Credit republika.co.id
Selasa, 10 Juli 2018
Senin, 09 Juli 2018
Menteri Brexit Inggris Mundur
Ilustrasi warga Inggris memprotes Brexit. (REUTERS/Neil Hall)
Pengunduran diri Davis dan Baker menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri Theresa May yang tengah berupaya menyatukan partai, sambil menguatkan hubungan ekonomi dengan Uni Eropa meski telah meninggalkan blok tersebut.
"Arah kebijakan secara umum membuat posisi kita lemah dalam negosiasi, dan mungkin tak terhindarkan," kata Davis lewat sepucuk surat kepada May seperti dilansir AFP, Senin (9/7).
Pengunduran Baker diberitakan sejumlah media Inggris. Pengunduran diri itu diumumkan dua hari setelah kabinet menyetujui rencana untuk membatalkan perundingan dengan Brussels, di pertemuan dengan PM May di Checkers, Inggris.
Menurut Davis, rencana itu membuat "kendali yang seharusnya dipegang Parlemen menjadi ilusi'
Davis sangat kritik atas proposal "buku aturan umum", yang memungkinkan perdagangan bebas, dengan menyatakan hal itu sama saja seperti "menyerahkan kendali sebagian besar ekonomi kita ke Uni Eropa dan bukan mengembalikan kendali hukum kita dalam artian sebenarnya."
"Saya juga tidak yakin bahwa pendekatan negosiasi kita tidak hanya akan menuntut konsensi lebih jauh," kata dia sambil menekankan bahwa Kementerian Brexit membutuhkan 'seseorang antusias pada pendekatan Anda dan bukan sekadar melakukan kewajiban dengan enggan'.
May dalam jawaban surat menyatakan rencana Brexit-nya, 'tidak diragukan lagi akan mengembalikan kekuatan Brussels ke Inggris' dan sejalan dengan komitmennya untuk meninggalkan pasar tunggal dan bea cukai Uni Eropa.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda atas segala yang Anda lakukan selama dua tahun terakhir sebagai Menteri Negara yang membentuk keluarnya kami dari Uni Eropa," kata May.
Credit .cnnindonesia.com
Teroris Umbar Tembakan, Perwira Saudi dan 1 Warga Sipil Tewas
BURAIDAH
- Serangan kelompok teroris terjadi di area pos pemeriksaan keamanan di
Buraidah, al-Qassim, Arab Saudi, Minggu sore. Empat orang tewas, yakni
dua tersangka teroris, seorang perwira Saudi dan seorang warga sipil.
Kementerian Dalam Negeri setempat membenarkan bahwa penembakan yang melibatkan kelompok teroris memicu bentrok dengan petugas keamanan. Baku tembak terjadi sekitar pukul 15.45 siang waktu setempat di Buraidah.
"Sebuah pos pemeriksaan keamanan di jalan Buraidah-Tarfiyah di wilayah Qassim diserang oleh tiga teroris yang naik kendaraan pada Minggu sore," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
"Dua teroris tewas dan yang ketiga terluka, dan telah dipindahkan ke rumah sakit," lanjut kementerian itu, yang dikutip Al Arabiya. Menurut laporan Reuters, Senin (9/7/2018), warga sipil yang tewas dalam serangan itu merupakan warga ekspatriat asal Bangladesh.
Perwira Saudi yang tewas diketahui bernama Sersan Suleiman Abdelaziz Abdel Latif. Kementerian tersebut belum mengungkap motif serangan dan belum merilis identitas para tersangka teroris.
Pihak berwenang menyatakan, penyelidikan kriminal telah diluncurkan terkait serangan mematikan itu.
Kementerian Dalam Negeri setempat membenarkan bahwa penembakan yang melibatkan kelompok teroris memicu bentrok dengan petugas keamanan. Baku tembak terjadi sekitar pukul 15.45 siang waktu setempat di Buraidah.
"Sebuah pos pemeriksaan keamanan di jalan Buraidah-Tarfiyah di wilayah Qassim diserang oleh tiga teroris yang naik kendaraan pada Minggu sore," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
"Dua teroris tewas dan yang ketiga terluka, dan telah dipindahkan ke rumah sakit," lanjut kementerian itu, yang dikutip Al Arabiya. Menurut laporan Reuters, Senin (9/7/2018), warga sipil yang tewas dalam serangan itu merupakan warga ekspatriat asal Bangladesh.
Perwira Saudi yang tewas diketahui bernama Sersan Suleiman Abdelaziz Abdel Latif. Kementerian tersebut belum mengungkap motif serangan dan belum merilis identitas para tersangka teroris.
Pihak berwenang menyatakan, penyelidikan kriminal telah diluncurkan terkait serangan mematikan itu.
Credit sindonews.com
Suriah Tembak Jatuh Rudal Israel Pengincar Pangkalan T-4
DAMASKUS
- Sistem rudal pertahanan udara militer Republik Arab Suriah menembak
jatuh sejumlah rudal Israel yang menargetkan pangkalan udara T-4 di
Provinsi Homs, semalam. Damaskus menganggap serangan ini sebagai agresi.
"Sistem pertahanan udara kami menggagalkan agresi Israel dan menjatuhkan sejumlah misil yang menargetkan bandara T-4," kata sumber militer kepada kantor berita negara Suriah, SANA, yang dilansir Reuters, Senin (9/7/2018).
"(Sietem) pertahanan udara menyerang salah satu pesawat yang melakukan serangan dan memaksa yang lainnya pergi dari wilayah udara Suriah," lanjut sumber militer tersebut.
Rami Abdel Rahman, Direktur Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan rudal-rudal tersebut menembaki target "petempur Iran" di pangkalan udara T-4.
Serangan terhadap pangkalan itu bukan pertama kali terjadi. Pada 9 April lalu, serangan serupa menewaskan tujuh anggota Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Suriah, serta sekutunya Iran dan Rusia, menyalahkan Israel atas serangan tersebut. Teheran juga bersumpah akan membalas serangan.
Israel telah menjadi sangat khawatir dengan pengaruh Iran yang semakin meluas di Suriah. Militer Tel Aviv kerap meluncurkan serangan udra dengan klaim menargetkan transfer senjata Iran kepada Hizbullah Lebanon di wilayah Suriah.
Seorang perwira tentara rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad di wilayah Suriah selatan mengatakan serangan sejumlah rudal semalam datang dari selatan wilayah Tanf menuju pangkalan udara Homs.
Credit sindonews.com
Jerman: NATO Ingin Miliki Hubungan yang Baik Dengan Rusia
BERLIN
- Kanselir Jerman, Angela Merkel menyatakan, negara-negara anggota
NATO ingin memiliki hubungan yang baik dan masuk akal dengan Rusia. Hal
itu disampaikan Merkel jelang pertemuan kepala negara negara-negara
anggota NATO di Brussel pekan depan.
"Kami ingin sama-sama memiliki hubungan yang wajar dengan Rusia. Itulah mengapa negosiasi di Dewan Rusia-NATO akan selalu terjadi," kata Merkel dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (8/7).
Menurut Kanselir Jerman, NATO harus menunjukkan tekad untuk mempertahankan diri dari berbagai ancaman yang ada. "Kami membutuhkan NATO sebagai penjamin keamanan kami, termasuk aliansi transatlantik," ungkapnya.
Awal pekan ini, beberapa pejabat NATO dilaporkan menyuarakan keprihatinan bahwa NATO tidak akan masuk dalam agenda pembicaraan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS), DOnald Trump di Helsinki.
Duta Besar AS untuk Rusia, Jon Huntsman mengungkapkan bahwa Trump memandang pertemuan yang akan datang di Helsinki sebagai langkah yang akan membantu meredakan ketegangan antara kedua negara.
Trump sendiri sejatinya memang NATO sebagai organisasi yang ketinggalan jaman dan tidak memiliki dampak signifikan kepada AS. Dia juga menyebut keanggotaan AS di NATO hanya membebani anggaran negara, karena AS adalah salah satu penyumbang dana terbesar bagi NATO.
Credit sindonews.com
AS Boikot Pertemuan Informal PBB Perayaan 20 Tahun ICC
NEW YORK
- Amerika Serikat (AS) memboikot pertemuan informal Dewan Keamanan (DK)
PBB yang menandai ulang tahun ke-20 perjanjian yang menciptakan
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). AS sendiri bukanlah pihak dalam
pengadilan kejahatan perang permanen pertama di dunia.
Tidak ada persyaratan bahwa 15 anggota dewan menghadiri pertemuan informal, tetapi jarang ada anggota yang memboikot. Rusia, China, dan anggota dewan lainnya yang tidak mendukung ICC menghadiri pertemuan pada hari Jumat itu dan berpidato.
Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak berpartisipasi setelah mempertimbangan dengan cermat.
"Kami baru-baru ini mencatat kekhawatiran tentang setiap penyelidikan ICC potensial personel AS yang terkait dengan situasi di Afghanistan. Aspek lain dari kebijakan kami sedang dalam peninjauan," jelasnya seperti dikutip dari New York Times, Sabtu (7/7/2018)
Pada bulan November, jaksa ICC Fatou Bensouda meminta otorisasi peradilan untuk memulai penyelidikan kemungkinan kejahatan perang di Afghanistan.
Pada saat itu, dia mengatakan ada bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota pasukan bersenjata AS di wilayah Afghanistan, dan oleh anggota Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di fasilitas penahanan rahasia di Afghanistan yang sebagian besar dioperasikan antara 2003 dan 2004 serta di negara-negara yang menandatangani Statuta Roma yang mendirikan ICC.
Statuta Roma diadopsi pada 17 Juli 1998, tetapi ICC tidak secara resmi didirikan sampai 1 Juli 2002, dengan mandat untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Presiden AS Bill Clinton menandatangani Statuta Roma, tetapi penggantinya, George W. Bush, menolaknya, dengan mengutip kekhawatiran bahwa warga Amerika akan dituntut secara tidak adil karena alasan politik. Meskipun AS bukan negara anggota, warganya dapat dituntut dengan kejahatan yang dilakukan di negara-negara yang menjadi anggotanya - dan Afghanistan telah menjadi anggota sejak Mei 2003.
Duta Besar Belanda, Karel Van Oosterom, yang negaranya menjadi tuan rumah ICC dan yang memimpin pertemuan itu, menekankan pentingnya pengadilan untuk menuntut individu yang dituduh melakukan kejahatan terburuk di dunia tetapi juga perannya dalam mencegah kejahatan perang dan melindungi warga sipil.
"Apa yang paling penting adalah kami akan terus berjuang dan menjunjung tinggi nilai-nilai Mahkamah Pidana Internasional," katanya.
Mengenai boikot AS, Van Oosterom mengatakan: "Ini adalah pertemuan informal Dewan Keamanan, jadi terserah kepada setiap anggota dewan apakah akan hadir."
Bensouda juga berbicara dalam pertemuan informal itu, tetapi tidak menyebutkan kasus Afghanistan. Dia fokus pada pentingnya hubungan antara ICC dan Dewan Keamanan, yang dapat merujuk kasus ke pengadilan. Ini telah dilakukan dua kali - untuk konflik di wilayah Darfur barat Sudan dan peristiwa di Libya pada tahun 2011 yang menyebabkan penggulingan dan kematian penguasa lama Moammar Gadhafi.
Bensouda mengesampingkan pertanyaan tentang boikot AS, mengatakan bahwa yang penting adalah dukungan luar biasa yang ICC miliki dari berbagai anggota dewan, tetapi juga dari keanggotaan (PBB) yang lebih luas untuk pekerjaan ICC dan untuk membuat Statuta Roma universal.
Tidak ada persyaratan bahwa 15 anggota dewan menghadiri pertemuan informal, tetapi jarang ada anggota yang memboikot. Rusia, China, dan anggota dewan lainnya yang tidak mendukung ICC menghadiri pertemuan pada hari Jumat itu dan berpidato.
Seorang pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Trump memutuskan untuk tidak berpartisipasi setelah mempertimbangan dengan cermat.
"Kami baru-baru ini mencatat kekhawatiran tentang setiap penyelidikan ICC potensial personel AS yang terkait dengan situasi di Afghanistan. Aspek lain dari kebijakan kami sedang dalam peninjauan," jelasnya seperti dikutip dari New York Times, Sabtu (7/7/2018)
Pada bulan November, jaksa ICC Fatou Bensouda meminta otorisasi peradilan untuk memulai penyelidikan kemungkinan kejahatan perang di Afghanistan.
Pada saat itu, dia mengatakan ada bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota pasukan bersenjata AS di wilayah Afghanistan, dan oleh anggota Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di fasilitas penahanan rahasia di Afghanistan yang sebagian besar dioperasikan antara 2003 dan 2004 serta di negara-negara yang menandatangani Statuta Roma yang mendirikan ICC.
Statuta Roma diadopsi pada 17 Juli 1998, tetapi ICC tidak secara resmi didirikan sampai 1 Juli 2002, dengan mandat untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.
Presiden AS Bill Clinton menandatangani Statuta Roma, tetapi penggantinya, George W. Bush, menolaknya, dengan mengutip kekhawatiran bahwa warga Amerika akan dituntut secara tidak adil karena alasan politik. Meskipun AS bukan negara anggota, warganya dapat dituntut dengan kejahatan yang dilakukan di negara-negara yang menjadi anggotanya - dan Afghanistan telah menjadi anggota sejak Mei 2003.
Duta Besar Belanda, Karel Van Oosterom, yang negaranya menjadi tuan rumah ICC dan yang memimpin pertemuan itu, menekankan pentingnya pengadilan untuk menuntut individu yang dituduh melakukan kejahatan terburuk di dunia tetapi juga perannya dalam mencegah kejahatan perang dan melindungi warga sipil.
"Apa yang paling penting adalah kami akan terus berjuang dan menjunjung tinggi nilai-nilai Mahkamah Pidana Internasional," katanya.
Mengenai boikot AS, Van Oosterom mengatakan: "Ini adalah pertemuan informal Dewan Keamanan, jadi terserah kepada setiap anggota dewan apakah akan hadir."
Bensouda juga berbicara dalam pertemuan informal itu, tetapi tidak menyebutkan kasus Afghanistan. Dia fokus pada pentingnya hubungan antara ICC dan Dewan Keamanan, yang dapat merujuk kasus ke pengadilan. Ini telah dilakukan dua kali - untuk konflik di wilayah Darfur barat Sudan dan peristiwa di Libya pada tahun 2011 yang menyebabkan penggulingan dan kematian penguasa lama Moammar Gadhafi.
Bensouda mengesampingkan pertanyaan tentang boikot AS, mengatakan bahwa yang penting adalah dukungan luar biasa yang ICC miliki dari berbagai anggota dewan, tetapi juga dari keanggotaan (PBB) yang lebih luas untuk pekerjaan ICC dan untuk membuat Statuta Roma universal.
Credit sindonews.com
Rusia Nilai Situasi Dewan HAM Membaik Pasca Keluarnya AS
JENEWA
- Duta Besar Rusia untuk PBB di Jenewa, Gennady Gatilov menyatakan,
suasana kerja di Dewan HAM PBB menjadi lebih konstruktif dan politisasi
berkurang drastis setelah keluarnya Amerika Serikat (AS) dari badan itu.
Berbicara saat menggelar jumpa wartawan di Jenewa, Gatilova ditanya apakah keluarnya AS mempengaruhi situasi di Dewan HAM. Dirinya menjawab, hal itu sangat mempengaruhi Dewan HAM, tapi secara positif.
"Ini (keluarnya AS) memiliki pengaruh. Dan, menurut pendapat kami, menjadi lebih baik. Suasana di Dewan telah menjadi jauh lebih konstruktif, tingkat politisasi dan retorika konfrontatif telah menurun," ucap Gatilov, seperti dilansir Tass pada Minggu (8/7).
Dia juga menyatakan harapan bahwa kecenderungan ini akan berlanjut di masa depan. Menurutnya, ketakutan adanya adanya boikot AS yang dapat merusak reputasi Dewan HAM sebagai institusi universal adalah sesuatu tidak berdasar.
Gatilov kemudian mengatakan, Dewan HAM masih akan menerima AS, jika mereka memutuskan untuk kembali. "Kesempatan untuk menjadi anggota dewan terbuka untuk setiap negara, termasuk bagi AS," ucapnya.
Dirinya menambahkan, bahwa alasan sebenarnya AS keluar dari Dewan HAM adalah karena negara-negara anggota menolak permintaan AS untuk menjadikan Dewan HAM sebagai badan swasta, yang tidak terhubungan dengan PBB.
"Amerika menjelaskan bahwa mereka keluar dari Dewan HAM karena negara-negara anggota PBB menolak untuk mendukung tawaran mereka untuk mengubah Dewan HAM menjadi badan swasta," tukasnya.
Berbicara saat menggelar jumpa wartawan di Jenewa, Gatilova ditanya apakah keluarnya AS mempengaruhi situasi di Dewan HAM. Dirinya menjawab, hal itu sangat mempengaruhi Dewan HAM, tapi secara positif.
"Ini (keluarnya AS) memiliki pengaruh. Dan, menurut pendapat kami, menjadi lebih baik. Suasana di Dewan telah menjadi jauh lebih konstruktif, tingkat politisasi dan retorika konfrontatif telah menurun," ucap Gatilov, seperti dilansir Tass pada Minggu (8/7).
Dia juga menyatakan harapan bahwa kecenderungan ini akan berlanjut di masa depan. Menurutnya, ketakutan adanya adanya boikot AS yang dapat merusak reputasi Dewan HAM sebagai institusi universal adalah sesuatu tidak berdasar.
Gatilov kemudian mengatakan, Dewan HAM masih akan menerima AS, jika mereka memutuskan untuk kembali. "Kesempatan untuk menjadi anggota dewan terbuka untuk setiap negara, termasuk bagi AS," ucapnya.
Dirinya menambahkan, bahwa alasan sebenarnya AS keluar dari Dewan HAM adalah karena negara-negara anggota menolak permintaan AS untuk menjadikan Dewan HAM sebagai badan swasta, yang tidak terhubungan dengan PBB.
"Amerika menjelaskan bahwa mereka keluar dari Dewan HAM karena negara-negara anggota PBB menolak untuk mendukung tawaran mereka untuk mengubah Dewan HAM menjadi badan swasta," tukasnya.
Credit sindonews.com
Amerika dan Cina Perang Dagang, Rusia Ikut Naikkan Tarif Impor
CB, Moskow – Pemerintah Rusia mengenakan bea tambahan impor untuk sejumlah barang asal Amerika Serikat pada Jumat, 6 Juli 2018.
Ini terjadi setelah AS mengenakan kenaikan tarif impor untuk baja dan alumunium sebesar masing-masing 25 persen dan 10 persen. Rusia memperingatkan aksi balasan lanjutan akan dilakukan jika diperlukan.
Kementerian Perekonomian Rusia mengatakan bea masukan tambahan itu dilakukan terhadap barang asal AS yang memiliki subsitusi.
“Bea tambahan itu sebanyak 25 – 40 persen dan mengenai impor serat optik, peralatan pembuatan jalan, industri minyak dan gas, serta proses pengolahan logam dan penambangan,” begitu dilansir Reuters, Jumat, 6 Juli 2018.
Kebijakan kenaikan bea ini diterapkan oleh Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, yang mengontrol kebijakan perekonomian. Kebijakan ini dilakukan sebagai kompensasi kerugian sekitar US$87,6 juta yang diderita sejumlah perusahaan Rusia berorientasi ekspor akibat terkena kebijakan AS menaikkan tarif impor baja dan alumunium.
Seperti diberitakan CNBC, AS mengenakan kenaikan tarif impor untuk baja dan alumunium sebesar 25 dan 10 persen. Sejumlah negara pengekspor dua komoditi ini terkena dampaknya seperti Cina, Uni Eropa, Kanada dan Meksiko.
Menurut kementerian Rusia, kebijakan ini akan menimbulkan biaya US$538 juta. Sehingga, Rusia memiliki hak untuk meminta kompensasi.
Langkah Rusia ini dilakukan di tengah perang dagang AS dan Cina, yang terjadi pada Jumat, 6 Juli 2018. Kedua ekonomi terbesar di dunia ini mengenakan kenaikan tarif impor hingga 25 persen untuk nilai impor barang sekitar US$34 miliar atau sekitar Rp488 triliun. “Cina menyebut langkah AS ini sebagai tindakan perang dagang terbesar dalam sejarah dunia,” begitu dilansir Reuters.
Ini terjadi setelah AS mengenakan kenaikan tarif impor untuk baja dan alumunium sebesar masing-masing 25 persen dan 10 persen. Rusia memperingatkan aksi balasan lanjutan akan dilakukan jika diperlukan.
Kementerian Perekonomian Rusia mengatakan bea masukan tambahan itu dilakukan terhadap barang asal AS yang memiliki subsitusi.
“Bea tambahan itu sebanyak 25 – 40 persen dan mengenai impor serat optik, peralatan pembuatan jalan, industri minyak dan gas, serta proses pengolahan logam dan penambangan,” begitu dilansir Reuters, Jumat, 6 Juli 2018.
Kebijakan kenaikan bea ini diterapkan oleh Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, yang mengontrol kebijakan perekonomian. Kebijakan ini dilakukan sebagai kompensasi kerugian sekitar US$87,6 juta yang diderita sejumlah perusahaan Rusia berorientasi ekspor akibat terkena kebijakan AS menaikkan tarif impor baja dan alumunium.
Seperti diberitakan CNBC, AS mengenakan kenaikan tarif impor untuk baja dan alumunium sebesar 25 dan 10 persen. Sejumlah negara pengekspor dua komoditi ini terkena dampaknya seperti Cina, Uni Eropa, Kanada dan Meksiko.
Menurut kementerian Rusia, kebijakan ini akan menimbulkan biaya US$538 juta. Sehingga, Rusia memiliki hak untuk meminta kompensasi.
Langkah Rusia ini dilakukan di tengah perang dagang AS dan Cina, yang terjadi pada Jumat, 6 Juli 2018. Kedua ekonomi terbesar di dunia ini mengenakan kenaikan tarif impor hingga 25 persen untuk nilai impor barang sekitar US$34 miliar atau sekitar Rp488 triliun. “Cina menyebut langkah AS ini sebagai tindakan perang dagang terbesar dalam sejarah dunia,” begitu dilansir Reuters.
Credit tempo.co
Cegah Pengaruh Turki, Israel Batasi Bantuan Turki ke Yerusalem
CB, Jakarta - Israel
dilaporkan akan membatasi bantuan pemerintah Turki ke Yerusalem dan
wilayah Palestina lainnya di tengah kekhawatiran pengaruh Turki di
antara warga Palestina.
Dilaporkan Sputniknews, 8 Juli 2018, Dewan Keamanan Nasional Israel telah menyusun daftar langkah-langkah menentang Badan Koordinasi dan Kerjasama Turki (TIKA), yang beroperasi di Yerusalem Timur, Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Langkah yang dibuat termaksu membatasi kegiatan TIKA dan menuntut badan mengajukan izin untuk setiap proyeknya. Pejabat intelijen Israel yakin lembaga bantuan Turki menjadi penyokong anggota gerakan Jihad Islam Palestina dan beberapa anggotanya telah menyalurkan dana dan informasi kepada gerakan Hamas.
Laporan intelijen ini berdasarkan retorika anti-Israel yang sering dilontarkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang berujung pada kecurigaan Israel terhadap TIKA. Sementara laporan media Israel, Haaretz, menunjukkan bahwa Otoritas Palestina, Arab Saudi dan Yordania, menyampaikan kepada Israel atas upaya Erdogan untuk mengklaim kepemilikan atas tanah Yerusalem dengan memperluas pengaruh Turki di Yerusalem Timur.
Kapal Mavi Marmara membawa aktivis pro-Palestina dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. REUTERS/Emrah Dalkaya
Dilansir dari Times of Israel, TIKA telah membuat 400 proyek bantuan termasuk pekerjaan restorasi di Dome of the Rock, dan kamar asrama baru untuk mahasiswi di Universitas Al-Quds, Ramallah.
Seorang pejabat Israel mengatakan pada Juni bahwa Turki berusaha untuk membeli properti melalui badan amal pemerintah, dan bahwa Otoritas Palestina sudah lelah "memiliki tuan tanah" lain di Yerusalem Timur.
Sementara Arab Saudi dikabarkan khawatir Erdogan berusaha menggunakan pengaruhnya di Yerusalem untuk mengklaim dirinya sebagai penjaga situs-situs Muslim di Yerusalem, memperkuat pengaruhnya atas dunia Arab-Muslim.
Hubungan antara Israel dan Turki mulai memburuk pada 2010 setelah angkatan laut Israel menyerang sebuah kapal bantuan Turki yang mencoba menerobos blokade Israel di perairan Jalur Gaza. Serangan ini menyebabkan 10 orang Turki tewas dan beberapa tentara terluka.
Recept Tayyip Erdogan, yang saat itu menjabat perdana menteri, mengecam serangan itu dan menuntut Israel meminta maaf, serta membayar kompensasi kepada keluarga almarhum dan mencabut blokade Gaza.
Pada 2013, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyaimpaikan permohonan maaf atas insiden tersebut ke Erdogan, dan pada September 2016, Israel membayar US$ 20 juta atau Rp 287 miliar (kurs Rp 14.366) sebagai kompensasi kepada keluarga korban sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai pada Agustus 2016, untuk normalisasi hubungan bilateral Turki dan Israel.
Dilaporkan Sputniknews, 8 Juli 2018, Dewan Keamanan Nasional Israel telah menyusun daftar langkah-langkah menentang Badan Koordinasi dan Kerjasama Turki (TIKA), yang beroperasi di Yerusalem Timur, Jalur Gaza dan Tepi Barat.
Langkah yang dibuat termaksu membatasi kegiatan TIKA dan menuntut badan mengajukan izin untuk setiap proyeknya. Pejabat intelijen Israel yakin lembaga bantuan Turki menjadi penyokong anggota gerakan Jihad Islam Palestina dan beberapa anggotanya telah menyalurkan dana dan informasi kepada gerakan Hamas.
Laporan intelijen ini berdasarkan retorika anti-Israel yang sering dilontarkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang berujung pada kecurigaan Israel terhadap TIKA. Sementara laporan media Israel, Haaretz, menunjukkan bahwa Otoritas Palestina, Arab Saudi dan Yordania, menyampaikan kepada Israel atas upaya Erdogan untuk mengklaim kepemilikan atas tanah Yerusalem dengan memperluas pengaruh Turki di Yerusalem Timur.
Kapal Mavi Marmara membawa aktivis pro-Palestina dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. REUTERS/Emrah Dalkaya
Dilansir dari Times of Israel, TIKA telah membuat 400 proyek bantuan termasuk pekerjaan restorasi di Dome of the Rock, dan kamar asrama baru untuk mahasiswi di Universitas Al-Quds, Ramallah.
Seorang pejabat Israel mengatakan pada Juni bahwa Turki berusaha untuk membeli properti melalui badan amal pemerintah, dan bahwa Otoritas Palestina sudah lelah "memiliki tuan tanah" lain di Yerusalem Timur.
Sementara Arab Saudi dikabarkan khawatir Erdogan berusaha menggunakan pengaruhnya di Yerusalem untuk mengklaim dirinya sebagai penjaga situs-situs Muslim di Yerusalem, memperkuat pengaruhnya atas dunia Arab-Muslim.
Hubungan antara Israel dan Turki mulai memburuk pada 2010 setelah angkatan laut Israel menyerang sebuah kapal bantuan Turki yang mencoba menerobos blokade Israel di perairan Jalur Gaza. Serangan ini menyebabkan 10 orang Turki tewas dan beberapa tentara terluka.
Recept Tayyip Erdogan, yang saat itu menjabat perdana menteri, mengecam serangan itu dan menuntut Israel meminta maaf, serta membayar kompensasi kepada keluarga almarhum dan mencabut blokade Gaza.
Pada 2013, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyaimpaikan permohonan maaf atas insiden tersebut ke Erdogan, dan pada September 2016, Israel membayar US$ 20 juta atau Rp 287 miliar (kurs Rp 14.366) sebagai kompensasi kepada keluarga korban sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai pada Agustus 2016, untuk normalisasi hubungan bilateral Turki dan Israel.
Credit tempo.co
Bakal Jadi Negara Kuat, Indonesia Dinilai Ancaman bagi Australia
CANBERRA
- Indonesia diprediksi jadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia
pada 2050. Ahli strategi Australia memperingatkan bahwa negara mayoritas
Muslim tersebut akan menjadi ancaman bagi Canberra, bahkan lebih
mengancam ketimbang China.
Profesor Hugh White, ahli strategi dari Australian National University (ANU) telah membahas perkembangan kekuatan ekonomi Indonesia ini dan ancamannya bagi Australia dalam esai utama untuk edisi terbaru majalah Australian Foreign Affairs.
"Indonesia, tetangga sebelah kita, akan berakhir menjadi negara yang sangat kaya dan karenanya sangat kuat. Dan kita belum benar-benar memikirkan apa yang harus dilakukan," kata Profesor White dalam program The World ABC, yang dilansir Senin (8/7/2018).
White mengatakan, Pemerintah Australia saat ini memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tiga kali lebih besar dari mereka pada tahun 2030, bahkan bisa menjadi yang terbesar keempat di dunia pada tahun 2050.
"Ekonomi Indonesia yang lucu karena dalam beberapa hal terlihat sangat tidak terorganisir, (negara) itu punya banyak korupsi, (negara) itu punya sistem hukum yang buruk dan banyak nasionalisme yang dapat menghambat perdagangan," katanya.
"Tapi faktanya adalah bahwa untuk waktu yang lama sekarang, (ekonomi negara) itu telah tumbuh rata-rata 5 atau 6 persen per tahun, dan sepertinya tidak ada banyak alasan untuk tidak mengharapkannya terus melakukan itu."
Profesor White mengatakan, ada dua cara utama untuk melihat pertumbuhan Indonesia; sebagai ancaman potensial, atau sebagai aset strategis yang potensial di wilayah di mana dinamika kekuasaan mulai bergeser ke China.
"Kami secara tradisional melihat Indonesia sebagai tetangga yang sangat sulit, sangat dekat dan berpotensi jadi ancaman bagi Australia," katanya.
"Dalam banyak hal, kebijakan pertahanan Australia selama beberapa dekade sangat terfokus pada kemungkinan terjadinya konflik dengan Indonesia," ujarnya.
Profesor White berpendapat dalam esainya bahwa Indonesia yang kuat yang berbagi tujuan dengan Australia akan menjadi "aset besar".
"Ini satu-satunya tetangga kami yang cukup kuat untuk benar-benar bekerja bersama (dengan) kami untuk membantu mengamankan kawasan ini," katanya kepada ABC.
"Seperti Australia, (negara) itu sedikit khawatir tentang bagaimana kekuatan China yang tumbuh, tidak ingin hidup di bawah bayangan China," lanjut dia.
Awal tahun ini Indonesia menandatangani sebuah komunike dengan India yang menekankan pentingnya wilayah Indo-Pasifik yang "berbasis aturan". Hal itu ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai reaksi terhadap kekhawatiran atas tindakan China di Laut China Selatan.
Profesor Hugh White, ahli strategi dari Australian National University (ANU) telah membahas perkembangan kekuatan ekonomi Indonesia ini dan ancamannya bagi Australia dalam esai utama untuk edisi terbaru majalah Australian Foreign Affairs.
"Indonesia, tetangga sebelah kita, akan berakhir menjadi negara yang sangat kaya dan karenanya sangat kuat. Dan kita belum benar-benar memikirkan apa yang harus dilakukan," kata Profesor White dalam program The World ABC, yang dilansir Senin (8/7/2018).
White mengatakan, Pemerintah Australia saat ini memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tiga kali lebih besar dari mereka pada tahun 2030, bahkan bisa menjadi yang terbesar keempat di dunia pada tahun 2050.
"Ekonomi Indonesia yang lucu karena dalam beberapa hal terlihat sangat tidak terorganisir, (negara) itu punya banyak korupsi, (negara) itu punya sistem hukum yang buruk dan banyak nasionalisme yang dapat menghambat perdagangan," katanya.
"Tapi faktanya adalah bahwa untuk waktu yang lama sekarang, (ekonomi negara) itu telah tumbuh rata-rata 5 atau 6 persen per tahun, dan sepertinya tidak ada banyak alasan untuk tidak mengharapkannya terus melakukan itu."
Profesor White mengatakan, ada dua cara utama untuk melihat pertumbuhan Indonesia; sebagai ancaman potensial, atau sebagai aset strategis yang potensial di wilayah di mana dinamika kekuasaan mulai bergeser ke China.
"Kami secara tradisional melihat Indonesia sebagai tetangga yang sangat sulit, sangat dekat dan berpotensi jadi ancaman bagi Australia," katanya.
"Dalam banyak hal, kebijakan pertahanan Australia selama beberapa dekade sangat terfokus pada kemungkinan terjadinya konflik dengan Indonesia," ujarnya.
Profesor White berpendapat dalam esainya bahwa Indonesia yang kuat yang berbagi tujuan dengan Australia akan menjadi "aset besar".
"Ini satu-satunya tetangga kami yang cukup kuat untuk benar-benar bekerja bersama (dengan) kami untuk membantu mengamankan kawasan ini," katanya kepada ABC.
"Seperti Australia, (negara) itu sedikit khawatir tentang bagaimana kekuatan China yang tumbuh, tidak ingin hidup di bawah bayangan China," lanjut dia.
Awal tahun ini Indonesia menandatangani sebuah komunike dengan India yang menekankan pentingnya wilayah Indo-Pasifik yang "berbasis aturan". Hal itu ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai reaksi terhadap kekhawatiran atas tindakan China di Laut China Selatan.
Indonesia tidak memiliki perselisihan teritorial dengan China di Laut China Selatan, namun China mengatakan kedua negara memiliki "klaim yang tumpang tindih" di perairan tersebut, tepatnya di perairan Natuna. Indonesia mengatakan, perairan Natuna adalah bagian dari zona ekonomi eksklusif-nya. Di kawasan itu, Indonesia pernah terlibat "bentrok" dengan China beberapa waktu lalu.
Profesor White mengatakan, untuk sementara dia tidak berpikir bahwa Australia dapat dengan mudah mengatakan kepada Indonesia apa yang harus dilakukan. Percakapan yang lebih berkelanjutan antara Canberra dan Jakarta mengenai kepentingan bersama mereka akan menjadi langkah yang penting.
Australia juga perlu memperkuat hubungannya dengan Indonesia, yang menurut Profesor White telah menjadi "sangat transaksional" di bawah pemerintahan yang berturut-turut.
"Hubungan dengan Indonesia bisa lebih penting daripada hubungan lain yang kami miliki dalam membantu kami mengelola kebangkitan China, dan perubahan di Asia yang akan dibawa," katanya.
"Mereka sudah berurusan dengan (Indonesia) tentang isu-isu spesifik seperti terorisme atau manusia perahu, hal-hal semacam itu, tetapi belum mencoba membangun basis pemahaman dan kerja sama strategis yang sangat penting, yang menurut saya akan sangat penting bagi kepentingan Australia."
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia menyatakan, Indonesia adalah salah satu mitra bilateral terpenting Australia. "Kami memiliki hubungan yang erat, komprehensif dan bertahan lama yang mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, perdagangan dan investasi, hingga pertahanan dan keamanan, serta hubungan antar orang-orang, pariwisata dan pendidikan," kata DFAT melalui seorang juru bicara dalam sebuah pernyataan.
"Menteri Luar Negeri akan mengunjungi Indonesia bulan depan, menegaskan kembali pentingnya hubungan dan potensinya untuk tumbuh lebih jauh."
Credit sindonews.com
Enggan Damai dengan Komunis, Rodrigo Duterte: Ayo Kita Perang
CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte,
menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk bernegosiasi damai dengan para
pemberontak komunis, setelah dinas intelijen menemukan rencana
menggulingkan Duterte dari kekuasaannya pada Oktober.
"Sison mengatakan kalau saya tidak akan bertahan selama tiga tahun jadi saya memberi tahu Sison sekarang, 'Saya tidak ingin berbicara dengan Anda karena Anda mengatakan saya hanya akan bertahan selama tiga tahun. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Terserah Anda," kata Rodrigo Duterte dalam pidatonya di Davao, seperti dilaporkan Manila Times, 8 Juli 2018.
Sison bernama lengkap Jose Maria "Joma" Sison, yang merupakan pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).
"Mereka berkata daripada bertarung, mereka hanya akan membuang energi mereka untuk menyingkirkan Duterte. Baiklah kalau begitu jika memang itu yang diinginkan orang-orang. Saya siap disingkirkan, tapi mari kita berperang dulu," lanjut Duterte.
Duterte mengaku kalau dia lebih suka berperang dengan pemberontak komunis setelah Sison mengatakan dia akan digulingkan dalam waktu tiga tahun. Rodrigo Duterte mengatakan dia siap untuk menjadi warga biasa jika digulingkan dari jabatannya dan jika ini memang takdirnya.
Jose Maria 'Joma' Sison, pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).[The Daily Sentry]
Duterte menyebut Sison telah berjuang selama 50 tahun, maka kami akan memulai 50 tahun lagi. Duterte bersikeras lebih memilih pergi berperang daripada menyerah pada permintaan kelompok pemberontak untuk berkoalisi.
"Saya seorang pengacara. Saya telah membaca perjanjian. Jika Anda meringkasnya, jika mereka menakar ..., itu akan berakhir dengan pembagian kekuasaan dan dalam pemerintahan koalisi. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ayo pergi berperang. Mari kita semua pergi berperang," kata Duterte.
Pernyataan Duterte muncul setelah Angkatan Bersenjata Filipina membenarkan bahwa pemberontak komunis diduga merencanakan untuk menggulingkan Duterte pada Oktober tahun ini.
Sementara itu, Sison mengirimkan ucapan terima kasihnya kepada Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana untuk mengekspos kebohongan Duterte untuk memberinya keselamatan dan keamanan jika dia kembali ke Filipina.
Dilansir dari inquirer.net, sebelumnya selama pertemuan informal di Belanda, koalisi National Democratic Front of the Philippines (NDFP) dan panel pemerintah Filipina setuju untuk melanjutkan negosiasi resmi, yang disetujui oleh Rodrigo Duterte pada November tahun lalu, yang rencananya digelar pada 28-30 Juni di Norwegia.
Duterte mengatakan para pemberontak komunis mengusulkan reformasi ekonomi, mengacu pada rancangan Perjanjian Komprehensif tentang Reformasi Sosial dan Ekonomi (Caser), yang seharusnya dibahas oleh para perunding pemerintah dan pemberontak setelah pembicaraan resmi dimulai pada 28 Juni.
Caser merupakan ssalah satu dari empat perjanjian yang diusulkan di meja perundingan, yang berisi antara lain, program reformasi agraria radikal yang akan memungkinkan penyitaan tanah kepemilikan dan mendistribusikan ini secara gratis kepada petani yang tidak memiliki lahan.
Reformasi ekonomi yang diusulkan juga mewujudkan industrialisasi nasional, dengan tambang lokal yang memasok pabrik-pabrik Filipina dengan bahan mentah, bukan hanya mengekspor biji mineral.
Pemerintah Norwegia telah bersedia memfasilitasi pembicaraan untuk mengakhiri pemberontakan hampir 50 tahun di Filipina. Kedua pihak juga menyepakati gencatan senjata sebelum perjanjian gencatan senjata resmi. Baik pemerintah Filipina maupun pemberontak komunis akan menandatangani perjanjian perdamaian sementara.
Namun semua ini gagal setelah Duterte membatalkan rencana negosiasi Oslo, dengan alasan pemerintah perlu mengadakan konsultasi publik terlebih dahulu mengenai perjanjian sebelumnya.
Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]
Pada Rabu 5 Juli, pemerintah Filipina menetapkan empat syarat baru, berdasarkan perintah Presiden sebagai prasyarat negosiasi, yakni negosiasi akan diadakan di Filipina, bahwa akan ada gencatan senjata di mana gerilyawan NPA (faksi militer komunis) harus tetap berada di kamp-kamp yang ditunjuk, pemberontak harus berhenti mengumpulkan "pajak revolusioner" dan tidak ada pemerintahan koalisi untuk partai Komunis.
Sison menolak menghadiri negosiasi di Filipina. Dia dan NDFP telah berulang kali membantah mereka sedang mencari pemerintah koalisi. Sison juga membantah para pemberontak berencana untuk menggulingkan Rodrigo Duterte pada Oktober tahun ini, dan mengatakan rencana itu semata-mata disebarkan oleh Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, yang secara terbuka menentang perundingan damai.
"Sison mengatakan kalau saya tidak akan bertahan selama tiga tahun jadi saya memberi tahu Sison sekarang, 'Saya tidak ingin berbicara dengan Anda karena Anda mengatakan saya hanya akan bertahan selama tiga tahun. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Terserah Anda," kata Rodrigo Duterte dalam pidatonya di Davao, seperti dilaporkan Manila Times, 8 Juli 2018.
Sison bernama lengkap Jose Maria "Joma" Sison, yang merupakan pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).
"Mereka berkata daripada bertarung, mereka hanya akan membuang energi mereka untuk menyingkirkan Duterte. Baiklah kalau begitu jika memang itu yang diinginkan orang-orang. Saya siap disingkirkan, tapi mari kita berperang dulu," lanjut Duterte.
Duterte mengaku kalau dia lebih suka berperang dengan pemberontak komunis setelah Sison mengatakan dia akan digulingkan dalam waktu tiga tahun. Rodrigo Duterte mengatakan dia siap untuk menjadi warga biasa jika digulingkan dari jabatannya dan jika ini memang takdirnya.
Jose Maria 'Joma' Sison, pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).[The Daily Sentry]
Duterte menyebut Sison telah berjuang selama 50 tahun, maka kami akan memulai 50 tahun lagi. Duterte bersikeras lebih memilih pergi berperang daripada menyerah pada permintaan kelompok pemberontak untuk berkoalisi.
"Saya seorang pengacara. Saya telah membaca perjanjian. Jika Anda meringkasnya, jika mereka menakar ..., itu akan berakhir dengan pembagian kekuasaan dan dalam pemerintahan koalisi. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ayo pergi berperang. Mari kita semua pergi berperang," kata Duterte.
Pernyataan Duterte muncul setelah Angkatan Bersenjata Filipina membenarkan bahwa pemberontak komunis diduga merencanakan untuk menggulingkan Duterte pada Oktober tahun ini.
Sementara itu, Sison mengirimkan ucapan terima kasihnya kepada Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana untuk mengekspos kebohongan Duterte untuk memberinya keselamatan dan keamanan jika dia kembali ke Filipina.
Dilansir dari inquirer.net, sebelumnya selama pertemuan informal di Belanda, koalisi National Democratic Front of the Philippines (NDFP) dan panel pemerintah Filipina setuju untuk melanjutkan negosiasi resmi, yang disetujui oleh Rodrigo Duterte pada November tahun lalu, yang rencananya digelar pada 28-30 Juni di Norwegia.
Duterte mengatakan para pemberontak komunis mengusulkan reformasi ekonomi, mengacu pada rancangan Perjanjian Komprehensif tentang Reformasi Sosial dan Ekonomi (Caser), yang seharusnya dibahas oleh para perunding pemerintah dan pemberontak setelah pembicaraan resmi dimulai pada 28 Juni.
Caser merupakan ssalah satu dari empat perjanjian yang diusulkan di meja perundingan, yang berisi antara lain, program reformasi agraria radikal yang akan memungkinkan penyitaan tanah kepemilikan dan mendistribusikan ini secara gratis kepada petani yang tidak memiliki lahan.
Reformasi ekonomi yang diusulkan juga mewujudkan industrialisasi nasional, dengan tambang lokal yang memasok pabrik-pabrik Filipina dengan bahan mentah, bukan hanya mengekspor biji mineral.
Pemerintah Norwegia telah bersedia memfasilitasi pembicaraan untuk mengakhiri pemberontakan hampir 50 tahun di Filipina. Kedua pihak juga menyepakati gencatan senjata sebelum perjanjian gencatan senjata resmi. Baik pemerintah Filipina maupun pemberontak komunis akan menandatangani perjanjian perdamaian sementara.
Namun semua ini gagal setelah Duterte membatalkan rencana negosiasi Oslo, dengan alasan pemerintah perlu mengadakan konsultasi publik terlebih dahulu mengenai perjanjian sebelumnya.
Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]
Pada Rabu 5 Juli, pemerintah Filipina menetapkan empat syarat baru, berdasarkan perintah Presiden sebagai prasyarat negosiasi, yakni negosiasi akan diadakan di Filipina, bahwa akan ada gencatan senjata di mana gerilyawan NPA (faksi militer komunis) harus tetap berada di kamp-kamp yang ditunjuk, pemberontak harus berhenti mengumpulkan "pajak revolusioner" dan tidak ada pemerintahan koalisi untuk partai Komunis.
Sison menolak menghadiri negosiasi di Filipina. Dia dan NDFP telah berulang kali membantah mereka sedang mencari pemerintah koalisi. Sison juga membantah para pemberontak berencana untuk menggulingkan Rodrigo Duterte pada Oktober tahun ini, dan mengatakan rencana itu semata-mata disebarkan oleh Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, yang secara terbuka menentang perundingan damai.
Credit tempo.co
Perang Dagang AS - UE, Trump Menyasar Baja dan Alumunium Sekutu
CB, Washington – Rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari kawasan Eropa menjadi kabar buruk pada awal Maret 2018.
Trump mengumumkan bakal mengenakan tarif impor baja 25 persen dan aluminium 10 persen dari negara-negara Uni Eropa.
Trump beralasan ini untuk melindungi kinerja perusahaan baja dan aluminium domestik menurun. Harga baja dan aluminium impor yang murah mengalahkan produk sejenis dalam negeri. Kebijakan ini membuat Eropa meradang.
“Kita sekarang harus mengenakan tarif impor. Ini sebenarnya proses yang bodoh dan kita harus lakukan. Kita akan kenakan tarif impor untuk sepeda motor, Harley Davidson, blue jeans, Levis, Bourbon. Kita juga dapat melakukan hal bodoh. Kita harus melakukan hal bodoh ini,” kata Jean-Claude Juncker, ketua Komisi Eropa di Hamburg seperti dilansir Euronews, Sabtu, 3 Maret 2018 waktu setempat.
Eropa bukan satu-satunya kawasan yang terkena dampak dari aturan Trump ini. Sejumlah negara lain juga merasakan dampak akibat aturan ini yaitu Kanada, Meksiko hingga Cina.
Rencana Trump itu diumumkan setelah dia mengundang sejumlah eksekutif perusahaan baja dan aluminium terkemuka AS ke Gedung Putih untuk membahas soal ini.
Asosiasi Industri Jerman, BDI, menanggapi rencana Trump ini dengan menyebut kebijakan kenaikan tarif impor itu sebagai salah. Seperti dilansir media DW dari Jerman, langkah Trump ini justru menimbulkan konflik perdagangan global dan memicu terjadinya proteksionisme.
“Ini dinilai hanya akan merugikan perusahaan AS sendiri,” kata Dieter Kempf, presiden BDI, seperti dilansir kantor berita Jerman.
Demonstran membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris dalam aksi protes selama KTT G7 di Quebec City, Kanada, 7 Juni 2018. Presiden Amerika Donald Trump telah memberlakukan tarif impor tinggi untuk produk baja dan aluminium, termasuk dari negara Uni Eropa dan Kanada. REUTERS/Jonathan Ernst
Sedangkan Asosiasi Perusahaan Baja Jerman menyebut tarif baru yg dikenakan Trump itu secara jelas melanggar peraturan Organisasi Perdagngan Dunia, WTO. Ini akan membuat Eropa menempuh jalur pengaduan ke WTO sesuai mekanisme yang ada.
Trump sempat menyebut bakal mengenakan pengecualian pengenaan kenaikan tarif ini terhadap negara-negara sekutu dan mitra dagang tertentu. Namun, pada akhir Mei 2018, Jean-Claude Juncker mengumumkan retaliasi atau balasan segera atas tarif impor Trump. Ini setelah Trump mengumumkan pengenaan kenaikan tarif impor baja dan aluminium terhadap UE, Kanada, Meksiko dan Cina.
Saat itu Claude Juncker sedang berpidato di Brussel, Belgia, mengenai masa depan Eropa dan kemungkinan perang dagang terjadi. Seorang anggota tim dari Komisi Eropa menginterupsinya dan memberinya sebuah kertas catatan.
“Apa yang bisa mereka lakukan, kita juga bisa melakukan yang sama persis,” kata Claude Juncker dengan tenang setelah membaca catatan itu. Dia juga mengirim sinyal akan langsung mengenakan tarif balasan untuk sejumlah barang impor dari AS.
“Ini hari buruk bagi dunia perdagangan,” kata Claude Juncker. Dia mengatakan Uni Eropa merasa prihatin dengan tarif sepihak AS yang dinilai tidak adil dan melanggar aturan WTO.
“Ini bentuk proteksionisme, sesederhana itu,” kata Claude Juncker. Dia mengatakan ada upaya pembicaraan dua pihak sejak beberapa bulan untuk menyelesaikan masalah ini. “Masalah overkapasitas menjadi inti persoalan. UE bukanlah sumber tapi juga dirugikan oleh kondisi ini,” kata dia sambil menegaskan bersedia berunding dengan AS. “Tapi kami telah menegaskan UE tidak akan berunding di bawah tekanan,” kata dia.
Soal ini, pejabat pemerintah Inggris mengatakan UE adalah sekutu dan seharusnya dikesampingkan dari tarif sepihak AS ini.
“Saya sangat merasa kecewa terhadap keputusan tidak adil oleh AS untuk mengenakan tarif impor terhadap baja dan aluminium dari UE,” kata Theresa May, Perdana Menteri Inggris pada awal Juni 2018.
Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyebut keputusan Trump itu sebagai ilegal. “Tindakan itu bisa menyebar menjadi eskalasi yang merugikan semua orang,” kata Merkel seperti dilansir NY Times pada 31 Mei 2018.
Asosiasi perdagangan luar negeri National Foreign Trade Council, yang mewakili sejumlah perusahaan eksportir terbesar AS, mengkritik kebijakan Trump. “Ini pertama kalinya kita terlempar dari aturan main baku dengan mitra dagang terbaik kita,” kata Rufus Yerxa, Presiden National Foreign Trade Council.
Trump mengumumkan bakal mengenakan tarif impor baja 25 persen dan aluminium 10 persen dari negara-negara Uni Eropa.
Trump beralasan ini untuk melindungi kinerja perusahaan baja dan aluminium domestik menurun. Harga baja dan aluminium impor yang murah mengalahkan produk sejenis dalam negeri. Kebijakan ini membuat Eropa meradang.
“Kita sekarang harus mengenakan tarif impor. Ini sebenarnya proses yang bodoh dan kita harus lakukan. Kita akan kenakan tarif impor untuk sepeda motor, Harley Davidson, blue jeans, Levis, Bourbon. Kita juga dapat melakukan hal bodoh. Kita harus melakukan hal bodoh ini,” kata Jean-Claude Juncker, ketua Komisi Eropa di Hamburg seperti dilansir Euronews, Sabtu, 3 Maret 2018 waktu setempat.
Eropa bukan satu-satunya kawasan yang terkena dampak dari aturan Trump ini. Sejumlah negara lain juga merasakan dampak akibat aturan ini yaitu Kanada, Meksiko hingga Cina.
Rencana Trump itu diumumkan setelah dia mengundang sejumlah eksekutif perusahaan baja dan aluminium terkemuka AS ke Gedung Putih untuk membahas soal ini.
Asosiasi Industri Jerman, BDI, menanggapi rencana Trump ini dengan menyebut kebijakan kenaikan tarif impor itu sebagai salah. Seperti dilansir media DW dari Jerman, langkah Trump ini justru menimbulkan konflik perdagangan global dan memicu terjadinya proteksionisme.
“Ini dinilai hanya akan merugikan perusahaan AS sendiri,” kata Dieter Kempf, presiden BDI, seperti dilansir kantor berita Jerman.
Demonstran membakar bendera Amerika Serikat dan Inggris dalam aksi protes selama KTT G7 di Quebec City, Kanada, 7 Juni 2018. Presiden Amerika Donald Trump telah memberlakukan tarif impor tinggi untuk produk baja dan aluminium, termasuk dari negara Uni Eropa dan Kanada. REUTERS/Jonathan Ernst
Sedangkan Asosiasi Perusahaan Baja Jerman menyebut tarif baru yg dikenakan Trump itu secara jelas melanggar peraturan Organisasi Perdagngan Dunia, WTO. Ini akan membuat Eropa menempuh jalur pengaduan ke WTO sesuai mekanisme yang ada.
Trump sempat menyebut bakal mengenakan pengecualian pengenaan kenaikan tarif ini terhadap negara-negara sekutu dan mitra dagang tertentu. Namun, pada akhir Mei 2018, Jean-Claude Juncker mengumumkan retaliasi atau balasan segera atas tarif impor Trump. Ini setelah Trump mengumumkan pengenaan kenaikan tarif impor baja dan aluminium terhadap UE, Kanada, Meksiko dan Cina.
Saat itu Claude Juncker sedang berpidato di Brussel, Belgia, mengenai masa depan Eropa dan kemungkinan perang dagang terjadi. Seorang anggota tim dari Komisi Eropa menginterupsinya dan memberinya sebuah kertas catatan.
“Apa yang bisa mereka lakukan, kita juga bisa melakukan yang sama persis,” kata Claude Juncker dengan tenang setelah membaca catatan itu. Dia juga mengirim sinyal akan langsung mengenakan tarif balasan untuk sejumlah barang impor dari AS.
“Ini hari buruk bagi dunia perdagangan,” kata Claude Juncker. Dia mengatakan Uni Eropa merasa prihatin dengan tarif sepihak AS yang dinilai tidak adil dan melanggar aturan WTO.
“Ini bentuk proteksionisme, sesederhana itu,” kata Claude Juncker. Dia mengatakan ada upaya pembicaraan dua pihak sejak beberapa bulan untuk menyelesaikan masalah ini. “Masalah overkapasitas menjadi inti persoalan. UE bukanlah sumber tapi juga dirugikan oleh kondisi ini,” kata dia sambil menegaskan bersedia berunding dengan AS. “Tapi kami telah menegaskan UE tidak akan berunding di bawah tekanan,” kata dia.
Soal ini, pejabat pemerintah Inggris mengatakan UE adalah sekutu dan seharusnya dikesampingkan dari tarif sepihak AS ini.
“Saya sangat merasa kecewa terhadap keputusan tidak adil oleh AS untuk mengenakan tarif impor terhadap baja dan aluminium dari UE,” kata Theresa May, Perdana Menteri Inggris pada awal Juni 2018.
Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyebut keputusan Trump itu sebagai ilegal. “Tindakan itu bisa menyebar menjadi eskalasi yang merugikan semua orang,” kata Merkel seperti dilansir NY Times pada 31 Mei 2018.
Asosiasi perdagangan luar negeri National Foreign Trade Council, yang mewakili sejumlah perusahaan eksportir terbesar AS, mengkritik kebijakan Trump. “Ini pertama kalinya kita terlempar dari aturan main baku dengan mitra dagang terbaik kita,” kata Rufus Yerxa, Presiden National Foreign Trade Council.
Credit tempo.co
Turki Sukses Kembangkan Senjata Laser Penembus Baja
![Ilustrasi HELIOS.[Lockheed Martin via Newatlas]](https://statik.tempo.co/data/2018/07/08/id_717555/717555_720.jpg)
CB, Jakarta - Pengujian Sistem Laser
Energi Tinggi buatan Turki, yang disebut dengan Proyek IIN, telah
selesai dan berlangsung sukses. Uji Coba ini menunjukkan keefektifan
senjata jarak jauh yang efektif.
Dilansir dari Daily Sabah, 8 Juli 2018, sistem senjata laser Turki ini adalah produk Pusat Informasi Keamanan dan Informasi Turki, Tübitak Bilgem, dan telah diperkenalkan oleh Undersecretariat for Defense Industries (SSM).
Berdasarkan laporan pengujian, sistem senjata menunjukkan mampu menembus pelat lapis baja setebal 22 milimeter dari jarak 500 meter.
Senjata laser ini dikembangkan untuk membasmi ancaman yang ditimbulkan oleh kendaraan udara dan laut tak berawak pada kisaran jarak 500 meter serta alat peledak improvisasi dan material mencurigakan di kisaran jarak 200 meter.
Kerusakan yang ditimbulkan akibat tembakan senjata laser Gamma.[Northrop Grumman via Newatlas]
Sistem pertahanan laser awalnya dikembangkan oleh perusahaan raksasa pertahanan Turki, ASELSAN. Sistem ini dapat digunakan pada platform kapal, pembangkit listrik, bandara, kantor polisi perbatasan, pos militer dan rute transit konvoi.
Pengujian ini difokuskan pada sumber daya laser sistem yang tinggi, biaya penembakan yang rendah, serta amunisi berkapasitas tinggi, penembakan secara simultan, deteksi target optik dan sistem pelacakan target.
Perusahaan pertahanan ASELSAN telah mendesain, mengembangkan dan memproduksi sistem komunikasi militer, radar dan sistem peperangan elektronik, sistem elektro-optik dan sistem pertahanan dan senjata untuk militer Turki, selain ekspor ke luar negeri, dan kini mulai mengembangkan senjata laser untuk proyek persenjataan masa depannya. Produsen senjata Turki ini menempati peringkat ke-58 dalam daftar 100 raksasa pertahanan dunia teratas pada 2016, menurut mingguan bergengsi AS, Defense News.
Dilansir dari Daily Sabah, 8 Juli 2018, sistem senjata laser Turki ini adalah produk Pusat Informasi Keamanan dan Informasi Turki, Tübitak Bilgem, dan telah diperkenalkan oleh Undersecretariat for Defense Industries (SSM).
Berdasarkan laporan pengujian, sistem senjata menunjukkan mampu menembus pelat lapis baja setebal 22 milimeter dari jarak 500 meter.
Senjata laser ini dikembangkan untuk membasmi ancaman yang ditimbulkan oleh kendaraan udara dan laut tak berawak pada kisaran jarak 500 meter serta alat peledak improvisasi dan material mencurigakan di kisaran jarak 200 meter.
Kerusakan yang ditimbulkan akibat tembakan senjata laser Gamma.[Northrop Grumman via Newatlas]
Sistem pertahanan laser awalnya dikembangkan oleh perusahaan raksasa pertahanan Turki, ASELSAN. Sistem ini dapat digunakan pada platform kapal, pembangkit listrik, bandara, kantor polisi perbatasan, pos militer dan rute transit konvoi.
Pengujian ini difokuskan pada sumber daya laser sistem yang tinggi, biaya penembakan yang rendah, serta amunisi berkapasitas tinggi, penembakan secara simultan, deteksi target optik dan sistem pelacakan target.
Perusahaan pertahanan ASELSAN telah mendesain, mengembangkan dan memproduksi sistem komunikasi militer, radar dan sistem peperangan elektronik, sistem elektro-optik dan sistem pertahanan dan senjata untuk militer Turki, selain ekspor ke luar negeri, dan kini mulai mengembangkan senjata laser untuk proyek persenjataan masa depannya. Produsen senjata Turki ini menempati peringkat ke-58 dalam daftar 100 raksasa pertahanan dunia teratas pada 2016, menurut mingguan bergengsi AS, Defense News.
Credit tempo.co
Italia Takkan Beli Jet Tempur Siluman F-35 AS Lagi
ROMA
- Menteri Pertahanan Italia Elisabetta Trenta mengatakan bahwa
negaranya tidak akan membeli lagi pesawat jet tempur siluman F-35 buatan
Lockheed Martin Amerika Serikat (AS). Kontrak pesanan 90 unit jet
tempur itu juga akan ditinjau ulang.
Trenta merupakan Menteri Pertahanan baru Italia dari kubu Five Star Movement (Gerakan Lima Bintang) yang terkenal antikemapanan.
Italia sejatinya telah menyepakati kontrak untuk memesan 60 jet tempur tempur F-35A dan 30 jet tempur F-35B. Namun, kontrak yang akan diteken tahun 2012 itu akan ditinjau ulang untuk dibatalkan.
"Kami tidak akan membeli F-35 lagi," kata Trenta dalam wawancara dengan program Omnibus La7 Italia pada Jumat.
"Kami sedang menilai apa yang harus dilakukan mengenai kontrak yang sudah ada," ujarnya, sambil mencatat bahwa partainya selalu menjadi pengkritik vokal dari program jet tempur NATO tersebut.
Dia mengakui bahwa membatalkan kontrak itu kemungkinan akan merugikan Italia. Pasalnya, kesepakatan itu memiliki konsekuensi hukuman finansial yang kuat, yang bisa merugikan anggaran Italia.
"Penghentian kontrak dapat berdampak negatif terhadap pekerja Italia yang dipekerjakan dalam produksi," katanya. Daftar manfaat lain dari kesepakatan itu adalah teknologi dan penelitian.
Italia menjadi satu-satunya negara dengan lini perakitan F-35B di luar AS. Pada Mei 2017, negara ini meluncurkan jet pertama dari proyek bersama NATO tersebut. Namun, jet tempur itu harus dikirim ke pangkalan Angkatan Laut AS di Maryland untuk sertifikasi dan pelatihan awak.
Italia pada mulanya memesan 135 jet tempur F-35 dari AS. Namun, pada tahun 2012, jumlah pesanan dipangkas menjadi 90 unit karena negara itu dengan menghadapi krisis utang.
Pemilihan pada bulan Maret di Italia telah memicu pertengkaran politik yang mendorong pemerintahan baru Lega Nord dan Gerakan Lima Bintang menuju kekuasaan. Fakta bahwa pemerintah baru Italia yang dikuasai partai tersebut yang selalu bertentangan dengan program mahal dari NATO.
Ketika Gerakan Lima Bintang mempresentasikan manifesto pertahanannya pada Mei tahun lalu, politisi Tatiana Basilio, yang kemudian menjadi anggota parlemen, mengatakan bahwa Italia akan meninggalkan program F-35 jika partainya menang.
"14 miliar Euro untuk 90 F-35 terlalu mahal dan kami menempatkan diri di tangan AS," kata Basilio pada saat itu.
Satu unit pesawat F-35 saat ini menghabiskan anggaran Italia sebesar 51,3 juta Euro. Italia secara keseluruhan akan menghabiskan sekitar 14 miliar Euro untuk program jet tempur F-35.
Trenta merupakan Menteri Pertahanan baru Italia dari kubu Five Star Movement (Gerakan Lima Bintang) yang terkenal antikemapanan.
Italia sejatinya telah menyepakati kontrak untuk memesan 60 jet tempur tempur F-35A dan 30 jet tempur F-35B. Namun, kontrak yang akan diteken tahun 2012 itu akan ditinjau ulang untuk dibatalkan.
"Kami tidak akan membeli F-35 lagi," kata Trenta dalam wawancara dengan program Omnibus La7 Italia pada Jumat.
"Kami sedang menilai apa yang harus dilakukan mengenai kontrak yang sudah ada," ujarnya, sambil mencatat bahwa partainya selalu menjadi pengkritik vokal dari program jet tempur NATO tersebut.
Dia mengakui bahwa membatalkan kontrak itu kemungkinan akan merugikan Italia. Pasalnya, kesepakatan itu memiliki konsekuensi hukuman finansial yang kuat, yang bisa merugikan anggaran Italia.
"Penghentian kontrak dapat berdampak negatif terhadap pekerja Italia yang dipekerjakan dalam produksi," katanya. Daftar manfaat lain dari kesepakatan itu adalah teknologi dan penelitian.
Italia menjadi satu-satunya negara dengan lini perakitan F-35B di luar AS. Pada Mei 2017, negara ini meluncurkan jet pertama dari proyek bersama NATO tersebut. Namun, jet tempur itu harus dikirim ke pangkalan Angkatan Laut AS di Maryland untuk sertifikasi dan pelatihan awak.
Italia pada mulanya memesan 135 jet tempur F-35 dari AS. Namun, pada tahun 2012, jumlah pesanan dipangkas menjadi 90 unit karena negara itu dengan menghadapi krisis utang.
Pemilihan pada bulan Maret di Italia telah memicu pertengkaran politik yang mendorong pemerintahan baru Lega Nord dan Gerakan Lima Bintang menuju kekuasaan. Fakta bahwa pemerintah baru Italia yang dikuasai partai tersebut yang selalu bertentangan dengan program mahal dari NATO.
Ketika Gerakan Lima Bintang mempresentasikan manifesto pertahanannya pada Mei tahun lalu, politisi Tatiana Basilio, yang kemudian menjadi anggota parlemen, mengatakan bahwa Italia akan meninggalkan program F-35 jika partainya menang.
"14 miliar Euro untuk 90 F-35 terlalu mahal dan kami menempatkan diri di tangan AS," kata Basilio pada saat itu.
Satu unit pesawat F-35 saat ini menghabiskan anggaran Italia sebesar 51,3 juta Euro. Italia secara keseluruhan akan menghabiskan sekitar 14 miliar Euro untuk program jet tempur F-35.
Credit sindonews.com
Jet Tempur Rumania Jatuh, Seorang Pilot Tewas
Ilustrasi. (Krasimir GrozevWikipedia)
Kementerian Pertahanan Rumania menyebut pilot yang tewas adalah Letnan Florin Rotaru, 36. Florin menerbangkan MiG21 Lancer selama pameran yang dihadiri ribuan penonton. Tidak warga ada yang terluka dalam musibah itu.
"Kata-kata tak cukup untuk menggambarkan rasa duka yang dirasakan oleh Angkatan Bersenjata Rumania setelah kecelakaan ini," Menteri Pertahanan Mihai Fifor menulis di Facebook, seperti dikutip dari AFP.
Jet tempur era Soviet, MiG, adalah pesawat tempur utama yang digunakan Angkatan Udara Rumania. Jet tempur itu sudah digunakan selama lima dekade dan pemerintah masih mengandalkannya untuk misi pengawasan ruang udara Rumania.
Insiden terakhir sebelum kecelakaan pekan ini terjadi pada 2017 silam. Saat itu jet tempur MiG jatuh di dekat pangkalan udara Mihail Kogalniceau yang juga merupakan basis militer Amerika Serikat, Pilot pesawat nahas itu selamat setelah berhasil melontarkan diri.
Media di Rumania mencatat 11 pilot telah tewas sejak 1994 sampai sekarang dan 19 jet tempur MiG telah jatuh.
Saat ini, Rumania sedang berupaya melakukan modernisasi Angkatan Udaranya di tengah ketegangan regional yang dipicu oleh pencaplokan Krimea oleh Rusia.
Rumania telah membeli 12 jet tempur Amerika F16 dari Portugal dan berencana membeli 40 jet tempur serupa di masa depan.
Credit cnnindonesia.com
Merasa Ditekan, Korut Menyesal Lakukan Pembicaraan Denuklirisasi
SEOUL
- Korea Utara (Korut) menyesali pembicaraan tingkat tinggi dengan
delegasi Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri
Mike Pompeo. Pyongyang menuduh Washigton mencoba secara sepihak menekan
negara itu agar melepas nuklirnya.
Pernyataan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak disebutkan namanya itu muncul beberapa jam setelah Pompeo mengakhiri pembicaraan dua hari dengan para pejabat Korut yang dipimpin oleh Kim Yong-chol.
Dalam pernyataannya, juru bicara itu menyatakan AS telah mengakhianati semangat pertemuan puncak bulan lalu antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un dengan membuat tuntutan CVID sepihak atau denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah.
"Hasil dari pembicaraan lanjutan sangat memprihatinkan karena telah menyebabkan fase berbahaya yang mungkin mengacaukan kesediaan kita untuk denuklirisasi yang telah tegas," katanya seperti dikutip dari CNBC, Sabtu (7/7/2018).
Pompeo sebelumnya menawarkan pandangan yang lebih optimis dari pembicaraan yang diadakan dengan pejabat dan mantan kepala intelijen Korut Kim Yong-chol.
"Ini adalah masalah yang rumit, tetapi kami membuat kemajuan di hampir semua masalah utama," kata Pompeo sebelum naik pesawat untuk meninggalkan Korut.
"Beberapa tempat memiliki banyak kemajuan, di tempat lain masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," imbuhnya seperti dikutip dari Huffington Post.
Sementara Reuters melaporkan bahwa pembicaraan tersebut mencakup metode penghancuran fasilitas pengujian mesin rudal, serta jadwal waktu denuklirisasi umum.
Utusan AS tidak bertemu dengan pemimpin Korut selama putaran pembicaraan ini, tetapi Departemen Luar Negeri AS mengatakan ia tiba membawa surat dari Trump yang ditujukan kepada Kim Jong-un.
Pompeo mengatakan, kepemimpinan Korut tetap sama-sama berkomitmen terhadap tujuan denuklirisasi yang dibicarakan dengan Trump selama pertemuan bersejarah bulan lalu di Singapura.
"Ada hal-hal yang harus saya klarifikasi," ujarnya yang dibalas Jong-un dengan ucapan yang sama.
Pompeo dijadwalkan akan menyambangi Tokyo sebelum kembali ke AS.
Pernyataan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak disebutkan namanya itu muncul beberapa jam setelah Pompeo mengakhiri pembicaraan dua hari dengan para pejabat Korut yang dipimpin oleh Kim Yong-chol.
Dalam pernyataannya, juru bicara itu menyatakan AS telah mengakhianati semangat pertemuan puncak bulan lalu antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un dengan membuat tuntutan CVID sepihak atau denuklirisasi menyeluruh, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah.
"Hasil dari pembicaraan lanjutan sangat memprihatinkan karena telah menyebabkan fase berbahaya yang mungkin mengacaukan kesediaan kita untuk denuklirisasi yang telah tegas," katanya seperti dikutip dari CNBC, Sabtu (7/7/2018).
Pompeo sebelumnya menawarkan pandangan yang lebih optimis dari pembicaraan yang diadakan dengan pejabat dan mantan kepala intelijen Korut Kim Yong-chol.
"Ini adalah masalah yang rumit, tetapi kami membuat kemajuan di hampir semua masalah utama," kata Pompeo sebelum naik pesawat untuk meninggalkan Korut.
"Beberapa tempat memiliki banyak kemajuan, di tempat lain masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan," imbuhnya seperti dikutip dari Huffington Post.
Sementara Reuters melaporkan bahwa pembicaraan tersebut mencakup metode penghancuran fasilitas pengujian mesin rudal, serta jadwal waktu denuklirisasi umum.
Utusan AS tidak bertemu dengan pemimpin Korut selama putaran pembicaraan ini, tetapi Departemen Luar Negeri AS mengatakan ia tiba membawa surat dari Trump yang ditujukan kepada Kim Jong-un.
Pompeo mengatakan, kepemimpinan Korut tetap sama-sama berkomitmen terhadap tujuan denuklirisasi yang dibicarakan dengan Trump selama pertemuan bersejarah bulan lalu di Singapura.
"Ada hal-hal yang harus saya klarifikasi," ujarnya yang dibalas Jong-un dengan ucapan yang sama.
Pompeo dijadwalkan akan menyambangi Tokyo sebelum kembali ke AS.
Credit sindonews.com
Najib Beber Awal Mula 'Dimusuhi' Mahathir dan Ribut soal Proyek
PETALING JAYA
- Najib Razak blakblakan soal awal mula "permusuhan"-nya dengan Perdana
Menteri (PM) Malaysia saat ini, Mahathir Mohamad. Menurutnya, semua
bermula dari program 1Malaysia dan beberapa proyek.
Bekas PM Malaysia itu mengatakan hubungan dengan Mahathir pada awalnya sangat baik. Hubungan mulai memburuk ketika program 1Malaysia untuk mempromosikan persatuan nasional dia jalankan.
Dalam sebuah wawancara dengan Malaysiakini, Najib mengatakan Mahathir tidak senang dengan beberapa proyek dan keputusan kebijakannya.
"Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Kami biasanya menghabiskan cukup banyak waktu (bersama). Dia akan mengundang saya ke rumahnya untuk makan malam dan setelah makan malam, kami akan istirahat ke kamarnya di lantai atas rumahnya dan duduk , bicarakan berbagai hal," kata Najib.
"Pada tahap awal setelah saya menjadi perdana menteri, sekitar 2009 dan bahkan setelah pemilihan umum ke-13 (pada 2013), kami masih dalam kondisi yang sangat baik," lanjut Najib.
Tapi, kata dia, Mahathir menjadi semakin marah padanya karena banyak permintaan Mahathir dia tolak.
Menurut Najib, hal pertama yang diminta Mahathir adalah agar dia menyetujui proyek jembatan bengkok, jalan raya berbentuk enam jalur S yang dimaksudkan untuk mengganti sambungan dari Johor Baru ke Singapura, yang telah dibatalkan sebelumnya.
"Proyek itu dibatalkan oleh Pak Lah (mantan perdana menteri Abdullah Ahmad Badawi). Akan sangat sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada publik jika kami memulai kembali proyek tersebut, terutama setelah kompensasi besar sudah dibayar untuk pembatalan," kata Najib.
Dia mengatakan Mahathir juga telah meminta dana lebih banyak untuk mengembangkan pulau Langkawi dan untuk putranya Mukhriz Mahathir demi menjadi Menteri Besar Kedah.
Najib mengaku telah memenuhi beberapa permintaan Mahathir, namun pemimpin Malaysia berusia 92 tahun itu tetap tidak senang padanya.
"Dia tidak senang tentang hal-hal tertentu seperti 1Malaysia. Dia tidak senang dengan jet. Jet itu dibeli oleh Pak Lah, tapi saya perhatikan sampai hari ini dia (Mahathir) masih menggunakannya," papar Najib.
1Malaysia adalah program yang dirancang oleh Najib pada tahun 2010 untuk mempromosikan kerukunan etnis, persatuan nasional dan pemerintahan yang efisien. Program ini termasuk bantuan untuk orang miskin di bawah skema seperti Bantuan Rakyat Malaysia, Program Perumahan 1Malaysia untuk Pegawai Negeri Sipil, Proyek Perumahan Rakyat 1Malaysia, Klinik 1Malaysia dan Kartu Diskon Mahasiswa Malaysia.
Bekas PM yang ditangkap Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) beberapa hari lalu itu mengatakan dalam wawancara bahwa Mahathir juga marah karena UU Keamanan Internal dihapuskan dan Ordonansi Darurat dicabut.
Menurut Najib, Mahathir marah atas pelaksanaan upah minimum, dan perlakuan terhadap Proton karena pemerintah kemudian menarik subsidi dan pajak yang melindungi perusahaan mobil nasional yang dibentuk selama masa jabatan pertama Mahathir sebagai perdana menteri.
Dia mempertanyakan perubahan Mahathir yang awalnya berperan dalam mendirikan kelompok hak-hak Melayu Perkasa menjadi tokoh "reformis" di bawah kelompok oposisi Pakatan Harapan. Dia terkejut ketika melihat Mahathir bergandengan tangan dengan Partai Aksi Demokratis (DAP) yang didominasi oleh orang-orang China.
Najib membantah bahwa UMNO, partai dominan Melayu yang dia pimpin, telah mengutuk DAP.
"Saya tidak secara eksplisit mengatakan mereka rasis atau anti-Melayu atau anti-Islam, tetapi saya mengungkapkan keprihatinan tentang DAP karena kebijakan mereka," katanya, yang dilansir Straits Times, Sabtu (7/7/2018).
PM Mahathir dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa kasus yang menjerat Najib bukan balas dendam, tapi karena pertanggung jawaban atas skandal keuangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Credit sindonews.com
Jepang Tegaskan Siap Normalisasi Hubungan dengan Korut
TOKYO
- Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono menegaskan, pihaknya siap untuk
memperbaiki hubungan dengan Korea Utara (Korut). Kono mengatakan, Tokyo
siap menggelar pembicaraan dengan Pyongyang untuk menyelesaikan masalah
yang ada.
Kono, yang berbicara pasca pertemua dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) di Tokyo menyatakan ada sejumlah masalah yang menyelimuti hubungan Jepang dan Korut, yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah mengenai penculikan warga Jepang oleh rezim Pyongyang.
"Jepang akan terus berusaha untuk menormalkan hubungan dengan Korut dengan menyelesaikan masalah-masalah seperti program nuklir Korea Utara dan masalah warga Jepang yang diculik. Kita perlu memberikan awal baru bagi hubungan kita dengan Korut," kata Kono, sepeti dilansir Sputnik pada Minggu (8/7).
Terkait dengan pertemuan tiga arah, Kono menyatakan bahwa ketiga pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama guna memastikan proses denuklirisasi Korut akan berlanjut dan sepakat sanksi tidak akan dicabut sebelum Korut menyelesaikan denuklirisasi.
"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk semakin memperkuat kerja sama tripartit guna mencapai tujuan bersama kami untuk penghancuran semua jenis senjata pemusnah massal dan rudal secara lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dipulihkan," ucapnya.
"Kami juga membahas cara-cara bekerja sama untuk mendorong Korea Utara untuk mengambil tindakan konkrit untuk menerapkan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB," tukas diplomat senior Jepang itu.
Kono, yang berbicara pasca pertemua dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) di Tokyo menyatakan ada sejumlah masalah yang menyelimuti hubungan Jepang dan Korut, yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah mengenai penculikan warga Jepang oleh rezim Pyongyang.
"Jepang akan terus berusaha untuk menormalkan hubungan dengan Korut dengan menyelesaikan masalah-masalah seperti program nuklir Korea Utara dan masalah warga Jepang yang diculik. Kita perlu memberikan awal baru bagi hubungan kita dengan Korut," kata Kono, sepeti dilansir Sputnik pada Minggu (8/7).
Terkait dengan pertemuan tiga arah, Kono menyatakan bahwa ketiga pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama guna memastikan proses denuklirisasi Korut akan berlanjut dan sepakat sanksi tidak akan dicabut sebelum Korut menyelesaikan denuklirisasi.
"Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk semakin memperkuat kerja sama tripartit guna mencapai tujuan bersama kami untuk penghancuran semua jenis senjata pemusnah massal dan rudal secara lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat dipulihkan," ucapnya.
"Kami juga membahas cara-cara bekerja sama untuk mendorong Korea Utara untuk mengambil tindakan konkrit untuk menerapkan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan PBB," tukas diplomat senior Jepang itu.
Credit sindonews.com
Langganan:
Komentar (Atom)