Malaysia Tarik Kapal, Singapura Adukan Sengketa Wilayah

Ilustrasi kapal perang Singapura. (Dok. US Navy)

Jakarta, CB -- Pemerintah Malaysia dikabarkan mulai menarik sejumlah kapal mereka dari wilayah perairan  yang menjadi sengketa. Kabarnya kedua negara juga akan menggelar perundingan pada Januari 2019 untuk membicarakan permasalahan itu.

Seperti dilansir Channel NewsAsia, Jumat (14/12), Menteri Perhubungan Singapura Khaw Boon Wan menyatakan saat ini dua kapal Malaysia sudah meninggalkan wilayah perairan yang disengketakan, tetapi satu kapal masih melego jangkar di lokasi itu. Dia berharap seluruh kapal Negeri Jiran segera pergi supaya ketegangan menurun menjelang akhir tahun.

"Kami berniat menyelesaikan sengketa ini secara damai dan santun. Malaysia beritikad baik untuk menurunkan ketegangan, meski belum sepenuhnya," kata Wan.

Wan menyatakan selama ini kapal Malaysia sudah 14 kali menerobos wilayah perairan mereka. Hal itu terjadi setelah pemerintah Negeri Jiran menyatakan meluaskan batas pelabuhan Johor Baru sehingga melampaui perairan Tuas yang dikuasai Singapura.

Sebagai balasannya, Singapura juga menyatakan meluaskan batas Pelabuhan Tuas. Wan menyatakan perundingan kedua negara bakal digelar pada pekan kedua Januari. 

Malaysia sebelumnya juga menyatakan ingin mengambil alih kendali ruang udara (FIR) di langit sebelah selatan Johor. Selama ini FIR itu dikendalikan oleh Singapura.

Singapura kemudian mengubah prosedur terbang di ruang udara itu, terhadap seluruh pesawat yang terbang dan mendarat di Bandara Seletar, Malaysia. Hal itu membuat Malaysia berang.

Meski demikian, Singapura berencana mengajukan masalah sengketa wilayah itu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka mendasarkan gugatan itu dengan Pasal 298 Konvensi Hukum Laut PBB yang disahkan pada 1982. Mereka menyatakan telah memberitahu Malaysia terkait gugatan itu.

Credit CNN INDONESIA

Ratangga, Nama Baru Kereta MRT Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kereta moda raya terpadu (MRT) kini punya nama baru yakni "Ratangga".

Direktur PT MRT Jakarta William Sahbandar mengatakan, "Ratangga" diambil dari Kitab Sutasoma.

"Ratangga ini direkomendasikan hasil duduk bersama dengan Badan Bahasa (Kemendikbud). Diambil dari Kitab Arjuna Wijaya dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang kira-kira berarti kereta kuda yang kuat dan dinamis," kata William, di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Nama tersebut diharapkan bisa menjadi doa untuk kereta MRT yang akan beroperasi pada Maret 2019. Dia berharap operasional MRT tahun depan berjalan lancar.

"Semoga Ratangga akan selalu teguh dan kuat mengangkut para pejuang Jakarta," ujarnya. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, nama Ratangga akan digunakan di seluruh rangkaian kereta rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Lebak Bulus.

Dia ingin semangat penamaan menggunakan bahasa Indonesia ditiru instansi pemerintah lainnya.

"Ratangga akan dipakai di semua rangkaian. Semua nanti yang akan naik ini adalah untuk Indonesia yang lebih baik," kata Anies. 

Kereta MRT fase I akan melewati 13 stasiun dari Bundaran HI menuju Lebak Bulus. Persiapan operasional sudah mencapai 97,5 persen.

Rute Bundaran HI-Lebak Bulus akan menggunakan 16 rangkaian kereta. Hanya 14 yang akan beroperasi dan 2 sisanya menjadi cadangan.

Satu kereta bisa memuat 200-300 penumpang dengan jumlah maksimal sekitar 1.800 penumpang untuk satu rangkaian kereta (enam kereta).

Kecepatan rangkaian kereta MRT bisa mencapai 80 kilometer per jam di bawah tanah dan bisa meningkat hingga 100 kilometer per jam di permukaan tanah.

Credit kompas.com

Tegang, Kanada Tak Terima 2 Warganya Ditahan China

Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau. Foto/REUTERS

OTTAWA - Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan penahanan dua warganya oleh otoritas penegak hukum China tidak dapat diterima. Dia khawatir negaranya ikut terkena dampak kasus yang berpangkal dari perang dagang antara Beijing dan Washington ini.

China menahan kedua warga Kanada setelah pihak berwenang Ottawa menangkap Chief Financial Officer (CFO) Huawei Technologies Co, Meng Wanzhou, di Vancouver pada 1 Desember 2018. Penangkapan bos Huawei itu atas permintaan Amerika Serikat (AS) karena perusahaan China dituduh berbisnis dengan Iran yang sedang terkena sanksi.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland akan mengangkat masalah ini di Washington pada Jumat waktu Amerika Serikat di tengah kekhawatiran tentang dampak lebih lanjut jika Meng diekstradisi ke AS seperti keinginan pemerintah Presiden Donald Trump.

Trudeau, dalam komentar terkuatnya tentang masalah itu, mengatakan langkah China menahan dua orang Kanada merupakan reaksi terhadap penangkapan CFO Huawei Technologies Co, Meng Wanzhou.

"Kami benar-benar jelas dalam membela warga kami yang telah ditahan, mencoba mencari tahu mengapa, mencoba bekerja dengan China untuk menunjukkan bahwa ini tidak dapat diterima," katanya kepada City TV di Toronto, yang dilansir Reuters, Sabtu (15/12/2018).

China menolak pernyataan Trudeau yang menyatakan bahwa pemerintahnya tidak bisa  mengganggu peradilan atas kasus penangkapan Meng. Meng sendiri sudah dibebaskan dengan jaminan beberapa hari lalu, namun bos perempuan itu harus tetap berada di Kanada.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Menteri Pariwisata Kanada Melanie Joly pada hari Jumat mengumumkan bahwa dia telah menunda rencananya untuk mengunjungi China minggu depan untuk acara resmi.

"Ini adalah salah satu situasi yang Anda hadapi ketika dua ekonomi terbesar di dunia, China dan Amerika Serikat, mulai berkelahi satu sama lain," kata Trudeau.

"Perang dagang yang meningkat di antara mereka akan memiliki segala macam konsekuensi yang tidak diinginkan di Kanada, secara potensial di seluruh ekonomi global. Kami sangat khawatir tentang itu."

Lu Shaye, Duta Besar China untuk Kanada, pada hari Jumat mengatakan pada sebuah konferensi universitas bahwa ada prospek hubungan bisnis yang lebih dalam dan baik baik meskipun terjadi perselisihan. Dia menolak berkomentar ketika ditekan oleh wartawan tentang pernyataan Trudeau.

Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan pejabatnya telah diberikan akses konsuler pada hari Jumat untuk salah satu dari dua tahanan.

Trump mengatakan pekan ini bahwa dia kemungkinan akan campur tangan dalam permintaan ekstradisi Meng ke AS selama itu untuk kepentingan keamanan nasional atau membantu menutup kesepakatan perdagangan dengan China.

Menlu Freeland memperingatkan Washington agar tidak mempolitisasi kasus Meng. Freeland bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo untuk melakukan pembicaraan di Washington pada hari Jumat. Dia akan mengangkat kasus Meng.

Ini adalah pertemuan tingkat tinggi pertama sejak negara-negara menyegel perjanjian perdagangan trilateral baru pada bulan September yang mempertahankan zona perdagangan terbuka senilai 1,2 triliun dolar antara Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat.

Credit Sindonews.com

Resolusi DPR AS Sebut Myanmar Lakukan Genosida Rohingya

Ilustrasi Dewan Perwakilan Amerika Serikat saat bersidang. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikatmendesak pemerintah Myanmarmembebaskan dua wartawan kantor berita Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo yang divonis satu tahun lalu. Mereka juga menyatakan melalui resolusi kalau angkatan bersenjata Myanmar melakukan genosida terhadap etnis Rohingya.

Wa Lone dan Soe Oo dihukum tujuh tahun penjara, karena memberitakan pembantaian yang dilakukan aparat setempat terhadap sepuluh pria Muslim Rohingya tahun lalu. Mereka ditangkap pada 12 Desember 2017. Pengacara kedua wartawan ini akan mengajukan banding yang dijadwalkan pada 24 Desember.

Mengutip Reuters, Jumat (14/12), ini merupakan pertama kalinya pemerintah AS mengungkapkan pendapatnya secara terbuka terkait kasus Rohingya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Dewan Perwakilan melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan resolusi, dengan hasil 394-1 untuk mendesak pembebasan Wa Lone dan Soe Oo dan mengakui genosida atas etnis Rohingya.

Hanya satu anggota dewan yang menolak resolusi tersebut, yakni Andy Biggs dari Partai Republik yang berasal dari Arizona.

Ketika diminta mengomentari pemungutan suara Biggs, Ketua Dewan Perwakilan Daniel Stefanski tidak secara langsung menjawab pertanyaan tersebut.

"Penindasan berkelanjutan Rohingya di Myanmar adalah tidak manusiawi," tuturnya.

Ia juga mendesak Presiden Donald Trump untuk menggunakan tekanan diplomatik sekuat mungkin untuk mengakhiri pembantaian di Myanmar dan menuntut pembebasan dua jurnalis.

Dewan Perwakilan AS juga menyatakan pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Myanmar terhadap Muslim Rohingya merupakan genosida.

"Amerika Serikat memiliki kewajiban moral untuk menyebut kejahatan ini sebagai genosida. Kegagalan untuk menyebutkan fakta ini membuat para pelaku terhindar dari tanggung jawab mereka ke pengadilan. Dengan resolusi ini, Dewan Perwakilan telah memenuhi tugasnya," kata Ketua Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan, Ed Royce dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dariCNN.

Dalam laporan pada 27 Agustus, para penyelidik AS mengatakan militer Myanmar melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap sejumlah etnis Rohingya.

PBB telah menuding para jenderal angkatan bersenjata Myanmar membiarkan aksi genosida sejak September lalu. Sayang Kedutaan Myanmar di Washington masih belum menanggapi pernyataan tersebut. Begitu pula dengan Gedung Putih. 

Credit CNN INDONESIA

Mahinda Rajapaksa Mundur Sebagai PM Sri Lanka

Mahinda Rajapaksa, Presiden Srilanka

CB, COLOMBO -- Pemimpin berkuasa Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa berencana mundur dari posisinya sebagai perdana menteri pada Sabtu (15/12). Hal itu diungkapkan putra Rajapaksa, Namal Rajapaksa di akun Twitter pribadinya, Jumat (14/12).

Dilansir di Aljazirah pada Jumat (14/12), Namal mengatakan ayahnya akan berhenti. Ini dilakukan untuk menjamin stabilitas bangsa.

"Mantan Presiden Rajapaksa telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari Liga Utama, besok, setelah pidato kebangsaan,” kata Namal.

Negara kepulauan di Asia Selatan itu tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi selama hampir dua pekan. Sehingga, Sri Lanka menghadapi kemungkinan tidak dapat meloloskan anggaran untuk tahun depan.

Legislator Pro-Rajapaksa, Lakshman Yapa Abeywardena, mengatakan mantan presiden itu memutuskan mengundurkan diri setelah pertemuan dengan Presiden Maithripala Sirisena. Pertemuan itu memungkinkan presiden untuk menunjuk pemerintahan baru.

“Kecuali perdana menteri mengundurkan diri, perdana menteri lain tidak dapat diangkat. Tetapi negara itu harus menghadapi situasi di mana sebuah negara tidak dapat berfungsi tanpa anggaran,” kata Abeywardena kepada The Associated Press.

Pada Kamis (13/12), Mahkamah Agung Sri Lanka mengumumkan keputusan Sirisena untuk membubarkan parlemen yang tidak konstitusional. Pengadilan tinggi juga membatalkan pemilihan umum Sirisena pada 5 Januari.

Putusan pengadilan itu berarti negara secara efektif tanpa pemerintah dan menuju penutupan tanpa adanya parlemen yang memberikan suara untuk pembahasan anggaran 2019. Padahal, Sri Lanka memiliki batas waktu pembayaran hutang luar negeri sebesar satu miliar dolar AS yang jatuh tempo pada awal Januari 2019. Kondisi negara membuat Sri Lanka tidak jelas apakah sanggup membayar hutang tanpa keberadaan menteri keuangan yang sah.

Keputusan Rajapaksa untuk mundur menandai berakhirnya perebutan kekuasaan tujuh minggu yang melumpuhkan negara itu. Krisis politik Sri Lanka dimulai pada 26 Oktober, ketika Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan mengangkat Rajapaksa.

Credit Republika.co.id

Harga Pesawat Tempur AS Ini Bisa 3 Kalinya Jet Siluman F-35

Konsep seni pesawat tempur generasi mendatang atau F-X dari Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Amerika Serikat. Foto/Air Force Research Laboratory

WASHINGTON - Sebuah pesawat tempur superioritas udara generasi berikutnya untuk Angkatan Udara Amerika Serikat (AS), yang dikenal sebagai Penetrating Counter Air (PCA), dapat menelan biaya sekitar USD300 juta per pesawat. Angka itu tiga kali lipat dari biaya produksi rata-rata jet tempur siluman F-35 yang ditetapkan sekitar USD94 juta.

Mahalnya proyek PCA itu diungkap Kantor Anggaran Kongres (CBO) AS dalam laporan penelitiannya. Estimasi biaya produksi USD300 juta per pesawat PCA merupakan estimasi dolar tahun 2018. Artinya, kemungkinan pembangkakan biaya bisa terjadi lagi untuk tahun mendatang.

Laporan pengawas anggaran itu juga memprediksi biaya penggantian inventaris pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat dari sekarang hingga 2050.

CBO memperkirakan Angkatan Udara akan membutuhkan 414 pesawat PCA untuk menggantikan F-15C/Ds dan F-22 yang ada, di mana jet-jet tempur Angkatan Udara saat ini diarahkan ke pertempuran air-to-air (udara-ke-udara). 

Kantor pengawas anggaran itu juga memprediksi bahwa pesawat pertama PCA akan memasuki layanan militer pada tahun 2030.

Mahalnya biaya produksi pesawat PCA bermuara pada biaya teknologi baru.

“Pesawat PCA mungkin memiliki jangkauan dan muatan yang lebih besar, serta kemampuan stealth(siluman) dan sensor yang lebih baik, daripada F-22 hari ini; karakteristik tersebut akan membantu operasi di hadapan pertahanan udara kelas atas China, Rusia, dan musuh potensial lainnya di masa depan," kata CBO dalam laporannya, yang dikutip dari Defense News, Sabtu (15/12/2018).

Angkatan Udara AS tidak memiliki rekam jejak yang bagus terkait produksi pesawat siluman dengan biaya rendah yang awalnya dibayangkan oleh kepemimpinan terkait. Baik program B-2 dan F-22 terpotong sebagian karena tingginya harga per pesawat, yang pada gilirannya memberikan kontribusi pada tingkat produksi yang tidak pernah berakselerasi ke titik di mana biaya unit mulai menurun. 

Pada tahun-tahun awal, program F-35 juga dirusak oleh serangkaian pembengkakan biaya yang akhirnya mendorong Pentagon untuk merestrukturisasinya.

"Mengandung biaya untuk pesawat PCA mungkin sama-sama sulit," lanjut laporan CBO.

Angkatan Udara AS pada 2016 pernah menyatakan pesawat PCA akan diluncurkan untuk layanan pada 2030. Namun, Angkatan Udara sedikit bicara tentang pesawat tempur masa depan tersebut.

Angkatan Udara mengaku membutuhkan jet tempur baru yang jaringannya terkait dengan sistem teknologi udara, ruang angkasa, siber dan peperangan elektronik lainnya. 

"Penggantinya mungkin bukan satu platform," kata Jenderal Dave Goldfein, Kepala Staf Angkatan Udara kepada Defense News awal tahun ini. 

“Ini mungkin dua atau tiga jenis kemampuan dan sistem yang berbeda. Jadi saat kami melihat superioritas udara di masa depan, memastikan bahwa kami maju untuk tetap berada di depan musuh, kami melihat semua opsi itu."

Credit Sindonews.com

Australia Akui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel

SYDNEY, CB - Pemerintah Australia akan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Meski begitu, pemindahan kedutaan besar dari Tel Aviv tidak segera dilakukan.

Diwartakan ABC News, Sabtu (15/12/2018), Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pergeseran kebijakan luar negeri tersebut sebagai keputusan yang berimbang dan terukur.

"Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat, yang menjadi pusat pemerintahan Knesset (Parlemen Israel) dan banyak lembaga pemerintahan, adalah ibu kota Israel," katanya dalam sebuah pidato di Sydney.

Selanjutnya terkait dengan solusi dua negara, pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina bagi negara masa depan mereka dengan ibu kota di Yerusalem Timur.

Morrison memilih tunda pemindahan kedutaan besar Australia dari Tel Alviv. Australia juga berencana untuk mendirikan kantor perdagangan dan pertahanan di Yerusalem barat.

"Kami berharap pindahkan kedubes kami ke Yerusalem Barat ketika mungkin, untuk mendukung dan setelah penentuan status akhir," ucapnya.

AFP mencatat, Morrison pertama kali melontarkan perubahan kebijakan tersebut pada Oktober lalu, dan menuai kecaman dari Indonesia.

Masalah tersebut bahkan menghentikan negosiasi kesepakatan perdagangan bilateral selama bertahun-tahun.

Pada Jumat (14/12/2018), pemerintah Australia bahkan mengeluarkan peringatan kepada warganya yang bepergian ke Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan.

Peringatan tersebut berlaku untuk di wilayah Jakarta dan sejumlah destinasi wisata populer, termasuk Bali.

Sementara itu, Pemerintah Palestina akan mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk menarik duta besar mereka dan mengambil langkah boikot ekonomi atas keputusan Australia.

Sebelum Australia, negara lain seperti Guatemala dan Paraguay juga telah mengumumkan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengikuti jejak Amerika Serikat.

Namun, Paraguay mencabut keputusan tersebut setelah terjadi perubahan kepemimpinan.

Credit kompas.com

Pembelian 12 Kapal Selam Australia Dikritik

Ilustrasi kapal selam [Istimewa]

[SYDNEY] Pemerintah Australia menyatakan telah memfinalisasi detil kesepakatan yang kontroversial dengan perusahaan Prancis untuk membangun suatu armada kapal selam yang baru bagi pasukan angkatan bersenjatanya.

Pembelian sebanyak 12 kapal selam itu menuai kritik di dalam negeri karena proyek itu dinilai terlalu mahal dan terbukti tidak mencukupi.

Para pejabat kelompok pertahanan dan Angkatan Laut (AL) telah terikat dalam perundingan selama beberapa tahun dengan pembangun kapal Kelompok AL dari Prancis untuk memproduksi 12 kapal selam seharga 50 miliar dolar Australia (Rp 524,4 triliun).

Perdana Menteri Australia Scott Morrison membicarakan perundingan kapal selam itu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela pertemuan G20 pekan lalu. Awal pekan ini, media Australia, ABC, melaporkan kapal-kapal selam baru Australia yang pertama bisa ditunda dan harganya jauh melebihi harapan.

Menteri Pertahanan Christopher Pyne sepenuhnya membantah laporan itu menyatakan bahwa ada ledakan biaya nol dan sepenuhnya tidak ada penundaan sebagai bagian dari perundingan. Dia mengonfirmasi bahwa suatu terobosan telah dibuat dan kontrak penting akan ditandatangani awal tahun depan.

“Saya mengucapkan selamat kepada setiap orang yang terlibat dalam mencapai tonggak signifikan ini,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

“Kesepakatan rekanan strategis (SPA) akan ditandatangani pada awal 2019. Tambahan baru akan datang dalam 30 tahun dan itu tidak diketahui total jumlahnya. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan mengungkapkan masa depan kapal selam pertama tidak akan diperjuangkan sampcomai 2035,” kata Pyne.

Credit beritasatu.com

Soal Yerusalem, Palestina Bujuk Saudi Boikot Daging Australia

Jakarta, CB -- Penasihat pemerintah Palestina mengaku sudah meminta Arab Saudi untuk memboikot daging dari Australia jika Perdana Menteri Scott Morrison berkeras memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem.

Nabil Shaath, penasihat utama Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan bahwa permintaan itu sudah disampaikan tak lama setelah Morrison mengumumkan bahwa Australia tengah mempertimbangkan relokasi tersebut.

"Arab Saudi adalah pengimpor terbesar daging dari Australia. Segera setelah keputusan Morrison itu, saya berbicara dengan pihak Saudi dan mengatakan 'Kalian setidaknya bisa memberi tahu Australia bahwa kalian akan mencari pemasok daging lain," ujar Shaath kepada Plus61J.

Lebih jauh, Shaath juga menyerukan agar negara-negara Arab memboikot produk Australia jika Canberra benar-benar memindahkan kedubes ke Yerusalem.

"Kami meminta negara Arab untuk memasukkan Australia dalam gerakan pemboikotan," ucap Shaath seperti dikutip kantor berita milik pemerintah Australia, SBS, Jumat (14/12).

Seruan itu diutarakan pejabat senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) itu menyusul kabar bahwa Morrison akan merelokasi kedutaannya di Tel Aviv ke Yerusalem sebelum Natal tahun ini.

Morrison juga diperkirakan akan mengumumkan pengakuan Australia bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota Israel pada akhir pekan ini.

Langkah kontroversial Australia itu pertama kali diumumkan Morrison pada Oktober lalu. Saat itu, dia mengatakan kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana memindahkan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem.

Morrison menyatakan pertimbangan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. 

Sementara itu, Indonesia, sebagai pendukung Palestina, menentang keras rencana Australia tersebut yang dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina. 

Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.

Tak hanya dari sisi pemerintah, sejumlah protes dan demonstrasi juga sempat berlangsung di depan kedutaan besar Australia di Jakarta dan kantor konsulatnya di Surabaya.

Credit CNN INDONESIA

Australia Imbau Warga di RI Waspada Jelang Umumkan Yerusalem

Jakarta, CB -- Australiamengimbau warga negaranya yang akan atau sedang berada di Indonesia untuk berhati-hati menjelang rencana Canberra mengumumkan keputusan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Puluhan warga Australia yang bersiap-siap untuk berangkat ke Bali dan sejumlah destinasi pulau tropis lainnya selama liburan musim panas mendatang harus berhati-hati dan waspada tingkat tinggi," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Australia, Kamis (14/12).

Seorang sumber mengatakan kepada AFP bahwa Perdana Menteri Scott Morrison diperkirakan akan mengumumkan keputusan kontroversial itu secepatnya pada Sabtu (15/12).

Relasi Indonesia-Australia memang merenggang setelah Canberra memutuskan mempertimbangkan rencana memindahkan kedutannya untuk Israel ke Yerusalem.

Pada Oktober lalu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan itu muncul lantaran dia menganggap proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. 

Indonesia, sebagai pendukung Palestina, menentang keras rencana Australia tersebut yang dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina. 

Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.

Tak hanya dari sisi pemerintah, sejumlah protes dan demonstrasi juga sempat berlangsung di depan kedutaan besar Australia di Jakarta dan kantor konsulatnya di Surabaya.

"Demonstrasi telah berlangsung dalam beberapa minggu terakhir di sekitar kedutaan besar Australia di Jakarta dan Konsulat Jenderal Australia di Surabaya," demikian pernyataan Kemlu Australia.

"Protes dapat berlanjut di Kedutaan Besar Australia di Jakarta atau di salah satu Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Bali, dan Makassar. Kewaspadaan tingkat tinggi dibutuhkan."

Meski kabinet Morrison dikabarkan sudah menyetujui rencana pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, rencana Australia merelokasi kedutaannya ke kota tersebut masih belum diputuskan karena alasan biaya.

Seorang sumber mengatakan bahwa sebagai gantinya, pemerintah Australia untuk sementara waktu berencana membangun kantor kekonsuleran di Yerusalem. 

Credit CNN INDONESIA

Gelombang Ancaman Bom Melanda Seluruh AS, FBI Turun Tangan

Para agen FBI Amerika Serikat saat bertugas. FBI turun tangan setelah gelombang ancaman bom melanda berbagai kota di seluruh negeri. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Gelombang ancaman bom diterima berbagai otoritas di seluruh Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat. Rentetan ancaman bom itu dilaporkan menargetkan puluhan gedung dan fasilitas umum.

Para pejabat penegak hukum kepada Reuters mengatakan kredibilitas rentetan ancaman tersebut belum bisa dipastikan dengan segera.

FBI telah turun tangan untuk mengatasi masalah ini. FBI mencatat bahwa gelombang ancaman bom pernah diterima sekolah-sekolah dan bangunan publik lainnya setahun lalu tanpa menimbulkan konsekuensi.Namun, menurut FBI, kredibilitas dari rentetan ancaman bom terbaru ini belum bisa dikonfirmasi. "Kami menyadari ancaman yang dibuat di kota-kota di seluruh negeri," kata Rukelt Dalberis, juru bicara FBI di Los Angeles, kepada Reuters, yang dilansir Jumat (14/12/2018).

"Kami tetap berhubungan dengan mitra penegak hukum kami. Kami mendorong masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan kegiatan mencurigakan yang dapat mewakili ancaman," lanjut Dalberis.

Departemen Kepolisian New York mengatakan dalam pesan Twitter bahwa pihaknya tidak menganggap ancaman itu sebagai hal yang dapat dipercaya untuk saat ini. Pemerintah AS maupun komunitas intelijen belum berkomentar terkait rentetan ancaman tersebut. 

Credit  sindonews.com

Jet Tempur AS Jatuh di Hawaii, Pilot Selamatkan Diri dengan Parasut

Pesawat jet tempur MK-58 Hawker Hunter Amerika Serikat. Foto/UPI.com

HONOLULU - Pesawat jet tempur Hawker Hunter milik Garda Nasional Udara Hawaii, Amerika Serikat (AS), jatuh di lepas pantai Honolulu. Pilot yang berstatus sebagai kontraktor sipil garda tersebut berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan parasut.

Insiden terjadi pada hari Rabu waktu setempat, yakni saat latihan militer. Meski selamat, pilot mengalami luka traumatik.

Sekelompok paralayar yang sedang berada di atas perahu menyaksikan insiden itu dan bergegas mengambil tindakan.

"Kami mendengar dentuman keras ini dan kemudian kami melihat pilot mengeluarkan dari pesawat, dan kemudian kami melihat parasutnya keluar, dan kemudian pesawat langsung masuk ke air," kata seorang saksi mata.

Mack Ladner, seorang instruktur paralayar yang ada di atas, melompat ke dalam air untuk menyelamatkan pilot yang terluka dan melepaskan parasutnya.

"Itu semacam banyak (memacu) adrenalin, saya belum, saya belum pernah melihat yang seperti itu," kata Ladner, Kamis (13/12/2018), seperti dikutip CBS News.

"Ketika saya masuk ke air, Anda tahu, saya bertanya kepadanya seperti ini; 'Apakah Anda baik-baik saja' dan dia seperti (menjawab); 'Ya punggung saya sakit sedikit dari kompresi' dan dia memiliki sedikit darah yang keluar, saya pikir itu mungkin dampaknya," paparnya.

Pilot berusia 47 tahun itu telah dipindahkan ke sebuah kapal Coast Guard AS kemudian dilarikan ke rumah sakit. Para personel Garda Nasional Udara Hawaii untuk sementara menangguhkan latihan militer yang melibatkan sekitar 800 personel dan 30 pesawat setelah insiden tersebut.

"Ini bisa menjadi jauh lebih buruk, sepertinya mereka mendapatkannya dalam hitungan detik dan saya pikir satu-satunya kerugian adalah pesawat," kata saksi mata yang lain.

Pesawat lepas landas dari Bandara Honolulu, sekitar tiga mil jauhnya dari lokasi kecelakaan. Para saksi mengatakan pesawat itu kemungkinan akan menabrak bangunan di dekatnya jika tidak jatuh ke air laut.

Juru bicara Layanan Darurat Honolulu, Dustin Malama, mengatakan pilot memiliki luka traumatik dan telah dibawa ke rumah sakit.

Militer AS mengatakan penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Hawker Hunter adalah jet tempur buatan Inggris yang dikembangkan pada akhir 1940-an dan awal 1950-an.

Awalnya, pesawat dibuat dengan versi kursi tunggal dan digunakan sebagai pesawat tempur yang mampu bermanuver. Namun, pesawat dikembangkan untuk digunakan sebagai jet tempur, pembom, dan untuk misi pengintaian.

Inggris mengekspor pesawat itu dan saat ini tecatat ada 21 negara lain yang menggunakannya. 

Credit  sindonews.com

Militer AS dan Ukraina Akan Bertemu Bahas Konflik Rusia

Ilustrasi markas Pentagon. (Reuters/Yuri Gripas)

Jakarta, CB -- Kepala angkatan laut Ukraina akan bertemu petinggi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat di Washington pekan ini untuk membahas insiden penyitaan kapal oleh Rusia pada November lalu.

Juru bicara Pentagon, Eric Pahon, mengatakan bahwa kepala AL Ukraina, Ihor Voronchenko, akan bertemu Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana John Nicholson, pada Kamis (13/12) dan Jumat (14/12) waktu setempat.

"Nicholson dan pejabat Pentagon lainnya akan menegaskan kembali dukungan AS untuk kedaulatan Ukrania dan integritas teritorial dalam batas-batas yang diakui secara internasional, meluas ke perairan teritorialnya, serta hak kapalnya untuk melintasi perairan internasional," tutur Pahon seperti dikutip AFP.

Pertemuan ini dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Ukraina, Plavo Klimkin, meminta tanggapan internasional secepatnya terhadap "agresi Rusia" yang menyita tiga kapal angkatan laut Ukraina dan menahan 24 personelnya.


Dalam insiden tersebut, kapal Rusia menembaki tiga kapal angkatan laut Ukraina ketika tertangkap mencoba melewati Selat Kerch dari Laut Hitam ke Laut Azov.

Namun, Ukraina mengklaim bahwa kapal tersebut ditembaki setelah awak memutuskan untuk menjauh dan kembali ke pelabuhan di Odesa.


Insiden ini dikhawatirkan dapat memicu kembali perang antara kedua negara setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014 lalu.

Tak lama setelah insiden ini, Ukraina mencanangkan darurat militer, langkah yang membuat Putin "sangat khawatir."

Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, pun menyebut bahwa kini negaranya terancam terlibat perang terbuka dengan Rusia.

"Negara ini dalam ancaman akan terlibat perang terbuka dengan Rusia," kata Petro, seperti dilansir CNN.




Credit  cnnindonesia.com

Sejarah Hari Ini: Perang Balkan Diakhiri

Makam para korban perang Bosnia antara tahun 1992-1995 di dekat kota Srebrenica

Foto: Reuters

Tiga pemimpin Bosnia, Serbia dan Krosia tanda tangani kesepakatan Dayton.

CB,  Pada 14 Desember 1995, para pemimpin Bosnia, Serbia, dan Kroasia menandatangani Kesepakatan Dayton di Paris untuk mengakhiri perang di Balkan yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun.


Ketiga pemimpin itu menandatangani kesepakatan yang disaksikan oleh sejumlah kepala negara Eropa, dan dihadiri sedikitnya 50 pemimpin dunia dan pemimpin organisasi internasional.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Bosnia dipertahankan sebagai satu negara tetapi dibagi menjadi dua bagian. Negara itu akan terdiri dari federasi Muslim-Kroasia yang mewakili 51 persen wilayah dan Republik Serbia yang memegang 49 persen sisanya.
Sarajevo akan menjadi kota yang bersatu dengan Serbia, bersama dengan beberapa wilayah pinggiran kota yang dikuasai Serbia. Sementara daerah kantong aman Gorazde akan tetap berada di bawah kontrol Muslim, tetapi akan dihubungkan oleh koridor darat ke Sarajevo.

Pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic, mengatakan negaranya telah dikucilkan terlalu lama. Sementara pemimpin Kroasia, Franjo Tudjman, berbicara tentang tujuannya untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara warganya dengan Uni Eropa.


Di sisi lain, pemimpin Bosnia, Alija Izetbegovic menyampaikan impiannya akan sebuah negara Bosnia yang multi-etnis.

Keberhasilan mempertahankan perjanjian damai itu akan menentukan bantuan bagi negara yang dilanda perang tersebut. Sedikitnya 200 ribu orang tewas dalam konflik paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia II.

Beberapa juta orang telah kehilangan tempat tinggal, sebagian merupakan hasil dari operasi pembersihan etnis. Banyak pengungsi lainnya melarikan diri dari negara itu karena tidak mau terjebak dalam pertempuran.

Presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengatakan perdamaian seluruhnya diserahkan kepada ketiga pemimpin dan rakyat mereka. "Tidak seorang pun di luar dapat menjamin bahwa Muslim, Kroasia, dan Serbia di Bosnia dapat bersatu dan tetap bersama sebagai warga negara bebas di negara kesatuan itu. Hanya mereka sendiri yang bisa menentukannya," kata Presiden Clinton.

Meskipun Kesepakatan Dayton secara resmi mengakhiri konflik, ketegangan tetap ada di antara tiga negara Balkan tersebut. Namun segalanya membaik ketika lanskap politik di wilayah itu berubah.

Alija Izetbegovic mengundurkan diri pada 2001. Slobodan Milosevic diadili di Den Hag setahun kemudian karena tuduhan kekejaman di Balkan selama 10 tahun. Sedangkan Franjo Tudjman meninggal dunia pada 1999.

Para pemimpin pemerintahan baru negara-negara itu lebih moderat. Mereka bertemu untuk pertama kalinya pada 2002, sejak pendahulu mereka menandatangani perjanjian damai.

Banyak masalah perang yang masih terus berlanjut, salah satunya adalah nasib sekitar 1,5 juta pengungsi dan orang-orang yang terlantar. Pasukan penjaga perdamaian Uni Eropa menggantikan NATO pada Desember 2004.

Statistik resmi yang dirilis pada 2005 mengungkapkan jumlah korban tewas dalam perang Bosnia lebih rendah daripada yang diperkirakan. Sebuah laporan sementara mengatakan jumlah korban tewas mungkin mendekati 100 ribu jiwa.

Credit  republika.co.id

Iran Desak Barat Setop Usik Program Rudal Balistiknya

Iran meminta Barat untuk berhenti mengusik progtam rudal balistiknya. Foto/Istimewa

TEHERAN - Iran mendesak Amerika Serikat (AS) dan sekutunya untuk menghentikan tuduhan "absurd" mereka tentang uji coba rudal Teheran. Desakan itu muncul sehari setelah Washington mendesak PBB untuk mengadopsi tindakan hukum terhadap Teheran.

"AS & sekutunya harus menghentikan kemunafikan mereka yang absurd atas rudal-rudal Iran," kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif di Twitter.

"Fakta berbicara sendiri. Mereka yang menjual USD100 miliar dalam bentuk senjata untuk membantai warga Yaman," tambahnya, merujuk pada perang yang dipimpin Saudi yang didukung oleh Barat terhadap pemberontak Yaman seperti dikutip dari AFP, Jumat (14/12/2018).

Di bawah teks, Zarif menerbitkan grafik yang merinci ekspor senjata ke Arab Saudi dari 2013 hingga 2017 dengan menggunakan angka-angka dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Menurut grafik itu AS menyumbang 61 persen dari penjualan senjata ke Riyadh, Inggris mencapai 23 persen dari penjualan, dan transaksi dari Prancis menyumbang empat persen.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan hukuman terhadap Iran guna membatasi program rudal balistik, yang dikatakan Washington menimbulkan ancaman bagi kawasan itu dan sekitarnya.

Sehari sebelumnya, Iran menegaskan telah melakukan uji coba rudal dan menegaskan kembali niatnya untuk tetap melakukan kegiatan balistik meski ada kecaman dari Barat.

Paris dan London mengatakan tes Teheran "provokatif" tetapi menyerukan dialog dengan Iran daripada sanksi seperti yang diminta oleh AS.

Iran mengekang sebagian besar program nuklirnya di bawah perjanjian penting 2015 dengan negara-negara besar, yang AS tinggalkan pada Mei, tetapi terus mengembangkan teknologi rudal balistiknya.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 diadopsi setelah perjanjian itu menyerukan Iran untuk menahan diri dari pengujian rudal yang mampu membawa senjata nuklir, tetapi tidak secara khusus melarang Teheran dari peluncuran rudal.

Teheran mengatakan tidak memiliki niat untuk memperoleh senjata atom dan bahwa program pengembangan misilnya adalah murni defensif dan sesuai dengan resolusi.

Credit  sindonews.com

Iran Ancam Rintis Kembali Program Senjata Nuklir

Kepala program nuklir Iran, Ali Akbar Salehi. Foto/REUTERS

TEHERAN - Para pemimpin senior Iran mengancam akan merintis kembali program senjata nuklirnya. Ancaman ini muncul setelah intelijen Amerika Serikat mengidentifikasi Teheran sebagai salah satu ancaman global.

Negara dengan nama resmi Republik Islam siap untuk memulai kembali pengayaan uranium skala penuh—komponen kunci dalam pembuatan senjata nuklir—jika tidak terus menerima arus keuangan dari negara-negara Eropa yang masih berkomitmen untuk mempertahankan perjanjian nuklir 2015.

Dalam review ancaman terbaru AS, nama Iran muncul sebagai salah satu ancaman global yang dapat mengguncang keseimbangan internasional. Teheran dianggap berpotensi mempersenjatai diri dengan rudal balistik berhulu ledak nuklir.

Kepala program nuklir Iran, Ali Akbar Salehi, pada hari Kamis mengatakan Iran sedang bekerja untuk memperkaya uranium ke tingkat ekstrem yang dilarang di bawah kesepakatan nuklir 2015. Pekerjaan ini akan memungkinkan Iran untuk menimbun sejumlah besar uranium yang diperkaya, yang diperlukan untuk bahan utama pembuatan senjata nuklir.

"Saya ingin memperingatkan bahwa ini bukan gertak sambal; saya menepati janji saya setiap kali saya mengatakan sesuatu," kata Salehi, seperti dikutip dari Washington Free Beacon, Jumat (14/12/2018).

Komentar Salehi muncul saat dia mengunjungi fasilitas nuklir Fordowu, situs militer yang belum tunduk pada inspeksi internasional.

"Sekarang saya menekankan sekali lagi bahwa jika negara ingin, kita dapat dengan mudah kembali ke pengayaan 20 persen, dan memenuhi kebutuhan negara pada tingkat dan volume apa pun." katanya lagi.

Iran memiliki pengetahuan dan teknologi untuk memulai pengayaan uranium tingkat tinggi. Namun, selama ini menahan diri untuk tidak melakukan hal itu sebagai upaya untuk melestarikan kesepakatan nuklir. Teheran ingin mempertahankan kesepakatan itu demi uang tunai dan bantuan ekonomi internasional.

"Pengayaan saat ini sedang berlangsung, tetapi kami akan mengesampingkan batas 300kg (batas yang ditetapkan oleh perjanjian nuklir 2015) kapan pun kami inginkan, dan akan melakukan pengayaan pada volume dan tingkat apa pun," kata Salehi.

"Saat ini kami memiliki 1.044 sentrifugal di Fordow, dan jika ingin, kami akan memulai kembali pengayaan uranium 20 persen di Fordow."

Dalam review ancaman global yang dirilis akhir tahun, komunitas intelijen dan keamanan AS mengungkapkan Iran sedang memperluas pengaruhnya di sektor militer dan dunia maya.

"Iran juga kemungkinan akan terus mengembangkan kemampuan militernya, termasuk mengembangkan teknologi yang dapat digunakan untuk rudal balistik antarbenua (ICBM) dan meningkatkan operasi cyberspace ofensif," bunyi laporan review tersebut.

"Iran memperluas pengaruhnya dengan meningkatkan ukuran dan kemampuan jaringan militer, intelijen, dan pasukan cadangan, sementara itu meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah lain di dunia," lanjut laporan tersebut.

"Para pesaing seperti Rusia, Iran, dan China  mungkin terlibat dalam kampanye operasi informasi tingkat lanjut yang menggunakan media sosial, kecerdasan buatan, dan analitik data untuk melemahkan Amerika Serikat dan sekutunya," menurut laporan itu. 

Credit  sindonews.com

Para Hacker Iran Coba Bobol Email Ilmuwan Nuklir Arab

Kelompok hacker Iran mencoba membobol email para pejabat Amerika Serikat dan para ilmuwan nuklir Arab. Foto/REUTERS/Ilustrasi

WASHINGTON - Para hacker Iran mencoba membobol email pribadi para pejabat Amerika Serikat (AS) yang ditugaskan untuk menegakkan sanksi Washington. Para ilmuwan nuklir Arab dan para karyawan think tank Amerika juga jadi target serangan siber kelompok peretas tersebut.

Serangan siber dari kelompok hacker Iran bernama "Charming Kitten" ini dimulai sejak bulan lalu atau setelah Presiden Donald Trump resmi memulihkan seluruh sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Seluruh sanksi yang sempat dicabut itu dipulihkan lagi setelah Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir internasional tahun 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China).

Sepak terjang kelompok peretas itu terlacak grup keamanan siber yang berbasis di London, Certfa. Menurut data grup tersebut, Charming Kitten selama sebulan terakhir mencoba masuk ke email pribadi lebih dari selusin pejabat Departemen Keuangan AS.

Lebih rinci, Certfa, membeberkan daftar target para peretas. Di antaranya, para pengkritik, penegak perjanjian nuklir, para ilmuwan nuklir Arab, tokoh masyarakat sipil Iran, dan para karyawan kelompok think tank yang berbasis di Washington, D.C.

"Agaknya, beberapa dari ini adalah tentang mencari tahu apa yang terjadi dengan sanksi," kata Frederick Kagan, seorang sarjana di American Enterprise Institute yang telah menulis tentang dunia siber Iran dan termasuk di antara mereka yang ditargetkan.

Kagan mengaku khawatir dengan penargetan ahli nuklir asing. "Ini sedikit lebih mengkhawatirkan dari yang saya duga," katanya, dikutip AP, Jumat (14/12/2018).

Peneliti di Certfa menemukan server dan mengekstrak daftar 77 alamat Gmail dan Yahoo yang ditargetkan oleh kelompok peretas Iran. Daftar itu telah berikan kepada AP untuk analisis lebih lanjut.

Meskipun puluhan email terdeteksi jadi target, namun jumlah yang berhasil dibobol belum diketahui.

"Targetnya sangat spesifik," kata peneliti Certfa, Nariman Gharib.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Kamis, Certfa menduga para peretas terkait dengan pemerintah Iran. Kelompok peretas itu juga melakukan kesalahan operasional, termasuk beberapa kasus di mana para peretas secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa mereka beroperasi dari komputer di Iran.

Allison Wikoff, seorang peneliti Secureworks yang berbasis di Atlanta, mengakui beberapa infrastruktur digital dalam laporan Certfa memang jadi target para peretas di masa lalu. Namun, dia ragu jika kelompok itu didukung oleh pemerintah. "Ini cukup jelas," katanya.

Permintaan konfirmasi kepada para pejabat Iran belum mendapat jawaban. Pemerintah Teheran sebelumnya telah menolak bertanggung jawab atas operasi peretasan.

Namun, menurut analisis AP, dari targetnya menunjukkan bahwa Charming Kitten bekerja dalam keterpaduan yang erat dengan kepentingan Republik Islam. Yang paling mencolok di antara mereka yang jadi target adalah para pejabat nuklir, seorang ilmuwan yang bekerja pada proyek nuklir sipil untuk Kementerian Pertahanan Pakistan, seorang operator senior di Reaktor Penelitian dan Pelatihan di kota Ramtha, Yordania, dan seorang peneliti tingkat tinggi di Komisi Energi Atom Suriah. 

Target lainnya adalah Guy Roberts, Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Program Pertahanan Nuklir, Kimia, dan Biologi.

"Ini adalah sesuatu yang saya khawatirkan," kata Roberts ketika namanya masuk dalam daftar target para hacker tersebut.

Jarrett Blanc, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang terlibat dalam implementasi kesepakatan nuklir di bawah pemerintahan Barack Obama, juga ada dalam daftar. Dia mengatakan berita tentang penargetannya tidak mengejutkan.

"Saya telah mempertahankan kontak dengan mitra Iran sejak meninggalkan pemerintah," katanya. "Saya akan sangat terkejut jika tidak ada kelompok Iran yang mencoba meretas ke berbagai akun email saya."


Credit  sindonews.com

Indonesia Dinilai Sulit Tekan Cina untuk Kasus Muslim Uighur

Muslim Uighur dan Masjid Id Kah, Kashgar, Xianjiang, Cina.

Foto: farwestcina.com

Cina menahan jutaan Muslim Uighur di kamp.

CB, JAKARTA -- Pengajar jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara Tia Mariatul Khibtah mengatakan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi kekejian pemerintah Cina dalam memperlakukan Muslim Uighur. Menurutnya, karena memang hal itu kedaulatan Cina.

"Sebagai negara yang berdaulat dan menghargai hak asasi manusia jika terjadi diskriminasi atau genosida terhadap Muslim Uighur ya harus diprotes tapi kalau mengambil isu muslimnya tidak cukup kuat bagi Indonesia kalau dilihat dilihat dari hubungan internasional ya untuk memprotes tindakan diskriminasi pemerintah Cina," kata Tia, Kamis (13/12).

Indonesia, kata Tia, dapat memprotes tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida, jika memang ada. Tia mengatakan tidak berbeda dengan kasus di Rohingya, di Myanmar. Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali protes.

"Indonesia bisa tekan dalam beberapa kerja sama dengan Cina, mulai berhitung di situ, kira-kira bisa ditekan tidak itu masalahnya, karena kan yang lebih banyak memberi uang itu Cina," kata Tia. 

Menurutnya, tetap harus dilihat dalam beberapa kerja sama yang sudah disepakati. Ada yang membuat Cina ketakutan atau tidak. Jika tidak maka Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk mengintervensi.

Sebelumnya Rapat Paripurna DPR RI diwarnai interupsi dari anggota DPR terkait Muslim Uighur di Cina. Hal itu khususnya, dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami suku Uighur di Xinjiang, Cina.

Beberapa anggota parlemen menilai institusi DPR harus meminta kepada Pemerintah untuk bersikap terkait apa yang dialami Suku Uighur tersebut. Menurut mereka Indonesia harus melakukan upaya-upaya dan langkah agar tidak ada lagi kasus pelanggaran HAM di dunia.

Sejak April 2017, pemerintah Cina sudah menangkap setidaknya 800 ribu dan kemungkinan dua juta masyarakat Uighur kedalam kamp yang mereka sebut 'kamp re-edukasi'. Pemerintah Cina sebelumnya membantah keberadaan kamp tersebut. Namun sekarang mereka melegalisasinya dan mengatakan kamp tersebut sebagai pusat pelatihan untuk 'melawan ekstrimisme'.

Tapi faktanya mereka yang ditangkap termasuk rektor universitas dan pejabat partai. Kamp 'pusat re-edukasi' telah memaksa Muslim Uighur menjalani program doktrinasi - seperti mempelajari propaganda komunisme dan memberi salam hormat kepada Presiden Cina Xi Jinping.

Tapi mereka Pemerintah Cina bersikeras kamp tersebut pusat pelatihan. Menurut mereka memasukkan Muslim Uighur ke dalam sebuah kamp konsentrasi adalah upaya untuk menangkal terorisme global. 

"Ini melindungi hak asasi manusia lebih besar lagi, juga menyelamatkan orang-orang ini, ini salah satu kontribusi penting yang Cina lakukan untuk melawan terorisme global," kata Menteri Luar Negeri Cina Lu Kang pada bulan November lalu, seperti dilansir dari Vox.

Ketua Dewan Uyghur Human Rights Project (UHRP) Nury Turkel meminta negara-negara demokrasi untuk menentang Cina atas perlakuan mereka terhadap Muslim Uighur. Turkel mengatakan perlakukan Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur 'mengarah ke genosida'.

"Ini waktunya untuk bertindak, sesuatu yang buruk terjadi dalam pengawasan kami," kata Turkel pada 6 Desember lalu, seperti dilansir dari the Guardian.

Turkel mengutip sejarawan dari Universitas Georgetown, yang mengatakan Beijing berusaha mencari solusi final atas permasalah kultural di Xinjiang dengan membersihkan budaya Uighur. Turkel mengatakan pemerintah Cina melihat Uighur sebagai kanker.

Credit  republika.co.id

Kasus Bos Huawei Jadi Tawar-menawar Politik Trump ke Cina?

Meng Wanzhou, Kepala Eksekutif Huawei. Sumber: REUTERS/Alexander Bibik

CB, Jakarta - Pejabat Eksekutif Huawei Meng Wanzhou, dibebaskan dengan jaminan pada Selasa untuk menunggu keputusan ekstradisi AS, dan diduga akan digunakan Trump sebagai tawar-menawar politik Cina-AS.
Usai putusan pengadilan Kanada, Trump mengatakan akan campur tangan dalam kasus Departemen Kehakiman AS terhadap Meng jika hal itu bisa melayani kepentingan keamanan nasional atau membantu memenangkan kesepakatan perdagangan dengan Cina, menurut laporan Reuters, yang dikutip pada 14 Desember 2018.

Para ahli hukum dan pejabat Kanada mengatakan komentar Trump dapat memungkinkan pengacara Meng untuk menentang penuntutannya bermotif politik, sebuah argumen yang akan bergema di Kanada, di mana hakim sangat berhati-hati terhadap penyalahgunaan sistem peradilan.

"Dia telah memberikan kepada para pengacaranya kesempatan untuk membantah bahwa penuntutan telah dipolitisasi dan proses ekstradisi harus diakhiri," kata Robert Currie, seorang profesor hukum internasional di Dalhousie University di Halifax.

Presiden Cina Xi Jinping saat acara makan siang bersama dengan Presiden Donald Trump setelah pertemuan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, 1 Desember 2018. REUTERS/Kevin Lamarque
Jaksa AS menuduh Meng, kepala keuangan dan putri pendiri Huawei Technologies, melakukan transaksi yang terkait dengan Iran dan melanggar sanksi AS. Meng mengatakan dia tidak bersalah.
Jika seorang hakim Kanada memutuskan bahwa kasusnya cukup kuat, menteri kehakiman Kanada selanjutnya harus memutuskan apakah akan mengekstradisi Meng ke Amerika Serikat. Jika demikian, Meng akan menghadapi tuduhan konspirasi di AS karena menipu beberapa lembaga keuangan, dengan hukuman maksimal 30 tahun untuk setiap dakwaan.
Departemen Kehakiman mengecam pernyataan Trump, yang merujuk pada upaya Cina dan Amerika Serikat untuk menegosiasikan kesepakatan guna menyelesaikan perang dagang mereka.
Ditanya tentang komentar di sidang Komite Kehakiman Senat, Asisten Jaksa Agung Kanada John Demers mengatakan bahwa departemennya bukan alat perdagangan.

"Apa yang kami lakukan di Departemen Kehakiman adalah penegakan hukum. Kami tidak melakukan perdagangan," kata Demers.
Peng, pengacara Meng, tidak dapat dimintai komentar dan Gedung Putih tidak segera membalas permintaan untuk komentar.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland mengatakan proses hukum tidak boleh dibajak untuk tujuan politik dan bahwa pengacara Meng akan memiliki pilihan untuk mengajukan pernyataan Trump jika mereka memutuskan untuk melawan ekstradisi.
"Mitra ekstradisi kami seharusnya tidak berusaha mempolitisasi proses ekstradisi atau menggunakannya untuk tujuan lain selain mengejar keadilan dan mengikuti aturan hukum," katanya.

Meng adalah salah satu perempuan pebisnis paling berpengaruh di Cina dan ayahnya, CEO Huawei Ren Zhengfei, adalah mantan insinyur Tentara Pembebasan Rakyat Cina.
Perusahaan, yang membangun semua teknologi dari jaringan hingga handset, adalah perusahaan teknologi terbesar di Cina dengan 180.000 staf dan pendapatan sebesar US$ 93 miliar atau Rp 1.354 triliun pada tahun 2017.
Bennett Gershman, seorang profesor di Pace Law School di New York, mengatakan sulit untuk melihat bagaimana keamanan nasional atau kebijakan luar negeri dapat membenarkan kemungkinan intervensi oleh Trump dalam kasus Huawei.
"Sepertinya Trump menggunakan kasus ini sebagai tawar-menawar dalam transaksi perdagangan kami dan untuk keuntungan finansial," kata Gershman.

Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song
Ada preseden keterlibatan Gedung Putih dalam kasus pidana karena alasan kebijakan luar negeri. Pemerintahan Obama pada 2016 menepis tuduhan terhadap seorang pria berdasarkan kepentingan kebijakan luar negeri yang signifikan terkait dengan program nuklir Iran dan menyetujui pertukaran tahanan dengan Iran.

Awal tahun ini, Trump meninjau kembali denda terhadap perusahaan Cina ZTE Corp karena melanggar sanksi perdagangan dengan Iran, mengatakan pembuat telekomunikasi adalah pembeli besar bagi pemasok AS.
Kasus terhadap Meng berasal dari laporan Reuters tahun 2013 bahwa Huawei memiliki hubungan erat dengan perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang berusaha menjual peralatan AS ke Iran meskipun larangan Uni Eropa dan Uni Eropa.


Credit  tempo.co

Kuwait Tawari Jadi Tuan Rumah Perjanjian Damai Yaman

Konflik di Yaman (ilustrasi)

Foto: VOA

Pembicaraan damai konflik Yaman dimulai di Swedia.

CB, KUWAIT -- Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah mengatakan pada Rabu (12/12), bahwa negaranya siap menjadi tuan rumah penandatanganan perjanjian damai Yaman. Penandatanganan dilakukan jika pihak-pihak yang berperang mencapai konsensus.
Dilansir Anadolu, Kamis (13/12), Al-Sabah membuat pernyataannya saat konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Austria, Karin Kneissl.

"Kami siap untuk berdiri di samping saudara-saudara Yaman ketika mereka berpikir mereka siap untuk mengakhiri perang, mencapai perdamaian dan menandatangani perjanjian (perdamaian), yang kami harap Kuwait akan menjadi tuan rumah," katanya.

Ia mengatakan tidak ada alternatif lain selain solusi politik untuk mengakhiri krisis Yaman. Kuwait telah menjadi tuan rumah pembicaraan Yaman dua tahun lalu. Kneissl mengatakan dialog adalah satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan perang Yaman.

Pembicaraan perdamaian yang ditengahi PBB di Yaman dimulai pada 6 Desember di ibukota Swedia, Stockholm. Dalam negosiasi yang dipimpin oleh Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths, pemerintah Yaman dan Houthi membahas masalah pembebasan tahanan, pertempuran atas Hodeidah, Bank Sentral Yaman, blokade Taiz, bantuan kemanusiaan dan bandara Sana'a.

Kedua kubu telah mencapai kesepakatan terkait masalah penukaran tahanan. Putaran pembicaraan damai  akan berakhir pada hari ini. Dalam upaya perdamaian sebelumnya, pembicaraan antara pihak-pihak yang berseteru di Yaman di kota-kota Swiss pada 2015 dan di Kuwait pada 2016 berakhir dengan kegagalan.

Perundingan perdamaian yang disponsori PBB yang dijadwalkan akan diadakan pada 6 September di Jenewa juga gagal karena Houthi tidak hadir. Yaman terus dihantam oleh kekerasan sejak 2014, ketika pemberontak  Houthi menguasai sebagian besar negara, termasuk ibu kota, Sanaa, dan kota pelabuhan utama Hodeidah.

Konflik meningkat pada 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu Sunni-Arabnya meluncurkan kampanye udara besar-besaran di Yaman yang bertujuan untuk mengalahkan Houthi. Kekerasan telah menghancurkan infrastruktur Yaman, termasuk sistem kesehatan dan sanitasi. Menurut PBB kondisi Yaman merupakan  salah satu bencana kemanusiaan terburuk di zaman modern.

Credit  republika.co.id