Kamis, 12 Oktober 2017

Marinir AS Dilanda Ketakutan, Berdoa Tak Tembak Jatuh Rudal Korut

WASHINGTON - Para marinir Amerika Serikat (AS) yang bertugas di kapal perang untuk menghadapi ancaman Korea Utara (Korut) mulai dilanda ketakutan. Mereka takut terbunuh dan berdoa agar tidak menembah jatuh peluru kendali (rudal) Pyongyang sehingga insiden buruk tidak terjadi.

Jatuhnya mental para marinir Washington ini terungkap dari testimoni mereka secara tertulis dan anonim kepada Navy Times. Kondisi itu terjadi sejak dua kapal perang Pentagon mengalami tabrakan beberapa bulan lalu dengan korban tewas 17 pelaut atau marinir.

Mereka kini berada di ambang kelelahan dan mengungkapkan ekspresi “pemberontakan”. Kapal perang AS dengan rudal jelajah, USS Shiloh, adalah satu dari beberapa kapal yang diandalkan untuk mengatasi tembakan rudal balistik Korut.

”Jika kita berperang, saya merasa kita akan terbunuh dengan mudah dan ada orang yang menginginkan hal itu terjadi sehingga kita bisa menyelesaikannya,” tulis seorang pelaut.

”Ini hanya masalah waktu sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi,” tulis pelaut lainnya mengacu pada prediksi nasib misi USS Shiloh yang berbasis di Jepang.

Beberapa dari mereka bahkan mengekspresikan ketidakpuasan atau semacam “pemberontakan” kepada pemimpin mereka. ”Pelaut kami tidak mempercayai CO (commanding officer),” lanjut testimoni seorang pelaut, yang dilansir news.com.au, Kamis (12/10/2017).

Mereka merasa kapal USS Shiloh seperti ”penjara terapung”. ”Saya hanya berdoa agar kita tidak perlu menembak jatuh sebuah rudal dari Korut, karena ketidakefektifan kita benar-benar akan terlihat,” imbuh testimoni marinir kru kapal perang Washington.

Beberapa masalah yang terjadi di internal marinir Pentagon anatara lain, micromanagement, disfungsi perintah dan hukuman yang berlebihan.

Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka telah bergantung pada ”brig” roti dan ransum air untuk kesalahan on-the-job sederhana. Tekanan salah satunya dirasakan para kru Armada ke-7 AS. Mereka merasa tugasnya tidak sesuai untuk untuk mencegah ancaman Korea Utara, China dan Rusia.

”Anggota, terutama para pemimpin, sangat lelah, dikalahkan, dan terlalu banyak bekerja, bahwa mereka hampir tidak mampu untuk menjadi efektif,” imbuh seorang pelaut.

Survei untuk para kru kapal perang itu masing-masing berisi ratusan halaman pertanyaan.

Pemerintah Presiden Donald Trump maupun Pentagon belum mengomentari laporan testimoni tentang kondisi mental para kru kapal perang AS yang sedang siaga menghadapi ancaman Korea Utara. Sebelumnya, Kepala Pentagon James Norman Mattis menginstruksikan kepada semua tentara untuk siap jika Presiden Trump pada akhirnya mengambil opsi militer untuk melawan rezim Kim Jong-un.

Credit sindonews.com

Korut: Trump Telah Nyalakan Sumbu Perang

SEOUL - Menteri luar negeri Korea Utara (Korut) mengatakan Donald Trump telah menyalakan sumbu perang. Demikian laporan sebuah kantor berita Rusia.

"Dengan pernyataannya yang berani dan gila di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Trump, bisa Anda katakan, telah menyalakan sumbu perang melawan kami," tulis kantor berita TASS Rusia mengutip Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho.

"Kami harus memberikan hasil akhir, hanya dengan hujan api, bukan kata-kata," imbuhnya seperti dikutip dari Independent, Kamis (12/10/2017).

Dalam sebuah pidato ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September, Trump menyatakan bahwa AS akan "menghancurkan Korea Utara" jika dipaksa untuk mempertahankan diri atau sekutu-sekutunya. Presiden AS itu menambahkan bahwa sementara AS memiliki "kekuatan dan kesabaran yang besar," pilihannya untuk menghadapi negara yang terisolasi ini dapat segera habis.

Trump juga mengejek pemimpin Korut Kim Jong-un, menjulukinya sebagai "Rocket Man".

Pidato tersebut muncul sekitar seminggu setelah Dewan Keamanan PBB telah memilih untuk mengajukan sanksi kepada Korut setelah melakukan uji coba nuklir keenam dan terbesar.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Korut mengatakan bulan lalu bahwa semakin banyak sanksi yang diberikan AS dan sekutunya, semakin cepat negara tersebut akan bekerja untuk mengembangkan program senjata nuklirnya, menurut kantor berita KCNA Korea Utara.

Banyak anggota Kongres telah mengkritik retorika "pemberontak" Trump terhadap Korut. Pada hari Minggu, Senator Bob Corker bahkan menyatakan komentar Trump tentang negara-negara lain dapat menempatkan AS "di jalan menuju Perang Dunia III."

Ketika ditanya pada hari Selasa apakah anggota parlemen benar dalam penilaiannya, Trump menjawab: "Kami berada di jalur yang salah sebelumnya."

"Yang harus Anda lakukan hanyalah melihat-lihat," Trump menambahkan.

"Jika Anda melihat selama 25 tahun terakhir, melalui banyak administrasi, kami berada di jalan menuju masalah yang sangat besar - masalah seperti dunia ini belum pernah terjadi. Kami berada di jalur yang benar saat ini, percayalah."

Sementara Trump telah mengambil nada agresif dalam komentarnya tentang Korut, pejabat lain memilih untuk berhati-hati. Menteri Pertahanan James Mattis mengatakan bahwa pemerintah masih membidik penyelesaian konflik secara damai, namun mengatakan Angkatan Darat AS "siap" jika tindakan militer diperintahkan oleh Presiden.

Credit sindonews.com

Kapal AS Patroli di LCS, Beijing Kirim Kapal Fregat dan Jet

China mengirimkan kapal perang fregat CNS Huangshan untuk mengusir kapal perang AS yang berpatroli di dekat pulau-pulau di Laut China Selatan (LCS). Foto/Istimewa

BEIJING - China mengirim kapal perang rudal terpandu, dua jet tempur dan sebuah helikopter untuk memperingatkan kapal perang USS Chafee milik Amerika Serikat (AS). Kapal perang AS diketahui melakukan patroli di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS).

Beijing mengutuk misi kapal perusak rudal ASH Chafee dalam kerangka operasi yang disebut kebebasan navigasi. Kapal tersebut berlayar dalam jarak 16 mil laut dari Kepulauan Paracel yang disengketakan di LCS.

China menuduh AS merusak kedaulatan dan keamanan Negara Tirai Bambu itu di wilayah LCS.

"Dalam menghadapi provokasi berulang oleh pasukan AS, militer China akan terus memperkuat persiapan untuk berperang di laut dan di udara serta memperbaiki pertahanan untuk secara tegas mempertahankan kepentingan kedaulatan dan keamanan nasional," kata Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Russia Today dari surat kabar South China Morning Post, Kamis (12/10/2017).

Kapal Frigate tipe 054A dengan rudal terpandu Huangshan, dua jet tempur J-11B dan satu helikopter Z-8 dikirim untuk mengidentifikasi kapal AS dan membuatnya meninggalkan perairan.

"Insiden dengan 'Chafee' AS akan mempengaruhi kepercayaan antara militer kedua negara," kata kementerian tersebut, menambahkan bahwa operasi lebih lanjut dari sifat semacam itu dapat memicu insiden yang tidak diinginkan.

Kementerian Luar Negeri China juga telah mendesak AS untuk menghormati kedaulatan dan keamanan negara tersebut dan menghentikan tindakan keliru semacam itu lagi.

"Perilaku perusak AS melanggar hukum China dan hukum internasional yang relevan, sangat merugikan kepentingan kedaulatan dan keamanan China, serta mengancam kehidupan personil militer kedua belah pihak," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, pada sebuah konferensi pers harian.

Kapal perusak tersebut, bagaimanapun, tidak melanggar batas teritorial 12 mil laut di kepulauan itu, menurut sebuah laporan Reuters, mengutip pejabat militer AS. "Misi tersebut dilakukan untuk menantang klaim maritim yang berlebihan di wilayah itu," menurut para pejabat.

Kapal-kapal AS telah berulang kali berlayar melewati pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan, yang memicu reaksi marah dari China. Beijing menuduh AS melanggar kedaulatannya, sementara Washington mengklaim bahwa misi tersebut mendukung "kebebasan navigasi" di wilayah tersebut.

Pulau-pulau kecil yang tak berpenghuni di Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya diperebutkan oleh banyak negara. Kepulauan Paracel diklaim oleh China, Taiwan dan Vietnam, sementara Kepulauan Spratly juga diperebutkan oleh Filipina, Malaysia dan Brunei.

Credit sindonews.com

Kapal Perang AS Patroli di LCS, China Murka

BEIJING - Pemerintah China mengaku marah dengan keputusan Amerika Serikat (AS) yang kembali mengerahkan kapal perangnya ke kawasan Laut China Selatan. Sebelumnya dilaporkan, Kapal perang perusak AS kembali melakukan patroli di dekat pulau buatan China, di kawasan Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan, China telah mengajukan protes kepada AS mengenai hal ini. Beijing juga menegaskan, bahwa kepulauan Paracels adalah wilayah China.

"China segera mengirim kapal Angkatan Laut dan jet militer untuk menyelidiki dan mengidentifikasi, serta memperingatkan kapal tersebut dan memintanya untuk pergi," kata Hua, seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/10).

"China akan terus mengambil tindakan tegas untuk melindungi wilayah kedaulatan dan kepentingan maritim China. Kami mendesak AS untuk secara sungguh-sungguh menghormati wilayah dan keamanan China, dengan menghormati upaya negara-negara regional untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, serta segera menghentikan tindakan salah ini," sambungnya.

Pejabat militer AS menyatakan, kapal perusak AS, Chafee, kemarin melakukan patroli di wilayah Laut China Selatan, termasuk di dekat kepulauan Parachel. Pejabat militer AS itu mengatakan, patroli ini adalah upaya terakhir AS untuk melawan apa yang Washington lihat sebagai upaya Beijing untuk membatasi kebebasan navigasi di kawasan tersebut.

"Kapal kami melakukan manuver normal untuk menantang klaim maritim berlebihan di dekat kepulauan Paracel, di antara serangkaian pulau kecil, terumbu karang, dan kawasan di mana China memiliki perselisihan dengan sejumlah negara tetangganya," kata pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim itu.

Credit sindonews.com

Pasukan Khusus Korut Latihan Infiltrasi dengan Paralayang, Korsel Khawatir

SEOUL - Kantor berita Korea Selatan (Korsel), Yonhap, melaporkan pasukan khusus Korea Utara (Korut) telah meluncurkan latihan infiltrasi. Latihan perdana pasukan khusus itu menargetkan pos komando sekutu dengan menggunakan paralayang.

Yonhap mengutip sumber pertahanan Korsel yang mengatakan bahwa latihan militer itu dilakukan pada pertengahan September. Latihan tersebut termasuk sebuah simulasi serangan terhadap Komando Gabungan Korea Selatan-AS dengan bantuan paralayang.

Sumber tersebut mengungkapkan kekhawatirannya tentang latihan tersebut. Ia merujuk pada paralayang sebagai sesuatu yang berguna untuk melakukan serangan mendadak, seperti pesawat tak berawak, mengingat fakta bahwa paralayang terbang di ketinggian rendah tanpa memberi suara.

"Saya percaya bahwa pasukan khusus Korea Utara mengadopsi metode infiltrasi yang menakjubkan dengan sumber daya yang terbatas," kata sumber tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (11/10/2017).

Pernyataan itu seolah mengungkapkan keraguan bahwa serangan udara malam hari oleh pasukan paralayang Korut akan terdeteksi oleh radar Angkatan Darat Korsel.

Seorang model kantor kepresidenan Korsel Cheong Wa-dae secara khusus dibangun untuk latihan tersebut, yang termasuk unit pasukan khusus dari Angkatan Darat Korut, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, menurut sumber tersebut.

Yonhap menggambarkan paralayang sebagai alat ringan yang mudah dioperasikan. Alat ini dapat dibawa oleh pasukan khusus Korut di punggung mereka untuk meluncurkan serangan mendadak, termasuk dari sebuah puncak.

Kantor berita tersebut juga mengutip sumber pertahanan Korsel lainnya yang mengatakan bahwa latihan infiltrasi paralayang yang dilakukan Korut mendorong Seoul dan Washington melakukan latihan pertahanan jarak pendek gabungan pertama mereka pada akhir September.

Situasi di Semenanjung Korea memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Pyongyang berulang kali melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dengan meluncurkan rudal dan uji coba nuklir.

Credit sindonews.com

7 Alasan AS Andalkan Pesawat B-B1 Lancer Serang Korea Utara

CB, Jakarta - Militer Amerika Serikat mengirimkan 2 pesawat pengebom canggih Air Force B-1B Lancer, untuk terbang di atas Semenanjung Korea. Ini dilakukan sebagai demonstrasi latihan perang gabungan tiga negara yaitu AS, Korea Selatan, dan Jepang pada Selasa malam, 10 Oktober 2017.
"Dua pengebom B-1B didampingi dua pesawat tempur F-15K dari militer Korea Selatan setelah meninggalkan markasnya di Guam," kata Kepala Staf Gabungan Selatan pada Rabu, 11 Oktober 2017.

Pesawat pengebom B-1B ini sempat terbang di pesisir pantai timur Korea Utara pada pertengahan September lalu sebagai lanjutan dari perang kata antara Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. Saat itu Trump menyebut Kim sebagai manusia roket yang sedang melakukan misi bunuh diri dengan bermain roket. AS akan menghancurkannya jika berani menyerang.
Sedangkan Kim mengancam akan meluncurkan roket Hwasong 14 ke AS dan menghancurkan negara itu. Kim juga menyebut Trump sebagai orang tua yang bodoh.

Pesawat pengebom ini adalah salah satu senjata andalan militer AS dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pesawat ini mampu terbang dengan kecepatan supersonic dan termasuk dalam pesawat pengebom kelas berat. Pesawat pengebom ini memiliki julukan "Si Tulang" (The Bone).

Ini 7 alasan mengapa Si Tulang sangat diandalkan militer AS untuk menyerang Korea Utara:
1. Pesawat pengebom ini memiliki kecepatan terbang dua kali kecepatan suara atau 2 Mach sehingga sangat cepat untuk melakukan serangan dan menghindar.
2.Pesawat ini mampu membawa amunisi baik unguided dan guided terbesar yang dimiliki inventori Angkatan Udara AS.
3. Pesawat ini memiliki kemampuan manuver terbang yang canggih sehingga bisa diintegrasikan dalam konvoi serangan udara skala besar.
4. Radar sintetis yang dimiliki pesawat ini mampu melacak target dan mengunci pergerakan kendaraan yang bergerak di darat.
5. Ini adalah pesawat pengganti yang menggantikan pesawat pengebom B-52 dan mulai beroperasi pada 1970.
6. Pesawat ini mulai digunakan untuk operasi penyerangan padad Operasi Desert Fox pada Desember 1998.
7. Pesawat pengebom ini berperan besar menjatuhkan 40 persen pengeboman saat perang di Afghanistan dengan delapan unit pesawat.

Credit tempo.co

Kapal Penghancur AS Berlayar di LCS, China Protes Keras

Ilustrasi kapal USS Chafee milik AS. (Reuters/Hoang Dinh Nam)

Jakarta, CB -- China melontarkan protes keras setelah kapal penghancur Chafee milik Amerika Serikat berlayar di dekat Paracels, kepulauan yang diklaim oleh Beijing di Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan bahwa nota protes yang dikirimkan pada Selasa (10/10), itu juga berisi penegasan bahwa pulau Paracels merupakan bagian dari negaranya.

Selain mengirimkan nota protes, China juga mengerahkan kapalnya untuk meminta armada AS itu meninggalkan perairan di sekitar Pulau Paracels.

"China segera mengirimkan kapal Angkatan Laut dan jet militer untuk menyelidiki dan mengidentifikasi, juga mengirimkan peringatan agar kapal itu pergi," ujar Hua sebagaimana dikutip Reuters.

Sebelumnya, sejumlah sumber pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa pelayaran ini merupakan bagian dari perlawanan negaranya terhadap upaya China untuk membatasi kebebasan berlayar di perairan strategis tersebut.

Dalam operasi tersebut, kapal AS melakukan manuver normal untuk melawan "klaim maritim besar-besaran" China di perairan yang juga diperebutkan oleh sejumlah negara sekitar.

Kementerian Pertahanan AS sendiri tak memberikan keterangan resmi terkait operasi ini. Namun selama ini, AS memang kerap mengerahkan kapal perangnya ke sekitar daerah sengketa LCS untuk melawan provokasi China.
Selama ini, China mengklaim 90 persen perairan LCS yang juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Meski Pengadilan Tetap Arbitrase sudah menolak klaim China tersebut, Beijing tetap tegar tengkuk. Mereka bahkan tak mengakui keberadaan pengadilan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Kapal Destroyer AS Bergerak ke Laut China Selatan

Photo : REUTERS/Mike Blake

Salah satu Kapal Perang AS.

CB – Kapal destroyer Angkatan Laut Amerika Serikat terlihat berlayar mendekat pulau-pulau yang diklaim oleh China di wilayah Laut China Selatan. Aksi kapal AS tersebut terlihat pada hari Selasa, 10 Oktober 2017, waktu setempat.
Washington mengatakan, operasi tersebut merupakan sebuah upaya yang mereka lakukan untuk antisipasi manuver Beijing yang dalam beberapa waktu terakhir membatasi kebebasan bernavigasi di perairan tersebut. Namun hal ini dinilai tidak terlalu provokatif seperti yang dilakukan sebelumnya sejak Trump menjabat sebagai Presiden AS.

Diberitakan oleh Reuters, 10 Oktober 2017, salah satu pejabat AS yang tak disebutkan namanya mengatakan bahwa Chafee, kapal perusak yang dipandu, melakukan operasi manuver normal yang menantang 'klaim maritim yang berlebihan' di dekat Kepulauan Paracel. Operasi ini dilakukkan di antara serangkaian pulau kecil dan terumbu karang di mana China mengklaimnya.
Tidak seperti pada bulan Agustus ketika kapal perusak AS datang dengan jarak 12 mil laut dari sebuah pulau buatan yang dibangun di China, para pejabat mengatakan bahwa kapal perusak Chafee berlayar dekat namun tidak berada dalam wilayah kepulauan tersebut.
Dua belas mil laut menandai batas teritorial yang diakui secara internasional. Berlayar dalam rentang tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mengenali klaim teritorial.
Pentagon tidak berkomentar secara langsung mengenai operasi tersebut, namun mengatakan bahwa Amerika Serikat melakukan operasi kebebasan navigasi secara reguler dan akan terus melakukannya.

China terus menantang tindakan Amerika tersebut dengan mengatakan bahwa mereka telah merugikan kedaulatan dan keamanan China. Klaim China di Laut China Selatan di mana kapal perdagangan senilai USD 5 triliun melewatinya, juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Credit viva.co.id

Rusia akan sumbangkan Kalashnikov, truk, peluru kepada Filipina

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)

Manila (CB) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu mengumumkan bahwa Rusia akan menyumbangkan peralatan pertahanan untuk mendukung militer negaranya memerangi milisi pro-ISIS, yang dikatakannya bisa berkumpul kembali dan melakukan serangan "di mana saja dan di mana-mana".

Duterte mengatakan bahwa, dalam kesepakatan yang akan ditandatangi bulan ini, Rusia akan menyediakan senapan penyerang sebanyak 5.000 pucuk. Dengan demikian, militer Filipina tidak lagi harus menggunakan senjata-senjata bekas.

"Kita akan punya (senapan) Kalashnikov," katanya saat berpidato di depan para tentara. Ia menambahkan bahwa Rusia ingin agar sumbangan itu dirahasiakan.

Hadiah dari Moskow akan menambah sumbangan yang diberikan China berupa lebih dari 6.000 senapan penyerang serta 100 senapan penembak jitu.

Rangkaian sumbangan tersebut merupakan hasil upaya Duterte dalam membentuk kemitraan dengan kedua negara kuat pembuat senjata itu, yang merupakan saingan Amerika Serikat.

AS selama berpuluh-puluh menjadi sekutu perjanjian pertahanan Filipina serta sumber utama peralatan militer dan pelatihan. AS telah memberikan peralatan militer senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp13,5 triliun) sejak tahun 2000. Duterte tidak menutup-nutupi kebenciannya terhadap Washington serta tidak segan melontarkan penghinaan terhadap persekutan militer AS.

Seorang pejabat bidang pertahanan mengatakan kepada Reuters bahwa persenjataan Rusia itu akan tiba pada akhir bulan ini, saat menteri pertahanan Rusia menghadiri pertemuan kawasan.

Senapan-senapan itu akan disertai dengan pemberian dari Moskow berupa jutaan peluru serta puluhan truk tentara.

Peralatan militer akan diantar menggunakan lima kapal perang Rusia ke Manila, kata sang pejabat. Empat dari lima kapal itu sudah pernah mengunjungi Filipina tahun ini dalam dua waktu berbeda.

Duterte mengatakan militer memerlukan peralatan yang mencukupi untuk dapat menangani orang-orang yang setia kepada ISIS dan telah menancapkan kaki mereka di Mindanao di selatan.

"Mereka tidak akan menghilang, mereka akan berkumpul lagi di mana pun dan di mana-mana," kata Duterte.

Credit antaranews.com

Malaysia Krisis Intoleransi, Kerajaan Turun Tangan

CB – Kerajaan Malaysia menyerukan harmoni persatuan dan agama di negaranya, setelah apa yang mereka gambarkan sebagai 'tindakan berlebihan' atas nama Islam. Seruan ini adalah sebuah intervensi yang jarang sekali dilakukan pihak Kerajaan, ke dalam urusan publik.
Kerajaan menyatakan keprihatinannya dalam beberapa bulan terakhir terkait dengan intoleransi di Malaysia, yang terdiri dari 60 persen Muslim, komunitas Buddha, Kristen dan Hindu yang cukup besar.

Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh kantor berita Bernama, kesembilan sultan dari Kerajaan Malaysia mengatakan bahwa orang-orang harus menghormati prinsip konstitusional bahwa Malaysia adalah negara multi etnis dan multi keyakinan.
"Dikhawatirkan, tindakan berlebihan beberapa individu akhir-akhir ini bisa melemahkan hubungan harmonis antara masyarakat berbagai ras dan agama," tulis pernyataan yang ditandatangani oleh Keeper of the Rulers' Seal, Syed Danial Syed Ahmad.
"The Rulers merasa isu harmoni memiliki implikasi yang dalam jika setiap tindakan yang terkait dan dilakukan atas nama Islam," katanya, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu, 11 Oktober 2017.
Pernyataan ini merujuk pada beberapa isu yang tengah ramai seperti pembukaan tempat binatu khusus Muslim di negara bagian Johor. Contoh lain yang menjadi berita utama di Malaysia dalam beberapa bulan terakhir termasuk larangan festival bir dan penyensoran film dan musik.

"Persatuan antara masyarakat multi-etnis dan multi-agama di Malaysia adalah kunci untuk memastikan stabilitas negara yang terus berlanjut," kata pernyataan tersebut.

Credit viva.co.id

Turki penjarakan wartawan Wall Street Journal

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (REUTERS)

Ankara (CB) - Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman 25 bulan penjara kepada seorang wartawan Wall Street Journal dalam pengadilan in absentia atas tuduhan melakukan propaganda untuk pemberontak Kurdi, kata surat kabar tersebut, Selasa.

Ayla Albayrak, reporter Wall Street Journal berkewarganegaraan ganda, Turki dan Finlandia, dijatuhi hukuman atas laporan terkait bentrokan yang berlangsung pada 2015, antara pasukan keamanan Turki dan pemberontak dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki tenggara.

Albayrak, yang saat ini berada di Amerika Serikat, akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut, kata Wall Street Journal.

Keputusan pengadilan itu diberikan bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Turki dan Amerika Serikat, setelah dua negara sekutu NATO tersebut masing-masing mulai menangguhkan layanan visa pada Minggu.

Kelompok hak asasi dan sekutu Barat Turki mengeluhkan memburuknya pembelaan terhadap hak asasi manusia di bawah kepemimpinan Presiden Tayyip Erdogan, dan khawatir negara tersebut terjerumus pada pemusatan kekuasaan politik yang lebih besar.

Dalam sebuah tindakan keras keamanan sejak terjadinya percobaan kudeta gagal Juli 2016, pihak berwenang telah memenjarakan 50.000 orang yang saat ini tengah menunggu persidangan dan telah memberhentikan atau mencopot sekitar 150.000 orang dari pekerjaan mereka.

Sebagai bagian dari upaya pembersihan, sekitar 150 media telah ditutup dan sekitar 160 wartawan dipenjara, menurut Asosiasi Wartawan Turki.

Credit antaranews.com

DK PBB serukan dialog di Yaman

Warga melihat rongsokan taksi yang hancur akibat serangan udara pimpinan-Saudi di pos pemeriksaan gerakan bersenjata Houthi dekat Sanaa, Yaman, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)

PBB, New York (CB) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (10/10) menyeru semua pihak di Yaman, terutama milisi Al-Houthi, agar terlibat dalam dialog bermanfaat guna menghentikan pertempuran dan menyelesaikan konflik.

Anggota Dewan Keamanan kembali menyampaikan dukungan mereka bagi penyelesaian politik sebagai satu-satunya cara mengakhiri konflik di Yaman dan seruan mereka kepada semua pihak agar segera menyepakati modalitas bagi penghentian permusuhan yang langgeng, kata Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Dellattre, yang menjadi Presiden DK PBB untuk Oktober, kepada wartawan.

"Anggota Dewan Keamanan sangat menyesalkan kurangnya kemajuan dalam proses politik dan memburuknya situasi kemanusiaan," kata Dellattre setelah konsultasi DK PBB mengenai Yaman, sebagaimana diberitakan Xinhua.

Dewan tersebut meminta pelaksanaan resolusi terkait dan menuntut akses kemanusiaan yang aman, cepat, tanpa penghalang dan berkelanjutan buat semua warga di seluruh gubernuran yang terpengaruh, katanya.

Di dalam penjelasan kepada DK, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres --Ismail Ould Cheikh Ahmed-- mengatakan bencana di Yaman ada akibat ulah manusia.

Peningkatan tajam korban jiwa di pihak sipil baru-baru ini memperlihatkan semua pihak mengabaikan hilangnya nyawa warga sipil dan kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, kata utusan tersebut.

"Saya berada dalam proses pengembangan satu usul yang meliputi langkah pembangunan kepercayaan yang akan mengizinkan semua pihak melanjutkan perundingan guna mencapai kesepakatan menyeluruh," kata Ismail kepada wartawan setelah pertemuan DK PBB.

Yaman terperosok ke dalam perang saudara sejak 2015. Petempur milisi Syiah Al-Houthi, yang berpusat di Sanaa dan setia kepada kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh berhadapan dengan pasukan yang setia kepada Pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansur Hadi --yang berpusat di Aden-- selain serangan oleh anggota Al-Qaida di Jazirah Arab serta kelompok ISIS.

Credit antaranews.com

Rabu, 11 Oktober 2017

Pasukan India dan Pemberontak Tewas dalam Baku Tembak

Mahasiswa Kashmir berlari mencari perlindungan saat polisi India menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan bentrokan di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, 17 April 2017.

CB, KASHMIR -- Sedikitnya dua personil keamanan India dan dua pemberontak tewas dalam baku tembak di distrik Bandipora, Kashmir yang dikelola India. Dilansir dari Aljazirah, Rabu (11/10), baku tembak dimulai pada hari Rabu setelah pasukan keamanan mengepung daerah tersebut untuk menangkap delapan pemberontak yang diyakini bersembunyi di daerah hajin di distrik tersebut.

"Saat pasukan mendekati, militan yang bersembunyi menembaki mereka sekitar pukul lima pagi, mengakibatkan luka pada tiga personil Pasukan Garud Commando. Dua di antaranya meninggal kemudian," kata seorang pejabat seperti dikutip oleh surat kabar Greater Kashmir.

Peristiwa ini terjadi sehari setelah tiga pemberontak dan seorang tentara India terbunuh dalam tiga pertarungan terpisah di desa Kellar di Kashmir selatan. Ribuan orang pada hari Selasa berpartisipasi dalam pemakaman untuk ketiga pemberontak tersebut, meneriakkan slogan-slogan termasuk "We want freedom" dan "Go India, go back."

Penduduk desa juga meneriakkan slogan yang memuji pemberontak dan menyebut Pakistan, yang menguasai bagian dari wilayah Himalaya yang disengketakan. Saingan nuklir India dan Pakistan menginginkan Kashmir secara keseluruhan.

Sebelumnya pada hari Senin, polisi mengatakan tentara membunuh seorang komandan pemberontak di daerah Handwara barat laut. Pemberontak tersebut yaitu kepala operasi kelompok bersenjata Jaish-e-Mohammad. Dikatakan bahwa dia berada di balik beberapa serangan oleh kelompok tersebut baru-baru ini, termasuk serangan pekan lalu oleh pemberontak setelah mereka menyerang sebuah kamp paramiliter di dekat bandara Srinagar. Seorang perwira paramiliter dan tiga pemberontak tewas dalam serangan itu.

India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pemberontak, yang disangkal Pakistan. Sentimen anti-India berjalan jauhtelah terjadi lama di kawasan ini. Hampir 70 ribu orang terbunuh dalam pemberontakan dan tindakan militer India yang terjadi sejak akhir 1980an.

Credit republika.co.id

Presiden Kurdi Tolak Dialog Bersyarat dengan Baghdad

Seorang pria Kurdi menaiki kuda dan membawa bendera mendukung referendum di Erbil, Irak.

CB, BAGHDAD -- Presiden Kurdistan Massoud Barzani siap untuk melakukan dialog terbuka dengan pemerintah pusat di Baghdad, Irak, namun tanpa prasyarat. Dilansir dari Middle East Monitor, Selasa (11/10), hal ini disampaikan Barzani dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan Misi Uni Eropa ke Irak, Ramn Belkwa.

Kantor Kepresidenan Kurdi mengatakan, Barzani dan Belkwa telah membahas referendum tentang pemisahan dari Irak yang diadakan pada September 2017, serta reaksi selanjutnya.

Barzani bertemu pada hari Ahad (8/10) dengan Pembicara Parlemen Irak, Salim Al-Jubouri, sebagai bagian dari upaya blok parlemen dan politik di Baghdad untuk meredakan ketegangan antara Baghdad dan Erbil.

Setelah pertemuan tersebut, Al-Jubouri memperingatkan bahwa campur tangan partai regional dalam krisis tersebut mengancam keamanan, stabilitas, dan persatuan Irak.

Pemerintah Irak menyatakan, tidak akan berdialog dengan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) sampai hasil referendum dibatalkan. Tuntutan ini telah ditolak oleh Erbil.

Jumat pekan lalu, Baghdad memberlakukan larangan penerbangan internasional ke dan dari wilayah tersebut setelah KRG menolak untuk mengendalikan bandara Erbil dan Sulaymaniyah ke pemerintah federal.

Pemerintah Irak mengumumkan dalam sebuah pernyataan kemarin langkah baru melawan KRG. Dewan Menteri Keamanan Nasional Irak telah memerintahkan agar semua jaringan komunikasi ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah federal dan untuk memindahkan markas mereka ke Baghdad.

Pernyataan tersebut merujuk pada tindakan dan keputusan lebih lanjut, tanpa memberikan rincian. Irak secara resmi meminta Iran dan Turki untuk menutup semua penyeberangan perbatasan dengan wilayah tersebut sampai pemerintah federal mengendalikan KRG.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ini Sejarah Kegagalan Rekonsiliasi Palestina

Pertemuan delegasi Fatah Nabil Shaath dan PM Hamas Ismail Haniyah

CB, Setelah 80 tahun Deklarasi Balfour diresmikan, kepemimpinan lokal Palestina terpecah menjadi dua faksi, yaitu gerakan Hamas dan Fatah. Deklarasi Balfour merupakan pernyataan imperialis yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina.

Hamas dibentuk pada Desember 1987 setelah Intifadah pertama. Di bawah naungan Ikhwanul Muslimin, Hamas menciptakan salah satu entitas Islam terorganisir di Palestina.

Sementara itu, Fatah berasal dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dibentuk oleh Liga Arab pada 1964. Fatah yang berusaha menyatukan beberapa gerakan dan partai, akhirnya diakui sebagai wakil rakyat Palestina.

Perjuangan antara kedua entitas tersebut dapat dilacak hingga Maret 2006. Saat itu Hamas membentuk sebuah pemerintahan setelah memenangkan pemilihan parlemen.

Namun, kemenangan Hamas justru memperburuk hubungan dengan Fatah, para pemimpin Barat, dan beberapa negara Arab. Hamas kemudian berhasil mengambil alih Jalur Gaza, sementara Fatah menguasai wilayah Tepi Barat.

Berikut upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan kedua pihak yang bertikai, dilansir dari Daily News Egypt.

1. 2006-2007

Hamas memenangkan pemilihan parlemen, yang menyebabkan pertempuran sengit dengan Fatah. Pada Februari 2007, mendiang Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz di Mekah berinisiatif mengumpulkan perwakilan dari dua gerakan tersebut.

Perundingan ini mengarah pada kesepakatan untuk menghentikan kekerasan, menyatukan upaya untuk melawan pendudukan Israel, dan menciptakan pemerintah persatuan nasional Palestina. Namun, pada Juni di tahun yang sama, Hamas menggulingkan pemerintahan Fatah di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dari jalur rekonsiliasi tersebut.

Setelah itu, Gaza semakin tertekan oleh blokade Israel. Jalur Gaza yang terkepung dan Tepi Barat juga semakin terpisah.

2. 2008

Pada Maret, kedua pihak yang bertikai bertemu lagi di Sanaa, Yaman. Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Deklarasi Sanaa antara Azzam Al-Ahmad dari Fatah dan Moussa Abu Marzuk dari Hamas.

Mereka setuju untuk membuka dialog dan kembali ke panggung politik setelah ketegangan yang terjadi pada 2007. Namun, Fatah memprotes karena kesepakatan tersebut lebih menekankan dialog daripada membentuk pemerintah baru dan mengakui kekuatan PLO.

Hamas kemudian menjelaskan, mengakui PLO sama dengan menyetujui persyaratan yang dikeluarkan dalam Persetujuan Oslo 1993, yang mendorong solusi dua negara. Dengan demikian, hal itu bertentangan dengan ideologi politik utama Hamas bahwa Palestina adalah wilayah Muslim.

Di tahun yang sama, babak baru perundingan telah direncanakan di Kairo. Namun Hamas menolak untuk hadir, sebagai protes atas penangkapan yang dilakukan oleh Fatah terhadap anggota Hamas.

3. 2010-2011

Pada awal 2010, perundingan yang dimediasi oleh Mesir mengenai kemungkinan rekonsiliasi mulai membicarakan pembentukan pemerintahan baru. Hal ini termasuk pemilihan presiden dan parlemen baru, serta perencanaan aparat keamanan.

Namun, Hamas memprotes karena usulan tersebut akan berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Satu titik perbedaan lainnya adalah, Hamas ingin perjanjian tersebut mendukung orang-orang Palestina untuk terus melawan kebijakan Israel, yang tentunya berlawanan dengan sikap kelompok Fatah.

Pada April 2011, Hamas setuju untuk berunding di Kairo, beberapa bulan setelah pemberontakan menggulingkan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Pada Mei, kedua belah pihak menandatangani sebuah perjanjian bersejarah di markas besar Jenderal Intelijen Mesir, yaitu Perjanjian Kairo.

Keduanya bersumpah untuk terus melawan kebijakan Israel dan membentuk pemerintahan persatuan. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang diimplementasikan.

4. 2012

Pemimpin Hamas dan Fatah setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kairo dalam sebuah pertemuan di Doha, Qatar. Persetujuan ini ditandatangani pada Februari oleh Abbas dan Khaled Meshaal.

Mereka sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan dengan agenda non-politik, terutama kabinet otokrat. Mereka juga sepakat untuk terus melawan kehadiran Israel, serta merekonstruksi Jalur Gaza dan melakukan persiapan pemilihan.

Perbedaan pendapat terjadi mengenai siapa yang akan memimpin kabinet dan apa yang akan dilakukan pemerintah baru terhadap kewajiban yang dilakukan oleh PLO (yang ditentang Hamas). Akhirnya pemilihan diboikot oleh Hamas, yang tidak mengizinkan adanya pemungutan suara di Gaza.

Mereka beralasan bahwa pemungutan suara itu suatu pelanggaran dan bahkan mempertanyakan legitimasi pemilihan. Pemilihan kemudian menghasilkan pembentukan pemerintahan persatuan berbasis di Ramallah.

5. 2014

Setelah penggulingan Presiden Mesir Mohamed Morsi pada Juli 2013, Mesir menunda dukungannya terhadap upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Kedua kelompok tersebut kembali bertemu pada April 2014, dan menyetujui pembentukan pemerintah persatuan.

Tidak ada kesepakatan yang dicapai saat Fatah memprotes bahwa Kabinet Hamas tetap menguasai jalur Gaza.

6. 2017

Setelah serangan mematikan Israel pada 2014, situasi kemanusiaan semakin memburuk di Gaza. Setelah itu, bentrokan berdarah dengan pasukan Israel kembali terjadi pada Juli 2017.

Pada Oktober, Hamas mengizinkan pemerintah persatuan yang berbasis Ramallah, untuk mengambil alih badan administratifnya. Mereka mengharapkan terbentuknya sebuah pemerintahan baru dalam perundingan yang dimediasi oleh intelijen Mesir. Kedua belah pihak akan bertemu di Kairo pada Selasa (10/10).

Credit republika.co.id

Israel Bertemu Pejabat Mesir Jelang Perundingan Fatah-Hamas

Hamas

CB, KAIRO - Delegasi Israel mengunjungi Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Mesir, pada Selasa (10/10). Pembicaraan ini dilakukan menjelang perundingan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas di Kairo.

Meskipun tidak ada kabar mengenai isi dari pembicaraan tersebut, sebuah laporan mengatakan kedatangan delegasi Israel itu berkaitan dengan upaya rekonsiliasi tersebut. Otoritas Palestina saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan kembali kedaulatan atas Jalur Gaza setelah diperintah oleh Hamas selama satu dekade. Pekan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam upaya rekonsiliasi itu. Ia mengatakan, pemerintah Palestina di masa depan harus membubarkan kelompok bersenjata Hamas dan memutuskan hubungannya dengan Iran.

Perundingan antara Fatah dan Hamas ini merupakan tidak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah ke Gaza untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Menteri-menterinya juga secara resmi mengambil alih kendali departemen pemerintah di sana.

Meskipun ada kecaman dari Netanyahu, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi mengatakan perundingan rekonsiliasi yang didukung oleh Mesir antara Otoritas Palestina dan Hamas adalah persiapan untuk kesepakatan damai antara Israel-Palestina. Sissi, yang bulan lalu bertemu dengan Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, telah menekankan bahwa dia yakin rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas dapat membuka jalan bagi perdamaian Timur Tengah.

"Komite dialog untuk rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas mulai bekerja dengan dukungan Mesir," kata seorang delegasi dari kelompok Hamas, dikutip Times of Israel.

"Perundingan akan dilakukan di markas intelijen Mesir untuk memeriksa berkas-berkas yang memungkinkan pemerintah persatuan nasional Palestina bekerja di Jalur Gaza," tambahnya.

Azzam al-Ahmad, yang memimpin delegasi Fatah, mengatakan pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memberdayakan pemerintah di Gaza. Juru bicara Fatah, Osama al-Qawasmi, mengatakan perundingan ini juga dimaksudkan untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden dan legislatif.

Kelompok Hamas dan gerakan Fatah yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang berbasis di Tepi Barat telah berselisih sejak mereka melakukan perang saudara pada 2007.

Perpecahan tersebut telah mempersulit setiap negosiasi perdamaian dengan Israel. Hamas tetap berkomitmen terhadap kehancuran negara Yahudi dan telah bersumpah pihaknya tidak akan menyerahkan persenjataannya dalam kesepakatan rekonsiliasi dengan Otoritas Palestina.

Seorang pejabat intelijen Mesir mengatakan kepada Haaretz, perundingan tersebut tidak akan membahas masalah-masalah seperti masa depan militer Hamas. Namun lebih fokus pada hal-hal seperti pengelolaan pegawai sipil di Gaza.

Credit republika.co.id

Arab Saudi Dirikan Kantor Media di Moskow

Kota Moskow, Rusia.

CB,MOSKOW -- Menteri Kebudayaan dan Informasi Arab Saudi Dr Awwad Al-Awwad mengumumkan akan mendirikan sebuah kantor media Saudi di Moskow. Kantor media ini tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran budaya, serta untuk memperdalam hubungan dan dialog bilateral.

Dilansir dari Saudi Gazette, Senin (9/10) kantor media dengan bilingual ini akan menjadi jembatan bahasa Arab agar sampai pada seluruh dunia. Rencananya kantor ini akan dibuka pada akhir Januari 2018.

Kantor bilingual bahasa Arab menjadi ajang untuk berkomunikasi dengan massa dalam bahasa negara tuan rumah. Rencana tersebut diumumkan saat kunjungan akhir Raja Salman ke Rusia.

Al-Awwad mengatakan kantor media akan bekerja untuk mempromosikan partisipasi masyarakat, dan menyelenggarakan banyak diskusi akademis. Selain memperkenalkan model-model budaya Saudi seperti galeri seni, program untuk interaksi antarmasyarakat. Juga untuk memperluas penelitian dan kerja sama di bidang musik, meningkatkan media dan pertukaran budaya dan hubungan dengan budaya masyarakat dan pusat penelitian di negara tuan rumah.

Perlu dicatat bahwa kementerian memasuki fase baru di industri media dengan membuka beberapa jendela di industri media, terutama media baru dan situs jejaring sosial. Ini juga merupakan rancangan untuk memenuhi tujuan Visi Kerajaan 2030.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Penemuan Langka Kerangka Pria 'Stylish' Berusia 4.500 Tahun

Foto: Dok. Daily Sabah

Ankara - Kerangka langka pria berusia 4.500 tahun ditemukan di wilayah Corum, Turki. Kerangka pria itu mengenakan perhiasan yang membuatnya terlihat 'stylish'.

Dilansir dari media Turki, Daily Sabah, Selasa (10/10/2017), kerangka pria tersebut diperkirakan berasal dari Zaman Perunggu. Hal itu terlihat dari perhiasan yang dipakai pria tersebut serta hadiah yang ditemukan di sekitar lokasi penemuan.

Penemuan Langka Kerangka Pria 'Stylish' Berusia 4.500 Tahun Foto: Dok. Daily Sabah

Dari situs penemuan kerangka itu dapat terungkap bahwa manusia pada masa tersebut mengikuti tren mode, ada yang memakai gelang kaki, gelang dan kalung. Diperkirakan mereka berasal dari Kaukasia atau Mesopotamia.

"Mereka mengikuti mode dan mencoba untuk menerapkan seni di luar rumah. Terutama pada pakaian dan ornamen," demikian isi laporan Profesor Universitas Ankara, Yenikonya dan Direktur Ekskavasi Tafyun Yildirim.

Penemuan Langka Kerangka Pria 'Stylish' Berusia 4.500 Tahun Foto: Dok. Daily Sabah

Selain itu, hasil temuan menjadi informasi bahwa penggunaan perhiasan tidak hanya oleh wanita tapi juga pria. Yildirim mengatakan timnya juga menemukan hal menarik dari situs pemakaman kuno itu.

"Beberapa makam wanita berisi berbagai senjata. Itu sebagai simbol status pada kuburan wanita yang berusia 50 hingga 55 tahun. Jika belati ada di kuburan wanita itu menunjukkan bahwa mereka mencintai senjatanya pada saat yang bersamaan," kata Yildirim.

Credit detik.com

Duterte Pecat Puluhan Pejabat Filipina yang Korup

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte dilaporkan telah memecat sejumlah pejabat tinggi Filipina karena melakukan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah salah satu janji yang disampaikan Duterte.

Pejabat yang dipecat Duterte antara lain dua orang pejabat tinggi kepolisian, serta pejabat Bea dan Cukai. Mereka dipecat karena diduga kuat telah melakukan korupsi dan menerima suap.

Juru bicara kepresidenan Filipina, Ernesto Abella mengatakan, gagalnya Direktur Polisi Metro Manila Joel Pagdilao dan Kepala Cabang Quezon Edgardo Tinio untuk menjalankan tugasnya, yang mengakibatkan berkembangnya perdagangan obat bius di wilayah hukum mereka, berada di belakang keputusan Duterte.

"Keduanya secara administratif bertanggung jawab atas kelalaian tugas yang serius dan ketidakberesan serius dalam pelaksanaan tugas dan telah diberhentikan dengan sepatutnya," kata Abella, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (10/10).

Duterte sebelumnya menuduh Pagdilao dan Tinio menjadi "narco-jenderal" yang melindungi perdagangan narkoba ilegal. Komisi Kepolisian Nasional dalam sebuah penyelidikan pada Agustus 2016 menemukan kemungkinan penyebab untuk mengajukan tuntutan administratif terhadap dua kepala polisi tersebut.

Pejabat lain yang dipecat Duterte adalah ketua Komisi Regulator Energi (ERC) Jose Vicente Salazar, yang dinyatakan bersalah atas kesalahan besar sehubungan dengan tuduhan korupsi.

Sementara itu delapan kolektor distrik dan 30 kepala bagian Bea Cukai Filipina turut dipecat oleh Duterte dan diganti dengan personel terpercaya yang baru saja ditugaskan dari Badan Pengawas Obat Filipina.

Komisaris Bea Cukai Filipina, Isidro Lapeña menyebutkan 38 pejabat yang dipecat terus-menerus mengabaikan perintahnya untuk menghentikan korupsi di pelabuhan masing-masing.

Credit sindonews.com

Posisikan IRGC sebagai Teroris Akan Tingkatkan Kebencian Iran pada AS

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam daftar hitam teroris akan meningkatkan kebencian warga Iran terhadap pemerintah AS.

"Dengan tindakan seperti itu, pihak Amerika akan mengisolasi diri mereka lebih jauh dan menjadi lebih hina di mata bangsa kita," kata Zarif dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tasnim News pada Selasa (10/10).

"Jika pejabat AS melakukan kesalahan strategis seperti itu, Iran pasti akan melakukan tindakan balasan," katanya. Ia juga menuturkan, beberapa tindakan balasan telah direncanakan dan akan diumumkan pada waktunya.

Diplomat senior Iran lebih jauh menggambarkan IRGC sebagai sebuah lambang kehormatan bagi Iran. Menurut Zarif, pihaknya selalu melindungi keamanan tanah air, dan mempertahankan perbatasan.

Pada awal Agustus, Donald Trump menandatangani undang-undang satu tindakan sanksi yang paling luas dalam lima tahun terakhir, yang dikenal dengan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang meningkatkan sanksi terpisah pada Iran, Rusia, dan Korea Utara.

CAATSA memperluas sanksi AS yang menargetkan program rudal balistik Iran, dan meningkatkan dasar hukum untuk sanksi yang menargetkan IRGC. Ini juga akan menetapkan dasar hukum bagi AS untuk sanksi tambahan yang menargetkan IRGC atas tuduhan dukungan terhadap terorisme.

Iran mengatakan bahwa sanksi tersebut melanggar kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan kekuatan dunia, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

Credit sindonews.com

Iran Berusaha Beli Teknologi Nuklir Militer Sebanyak 32 Kali

WASHINGTON - Tiga laporan badan intelijen Jerman mengungkap bahwa Iran berusaha membeli teknologi nuklir dan balistik militer secara ilegal sebanyak tiga kali. Laporan intelijen ini berpotensi “memvonis” Teheran melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015.

Tiga laporan mata-mata Jerman itu diperoleh Fox News dan dilansir Selasa (10/10/2017). Laporan secara rinci dibuat mulai September hingga Oktober.

Menurut dokumen yang sensitif tersebut, 32 usaha Teheran salah satunya dilakukan di negara bagian North Rhine-Westphalia, Jerman. Laporan tersebut mencantumkan Iran sebagai negara yang terlibat dalam proliferasi, yang didefinisikan sebagai ”penyebar senjata atom, biologi atau kimia pemusnah massal”.

Badan intelijen di North Rhine-Westphalia menuduh Iran menggunakan perusahaan di Uni Emirat Arab, Turki dan China untuk menghindari pembatasan internasional terhadap program nuklir dan misilnya.

Kesepakatan nuklir antara Iran dan enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Jerman, Prancis dan China) terjadi tahun 2015. Perjanjian itu secara resmi diimplementasikan per 16 Januari 2016. Dalam perjanjian itu, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo yang puluhan tahun menyengsarakan Teheran.

Mayoritas upaya ilegal Iran itu terjadi tahun 2016 di North Rhine-Westphalia. Pada tahun sebelumnya, badan intelijen di Jerman tersebut mencatat 141 upaya Iran untuk mengamankan barang-barang terlarang guna tujuan proliferasi.

Laporan kedua dari badan intelijen negara bagian Hesse, Jerman. Disebutkan bahwa Iran, Pakistan, Korea Utara dan Sudan menggunakan ”tamu akademisi” untuk kegiatan ilegal yang berkaitan dengan program senjata nuklir dan lainnya. ”Contoh untuk jenis aktivitas ini terjadi di sektor teknologi elektronik sehubungan dengan penerapan pengayaan uranium,” bunyi dokumen tersebut.

Pejabat intelijen juga mengutip contoh dinas intelijen asing yang menggunakan ”pertukaran penelitian di universitas-universitas di bidang prosedur biologis dan kimia”. Ketika ditanya apakah Iran terlibat dalam kasus akademis dan penelitian, pihak badan intelijen Hesse menolak berkomentar.

Pada bulan April, Senator Florida Marco Rubio mengatakan kepada Fox News bahwa dia sangat prihatin tentang peran Iran dalam membantu Suriah mengembangkan program senjata kimia. Rubio, yang seorang Republikan, mengatakan bahwa dia terganggu oleh laporan bahwa baik Iran maupun Rusia terlibat dalam program senjata kimia Presiden Suriah Bashar al-Assad.

”Kongres dan Gedung Putih harus bekerja sama untuk menahan rezim Assad bertanggung jawab atas kejahatan perangnya dan menjatuhkan sanksi keras terhadap para pengikutnya,” kata Rubio kepada Fox News.
Laporan intelijen ketiga berasal dari negara bagian Sachsen-Anhalt. Disebutkan bahwa Iran bekerja ”tanpa henti” dalam program rudalnya.

”Dengan rudal balistik dan roket jarak jauh, Iran akan berada dalam posisi untuk tidak hanya bisa mengancam Eropa,” bunyi laporan intelijen tersebut.

Pemerintah Jerman secara resmi belum mengomentari bocoran laporan intelijen dari tiga negara bagiannya. Pemerintah Iran yang berkali-kali menegaskan tidak mengembangkan senjata nuklir juga belum mengomentari laporan ini.

Credit sindonews.com