CUPUMA

Senin, 13 Agustus 2018

Presiden Erdogan kritik keras "perang ekonomi" AS

Tayyip Erdogan, President of Turkey. (REUTERS/Goran Tomasevic)

Jakarta (CB) - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengeritik Pemerintah Amerika Serikat yang secara sepihak mengobarkan "perang ekonomi" terhadap Ankara ditandai dengan keputusan Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor produk aluminium dan baja Turki.

"Kami sampaikan `selamat tinggal` kepada mereka yang mengorbankan kemitraan strategis dan sekutunya dengan sebuah negara berpenduduk 81 juta jiwa dengan mengganti hubungannya dengan organisasi-organisasi teroris," kata Presiden Erdogan di depan pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) di Provinsi Trabzon, Turki, Minggu.

Hubungan Turki dan AS kini tengah mengalami pasang surut menyusul sanksi Gedung Putih terhadap Menteri Dalam Negeri Suleyman Soylu dan Menteri Hukum Abdulhamit Gul karena keduanya menolak membebaskan Pastor AS Andrew Brunson yang tersangkut kasus terorisme di Turki.

"Kami akan bertindak sesuai dengan hukum internasional. Tak seorang pun, tak satu negara pun, dan tak satu lembaga pemeringkat mana pun dapat mengancam Turki dan rakyat Turki," kata Erdogan seperti dikutip Kantor Berita Anadolu yang dipantau Antara dari Jakarta, Senin.

Presiden Trump, Jumat, meningkatkan serangannya terhadap Ankara dengan menaikkan tarif impor AS terhadap produk aluminium dan baja Turki masing-masing menjadi 20 dan 50 persen.

Menanggapi keputusan Trump yang ditudingnya sebagai "perang ekonomi" ini, Presiden Erdogan menegaskan pihaknya tidak akan menyerah pada tekanan AS. Sebaliknya, Turki akan berpaling ke pasar-pasar, mitra-mitra, dan sekutu-sekutu baru.

"Kami akan terus berproduksi dan meningkatkan ekspor kami. Turki akan meladeni keputusan AS ini," katanya.

Credit antaranews.com

Presiden Tsai: Tak Satu Pun Dapat Menghapus Keberadaan Taiwan

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.[Lowy Institute]

CB, Jakarta - Presiden Tsai Ing-wen bersumpah bahwa tak satu negara pun dapat menghapus keberadaan Taiwan sebagai negara.
Tsai menegaskan hal itu saat akan terbang menuju Amerika Serikat dan dua negara sekutu Taiwan pada hari Minggu, 12 Agustus 2018. Tsai singgah ke AS saat Cina dan AS terlibat perang dagang.

"Saya akan ke luar negeri, seluruh dunia dapat melihat Taiwan, mereka dapat melihat negara kami seperti juga melihat dukungan kami kepada demokrasi dan kebebasan. Kami hanya membutuhkan kepastian sehingga tidak ada satupun yang dapat menghapus keberadaan Taiwan," kata Tsai seperti dikutip dari Reuters.

Cina yang mengklaim Taiwan sebagai miliknya telah melakukan berbagai kampanye untuk menentang Taiwan melepaskan diri dari Cina.
Beijing bahkan sudah mengeluarkan perintah kepada perusahaan-perusahaan asing untuk membuat label Taiwan sebagai bagian dari Cina di situs resmi mereka. Cina juga berusaha mengeluarkan Taiwan dari berbagai forum internasional.

Cina juga berupaya mengurangi jumlah negara yang mengakui Taiwan sebagai negara. Saat ini ada 18 negara yang mengakui keberadaan Taiwan.Cina juga mengeluarkan komplain ke Washington atas menerima kedatangan Tsai yang singgah ke Amerika Serikat untuk kemudian meneruskan perjalanannya.
Selama sehari di AS, Tsai akan bertemu Ketua Komisi Urusan Luar Negeri , Ed Royce. Setelah itu, Tsai akan bertemu perwakilan bisnis AS membahas cara Taiwan meningkatkan investasi dan pengadaan peralatan dengan AS.

Kunjungan Tsai juga terkait dengan kesepakatan penjualan gas alam antara perusahaan pelat merah Taiwan, CPC Corp dengan perusahaan AS yang nilai totalnya mencapai US$ 25 miliar.Washington tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan, namun merupakan sekutu terkuat dan AS juga menyuplai senjata ke negara itu.

Credit tempo.co

Taliban Bertemu Pejabat Uzbekistan, Rumuskan Perdamaian

Anggota Taliban membawa senjata sembari mengendarai sepeda motor di Nangarhar untuk merayakan gencatan senjata di timur Kabul, Afganistan, Sabtu, 16 Juni 2018. REUTERS

CB, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Uzbekistan dan Kantor Politik Taliban membenarkan kedua belah pihak bertemu di Tashkent untuk merumuskan perdamaian dan penarikan pasukan asing di Afganistan.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Uzbekistan, satu delegasi Taliban dipimpin oleh Sher Mohammad Abbas Stanikzai telah berkunjung ke Tashkent dari 6-10 Agustus 2018.

Pasukan keamanan berjaga di sekitar lokasi meledaknya bom ranjau darat di kota Jalalabad, Afganistan, 31 Juli 2018. Kepolisian setempat menduga ranjau darat itu dipasang oleh kelompok Taliban. REUTERS/Parwiz

"Delegasi ini datang ke Tashkent untuk bertukar pikiran mengenai prospek perdamaian dengan Menteri Luar Negeri," bunyi pernyataan Kementerian seperti dikutip Abna24, Ahad 12 Agustus 2018.
"Delegasi tukar pandangan dengan para pejabat Uzbek mengenai penarikan pasukan asing dan kemungkinan rekonsiliasi dengan pemerintah Afganistan," kata Suhali Shaheen," juru bicara Taliban kepada Daily Times.
Anggota Taliban membawa senjata sembari mengendarai sepeda motor di Nangarhar untuk merayakan gencatan senjata di timur Kabul, Afganistan, Sabtu, 16 Juni 2018. Taliban memasuki Kabul melalui gerbang di selatan dan tenggara. REUTERS
Sejumlah laporan dari Tashkent menyebutkan, delegasi Taliban bertemu dengan Menteri Luar negeri Abdulazis Kamilov dan Utusan untuk Afganistan, Ismatilla Irgashev. "Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai kondisi keamanan terkini dan proyek pembangunan masa depan Uzbekistan di Afganistan."
Kunjungan utusan ini berlangsung setelah Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev menjadi tuan rumah pertemuan antara pemerintah Afganistan dengan Taliban.

Credit tempo.co

Lima Negara Tandatangani Perjanjian Penggunaan Laut Kaspia

Laut Kaspia

Pembicaraan mengenai penggunaan laut Kaspia sudah dirintis sejak 1996

CB, MOSKOW -- Rusia, Iran, Kazakstan, Turkmenistan dan Azerbaijan pada Ahad (12/8) menandatangani perjanjian penggunaan bersama Laut Kaspia. Perjanjian itu akhirnya ditandatangani setelah melalui perundingan dua dasawarsa.

Presiden dari kelima negara itu menorehkan tinta mereka untuk mengesahkan status hukum kesepakatan bersejarah menyangkut Laut Kaspia. Kantor kepresidenan Rusia, Kremlin, mengatakan penandatangan itu berlangsung pada Pertemuan Puncak Kaspia Kelima di kota Aktau, Kazakstan.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan perjanjian itu membenahi hak dan kewajiban khusus negara penandatangan perjanjian itu atas keadaan Laut Kaspia serta membentuk aturan jelas atas penggunaannya secara bersama-sama, kata Kremlin dalam pernyataan resminya.

Putin mengatakan perjanjian itu secara jelas mengatur masalah penetapan batas, pelayaran dan penataan wilayah penangkapan ikan yang diperlukan. Selain juga membenahi prinsip-prinsip interaksi militer-politik negara peserta serta menjamin penggunaan Laut Kaspia secara khusus bagi tujuan damai.

Menurut Putin, dasar peraturan yang diperlukan bagi penyelesaian status hukum Laut Kaspia tercakup dalam enam perjanjian terkait bidang ekonomi, transportasi dan keamanan. Keenam perjanjian itu juga ditandatangani pada Ahad (12/8).

Secara khusus menyangkut dasar perjanjian kerja sama ekonomi di Kaspia, prioritas akan diberikan pada pembangunan hubungan perdagangan dan ekonomi kawasan serta penguatan kerja sama yang erat dan saling menguntungkan. Putin juga menggarisbawahi prospek kerja sama antara negara-negara Kaspia dalam bidang pariwisata, ekologi dan perlindungan sumber daya biologi, penumpasan perdagangan narkoba serta pencegahan dan penanganan keadaan darurat.

Sementara itu, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, seperti dikutip kantor berita Interfax, mengatakan, "Kita perlu memanfaatkan segala kemungkinan yang disediakan perjanjian dan dokumen-dokumen yang ditandatangani untuk mendorong hubungan perdagangan dan ekonomi di antara negara-negara pantai ini."

Nazarbayev juga mengatakan kelima negara telah sepakat untuk menandatangani perjanjian soal langkah-langkah untuk membangun kepercayaan pada sektor militer, sebagai upaya untuk memastikan keseimbangan persenjataan di kawasan serta memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan.

Proses pengerjaan perjanjian tersebut telah dikembangkan sejak 1996. Menteri luar negeri kelima negara tersebut mencapai kesepakatan atas rancangan perjanjian itu di Moskow pada Desember 2017.

Credit republika.co.id

PBB: China Tahan 1 Juta Warga Uighur di Kamp Politik

BERLIN - Komite anti diskriminasi PBB mengemukakan kekhawatirannya terkait perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur. Pemicunya adalah laporan penahanan massal yang menjadi catatan bagi Beijing selama beberapa tahun terakhir.

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial mulai meninjau laporan China di Jenewa pada hari Jumat kemarin. Pemimpin delegasi Cina, Yu Jianhua, menyoroti kemajuan ekonomi dan meningkatnya standar hidup dalam laporannya.

"Anggota komite sangat prihatin oleh banyaknya laporan yang dapat dipercaya bahwa, atas nama memerangi ekstrimisme agama dan menjaga stabilitas sosial, China telah mengubah wilayah otonomi Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp interniran besar yang diselimuti rahasia," ujar wakil ketua komite, Gay McDougall.

Kelompok-kelompok pemantau mengatakan bahwa kaum Uighur telah ditargetkan dalam kampanye pengawasan dan keamanan yang telah mengirim ribuan orang ke pusat-pusat penahanan dan indoktrinasi. McDougall menyebut jumlahnya mungkin jauh lebih tinggi.

Credit sindonews.com

Masjid di China Hendak Dihancurkan, Ribuan Muslim Protes

WEIZHOU - Ribuan warga Muslim yang rata-rata etnis minoritas Hui berkumpul di sebuah masjid di wilayah barat laut China. Mereka memprotes rencana penghancuran masjid oleh otoritas China.

Massa mulai berdatangan sejak Kamis di Masjid Agung Kota Weizhou. "Orang-orang sangat kesakitan," kata Ma Sengming, 72, salah seorang pria yang ikut protes sejak Kamis hingga Jumat petang.

"Banyak orang menangis. Kami tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi," ujarnya, seperti dikutip AP, Sabtu (11/8/2018).

Selama protes berlangsung, kata Ma, massa meneriakkan beberapa kalimat seruan perlindungan, seperti "Lindungi iman di China!" dan "Cintailah negara, cintai iman!".

Protes massa muncul ketika kelompok-kelompok agama yang sebagian besar ditoleransi di masa lalu telah melihat bahwa kebebasan mereka menyusut sejak pemerintah berusaha membuat warga memprioritaskan kesetiaan kepada Partai Komunis dengan doktrin ateis.

Dalam upaya itu, tak hanya masjid yang jadi target. Gereja-gereja Kristen juga telah ditutup dan Alkitab disita. Anak-anak Tibet dilaporkan telah dipindahkan dari kuil-kuil Buddha ke sekolah-sekolah umum.

Penduduk Weizhou khawatir dengan laporan bahwa pemerintah berencana untuk menghancurkan masjid, meskipun pada awalnya pemerintah menyetujui pembangunannya yang rampung tahun lalu.

Menurut Ma Zhiguo, sekretaris Partai Komunis kota setempat pernah menyampaikan pidato ucapan selamat di lokasi ketika pembangunan masjid itu dimulai.

Ma mengatakan, pihak berwenang berencana untuk meruntuhkan delapan dari sembilan kubah di atas masjid dengan alasan bahwa struktur itu dibangun lebih besar dari yang diizinkan. Tetapi, anggota masyarakat membela bangunan ibadah tersebut.

"Bagaimana kami bisa membiarkan mereka merobohkan masjid yang masih dalam kondisi baik?" katanya. Masjid itu menjadi tempat salat sekitar 30.000 warga Muslim dan dibangun menggunakan dana pribadi jamaah.

Foto-foto bangunan masjid yang beredar secara online menunjukkan struktur bangunan tersebut telihat putih dan megah. Ada bendera nasional China yang dikibarkan di depan masjid.

Pejabat di kantor propaganda distrik dan kota setempat menyatakan bahwa mereka tidak menyadari akan situasi tersebut. Otoritas lokal lainnya tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Ma Sengming mengatakan para pemrotes tetap di masjid sepanjang malam dari Kamis hingga Jumat. Pejabat lokal telah mendatangi massa dan membujuk mereka agar pulang.

Ma mengatakan pejabat itu tidak membuat janji-janji spesifik, tetapi berusaha meyakinkan para pengunjuk rasa bahwa pemerintah akan bekerja dengan mereka mengenai masalah itu.

Lebih dari 100 petugas polisi telah mengepung masjid. Namun, menurut Ma, ratusan polisi itu tidak berusaha menghentikan protes massa.

Demonstrasi publik jarang terjadi di China, di mana pemerintah sering cepat menolak tanda-tanda perbedaan pendapat.

Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, Partai Komunis menindak tegas ekspresi agama dan menyerang apa yang disebutnya ide-ide radikal di antara lebih dari 20 juta Muslim di negara itu.

Credit sindonews.com

China Bersiap untuk Hancurkan Sebuah Masjid Meski Diprotes

BEIJING - Pihak berwenang di China barat laut siap memulai pembongkaran masjid Jumat (10/8/2018) meskipun ada protes oleh ratusan anggota minoritas etnis Muslim Hui. Muslim Hui bertekad untuk mempertahankan tempat ibadah yang baru dibangun itu.

"Kerumunan berkumpul di luar Masjid Agung yang menjulang tinggi di kota Weizhou di wilayah otonomi Ningxia Hui dan diawasi ketat oleh polisi," kata South China Morning (SCMP) Hong Kong yang dikutip Fox News. Tidak ada bentrokan yang dilaporkan.

Belum diketahui dengan jelas apakah rencana itu akan berjalan sesuai jadwal. SCMP mengatakan rencana alternatif telah dilayangkan untuk menghapus delapan dari sembilan kubah, yang selesai tahun lalu tetapi tidak pernah memperoleh izin pembangunan dan pengoperasian yang tepat.

Langkah itu dilakukan saat Partai Komunis China yang secara resmi ateis sedang menindak tegas ekspresi beragama dan menyerang apa yang disebutnya ide-ide radikal di antara lebih dari 20 juta Muslim di negara itu. Pihak berwenang telah menyerukan "sinicization" agama di China, yang tampaknya termasuk penghapusan simbol-simbol agama dan kepatuhan ketat terhadap arahan Partai Komunis.

Credit sindonews.com

Kolombia Jadi Negara ke-137 PBB yang Akui Palestina Merdeka

Mantan Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos. (REUTERS/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Kolombia menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ke-137 yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Keputusan itu diambil Presiden Juan Manuel Santos sebelum menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih yang baru Kolombia, Ivan Duque.

Pengumuman tersebut disampaikan kepada publik Rabu (8/8), dengan rilis sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki. Surat tertanggal 3 Agustus dan ditandatangani Menteri Luar Negeri Kolombia saat itu, Maria Angela Holguin Cuellar.

"Saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa atas nama pemerintah Kolombia, Presiden Juan Manuel Santos telah memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara bebas, merdeka dan berdaulat atas nama Kolombia," tulis surat tersebut seperti dilansir CNN.

Pemerintahan baru Duque, yang mengambil alih kekuasaan pada Selasa (7/8) menyatakan akan mengkaji keputusan tersebut.

"Kami akan menganalisa implikasi dan konten surat dengan segenap perhatian dan pemerintah akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri Carlos Holmes Trujilo kepada wartawan di Bogota, Rabu (8/8).

Kedutaan Besar Israel di Kolombia menyebut keputusan itu sebagai 'tamparan di wajah' dalam sebuah pernyataan yang dirilis lewat laman Facebooknya.

"Kedutaan Besar Israel terkejut dan kecewa atas keputusan pemerintahan sebelumnya untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara," kata pernyataan Kedubes Israel tersebut. "Ini adalah tamparan di wajah dari sekutu setia yang berlawanan dengan kedekatan hubungan kedua negara dan pemimpin mereka."

Pemerintah Kolombia yang telah berakhir masa jabatannya, dalam surat tersebut, menyatakan keyakinan mereka bahwa hal tersebut akan membawa perdamaian di kawasan menjadi berlipat ganda.

"Kami meyakini bahwa negosiasi langsung adalah cara terbaik untuk mencapai solusi abadi yang adil atas konflik ini, yang memungkinkan kedua pihak dan rakyatnya hidup bersama dengan damai. Sama seperti rakyat Palestina punya hak untuk membangun sebuah negara merdeka, rakyat Israel juga memiliki hak untuk hidup damai di samping tetangga mereka."

Foto: REUTERS/Ammar Awad

Perwakilan diplomatik Palestina di Kolombia lewat akun Facebooknya menyatakan "Rakyat dan pemerintah Palestina sangat bersyukur dengan langkah tersebut."

"Kami berterima kasih kepada pemerintah Kolombia atas keputusan ini. Kami tentu saja akan berkontribusi signifikan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian di Timur Tengah," kata pernyataan tersebut.

Majelis Umum PBB, Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) dan 136 negara mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

Selama kampanye pemilihan presiden, Duque, yang terpilih pada Juni lalu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan pemindahan Kedutaan Kolombia ke Yerusalem. Dia bersikeras untuk mempertahankan kemungkinan hubungan terbaik dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan untuk menghadiri pelantikan Duque, tapi membatalkan agenda tersebut karena ketegangan yang terus berlangsung di Jalur Gaza.

Credit cnnindonesia.com

137 Negara PBB Akui Palestina sebagai Negara Berdaulat

Bendera PBB. (REUTERS/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Dengan pengakuan terbaru Kolombia atas Palestina sebagai Negara Berdaulat, masih ada 56 negara dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang belum mengakui Palestina. Yang paling terutama adalah Amerika Serikat dan Inggris, yang bertanggung jawab atas berdirinya negara Israel modern.

Adapun Australia, Jepang dan Bahama mendukung solusi dua negara sebagai penyelesaian konflik Israel-Palestina, namun menyatakan status Palestina harus ditentukan oleh kesepakatan kedua pihak.

Beberapa negara Uni Eropa seperti Belgia dan Denmark, memilih untuk menunggu keputusan resmi UE. Adapun Eritrea, dan Finlandia secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak mendukung sebuah negara Palestina.

Sebagian besar dari 137 negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat berasal dari benua Asia dan Afrika, dan sebagian Eropa. Seperti Turki, Serbia, Rusia, Swedia. Tahta Suci Vatikan, yang memiliki status pengamat tapi bukan anggota di PBB seperti Palestina, mempertahankan hubungan diplomatik dengan Palestina.

Majelis Umum PBB meloloskan resolusi pada 1974 yang mengakui hak-hak Palestina untuk berdaulat. PBB juga mengakui Otoritas Pembebasan Palestina (PLO) sebagai satu-satunya wakil Palestina.

Palestina mendeklarasikan Kemerdekaan dan Proklamasi Kemerdekaan pada 15 November 1988 di Aljir, Aljazair. Sejak itu PLO berusaha mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara Palestina Merdeka.

Sejak berkuasa pada 2009, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan negara Palestina yang merdeka merupakan ancaman bagi Israel. Karena dikritik komunitas internasional, Israel menerima gagasan negara Palestina, namun menolak kesepakatan perbatasan 1967. Israel juga menentang rencana Palestina bergabung dengan Majelis Umum PBB, dengan menyebut hal itu bertentangan dengan Kesepakatan Oslo.

Dilansir Newsweek, inilah negara-negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat:

Amerika

Antigua dan Barbuda, Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, Kuba, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Suriname, Uruguay dan Venezuela

Foto: AFP Photo/Abbas Momani
Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Credit cnnindonesia.com

Minoritas Arab Israel protes UU Kebangsaan Yahudi

Seorang gadis kecil terlihat melalui bendera Israel dalam aksi demo menentang penetapan pengadilan untuk menggusur unit perumahan di pemukiman Yahudi Beit El, diluar Mahkamah Agung di Yerusalem, Rabu (8/7/15). Mahkamah Agung Israel menetapkan bahwa 24 unit perumahan, yang dibangun di tanah milik warga Palestina, untuk dihancurkan pada 30 Juli, menurut keterangan media setempat. (REUTERS/Ammar Awad)

Tel Aviv (CB) - Ribuan orang berunjuk rasa di Tel Aviv, Sabtu, untuk menentang undang-undang baru Israel, yang menyatakan negara itu sebagai negara bangsa Yahudi.

Undang-undang itu telah membuat marah kalangan minoritas Arab di Israel serta mengundang kritik dari dunia internasional.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela UU tersebut, yang dianggapnya perlu diadakan untuk menangkis penentangan dari kalangan Palestina atas hak penentuan bangsa Yahudi.

Para pengunjuk rasa, yang sebagian besar berasal dari kalangan Arab Israel, mengibar-ngibarkan bendera Palestina serta mengacungkan poster-poster bertuliskan "kesetaraan" dalam bahasa Arab dan Ibrani.

"Undang-undang itu memberikan pengesahan bagi rasisme," kata Laila al-Sana, 19 tahun, dari desa Bedouin di daerah padang pasir Negev di Israel selatan.

Penduduk bangsa Arab Israel sebagian besar terdiri dari keturunan bangsa Palestina, yang masih tinggal di tanah-tanah mereka setelah perang 1948, pada saat pembentukan negara modern Israel. Ratusan ribu lainnya dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka atau mengungsikan diri.

Banyak warga negara Arab Israel juga dikenal sebagai warga Palestina. Jumlah mereka merupakan seperlima dari total sembilan juta penduduk Israel. Undang-undang Israel memberikan mereka hak kesetaraan secara penuh, namun banyak di antara mereka yang mengatakan mengalami diskriminasi dan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Undang-undang yang dideklarasikan secara luas itu diberlakukan hanya beberapa waktu setelah perayaan ke-70 tahun kelahiran negara Israel.

UU tersebut menetapkan bahwa "Israel adalah tanah air bangsa Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk menentukan nasib sendiri di dalamnya". UU juga menurunkan status bahasa Arab sebagai bahasa resmi bersama Ibrani menjadi "status khusus."

Netanyahu di akun Twitter-nya memasang sebuah video demonstrasi, yang memperlihatkan sejumlah pengunjuk rasa mengibar-ngibarkan bendera Palestina dan meneriakkan, "Dengan semangat, dengan darah, kami akan menyelamatkanmu, Palestina". Atas video tersebut, Netanyahu mengomentari, "Bukti yang kuat sekali bahwa undang-undang itu diperlukan."

Beberapa gambar video terpisah di televisi memperlihatkan sejumlah bendera Israel juga dikibar-kibarkan.

Para tokoh Arab di Israel mengatakan UU tersebut menempatkan Israel di ambang apartheid. Kelompok-kelompok Yahudi dan pembela hak asasi manusia dalam Diaspora telah menyatakan menentang UU tersebut, demikian pula dengan Uni Eropa, Mesir, dan presiden Israel sendiri.

Para pengecam mengatakan undang-undang baru itu tidak demokratis karena membeda-bedakan antara warga negara Yahudi dan non-Yahudi.

Sabtu lalu, masyarakat suku Druze Arab, yang sekitar 120.000 di antara mereka merupakan warga negara Israel, menggelar demonstrasi menentang undang-undang kebangsaan Yahudi.

Credit antaranews.com

Erdogan: AS keluarkan tenggat pembebasan pendeta Amerika

Presiden Turki Tayyip Erdogan (Bozoglu/Pool via Reuters)

Istanbul (CB) - Presiden Turki Tayyip Erdogan, Ahad, mengungkapkan bahwa Amerika Serikat memberi tenggat kepada Turki hingga Rabu untuk membebaskan seorang pendeta Amerika yang disidangkan pengadilan Turki.

Kasus sang pendeta bernama Andrew Burson tersebut menjadi salah satu rangkaian persengketaan yang menjadi sumber kemerosotan hubungan antara kedua negara anggota Pakta Perhimpunan Atlantik Utara (NATO) itu.

Ketika berbicara kepada para pendukungnya di kota pantai Laut Hitam, Trabzon, Erdogan mengungkapkan rincian perundingan yang berlangsung pekan lalu antara kedua negara, demikian Reuters melaporkan.

Ia mengatakan Washington mengancam akan menjatuhkan sanksi jika Turki menolak membebaskan Brunson.

Pengadilan Turki telah memindahkan Brunson ke tahanan rumah setelah hampir 20 bulan pendeta Amerika itu mendekam di penjara.

Washington, yang merasa kesal karena Brunson masih ditahan, mengeluarkan sanksi terhadap dua menteri Turki dan kemudian menerapkan tarif ganda pada impor baja dan aluminium dari Turki.

Credit antaranews.com

Petempur Suriah bentuk tentara nasional dengan bantuan Turki

Seorang anak lelaki berjalan di sepanjang jalan rusak di kota Douma di Damaskus, Suriah, Senin (16/4/2018). (REUTERS/Omar Sanadiki)

Azas, Suriah (CB) - "Tentara Nasional" yang sedang dibentuk para pemberontak Suriah dengan bantuan Turki bisa menjadi rintangan berjangka waktu lama bagi upaya Presiden Bashar al-Assad memulihkan kawasan di bagian baratlaut jika mereka dapat mengakhiri permusuhan yang telah lama merusak kelompok oposisi.

Usaha tersebut merupakan inti dari rencana oposisi dukungan Turki untuk menjamin dan memerintah sebuah wilayah yang membentuk bagian dari benteng terakhir pemberontak di Suriah.

Kehadiran pasukan Turki di darat telah membantu melindunginya dari serangan pasukan pemerintah.

Presiden Bashar, yang didukung Rusia dan Iran, telah berjanji akan menguasai kembali "setiap inci" Suriah, dan kendati sekarang ia telah merebut sebagian besar wilayah negaranya, kehadiran Turki akan membuat rumit tiap ofensif pemerintah di bagian barat laut.

Peran Turki telah melampaui dukungan bagi pasukan sekutu Suriah untuk membangun kembali sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit. Sedikitnya lima cabang kantor pos Turki telah dibuka di kawasan itu.

Kolonel Haitham Afisi, panglima Tentara Nasional, mengatakan pembentukan pasukan tersebut bukan perkara gampang selama tahun lalu.

"Kami masih dalam tahap permulaan. Kami menghadapi banyak kesulitan-kesulitan tapi kami terus bekerja untuk mengatasinya," kata Afisi kepada Reuters dalam wawancara di kota Azaz dekat perbatasan Turki.

Baru-baru ini, ia harus mengeluarkan perintah yang menginstruksikan para petempur menghentikan "melepaskan tembakan secara acak", memakai seragam dan bekerja sama dengan polisi militer yang baru dibentuk dan merupakan "kekuatan hukum dan keadilan serta bukan saingan bagi faksi lain".

Faksi-faksi juga dilarang mengoperasikan penjara-penjara dan pengadilan mereka dan melakukan penangkapan di luar jalur hukum.

Proyek itu juga menghadapi serangan: sejumlah orang yang direkrut menderita cedera pada 5 Agustus ketika upacara pelantikan mereka di kota al-Bab digempur. Afisi mengatakan serangan itu adalah pekerjaan dari "musuh revolusi, apakah dari dalam atau luar". Pelaku serangan itu telah teridentifikasi tapi ia menolak menyebutkan siapa pelakunya.

Tentara Nasional itu beranggota sekitar 35.000 petempur yang berasal dari faksi-faksi paling besar dalam perang yang telah membunuh ratusan ribu orang dan memaksa 11 juta orang meninggalkan rumah-rumah mereka selama tujuh tahun terakhir.

Banyak usaha sebelumnya untuk mempersatukan para pejuang telah gagal, dirintangi persaingan antarfaksi dan sering diganngu agenda negara-negara asing yang pernah mendukung banyak pemberontak dalam perang Suriah.

Credit antaranews.com

Jumat, 10 Agustus 2018

Kemhan Tegaskan Pengadaan Sukhoi Su-35 Tidak Tersendat

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia tidak tersendat. Jika tidak ada kendala, pada bulan ini akan dilakukan penandatanganan kontrak lanjutan.

"Tidak ada yang buat tersedat. kita masih bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Kalau itu sudah clear semuanya mudah-mudahan pesawat yang super canggih akan hadir di negara kita," ujarnya di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

Mantan Kapendam V/ Brawijaya ini menuturkan, pihaknya sudah meneken kontrak pada Februari lalu untuk pengadaan 10 unit pesawat full combat. "Apabila kontrak efektif pada Agustus ini selesai maka 2019 dua Sukhoi akan tiba. Tapi apabila belum efektif maka kemungkinan akan mundur," katanya.

Disinggung soal sikap Amerika Serikat yang keberatan dengan pembelian pesawat tempur tersebut, Totok menegaskan jika hal itu tidak ada masalah.

"Seperti yang Bapak Menhan sampaikan, kita tidak ada musuh. Kita baik dengan Amerika, Pesawat C-130 Hercules lima unit juga akan kita beli dari Amerika Serikat. Kita baik dengan Rusia dan negara-negara tetangga, sehingga kita tidak ada musuh, mudah-mudahan apa yang kita beli atau ekspor alutsista bisa dilaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan bersama," jelasnya.

Mengenai kunjungan dari tim Rusia ke Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, Perwira Tinggi Bintang Satu itu menjelaskan bahwa survei tersebut untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana. "Jadi kalau itu kontrak efektif maka semua harus ready dari mulai hanggarnya, pangkalannya, landasannya," katanya.

Credit sindonews.com

Masih Terkena Sanksi Penuh Ekonomi, Korea Utara Kecam Amerika

Presiden Donald Trump mengacungkan jempol kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, saat pertemuan bilateral di Capella, Pulau Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018. AP

CB, Seoul – Pemerintah Korea Utara mengecam pemerintah Amerika Serikat karena membahayakan stabilitas di Semenanjung Korea pada Kamis, 9 Agustus 2018.

Pernyataan ini keluar menyusul rencana Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pertemuan puncak ketiga pada pekan depan.
Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengeluarkan pernyataan bernada marah dengan memperingatkan Washington soal sanksi penuh terhadap Pyongyang. Sanksi ini hanya akan menghambat kemajuan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
“Tidak ada jaminan atmosfer stabil yang diperoleh dengan sulit untu Semenanjung Korea bakal terus berlangsung,” begitu pernyataan kemenlu Korea Utara seperti dilansir Channel News Asia.
Kemenlu Korea Utara juga menyatakan,”Selama AS mengabaikan sopan santun dasar dalam proses dialog, maka kita tidak bisa berharap adanya kemajuan dalam implementasi pernyataan bersama AS dan Korea Utara termasuk soal denuklirisasi.”

Foto satelit pembongkaran fasilitas senjata nuklir dan uji coba rudal balistik antarbenua Korea Utara. [Korea Times]
Pejabat tinggi kedua Korea bakal bertemu pada awal pekan depan untuk mempersiapkan pertemuan puncak Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.
Lokasi pertemuan ketiga Moon dan Kim belum diungkap secara spesifik. Namun, Moon pernah berjanji bakal datang ke Korea Utara pada musim gugur ini setelah pertemuan pertama mereka pada April 2018.
Pada pertemuan pejabat tingkat tinggi ini, kedua Korea akan membahas berbagai kemajuan yang telah dicapai kedua pihak sejak pertemuan puncak pertama Kim dan Moon di Panmunjom, Korea Selatan.

Pertemuan pertama ini, sepeti dilansir Reuters, menjadi landasan bagi pertemuan pertama Kim dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Juni di Singapura. Saat itu, Kim menyepakati proses denuklirisasi penuh Semenanjung Korea.
Hanya saja, Kim dan Trump tidak menyepakati pencabutan sanksi ekonomi bagi Korea Utara selama proses denuklirisasi berlangsung. Trump berulang kali mengatakan sanksi ekonomi akan dicabut jika proses denuklirisasi kelar dan terverifikasi.
Sebaliknya, pemerintah Korea Utara mendesak pencabutan embargo ekonomi secara bertahap seiring proses denuklirisasi berlangsung.

Credit tempo.co

Taliban Serbu Ibu Kota Afghanistan Kabul

Perbukitan di Ibu Kota Kabul, Afghanistan. (AFP PHOTO / WAKIL KOHSAR)

Jakarta, CB -- Milisi Taliban menyerang Ibu Kota Kabul, Jumat (10/8). Pertempuran sengit pun terjadi dengan tentara Afghanistan.

Di Kota Ghazni, Afghanistan Tenggara, sedikitnya satu tentara Afghanistan tewas dan tujuh orang luka-luka dalam pertempuran, kata juru bicara Gubernur Ari Noori kepada kantor berita AFP.

Rumah-rumah warga sipil dan pos pemeriksaan militer dihantam mortir. Puluhan jenazah Taliban bergebaran di jalan-jalan.

"Taliban memulai serangan itu di beberapa titik Kota, Kamis (9/8)," kata Kepala Polisi Farid Ahmad Mashad.

Aliran listrik di beberapa wilayah dipadamkan sebelum pertempuran meletus. Suara tembakan terdengar di seluruh kota. Sebuah gedung pemerintah dibakar.

"Kami sangat takut mati. Taliban berkeliaran di mana-mana dan di sekitar kota," kata seorang penjaga toko, Mohammad Haleem seperti dilansir kantor berita AFP.

Seorang warga lainnya, Yasan, mengatakan Taliban menggunakan pengeras suara di masjid untuk memperingatkan warga agar tetap tinggal di dalam rumah mereka.

"Ledakan besar dan tembakan terdengar. Kami semua takut," tulis Yasan di laman Facebook-nya.

Pejabat keamanan Afghanistan menyatakan pasukan khusus polisi dikerahkan untuk melahan laju Taliban di kota itu.

Adapun Taliban mengeluarkan pernyataan yang mengklaim telah menduduki "sebagian besar gedung pemerintah di dalam kota."

"Sejauh ini 140 pasukan keamanan musuh terluka atau tewas," kata kelompok itu.

Dilansir kantor berita AFP, Taliban kerap membesar-besarkan kemenangan di medan pertempuran dan mengecilkan jumlah korban maupun kerugian di pihak mereka.

Credit cnnindonesia.com

Tentara Suriah Jatuhkan Selebaran Agar Milisi Idlib Menyerah

Sukarelawan White Helmets mencari korban setelah ledakan di Idlib, Suriah, April lalu.

Foto: EPA/Mohammed Badra

Ada kemungkinan serangan besar-besaran ke Idlib.

CB, DAMASKUS -- Tentara Suriah menjatuhkan selebaran di provinsi Idlib pada Kamis (9/8). Mereka mendesak warga Idlib agar menyetujui kembalinya kekuasaan negara yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad.

Suriah barat laut, lokasi Idlib berada, adalah daerah besar terakhir yang masih berada di tangan para militan. Para milisi berusaha menggulingkan Presiden Bashar al-Assad.

"Kerja sama Anda dengan Tentara Suriah akan membebaskan Anda dari kekuasaan militan dan teroris, dan akan menyelamatkan kehidupan Anda dan keluarga Anda," tulis selebaran itu atas komando tentara.

"Kami menyerukan kepada Anda untuk bergabung dengan rekonsiliasi lokal (kesepakatan) seperti yang dilakukan banyak orang lain di Suriah."

Pemerintah mengatakan, perjanjian tersebut memberikan pengampunan kepada para pemberontak yang bersedia hidup di bawah kekuasaan negara lagi. Kecuali tuntutan hukum pribadi telah diajukan terhadap mereka.

Tetapi banyak milisi, pembangkang sipil, dan yang lainnya memilih untuk mengambil jalan aman ke barat laut yang dikuasai oposisi. Wilayah di perbatasan Turki yang membentang dari Idlib ke kota Jarablus di Sungai Eufrat.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, pasukan tambahan pemerintah telah tiba untuk kemungkinan serangan di suatu daerah di barat daya kota Idlib yang tumpang tindih dengan Provinsi Latakia dan Hama.

PBB khawatir serangan di wilayah itu dapat memaksa 2,5 juta orang menuju perbatasan Turki. Anggota NATO Turki, telah memperingatkan terhadap setiap serangan di Idlib, dan menekan Rusia untuk memastikan ini tidak terjadi.

Penasihat kemanusiaan PBB Jan Egeland mengatakan pada Kamis bahwa Turki, Rusia dan Iran setuju untuk melakukan yang terbaik dalam menghindari pertempuran di Idlib. "Perang ini harus berakhir bukan dalam pertumpahan darah tetapi dalam perjanjian," katanya.

Menurutnya, PBB sedang membuat persiapan dan akan meminta Turki untuk membuka perbatasannya bagi warga sipil yang melarikan diri.

"Ada aktivitas diplomatik intensif dengan Rusia, Turki, Iran, Pemerintah Suriah dan kelompok oposisi bersenjata untuk menghindari eskalasi di zona de-eskalasi, tetapi tentu saja ada konflik setiap hari," tambahnya.

Credit republika.co.id

PBB, AS Desak Serangan Udara Saudi ke Yaman Diselidiki

Yaman. (AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras serangan udara yang dilakukan koalisi Arab Saudi di Saada Utara, Yaman, pada Kamis (9/8) sore.

Serangan itu dilaporkan menewaskan dan melukai puluhan orang, termasuk 29 anak yang berada di dalam bus dan tengah melewati daerah itu saat serangan terjadi.

Melalui juru bicaranya, Farhan Haq, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak segera dilakukan investigasi independen terhadap serangan tersebut.

"Dan Sekretaris Jenderal juga menekankan bahwa seluruh pihak harus lebih berhati-hati untuk melindugi warga sipil dalam setiap operasi militer," kata Haq melalui pernyataan seperti dikutip Reuters, Jumat (10/8).

Senada dengan PBB, secara terpisah Amerika Serikat juga turut meminta "koalisi Saudi menyelidiki laporan terkait serangan udara di Yaman yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak" tersebut.

Padahal, AS merupakan salah satu dari sedikitnya 27 negara yang tergabung dalam koalisi Saudi tersebut.

"Kami tentunya sangat prihatin tentang laporan mengenai serangan udara yang mengakibatkan kematian puluhan warga sipil. Kami menyerukan koalisi militer yang dipimpin Saudi untuk membuka investigasi menyeluruh dan transparan terhadap insiden itu," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert dalam jumpa pers di Washington.

Pemberontak Houthi melaporkan sedikitnya 39 tewas dan 51 luka-luka. Sebagian besar korban anak adalah anak-anak.

Houthi menuding koalisi Saudi sebagai pelaku serangan tersebut. Meski begitu, hingga kini belum ada tanggapan dan komentar dari Kerajaan Saudi mengenai laporan serangan udara tersebut.

Koalisi Saudi terjun ke Yaman sejak perang sipil pecah pada 2015 lalu di negara Timur Tengah tersebut. Misi utama Saudi di Yaman adalah membantu pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi memberangus Houthi.

Saudi tak jarang meluncurkan serangan udara dan roketnya ke sejumlah target militer Houthi. Meski begitu, ratusan serangan koalisi Saudi tersebut tak jarang menewaskan warga sipil. Berdasarkan data PBB, sedikitnya 10 ribu orang tewas dan 55 ribu lainnya terluka selama perang sipil Yaman berkecamuk. Sebagian korban tewas dilaporkan merupakan warga sipil.

Credit cnnindonesia.com

Puluhan tewas akibat serangan udara di Yaman

Seorang anak lelaki yang terluka akibat serangan udara saat menghadiri pernikahan di sebuah desa barat laut Yaman, terbaring di tempat tidur rumah sakit di Hajjah, Yaman, Senin (23/4/2018). (REUTERS/Stringer)

Aden (CB) - Serangan udara menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak, di Saada, Yaman, kata sumber kesehatan Yaman dan Palang Merah Dunia (ICRC) pada Kamis.

ICRC mengatakan bahwa satu serangan menghantam bus pengantar anak-anak di pasar Dahyan, Saada bagian utara, dan rumah sakit setempat menerima puluhan orang yang tewas dan terluka.

Belum jelas jumlah anak-anak yang terbunuh dan berapa banyak serangan udara dilakukan di daerah tersebut.

Abdul-Ghani Nayeb, kepala departemen kesehatan di Saada, kepada Reuters mengatakan bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 43, dan korban luka-luka tercatat 61 orang.

"Sejumlah orang terbunuh. Banyak lagi yang terluka. Sebagian besar berusia di bawah 10 tahun," kata Johannes Bruwer, kepala perutusan untuk ICRC di Yaman, di Twitter.

Arab Saudi dan sekutu Muslim Sunni berperang di Yaman lebih dari tiga tahun melawan Houthi, kelompok yang dikaitkan dengan Iran dan menguasai sebagian besar Yaman utara, termasuk Ibu Kota Sanaa, dan mengusir pemerintah dukungan Saudi ke pengasingan pada 2014.

Belum ada tanggapan dari persekutuan pimpinan Saudi.

Credit antaranews.com

Palestina Sebut Gencatan Senjata Israel-Hamas Disepakati

Gencatan senjata Israel-Hamas terjadi setelah gempuran militer Israel yang meratakan Jalur Gaza.( REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Dua pejabat Palestina menyatakan Israel dan Hamas, faksi yang berkuasa di Jalur Gaza menyepakati gencatan senjata telah berhasil dicapai, Kamis (8/8) setelah kawasan itu hampir rata dengan tanah digempur serangan udara Israel.

Belum ada pernyataan resmi dari Israel, namun pejabat Israel yang tidak mau disebut namanya membantah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas tersebut.

Israel jarang mengakui kesepakatan dengan Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris dan telah berperang tiga kali dalam satu dekade.

Lontaran roket dan serangan udara di kawasan tersebut memicu Perserikatan Bangsa-bangsa dan Mesir berusaha untuk menengahi dengan mengajukan gencatan senjata.

Pada Rabu dan Kamis, Israel menyerang lebih dari 150 sasaran di Gaza. Serangan itu menewaskan seorang balita Palestina berusia 18 bulan dan ibunya yang sedang mengandng.

"Upaya Mesir untuk memulihkan ketenangan antara faksi Palestina dan Israel akan mengakhiri ketegangan saat ini," kata pejabat Palestina yang tidak disebut namanya.

"Faksi Palestina akan menghormati gencatan senjata selama Israel juga melakukannya," katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.

Pejabat Palestina yang kedua menyatakan gencatan senjata akan dimulai pada pukul 20.45 GMT atau sekitar pukul 3.45 WIB.

Abu Mujahid, juru bicara Komite Perlawanan Populer, faksi yang lebih kecil dari Hamas di Gaza di laman Facebook-nya menulis, "Setelah upaya Mesir dan internasional, gencatan senjata antara perlawanan Palestina bergantung pada komitmen penjajah."

Yuval Steinitz, anggota kabinet Netanyahu mennyatakan Israel tidak ingi berperang tapi tidak mau membuat konsesi dengan Hamas.

Militer Israel menyatakan tujuh orang luka-luka akibat mortar dan roket yang dilontarkan dari Jalur Gaza.

Israel mencaplok Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967. Mundur di sebagian wilayah pada 2005, Israel mempertahankan sebagian besar Tepi Barat di mana Palestina berkuasa.

Credit cnnindonesia.com

Kenang Bom Nagasaki, Sekjen PBB Desak Semua Negara Lucuti Senjata Nuklir

NAGASAKI - Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak semua negara berkomitmen untuk melucuti senjata nuklir. Desakan itu disampaikan saat dia mengikuti upcara mengenang 73 tahun tragedi dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, Jepang.

Guterres mengatakan, penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 oleh Amerika Serikat (AS) jangan sampai terulang.

Dia mengaku khawatir tentang lambannya dunia untuk denuklirisasi. Pasalnya, ada negara-negara yang sedang memodernisasi persenjataan nuklirnya.

Guterres tak menyebut negara yang dia maksud. Namun, AS diketahui sedang memodernisasi persenjataan nuklir seperti arahan Presiden Donald Trump.

"Proses perlucutan senjata telah melambat dan bahkan terhenti," kata Guterres kepada publik yang menghadiri upacara di taman perdamaian Nagasaki.

"Di sini, di Nagasaki, saya meminta semua negara untuk berkomitmen pada perlucutan senjata nuklir dan mulai membuat kemajuan yang terlihat sebagai masalah yang mendesak," lanjut dia, seperti dikutip CBS News, Jumat (10/8/2018).

Guterres menambahkan bahwa negara-negara bersenjata nuklir harus memimpin perlucutan senjata mengerikan itu. "Mari kita semua berkomitmen untuk menjadikan Nagasaki tempat terakhir di Bumi yang menderita kehancuran nuklir," katanya.

Lebih dari 5.000 warga, termasuk korban bom atom Nagasaki, dan perwakilan dari sekitar 70 negara mengenang para korban ketika mereka mengheningkan cipta satu menit pada pukul 11.02 pagi waktu setempat. Jam itu merupakan waktu saat bom plutonium menghantam kota di Jepang tersebut.

Kaisar Akihito bergabung dalam doa sunyi dari Tokyo bersama istrinya, Michiko, ketika mereka memantau upacara di televisi.

Pemboman Nagasaki di Jepang pada 9 Agustus 1945, menewaskan sekitar 70.000 orang. Tragedi itu berselang tiga hari setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima yang menewaskan 140.000 orang. Serangan dua bom oleh AS itu membuat Jepang menyerah dan sekaligus menjadi akhir dari Perang Dunia II.

Wali Kota Nagasaki Tomihisa Taue mendesak pemerintah Jepang untuk berbuat lebih banyak untuk mewujudkan perlucutan senjata nuklir, terutama di kawasan Asia untuk membantu mencapai Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Dia mengatakan warga kota-kota yang dibom dengan bom atom berharap melihat program senjata Korea Utara dibekukan.

Credit sindonews.com