Kamis, 30 November 2017

Kim Jong-un Tembakkan Rudal, Senator AS Kobarkan Perang dengan Korut

WASHINGTON - Senator terkemuka Amerika Serikat (AS) Lindsay Graham mengobarkan perang antara negaranya dengan Korea Utara (Korut) setelah rezim Kim Jong-un menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM). Pemerintah Rusia dan China mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan berdialog.

Senator Graham, menyadari bahwa perang AS dan rezim Kim Jong-un akan membuat banyak orang terbunuh dan terluka.

”Jika kami harus pergi berperang untuk menghentikan ini, kami akan melakukannya,” kata senator Partai Republik tersebut kepada Wolf Blitzer dari CNN.

”Jika ada perang dengan Korut, itu akan terjadi karena Korut membawanya pada dirinya sendiri, dan kami (AS) menuju pada sebuah perang jika semuanya tidak berubah,” ujarnya, yang dikutip semalam (29/11/2017).

Graham menyatakan, baik dirinya maupun Presiden AS Donald Trump sejatinya tidak menginginkan perang. Namun, dia kemudian memberikan penekanan penting.”Kami tidak akan membiarkan orang gila di Korea Utara ini memiliki kemampuan untuk mencapai Tanah Air,” katanya mengacu pada sosok diktator muda Kim Jong-un dan kemampuan nuklir Pyongyang.

Ketika ditanya tentang potensi korban sipil dalam perang AS dengan Korea Utara, termasuk korban di Ibu Kota Korea Selatan yang berpenduduk padat, Graham sesumbar bahwa militer Washington akan menang perang.

“Ini tak seperti gambaran kita kalah dalam perang dengan Korea Utara. Pertama, kita akan menang, tapi banyak orang akan terluka dan terbunuh,” ujarnya.

“Presiden harus memilih antara keamanan dalam negeri dan stabilitas regional,” lanjut Graham. “Presiden memilih Amerika atas wilayah ini dan saya harap wilayah tersebut akan membantu kami menemukan solusi diplomatik.”

”Dia siap, jika perlu hancurkan rezim ini untuk melindungi Amerika, dan saya harap rezim mengerti bahwa jika Presiden Trump harus memilih antara menghancurkan rezim Korut dan Tanah Air Amerika, dia akan menghancurkan rezim tersebut. Saya berharap China mengerti itu juga,” papar Graham.

Komentar keras Senator Graham ini muncul beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan sebuah rudal balistik antarbenua yang menghantam perairan di Laut Jepang. Pentagon menilai, rudal yang ditembakkan Pyongyang memang terindikasi sebagai rudal balistik antarbenua.

Presiden Trump berkomentar singkat atas manuver rudal rezim Kim Jong-un.”Ini adalah situasi yang akan kami tangani,” katanya kepada wartawan.

Rusia mengutuk peluncuran senjata Korea Utara tersebut dengan mengibaratkan sebagai tindakan menambahkan bahan bakar ke dalam api konflik antara AS dan Korea Utara. ”Peluncuran rudal lain adalah tindakan provokatif yang memicu eskalasi lebih lanjut dan membuat kita jauh dari penyelesaian krisis," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

“Kami mengecam peluncuran tersebut dan berharap semua pihak akan menahan diri, itu yang sangat dibutuhkan untuk mencegah situasi di semenanjung Korea,” ujarnya.

Sedangkan China yang merupakan sekuta utama Pyongyang menyatakan keprihatinan serius atas peluncuran rudal Korea Utara kemarin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang mengatakan bahwa Beijing berharap semua pihak dapat bertindak dengan hati-hati untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Credit sindonews.com

AS: Dunia Harus Redam Ambisi Korut Miliki Senjata Nuklir

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson menuturkan, pihaknya mengecam keras peluncuran rudal terbaru yang dilakukan oleh Korea Utara (Korut). Dia lalu menyatakan, dunia harus bersatu untuk menekan Korut dan meredam ambisi negara itu untuk memiliki senjata nuklir.

Tillerson menuturkan, uji coba rudal terbaru yang dilakukan oleh Korut bukan hanya mengancam Korea Selatan (Korsel) dan Jepang, melainkan seluruh negara di kawasan, dan juga dunia.

"Perburuan tanpa henti Korut untuk mendapatkan senjata nuklir dan maksud pengunaanya harus diredam. Masyarakat internasional harus bersama-sama terus mengirim pesan yang seragam kepada Korut, bahwa mereka harus menghentikan program senjata pemusnah massal mereka," kata Tillerson seperti dikutip dari laman Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Rabu (29/11).

"Semua bangsa di dunia harus terus mengupayakan langkah-langkah ekonomi dan diplomatik yang kuat. Selain menerapkan semua sanksi PBB yang ada, masyarakat internasional harus mengambil tindakan lainnya guna meningkatkan keamanan maritim, termasuk larangan pengiriman barang melalui laut dari dan ke Korut," sambungnya.

Dirinya kemudian mengatakan, AS bersama dengan Kanada akan mengadakan pertemuan dengan Komando PBB dengan menyertakan Korsel, Jepang, dan negara-negara yang terkena dampak, untuk membahas bagaimana masyarakat global dapat menghadapi ancaman Korea Utara terhadap perdamaian internasional.

"Untuk saat ini opsi diplomatik masih tetap berjalan dan terbuka. AS tetap berkomitmen untuk menemukan jalan damai menuju denuklirisasi dan mengkahiri tindakan agresi Korut," tukasnya.

Credit sindonews.com

Korut Luncurkan Rudal Balistik, Trump: Kami Akan Mengurusnya

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa pihaknya "akan mengurus" masalah Korea Utara (Korut). Ia juga menegaskan pendekatan dasar AS untuk berurusan dengan Pyongyang tidak akan berubah. Hal itu dikatakannya setelah peluncuran rudal terbaru Pyongyang.

Trump telah memperketat sanksi terhadap Korut dan menekan China untuk berbuat lebih banyak guna membantu mengendalikan rudal balistik dan ambisi nuklir Pyongyang.

Korut telah meluncurkan apa yang dikatakan Pentagon tampaknya merupakan rudal balistik antar benua (ICBM) yang mendarat di dekat Jepang pada hari Rabu (29/11/2017).

Trump mengatakan peluncuran rudal tersebut tidak mengubah apa yang disebutnya pendekatan "sangat serius" AS, seminggu setelah dia menempatkan Korut kembali ke daftar negara yang mendukung terorisme.

"Saya hanya akan memberitahu Anda bahwa kami akan mengurusnya. Ini adalah situasi yang akan kami tangani," kata Trump kepada wartawan saat bertemu dengan para pemimpin kongres Republik di Gedung Putih seperti dilansir dari Reuters.

Menteri Pertahanan AS James Mattis, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa lintasan ICBM yang diluncurkan lebih tinggi dari uji coba sebelumnya. Ia pun menyebutnya sebagai bagian dari upaya penelitian dan pengembangan.

"Sejujurnya itu terus meningkat daripada tembakan sebelumnya yang mereka lakukan," kata Mattis.

Ia mengatakan Korea Selatan (Korsel) membalas dengan menembakkan beberapa rudal ke atas air untuk menunjukkan kepada Korut bahwa sekutu AS tidak akan bergetar dengan peluncuran rudal Pyongyang.

Korut mengatakan program persenjataannya adalah pertahanan yang diperlukan melawan rencana penyerangan AS. AS, yang memiliki 28.500 tentara di Korsel sebagai warisan perang Korea 1950-53, membantah tudingan tersebut.

Credit sindonews.com

Kim Jong-un Bangga Rudalnya Cetak Sejarah Korut Jadi Negara Nuklir

SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un bangga dengan terobosan program senjatanya. Menurutnya, rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15 yang diuji tembak kemarin menjadi sejarah Korut sebagai negara berekuatan nuklir.

Pemerintah Pyongyan telah mengonfirmasi bahwa rudal terbaru yang ditembakkan kemarin mencapai ketinggian sekitar 4.475 km (2.780 mil)—lebih dari 10 kali ketinggian Stasiun Luar Angkasa Internasional—dan terbang sejauh 950 km (590 mil) selama penerbangan 53 menit.

”Setelah menyaksikan peluncuran yang sukses dari tipe baru ICBM Hwasong-15, Kim Jong-un menyatakan dengan bangga bahwa sekarang kita akhirnya menyadari penyebab sejarah yang hebat dalam menyelesaikan kekuatan nuklir negara,” bunyi pernyataan pemerintah Korut yang dibacakan seorang presenter stasiun televisi negara komunis tersebut.

Media pemerintah yang dikutip Reuters, Kamis (30/11/2017) menyatakan, rudal tersebut diluncurkan dari sebuah kendaraan yang baru dikembangkan dan hulu ledak dapat menahan tekanan untuk memasuki kembali lapisan atmosfer. Perkembangan ini diklaim sebagai kemajuan teknis yang penting.

Kim secara pribadi memimpin uji coba rudal tersebut. Dia mengatakan bahwa peluncuran terbaru itu “sempurna” dan kendaraan baru peluncur rudalnya sebagai “terobosan”.

Pemerintah Korut secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara “kekuatan nuklir yang bertanggung jawab”. Senjata strategis Pyongyang itu diklaim dikembangkan untuk mempertahankan diri dari kebijakan pemerasan dan ancaman nuklir Amerika Serikat (AS).

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump bersumpah untuk menghentikan program nuklir dan rudal Korea Utara. Dia telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping pada hari Rabu dengan mendesak Beijing untuk mengendalikan sekutunya tersebut.

”Baru saja berbicara dengan Presiden Xi Jinping dari China mengenai tindakan provokatif Korea Utara. Sanksi utama tambahan akan dikenakan pada Korea Utara hari ini. Situasi ini akan ditangani!,” tulis Trump di Twitter.

Seorang ahli nuklir mengatakan, Korea Utara belum membuktikan diri sudah menguasai semua rintangan teknis, termasuk kemampuan dalam mengirimkan hulu ledak nuklir yang andal di atas ICBM. Namun, kemampuan itu akan segera dimiliki Pyongyang.

”Kita tidak harus menyukainya, tapi kita harus belajar untuk hidup dengan kemampuan Korea Utara dalam menargetkan Amerika Serikat dengan senjata nuklir,” kata Jeffrey Lewis, kepala Program Nonproliferasi Asia Timur di Middlebury Institute of Strategic Studies

Credit sindonews.com

Korut umumkan penyelesaian pengembangan senjata nuklir

Arsip Foto. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS)

Pyongyang (CB) - Pemerintah Korea Utara mengklaim sukses melaksanakan uji tembak rudal balistik antar-benua barunya pada Rabu, dan mengumumkan bahwa pengembangan sistem senjata nuklirnya telah selesai.

Kantor berita pemerintah Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), menyiarkan rudal antar-benua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) Hwasong-15 yang telah berhasil diluncurkan itu membawa "hulu ledak super besar" dan mampu "menyerang seluruh daratan AS."

Menurut siaran KCNA, sistem senjata itu lebih canggih dari Hwasong-14 yang diluncurkan Juli lalu, dan merupakan "ICBM yang memenuhi tujuan penyelesaian pengembangan sistem senjata roket yang dirancang oleh DPRK."

Siaran kantor berita pemerintah itu menyebutkan bahwa ICBM Hwasong-15 diluncurkan pukul 02.48 pada 29 November di pinggiran Pyongyang di bawah pengawasan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Roket itu membubung ke ketinggian 4.475 kilometer dan kemudian terbang pada jarak 950 kilometer menurut siaran KCNA.

"Setelah terbang 53-menit di sepanjang orbit yang ditetapkan, roket secara akurat mendarat di perairan target di laut terbuka di Laut Timur Korea," kata KCNA, menambahkan bahwa uji tembak yang dilakukan tidak membahayakan negara-negara tetangga.

Setelah mengamati uji rudal itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendeklarasikan bahwa negara sudah menyelesaikan pengembangan "negara berkekuatan nuklir".

KCNA juga menyiarkan "deklarasi resmi" bahwa pengembangan dan kemajuan senjata strategis Korea Utara ditujukan untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah "dari ancaman imperialis Amerika Serikat" dan "menjamin kehidupan rakyat yang damai", dan karenanya tidak akan menimbulkan ancaman apa pun terhadap negara atau kawasan sepanjang kepentingan Korea Utara tidak disalahi.

"Sebagai kekuatan nuklir bertanggung jawab dan negara cinta damai, DPRK akan melakukan semua usaha yang mungkin untuk mencapai tujuan mulianya mempertahankan perdamaian dan stabilitas dunia," demikian siaran KCNA, menggunakan singkatan nama resmi Korea Utara.

Credit antaranews.com

AS sebut rudal Korea Utara berjangkauan antarbenua

Arsip Foto. Warga melihat laporan berita menunjukkan peluncuran rudal balistik jarak-menengah Hwasong-12 melalui layar elektronik di stasiun Pyongyang, Korea Utara, dalam foto yang diambil Kyodo, Rabu (30/8/2017). (Mandatory credit Kyodo/via REUTERS)

Washington (CB) - Roket yang diluncurkan Korea Utara adalah rudal balistik antarbenua yang terbang sejauh sekitar 1.000 kilometer sebelum jatuh di Laut Jepang menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS).

Menurut tinjauan awal, rudal tersebut diluncurkan dari Sain Ni di Korea Utara, dan terbang di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Jepang.

Dalam sebuah pernyataan, Pentagon mengatakan rudal itu tidak menimbulkan bahaya bagi Amerika Utara, wilayah Amerika Serikat atau negara-negara sekutunya.

"Komitmen kami untuk melindungi sekutu kami, termasuk Republik Korea (Selatan) dan Jepang, dalam menghadapi ancaman ini masih teguh," demikian pernyataan markas Departemen Pertahanan AS yang dikutip AFP.

"Kami masih siap mempertahankan diri dan sekutu kami dari serangan atau provokasi apa pun."

Amerika Serikat menyatakan tidak akan menoleransi uji coba atau pengerahan rudal balistik antarbenua Korea Utara yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke kota-kota AS.

Korea Utara menembakkan sebuah peluru kendali balistik hingga mendarat di wilayah dekat Jepang pada Rabu, kata sejumlah pejabat.

Tembakan itu merupakan uji coba pertama yang dilancarkan Korut sejak Pyongyang menembakkan satu rudal melewati negara tetangganya itu pada pertengahan September.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperingatkan bahwa Korea Utara mengancam keamanan mereka sendiri dengan uji coba rudal provokatif yang baru menurut keterangan dari Gedung Putih mengenai percakapan telepon kedua pemimpin pada Selasa waktu setempat.

"Kedua pemimpin sepakat bahwa tindakan provokatif rezim Korea Utara mengganggu keamanan mereka sendiri dan makin mengasingkan mereka dari komunitas internasional," kata Gedung Putih.

"Para pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk menumpas ancaman Korea Utara.”

AS, Jepang serta Korea Selatan meminta penyelenggaraan rapat darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu guna membahas peluncuran rudal balistik antarbenua oleh Pyongyang, yang menurut Jepang mendarat di dalam zona ekonomi eksklusif mereka.

Credit antaranews.com

Rabu, 29 November 2017

Rusia Akan Bangun Sistem Internet Tandingan

Presiden Rusia Vladimir Putin saat memimpin rapat kabinet.

CB – Pemerintah Rusia dikabarkan berencana untuk membangun jaringan internet independen. Jaringan ini akan dibuat terpisah dari Domain Name System yang biasa digunakan di seluruh dunia.
Hal ini diungkap dalam laman DefenseOne yang mengutip kantor berita Rusia, RT. Saat rapat Dewan Keamanan Rusia, para pejabat mengusulkan adanya format alternatif selain DNS. Usulan ini dianggap sebagai salah satu langkah penting untuk bisa melindungi Rusia dari serangan siber dalam jumlah besar.

"Internet independen ini akan melindungi negara BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui hal ini dan menargetkan proyek rampung pada 1 Agustus 2018," tulis RT.
Menurut Rusia, DNS alternatif ini akan melindungi negara-negara tersebut jika terjadi disfungsi yang dialami internet global. Bahkan operasionalnya akan berada di luar organisasi internasional. Negara-negara yang disebutkan pun akan memiliki kendali lebih besar terhadap penggunaan jaringan internet di negara mereka masing-masing.

Langkah ini merupakan kebalikan dari pernyataan Rusia sebelumya yang mengaku tidak berniat untuk keluar dari komunitas internet dunia. Namun begitu, mereka mengaku akan mencari segala cara untuk melindungi diri dari pengaruh luar yang mengancam.
"Yang kami butuhkan bukanlah diskoneksi internet dunia tapi kami harus mempersiapkan solusi atas segala kemungkinan yang terjadi. Kami harus memastikan dan menjamin keamanan nasional di negara kami sendiri," ujar Sekretaris negara, Dmitry Peskov pada 2014 lalu.

DNS atau Domain Name System merupakan sistem penamaan yang digunakan di seluruh dunia untuk menghubungkan komputer dan layanan lain yang ada di internet. DNA merupakan bagian penting dari fungsionalitas internet global selama lebih dari 30 tahun dan belum ada tandingannya. DNS menghubungkan informasi dengan nama domain yang digunakan, kemudian menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP berbentuk angka.

Credit viva.co.id

Satelit Baru China Bisa Deteksi Pesawat Siluman AS

Pesawat Siluman B-2

CB – China membuktikan diri kian serius menggarap teknologi keamanan dan pertahanan. Belum lama ini China dikabarkan sedang mengembangkan satelit mata-mata jenis baru yang mampu mendeteksi pesawat canggih sekelas pesawat siluman Amerika Serikat, B-2 Spirit.
Pesawat pembom AS itu punya keunggulan menghindari deteksi radar satelit antariksa. Kemampuan pesawat siluman AS itu berkat 'baju' khusus dan teknologi penekan panas penghindar sensor infra merah.

Dikutip dari IB Times, Selasa 28 November 2017, ilmuwan yang terlibat dalam proyek tersebut menjelaskan, satelit baru China ini diharapkan bisa merevolusi peperangan di masa depan.
Bicara soal spesifikasi, satelit mata-mata China ini dibuat menggunakan pencitraan kuantum 'siluman' dan dua kamera, yang memungkinkan menargetkan pesawat dan kapal siluman canggih dari luar angkasa dan deteksi pada malam hari.

Surat kabar South China Morning Post melaporkan, pencitraan kuantum ‘siluman’ memiliki tingkat kepekaan yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan tingkat teknologi ini, maka sensor bisa mengidentifikasi jumlah cahaya paling sedikit dari target yang redup. Teknologi ini bahkan disebutkan bisa melihat interaksi target dengan cahaya di sekitarnya.
Menurut Direktur Riset Key Laboratory for Quantum Optics Chinese Academy of Sciences, Gong Wenlin, satelit anyar itu dibuat khusus untuk melacak objek yang 'tak terlihat' dari deteksi.
Lebih Natural
Gong mengatakan, citra dari satelit siluman ini akan terlihat lebih natural dibanding citra radar yang hitam putih. Kemudian kamera mata-mata pada satelit ini bisa membedakan sifat fisik dan kimia dari target. Satelit siluman ini bisa mengatasi kendala visibilitas misalnya kegelapan, awan, kabut dan elemen pengganggu lainnya.
"Satelit citra siluman akan mengungkapkan lebih detail dibanding satelit radar tercanggih," ujar Gong.
Sedangkan profesor optik kuantum Universitas Normal Beijing, Xiong Jun menjelaskan, citra kuantum siluman akan mengubah misi militer. Dia mengatakan, teori citra kuantum siluman telah dipahami dan mapan. Kecepatan penerapan teknologi ini menurutnya tergantung dari pemerintah China dan biaya yang dihabiskan pemerintah tersebut.

Menurut rencana, laboratorium tim Gong akan menyelesaikan pengembangan purwarupa satelit pada 2020, selanjutnya akan dilakukan pengujian teknologi satelit itu di antariksa pada 2025.

Credit viva.co.id

Tokoh Pejuang Pepera Tegaskan Papua Bagian NKRI

SENTANI - Tokoh pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969 Ramses Ohee bersama Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya, dan para tokoh adat di tujuh wilayah adat Papua menegaskan keberadaan Papua sebagai bagian dari NKRI adalah final. Dan, tidak ada perayaan 1 Desember sebagai Kemerdekaan Papua.

Ramses Ohee dalam sesi jumpa pers di Pendopo Adat Suku Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (28/11/2017) siang mengatakan, Pepera 1969 adalah hasil kesepakatan dari tokoh-tokoh adat Papua saat itu.

"Ada sekitar seribu lebih tokoh adat Papua dari pantai, lembah, dan gunung turut dalam Pepera 69 itu, termasuk saya, dan kemudian hasil Pepera itu dibawa ke PBB selanjutnya disahkan, dan ini artinya final, kita sudah merdeka," kata Ramses Ohee, Selasa (28/11/2017).

Oleh karena itu, dirinya meminta berbagai pihak yang ingin membalikkan sejarah tersebut untuk berhenti dan mengakui kedaulatan NKRI. "Hargai perjuangan orang-orang tua kita, mereka telah menanam benih dan berbuah kemerdekaan Republik Indonesia, jadi jangan diutak-atik lagi," tegasnya.

Dirinya pun menegaskan bahwa 1 Desember bukan Hari Papua Merdeka. "1 Desember tidak ada apa-apa, malah menjadi hari integrasi bagi Papua bergabung ke Indonesia, bukan terus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Papua," ucapnya.

Lenis Kogoya dalam kesempatan yang sama mempertanyaan gejolak keamanan jelang 1 Desember di Papua. Menurutnya, ada pihak-pihak yang sengaja membuat isu tersebut mencuat ke publik.

"Saat ini mulai muncul gejolak, dan kita tanya sebagai tokoh adat Papua, apakah hanya musiman, atau karena ideologi, atau buat-buatan, pertanyaan siapa yang membuat itu?"

Menurutnya, Presiden telah mengenjot pembangunan di Papua, termasuk Otsus yang digelontorkan ke Papua. "Saya bersama Bapak Jokowi sampai masuk-masuk ke wilayah pedalaman Papua, termasuk ke basis (KKB, red) di Nduga dan Puncak Jaya, itu kita lakukan untuk pemerataan kesejahteraan pendidikan juga kesehatan," ucapnya.

Sesi jumpa pers ditutup dengan pernyataan sikap yang dibacakan oleh Martinus Marware, ketua Dewan Adat Kabupaten Jayapura, di antaranya menolak dengan tegas tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua atau hari TPN-OPM dan mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Mei 1963 sebagai 'Hari Kembalinya Irian Barat' ke pangkuan ibu pertiwi NKRI dan hendaklah tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh Papua.

Credit sindonews.com

Malaysia Minta TNI AD Latih Prajuritnya Menembak

JAKARTA - Angkatan Darat (AD) Malaysia meminta TNI AD melatih petembaknya guna menghadapi lomba tembak Angkatan Darat negara-negara ASEAN atau ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2018 di Malaysia.

Permintaan tersebut tidak lepas dari keberhasilan kontingen TNI AD menjadi juara umum sekaligus memecahkan rekor dalam AARM 2017 di Singapura, 6-22 November 2017.

Pada perhelatan tersebut, Indonesia berhasil meraih sembila trofi,31 medali emas, 10 medali perak dan 10 medali perunggu. "Ke depan Malaysia juga minta dilatih karena tahun depan Malaysia menjadi tuan rumah. Tentunya sebagai tuan rumah tidak ingin juga dia malu di negaranya. Atau dia kalah," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono saat memberikan bonus dan hadiah rumah kepada kontingen petembak TNI AD di Mabes AD, Jakarta Pusat, Selasa 28 November 2017.

Dia menilai, sebagai tuan rumah lomba tembak tersebut, Malaysia tidak ingin kalah dan malu di depan publik negaranya sendiri. "Minimal kan (Malaysia-red) harus mendapatkan trofi atau pun medali. keinginannya seperti itu. Sehingga sudah bicara dengan saya kemarin minta bagaimana dilatih. Kalau mengalahkan Indonesia, tidak mungkin tapi setidaknya dapat medali," tuturnya.

Selain Malaysia, ada beberapa negara ASEAN yang juga minta dilatih menembak. "Mungkin mereka kagum sekali dengan Indonesia sampai sekian kali juara terus. Mereka berpikir bagaimana caranya mengalahkan Indonesia. Ada beberapa negara yang minta dilatih negara kita. Yang sudah Brunei, Laos sudah," kata dia.

Adanya permintaan untuk melatih menembak, kata dia, menunjukkan negara lain mengakui kemampuan dan profesionalisme prajurit TNI AD dalam menembak.

Terkait permintaan tersebut, mantan Pangkostrad ini mengaku bersedia memberikan pelatihan kepada prajurit AD Malaysia. "Tentunya sebagai persahabatan, kita akan berikan (pelatihan-red) kepada mereka," ucapnya.

Dia mengaku menerima ucapan selamat dari seluruh KSAD negara-negara ASEAN atas prestasi yang diraih kontingen Indonesia sebagai juara umum diajang tersebut.

Credit sindonews.com

Juara Lomba Tembak, Prajurit TNI AD Dapat Bonus Uang dan Rumah

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono memberikan bonus dan hadiah bagi para prajurit yang telah berhasil meraih juara umum dalam ajang ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2017 di Singapura, 6-22 November 2017.

"Sebagai wujud kebanggaan saya dan tali asih atas prestasinya, saya memberikan apresiasi sebuah rumah tipe 45," kata Mulyono di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

Hadiah tersebut diberikan kepada Lettu Inf Syafrin Sihombing yang telah berpartisipasi dalam AARM sebanyak 10 kali dan tahun ini mendapatkan trofi Individual Championship untuk materi pistol putra dan Serka Priyanta yang telah berpartisipasi dalam AARM sebanyak 12 kali.

Pada tahun ini Serka Priyanta juga mendapat trofi Individual Championship untuk materi senjata otomatis. "Semoga ini menjadi ukiran kenangan atas prestasi saudara dalam membela nama baik TNI AD dan bangsa Indonesia di mata dunia," katanya.

Selain memberikan hadiah rumah, KSAD Jenderal TNI Mulyono juga memberikan bonus sebesar Rp851 juta kepada kontingen petembak tersebut. "Saudara telah memecahkan rekor dalam sejarah pelaksanaan AARM dengan memperoleh 9 trofi, 31 medali emas, 10 medali perak dan 10 medali perunggu," katanya.

Prestasi yang ditorehkan kontingen TNI AD tersebut jauh melampaui dari kontingen negara lain sehingga akhirnya mampu menyabet gelar juara umum untuk yang ke 12 kalinya dari 27 kali lomba tembak Angkatan Darat (AD) negara-negara ASEAN.

"TNI AD menjadi kontingen paling banyak menjuarai lomba tembak AARM. Hal yang dibanggakan adalah diraihnya juara tersebut berturut-turut sejak 2008 hingga 2014. Pada 2015 kita kalah dengan Thailand, tetapi 2016 dan 2017 kita raih kembali," katanya.

Mantan Pangkostrad ini berharap, tradisi juara ini bisa dipertahankan pada event-event yang akan datang. "Saya menaruh harapan 2018 di Malaysia, agar dapat bisa mempertahankan juara umum dan bisa menambah raihan tropi dan medali yang telah diraih di AARM 2017 di Singapura," ucapnya.

Credit sindonews.com

Level peringatan penerbangan terkait dampak Gunung Agung diturunkan

Arsip Foto. Asap dan abu vulkanik menyembur dari kawah Gunung Agung terlihat dari kawasan Kubu, Karangasem, Bali, Selasa (28/11/2017). (ANTARA /Fikri Yusuf)

Karangasem, Bali (CB) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menurunkan level peringatan penerbangan dari "merah" menjadi "oranye" setelah aktivitas vulkanik Gunung Agung menurun.

"Karena kolom abu sudah turun di bawah 6.000 meter dari atas permukaan laut, maka VONA kami turunkan, namun tetap perlu diwaspadai," kata Kepala PVMBG Kasbani di Karangasem, Rabu, merujuk pada Volcano Observatory Notice for Aviation, pemberitahuan mengenai dampak aktivitas gunung api terhadap keselamatan penerbangan.

Pada Selasa (28/11) pukul 06.00 WITA peringatan penerbangan masih berstatus "merah". Namun hari ini, menurut dia, risiko dampak aktivitas gunung api itu terhadap keselamatan penerbangan menurun karena abu vulkanis bergerak ke arah barat daya mengikuti arah angin.

Kasbani mengatakan informasi ini bisa menjadi pertimbangan bagi pilot dan otoritas penerbangan untuk menghindari dampak abu Gunung Agung.

"Terkait boleh atau tidak aktivitas pesawat melakukan penerbangan ini, menjadi kewenangan pihak otoritas maskapai dan PT Angkasa Pura, yang jelas asap vulkanis ini keluarnya kurang dari 6.000 meter dari permukaan laut," ujarnya lagi.

Namun, ia mengatakan, abu vulkanik masih tersisa di awan pada Selasa (28/11) dan itu perlu diwaspadai.

Selain itu, secara visual embusan abu vulkanik Gunung Agung yang pada Selasa (28/11) tingginya 4.000 meter sudah turun menjadi 2.000 meter hari ini.

"Aktivitas kegempaan Gunung Agung masih tinggi baik dari segi visual atau instrumen," kata Kasbani.

Tremor juga masih terekam, amplitudonya 1-2 mm (dominan 1 mm) dini hari tadi, menunjukkan kegempaan vulkanik masih tinggi. Semburan termal cahaya merah juga masih ada.

"Sampai hari ini masih terpantau aktivitas magma melakukan pergerakan di dalam kawah dan ada cahaya merah yang masih ada dan dari citra Satelit Himawari juga terlihat kondisi kawah sudah penuh magma, sehingga saat ini Gunung Agung masih dalam fase magmatik dan akan masih terjadi erupsi," kata Kasbani.

"Artinya ini masih menunjukkan aktivitas masih tinggi dan status masih level IV (awas) dengan zona radius bahaya delapan kilometer dengan perluasan sektoral masih sepuluh kilometer," ujarnya pula.

Ia tetap mengimbau masyarakat yang berada pada zona bahaya segera mengungsi dengan tenang dan tetap mengikuti arahan pemerintah daerah dan PVMBG.

Credit antaranews.com

Sri Sultan Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana di DIY

Petugas BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) menunjuk area pergerakan badai Siklon Tropis Cempaka di Laboratorium BMKG Banten, di Serang, Selasa (28/11). Pihak BMKG merilis peringatan level Siaga cuaca ekstrem hingga tanggal 1 Desember akibat pergerakan Siklon Tropis Cempaka yang semakin besar di Selatan Pulau Jawa.

CB, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X secara lisan sudah menetapkan siaga darurat bencana di DIY mulai hari ini (29/11) sampai akhir Januari 2018. Hal itu disampaikan Sekda DIY Gatot Saptadi didampingi Plt Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (29/11).

Status siaga darurat bencana ini didasarkan atas peringatan dari BMKG. Artinya, penetapan status untuk mengoptimalkan potensi semua SKPD masyarakat untuk bisa satu dalam penanganan bencana. Akibat bencana, hingga hari ini, ada empat warga meninggal dunia.

Hingga Selasa (28/11) malam total bencana terpantau ada di 141 titik. Bencana didomnasi banjir. "Banjir belum pernah terjadi di Gunungkidul. Angin kencang dan longsor di Bantul," kata Krido menambahkan. Pada hari ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan meninjau lokasi bencana di Bantul, Gunungkidul, dan Sleman.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

BPBD DIY: 579 KK Terdampak Siklon Cempaka

CB, YOGYAKARTA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 579 kepala keluarga di daerah itu terdampak bencana tanah longsor, banjir, dan angin kencang akibat cuaca ekstrem yang dipicu fenomena siklon tropis cempaka. Pelaksana Tugas Kepala BPBD DIY Krido Suprayitno saat ditemui di Kantor Pusdalop BPBD DIY, Selasa (28/11) malam, mengatakan bahwa ratusan kepala kelurga (KK) terdampak bencana tersebut telah melakukan evakuasi secara mandiri di lokasi yang aman.

"Selain dibantu tim gabungan, mereka melakukan evakuasi secara mandiri di rumah-rumah tetangga yang lokasinya lebih aman," kata Krido.

Dari 579 KK terdampak bencana yang tercatat di Pusdalop BPBD DIY, menurut dia, sebagian besar ada di Kabupaten Gunung Kidul mencapai 513 KK akibat bencana banjir, disusul Kabupaten Bantul 34 KK, dan Kota Yogyakarta 32 KK. Di Kota Yogyakarta, menurut dia, sebagian besar warga terdampak tinggal di bantaran sungai.

Seperti diberitakan, di bantaran Sungai Winongo Yogyakarta, tepatnya di di Kampung Jlagran, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Selasa (28/11) siang, telah terjadi bencana longsor yang menimpa rumah warga. Dalam peristiwa itu dua korban meninggal dunia dan satu korban belum ditemukan.

BPBD DIY, menurut dia, telah menyiapkan berbagai logistik yang diperlukan, di antaranya 144 paket buferstok, 120 paket makanan siap saji, 180 lauk pauk, dan 140 paket untuk pemenuhan gizi. "Sebanyak 70 paket makanan, 20 paket deklit, dan 20 paket seng sudah kami dorong sudah terdistribusi di kabupaten," katanya.

Berdasarkan data BPBD DIY, cuaca ekstrem yang dipicu siklon tropis cempaka selama 2 hari mengakibatkan 114 titik bencana di lima kabupaten/kota di DIY. Dari 114 titik bencana itu, yang paling mendominasi adalah bencana angin kencang sebanyak 68 titik yang tersebar di Kabupaten Bantul yang teridentifikasi di 32 titik, Kulon Progo 12 titik, Gunung Kidul 28 titik, dan Kabupaten Sleman 12 titik.

Bencana banjir terdapat di 29 titik dengan jumlah dominan di Kabupaten Gunung Kidul yang mencapai 20 titik dan 9 titik lainnya tersebar merata di kabupaten lainnya. Selanjutnya, untuk bencana tanah longsor, Krido menyebutkan berdasarkan data terakhir terdapat di 44 titik, yakni di Bantul 20 titik, Kulon Progo 10 titik, Gunung Kidul 6 titik, Sleman 3 titik, dan Kota Yogyakarta 4 titik.

Akibat luasnya cakupan lokasi bencana tersebut, untuk mekanisme penanganannya, menurut Krido, telah dinaikkan ke Level II yang berarti akan melibatkan SKPD di lima kabupaten/kota. "Mengapa dari Level I kami naikkan ke Level II? Karena ini tidak bisa ditangani BPBD DIY sendiri," katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

MA Tolak Petisi Penghentian Peluncuran Film Bollywood Padmavati

NEW DELHI - Mahkamah Agung (MA) India menolak petisi yang berupaya menghalangi peluncuran global film Bollywood berjudul Padmavati yang memicu protes.

MA menyatakan menolak tuduhan terhadap film epik sejarah yang kontroversial tersebut. Berbagai kelompok kasta menggelar unjuk rasa menolak film Padmavati karena rumor film itu akan menggambarkan percintaan seorang ratu Hindu dan penguasa Muslim.

Film itu dijadwalkan dirilis di India pada 1 Desember tapi tertunda tanpa batas waktu yang ditentukan setelah badan sensor menolak menerbitkan izinnya. MA kemarin menolak petisi hukum untuk menunda rilis film itu di luar negeri. Menurut MA, tak ada lembaga yang seharusnya melakukan sensor sebelum film itu diklasifikasikan.

“Orang yang bertanggung jawab dengan kekuasaan dan jabatan publik mengatakan beberapa hal, dan membuat komentar pada aspek tertentu yang melanggar supremasi hukum. Kami yakin mereka akan dipandu oleh alasan sesuai hukum dan tidak selain itu,” papar keputusan MA yang dibacakan Ketua MA Dipak Misra, dikutip Channel News Asia.
Sejumlah pejabat, termasuk para pemimpin negara bagian, dari partai berkuasa yang dipimpin Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi telah berjanji melarang pemutaran film itu di wilayah mereka kecuali bagian kontroversial dibuang.

Pemimpin kelompok terkait kasta telah menawarkan imbalan USD769.000 pada siapa saja yang dapat memenggal kepala aktris Deepika Padukone atau sutradara Sanjay Leela Bhansali. Pada Januari, demonstran dari kelompok berbasis kasta Rajput Karni Sena menyerang Bhansali dan melakukan pengrusakan selama proses pembuatan film di Jaipur, Rajasthan.

Spekulasi bahwa film itu ada bagian hubungan romantis antara Ratu Rajput Padmavati yang dikenal sebagai Rani Padmini dan Raja Muslim abad 13 dan 14 Alauddin Khilji telah membuat marah para aktivis dari kasta satria Hindu.

Rajput Karni Sena menuduh pembuat film melakukan distorsi fakta sejarah. Meski demikian, para sejarawan menilai ratu itu karakter mitos dan tidak ada bukti bahwa ratu itu benar-benar ada.

Para demonstran menyerang lokasi pembuatan film lainnya di dekat Mumbai pada Maret lalu. Mereka membakar kostum dan peralatan pembuatan film.

Pengacara ML Sharma yang membawa petisi ke MA sebelumnya gagal mencegah film itu dirilis di India.

Perwakilan sutradara dan produser film Harish Salve menjelaskan, tidak ada niat merilis film itu di luar negeri hingga mereka mendapat klasifikasi di India.

Credit sindonews.com

Bayar Rp 13,5 Triliun, Pangeran Saudi Dibebaskan

Pangeran Miteb bin Abdullah dibebaskan setelah membayar jaminan sebesar satu miliar dolar AS atau setara Rp 13,5 triliun, Selasa (28/11). (REUTERS/Philippe Wojazer)

Jakarta, CB -- Pangeran Arab Saudi Miteb bin Abdullah atau Mutaib bin Abdullah bin Abdulaziz Al Saud akhirnya dibebaskan setelah sempat ditahan selama tiga pekan dengan tuduhan korupsi. Mantan Kepala Garda Nasional, pasukan elite Arab Saudi tersebut dibebaskan dengan uang jaminan sekitar US$ 1 miliar atau setara Rp 13,5 triliun.

"Jumlah kesepakatan tidak diungkapkan tapi diyakini setara lebih dari satu miliar dolar AS," kata pejabat yang tidak disebut namanya seperti dilaporkan kantor berita Reuters, Rabu (29/11).

Miteb adalah salah satu dari sekitar 200 anggota keluarga kerajaan, menteri, penjabat dan mantan pejabat yang ditangkap dalam penyelidikan korupsi yang dilancarkan Komite Anti-Korupsi Arab Saudi, pimpinan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman.

Sumber Reuters, pejabat yang terlibat dalam kampanye anti-korupsi, menyatakan Miteb dibebaskan Selasa (28/11) setelah tercapai sebuah kesepakatan. Selain uang lebih dari satu miliar dolar AS itu, menurut sumber Reuters, penyelesaian termasuk pengakuan terkait kasus korupsi yang dituduhkan.

Kantor Miteb belum berkomentar mengenai kabar tersebut. Namun anggota keluarga kerajaan dan rekan-rekan Miteb telah memposting pesan di media sosial yang menyebut pangeran itu telah berada di rumahnya di Riyadh, Arab Saudi.

Pada 4 November lalu, aparat Arab Saudi mengumumkan penangkapan sedikitnya 11 anggota keluarga kerajaan, empat menteri, dan puluhan mantan pejabat dan pengusaha dalam kampanye pemberantasan korupsi di kerajaan tersebut.

Pangeran Al Waleed bin Talal, miliader dan investor internasional termasuk yang ditahan.

Otoritas Arab Saudi tengah berusaha mencapai kesepakatan dengan orang-orang yang ditahan, meminta mereka menyerahkan aset atau uang tunai dengan kompensasi pembebasan mereka.

Dalam wawancara dengan New York Times yang dipublikasikan pekan lalu, Pangeran Mohammed bin Salman menyatakan sebagian besar dari sekitar 200-an pengusaha dan pejabat yang ditangkap, sepakat untuk menyerahkan aset-asetnya kepada pemerintah.

Selain Miteb, sedikitnya tiga orang lainnya juga telah mencapai kesepakatan untuk pembebasan mereka. Kejaksaan Arab Saudi juga akan membebaskan sejumlah individu dan mendakwa sedikitnya lima lainnya.

Miteb, putra mendiang Raja Abdullah pernah digadang-gadang menjadi Raja Arab Saudi.

Sebelum dicopot jabatannya lewat dekrit kerajaan pada 4 November lalu, Miteb adalah Kepala Pasukan Garda Nasional Arab Saudi. Garda Nasional adalah pasukan elit internal yang dibentuk dan dipimpin mendiang Raja Abdullah, ayah Miteb selama lima dekade terakhir.

Miteb adalah anggota terakhir dari keturunan Raja Abdullah, keluarga Shammar, untuk mempertahankan posisi penting di puncak struktur kekuasaan Kerajana Arab Saudi, setelah saudaranya Mishaal dan Turki dicopot dari jabatan gubernur pada 2015.

Credit cnnindonesia.com

Pangeran Saudi yang Dianggap Rival Putra Raja Salman Dibebaskan

Pangeran Saudi yang Dianggap Rival Putra Raja Salman Dibebaskan — Pangeran senior Arab Saudi, Miteb bin Abdullah, dibebaskan setelah lebih dari tiga minggu ditahan KPK Arab Saudi. Foto/REUTERS/Philippe Wojazer/File Photo

RIYADH - Pangeran senior Arab Saudi, Miteb bin Abdullah, yang dianggap sebagai rival putra Raja Salman bin Abdulaziz, telah dibebaskan setelah lebih dari tiga minggu ditahan. Miteb adalah mantan kepala Garda Nasional.

Dia merupakan satu dari belasan pangeran Saudi yang ditangkap dan ditahan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan aksi “sapu bersih” koruptor beberapa waktu lalu. Komite yang dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman itu melakukan penangkapan massal termasuk terhadap menteri, mantan menteri dan para pengusaha top Saudi.

Informasi tentang pembebasan Pangeran Miteb muncul dari pesan Twitter anggota keluarga kerajaan pada hari Selasa. Pemerintah maupun pejabat Saudi belum mengonfirmasi pembebesannya.

”Mahakuasa, terimakasih untukmu ...” tulis Abeer bint Khaled bin Abdullah, seorang anggota keluarga kerajaan, dalam sebuah posting di akun Twitter-nya. Dia mengunggah foto foto Pangeran Miteb dengan menulis pesan; ”Semoga Tuhan memberimu umur panjang, umur panjang yang penuh kesehatan, dan menjagamu untuk kita.”

Moaid Mahjoob, yang mengidentifikasi dirinya sebagai direktur hubungan eksternal untuk Putri Jawahar Al-Saud, anggota keluarga kerajaan Saudi lainnya, juga mengonfirmasi pembebasan Pangeran Miteb via Twitter. ”Telah dibebaskan dan berada di rumahnya di Riyadh,” tulis dia.

Anggota keluarga kerajaan lainnya, Putri Nouf bint Abdullah bin Mohammed bin Saud, juga mem-posting pesan serupa di Twitter dengan memajang foto Pangeran Miteb.”Semoga Anda diberi keselamatan demi kita, Abu Abdullah,” tulis dia, seperti dilansir Reuters, Rabu (29/11/2017).

Belum jelas bagaimana pembebasannya pangeran senior Saudi itu terjadi. Namun, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa pihak berwenang Saudi telah melakukan kesepakatan dengan beberapa dari mereka yang berada dalam tahanan, di mana para tahanan diminta menyerahkan aset dan uang tunai sebagai imbalan atas kebebasan mereka.

Dalam sebuah wawancara dengan New York Times yang diterbitkan minggu lalu, Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan bahwa sebagian besar dari sekitar 200 pengusaha dan pejabat yang ditangkap menyetujui kesepakatan penyerahan aset kepada kepada pemerintah.

Sebagai putra pilihan yang terlatih dari almarhum Raja Abdullah, Miteb pernah dianggap sebagai pesaing utama dalam perebutan takhta kerajaan.

Sebelum dipecat melalui sebuah keputusan kerajaan pada 4 November, dia memimpin Garda Nasional Saudi, sebuah satuan elite keamanan internal.

Miteb juga anggota terakhir dari anggota keluarga Shammar Abdullah yang mempertahankan posisi kunci di puncak struktur kekuasaan Saudi, setelah saudara laki-lakinya; Mishaal dan Turki, dibebastugaskan dari jabatan mereka sebagai gubernur pada tahun 2015.

Credit sindonews.com

Pangeran Arab Saudi Alwaleed Ditahan, Bill Gates Membela

CB, Jakarta - Selama bertahun tahun, Pangeran Arab Saudi Alwaleed bin Talal dikenal memiliki bisnis dengan Barat. Namun, sepertinya tidak ada yang memberikan dukungan atau melawan ketika dia ditahan beberapa minggu lalu oleh Komite Antikorupsi Arab Saudi.
Alwaleed, yang masuk ke dalam daftar orang terkaya di dunia Arab dengan kekayaan yang mencapai US$ 18,7 miliar atau sekitar Rp 253 tiliun, adalah pemegang saham kedua terbesar di Twitter Inc.

Pangeran Alwaleed bin Talal saat berada di High Court, London, Inggris, 2 Juli 2013. Alwaleed juga pernah membeli sebuah kapal layar mewah yang amat mahal dari Presiden AS Donald Trump. Pada 2015, Alwaleed pernah berjanji akan mendonasikan kekayaannya sebanyak 32 miliar dolar saat dia meninggal dunia kelak. REUTERS/Neil Hall

Dia juga memiliki saham besar di Apple, Rupert Murdoch's News Corp., Citigroup, Four Seasons, Fairmont, dan jaringan hotel Movenpick.
"Alwaleed juga investor di layanan kendaraan online Lyft dan Careem, keduanya pesaing Uber di Amerika Serikat dan Timur Tengah," tulis Daily Sabah.
Taipan berusia 62 tahun itu memiliki banyak mitra dan telah menginvestasikan duitnya triliunan rupiah di Barat, namun mereka tidak memberikan dukungan sedikitpun ketika dia ditangkap.
"Mereka bungkam karena takut mengritik sikap tegas Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang memimpin Komite Antikorupsi."
Hanya Bill Gates, salah satu mitra Alwaleed yang berani bicara lantang pada Senin, 27 November 2017. Menurutnya, Alwaleed adalah mitra penting dalam kegiatan amal.
"Pangeran Alwaleed adalah mitra penting di yayasan saya untuk membantu anak-anak di seluruh dunia. Kami bekerja bersama-sama menghentikan polio, campak, dan penyakit lain," kata Gates.
Pendiri Microsoft Inc. ini menambahkan, Alawaleed memiliki komitmen melakukan kegiatan amal.

FPC. Trik Bill Gates.
Sebelumnya pada awal bulan ini, CEO Citigroup, Michael Corbat, menyebut bahwa miliader Arab Saudi tersebut sebagai seorang yang konsisten dan pendukung yang loyal.
Sejumlah media melaporkan Alwaleed adalah di antara tahanan kaya Arab Saudi yang disiksa oleh tentara bayaran Amerika Serikat.

Menurut sebuah laporan, Alwaleed digantung dengan posisi kepala di bawah untuk menunjukkan sebagai pesan setelah dia bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Arab Saudi menahan sedikitnya 40 pangeran dan 200 pengusaha serta pejabat Kerajaan pada 4 November 2017 setelah mereka diduga korupsi uang negara.

Credit TEMPO.CO

Palestina Minta UE tak Dukung Israel Jadi Anggota DK PBB

Dewan Keamanan PBB

CB, KAIRO -- Duta Besar Palestina untuk Liga Arab Al-Louh meminta, Uni Eropa (UE) untuk tidak mendukung Israel mendapatkan kursi keanggotaan di Dewan Keamanan (DK) PBB. Dia menilai, sudah saatnya Israel memahami bahwa dunia menolak tindakan okupasi dan pendudukan Israel terhadap Palestina.

"Sudah lebih dari setengah abad sejak dimulainya pendudukan Israel. Sudah lebih dari 15 tahun sejak negara-negara Arab mempresentasikan prakarsa perdamaian Arab pada tahun 2002 dan masih pendudukan Israel terus melanggar hukum dan perjanjian internasional serta resolusi dan keputusan PBB," kata Al-Louh ketika berpidato dalam pertemuan keenam perwakilan permanen Liga Arab, Selasa (28/11), dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.

Al-Louh mengatakan, sampai saat ini, dunia internasional belum dapat menemukan mekanisme yang sesuai untuk mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina. Dampaknya tak lain menjamurnya ketidakadilan, kejahatan, dan diskriminasi.

Dia mengungkapkan, dunia Arab telah menekankan bahwa pemecahan masalah Palestina adalah komponen terpenting untuk memerangi terorisme. Di sisi lain, menyelesaikan masalah Palestina juga merupakan kunci menuju perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

Pada Desember 2016, kata Al-Louh, para menteri dari negara Arab telah sepakat bahwa solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan Israel adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. "Mereka menolak kebijakan perluasan permukiman dan menekankan bahwa pembongkaran rumah, penyitaan tanah dan harta benda dan pemindahan paksa adalah ilegal dan melanggar hukum internasional," ucapnya.

Dia mengatakan, hingga saat ini, Israel terus menghindari upaya perdamaian. Namun, sudah waktunya untuk membawa keadilan kepada rakyat Palestina. Hal ini harus dilakukan dengan mengakui sebuah negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Delegasi Keamanan Mesir Kunjungi Gaza

Tentara Israel menutup gerbang pagar perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza dekat perbatasan Erez. Perusahaan Israel menyatakan siap membangun dinding di perbatasan AS-Meksiko.

CB, GAZA---Sebuah delegasi keamanan dari Dinas Intelijen Umum Mesir tiba di Jalur Gaza untuk menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani bulan lalu antara Hamas dan Fatah.

Menurut sumber resmi Palestina, delegasi tersebut, yang memasuki Gaza melalui perserikatan Beit Hanoun (Erez), termasuk wakil kepala dokumen Palestina mengenai intelijen Mesir, Mayor Jenderal Hammam Abu-Zeid, dan Konsul Jenderal Mesir di Ramallah, Khaled Sami.

Dilansir di Middle East Monitor, Selasa (28/11), delegasi tersebut dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan partai rekonsiliasi termasuk Wakil Perdana Menteri Otoritas Palestina (PA), Ziad Abu Amr, serta pejabat Hamas.

Pada pertengahan Oktober, Hamas dan Fatah bertemu di ibukota Mesir, Kairo, untuk membahas rekonsiliasi, di bawah naungan otoritas Mesir. Mereka sepakat untuk memajukan upaya rekonsiliasi serta membiarkan PA melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya atas Gaza.
Sebuah pertemuan baru-baru ini mengenai faksi-faksi Palestina berakhir dalam kebuntuan setelah gagal mencapai keputusan untuk mencabut sanksi yang dikenakan pada Gaza.

Selama beberapa hari terakhir, PA berulang kali menekankan bahwa memberdayakan pemerintah PA adalah prasyarat untuk membahas semua masalah nasional Palestina.

Kunjungan ini datang pada saat Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada PA dengan syarat semua pegawai Hamas, yang ditunjuk setelah 2007, akan tetap pada posisi mereka saat ini. Ini juga menetapkan bahwa pembicaraan tentang senjata perlawanan Gaza tidak boleh dikompromikan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Fatah tidak Ingin Lucuti Senjata Hamas

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB,RAMALAH -- Pembicaraan rekonsiliasi Palestina terus berlangsung antara Hamas dan Fatah. Aljazeera, Selasa (28/11), melaporkan, faksi Fatah tidak mengajukan syarat pelucutan senjata Hamas ke dalam pembicaraan tersebut.

Hal itu disampaikan juru bicara Fatah, Usamah al-Qawasmi. Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap organisasi kemiliteran, Brigade al-Qassam, yang selama ini ikut berjuang melawan Israel dengan jalan senjata. Lebih lanjut, Usamah menegaskan bahwa Palestina sebagai negara berdaulat tentunya memerlukan angkatan bersenjata yang kompeten.

Faksi Fatah ingin mendiskusikan dengan Hamas tentang isu-isu keamanan. Bagaimanapun, pemerintah Palestina tidak bisa beroperasi dan menerapkan rencana-rencana keamanannya di Jalur Gaza tanpa kekuatan militer, jelas Usamah al-Qawasmi kepada Aljazeera, Senin (27/11).

Sebelumnya, pejabat Hamas, Khalil al-Hayya, mengadakan jumpa pers terkait pertemuan para perwakilan kedua faksi di Kairo, Mesir, beberapa hari lalu. Pertemuan tersebut dihadiri 13 pejabat politik dari Hamas dan Fatah.

Pada 12 Oktober lalu, pemimpin Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Kairo, Mesir. Dokumen bersejarah ini menandakan awal baru bagi kedua faksi yang 11 tahun lamanya saling berseberangan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Rahasiakan Peristiwa di Saudi Saat Mundur Sebagai PM

Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri tiba di Rafik Hariri International Airport di Beirut, Lebanon, Selasa (21/11). Dia kembali ke Lebanon lebih dari dua pekan setelah mengumumkan pengunduran diri di Arab Saudi.

CB, BEIRUT--- Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengatakan peristiwa yang terjadi selama tiga pekan terakhir di Arab Saudi akan tetap dirahasiakan. Ia tidak ingin membahas rincian apa saja yang terjadi padanya selama periode tersebut.

Dilansir dari Aljazirah, Selasa (28/11), dalam sebuah wawancara dengan saluran Prancis C News pada Senin, Hariri mengatakan dia ingin membawa kejutan positif kepada orang-orang Lebanon melalui pengumuman pengunduran dirinya. Ia menekankan tidak ada tekanan dari Arab Saudi saat dia mengundurkan diri.

Hariri telah mengumumkan pengunduran dirinya pada 4 November dari ibu kota Saudi, Riyadh. Ia menunda keputusannya pada 22 November ketika dia kembali ke Lebanon setelah mengunjungi Prancis dan Mesir.

Dalam sebuah pidato di televisi, Hariri menyalahkan campur tangan Iran dan Hizbullah di Lebanon. "Mereka telah membangun sebuah negara bagian dalam sebuah negara," katanya.

Pidato pengunduran diri Hariri menggemakan retorika yang sering terjadi dari Arab Saudi terhadap Iran dan sekutu-sekutunya. Iran adalah kekuatan militer dan ekonomi Syiah yang dominan sementara Arab Saudi adalah pemimpin kelompok Sunni.

Arab Saudi menyalahkan Iran karena mendukung kelompok bersenjata di seluruh dunia Arab dan berjanji untuk melawan mereka.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Hariri Minta Hizbullah Bersikap Netral

Mantan Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri.

CB, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri meminta Hizbullah berisikap netral dan tidak mencampuri urusan konflik regional. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan untuk mengakhiri krisis politik di Lebanon.

Hizbullah, yang didukung Iran merupakan bagian dari pemerintah Lebanon. Selama ini Hizbullah telah membantu Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam memerangi milisi ISIS. Arab Saudi dan sekutunya bahkan menyebut Hizbullah memiliki peran menyokong kelompok Houthi Yaman dan mendukung milisi di Bahrain.

Aktivitas Hizbullah ini cukup dikhawatirkan oleh Hariri yang enggan negaranya terseret dalam konflik regional. "Saya tidak menginginkan sebuah partai politik di pemerintahan saya yang mengganggu negara-negara Arab terhadap negara-negara Arab lainnya. Saya menunggu netralitas yang kita sepakati di pemerintahan," ujar Hariri.

Menurutnya, Lebanon tidak dapat menyelesaikan pertanyaan seperti Hizbullah yang berada di Irak, Suriah, dan di tempat lainnya karena Iran. Ini adalah solusi politik regional yang perlu dilakukan.
"Interverensi Iran mempengaruhi kita semua. Jika kita menginginkan sebuah kebijakan yang bagus untuk wilayah kita seharusnya tidak ikut campur," ucapnya.

Kendati demikian, menurutnya saat ini Hizbullah tengah melakukan dialog positif. "Mereka tahu kita harus tetap netral di wilayah ini," ujar Hariri.

Namun bila Hizbullah tetap bersikeras campur tangan dalam konflik regional Arab, Hariri menyatakan tak akan ragu mengundurkan diri kembali sebagai perdana menteri seperti yang telah dilakukannya pada awal November lalu. Ia mengatakan jika konsultasi pekan ini berakhir positif, dia mungkin akan merombak susunan pemerintahan dan akan bersedia berpartisipasi dalam pemilu sebelum tahun depan.

Pada 4 November lalu, Hariri mengumumkan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri Lebanon dari Arab Saudi. Ia memutuskan mengundurkan diri dengan alasan adanya rencana pembunuhan dirinya.

Pengumuman pengunduran diri Hariri cukup mengejutkan Lebanon karena dinilai berpotensi meruntuhkan koalisi pemerintahan dan menjatuhkan negara tersebut ke dalam krisis politik baru. Di sisi lain, pengunduran diri Hariri dapat mendorong Lebanon ke garis depan perselisihan sektarian regional antara Sunni Arab dan Syiah Iran. Konflik ini telah berlangsung di Yaman, Irak, Suriah, dan Bahrain.

Dalam pernyataannya ketika mengundurkan diri, Hariri pun secara langsung menuding Iran dan sekutunya di Lebanon, yakni Hizbullah, telah membawa negaranya ke dalam ancaman sanksi internasional.Namun pejabat tinggi Lebanon justru menuding Arab Saudi yang memaksa Hariri mengundurkan diri.

Kendati demikian, saat kembali ke Lebanon pada 21 November lalu, Hariri mengumumkan pembatalan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri. Pengumuman tersebut dibuat Hariri setelah bertemu dengan Presiden Lebanon Michel Aoun.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Arab Saudi terbuka bicarakan perpanjangan kesepakatan potong produksi minyak OPEC

Kilang minyak (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Dubai (CB) - Menteri perminyakan Arab Saudi pada Selasa mengatakan, bahwa negaranya terbuka untuk pembicaraan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi minyak Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

"Kami harus melalui penelitian dan studi bersama akhir pekan ini di Wina dan membahas masalah ini," Khalid Al-Falih, Menteri Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi, mengatakan kepada wartawan di sela-sela forum tahunan Asosiasi Petrokimia dan Kimia Teluk yang sedang berlangsung di Dubai.

"Dua hari ke depan, kami akan mendengar dari komite yang kami buat dan menganalisis situasi, kami akan mendengar pendapat dari semua orang untuk mencapai konsensus yang akan baik untuk keseimbangan pasar dan untuk semua orang," tambah Al-Falih.

Pada 30 November, 14 anggota OPEC akan berkumpul untuk pertemuan biasa mereka yang ke-173 serta pertemuan tingkat menteri OPEC dan non-OPEC ketiga di markas kartel di Wina, Austria.

Agenda paling utama adalah apakah 14 anggota OPEC dan 11 anggota non-OPEC yang dipimpin Rusia, akan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi mereka untuk mengurangi kelebihan persediaan global, dan dengan demikian menaikkan harga. Volume produksi minyak yang telah disepakati ditetapkan sebesar 32 juta barel per hari.

Harga minyak turun dari 110 dolar AS per barel pada Juni 2014 menjadi 26 dolar AS per barel pada Januari 2016, menarik anggaran fiskal Arab Saudi dan sebagian besar eksportir minyak Teluk Arab ke dalam defisit.

Setelah kesepakatan OPEC dan non-OPEC yang mulai berlaku pada Januari, harga "emas hitam" kini telah pulih menjadi 63 dolar AS per barel dari 48 dolar AS setahun yang lalu.

Credit antaranews.com

Presiden Kenya Dilantik, Polisi Blokade Pertemuan Oposisi

Presiden Uhuru Kenyatta (kiri) resmi dilantik sebagai presiden Kenya untuk masa jabatan kedua. (AFP Photo/Tony Karumba)

Jakarta, CB -- Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dilantik di hadapan massa yang antusias dan resmi diberikan mandat untuk menjalani masa jabatan kedua dengan durasi lima tahun per hari ini, Selasa (28/11).

Kenyatta memenangi pemilihan umum ulang pada 26 Oktober yang diboykot oleh pemimpin oposisi, Raila Odinga, karena dianggap tidak bebas dan adil.

Mahkamah Agung menganulir hasil pemilu pertama pada Agustus lalu karena sejumlah ketidakwajaran.

Musim pemilu lebih panjang memecah belah Kenya yang merupakan sekutu Barat di kawasan labil ini. Selain itu, pesta demokrasi juga menumpulkan pertumbuhan di negara dengan ekonomi terbesar Afrika Timur tersebut.

Pendukung Odinga yang lebih banyak berasal dari kawasan miskin di Kenya, merasa tidak bisa mendapatkan kekuasaan dan dukungan dari para penguasa.

Argumen politik kerap diwarnai masalah etnis, seperti pendukung Odinga yang mengklaim keempat presiden negara tersebut berasal dari satu kelompok tertentu, meski pemerintah secara resmi mengakui 44 kelompok etnis.

Namun, argumen semacam itu tampaknya jauh dari massa yang gembira di acara pelantikan, bersorak-sorai sementara Kenyatta disumpah kemali menjadi presiden dan disambut 21 tembakan peringatan.

"Saya ... bersumpah ... akan selalu dengan tulus dan giat melayani masuarakat Republik Kenya," kata Kenyatta, dengan tangan diletakkan di atas alkitab.
Sebelum ia tiba, band militer berseragam emas dan biru menghibur para kepala negara dari Somalia, Rwanda, Uganda, Sudan Selatan, Ethiopia, Djibouti, Zambia dan negara-negara lainnya saat mereka tiba di stadion tempat upacara pelantikan.

Sebagian besar mengenakan pakaian merah dan kuning dan membawa bendera Kenya, lebih dari 60 ribu pendukung Kenyatta tampak memenuhi bangku-bangku stadion.

Ribuan lainnya menunggu di luar. Sebagian di antara mereka melanggar aturan dan membuat polisi kewalahan dengan menerobos masuk. Para petugas menembakkan gas air mata untuk mengendalikan mereka.

Sementara itu, oposisi yang berencana menggelar pertemuan ibadah di ibu kota di hari yang sama menyatakan ingin mengenang para pendukung Odinga yang tewas dalam konfrontasi dengan pasukan keamanan selama masa pemilu.

Lebih dari 70 orang meregang nyawa dalam kekerasan politis dalam musim pemilu kali ini. Sebagian besar di antara mereka tewas di tangan polisi dan kasus-kasusnya jarang kali diselidiki.

Tim Reuters di lokasi melaporkan area pertemuan itu diblokade oleh tujuh truk yang berisi polisi dengan pakaian anti-huruhara. Dua meriam air disiagakan dan helikopter terbang tepat di atas wilayah tersebut.
olisi mulai menembakkan gas air mata di wilayah permukiman dekat lokasi, dua jam sebelum perkumpulan dimulai. Tampaknya, langkah itu dilakukan untuk mencegah para pendukung oposisi untuk berkumpul.

Credit cnnindonesia.com

Korsel Duga Korut Mampu Tembakkan Rudal Nuklir Tahun 2018

SEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menduga Korea Utara (Korut) mampu menembakkan rudal berhulu ledak nuklir pada tahun 2018 atau tahun depan. Prediksi ini disampaikan Menteri Unifikasi Korsel Cho Myoung-gyon dalam konferensi pers yang tidak biasa pada hari Selasa.

Korut yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un secara mengejutkan telah menembakkan rudal balistik dini hari tadi (29/11/2017) ke arah Jepang. Pemerintah Jepang mengklaim rudal tersebut menghantam perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya.

”Mereka telah mengembangkan kemampuan nuklirnya lebih cepat dari yang diperkirakan,” kata Cho.

“Kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan Korea Utara mengumumkan penyelesaian program nuklir mereka tahun depan,” lanjut Cho, seperti dilansir CNN.

Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) yang berbicara dalam kondisi anonim juga pernah mengatakan kepada CNN bahwa Washington yakin Pyongyang akan mampu meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dapat dilengkapi hulu ledak nuklir pada awal 2018.

Kepala Badan Intelijen Pertahanan AS, Letnan Jenderal Vincent Stewart, mengatakan dalam sebuah sesi di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat bulan Mei lalu mengungkap kemajuan program nuklir Pyongyang.

“Menyempurnakan re-entry adalah benar-benar masalah trial and error yang cukup untuk membuat pekerjaan itu,” kata Stewart. ”Mereka mengerti fisika, jadi itu masalah desain saja,” katanya.

Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho beberapa waktu lalu pernah mengancam bahwa militer negaranya akan melakukan uji coba senjata nuklir di atmosfer Samudera Pasifik. Ri mengatakan, hulu ledak nuklir dapat dipasang di rudal atau dijatuhkan dari pesawat terbang.

Credit sindonews.com

Korsel Sebut Kemampuan Rudal Korut Alami Peningkatan

SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in, mengatakan, teknologi rudal Korea Utara (Korut) tampaknya telah meningkat. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul peluncuran rudal balistik antara benua (ICBM) oleh negara tetangganya itu yang jatuh di dekat Jepang.

"Moon menyampaikan pernyataannya kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam sebuah panggilan telepon," kata kantor kepresidenan Korsel, di mana kedua kepala negara mengatakan bahwa mereka akan berbicara lebih jauh mengenai tindakan untuk menanggapi provokasi terbaru Korut seperti dikutip dari Reuters, Rabu (29/11/2017).

Korut kembali meluncurkan rudal balistik antar benua setelah masa hiatus sejak pertengahan September lalu. Korut menembakkan rudal seminggu setelah Presiden AS Donald Trump menempatkan negara itu ke daftar negara anggota yang mendukung terorisme.

Militer Korsel mengatakan rudal tersebut, yang ditembakkan pada lintasan yang curam, mencapai ketinggian sekitar 4.500 km dan terbang sejauh 960 km sebelum mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang.

Korut telah melakukan puluhan uji coba rudal balistik di bawah pimpinan Kim Jong-un, yang menentang sanksi PBB. Trump telah bersumpah untuk tidak membiarkan Korut mengembangkan rudal nuklir yang bisa melanda daratan AS.

Credit sindonews.com

Hawaii Pasang Peringatan Nuklir Antisipasi Serangan Korea Utara

CB, Jakarta -Otoritas negara bagian Hawaii, Amerika Serikat akan memasang alat peringatan dini nuklir menyusul permusuhan antara Korea Utara dan Amerika Serikat.
Sistem peringatan warisan Perang Dingin yang memberitahu penduduk pulau bahwa ada rudal menuju Hawaii akan diuji untuk pertama kalinya pada Jumat pagi, 1 Desember 2017.

Jika alarm berbunyi, berarti warga hanya punya waktu 15 menit sebelum bom nuklir menghancurkan Hawaii. Uji coba alarm peringatan nuklir akan dilakukan pada hari kerja pertama setiap bulan di masa yang akan datang.

Sirene tersebut belum diuji sejak Perang Dingin, namun dibawa kembali saat negara bagian Amerika Serikat itu merespons perang kata-kata yang terus berlanjut antara Presiden Donald Trump dan pemimpin negara komunis Kim Jong-un.
Para ahli percaya rudal Korea Utara hanya butuh 15 menit untuk mencapai Hawaii, yang berarti penduduk hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk bereaksi. Jika tindakan pencegahan dilakukan, diyakini 80 sampai 90 persen populasi Hawaii dapat bertahan dari serangan nuklir.

Hawaii selama ini dilindungi oleh sistem anti-rudal Amerika Serikat, namun para pemimpin negara mengambil tindakan pencegahan ekstra. Mereka telah memperluas sebuah program pendidikan yang mengajarkan penduduk bagaimana menanggapi serangan nuklir dan mengatur serangkaian pertemuan publik dan pengumuman televisi dan radio. Program ini untuk memastikan 1,4 juta penduduk Hawaii tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi serangan.
Orang-orang lokal diminta untuk menyiapkan rencana tentang tempat mereka berlindung jika alarm memperingatkan bahwa penghancuran akan segera terjadi.
Mereka juga disarankan untuk bersembunyi dalam struktur beton dan menyiapkan makanan dan air untuk bertahan setidaknya 48 jam dan idealnya dua minggu.

Vern Miyagi, seorang mayor jenderal pensiunan yang sekarang menjadi administrator Badan Pengelolaan Darurat Hawaii mengatakan Hawaii kemungkinan menjadi sasaran karena posisinya yang lebih dekat dengan Korea Utara daripada wilayah Amerika Serikat lainnya. "Orang-orang Hawaii perlu tahu apa yang sedang dilakukan Hawaii dalam persiapan untuk ini," kata Miyagi, seperti yang dilansir Independent pada 27 November 2017.

Credit TEMPO.CO

Perundingan Damai Jenewa akan Dimulai tanpa Rezim Suriah

Staffan de Mistura, Utusan Khusus PBB untuk Suriah

CB,JENEWA -- Delegasi oposisi Suriah telah mendesak negara-negara besar untuk menekan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, pada Senin (27/11). Mereka meminta agar Assad dapat mengambil bagian dalam perundingan perdamaian di Jenewa.

Kepala delegasi oposisi, Nasr al-Hariri, mengatakan delegasi rezim tersebut belum tiba di Jenewa hingga saat ini. Perundingan perdamaian putaran kedelapan tersebut rencananya akan dibuka pada Selasa (28/11) waktu setempat.

Oposisi Suriah menginginkan agar rezim Assad berpartisipasi dalam perundingan yang akan membahas mengenai transisi politik, serta konstitusi dan pemilihan baru. Hariri mengatakan delegasi oposisi akan bertemu dengan utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura di hari pertama perundingan.

Delegasi oposisi tetap memiliki tujuan untuk menghapus rezim Assad dalam transisi politik. "Delegasi pemerintah harus siap untuk bernegosiasi," kata Mistura dalam sebuah briefing bersama Dewan Keamanan PBB, di Jenewa, Senin (27/11), dikutip Anadolu.

"Tadi malam, kami menerima pesan pemerintah tidak akan melakukan perjalanan ke Jenewa hari ini. Delegasi tersebut ditugaskan untuk bernegosiasi di Jenewa tanpa prasyarat apapun, untuk membahas semua masalah dalam agenda dan pelaksanaan resolusi PBB yang relevan sebagai satu-satunya rujukan untuk negosiasi," tambah dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Suriah Absen Dalam Pembicaraan Damai

DAMASKUS - Pemerintah Suriah tidak mengirim perwakilan dalam pembicaraan damai yang dilakukan di Jenewa, Swiss. Hal itu disampaikan oleh pihak oposisi Suriah, dan juga PBB, selaku mediator pembicaraan.

Kepala delegasi oposisi Suriah, Nasr al-Hariri menyatakan, sampai saat ini belum terlihat adanya perwakilan dari pemerintah Suriah yang hadir di Jenewa untuk menghadiri pembicaraan damai ke delapan.

Nasr, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (28/11), menuturkan, pihaknya menginginkan agar Damaskus berpartisipasi dalam perundingan mengenai transisi politik, sebuah konstitusi, dan pemilihan baru.

Hal senada disampaikan oleh utusan khusus PBB Staffan de Mistura. Dia menyerukan agar pemerintah Suriah segera mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini.

"Tadi malam, kami menerima pesan bahwa pemerintah tidak akan melakukan perjalanan ke Jenewa hari ini. Delegasi tersebut ditugaskan untuk bernegosiasi di Jenewa tanpa prasyarat apapun, untuk membahas semua masalah dalam agenda dan pelaksanaan resolusi PBB yang relevan sebagai satu-satunya rujukan untuk negosiasi," ucap De Mistura

Credit sindonews.com