CUPUMA

Kamis, 23 Agustus 2018

Takut Dihabisi CIA, Duterte Ingin Buang Ponselnya

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte sedang berpikir untuk membuang smartphonenya. Ia mengaku khawatir CIA terus menguping pembicaraannya dan mungkin menggunakan informasi pribadinya untuk kemudian membunuhnya.

“Saya tahu, AS mendengarkan. Saya yakin itu CIA, itu juga yang akan membunuh saya,” kata Duterte di Kota Cebu, seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (22/8/2018).

Duterte merasa Washington berusaha menghabisinya atas kebijakan luar negerinya yang independen dan kesediaannya untuk memperoleh senjata dari pemasok global lainnya.

Untuk mencegah kemungkinan gangguan smartphone oleh kekuatan luar, yang dikatakan Duterte dapat mencakup Rusia, China, Israel, dan mungkin Indonesia, pemimpin berusia 73 tahun itu mempertimbangkan untuk kembali menggunakan ponsel biasa, di mana penyadapan dan intersepsi lebih sulit.

Karena dia bukan pemimpin yang paham teknologi, dia secara anekdot ingat bagaimana dia pernah mengirim pesan rahasia ke semua kontak-nya setelah secara tidak sengaja mengklik fitur "kirim semua".

Duterte telah lama khawatir bahwa CIA mungkin akan melakukan pembalasan di tengah hubungan bilateral yang memburuk dengan Washington. Baru Jumat lalu, Duterte sekali lagi mencatat bahwa CIA menginginkannya mati.

Penolakan Washington untuk menjual senapan serbu ke Manila, karena kekhawatiran tentang catatan hak asasi manusia negara itu di tengah perang yang sedang berlangsung terhadap narkoba, telah memaksa Duterte mencari pemasok baru. Manila, yang telah lama bergantung pada AS untuk senjata, beralih ke China dan Rusia untuk mengisi kekosongan itu.

Moskow dan Manila menandatangani perjanjian kerja sama militer tahun lalu, dengan Rusia sudah memasok lebih dari 5.000 senapan serbu Kalashnikov ke Filipina secara gratis, untuk membantu memerangi pemberontakan Islam. Meskipun ada tekanan dari AS, pemerintah Duterte juga mempertimbangkan pembelian kapal patroli, helikopter, kendaraan lapis baja dan bahkan kapal selam dari Rusia.

Pada hari Selasa, Duterte sekali lagi membela pilihannya untuk mencari pemasok senjata baru, setelah Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Keamanan Asia dan Pasifik, Randall Schriver meminta Manila untuk berpikir sangat hati-hati tentang konsekuensi dari memperoleh senjata Rusia.

“Anda tidak hanya membeli kemampuan, Anda berinvestasi dalam suatu hubungan,” kata Schriver awal bulan ini.

Hubungan AS-Filipina, bagaimanapun, tidak pernah didasarkan pada saling menghormati, Duterte menekankan, mencatat kegagalan Washington untuk memperlakukan Manila sebagai mitra yang setara.

"Hubungan? Kapan itu benar-benar hubungan mutualisme dan rasa hormat?" tanya Duterte, menekankan bahwa sementara AS digunakan untuk menyediakan peralatan militer yang diperbaharui China dan Rusia menawarkan pasokan baru, tanpa prasyarat.

Credit sindonews.com

Tolak Akui Kekejaman Militer, Suu Kyi Bela Kebijakan Atas Rohingya

SINGAPURA - Pemimpina Myanmar, Aung San Suu Kyi, membela tindakan pemerintahnya di negara bagian Rakhine. Lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari rumah mereka dan mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh.

Berbicara pada sebuah ceramah di Singapura, Suu Kyi menolak untuk mengakui kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar. Sebaliknya ia membenarkan kampanye pemerintahnya terhadap komunitas Muslim yang terkepung.

"Kami, yang hidup melalui transisi di Myanmar, melihatnya berbeda dari mereka yang mengamatinya dari luar dan yang akan tetap tak tersentuh oleh hasilnya," katanya, dalam respon yang jelas terhadap kritik tentang bagaimana pemerintahnya menangani penderitaan Rohingya seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (22/8/2018).

PBB telah menggambarkan kampanye militer Myanmar di Rakhine sebagai pembersihan etnis teks book. Jurnalis dan kelompok hak asasi manusia yang melaporkan dari wilayah itu telah mendokumentasikan perkosaan yang meluas, pembunuhan, dan penghancuran rumah oleh pasukan pemerintah.

Meskipun demikian, penerima Hadiah Nobel Perdamaian itu telah menolak untuk mengutuk aksi kekerasan tersebut. Ia bahkan menolak untuk menyebut nama Rohingya untuk merujuk ke kelompok etnis tersebut.

Myanmar percaya bahwa Rohingya adalah orang Bengali yang bermigrasi ke negara itu secara tidak sah selama pemerintahan Inggris di benua itu. Myanmar menolak klaim bahwa Rohingya berasa dari wilayah itu berabad-abad lalu.

Sejak 2012, insiden intoleransi agama dan hasutan terhadap umat Islam telah meningkat di seluruh negeri, dengan Rohingya sering diserang dan digambarkan sebagai ancaman terhadap ras dan agama.

Dalam kesempatan itu, Suu Kyi juga mengatakan sulit untuk mengatakan kapan Rohingya yang dapat kembali. Ia pun menyalahkan Bangladesh atas keterlambatan itu.

"Sangat sulit bagi kami untuk menetapkan jangka waktu itu sendiri secara sepihak, karena kami harus bekerja dengan Bangladesh untuk melakukan itu".

Pemerintah Myanmar telah menandatangani beberapa perjanjian untuk mempersiapkan kembalinya Rohingya. Namun badan-badan PBB menuduh Myanmar terpaksa melakukan itu dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengkhawatirkan keselamatan warga Rohingya saat kembali.

PBB, yang belum diberikan akses ke Rakhine sejak Agustus 2017, khawatir pengungsi yang kembali tidak akan menjadi kebebasan bergerak jika mereka kembali.

Knut Ostby, seorang pejabat PBB dan koordinator kemanusiaan di Myanmar, mengatakan perjanjian repatriasi telah dilanda penundaan berulang dan pihak berwenang belum mengizinkan mereka mengakses ke wilayah tersebut.

Credit sindonews.com

Pembicaraan Damai, Afghanistan Minta Bantuan Rusia Tekan Taliban

KABUL - Afghanistan berharap Rusia dapat menekan gerilyawan Taliban untuk mengadakan pembicaraan damai dengan pemerintah. Hal itu dikatakan pejabat keamanan Afghanistan setelah dia bertemu duta besar Rusia di Kabul.

Taliban, yang berjuang untuk mengusir Amerika Serikat (AS) dan pasukan asing lainnya serta mengalahkan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat, berencana untuk ambil bagian dalam pembicaraan damai Afghanistan di Moskow pada 4 September mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

"Penasihat keamanan nasional Afghanistan, Hanif Atmar, mengatakan kepada duta besar Rusia bahwa Afghanistan menghargai dukungan Rusia untuk proses perdamaian dan menyerukannya untuk menekan pemberontak Taliban agar memulai negosiasi dengan pemerintah Afghanistan," pernyataan kantor Atmar seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/8/2018).

Taliban pekan ini menolak tawaran gencatan senjata tiga bulan pemerintah Afghanistan dan mengatakan mereka akan terus melanjutkan perang mereka, dua komandan pemberontak mengatakan kepada Reuters. Pernyataan itu muncul setelah serangkaian serangan militan di mana ratusan orang telah tewas.

"Duta Besar Rusia Alexander Mantytski, mengatakan negaranya siap membantu Afghanistan membuat proses perdamaian sukses," kata kantor Atmar.

Menurut seorang diplomat senior di Kabul, Moskow dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan kontak langsung dengan Taliban, yang secara resmi dilarang di Rusia.

Rusia telah mengundang 12 negara, termasuk AS, ke pembicaraan Moskow bulan depan. Namun AS telah menolak undangan tersebut. Kementerian luar negeri Rusia pun menyesalkan keputusan AS.

Hampir 40 tahun telah berlalu sejak Moskow mengirim pasukannya ke Afghanistan, memulai pendudukan berdarah selama satu dasawarsa dan konflik faksional yang masih berlangsung.

Tahun ini, Rusia menolak tuduhan oleh komandan tertinggi NATO di Afghanistan telah memberi dukungan dan bahkan memasok senjata ke Taliban.

Seorang diplomat Barat di Kabul mengatakan, Rusia berusaha meningkatkan pengaruhnya dan meningkatkan citranya di Afghanistan dengan mengundang para pemimpin Taliban untuk berunding.

Taliban belum mengumumkan jika mereka akan menghadiri pembicaraan di Moskow.

Diplomasi antara Taliban dan berbagai negara - termasuk AS, Turki, dan Arab Saudi - telah berlangsung selama bertahun-tahun untuk mengakhiri fase terakhir perang di Afghanistan, yang dimulai dengan invasi AS pada tahun 2001.

Credit sindonews.com

Selasa, 21 Agustus 2018

Lawan Ekstremisme, Mesir Ratifikasi UU Kontrol Internet

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menandatangani Undang-undang soal kontrol pemerintah Mesir atas Internet untuk memberantas ekstremisme. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi menandatangani undang-undang baru mengenai kontrol pemerintah terhadap Internet, Sabtu (18/8).

Undang-Undang Anti Cyber dan Kejahatan Teknologi Informasi dikatakan bertujuan untuk memerangi ekstremisme dan memungkinkan pihak berwenang untuk memblokir situs web yang dianggap oleh para hakim sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Dilansir surat kabar Al-Ahram, aturan ini juga melarang penyebaran informasi tentang pergerakan pasukan keamanan dan menerapkan hukuman yang ketat jika meretas sistem informasi pemerintah.

Laporan Al-Ahram menambahkan orang-orang yang dinyatakan bersalah akan dikenakan denda lebih dari US$10.000 dan dua tahun penjara.

Undang-undang ini awalnya disetujui oleh Parlemen Mesir pada Mei lalu.

Sejak mengambil alih pemerintahan pada 2014, pemerintahan yang dipimpin Sisi telah dikritik karena memblokir kebebasan berpendapat di media, dan menghapus konten digital.

Menurut Asosiasi Kebebasan Berpikir Dan Ekspresi yang berbasis di Kairo, sekitar 500 situs web sudah diblokir sejak Mei 2017.

Parlemen Negara juga telah mengeluarkan undang-undang yang memperkuat kemampuan pemerintah untuk menargetkan media sosial agar menindak tegas perbedaan pendapat.

Hal ini termasuk mengkategorikan akun sosial media yang jumlah pengikutnya lebih dari 5.000 sebagai situs web publik dan layak untuk pengawasan.

Najia Bounaim, Direktur Amnesty International Urusan Kampanye di Afrika Utara mengatakan bahwa mereka menerima laporan dari orang-orang di seluruh lapisan masyarakat di Mesir yang telah dianiaya karena postingannya di Facebook, Twitter, karya seni, dan bahkan pribadi.

"Tulisan yang tidak diterbitkan sudah jatuh ke tangan pihak berwenang Mesir," tulis dia dalam sebuah pernyataan pada Juli lalu.

Berdasarkan laporan dari Mada, sebuah organisasi pengawas jurnalisme dan media yang berbasis di Kairo, bahwa peraturan itu juga mewajibkan penyedia layanan internet untuk menyimpan dan memberikan informasi pribadi ke layanan keamanan.

Pada bulan lalu, Human Rights Watch memperingatkan bahwa Mesir semakin membatasi pidato online karena alasan melawan terorisme.

Direktur terorisme dan kontraterorisme di Human Rights Watch, Nadim Houry mengatakan bahwa saat Mesir sedang menghadapi ancaman, pemerintahan Presiden Abdel Fattah Al-Sisi telah mengeksploitasi ancaman itu sebagai penutup untuk mengadili para pengritik.

"Mesir menggabungkan hukum yang buruk dengan pengadilan yang tidak adil dan hasilnya menjadi bencana," kata dia.

Credit cnnindonesia.com

Iran: Penandatanganan Kesepakatan Nuklir Adalah Sebuah Kesalahan

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyatakan, menandatangani kesepakatan nuklir pada tahun 2015 mungkin adalah sebuah kesalahan. Kesepakatan itu sekarang menyiksa karena apa yang disebutnya 'kecanduan sanksi' Washington.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Zarif mengatakan, AS memiliki "penyakit" yang bernama kecanduan sanksi. Beberapa sanksi ekonomi Amerika, yang dihentikan di bawah perjanjian JCPOA dalam pertukaran untuk Iran membatasi program nuklirnya, kembali berlaku setelah Presiden AS Donald Trump menarik mundur AS dari kesepakatan itu.

Tetapi bahkan sebelum itu, Zarif mengatakan, tangan Washington selalu ingin menampar Teheran dengan sanksi ekonomi.

"Bahkan selama pemerintahan Barack Obama, AS lebih menekankan pada menjaga sanksi yang tidak dicabut daripada menerapkan kewajibannya dengan mencabut sanksi yang ada," kata Zarif dalam wawakcara tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Senin (20/8).

Dia kemudian berpikir, bahwa meneken perjanjian itu mungkin merupakan kesalahan di pihak Iran, yang dibuat dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa AS telah mengkhawatirkan pengaruh sanksi terhadap Iran.

"Itu mungkin salah satu kesalahan. Tapi masalahnya adalah kami merasa bahwa AS telah belajar bahwa, setidaknya sejauh menyangkut Iran, sanksi memang menghasilkan kesulitan ekonomi, tetapi tidak menghasilkan dampak politik yang mereka inginkan. Saya pikir orang Amerika telah belajar mengenai itu. Sayangnya, saya salah," tukas diplomat senior Iran tersebut.

Credit sindonews.com

Amerika Serikat Tangkap Dua Agen Mata-mata Iran

Ilustrasi Gedung Putih. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menangkap dua warga Iran yang diduga menjadi agen mata-mata Teheran.

Departemen Kehakiman AS mengungkap bahwa Mohammadi Doostdar dan Majid Ghorbani, dua warga Iran yang tinggal di California ditangkap pada 9 Agustus lalu, namun tuduhannya baru diumumkan Pengadilan Washington, Senin (20/8).

Keduanya diduga bekerja sama memata-matai fasilitas Yahudi di AS dan menyusup ke pembangkang Iran di luar negeri, Mujahedin-e Khalq (MEK) atau Rakyat Mujahidin Irak.

Dilansir kantor berita AFP, Dootsdar, 38, warga Iran, pergi ke Chicago pada Juli 2017. Di sana dia memotret dua pusat komunitas Yahudi dekat Universitas Chicago yakni Hillel Center dan Rohr Chabad House.

Dootsdar tidak menjelaskan mengapa dia memotret kedua pusat komunitas Yahudi tersebut.

Dari Chicago, dia melanjutkan perjalanan ke California dan bertemu dengan Ghorbani, untuk pertama kalinya.

Dua bulan kemudian, Ghorbani 59, terbang ke New York dan mengikuti reli MEK. Dalam kunjungan sehari di New York itu, dia memotret banyak peserta aksi MEK, kelompok pembangkang Iran di AS itu.

Pada Desember lalu, Doostdar kembali ke California untuk mengumpulkan informasi soal MEK. Dalam pembicaraan keduanya yang direkam badan intelijen federal AS, FBI, Ghorbani menyebut bahwa dirinya ingin menyusup ke dalam grup itu. Adapun Doostdar menyatakan dirinya diperintahkan untuk mengumpulkan informasi.

"Saya akan memberikannya kepada orang-orang untuk melakukan riset," kata dia soal foto-foto yang diambil dalam aksi MEK.

Dilansir AFP, dalam dakwaan disebutkan bahwa Doostdar membayar Ghorbani US$2.000 dalam pertemuan mereka.

Pada Maret dan April tahun ini, Ghorbani pergi ke Iran, dimana dia membrifing pejabat pemerintah soal MEK dan menerima sejumlah 'tugas' untuk menyusup ke kelompok pembangkang Iran tersebut.

Pada May, Ghorbani menghadiri Konvensi Kebebasan Hak Asasi Manusia Iran yang didukung MEK di Washington sebagai delegasi California. Dia juga memotret para peserta, termasuk saat mereka berpose di depan Gedung Putih.

Dootsdar dan Ghorbani, keduanya didakwa sebagai agen mata-mata Iran. Keduanya juga dinyatakan bersalah karena melayani Teheran, dimana hal itu melanggar sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran.

Credit cnnindonesia.com

3 Negara yang Bersitegang dengan Iran

Presiden baru Iran, Hasan Rouhani melambaikan tangan setelah upacara pengambilan sumpah di gedung parlemen, di Teheran, Iran, Minggu (4/8). Rouhani menyerukan kepada negara Barat untuk menghilangkan sanksi kepada negaranya atas program nuklir yang kontroversial, untuk meringankan beban ekonomi warga Iran. AP/Ebrahim Noroozi

CB, Jakarta - Rencana Iran yang akan memamerkan kekuatan militernya di Hari Angkatan Bersenjata Iran pada 22 Agustus 2018, secara tak langsung memperlihatkan pada dunia mengapa Iran menjadi salah satu negara yang disegani di dunia.
Iran adalah negara di Teluk Persia yang paling sering mendapat tekanan dari negara kawasan dan negara Adidaya. Berikut tiga negara yang paling sering menekan Iran.
1. Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompoe, pada Jumat 17 Agustus 2018, menunjuk penasehat senior Amerika Serikat, Brian Hook sebagai utusan khusus Washington untuk Iran. Penunjukan itu karena Amerika Serikat bersiap untuk meningkatkan tekanan ekonomi kepada Iran.
Amerika Serikat ingin memaksa Teheran mengakhir program senjata nuklirnya dan menghentikan dukungan negara itu pada kelompok-kelompok garis keras di Timur Tengah. Teheran menangkis tuduhan Amerika Serikat telah mendukung kelompok garis keras.

Fasilitas Nuklir Iran di Isfahan.[haaretz]

2. Arab Saudi
Perang sipil di Yaman yang meletup pada awal 2015 telah menyeret Iran. Dikutip dari express.co.uk pada Minggu, 19 Agustus 2018, perang sipil di Yaman yang masih berkecamuk secara luas dilihat sebagai sebuah perang antara Arab Saudi dan Iran.Teheran dituding telah mendukung kelompok garis keras Houthi dan mensuplai senjata ke kelompok itu. Sedangkan Arab Saudi memimpin koalisi serangan udara ke Yaman. Analis Timur Tengah dari TS Lombard, Marcus Chevenix, mengatakan konflik dengan Arab Saudi dengan Iran telah menjadi konflik berkelanjutan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
3. Israel
Ulama paling disegani di Iran, Ayatollah Ahmad Khatami, pernah mengancam akan meremukkan dua kota di Israel, yakni Tel Aviv dan Haifa jika Negara Bintang Daud itu melakukan tindakan 'bodoh'.
Tindakan yang dimaksud Khatami itu adalah ketika Israel menghancurkan pangkalan militer Iran di Suriah lewat serangan ke Dataran Tinggi Golan. Seruan Khatami itu disambut oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang mengatakan Israel tidak akan ada lagi dimuka bumi ini dalam 25 tahun mendatang.
Banyak insiden yang membuat Israel-Iran saling bertolak belakang. Khamenei mengatakan Israel bisa menghadapi kehancuran jika menantang Iran.

Credit tempo.co

AS Minta Inggris Mempreteli Hulu Ledak Nuklir Korea Utara

Korea Utara telah mengoperasionalkan rudal balistik No Dong. Rudal ini termasuk Medium Range Ballistic Missiles (MRBM) yang mampu mencapai target sejauh 1.200-1.500 km. Seperti rudal balistik Korea Utara lainnya, No Dong dapat membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. koreatimesus.com

CB, Jakarta - Pemerintah AS telah meminta Inggris untuk mempreteli 50 persen dari total hulu ledak nuklir Korea Utara sebagai rangkaian dari program denuklirisasi.
Menurut laporan media KBS.co.kr, Sabtu, 18 Agustus 2018, Inggris dikenal atas keahliannya mempreteli hulu ledak nuklir.

Pyongyang telah diberitahu Amerika Serikat akan mendapatkan bantuan dari Inggris dalam proses penanggalan hulu ledak nuklirnya.
Sumber diplomatik mengungkapkan, pejabat Kementerian Luar Negeri AS baru-baru ini mengunjungi Korea Selatan untuk membicarakan pemindahan 50 persen hulu ledak nuklir Korea Utara ke Inggris.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un berbicera dengan ilmuan dan teknisi di bidang penelitian ke dalam senjata nuklir di Pyongyang, 9 maret 2016. Hulu ledak nuklir telah dibakukan untuk rudal balistik. REUTERS/KCNA
Menurut data Stokholm International Peace Research Institute, Korea Utara memiliki sekitar 20 buah hulu ledak nuklir.

Proposal penanggalan hulu ledak nuklir Korea Utara diajukan setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat bertemu Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson pada Juni lalu.Namun, pengangkatan setengah dari total hulu ledak nuklir bukan langkah pertama yang dilakukan Korea Utara. Sebelum hulu ledak dialihkan ke Inggris, Korea Utara perlu menyertakan daftar senjata nuklir yang dimiliki kepada AS.

Beberapa analis menduga AS dan Korea Utara telah membuat konsensi saat berlangsung pembicaraan soal pencopotan hulu ledak nuklir ini.

Credit tempo.co

Selangkah Lagi, India Beli 5 Sistem Rudal S-400 Rusia Rp94,6 Triliun

MOSKOW - Rusia telah setuju untuk menjual lima sistem rudal S-400 ke India dalam sebuah kesepakatan senilai USD,6,5 miliar (Rp94,6 triliun). Rencana akuisisi senjata pertahanan canggih Moskow oleh New Delhi ini telah dibayangi ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan draft perjanjian, India akan membeli sistem rudal S-400 mutakhir dari Rusia untuk meningkatkan kekuatan militernya. Menurut media pemerintah Rusia, senjata pertahanan ini dapat menghancurkan target udara dari jarak hingga sejauh 248 miles (400km).

India selama ini menginginkan sistem pertahanan tersebut untuk melawan rudal balistik dan pesawat siluman yang dikembangkan oleh China.

Para pemimpin pertahanan di Moskow berharap untuk mengonfirmasi kesepakatan itu pada Oktober, ketika Rusia dan India akan mengadakan pertemuan bilateral.

"Adapun S-400, kami sudah menyiapkan segalanya untuk menandatangani kontrak ini," kata Dmitry Shugaev, pejabat yang mengawasi ekspor senjata Rusia.

"Semua aspek teknis dan komersial utama telah disepakati, dan saya pikir kami hampir membuat ini terjadi. Kami berharap untuk menandatangani kedua kontrak dengan mitra India kami pada akhir tahun ini," ujarnya.

"Jika kami menandatangani perjanjian sampai akhir tahun ini, saya pikir pengiriman ke India akan mungkin pada 2020," kata Shugaev.

Shugaev mengatakan, Moskow telah setuju untuk menurunkan harga setelah mempertimbangkan "kemitraan strategis" antara Moskow dan New Delhi.

"India adalah mitra strategis bagi kami, jadi kami mempertimbangkan keinginan mitra kami, dan membuat konsesi tertentu," imbuh dia.

Kesepakatan itu pertama kali diusulkan selama pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada tahun 2016.

Baru-baru ini dilaporkan bahwa Rusia dan India berencana untuk bersama-sama mendesain jet tempur generasi kelima. Namun, kata Shugaev, proposal tersebut ditangguhkan. "Ini dibekukan untuk saat ini," katanya kepada Sputnik, yang dilansir semalam (20/8/2018).

"Tapi kami berharap kami akan kembali ke dialog tentang jet tempur generasi kelima," lanjut dia.

Komentarnya muncul setelah Menteri Perdagangan India, Suresh Prabhu, memuji hubungan yang telah teruji antara kedua negara.

"India penuh dengan peluang untuk industri penerbangan yang semakin meluas. Baik India dan Rusia dapat bekerja bersama untuk mengubah skenario penerbangan saat ini," katanya di sebuah acara penerbangan di New Delhi.

Credit sindonews.com

India-Rusia Lanjutkan Kerjasama Kembangkan Jet Tempur Generasi Baru

MOSKOW - Presiden United Aircraft Corporation (UAC) Rusia, Yuri Slyusar menyatakan, Rusia dan India terus melanjutkan kerjasama mereka dalam pengembangan jet tempur generasi kelima. India sempat dikabarkan mundur dari kerjasama itu.

"Kami terus melakukan diskusi dengan India mengenai pengembangan jet tempur generasi kelima. Topiknya tidak tertutup. Telah dikatakan bahwa India menarik diri dari proyek ini. Tidak, mereka tidak mundur," kata Slyusar.

"Saya sangat berharap pembicaraan kami akhirnya akan dimahkotai oleh tahap perancangan dan kami akan mengembangkan pesawat generasi kelima," sambungnya, seperti dilasnir Tass pada Senin (20/8).

Surat kabar Economic Times India sebelumnya mengatakan, bahwa India berencana untuk menarik diri dari proyek bersama dengan Rusia untuk pengembangan jet tempur generasi kelima, dikarenakan Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan India (DRDO) mengklaim ada setiap kemungkinan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai secara independen.

Kesepakatan pada proyek semacam itu dicapai pada tahun 2007. Jet tempur generasi kelima sedang dikembangkan dengan dasar jet tempur Su-57 Rusia, dengan memperhitungkan persyaratan teknis pihak India. Nantinya, jet semacam itu akan dijual ke negara ketiga.

Credit sindonews.com

Putin Berharap Bisa Perbaiki Hubungan dengan AS

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di KTT APEC di Hanoi, Vietnam, (11/11).

Foto: EPA

AS menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia.

CB, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin masih berharap dapat memperbaiki hubungan negaranya dengan Amerika Serikat (AS). Namun ia tak akan kecewa bila AS bersikap sebaliknya.

Hal tersebut diungkapkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia mengatakan, Putin masih ingin menarik hubungan bilateral Rusia dan AS keluar dari krisis. "Dia (Putin) masih memiliki keinginan itu, tapi pada saat yang sama tidak ada yang berencana untuk bersedih jika pendekatan kami tidak dibalas oleh Washington," kata Peskov pada Senin (20/8).

Namun menurutnya hingga kini AS tampaknya belum menunjukkan minat seperti Rusia. "Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi," ujarnya.

AS telah mengumumkan sanksi ekonomi baru bagi Rusia. Sanksi yang akan diberlakukan pada 22 Agustus itu menargetkan semua perusahaan negara dan perusahaan yang didanai Rusia.

Kongres AS juga telah menerbitkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang mengatur tentang pembatasan investasi dalam utang luar negeri Rusia. RUU itu melarang bank-bank yang dikelola Pemerintah Rusia untuk beroperasi di AS.

Adapun alasan AS menjatuhkan sanksi ekonomi terbaru berkaitan dengan dugaan keterlibatan Rusia dalam aksi penyerangan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris, pada Maret lalu. Ia diserang dengan menggunakan agen saraf novichok.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, sanksi terbaru kemungkinan akan diikuti langkah-langkah yang lebih luas, seperti menangguhkan hubungan diplomatik dan mencabut hak mendarat Aeroflot, yakni maskapai penerbangan nasional Rusia. Peskov telah menyatakan bahwa sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan terhadap negaranya ilegal dan tak dapat diterima. Menurutnya, sanksi itu akan membuat Putin menghentikan pendekatan konstruktif terhadap AS.

Credit republika.co.id

PM Australia Lolos dari Pemberontakan Partai Liberal

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mempertahankan posisinya sebagai Ketua Partai Liberal. (AAP/Paul Miller//via REUTERS)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull berhasil mempertahankan dukungan untuk tetap memimpin partainya, di tengah ketidakpuasan atas kebijakannya, Selasa (21/8). Dalam pemilihan Ketua Partai Liberal, Turnbull unggul dari penantangnya, Menteri Dalam Negeri Peter Dutton.

Turnbull memperoleh 48 suara dukungan, dibandingkan 35 suara bagi Dutton dalam pemungutan suara, Selasa.

Peter Dutton, sebelumnya Menteri Dalam Negeri Australia, menyatakan mundur dari kabinet. Dilansir Sky News, Dutton dikabarkan menolak tawaran Turnbull untuk tetap menjadi Mendagri.

Turnbull menerima tantangan Petter Dutton untuk memperebutkan jabatan Ketua, setelah Partai Liberal berulang kali kalah dalam jajak pendapat dari oposisi Partai Liberal.

Perpecahan di Partai Liberal Australia memuncak pada Senin, (20/8). Turnbull terpaksa menangguhkan rencana menetapkan undang-undang target emisi karbon di tengah pemberontakan dari dalam partainya sendiri di Parlemen.

Turnbull mengosongkan jabatan ketua Partai Liberal, Selasa (21/8) pagi sebelum pemungutan suara yang mengukuhkan dukungan terhadap dia.

"Hasil pemungutan suara, Malcolm Turnbull terpilih sebagai pemimpin Partai Liberal dengan selisih suara 48-35 dari Peter Dutton," kata Nola Marino, salah satu penggerak Partai Liberal kepada wartawan seperti dilansir kantor berita AFP.

"Dalam pemilihan wakil ketua partai, Julie Bishop (Menteri Luar Negeri) menjadi Deputi Ketua Partai Liberal."

Perpecahan dalam partai berkuasa sehingga menantang posisi dalam negeri pernah terjadi sebelumnya di Australia. Pada 2010, Perdana Menteri dari Partai Buruh Kevin Rudd digulingkan wakilnya Julia Gillard. Rudd membalasnya dengan kembali ke tampuk kekuasaan pada 2013, sebelum kalah dalam pemilihan atas koalisi Partai Liberal/Nasional, Tony Abbott.

Abbott kemudian digulingkan dalam kudeta partai oleh Turnbull pada 2015. Abbott diduga menjadi dalang upaya penggulingan Turnbull dengan mengusung Dutton.

Credit cnnindonesia.com

RI Desak Filipina Percepat Ratifikasi Perjanjian Batas ZEE

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mendesak Filipina untuk mempercepat retifikasi delimitasi Zona Ekonomi Esklusif (ZEE). Desakan itu disampaikan Retno saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano.

Ditemui pasca berdialog dengan Alan di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di bilangan Pejambon, Jakarta Pusat, Retno menyatakan perjanjian delimitasi ZEE dengan Filipina sudah selesai sejak dua tahun lalu dan Indonesia sudah meratifikasinya. Namun, dari sisi Filipina belum meratifikasi perjanjian itu hingga saat ini.

"Kita bicara mengenai delimitasi ZEE. Negosiasi ini sudah kita selesaikan pada 2014, pada 2016 kita sudah lakukan proses ratifikasi, tapi dari pihak Filipina proses ratifikasi belum selesai," ungkap Retno pada Senin (20/8).

"Karena itu saya menyampaikan kepada beliau apakah memungkinkan agar proses ratifikasi disegerakan sehingga pada saat pertemuan Sidang Majelis Umum PBB misalnya September di New York, di sela-sela pertemuan di New York atau nanti pada saat KTT ASEAN pada November di Singapura maka pertukaran dokumen ratifikasi bisa dilakukan antara Indonesia dan Filipina, sebagaimana yang telah kita lakukan dengan Singapura," sambungnya.

Retno kemudian menuturkan, dalam pertemuan tersebut Alan menyatakan akan mempercepat proses ratifikasi ini dan mudah-mudahan September atau November exchange of ratification instrument dapat dilakukan.

Diplomat senior Indonesia menambahkan, dalam pertemuan tersebut Alan menyampaikan pujian atas prosesi pembukaan Asian Games 2018 yang berlangsung akhir pekan lalu, yang dalam pandangan ya berlangsung sangat megah.

Credit sindonews.com

Duterte Disebut Koma, Malacanang: Dia Baik-baik Saja

MANILA - Pendiri sekaligus pemimpin Partai Komunis Filipina, Jose Maria Sison, menyebut Presiden Rodrigo Duterte sedang sakit dan dalam keadaan koma. Pihak Malacanang (Istana Kepresidenan) membatah klaim tersebut.

Juru bicara Kepresidenan Filipina, Harry Roque, pada hari Senin (20/8/2018) menekankan bahwa Duterte sehat.

"Bertentangan dengan apa yang dikatakan Joma Sison, presiden baik-baik saja, di Davao berpartisipasi dalam Kadayawan (festival)," kata Roque. Menurutnya, presiden akan muncul di depan publik pada hari Selasa besok.

Roque mengatakan, pemimpin Partai Komunis Filipina itu mustahil tahu tentang kondisi kesehatan Duterte, karena Sison berada di Belanda.

"Berhenti berharap dia sakit," kata Roque, menambahkan bahwa rumor yang diembuskan Sison justru memberikan kekuatan kepada presiden.

Juru bicara Kepresidenan Filipina ini mengatakan, tangan presiden Duterte hanya goyah sebagai tanda kemarahan ketika menghadapi korupsi.

Ditanya apakah Malacanang perlu merilis data medis dari Presiden Duterte, Roque menjawab bahwa penampilan publik sang presiden cukup untuk mengatasi desas-desus bahwa kesehatannya bermasalah.

"Dokumen apa lagi yang Anda inginkan?," kata Roque. "Saya tidak melihat alasan mengapa orang-orang...saya bahkan tidak mengerti mengapa Joma Sison mengatakan bahwa dia dalam keadaan koma."

Menurutnya, Presiden Duterte telah mengatakan kepada publik bahwa dia diberi catatan kesehatan yang bersih. "Jadi, itu benar-benar mengumumkan hasil tes medisnya," kata Roque, seperti dikutip Phil Star.

Pada Bab 12 dari Pasal VII Konstitusi 1987 menyatakan,"Kasus penyakit serius presiden, masyarakat wajib diberitahu tentang keadaan kesehatannya."

Credit sindonews.com

Mahathir: Kami Ingin Perdagangan Adil dengan Cina

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad

Foto: The Star

Malaysia tinjau ulang tiga proyek infrasturktur perusahaan Cina

CB, BEIJING – Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menginginkan perdagangan dengan Cina terjalin secara adil. Hal itu diungkapkannya ketika bertemu Perdana Menteri Cina Li Keqiang di Beijing, Senin (20/8).

Mahathir mengatakan, sama seperti Cina, Malaysia menginginkan adanya perdagangan bebas. “Saya sependapat dengan Anda (Li), perdagangan bebas adalah cara untuk berangkat. Dan tentu saja perdagangan bebas seharusnya juga perdagangan yang adil,” katanya, dikutip laman South China Morning Post.

Ia secara tegas menolak adanya ketimpangan dalam perdagangan yang akhirnya memunculkan neo-kolonialisme. “Kami tidak ingin situasi di mana ada versi baru kolonialisme yang terjadi karena negara-negara miskin tidak dapat bersaing dengan negara-negara kaya,” ujar Mahathir.

Mahathir telah berada di Cina sejak Jumat pekan lalu. Kunjungan itu dilakukan setelah ia mengumumkan rencananya untuk meninjau ulang setidaknya tiga proyek infrastruktur di Malaysia yang bekerja sama dengan perusahaan Cina. Proyek tersebut antara lain pembangunan East Coast Rail Link (ECRL) senilai 20 miliar dolar AS dan dua proyek pipa gas senilai 2 miliar dolar AS.

Keputusan Mahathir meninjau ulang kesepakatan proyek infrastruktur tersebut tak lepas dari kondisi ekonomi yang sedang dialami Malaysia. Saat ini Malaysia dilaporkan menanggung utang sebesar 1 triliun ringgit. Menurut Mahathir, jumlah utang itu merupakan yang terbesar yang pernah dipikul Malaysia. Ia mengklaim, sebelumnya Malaysia tidak pernah memiliki utang lebih dari 300 miliar ringgit.

Mahathir telah menyatakan akan berupaya mengikis jumlah utang negaranya. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah meninjau kesepakatan proyek infrastruktur dengan Cina, yang dianggapnya terlalu besar menyedot anggaran negara. Saat bertemu Li, ia mengungkapkan harapan bahwa Cina dapat memahami masalah yang sedang dihadapi Malaysia.

“Saya berharap dan saya percaya Cina akan melihat dengan simpatik terhadap masalah yang harus kami selesaikan dan mungkin membantu kami dalam menyelesaikan beberapa masalah fiskal internal kami,” ucap Mahathir.

Walaupun kerap terjadi pasang-surut, Mahathir menegaskan akan terus bekerja untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Cina. “Kami percaya dalam kerja sama antarnegara dan tentu saja kami percaya bekerja sama dengan Cina. Malaysia memiliki kebijakan bersikap ramah terhadap setiap negara di dunia terlepas dari ideologi mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Li mengatakan Cina tidak akan mengubah pendekatan ramah dan konstruktifnya terhadap Malaysia. Ia menekankan bahwa negaranya dan ASEAN berbagi kepentingan bersama dalam perdagangan bebas global. “Saya yakin Perdana Menteri Mahatir ingin mengekspresikan posisi bersama kami dalam perdagangan bebas,” katanya.

Li menilai hubungan Cina dengan Malaysia, terlepas dari perubahan apa yang telah dialami kedua negara, cukup solid dan stabil. “Kami siap untuk terus mendorong (kerja sama) saling menguntungkan dalam menumbuhkan hubungan ini. Kami percaya bahwa kami perlu meningkatkan hubungan baik kami dengan negara tetangga ke level yang lebih tinggi,” ucap Li.

Dalam pertemuan tersebut, Mahathir dan Li menandatangani lima kesepakatan kerja sama dalam bidang pertanian dan keuangan. Kesepakatan dalam bidang pertanian mencakup ekspor durian beku dari Malaysia ke Cina.

Li mengatakan Cina juga siap meningkatkan impor minyak sawit dan produk pertanian khusus dari Malaysia. Ia berpendapat perdagangan dua arah perlu terus ditingkatkan.

Selama berada di Cina, Mahathir telah bertemu dengan sejumlah pengusaha sukses di negara tersebut. Satu di antaranya adalah pendiri Alibaba Group Jack Ma. Ia menyanjung Jack Ma sebagai seorang yang sangat inovatif. Ia berharap Malaysia bisa memanfaatkan ide-ide inovatif seperti miliknya guna memperoleh keuntungan dari pemanfaatan teknologi modern.

Mahathir dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin malam waktu setempat. Ia bertolak kembali ke Kuala Lumpur pada Selasa (21/8).

Malaysia merupakan mitra dagang terbesar Cina di antara negara anggota ASEAN. Tahun lalu nilai perdagangan antara Cina dan Malaysia dilaporkan mencapai 67,7 miliar dolar AS. Nilai perdagangan Cina dengan ASEAN pada 2017 sendiri telah mencatatkan rekor tertinggi.

Menurut Kementerian Perdagangan Cina, nilai perdagangan Cina dengan ASEAN tahun lalu mencapai 514,8 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 13,8 persen atau lebih pesat dibandingkan pada 2016.

Credit republika.co.id

Jet Tempur Su-57 Rusia Diklaim Sudah Teruji Perang Nyata di Suriah

MOSKOW - Pesawat tet tempur generasi kelima Rusia, Su-57, diklaim sudah membuktikan nilainya selama misi tempur yang nyata di Suriah. Klaim ini disampaikan anggota parlemen Rusia Viktor Bondarev.

"Su-57 telah berhasil menyelesaikan tahap pertama uji coba negara dan membuktikan semua karakteristik penerbangan yang ditentukan. Ini membuktikan nilainya tidak hanya pada alasan uji coba, tetapi juga dalam operasi tempur nyata," ujar Bondarev, yang menjabat sebagai ketua komite pertahanan dan keamanan parlemen Rusia kepada wartawan.

Dia ingat bahwa prototipe Su-57 dikirim ke pangkalan udara Khmeimim Rusia di Suriah enam bulan lalu. Padahal, militer Moskow kala itu menyatakan, kehadiran dua jet tempur Su-57 di Suriah untuk uji penerbangan, bukan untuk misi tempur.

"Su-57 memiliki potensi besar untuk modernisasi, yang akan cukup untuk 50 tahun," katanya. Menurutnya, radionics onboard pesawat itu dibangun berdasarkan prinsip arsitektur terbuka.

"Faktanya, jet tempur ini memiliki segala yang diperlukan untuk kemudian dikembangkan menjadi pesawat perang tanpa awak yang sepenuhnya otomatis," ujar Bondarev, seperti dikutip TASS, Senin (20/8/2018).

Jet tempur kebanggaan Kremlin ini diproduksi oleh United Aircraft Corporation (UAC) Rusia. Presiden UAC, Yuri Slyusar, mengatakan bahwa UAC dan Kementerian Pertahanan Rusia berencana untuk menandatangani kontrak untuk batch pertama jet tempur Su-57 pada akhir musim panas ini.

Jet tempur Su-57 generasi kelima Rusia menampilkan teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas. Pesawat ini diklaim mampu mempertahankan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik yang paling canggih, termasuk komputer onboard yang kuat yang dianggap sebagai pilot kedua secara elektronik.

Selain itu, sistem radar menyebar di seluruh bodi pesawat. Sistem kontrol onboard pesawat diklaim mampu menindaklanjuti hingga 60 target dan melepaskan 16 tembakan di antaranya secara bersamaan. Pesawat-pesawat ini diharapkan tiba untuk pasukan militer Rusia pada 2019.

Credit sindonews.com

Iran, China, Korut, Disebut Niat Intervensi Pemilu Kongres AS

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menyebut China, Iran, dan Korea Utara berupaya ikut campur dalam pemilu paruh waktu pada 6 November mendatang. (Reuters/Joshua Roberts/File Photo)

Jakarta, CB -- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton menyebut China, Iran, dan Korea Utara berupaya ikut campur dalam pemilihan umum paruh waktu yang akan diselenggarakan 6 November mendatang.

Layaknya Rusia yang mencampuri pemilihan presiden AS 2016 lalu, Botlon menganggap China, Iran, dan Korea Utara juga merupakan entitas yang cukup "mengkhawatirkan keamanan nasional."

"Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa ada kekhawatiran keamanan nasional tentang campur tangan China, campur tangan Iran dan Korea Utara, kami sedang mengambil langkah untuk mencoba mencegahnya," kata Bolton saat diwawancarai program ABC This Week seperti dikutip CNN, Minggu (19/8)

Pernyataan itu dilontarkan Bolton setelah Trump mengeluarkan pernyataan serupa yang menuding bahwa selama ini bukan hanya Rusia yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri AS.

Melalui kicauannya di Twitter pada Sabtu (18/8), Trump mengatakan bahwa otoritas AS yang saat ini masih sibuk menyelidiki dugaan intervensi Rusia dalam pilpres 2016 seharusnya mulai melirik kemungkinan negara lain, seperti China.

"Para orang bodoh itu yang hanya terfokus pada dugaan intervensi Rusia seharusnya mulai melihat ke arah lain, China. Tapi pada akhirnya, jika kita semua cukup pintar, teguh, dan mempersiapkan segalanya dengan baik, kita bisa jalan terus bersama," kicau Trump.

Dalam wawancara itu, Bolton menolak menjawab ia memiliki bukti yang dapat menjelaskan campur tangan China terkait urusan dalam negeri AS di masa lalu atau tidak.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa China bersama "ketiga negara itu adalah negara-negara yang paling AS khawatirkan" menjelang pemilu Kongres dan Senat nanti.

Bolton juga mengaku berniat mendiskusikan bukti-bukti upaya Rusia mencampuri pemilu November mendatang bersama sejumlah pejabat Kremlin saat bertemu di Jenewa pada Kamis (23/8).

"Kita lihat bagaimana respons mereka, tapi ini bukan hanya masalah berbicara dengan orang-orang Rusia," ucap Bolton.

"Ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak dapat kami bicarakan secara khusus, dan itu termasuk operasi siber defensif dan ofensif untuk melindungi integritas proses pemilu."

Lawatan Bolton ke Jenewa merupakan tindak lanjut pertemuan tingkat tinggi Trump dengan Presiden Vladimir Putin di Helsinki pada Juli lalu. Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan selain Jenewa, Bolton juga akan berkunjng ke Israel serta Ukraina.

Menurut Sanders, rangkaian lawatan Bolton itu dilakukan sebagai upaya diplomatik AS membahas "berbagai masalah keamanan nasional penting."

Credit cnnindonesia.com

Trump Tegaskan Tak Ada Kelonggaran untuk Turki

Presiden AS Donald Trump. (Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku tak akan memberikan kelonggaran pada Turki demi membebaskan Pendeta AS Andrew Brunson yang kini ditahan karena diduga terlibat dalam terorisme. Trump mengaku tak khawatir sanksi tarif yang dikenakan kepada Turki akan melukai ekonomi Eropa.

Trump mengaku semula berpikir memiliki kesepakatan dengan Presiden Tayyip Erdogan ketika membantu membujuk Israel untuk membebaskan warga Turki yang ditahan. Dia mengira Erdogan kemudian akan membesaskan Brunson.

"Saya pikir, sangat menyedihkan mengetahui apa yang dilakukan Turki. Saya pikir mereka melakukan kesalahan besar. Tidak akan ada kelonggaran," ujar Trump dikutip dari Reuters, Selasa (21/8).

Trump telah memberlakukan tarif atas impor baja dan aluminium Turki sebagai tanggapan atas penolakan Erdogan untuk membebaskan Brunson. Ini kemudian meningkatkan kekhawatiran imbas terhadap ekonomi Eropa.

"Saya tidak peduli sama sekali. Saya tidak peduli. Ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan," katanya, ketika ditanya tentang potensi kerusakan ekonomi lainnya.

Trump dan Erdogan bertemu di Brussels untuk menghadiri pertemuan puncak NATO pada pertengahan Juli di mana mereka membahas kasus Brunson dan apa yang bisa menjadi jalan ke depan untuk membebaskan pendeta itu.

Turki telah meminta bantuan AS untuk membujuk Israel agar membebaskan seorang wanita Turki yang ditahan di Israel, kata pejabat senior. Sebagai gantinya, Turki akan membebaskan Brunson dan orang Amerika lainnya yang ditahan di Turki.

"Saya mengeluarkan orang itu untuknya. Saya mengharapkan dia untuk membiarkan pria yang sangat polos. Ayah yang hebat dan orang Kristen yang hebat keluar dari Turki," kata Trump.

Israel yang menegaskan bahwa Trump telah meminta pembebasan Ebru Ozkan, mendeportasinya pada 15 Juli. Ankara telah membantah pernah menyetujui untuk membebaskan Brunson sebagai imbalannya.

"Saya sangat menyukai orang-orang Turki. Sampai sekarang saya memiliki hubungan yang sangat baik seperti yang Anda ketahui dengan presiden.Tapi ini tidak bisa satu arah. Ini tidak bisa satu arah hanya dari Amerika Serikat," terangnya.

Sementara dikutip dari CNN, Gedung Putih dikabarkan telah menolak tawaran Turki untuk membebaskan Brunson dengan dengan syarat denda miliaran dolar atas bank Turki dicabut.

AS mengatakan pencabutan sanksi itu berlaku hanya jika Turki telah membebaskan Brunson yang sudah ditahan selama 21 bulan karena didakwa tuduhan terorisme.

WJS melaporkan penolakan AS itu bisa berbuah sanksi tambahan dari Washington bagi Ankara. Menteri Keuangan Steven Mnuchin juga menyatakan bahwa Gedung Putih mempertimbangkan sanksi baru bagi Turki jika Brunson tak kunjung dibebaskan.

Brunson kini sedang diadili di Turki karena dituding mendukung kelompok yang menurut pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan mendalangi upaya kudeta gagal pada 2016 silam.

Kini ia menjadi tahanan rumah di provinsi pesisir Izmir setelah pengadilan tinggi Turki menolak bandingnya dalam sidang pada Jumat pekan lalu. Brunson terancam hukuman hingga 35 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Kasus Brunson menimbulkan krisis diplomatik antara Turki dan AS, terutama setelah Washington melipatgandakan tarif bagi sejumlah produk negara tersebut.

Sanksi AS itu menimbulkan gejolak keuangan di Turki. Nilai tukar lira Turki terhadap dolar AS sempat anjlok bahkan mencapai 87 persen jika dibandingkan posisi awal tahun. Kini, nilai tukar lira mulai pulih meski masih anjlok 56 persen dari posisi awal tahun.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan: serangan terhadap ekonomi tak beda dengan serangan terhadap bendera

Istanbul, (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin mengatakan serangan terhadap ekonomi Turki tidak ada bedanya dengan serangan terhadap benderanya atau panggilan shalat.

Ia menanggapi aksi penjualan mata uang baru-baru ini dalam konsep nasionalis dan agamis sebelum Hari Raya Kurban.

Di dalam pidato yang telah direkam sebelumnya untuk memperingati Idul Adha, yang dimulai pada Selasa, Erdogan mengatakan tujuan dari krisis mata uang ialah membuat "Turki dan rakyatnya bertekuk lutut".

Lira Turki telah merosot sebesar 40 persen tahun ini, akibat kekhawatiran mengenai pengaruh Erdogan dalam kebijakan moneter dan memburuknya pertikaian diplomatik dengan Amerika Serikat. Aksi jual telah menyebar ke pasar lain mata uang yang baru muncul dan saham global dalam beberapa pekan belakangan.

"Serangan terhadap ekonomi kita tentu saja tak memiliki perbedaan dengan serangan terhadap panggilan shalat dan bendera kita. Tujuan sama. Sasarannya ialah membuat Turki dan rakyat Turki bertekuk lutut, untuk membuatnya jadi tahanan," kata Erdogan di dalam pidato yang ditayangkan televisi, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam.

"Mereka yang mengira mereka dapat membuat Turki menyerah pada nilai tukar akan segera melihat bahwa mereka keliru," katanya.

Tapi Erdogan tak sampai secara langsung menyebutkan nama negara atau lembaga, meskipun ia pada masa lalu telah menuding "lobi suku bunga bayangan" --pemodal dan lembaga rating Barat-- sebagai penyebab aksi jual mata uang.
,
Di tengah masa hubungan tegang antara Ankara dan Washington, beberapa tembakan dilepaskan pada Senin dari satu kendaraan ke Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Turki, Ankara, tapi tak merenggut korban.

Satu pengadilan Turki pada Jumat menolak permohonan pastur Amerika agar dibebaskan, sehingga menyulut kecaman keras dari Presiden AS Donald Trump --yang mengatakan Amerika Serikat takkan berdiam diri dengan penahanan pastur Andrew Brunson.

Credit antaranews.com

Tembakan dilepaskan ke kedubes AS di Turki, tak ada korban

Ankara, Turki, (CB) - Di tengah hubungan yang tegang antara Ankara dan Washington, beberapa tembakan dilepaskan pada Senin dari satu kendaraan ke Kedutaan Besar AS di Ibu Kota Turki, tapi tak merenggut korban jiwa.

Serangan pada Senin pagi tersebut bersamaan dengan pertikaian yang bertambah dalam antara kedua negara mengenai pengadilan seorang pastur AS di Turki.

Satu atau beberapa penyerang yang tak dikenal menembakkan enam peluru ke gerbang keamanan kedutaan besar dari satu kendaraan sekitar pukul 05.30 waktu setempat (09.30 WIB), demikian laporan Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Tiga peluru menghantam pintu besi dan satu jendela, kata kantor gubernur Ankara di dalam satu pernyataan.

Kedutaan tersebut tutup pekan ini untuk libur umum saat sebagian rakyat Turki merayakan Idul Adha.

"Kami dapat mengkonfirmasi satu peristiwa keamanan terjadi di Kedutaan Besar AS pada pagi hari ini. Kami tak memiliki laporan mengenai korban cedera dan kami sedang menyelidiki perinciannya," kata David Gainer, Juru Bicara Kedutaan Besar itu. "Kami berterima kasih kepada Polisi Nasional Turki atas reaksi cepat mereka."

Rekaman video dari lembaga penyiaran Haberturk memperlihatkan beberapa tim polisi sedang memeriksa salah satu pintu masuk kedutaan besar tersebut dan kerusakan yang tampaknya diakibatkan oleh peluru dapat terlihat di satu jendela. Selongsong peluru kosong ditemukan di lokasi.

Juru bicara Presiden Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan itu di akun Twitter dan mengatakan peristiwa tersebut sedang diselidiki. "Ini adalah upaya jelas untuk menciptakan kekacauan," kata Juru Bicara Ibrahim Kalin.

"Turki adalah negara yang aman dan semua misi negara asing berada di bawah jaminan hukum," katanya.

Kedutaan Besar AS di Ankara dan konsulat di Istanbul pada masa lalu telah menjadi sasaran serangan oleh gerilyawan garis keras dan telah menghadapi sejumlah ancaman keamanan.

Credit antaranews.com