Presiden baru Kolombia Ivan Duque dilantik menggantikan Juan Manuel Santos. (Foto: AFP PHOTO / Raul ARBOLEDA)
Jakarta, CB -- Presiden baru Kolombia
Ivan Duque dilantik menggantikan Juan Manuel Santos, yang telah berkuasa
sejak 2010 untuk dua periode, pada Selasa (7/8) waktu Kolombia.
Duque
merupakan anak didik mantan presiden Alvaro Uribe (2002-2010) yang
terpilih pada bulan Juni. Duque mengambil sumpah jabatan untuk masa
jabatan empat tahun selama upacara publik di Bolivar Square di pusat
bersejarah Bogota.
Dalam pelantikannya, dia mengatakan akan
menerapkan "langkah-langkah korektif" untuk kesepakatan damai 2016 yang
diraih pendahulunya dengan pemberontak sayap kiri FARC.
Duque juga mengatakan dia akan mengambil taktik yang lebih keras dalam
pembicaraan dengan kelompok pemberontak aktif terakhir negara itu, ELN.
"Kami akan menerapkan langkah-langkah korektif untuk
memastikan bahwa para korban mendapatkan kebenaran, keadilan
proporsional, reparasi - dan tidak ada pengulangan" dari masa lalu,
Duque mengatakan tentang kesepakatan FARC.
Duque berhasil
mengambil hati rakyat Kolombia setelah kampanye yang dilakukannya
berubah menjadi sebuah referendum tentang perjanjian perdamaian 2016
dengan pemberontak FARC. Dalam perjanjian itu, ia bersumpah akan
melakukan perombakan.
Melansir AFP, pejabat pemilihan umum mengungkapkan bahwa Duque (41) menang tipis dengan mendapatkan 54 persen suara.
Ia
mengalahkan Petro, saingannya dari sayap kiri, yang hanya mendulang
41,7 suara setelah proses hitung langsung bergulir 97 persen.
Pria
bernama lengkap Ivan Duque Márquez ini sebelumnya menjadi anggota dewan
untuk Bogota di Senat Kolombia. Dia dijadikan kandidat presiden oleh
Partai Pusat Demokrat (Partido Centro Democrático/PCD) untuk masa
jabatan 2018-2022.
Pada 27 Mei lalu, Duque memenangkan ronde
pertama pilpres dengan 39 persen suara dan kemudian harus berhadapan
dengan Petro di babak selanjutnya.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, tertawa saat kunjungannya
ke pembangunan pembangkit listrik Orangchon di Pyongyang, 17 Juli 2018.
KCNA via REUTERS
CB, Jakarta - Korea Utara
menyerukan kepada Amerika Serikat segera mencabut embargo ekonomi yang
dijatuhkan kepada negara itu. Pyongyang pun menuding Washington telah
bersikap bertolak belakang dari rencananya untuk meningkatkan hubungan
bilateral dengan Korea Utara.
"Ada argumen memalukan dari
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang tidak akan melonggarkan
embargo ekonomi hingga denuklirisasi benar-benar selesai dilakukan dan
pemaksaan sanksi adalah sebuah cara untuk meningkatkan kekuatan
negosiasi," demikian editorial surat kabar milik pemerintah Korea Utara,
Rodong Sinmun, seperti dikutip dari Reuters pada Selasa, 7 Agustus 2018.
Pemimpin
Korea Utara, Kim Jong Un, saat bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien
Loong di Istana, Singapura, Ahad, 10 Juni 2018. Pertemuan puncak Trump
dengan Kim akan digelar pada 12 Juni 2018. AP/Wong Maye-E
Pyongyang
mengatakan telah memperlihatkan iktikad baik dengan menghentikan uji
coba senjata nuklirnya, dan pada akhir pekan lalu telah memulangkan
jenazah tentara Amerika Serikat yang tewas dalam Perang Korea 1950-1953.Surat
kabar Korea Utara lainnya dalam laporannya menyebut embargo ekonomi
adalah sebuah rintangan bagi hubungan yang lebih baik di antara kedua
negara. Sebelumnya, pada Juni 2018, di Singapura, Presiden Amerika
Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, sepakat
meningkatkan hubungan.
Dalam pertemuan itu, Kim menandatangani
sebuah komitmen samar-samar mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea,
sebuah tuntutan yang sudah lama diajukan oleh Amerika Serikat, termasuk
pelucutan senjata yang bisa dicek penerapannya. Sebagai imbalan atas
permintaan ini, Amerika Serikat akan menghentikan latihan militernya
dengan Korea Selatan dan melonggarkan embargo ekonomi kepada Korea Utara.
Korut terus melakukan pembongkaran situs peluncur rudal utamanya. Foto/Ilustrasi/Istimewa
WASHINGTON
- Korea Utara (Korut) dilaporkan telah mengambil langkah lebih banyak
untuk membongkar fasilitas peluncur rudal utamanya. Langkah ini sebagai
bukti bahwa Pyongyang bergerak untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya
kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada pertemuan 12 Juni
di Singapura.
Situs 38North melaporkan bahwa citra satelit
komersil yang diambil pada 3 Agustus menunjukkan lebih banyak fasilitas
dan infrastruktur yang dimodifikasi atau dibongkar dari stasiun
peluncuran satelit Sohae. Analisis intelijen mengatakan situs tersebut
telah berfungsi sebagai situs pengujian penting untuk rudal balistik
jarak jauh yang dikembangkan oleh Korut.
"Pada uji mesin
vertikal, digunakan untuk pengujian dan pengembangan mesin untuk rudal
balistik dan kendaraan peluncuran ruang angkasa, Korea Utara terus
meruntuhkan struktur dasar baja dan tampaknya mengeluarkan bahan bakar
dan tangki pengoksidasi dari bunker yang dibongkar," tulis analis
North38, Joseph S. Bermudez Jr, dalam laporan itu seperti dikutip dari Washington Times, Rabu (8/8/2018).
Pada
landasan peluncuran itu sendiri, dinding-dinding yang mengelilingi
struktur transfer yang dipasang di rel yang digunakan untuk mendukung
peluncuran roket telah dibongkar sebagian, dengan komponen-komponen
mereka di dekatnya, gambar-gambar satelit menunjukkan.
Situs
North38 secara dekat mengamati perkembangan militer dan politik di
Korut. Situs ini adalah yang pertama melaporkan pekerjaan pembongkaran
pendahuluan bulan lalu untuk menghancurkan bagian situs Sohae.
Presiden
Trump membela hasil KTT Singapura bahkan ketika pejabat pemerintah
menekan rezim Kim Jong-un untuk mengambil langkah konkrit dan permanen
denuklirisasi.
Analisis North38, mengatakan kegiatan pembongkaran
pada situs peluncuran itu tampaknya melampauikomitmen Kim Jong-un di
Singapura, tetapi juga memperingatkan bahwa banyak kegiatan di Sohae
yang ambigu dan mudah dibatalkan.
"Pembongkaran stan uji dan
modifikasi pada lokasi peluncuran - diyakini sebagai satu-satunya
fasilitas di Korut - harus dilihat dengan hati-hati sebagai langkah
pertama karena tidak ada yang permanen atau tidak dapat diubah lagi,”
tulis Bermudez.
"Bulan-bulan mendatang harus memberikan indikasi
lebih kuat apakah ini memang 'langkah pertama' dalam mengurangi ancaman
rudal balistik Korea Utara," demikian tulis Bermudez.
Menlu AS Mike Pompeo bertemu dengan Pemimpin Korut Kim Jong-un di Pyongyang pada 9 Mei lalu. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan menyambangi
Korea Utara (Korut) untuk bertemu Kim Jong-un. Pertemuan ini terkait
dengan pembongkaran program senjata nuklir Korut.
Menurut
Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, Presiden Donald Trump telah
membuat proposal dalam surat terakhirnya kepada Pemimpin Korut Kim
Jong-un. Surat itu diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Korut selama
pertemuan regional minggu lalu di Singapura. Pompeo juga ambil bagian
dalam pertemuan itu.
"Menteri Luar Negeri Mike Pompeo siap untuk
kembali ke Korea Utara untuk bertemu dengan Kim Jong-un. Kami telah
mengusulkan bahwa dalam surat terbaru kami dari presiden untuk Kim
Jong-un," terang Bolton dalam wawancara dengan Fox News seperti dikutip
dari Yonhap, Rabu (8/8/2018).
Pompeo telah melakukan
tiga perjalanan ke Pyongyang. Pada dua perjalanan pertamanya, ia bertemu
dengan Jong-un dan meletakkan dasar untuk pertemuan pertama kali antara
seorang pemimpin AS dan Korut.
Trump dan Jong-un mengadakan
pertemuan bersejarah di Singapura pada bulan Juni yang menghasilkan
pernyataan bersama yang meminta Pemimpin Korut itu untuk bekerja menuju
denuklirisasi menyeluruh Semenanjung Korea. Sebagai imbalannya, AS
berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada rezim Pyongyang.
Pompeo
melakukan perjalanan ketiga ke Pyongyang setelah pertemuan puncak untuk
menyempurnakan kesepakatan, tetapi dilaporkan membuat sedikit kemajuan
dalam menambahkan rincian rencana denuklirisasi.
Ditanya tentang
rencana untuk pertemuan kedua antara Trump dan Jong-un, Bolton
mengatakan tidak ada tapi presiden AS siap untuk bertemu kapan saja.
"Tapi
apa yang kami butuhkan tidak lebih retoris. Yang kami butuhkan adalah
kinerja dari Korea Utara dalam denuklirisasi," tegasnya.
Bolton
juga menepis seruan Korut untuk mengurangi sanksi terhadap rezim. Ia
mengatakan pemerintah Trump akan terus menegakkan sanksi sampai
Pyongyang melakukan denuklirisasi.
"Amerika Serikat berjalan
sesuai dengan deklarasi Singapura. Hanya saja Korea Utara yang belum
mengambil langkah-langkah yang kami rasa perlu untuk denuklirisasi,"
jelas Bolton.
"Gagasan bahwa kita akan mengendurkan sanksi hanya
pada ucapan Korea Utara, saya pikir, adalah sesuatu yang tidak
dipertimbangkan," ujarnya.
Bulan lalu Korut mengembalikan 55 kotak sisa jasad tentara AS yang diduga tewas dalam Perang Korea 1950-53.
Pemulangan itu adalah bagian dari kesepakatan yang dicapai oleh Trump dan Kim Jong-un dalam pertemuan di Singapura.
Bolton mengecilkan signifikansi gerakan yang berkaitan dengan denuklirisasi.
"Apa
bangsa yang benar-benar berkomitmen untuk mengubah halaman yang akan
dilakukan di sini adalah mengembalikan sisa-sisa semua tentara asing,"
katanya, mengutip pasukan dari Korea Selatan (Korsel), Australia dan
negara-negara lain yang berperang dalam perang.
"Tidak ada
gunanya menahan sisa-sisa dari konflik yang dulu. Jika mereka
benar-benar menginginkan perdamaian di semenanjung, seperti yang mereka
katakan, mereka tidak perlu negosiasi dengan kami untuk melakukannya.
Mereka dapat melakukannya sendiri," tukasnya.
Presiden Donald Trump bersama dengan Presiden Cina Xi
Jinping, saat upacara penyambutan di Beijing, Cina, 9 November 2017.
REUTERS/Thomas Peter
CB, Shanghai – Media resmi pemerintah Cina
meningkatkan serangan verbal terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald
Trump, terkait kebijakan perdagangannnya yang bersifat proteksionisme.
Media Cina menyebut keyakinan Trump soal jatuhnya harga-harga saham
di bursa efek di negara komunis itu sebagai indikator kemenangannya
dalam perang dagang sebagai adalah harapan kosong saja.
“Media
Harian Rakyat Cina yang dikelola Partai Komunis menyasar Trump dan
menyebutnya membintangi drama tipuan ala petarung jalanan yang berisi
pemerasan dan intimidasi,” begitu dilansir Reuters, Selasa, 7 Agustus 2018.
Sebelumnya, media Harian Rakyat cenderng bersikap lunak dalam mengkritik Presiden AS.
Media
Harian Rakyat juga mengkritik cuitan Trump pada Sabtu pekan lalu yang
berbunyi,”Tarif berdampak lebih baik daripada yang diantisipasi. Pasar
Cina telah turun 27 persen dalam empat bulan terakhir.”
Media
berbahasa Inggris ini menanggapi kinerja pasar saham Cina memburuk
sebelum pemerintah AS mengenakan kenaikan tarif. Ini terjadi karena
Beijing mencoba mengurangi beban utang perusahaan.
Kontainer terlihat di Pelabuhan Yangshan di Shanghai, Cina, 24 April 2018.[REUTERS/Aly Song]
Media
ini juga mengkritik kondisi defisit perdagangan AS, yang dinilai justru
membesar sebanyak US$3 miliar sehigga naik menjadi $46,3 miliar atau
sekitar Rp668 triliun pada Juni 2018. Ini menandakan kenaikan pertama
dalam empat bulan terakhir.
Media Harian Cina atau China Daily ini kerap digunakan pemerintah untuk mengkomunikasikan pesan kepada publik internasional.
Seperti dilansi NBC,
Trump telah mengkritik Cina karena defisit neraca perdagangan kedua
negara yang sangat menguntungkan negara komunis itu. Nilainya berkisar
US$375 -- 500 miliar per tahun tergantung metode penghitungan yang
digunakan. Trump beralasan ini terjadi karena ada praktek dagang tidak
adil yang dilakukan Cina selama ini seperti pemberian subsidi
terselubung.
Media Cina juga menyuarakan opini negara itu bakal
mampu melewati masa perang dagang dengan AS secara lancar. Kondisi
perekonomian Cina sangat baik untuk menghadapi perang dagang ini.
“Kami memiliki alasan sangat kuat bawa selama masa friksi perdagangan kompleks ini, dengan mengandalkan pasar domestik, Cina bisa melanjutkan posisi global terdepan di bidang ekonomi dan industri,” kata Mei Xinyu, seorang analis ekonomi.
Pesawat nirawak meledak dekat acara kegiatan militer yang dihadiri Maduro.
CB,
CARACAS -- Seorang mantan kepala polisi kota praja and pegiat
antipemerintah mengaku telah membantu mengatur operasi melancarkan
serangan ke Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Serangan terhadap Maduro
dilakukan menggunakan pesawat tanpa awak bersenjata. Insiden itu
terjadi saat pawai militer pada Sabtu lalu.
Dalam suatu wawancara, Salvatore Lucchese, seorang pegiat Venezuela
yang sebelumnya ditahan karena perannya dalam berbagai aksi unjuk rasa,
mengatakan kepada Reuters ia mengatur serangan itu dengan
sejumlah orang yang merupakan militan anti-Maduro. Mereka dikenal di
Venezuela dengan sebutan kelompok "Perlawanan."
"Perlawanan"
yang dirujuk oleh Lucchese merupakan kumpulan para pegiat jalanan,
gerakan mahasiswa dan mantan perwira militer. Kelompok tersebut
mempunyai sedikit struktur formal. Namun mereka dikenal di negara itu
sebagian besar karena menyelenggarakan protes-protes dalam beberapa
tahun terakhir. Unjuk rasa kerap bentrok dengan polisi dan tentara.
Reuters
tidak dapat secara independen memverifikasi klaim-klaim Lucchese
tentang serangan tersebut. Pesawat-pesawat tanpa awak itu terbang
ketika Maduro sedang menghadiri acara militer di Caracas tengah.
Bahan-bahan peledak di pesawat-pesawat itu meledak, melukai tujuh
perwira militer dan membuat mereka yang menghadiri upacara itu berlarian
mencari tempat berlindung.
Lucchese melukiskan insiden
tersebut sebagai bagian dari usaha bersenjata dan terus-menerus terhadap
Maduro. Ia menolak menyatakan perannya dalam operasi tersebut.
"Kami
punya tujuan dan saat ini kami belum dapat mewujudkannya 100 persen,"
kata Lucchese dalam wawancara di Bogota, tempat dia sedang dalam
perjalanan karena kegiatan-kegiatan bersama tokoh-tokoh oposisi lainnya.
"Perjuangan bersenjata akan terus berlanjut."
Kementerian Informasi Venezuela tidak menjawab permintaan untuk komentar.Awal
tahun ini, Lucchese memisahkan diri dengan Popular Will, sebuah partai
oposisi terkenal. Dia mengaku tidak setuju dengan dialog yang terus
dilakukan bersama pemerintahan Maduro.
Jaksa Agung
Tarek William Saab pada Senin (6/8) mengatakan, Venezuela telah
mengidentifikasi para tersangka yang ditangkap sehubungan dengan upaya
pembunuhan gagal pada Sabtu terhadap Presiden Maduro.
"Kami telah mengidentifikasi semua tersangka ... dan antek dekat mereka," kata Saab kepada wartawan dalam satu taklimat.
Pengendali drone
Selama
upacara di luar ruangan pada Sabtu untuk memperingati ulang tahun ke-81
pengawal nasional Venezuela, beberapa pesawat tanpa awak terbang di
dekat podium presiden saat Maduro berpidato. Pesawat tanpa awak itu
kemudian meledak.
Dua orang yang mengoperasikan salah satu drone tersebut dari dalam mobil ditangkap di lokasi. Pemerintah mengidentifikasi pelaku lain yang telah mengumpulkan bahan peledak.
Meskipun
Saab tidak menyebutkan jumlah total orang yang ditahan, para pejabat
sebelumnya telah mengatakan mereka menangkap enam tersangka. "Kami sudah
menemukan hubungan pertama internasional" dengan para tersangka, kata
Saab, tanpa memberi perincian lebih lanjut.
Pemerintah Venezuela telah menuduh negara tetangganya, Kolombia, atas upaya pembunuhan tersebut.
Saab
mengatakan kantornya telah menugaskan empat jaksa untuk menyelidiki
kasus itu, dan menetapkan dakwaan pengkhianatan, upaya pembunuhan,
menyebabkan cedera, pendanaan terorisme dan kejahatan lain.
Anggota Dinas Intellijen Nasional Bolivaria (SEBIN) dilaporkan telah menggeledah hotel terkenal di CaraCas pada Senin
Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersama Presiden China Xi Jinping. Foto/REUTERS/Sergei Karpukhin
WASHINGTON
- Komandan nuklir utama Amerika Serikat (AS) memperingatkan Rusia bahwa
Moskow tidak bisa menjadi teman Washington jika mengembangkan senjata
hipersonik yang tak bisa dihindari Washington. Peringatan serupa juga
ditujukan pada China.
"Anda tidak dapat menyebut mereka (Rusia
dan China) teman-teman kita jika mereka membangun senjata yang dapat
menghancurkan Amerika Serikat, dan oleh karena itu, kita harus
mengembangkan kemampuan untuk menanggapi," kata Jenderal John Hyten,
komandan Komando Strategis AS yang mengendalikan komando serangan nuklir
Pentagon.
Pernyataan Jenderal Hyten disampaikan di "Space and
Missile Defense Symposium" di Huntsville, Alabama, hari Selasa waktu
setempat.
Hyten menambahkan bahwa Pentagon memiliki hampir
selusin program yang ditugaskan untuk mengembangkan dan mempertahankan
diri melawan jenis senjata baru.
"Saya selalu berharap kita mulai
(bekerja pada senjata hipersonik) lima tahun lalu atau 10 tahun yang
lalu karena kita tidak akan khawatir, tetapi kita tidak (melakukannya),
jadi kita harus melangkah sekarang, dan kita bergegas," ujarnya, seperti
dikutip CNBC, Rabu (8/8/2018).
Pentagon memberi
Lockheed Martin kontrak senilai USD928 juta pada bulan April untuk
pembuatan sejumlah senjata hipersonik yang tidak ditentukan. Sesuai
kontrak, Lockheed Martin akan bertanggung jawab untuk merancang,
merekayasa, mengintegrasi senjata dan memberikan dukungan logistik.
Senjata
hipersonik adalah senjata yang bergerak pada kecepatan Mach 5 atau lima
kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Itu berarti senjata
hipersonik dapat melakukan perjalanan sekitar satu mil per detik.
Peringatan
Hyten juga muncul ketika AS terlibat dalam perang dagang dengan China
dan sedang berseteru dengan Rusia terkait tuduhan bahwa Moskow ikut
campur pemilu Washington.
Hyten, yang sebelumnya menyebut Rusia
sebagai ancaman paling signifikan bagi AS. Dia baru-baru ini
menggambarkan skenario yang suram bagi pasukan Amerika jika berhadapan
dengan senjata hipersonik Rusia.
"Kami tidak memiliki pertahanan
yang dapat menangkis senjata seperti itu terhadap kami," kata Hyten
kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat AS Maret lalu.
"Baik
Rusia dan China secara agresif mengejar kemampuan hipersonik," ujarnya.
"Kami telah menyaksikan mereka menguji kemampuan itu."
Presiden
Rusia Vladimir Putin pada bulan Maret juga mengumumkan persenjataan
nuklir dan hipersonik terbaru Moskow. Dia megambarkan persenjataan baru
itu tak terkalahkan.
"Saya ingin memberitahu semua orang yang
telah memacu perlombaan senjata selama 15 tahun terakhir, berusaha untuk
mendapatkan keuntungan sepihak atas Rusia, memperkenalkan sanksi yang
melanggar hukum yang bertujuan untuk menahan pembangunan negara kita;
Anda telah gagal menahan Rusia," kata Putin dalam pidatonya saat itu.
Menurut laporan CNBC, dari enam senjata yang diumumkan Putin, dua di
antaranya siap untuk tempur pada tahun 2020. Laporan itu bersumber dari
intelijen AS.
Meskipun melontarkan peringatan kepada Rusia dan China, Hyten tetap meremehkan kemampuan Putin.
"Apa
yang dibicarakan Putin dalam konferensi pers Maret sebelum pemilu di
Rusia, semua kemampuan seperti hipersonik, torpedo nuklir, rudal jelajah
nuklir, semua hal semacam itu," kata Hyten.
"Tebak, apa? Dia
masih belum dapat menemukan kapal selam (Rusia), dia masih belum dapat
mengambil 400 ladang rudal di seluruh negeri, dia masih tidak bisa
berbuat apa-apa tentang itu, jadi kemampuan jera kita masih tidak
tertandingi dan bisa mendominasi dan dapat menanggapi ancaman apa pun."
Sebuah
satelit Amerika Serikat diluncurkan dari Pangkalan Udara Vandenberg,
California, 22 Februari 2018. Foto/REUTERS/Gene Blevins
WASHINGTON
- Kepala Pentagon James Norman Mattis setuju dengan Presiden Donald
Trump untuk mempertimbangkan ruang angkasa sebagai medan perang. Menteri
Pertahanan Amerika Serikat (AS) itu juga mempertimbangkan membuat
komando tempur khusus sampai Angkatan Bersenjata Luar Angkasa dibentuk.
"Kita
perlu mengatasi ruang angkasa sebagai sebuah domain perang yang sedang
berkembang, dan komando tempur tentu saja adalah satu hal yang dapat
kita bangun," kata Mattis kepada wartawan pada hari Selasa.
"Pentagon
dalam keselarasan yang lengkap," ujarnya mengacu pada kekhawatiran
Presiden Trump tentang aset-aset ruang angkasa AS. "Kami harus
mengatasinya karena negara-negara lain menunjukkan kemampuan untuk
menyerang aset-aset itu," imbuh Mattis, seperti dikutip ABC, Rabu (8/8/2018).
Trump
pada bulan Juni mengeluarkan arahan pada untuk Pentagon agar memulai
persiapan guna menciptakan Angkatan Luar Angkasa sebagai cabang militer
AS, yang terpisah dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan
Penjaga Pantai. Realisasi dari arahan Trump itu membutuhkan persetujuan
Kongres.
"Kami sedang bekerja melewati semua ini," kata Mattis.
"Wakil presiden adalah orang yang baik hati untuk presiden dalam hal
ini, kami bekerja setiap hari dengan kantornya dan dengan pendukung di
Capitol Hill serta komite yang relevan."
Mattis pada tahun lalu pernah menentang gagasan pembentukan pasukan luar angkasa.
Administrator
NASA, Jim Bridenstine, mengatakan bahwa cara hidup Amerika bergantung
pada ruang angkasa."Jika kita kehilangan sinyal GPS, tidak ada transfer
bank, itu berarti tidak akan ada susu di toko kelontong, cara hidup kita
mati, dan itulah mengapa negara-negara yang bermusuhan di seluruh dunia
mengambil tindakan untuk membuat kemampuan ini rentan bagi AS,"
katanya.
Sekretaris Angkatan Udara AS Heather Wilson telah
menunjuk pada penggunaan rudal berpandu tahun 2007 oleh China untuk
menghancurkan satelit di orbit sebagai ancaman potensial terhadap 77
satelit militer AS yang saat ini mengorbit bumi.
"Amerika Serikat
bertekad untuk melindungi kemampuan kami di orbit, kami akan membela
diri, dan kami mengembangkan kemampuan untuk melakukan itu," kata Wilson
pada acara yang diselenggarakan oleh Washington Post bulan lalu.
Menurut
Deborah Lee James, pendahulu Wilson, menyiapkan pasukan ruang angkasa
sebagai cabang layanan terpisah tidak akan berguna jika tidak ada
komando tempur.
“Layanan militer melatih, mengatur, dan
memperlengkapi, itu tidak berperang. Komandan tempur melakukan
pertarungan tempur," imbuh James.
Mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menyamakan pemakai burka dengan perampok bank. Foto/REUTERS
LONDON
- Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Boris Johnson menolak
desakan untuk minta maaf atas komentar kontroversialnya. Johnson
menyebut burka sebagai busana konyol dan menyamakan wanita yang
memakainya dengan perampok bank.
Burka adalah busana yang
menutupi tubuh secara penuh, termasuk wajah dan hanya menyisakan bagian
mata. Busana ini biasanya dikenakan oleh sebagian kaum perempuan Muslim.
Johnson
yang belum lama ini mengundurkan diri sebagai Menlu Inggris
membandingkan pemakai burka dengan remaja yang memberontak. Komentar itu
dia buat dalam sebuah kolom di surat kabar Telegraph.
Ketua
Partai Konservatif Brandon Lewis, melalui Twitter, telah mendesak
Johnson untuk minta maaf. "Saya telah meminta Boris Johnson untuk
meminta maaf."
Tetapi sumber yang dekat dengan Johnson mengatakan
desakan itu terlalu konyol. Menurutnya, dengan meminta maaf berarti
menyerah kepada para ekstremis.
"Sungguh menggelikan
pandangan-pandangan ini diserang, kita tidak boleh jatuh ke dalam
perangkap untuk menutup perdebatan tentang masalah-masalah yang sulit,"
kata sumber tersebut mengacu pada sikap Johnson, seperti dikutip BBC, Rabu (8/8/2018).
"Kita
harus menyerukannya. Jika kita gagal berbicara untuk nilai-nilai
liberal, maka kita hanya memberikan landasan kepada kaum reaksioner dan
ekstremis," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Inggris Alistair Burt mengatakan ada "tingkat pelanggaran" dalam komentar Johnson.
Dalam kolomnya, Johnson menulis; "Jika Anda memberi tahu saya bahwa burka itu menindas, maka saya bersama Anda."
"Jika
Anda mengatakan bahwa itu aneh dan penindasan untuk mengharapkan wanita
menutupi wajah mereka, maka saya setuju sepenuhnya," lanjut Johnson.
"Saya
akan melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa itu benar-benar konyol
bahwa orang harus memilih untuk berkeliling mencari kotak surat," imbuh
dia yang mengindentikkan burka dengan kotak surat.
Dia
menambahkan dia merasa berhak sepenuhnya untuk meminta perempuan agar
menghapus penutup wajah. "Sekolah dapat melakukan hal yang sama jika
seorang siswI muncul tampak seperti perampok bank," tulis Johnson
mengacu pada siswi pemakai burka.
Mantan menteri luar negeri Inggris, Boris Johnson.
Foto: Reuters
Boris Johnson menyamakan perempuan bercadar dengan kotak surat dan perampok bank.
CB,
LONDON -- Mantan menteri luar negeri Inggris Boris Johnson dikritik
menyusul komentar yang dinilai menyinggung umat Islam, terutama terkait
perempuan yang menggunakan cadar. Johnson menyamakan perempuan bercadar
dengan kotak surat dan membandingkannya dengan perampok bank.
Komentar tersebut memicu kemarahan komunitas Muslim di Inggris.
Mereka meminta pemerintah untuk memanggil dan melakukan penyelidikan
terkait Islamofobia dalam tubuh partai konservatif di Inggris.
"Hinaan
rasialis Boris Johnson tidak bisa ditertawakan begitu saja seperti
biasanya," kata anggota partai buruh yang merupakan partai politik di
Inggris Naz Shah, seperti diwartakan Aljazirah, Selasa (7/8).
Menurut
Shah, mengumpamakan perempuan berpenutup wajah dengan kotak surat serta
menyamaratakan mereka dengan perampok bank sama dengan menyebut Islam
sebagai sebuah masalah. Dia mengatakan, ucapan itu menjadi serangan
terencana, apalagi dipublikasikan oleh surat kabar nasional.
"Perdana
Menteri Theresa May harus mengecam pernyataan sikap Islamofobia yang
tampak secara jelas ini serta membuat Boris Johnson untuk meminta maaf,"
kata Shah.
Pernyataan Johnson itu juga mendapat kritik
tajam dari sejumlah politisi dalam negeri dan luar negeri. Mereka
mengecam pernyataan yang kemudian menjadi viral di dunia maya. Mereka
berpendapat, pernyataan yang dilontarkan Johnson terhadap kelompok
minoritas merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi.
Organisasi
nonprofit (NGO) Tell MAMA mengatakan, pernyataan Boris Johnson
merupakan kalimat yang tidak memanusiakan perempuan Muslim. Organisasi
yang bekerja untuk melacak kebencian terhadap Muslim di Inggris itu
menegaskan, Johnson tidak memiliki pemahaman akan emosional, kesehatan
mental, dan fisik yang dialami perempuan yang menjadi bidikan ujaran
kebencian.
"Mungkin dia harus menghabiskan waktu dengan
kami, Tell MAMA untuk mengerti dampak dari kata-kata tidak manusiawi
terhadap kehidupan keluarga yang menjadi korban kebencian," katanya.
Islamofobia
dalam Partai Konservatif tengah berada dalam sorotan dalam beberapa
bulan terakhir. Massa meminta partai penguasa itu untuk melihat lebih
jauh masalah terkait Islamofobia yang tengah meningkat di Inggris.
Komentar
Johnson juga mendapat tanggapan dari Dewan Muslim Inggris (MBC). Mereka
meminta tanggung jawab dan aksi nyata dari politisi tersebut. Mereka
berpendapat, pernyataan Boris Johnson semakin menegaskan seruan MBC
untuk dilakukannya penyelidikan Islamofobia dalam Partai Konservatif.
Perdana Menteri Malaysia Najib Razak (ANTARA/IORA SUMMIT 2017/Rosa P)
"Dakwaan-dakwaan tersebut terkait perkara SRC International,"
Kuala Lumpur, (CB) - Mantan Perdana Menteri Malaysia
Najib Razak akan didakwa pada Rabu berdasarkan undang-undang pencucian
uang, menurut lembaga anti korupsi, terkait dengan skandal miliaran
dolar di 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Najib, 65 tahun, dan keluarganya telah menghadapi pemeriksaan ketat
sejak Mei, ketika hasil pemilihan di Malaysia membawa Mahathir Mohamad,
mantan mentor yang jadi musuh, kembali naik ke tampuk kekuasaan.
Mahathir, 93 tahun, dengan cepat membuka kembali penyelidikan atas 1MDB
dan melarang Najib beserta istrinya, Rosmah Mansor, meninggalkan negara
itu.
Bulan lalu, Najib ditangkap dan didakwa menyalahgunakan kekuasaan dan
pelanggaran kepercayaan terkait dengan dugaan transfer dana senilai 42
juta ringgit (10,31 juta dolar AS) ke rekening bank pribadnya dari SRC
International, bekas unit dari 1MDB.
Ia telah mengaku tak bersalah atas dakwaan-dakwaan tersebut dan dibebaskan setelah memberikan uang jaminan.
Pada Selasa, ia dipanggil ke kantor Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC),
sehari sebelum pemeriksaan menjelang peradilannya di pengadilan.
Najib diperiksa sekitar 45 menit. Dalam sebuah pernyataan segera setelah
Najib meninggalkan kantor MACC, komisi itu mengatakan ia akan didakwa
berdasarkan undang-undang anti pencucian uang.
"Dakwaan-dakwaan tersebut terkait perkara SRC International," demikian kata MACC dalam satu pernyataan.
Juru bicara Najib menolak untuk memberikan komentar.
1MDB sedang diselidiki sedikitnya enam negara, termasuk Singapura, Swiss
dan Amerika Serikat, terkait dugaan pencucian uang dan korupsi.
Departemen Kehakiman AS mengatakan, diperkirakan dana senilai 4,5 miliar
dolar dari 1MDB telah disalahgunakan para pejabat tinggi dan
orang-orang dekatnya.
Kapal pesiar Equanimity dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, di pojok kanan atas. Bernama via New Straits Times.
CB, Kuala Lumpur – Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, mengatakan pemerintah telah menyita kepemilikan kapal pesiar Equanimity terkait skandal 1MDB secara proporsional sesuai hukum yang berlaku.
Kejaksaan Agung telah menggunakan jurisidiksi yang diakui oleh
Pengadilan Tinggi Malaya di Kuala Lumpur untuk menyita kapal pesiar itu.
Dan pengadilan Malaysia telah mengeluarkan surat perintah penyitaan
kapal pada 6 Agustus 2018.
"Penyitaan dilakukan atas inisiatif
departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang menegaskan kepemilikan kapal
pesiar atas nama Malaysia dan 1 Malaysia Development Bhd (1MDB) karena
uang milik negara digunakan untuk membeli kapal itu,” kata Thomas kepada
media pada Selasa, 7 Agustus 2018, seperti dilansir New Straits Times.
Thomas
mengatakan penyitaan kapal pesiar, yang ditaksir senilai US$250 juta
atau sekitar Rp3,6 triliun, itu dilakukan setelah dilakukannya
pembicaraan tingkat tinggi antara Malaysia, Indonesia dan Amerika
Serikat menggunakan skema mutual legal assistance atau bantuan legal saling menguntungkan.
Low
Taek Jho alias Jho Low, 37 tahun, dicari polisi Malaysia dalam
investigasi kasus penggelapan dana 1Malaysia Development Berhad atau
1MDB. THE STAR/ASIA NEWS NETWORK
Malaysia melibatkan
sejumlah instansi untuk mengamankan penyitaan kapal pesiar ini seperti
Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, KPK atau Malaysian Anti-Corruption Commission, dan Kejaksaan Agung.
“Kapal pesiar itu disita otoritas Indonesia di Bali pada 28 Februari atas permintaan departemen Kehakiman AS,” kata Thomas.
Kapal
pesiar itu telah sampai di Port Klang Malaysia pada siang tadi dengan
dikawal polisi Malaysia. Kapal ini diduga terkait dengan pengusaha Low
Taek Jho, yang sedang buron dalam kasus dugaan korupsi dan penggelapan
dana triliunan rupiah di perusahaan investasi pelat merah Malaysia yaitu
1Malaysia Development Berhad.
Dalam berita Reuters sebelumnya, pengacara Low mempertanyakan penyerahan kapal itu ke Malaysia
oleh pemerintah Indonesia, yang menurutnya ilegal. Saat ini, Low belum
muncul ke publik sejak namanya masuk dalam daftar pencarian orang. Media
SCMP melansir petugas penegak hukum Malaysia telah mendatangi Hong
Kong, Cina dan Makau untuk menangkap Jho Low alias Low Taek Jho.
Jakarta, CB -- Indonesia akan kembali
menjelaskan revisi berbagai peraturan importasi yang telah dilakukan
sejak adanya keputusan akhir Panel dan Appellate Body World Trade
Organization (WTO).
Dubes RI untuk PBB Jenewa dan WTO Hassan
Kleib mengungkapkan sebenarnya sesuai dengan kesepakatan Reasonable
Period of Time, Indonesia telah melakukan revisi.
"RI telah
melakukan revisi-revisi berbagai kebijakan importasi terkait sesuai yang
disengketakan dan sejalan dengan ketentuan WTO," ujarnya dalam
keterangan resmi, Selasa (7/8).
Namun pihak Amerika Serikat masih melihat ada beberapa yang
belum sesuai dan meminta diadakan sidang Dispute Settlement Body (DSB)
sesuai permintaan pada 2 Agustus 2018 lalu.
"Sebagaimana dimaklumi, sesuai dengan mandatnya DSB WTO menangani banyak
sekali sengketa dagang antar negara anggota WTO dan prosesnya cukup
panjang sekitar 4-5 tahun.
Setiap keputusan Panel mengikat dan
meminta negara yang disengketakan (respondant) merubah kebijakannya
sesuai yang dimintakan oleh pihak yang mengajukan sengketa
(complainant)," jelas Hassan.
Hassan menjelaskan pada 2 Agustus
2018, delegasi Amerika Serikat untuk WTO mengirimkan surat ke Ketua DSB
WTO. Dalam surat tersebut, mereka meminta diadakan pertemuan DSB guna
membahas permintaan otorisasi bagi AS.
Permintaan otorisasi
tersebut untuk dapat menangguhkan (suspend) pemberian konsesi tarif
dan/atau kewajiban lainnya kepada Indonesia dengan hitungan per tahun
menyesuaikan dengan jumlah kerugiaan yang dialami oleh dunia usaha AS.
Menurut hitungan awal AS, jumlah kerugiaan yang dialami dunia usaha AS
pada 2017 sebagai dampak kebijakan importasi RI di bidang holticultura,
hewan dan produk hewan adalah sebesar US$350 juta.
Dengan catatan kompesasi dengan penghentian konsesi bagi Indonesia dan bukan mengenakan denda.
Permintaan
tersebut didasari oleh ada pendapatnya bahwa RI belum sepenuhnya
mematuhi keputusan Panel DSB pada 22 November 2017 yang meminta RI
merubah sejumlah kebijakan di bidang importasi horticultura, hewan, dan
produk hewan.
Sengketa pertama kali dibahas dalam DSB melalui
konsultasi RI dengan kedua negara tgl 8 Mei 2014, namun karena tidak
menemui titik temu (kesepakatan) maka AS dan Selandia Baru meminta
pembentukan Panel DSB.
Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) mendesak
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk segera memberi sanksi kepada
Indonesia karena tidak melaksanakan putusan perselisihan dagang yang
memenangkan Negeri Paman Sam tersebut.
Dalam dokumen yang
dipublikasikan oleh WTO, Senin (6/8), mereka meminta WTO menjatuhkan
sanksi sebesar US$350 juta atau Rp5 triliun kepada Indonesia karena
tidak melaksanakan keputusan tersebut.
Presiden Donald Trump mengancam negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Jakarta, CB -- Presiden Donald Trumpmengancam negara-negara yang masih berhubungan bisnis dengan Iransetelah Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangkaian sanksi sepihak terhadap negara di Timur Tengah itu pada Selasa (7/8).
Trump
menganggap penerapan sanksi yang sebelumnya pernah dicabut di bawah
perjanjian nuklir 2015 ini merupakan "yang paling menggigit."
"Sanksi
Iran secara resmi telah diberlakukan. Serangkaian sanksi ini merupakan
yang paling menggigit yang pernah diberlakukan dan pada November
mendatang ini akan ditingkatkan lagi," kicau Trump melalui akun
Twitternya pada Selasa pagi waktu AS.
"Siapa pun yang berbisnis dengan Iran TIDAK akan bisa
berbisnis dengan Amerika Serikat. Saya meminta PERDAMAIAN DUNIA, tidak
ada yang lain," kata presiden AS ke-45 itu.
Serangkaian sanksi AS mulai berlaku hari ini pukul 24.01 waktu
lokal. Sanksi tersebut membatasi akses Iran untuk mendapatkan mata uang
dolar Amerika dan industri-industri besar di negara itu seperti otomotif
dan karpet.
Dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan Senin
(6/8), Trump mengatakan sanksi ini bertujuan memberi tekanan pada Iran
di sektor finansial yang bisa menghasilkan "solusi akhir yang lengkap"
atas ancaman dari Iran berupa antara lain pengembangan rudal dan
kegiatan "jahat" di wilayah.
Dikutip AFP, sanksi AS
tersebut nampaknya tidak akan berpengaruh terhadap ekonomi Iran dalam
waktu dekat. Sebab, pasar Iran dianggap relatif naik dengan penguatan
mata uang rial sebesar 20 persen sejak akhir pekan lalu.
Penguatan nilai mata uang ini terjadi setelah pemerintahan Presiden
Hassan Rouhani melonggarkan aturan valuta asing dan memungkinkan impor
emas dan bebas pajak.
Namun, penguatan sanksi AS yang akan
berlaku pada November mendatang disebut akan berpengaruh bagi
perekonomian negara tersebut. Sebab, peningkatan sanksi itu merembet
kepada industri minyak, salah satu sektor utama Iran.
Pengetatan
sanksi AS pada November mendatang dianggap bisa berpengaruh bahkan jika
importir utama minyak Iran seperti China, India, dan Turki menolak
mematuhi aturan Gedung Putih tersebut.
Rial Iran. Teheran menggunakan rial sebagai transaksi langsung antarnegara untuk menyiasati sanksi AS
Foto: AP
Iran dilarang mengekspor karpet tenun dan badam.
CB, TEHERAN
-- Setelah dijatuhi sanksi ekonomi baru oleh Amerika Serikat (AS) pada
Senin (6/8), Iran kehilangan sejumlah transaksi dan kontrak bisnisnya.
Dikutip laman Aljazirah, berikut ini kontrak bisnis Iran yang batal
akibat sanksi AS:
- Kontrak senilai 20 miliar dolar AS untuk menjual 110 pesawat Boeing ke Iran Air dan Aseman Airlines dibatalkan.
- Kontrak 19 miliar dolar AS untuk menjual 100 pesawat Airbus ke Iran dibatalkan. Hanya 3 pesawat yang dikirim ke Iran Air.
- Kontrak senilai 536 juta dolar AS untuk menjual 20 pesawat ATR ke Iran dibatalkan. Hanya 13 pesawat dikirim pada 5 Agustus.
-
Perdagangan emas dan logam mulia lainnya dengan Iran dilarang. Pada
masa lalu, emas digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli minyak
Iran guna menghindari sanksi perbankan. Tahun fiskal 2017, terdapat 64,5
ton emas yang diterima Iran.
- Ekspor Industri
karpet tenun Iran pun dilarang. Industri karpet Iran mengendalikan
sekitar 30 persen pasar global. AS merupakan pasar terbesar dari produk
karpet tersebut. Terdapat sekitar 2 juta warga Iran yang bekerja di
industri karpet. Tahun fiskal 2017, Iran mengekspor 5.400 ton karpet
senilai 424 juta dolar AS.
- Ekspor badam tak luput
dari target sanksi AS. Iran dan AS merupakan pesaing utama dalam
produksi badam dengan 85 persen pasar dunia tahunan. Pada 2016, Cina
menjadi pembeli terbesar badam Iran. Pada Maret hingga Desember 2017,
Iran berhasil mengekspor 96 ribu ton badam senilai 852 juta dolar AS.
-
Pelarangan impor mobil. Iran adalah pasar mobil terbesar ke-12 pada
2017 (1,6 juta unit) dan memiliki pertumbuhan 18 persen dalam penjualan.
Perusahaan Prancis, PSA, produsen mobil Puegeot, mengatakan akan
meghentikan operasinya di Iran. PSA mengendalikan sekitar 34 persen
pasar otomotif Iran.
Kebijakan bank sentral Jerman tersebut disambut baik Amerika.
CB,
HAMBURG -- Bank sentral Jerman memblokir pengiriman uang tunai 400 juta
dolar AS untuk Iran. Aksi ini tampaknya menjadi kemenangan tambahan
bagi Amerika Serikat (AS) pascapemberlakuan sanksi untuk Teheran mulai
Selasa (7/8).
Padahal, Iran kini tengah mengalami mata uang yang terdepresiasi dan
penurunan situasi ekonomi. Karena itu, Teheran membutuhkan mata uang
tunai terutama menjelang sanksi yang lebih banyak diberlakukan AS pada
November 2018 mendatang.
Uang 400 juta dolar AS kini
sedang dipegang Bank Perdagangan Eropa-Iran (EIH), bank milik Iran yang
berkantor di Hamburg, Jerman. Menurut Fox News, Duta Besar AS
untuk Berlin adalah orang yang memimpin kampanye untuk membujuk
pemerintah Jerman untuk menghentikan pengiriman uang.
"Kami
berterimakasih kepada mitra Jerman kami yang menyadari kebutuhan untuk
bertindak," kata Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell, seperti
dikutip dari laman Al Arabiya, Rabu (8/8).
Aturan
baru bank sentral Jerman yang menahan pengiriman uang ke Iran
dijadwalkan efektif sejak 25 Agustus tahun ini. Kanselor Jerman Angela
Merkel pernah berupaya mengirimkan 400 juta dolar ke rezim di Iran
seiring dengan upaya Presiden AS Obama mengirimkan uang tunai 1,7 miliar
dolar AS ke Teheran. Uang tersebut merupakan bagian dari uang tebusan
bagi pelepasan sandera berkewarganegaraan Amerika yang ditahan ISIS di
tahun 2016.
Presiden Trump memandang kebijakan pendahulunya
tidak tepat. Amerika Serikat kini sudah menetapkan Iran sebagai negara
sponsor aksi terorisme.
Presiden AS Donald Trump berjanji
dan mengancam perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran akan akan
dilarang berbisnis dengan negara adidaya tersebut. Larangan ini sudah
banyak didengarkan perusahaan.
Mercedes-Benz
contohnya, perusahaan ini telah mengumumkan pada Selasa bahwa pihaknya
telah membekukan semua bisnis dengan Iran karena sanksi yang berlaku.
Kemudian perusahaan Total juga mengatakan akan berhenti dari proyek gas
South Pars jika tidak bisa mengamankan pembebasan dari sanksi AS. Sanksi
AS memang menargetkan perdagangan logam, batu bara, perangkat lunak
industri, dan sektor otomotif Iran.
Rusia
menyatakan kekecewaan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk
menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Rusia menyatakan kekecewaan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk
menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran. Moskow dengan tegas
mengutuk sanksi sepihak yang melangkahi keputusan Dewan Keamanan (DK)
PBB dan mempengaruhi kepentingan negara-negara ketiga.
"Kami
sangat kecewa dengan langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat
untuk menerapkan kembali sanksi nasionalnya terhadap Iran," kata
Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir
Sputnik pada Selasa (7/8).
"Kami mengutuk sanksi sepihak yang
melangkahi keputusan Dewan Keamanan PBB, terutama ketika mereka memiliki
sifat ekstrateritorial dan mempengaruhi kepentingan negara-negara
ketiga, seperti dalam kasus sanksi terbaru AS terhadap Iran,"
sambungnya.
Kementerian itu menekankan bahwa pengenaan
"gelombang" pertama sanksi AS terhadap Iran adalah sebuah upaya untuk
mengganggu pelaksanaan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), yang
juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran, menyusul penarikan sepihak
Washington dari perjanjian itu.
"Ini adalah contoh nyata dari
praktek lanjutan Washington yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB
2231, yang telah menginjak-injak hukum internasional," ungkapnya.
Terkait
dengan sanksi AS, Komisi Eropa mengatakan UE akan memblokir sanksi
tersebut. Ini dilakukan untuk melindungi kepentingan
perusahaan-perusahaan UE yang melakukan bisnis dengan Iran.
Amandemen
terhadap Statuta Pemblokiran disetujui pada 16 Juli oleh Menteri Luar
Negeri anggota UE. Undang-undang yang diperbarui itu diharapkan bisa
membatalkan keputusan hukum dan tindakan administratif Washington dalam
kerangka sanksi anti-Iran di wilayah Eropa. Oleh karena itu,
undang-undang tersebut melarang perusahaan-perusahaan yang berbasis di
UE untuk mematuhi sanksi AS.
BRUSSELS
- Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan menerapkan kembali dua gelombang
baru sanksi terhadap Iran. Sanksi tersebut menyasar beberapa sektor
ekonomi dan industri. Hal ini mendorong Uni Eropa (UE) mengambil
tindakan balasan.
Dalam sebuah pernyataan, Komisi Eropa
mengatakan UE akan memblokir sanksi AS terhadap Teheran. Ini dilakukan
untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan UE yang melakukan
bisnis dengan Iran.
"Karena gelombang pertama dari sanksi AS yang
dikenakan kembali ke Iran mulai berlaku, Statuta Pemblokiran yang
diperbarui Uni Eropa mulai berlaku pada 7 Agustus untuk mengurangi
dampaknya terhadap kepentingan perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang
melakukan bisnis yang sah di Iran," kata komisi itu dalam rilisnya
seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (7/8/2018).
Amandemen
terhadap Statuta Pemblokiran disetujui pada 16 Juli oleh Menteri Luar
Negeri anggota UE. Undang-undang yang diperbarui itu diharapkan bisa
membatalkan keputusan hukum dan tindakan administratif Washington dalam
kerangka sanksi anti-Iran di wilayah Eropa. Oleh karena itu,
undang-undang tersebut melarang perusahaan-perusahaan yang berbasis di
UE untuk mematuhi pembatasan AS.
Dalam pernyataan bersama yang
dirilis sebelumnya pada hari Senin, kepala kebijakan luar negeri Uni
Eropa Federica Mogherini dan menteri luar negeri Prancis, Jerman, dan
Inggris menyatakan penyesalan mereka atas penjatuhan kembali sanksi AS
terhadap Iran. Sebelumnya sanksi itu telah dicabut sebagai bagian dari
kesepakatan multilateral program nuklir Tehran.
Mereka lebih
lanjut menjelaskan bahwa JCPOA telah bekerja, dan program nuklir Iran
adalah damai sebagaimana ditegaskan oleh Badan Energi Atom Internasional
(IAEA) dalam 11 laporan berturut-turut.
Senator AS Richard
Durbin dalam siaran pers menyatakan keprihatinan bahwa langkah Trump
akan memecah Amerika Serikat dan sekutunya.
"Tindakan hari ini, sekali lagi, membuat AS melanggar kesepakatan ini (JCPOA)," kata Durbin.
"Ini
berisiko membuka kembali konflik yang diselesaikan, dan akan memecah
kami lebih jauh dari sekutu Eropa kami. Kebijakan luar negeri Presiden
Trump adalah pertaruhan berbahaya dengan senjata nuklir," imbuhnya.
Perjanjian nuklir dengan Iran, Durbin menambahkan, telah bekerja, dan terus bekerja.
Saudi menyebut Kanada telah mengintervensi urusan dalam negerinya.
CB,
WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa
(7/8) mendesak Kanada dan Arab Saudi untuk menggunakan jalur diplomasi
dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hubungan kedua negara
memanas, setelah Saudi menyebut Kanada telah mengintervensi urusan dalam
negerinya.
"Kedua belah pihak perlu menyelesaikan masalah ini secara diplomatis.
Kami tidak dapat melakukannya untuk mereka, mereka harus
menyelesaikannya bersama-sama," kata juru bicara Departemen Luar Negeri
Heather Nauert.
Menurut Nauert, AS telah berbicara dengan
negara Arab itu tentang hak asasi manusia dan masalah lainnya. Kanada
berencana meminta bantuan dari Uni Emirat Arab dan Inggris atas
perselisihan ini.
Nauert tidak menjelaskan mengapa AS
tidak memihak negara tetangganya, Kanada dalam perselisihan itu. Ia
hanya mengatakan, AS telah membahas permasalahan itu dengan Arab Saudi.
"Kami
akan mendorong pemerintah Arab Saudi secara keseluruhan untuk mengatasi
dan menghormati proses hukum dan juga mempublikasikan informasi tentang
beberapa kasus hukumnya," tambahnya.
Washington menyebut
Kanada dan Arab Saudi sebagai sekutu dekat. Pada Senin (6/8), Menteri
Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengkritik seruan Kanada agar Arab
Saudi membebaskan aktivis masyarakat sipil yang telah ditangkap.
Pada
Ahad, Arab Saudi memanggil kembali duta besarnya untuk Kanada,
membekukan perdagangan dan investasi baru dan mengusir duta besar
Kanada. Pada Selasa (7/8), Saudi Arabian Airlines, yang juga dikenal
sebagai Saudia menangguhkan penerbangan ke dan dari Toronto.
Kebebasan perempuan saudi
Pihak
manajemen maskapai mengatakan, setiap tiket yang dibatalkan akan
diterima tanpa biaya pembatalan. Mereka menyatakan akan melakukan
segala upaya untuk mencari solusi bagi penumpang yang telah memesan
penerbangan ke atau dari Kanada.
Kementerian
Luar Negeri Arab Saudi menegaskan tidak menerima bentuk intervensi
apapun terkait permasalahan dalam negeri mereka. Kementerian menegaskan
jika pernyataan pemerintah Kanada merupakan serangan bagi kerajaan Arab
Saudi.
Terkait hal tersebut, pemerintah setempat meminta
Duta Besar Kanada untuk meninggalkan negara dalam waktu 24 jam.
Pemerintah Arab Saudi juga memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih
lanjut terkait masalah tersebut.
Pemerintah Kanada
sebelumnya menyoroti soal persoalan HAM di Saudi. Belasan aktivis hak
perempuan dilaporkan telah ditargetkan sejak Mei. Sebagian besar mereka
yang ditangkap karena mengkampanyekan hak untuk mengemudi dan mengakhiri
sistem perwalian laki-laki. Sistem perwalian yang berlaku di Saudi
mengharuskan perempuan untuk mendapatkan persetujuan dari kerabat
laki-laki untuk sebuah keputusan besar.
Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. (Pixabay/dniyer)
Dubai, UAE (CB) - Uni Emirat Arab (UAE) pada Senin (6/8)
menyampaikan "penolakan tegasnya" terhadap setiap campur tangan asing
dalam urusan dalam negeri Arab Saudi, kata Kantor Berita UAE, WAM.
UAE dengan kuat mendukung setiap tindakan atau kebijakan yang mungkin
dilakukan atau disahkan oleh Arab Saudi berkaitan dengan urusan dalam
negerinya, kata Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama
Internasional di dalam satu pernyataan.
Pernyataan UAE tersebut, sekutu utama regional Arab Saudi, dikeluarkan
sehari setelah Arab Saudi memutuskan untuk mengusir duta besar Kanada
dan menarik duta besarnya, kata Xinhua --yang dipantau Antara di
Jakarta, Selasa pagi.
Kanada telah mengecam penangkapan belum lama ini oleh Arab Saudi atas pegiat hak asasi perempuan, demikian Saudi Press Agency.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan di dalam satu pernyataan
Duta Besar Kanada untuk Arab Saudi Dennis Horak dinyatakan sebagai
persone non grata dan harus meninggalkan Kerajaan itu dalam waktu 24
jam.
"UAE dengan solidaritas mendukung Riyadh dalam menghadapi setiap campur
tangan asing yang bisa merusak kedaulatannya," kata pernyataan UAE
tersebut.
