supersonik, Tupolev Tu-22M3 milik angkatan bersenjata Rusia jatuh di wilayah barat laut Murmansk. Dua awak tewas dalam kejadian itu.

Seperti dilansir CNN, Rabu (23/1), kecelakaan terjadi pada pukul 01.40 waktu setempat saat pesawat pengebom jarak jauh itu mencoba mendarat.

Jet tempur itu mengangkut empat awak terdiri dari pilot, ko-pilot, ahli navigasi dan seorang operator.

Menurut petugas penyelamat, dua awak pesawat tewas dan dua selamat.

Belum jelas apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat.

Tupolev Tu-22M3 merupakan pesawat pengebom jarak jauh supersonik yang mulai digunakan Rusia sejak 1980-an.

Pesawat ini mampu melakukan membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional. Selain itu juga mampu melakukan misi penyerangan anti-kapal.

Presiden Vladimir Putin mengklaim tahun lalu Rusia akan segera mengungkapkan persenjataan baru yang dapat menembus sistem pertahanan NATO. Termasuk didalamnya perangkat rudal hipersonik baru.

Setelah uji coba, Putin menyatakan senjata itu tidak bakal tersaingi dalam beberapa dasawarsa. Sistem rudal hipersonik berjuluk Avangard diuji dari pangkalan udara militer Dombarovsky.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Tunjukkan Rudal 9M729 yang Dicap AS Langgar Perjanjian Nuklir

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rudal jelajah 9M729 yang dituduh Amerika Serikat (AS) melanggar perjanjian kontrol senjata nuklir. Misil yang oleh NATO dinamai SSC-8 ini dijadikan dalih Washington untuk keluar dari perjanjian yang diteken tahun 1987 tersebut.

Perjanjian yang bernama resmi Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987 diteken AS dan Uni Soviet untuk mencegah perang nuklir. Setelah Soviet runtuh dan menjadi Rusia, traktat itu tetap dipertahankan.

Perjanjian INF mengamanatkan pada kedua negara untuk menghancurkan semua rudal balistik dan jelajah dengan peluncur darat yang dilengkapi hulu ledak nuklir dengan jangkauan antara 500 dan 5.000 kilometer.

Misil jelajah 9M728 dengan peluncur Iskander-M diperlihatkan kepada atase militer asing untuk pertama kalinya. Namun, perwakilan dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa dan NATO tidak menghadiri pengarahan kementerian tentang misil jelajah tersebut.

Selama presentasi rudal, kementerian itu mengungkapkan spesifikasinya yang telah menyebabkan keprihatinan besar di AS. Washington mengklaim bahwa Moskow menguji telah 9M729 dalam rentang jangkauan yang melanggar perjanjian INF.

Misil itu memiliki jarak tembak minimum 50 km, sama dengan pendahulunya 9М728. Sedangkan jarak tembak maksimum 480 km atau lebih pendek 10 km dari 9М728. Dengan rincian itu, Moskow menegaskan bahwa misil 9M729 tidak melanggar Perjanjian INF.

"Jarak dikonfirmasi selama latihan staf dan komando strategis (pada 2017)," kata kepala artileri Rusia, Mikhail Matveevsky, yang dikutip Sputnik, Rabu (23/1/2019) malam.

Matveevsky menambahkan, mesin rudal, tangki bahan bakar, dan booster dari senjata itu tetap tidak berubah. Sedangkan hulu ledak dan sistem panduannya telah ditingkatkan.

Modifikasi hulu ledak menyebabkan peningkatan beratnya dan dengan demikian terjadi penurunan jangkauan rudal hingga 10 kilometer.

Kementerian itu juga menunjukkan peluncur Iskander-M, yang oleh nato dinamai SS-26 Stone. Peluncur ini telah dimodifikasi untuk meluncurkan 4 rudal 9M729, bukan dua 9М728 seperti dalam modifikasi sebelumnya.

Militer Rusia terpaksa meningkatkan platform peluncur Iskander-M karena 9M729 yang menjadi 53 sentimeter lebih panjang dari pendahulunya.

Washington telah mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses penarikan dari Perjanjian INF 1987 pada 2 Februari 2019. Menurut Washington Moskow telah gagal memberikan bukti bahwa mereka menghentikan pelanggaran tersebut.

Credit sindonews.com

AS Minta Hancurkan Sistem Rudal Baru, Moskow: Ini Keterlaluan

MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov mengatakan, permintaan Amerika Serikat (AS) agar Rusia menghapuskan semua rudal jelajah 9M729 benar-benar tidak dapat diterima. AS menilai rudal itu melanggar Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah (INF).

"Delegasi AS tiba di Jenewa untuk konsultasi antar-departemen mengenai Perjanjian INF dengan satu-satunya tujuan, untuk membacakan pernyataan yang ditulis sebelumnya mengenai efek bahwa Rusia menolak ultimatum menuntut konsesi sepihak kami yang mensyaratkan penghapusan semua rudal 9M729 yang dapat diverifikasi, peluncur mereka. dan peralatan terkait," katanya.

"Tentu saja, pendekatan semacam ini sama sekali tidak terlihat seperti upaya yang benar untuk mencapai solusi yang sesuai dengan kedua belah pihak dan benar-benar tidak dapat diterima bagi kami dalam inti dan konten," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Rabu (23/1).

Dia kemudian menekankan bahwa Rusia akan mendemonstrasikan rudal jelajah 9M729 kepada perwakilan dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), BRICS, Uni Eropa (UE) dan juga NATO.

"Perwakilan negara-negara CSTO, BRICS, UE dan NATO telah diundang untuk acara hari ini, bersama dengan perwakilan dari negara-negara Eropa dan Asia tertentu lainnya. Kami menetapkan tugas untuk memberi para ahli asing peluang untuk membuat gambar yang benar sendiri," ucapnya.

Diplomat senior Rusia itu juga menyatakan harapannya bahwa penjelasan mengenai rudal jelajah 9M729, yang akan memberikan kesempatan lain untuk berdialog dengan AS tentang melestarikan Perjanjian INF.

Credit sindonews.com

Jerman Minta Rusia Berhenti Langgar Perjanjian Nuklir

Torpedo Nuklir Rusia

Foto: The Guardian

Produksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer adalah dilarang.

CB, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan telah membahas tentang perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia. Ia meminta Moskow berhenti melanggar INF agar perjanjian itu tetap langgeng.

"Saya telah berbicara dengan kolega Rusia saya tentang hal itu (INF) dan mengatakan kepadanya bahwa kami mengandalkan Rusia untuk mengoreksi pelanggaran perjanjian tersebut dan melucuti rudal jelajahnya sehingga perjanjian INF masih memiliki peluang," kata Maas pada Rabu (23/1).

INF ditandatangani Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet pada 1987. Perjanjian tersebut melarang kedua belah pihak memproduksi atau memiliki rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer.

Pekan lalu AS mengatakan telah gagal menegosiasikan perjanjian INF dengan Rusia. Oleh sebab itu Washington akan memulai proses penarikan diri dari INF bulan depan.

"Kami tidak dapat menemukan jalan baru kemarin dengan Rusia," kata Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional Andrea Thompson seusai bertemu perwakilan Rusia di Jenewa, Swiss, pekan lalu.

Dia mengklaim Rusia menolak mengizinkan inspeksi terhadap sistem rudalnya yang diduga melanggar ketentuan INF. "Berdasarkan diskusi kemarin dan retorika yang sesuai hari ini, kami tidak melihat indikasi bahwa Rusia akan memilih kepatuhan," ujarnya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan negaranya tetapkan akan berupaya menyelamatkan INF. Ia akan terus melalukan pendekatan ke AS agar sudi mengubah keputusannya.

Berbeda dengan pernyataan Thompson, Lavrov mengatakan negaranya telah menawarkan agar para ahli AS dapat menginspeksi dan melihat rudal 9M729 ketika negosiasi di Jenewa berlangsung. Keberadaan rudal itu, menurut AS, telah melanggar INF. Namun tawaran itu ditolak.

"Logika semua pendekatan AS yang disuarakan kemarin hanya itu, 'Anda melanggar perjanjian, kami tidak melanggar, oleh karena itu Anda, Rusia, wajib melakukan apa yang kami minta dari Anda dan kami tidak harus melakukan apa pun'," kata Lavrov.

Credit republika.co.id

Trump Akui Pemimpin Oposisi Venezuela Sebagai Presiden

Seorang warga Venezuela menyuapi anaknya di dalam bus yang membawa mereka menuju Peru pada Jumat (24/8) waktu setempat. Ribuan orang telah menyeberang ke Peru beberapa jam sebelum pihak berwenang mulai menegakkan aturan baru.

Foto: AP Photo/Martin Mejia

Guaido mengklaim akan menyelematkan Venezuela dari kediktatoran.

CB, VENEZUELA -- Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido telah menyatakan dirinya sebagai presiden. Langkah itu langsung disambut oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Kanada.

Seperti yang dilansir dari The Guardian, Rabu (23/1) lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan menggunakan pengaruh penuh dari kekuatan ekonomi dan diplomatik AS untuk mendorong pemulihan demorasi Venezuela.

Di depan ribuan pengunjuk rasa di Caracas, Guaido mengangkat tangan kanannya dan mengatakan ia secara resmi memikul tanggung jawab eksekutif nasional. Anggota parlemen berusia 35 tahun itu mengatakan langkah tersebut adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Venezuela dari kediktatoran dan memulihkan ketertiban konstitusional.

“Kami tahu bahwa ini akan memiliki konsekuensi,” kata Guaido pada kerumunan yang bersorak-sorai berdiri di depan sebuah mimbar berhiaskan lambang nasional Venezuela.

Untuk dapat mencapai tugas ini dan membangun kembali konstitusi Venezuela, Guaido mengatakan perlu persetujuan semua rakyat Venezuela. Guaido sebelumnya menyatakan dirinya bersedia memangku jabatan kepresidenan secara sementara dengan dukungan angkatan bersenjatan untuk mengadakan pemilihan.

Dalam sebuah pernyataan, Trump menggambarkan majelis nasional sebagai satu-satunya cabang pemerintah yang sah, yang dipilih oleh rakyat Venezuela. Ia meminta negara-negara lain di pemerintah belahan bumi barat untuk mengakui Guaido sebagai presiden sementara.

“Kami terus menganggap rezim (Nicolas) Maduro tidak sah secara langsung bertanggung jawab atas segala ancaman yang mungkin ditimbulkannya untuk keselamatan rakyat Venezuela,” ujar Trump.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan pemerintah Maduro sekarang sepenuhnya sebagai keditaktoran dan meminta dia untuk menyerahkan kekuasaan pada Majelis Nasional sampai pemilihan baru diadakan.

“Penderitaan Venezuela hanya akan memburuk jika ia terus secara tidak sah berpegang teguh pada kekuasaan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Credit republika.co.id

Venezuela Tuding AS Coba Sulut Penggulingan Maduro

Wapres Venezuela, Delcy Rodriguez, menuding Amerika Serikat mencoba menyulut kudeta di negaranya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. (Reuters/Carlos Garcia Rawlins)

Jakarta, CB -- Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menuding Amerika Serikat mencoba menyulut kudeta di negaranya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Melalui pernyataan yang disiarkan di stasiun televisi nasional pada Selasa (22/1), Rodriguez mengatakan bahwa AS "menyerukan kudeta secara terbuka."

"Pergi lah Yankee! Kami tak akan membiarkan mereka mengintervensi urusan dalam negeri," ujar Rodriguez sebagaimana dikutip AFP.

Pernyataan ini dilontarkan setelah Wapres AS, Mike Pence, menyatakan dukungan kepada oposisi yang bakal menggelar demonstrasi besar-besaran di Venezuela pada Rabu (23/1).

"Ketika rakyat baik Venezuela menyerukan suaranya besok, mewakili rakyat Amerika, kami mengatakan, 'Estamos con ustedes. Kami bersama kalian,'" kata Pence melalui akun Twitter resminya.

Peningkatan ketegangan di Venezuela bermula ketika 27 tentara Venezuela menyatakan akan membelot dari pemerintahan Maduro dan meminta masyarakat mendukung mereka dengan mengadakan demonstrasi.

Tak lama setelah pesan itu disebarkan melalui media sosial, puluhan tentara itu ditahan, tapi warga sudah memadati ruas-ruas jalan ibu kota untuk berdemonstrasi.

Para demonstran membanting pot-pot di sekitar pos polisi dan memblokir jalanan dengan membakar sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pemberontakan.

"Kami ingin Maduro pergi. Kami muak," ucap seorang pria yang ikut berdemonstrasi.

Angkatan bersenjata pun menembakkan gas air mata guna membubarkan pengunjuk rasa yang berkumpul di luar pos komando.

Gelombang penolakan terhadap Maduro ini semakin besar sejak 10 Januari lalu, ketika mantan sopir bus itu mengucap sumpah sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Maduro memenangkan pemilu kontroversial pada Mei lalu yang diboikot oposisi dan dianggap tidak sah oleh Uni Eropa.

Pada 2016, Maduro kehilangan kendali atas Dewan Nasional yang memungkinkan opisisi untuk menentang pemerintahannya. Namun pada 2017, Mahkamah Agung Venezuela menghapuskan hukum tersebut.

Ketidakpercayaan rakyat terhadap Maduro memuncak karena sang presiden tak dapat membawa Venezuela dari kemiskinan, bahkan membuat perekonomian kian terpuruk.

Credit cnnindonesia.com

Raja Thailand Terbitkan Dekrit Pemilu Pertama Sejak Kudeta

Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan dekrit mendukung pelaksanaan pemilihan umum pertama sejak kudeta pada 2014 lalu. (AFP Photo/Lillian Suwanrumpha)

Jakarta, CB -- Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengeluarkan dekrit mendukung pelaksanaan pemilihan umum pertama sejak kudeta pada 2014 lalu.

Keputusan yang diterbitkan melalui media pemerintah Thailand, Royal Gazette, itu berbunyi "seruan untuk pelaksanaan pemilihan anggota parlemen."

Dekrit kerajaan itu juga memberi wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kerajaan untuk mengumumkan jadwal tetap pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dalam waktu lima hari ke depan.

Pemilihan umum ini akan mejadi yang pertama sejak pemerintahan militer Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha menggulingkan pemerintah sipil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra hampir lima tahun silam.

Sejak itu, rezim Prayut menulis ulang konstitusi, memberangus oposisi dan pengkritik, hingga menempatkan sekutunya yang merupakan petinggi militer di seluruh puncak birokrasi.

Junta militer menyatakan pemilu akan diadakan selambat-lambatnya pada akhir Februari mendatang. Namun, karena penandatanganan dekrit oleh Raja Maha Vajiralongkorn terlambat, pemilu diperkirakan akan molor beberapa minggu dari rencana semula.

Dengan dekrit ini, masa kampanye resmi dimulai. Sejumlah partai kubu pemerintah hingga partai pendukung klan Shinawarta dilaporkan telah memulai pertemuan dan perekrutan.

Partai Phalang Pracharat, yang dikenal dekat dengan pemerintahan junta militer, dilaporkan telah menggelar perekrutan di sejumlah wilayah, termasuk pedesaan tempat kubu Yingluck dan saudaranya, Thaksin, yang digulingkan melalui kudeta pada 2006 lalu.

Kini, keduanya masih berada di luar negeri untuk mengasingkan diri menghindari hukuman di dalam negeri. Meski begitu, keduanya tetap gencar berkampanye.

Thaksin gencar membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand melalui podcast yang ia rilis tiap pekan, sementara Yingluck semakin rajin merilis foto kegiatannya.

Sejumlah analis mengatakan militer masih berupaya mendominasi pemerintah dalam pemilu ini, sementara Prayut berupaya lebih menonjolkan perannya sebagai pemimpin sipil di mata rakyat.

Meski langkah oposisi junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil tetap tak bisa bergerak bebas lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh rezim militer saat ini.

"Anda bisa menyebutnya (Thailand) sebagai demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, analis politik Universitas Thammasat, kepada AFP.

Credit cnnindonesia.com

Warganya Dilaporkan Hilang, Australia Minta Penjelasan China

Ilustrasi Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (AAP/Mick Tsikas/via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemerintah Australia tengah menyelidiki laporan yang menyebutkan salah satu warganya, Yang Hengjun, hilang di China pada pekan lalu. Yang merupakan penulis novel peranakan Australia-China dan pernah menjabat sebagai diplomat Negeri Tirai Bambu sekaligus aktivis demokrasi.

Kerabat melaporkan Yang hilang ketika kembali ke kampung halamannya di Guangzhou. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan telah mengetahui kabar itu dan tengah mencari informasi keberadaan Yang.

"Karena kewajiban privasi kami, kami tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut," ucap juru bicara Kemlu Australia kepada AFP pada Rabu (23/1).

Sementara itu, Sydney Morning Herald melaporkan Yang melawat ke China bersama sang istri dan anak laki-lakinya pada 18 Januari lalu dan pergi ke Shanghai. Namun, ketiganya dilaporkan tidak pernah sampai ke kota itu.

Berita hilangnya Yang memicu kekhawatiran ada kemungkinan dia ditahan otoritas China. Seorang kerabat yang juga merupakan jurnalis, John Garnaut menganggap Yang sebagai seorang yang brilian dan berani memperjuangkan demokrasi.

"Insiden ini akan bergema secara global jika pihak berwenang tidak cepat menemukan jalan keluar," kata Garnaut memperingatkan.

Yang pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri China di Provinsi Hainan. Namun, dia hijrah ke Hong Kong pada 1992 dan lalu pergi ke AS lima tahun kemudian. Di Negeri Paman Sam, Yang bekerja di sebuah lembaga analisis bernama Atlantic Council.

Dia kemudian memutuskan beralih kewarganegaraan Australia. Sejak itu, ia menulis sejumlah buku novel bertemakan mata-mata dan sebuah blog berbahasa China yang cukup populer.

Yang pernah dinyatakan hilang pada 2011 lalu, tetapi ternyata cuma salah paham. Dia juga pernah dianggap sebagai salah satu blogger politik China paling berpengaruh.

Berita hilangnya Yang memicu kekhawatiran dia telah ditangkap otoritas China.

Sebab, insiden ini terjadi ketika China tengah bersitegang dengan Kanada akibat penangkapan Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, beberapa waktu lalu di Kanada atas permintaan Amerika Serikat. China membalas penangkapan Meng dengan menahan dua warga Kanada.

Belakangan, Australia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap penangkapan warga Kanada tersebut.

Credit cnnindonesia.com