Senin, 18 September 2017

Pindad Mulai Produksi Medium Tank di 2018, TNI Pesan 100 Unit

Foto: Dok, Pindad.

Bandung - PT Pindad (Persero) siap memproduksi secara massal medium tank di tahun depan. Perusahaan pelat merah ini sudah mendapat pesanan 100 unit untuk memenuhi kebutuhan TNI.

"Rencana TNI tahun depan sudah ada. Kurang lebih 100 unit," kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose saat ditemui di Kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (18/9/2017).

Ia mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan TNI sebetulnya diperlukan sebanyak 300 unit medium tank. Namun untuk tahap pertama diperkirakan, Pindad mampu menyiapkan sebanyak 100 unit saja yang dikerjakan selama dua tahun.

"Kebutuhan (sebetulnya) 300 unitan, tapi yang pertama kurang lebih 100 unit. Ini paling tidak dua tahun (untuk memproduksinya)," ucap dia.

Namun saat ini Pindad bersama NFSS Turki tengah menyelesaikan pembuatan prototype medium tank yang kedua. Prototype tersebut akan menjalani serangkaian pengujian, salah satunya tes ledak.

"Sehingga prototype itu betul-betul sempurna. Jadi ini real pembuatan oleh PT Pindad dan NFSS," katanya.

Abraham melanjutkan, karena medium tank ini sifatnya masih prototype, Pindad dan NFSS tidak bisa saling klaim bila medium tank tersebut hasil karyanya. Tapi merupakan hasil pengembangan bersama.

Namun setelah masuk tahun produksi, Pindad berhak menjual dan melakukan produksi secara massal dan NFSS tidak boleh lagi mengklaim itu karya mereka.

"Setelah itu masuk tahun produksi massal, dia (NFSS) tidak bisa klaim itu produk mereka. Indonesia punya hak memproduksi serial produk dan menjual," ujar Abraham.

Credit finance.detik.com

Ada Rencana Pabrik PTDI Hingga Pindad Dipindah ke Lampung

Foto: Pool

Bandung - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berencana memindahkan semua industri pertahanan mulai dari PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL ke Lampung. Bahkan pihaknya telah menyiapkan 10 ribu hektar lahan untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana itu menurutnya melihat kebutuhan industri pertahanan yang semakin maju. Maka perlu ada satu tempat yang cukup besar sehingga bisa mengembangkan industri pertananan nasional secara maksimal.

"Industri pertahanan makin lama makin maju. Dibuat modern. (Maka) perlu tempat besar," kata Ryamizard di kantor PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/9/2017).

Dia mencontohkan ketika PT DI melakukan uji coba untuk produksi pesawatnya. Landasan pacu yang dimiliki PTDI relatif pendek hanya sekitar 2,5 kilometer. Selain itu di sekitar lokasi juga terdapat banyak pemukiman. Sehingga saat melakukan uji terbang bisa berisiko membahayakan penduduk.

"Contoh PTDI di sini. Landasan 2,5 kilometer. Pertama kali terbang, kalau (sukses) terbang enggak masalah. Tapi kalau (gagal) mendarat lagi kan mendarat di rumah orang. Jadi kita perlu membuat 5 kilometer," katanya.

Kemudian, bila terus melakukan uji coba penerbangan khawatir bisa menganggu jadwal penerbangan komersil.

"Makanya saya sudah menyiapkan di Lampung ada 10 ribu hektar (untuk memusatkan pengembangan industri pertahanan dalam negeri)," ucap Ryamizard.

Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci lokasi pasti lahan tersebut. Hanya saja dia menegaskan lahan itu sudah ada. Rencananya tahun depan sudah memulai pekerjaan. Minimal merapikan terhadap lahan tersebut.

"Tahun depan dibereskan dulu lahannya. Karena kan bergunung-gunung," ujar Ryamizard.

Credit finance.detik.com

AS Tetap Ingin Keluar dari Kesepakatan Iklim Paris

Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian iklim Paris.

CB WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) bersikeras akan tetap meninggalkan Kesepakatan Paris. Pernyataan ini datang di tengah isu bahwa negara adidaya itu kemungkinan besar tetap akan memenuhi ketentuan dalam perjanjian mengenai iklim tersebut.

Pada Sabtu (16/9), sejumlah pejabat AS dan komisaris iklim Uni Eropa Miguel Arias Canete melakukan pertemuan untuk membahas kesepakatan itu. Menurutnya, pemerintah Negeri Paman Sam saat ini masih akan meninjau ulang ketentuan dalam perjanjian serta melunakkan sikap keras untuk menarik diri dari kesepakatan.

"AS tidak akan menarik diri dari kesepakatan Paris dan menawarkan kembali untuk terlibat dalam perjanjian ini," ujar Arias dilansir Wall Street Journal, Ahad (17/9).

Canete mengatakan AS kemungkinan akan melakukan peninjauan atas syarat yang dapat dipenuhi untuk bergabung kembali dalam. Namun, itu mungkin bukanlah sebuah bentuk negosiasi Kemungkinan besar AS akan membahas keputusan mengenai Kesepakatan paris di sela-sela Sidang Umum PBB pekan depan. Di sana, negara itu juga mengumumkan bagaimana posisi mereka sebenarnya saat ini dalam perjanjian.

"Tentu ini adalah pesan yang terkesan sangat berbeda dari apa yang kami dengar dari pernyataan AS sebelumnya mengenai posisi mereka dalam Kesepakatan Paris," kata Canete.

Kesepakatan Paris berisi sejumlah ketentuan mengenai iklim secara komprehensif untuk pertama di dunia. Perjanjian ini dibuat pada 2015 dengan tujuan utama menjaga kenaikan rata-rata suhu global.

Negara-negara yang terlibat dalam Kesepakatan Paris diharuskan mengurangi emisi karbon yang rentan membuat perubahan iklim atau pemanasan global. Saat ini, sebanyak 147 dari 197 negara telah menandatangani perjanjian itu.Hanya ada dua negara, yaitu Suriah dan Nikaragua yang memiliki abstain.

AS menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi kesepakatan yang berlaku pada November 2016 lalu. Pada September di tahun itu, mantan presiden Barack Obama menyetujui isi perjanjian.

Meski demikian, Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan bahwa negaranya telah menarik diri dari Kesepakatan Paris pada 3 Juni. Ia mengatakan diperlukan negosiasi terlenih dahulu untuk mencapai bagaimana perjanjian dapat dibuat dengan lebih adil.

Trump yang mulai menjabat sejak 20 Januari lalu sebagai Presiden AS mengaku keberatan dengan kesepakatan itu. Ia menilai bahwa ketentuan yang ada dalam perjanjian Paris hanyalah tipuan yang dibuat oleh Cina.

Sepanjang kampanye presiden pada 2016, Trump berulang kali mengatakan bahwa isi kesepakatan itu berdampak sangat buruk bagi perekonomian AS. Miliarder itu melihat banyak kemungkinan bahwa birokrat asing memanfaatkan hal itu untuk mengendalikan jumlah energi yang dimiliki negara itu.

Ia mengklaim bahwa Kesepakatan Paris telah membuat indeks perekonomian AS menurun hingga 3 triliun dolar AS. Tak hanya itu, sebanyak 6,5 juta pekerjaan hilang akibat ketentuan dalam perjanjian tersebut.

"Sementara, negara saingan kami seperti Cina dan India mendapat perlakukan lebih baik. Untuk memenuhi kewajiban melindungi negara dan seluruh masyarakat, AS keluar dari Kesepakatan Paris," jelas Trump.

Menanggapi pernyataan Canete, juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan dalam posisi AS untuk Kesepakatan Paris. Ia menegaskan bahwa negara itu tetap pada pendirian bahwa isi perjanjian dapat memberikan keuntungan atau lebih adil bagi mereka.

"Seperti yang telah dikatakan oleh presiden dengan sangat jelas, AS tetap menarik diri, kecuali jika kita dapat masuk kembali dengan syarat yang lebih menguntungkan negara kita." ujar Sanders.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Irak Akan Lakukan Intervensi Militer pada Referendum Kurdi

BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Haider el-Abadi menyatakan, pihaknya akan melakukan intervensi militer pada saat referendum kemerdekaan Kurdi. Intervensi ini akan dilakukan jika referendum itu berujung pada kerusuhan.

"Jika penduduk Irak terancam oleh penggunaan kekuatan di luar hukum, maka kita akan campur tangan secara militer," kata Abadi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (17/9).

"Jika Anda menantang konstitusi dan jika Anda menantang perbatasan Irak dan perbatasan wilayah ini, maka ini adalah undangan publik ke negara-negara di kawasan ini untuk melanggar perbatasan Irak juga, yang merupakan eskalasi yang sangat berbahaya," sambungnya.

Para pemimpin wilayah Kurdi Irak sebelumnya mengatakan, mereka berharap referendum tersebut akan mendorong Baghdad untuk datang ke meja perundingan dan menciptakan jalan untuk kemerdekaan. Namun, Abadi mengatakan, perundingan semacam itu kemungkinan akan semakin sulit untuk terwujud dengan adanya referendum tersebut.

"Ini akan membuat lebih sulit dan lebih sulit. Namun, saya tidak akan pernah menutup pintu perundingan. Negosiasi selalu mungkin terjadi," ungkap pemimpin Irak tersebut.

Wilayah Kurdi Irak berencana mengadakan referendum mengenai dukungan untuk kemerdekaan dari Irak pada 25 September di tiga wilayah yang membentuk wilayah otonomi mereka, dan di wilayah yang dikuasai oleh pasukan Kurdi namun diklaim oleh Baghdad.

Credit sindonews.com

AS Desak Kurdi Batalkan Referendum Kemerdekaan dari Irak

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak pemerintah daerah semi-otonom Kurdistan Irak untuk membatalkan referendum kemerdekaannya. Washington menyatakan, waktu referendum kemerdekaan tidak tepat untuk saat ini.

Anggota parlemen Kurdi Irak pada hari Jumat menyetujui pemungutan suara referendum kemerdekaan pada tanggal 25 September 2017 mendatang. Gerakan Kurdi untuk merdeka dari Irak ini dipelopori pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani, sekutu Washington.

Washington telah lama mendukung otonomi Kurdi dan telah mengandalkan kekuatan milisinya dalam perang melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namun, kini AS khawatir referendum akan menganggu perang melawan ISIS.

Irak, Iran, Turki dan Suriah kompak menentang referendum kemerdekaan Kurdi karena bisa memicu guncangan di Timur Tengah. Sedangkan Israel secara terbuka mendukung referendum tersebut.

”Amerika Serikat telah berulang kali menekankan kepada para pemimpin daerah Kurdistan bahwa referendum mengganggu upaya untuk mengalahkan ISIS dan menstabilkan wilayah-wilayah yang dibebaskan,” kata Presiden Donald Trump dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Gedung Putih.

”Memegang referendum di daerah sengketa sangat provokatif dan tidak stabil,” lanjut Trump memperingatkan dampak referendum tersebut, seperti dikutip Al Jazeera, Sabtu (16/9/2017).

Pekan ini, utusan tertinggi AS, Brett McGurk, mengunjungi Erbil dan berusaha meyakinkan pemimpin Kurdi untuk membatalkan referendum kemerdekaan. Sebagai imbalannya, AS memberikan inisiatif diplomatik baru.

Berdasarkan rencana ini, salah seorang sumber pemerintah AS mengatakan kepada AFP, bahwa masyarakat internasional akan mengawasi negosiasi pembagian pendapatan dalam anggaran minyak Irak dan pembayaran untuk pejuang milisi Kurdi.

Credit sindonews.com

Suu Kyi Punya Kesempatan Terakhir Atasi Krisis Rohingya

NEW YORK - Sekjen PBB mengatakan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, memiliki kesempatan terakhir untuk menghentikan krisis Rohingya. PBB telah menggambarkan krisis Rohingya sebagai pembersihan etnis.

Antonio Guterres mengatakan Suu Kyi masih memiliki kesempatan untuk memastikan pembantaian itu berhenti.

"Saya akan berharap bahwa pemimpin negara tersebut dapat menahannya, dan akan dapat membalikkan keadaan. Dia punya kesempatan, dia punya kesempatan terakhir, menurut pendapat saya, untuk melakukannya," kata Guterres seperi dikutip dari Independent, Senin (18/9/2017).

Jika tidak, katanya, tragedi itu akan sangat mengerikan.

Suu Kyi sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian, menghadapi tekanan yang semakin besar atas tindakan militer Myanmar terhadap kelompok etnis tersebut. Aksi militer Myanmar telah membuat ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari negara tersebut.

Dalam sebuah pidato pada hari Selasa, Suu Kyi diperkirakan akan berbicara mengenai situasi tersebut, kata juru bicaranya.

Dia tidak menghadiri Majelis Umum PBB, yang berlangsung saat ini. Ia sengaja memilih tinggal di Myanmar untuk mencoba dan mengendalikan situasi keamanan, kata seorang pejabat pemerintah.

Diperkirakan 410.000 anggota minoritas Muslim Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine barat ke Bangladesh untuk menghindari serangan militer. PBB telah mencap serangan militer Myanmar adalah contoh dari buku teks tentang pembersihan etnis.

Credit sindonews.com

Krisis Rohingya, Jendral Myanmar: Tidak Ada Kompromi!

YANGON - Jenderal tertinggi Myanmar menyalahkan orang-orang Rohingya atas krisis yang menyebabkan eksodus ratusan ribu orang ke Bangladesh. PBB menyebut lebih dari 400 ribu etnis Rohingya telah meninggalkan Myanmar dan menyebrang ke Banglangdesh.

Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan bahwa Rohingya tidak pernah menjadi kelompok etnis. Ia pun menuduh ekstrimis mencoba membangun sebuah benteng di negara bagian Rakhine utara.

Pasukan Myanmar dituduh menargetkan warga sipil dalam serangan di sana, memaksa etnis Rohingya untuk melarikan diri. Myanmar menyangkal hal ini, dan mengatakan bahwa pihaknya menanggapi serangan militan yang mematikan.

Dalam sebuah postingan di Facebook pada hari Minggu (17/9/2017), Jenderal Min Aung Hlaing mendesak masyarakat dan media di Myanmar untuk mempersatukan isu Rohingya. Dia mengatakan operasi militer dimulai setelah 93 bentrokan dengan orang bengis ekstremis - merujuk pada militan Rohingya - yang dimulai pada 25 Agustus.

Kekerasan tersebut, lanjutnya, merupakan upaya terorganisir untuk membangun benteng pertahanan di negara bagian Rakhine.

"Mereka menuntut pengakuan sebagai Rohingya, yang tidak pernah menjadi kelompok etnis di Myanmar. Masalah bahasa Bengali adalah penyebab nasional dan kita perlu bersatu dalam menegakkan kebenaran," katanya dalam postingannya seperti dilansir dari BBC.

Pembelaan terhadap aksi militer Myanmar ini dilakukan di tengah kutukan atas aksi kekerasan itu dari seluruh dunia.

Militan Rohingya menyerang pos polisi di Rakhine utara pada tanggal 25 Agustus, menewaskan 12 petugas keamanan.

Tapi Rohingya yang telah meninggalkan Myanmar sejak saat itu mengatakan bahwa militer menanggapinya dengan sebuah kampanye yang brutal, membakar desa-desa dan menyerang warga sipil untuk mengusir mereka.

Bangladesh baru-baru ini mengumumkan telah membatasi pergerakan lebih dari 400 ribu Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar. Bangladesh juga mengumumkan rencana untuk membangun tempat penampungan lebih besar untuk 400 ribu etnis Rohingya di dekat kota Cox's Bazar.

Rohingya, minoritas tanpa kewarganegaraan, telah lama mengalami penganiayaan di Myanmar, yang mengatakan bahwa mereka adalah imigran ilegal.

Beberapa yang melarikan diri dari negara bagian Rakhine mengatakan tentang pembunuhan, pemerkosaan dan bahkan pembantaian, sementara di dalam Rakhine, seorang awak BBC menyaksikan rumah-rumah hangus terbakar.

Credit sindonews.com

Bangladesh Ancam Myanmar Terkait Pelanggaran Wilayah

Bangladesh menuduh Myanmar melanggar wilayah udara tiga kali sejak krisis pengungsi Rohingya terjadi. (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, CB -- Bangladesh menuduh Myanmar berulangkali melanggar wilayah udaranya akibat krisis pengungsi Rohingya dan memperingatkan “aksi provokatif” baru bisa menyebabkan “konsekuensi yang tidak diinginkan”.

Pernyataan ini meningkatkan kemungkinan hubungan kedua negara semakin memburuk akibat krisis pengungsi Rohingya.

“Bangladesh menyatakan keprihatiann mendalam atas perilaku provokatif yang terus terjadi dan menuntut agar Myanmar mengambil langkah segera untuk memastikan agar pelanggaran kedaulatan seperti ini tidak terjadi lagi,” bunyi pernyataan tertulis kementerian luar negeri Bangladesh seperti dikutip kantor berita Reuters.

“Aksi provokatif ini bisa menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.”

Bangladesh mengatakan drone dan helikopter milik Myanmar telah tiga kali melanggar wilayah udaranya, pada tanggal 10, 12 dan 14 September.

Pemerintah Bangladesh telah menghubungi duta besar Myanmar di Dhaka untuk mengajukan keluhan atas insiden ini.

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan tidak memiliki informasi tentang insiden yang dikeluhkan oleh Bangladesh, namun dia membantah Myanmar melakukan aksi yang dituduhkan itu.

“Saat ini, kedua negara menghadapi krisis pengungsi. Kita perlu bekerjasama dengan rasa saling mengerti,” kata Zaw Htay kepada Reuters.

Hampir 400 ribu warga Rohingya dari Myanmar Barat menyebrang masuk ke Bangladesh sejak 25 Agustus. Mereka menghindari serangan pemerintah Myanmar ke kelompok bersenjata Rohingya dalam aksi yang menurut PBB merupakan “contoh jelas pembersihan etnis”.

Selama beberapa dekade Bangladesh menghadapi krisis pengungsi Rohingya yang mengalami persekusi di Myanmar yang menganggap mereka sebagai pendatang gelap dan tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan.

Sebelum krisis yang kini terjadi, terdapat 400 ribu warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh.

Krisis paling baru ini terjadi setelah kelompok bersenjata Rohingya menyerang sekitar 30 pos polisi dan markas militer sehingga menewaskan selusin orang.

Pasukan keamanan Myanmar menjawab serangan itu dengan tindakan yang menurut kelompok pengamat hak asasi manusia dan pengungsi Rohingya adalah operasi kekerasan dan pembakaran yang bertujuan mengusir penduduk Rohingya.

Krisis kemanusiaan

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB mendesak Myanmar mengakhiri kekerasan yang menurutnya bisa disebut sebagai pembersihan etnis.

Myanmar membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa pasukan keamanan melakukan operasi untuk membela diri dari aksi pemberontakan Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA) yang telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan bulan Agustus tahun ini dan Oktober tahun lalu.

Pemerintah Myanmar menyatakan ARSA satu kelompok teroris dan menuduh mereka melakukan pembakaran dan menyerang warga sipil.

Sekitar 30 ribu warga non-muslim juga kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang menurut pemerintah Myanmar menewaskan lebih dari 430 orang.

Hampir separuh dari 471 desa di bagian utara Negara Bagian Rakhine ditinggalkan seluruh atau sebagian penduduknya.

ARSA menyangkal tudingan terkait dengan kelompok Islamis internasional dan meminta negara-negara tetangga Myanmar untuk menghalangi “teroris” asing yang berniat bergabung.

ARSA mengatakan berjuang untuk hak-hak kaum Rohingya.

Bangladesh Tuding Myanmar Langgar Wilayah Udara

Krisis pengungsi Rohingya membuat hubungan Myanmar dan Bangladesh tegang sementara dunia internasional meminta Myanmar menghentikan aksi militer di Rakhine.(Reuters/Danish Siddiqui)

Konflik di Myanmar ini menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah perbatasan kedua negara dan menimbulkan pertanyaan tentang transisi negara itu di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi setelah 50 tahu diperintah oleh militer.

Para jenderal militer masih mengendalikan kebijakan keamanan nasional, namun Suu Kyi dikritik karena tidak menghentikan atau mengecam kekerasan yang terjadi.

Sikap simpati bagi warga Rohingya tidak banyak muncul di negara yang setelah pemerintah militer berakhir membuat rasa benci antar masyarakat yang sudah lama ada semakin meningakt.

Warga Myanmar secara umum mendukung aksi militer di Negara Bagian Rakhine ini.

Hukum internasional tidak mengakui pembersihan etnis sebagai satu kejahatan tersendiri, namun tuduhan pembersihan etnis yang menjadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis telah diajukan ke pengadilan internasional.

Credit cnnindonesia.com

Serangan Udara Koalisi Arab Tewaskan 12 Warga Yaman

Ilustrasi korban serangan udara di Yaman. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Jakarta, CB -- Setidaknya 12 warga sipil Yaman terbunuh akibat serangan udara koalisi yang dipimpin Arab Saudi di wilayah timur laut dari Sanaa.

Seperti dilansir dari AFP, pejabat lokal mengatakan serangan udara itu menghantam sebuah kendaraan yang di dalamnya terdapat 12 warga sipil di Hareeb Al-Qarameeshm, Provinsi Marib, Sabtu (16/9).

Wilayah yang berada sekitar 70 km di timur laut Sanaa itu dikuasai kelompok milisi Houthi yang disokong Iran dalam tiga tahun terakhir.

Sejak Maret 2015 silam, koalisi negara Timur Tengah yang dipimpin Arab Saudi melakukan serangan terhadap kelompok milisi Houthi. Tak sedikit warga sipil yang menjadi korban dalam konfrontasi tersebut.

Disebutkan lebih dari 8.000 orang, sebanyak 1.500 di antaranya anak-anak terbunuh. Dan, jutaan lainnya terpaksa mengungsi untuk menghindari konflik.

Bukan hanya itu, PBB dan Palang Merah Internasional melansir ada wabah kolera yang memakan korban jiwa lebih dari 1.800 orang sejak April lalu, di mana 400 ribu kasus lain yang terjangkit di negara tersebut.

Pada Juli lalu, PBB telah melontarkan pernyataan bahwa krisis di Yaman sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

Credit cnnindonesia.com

Hamas Bubarkan Pemerintah Bayangan di Gaza

Gerakan Hamas berkuasa di Jalur Gaza setelah memenangkan pemilu parlemen secara mengejutkan pada 2006 yang menyebabkan pertikaian dengan Fatah. (AFP Photo/ Said Khatib)

Jakarta, CB -- Hamas menyatakan membubarkan pemerintahan di Gaza dan sepakat untuk mengadakan pemilu untuk mengakhiri pertikaian dengan gerakan Fatah.

Pernyataan tertulis yang dikeluarkan Hamas pada Minggu (17/9) menyebutkan bahwa pemerintahan bayangan di Gaza dibubarkan agar pemerintahan rekonsiliasi bisa berkuasa di Gaza.

Hamas juga menyatakan siap menyelenggarakan pemilu dan berunding dengan gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

Presiden Mahmoud Abbas, yang juga pejabat senior Fatah, menyambut posisi baru Hamas ini dengan hati-hati. “Jika demikian pernyataan Hamas, itu adalah pertanda positif,” kata Abbas kepada Reuters.

“Gerakan fatah siap melakukan rekonsiliasi.”

Untuk menekan Hamas, Abbas mengurangi pembayaran pasok listrik ke Gaza yang disediakan Israel sehingga aliran listrik di wilayah itu hanya tersedia kurang dari empat jam sehari.

Pemilihan parlemen Palestina dilaksanakan pada 2006 ketika Hamas secara mengejutkan menang dan menjadi penyebab pertikaian politik di Palestina ini.

Hamas dan Fatah terlibat perang saudara di Gaza pada 2007, dan sejak itu Hamas memerintah kantong wilayah kecil yang terletak di pesisir ini.

Sejak 2011 berbagai upaya mendamaikan kedua gerakan dan membentuk satu pemerintahan bersatu di Gaza dan Tepi Barat gagal tercapai.

Hamas dan Fatah sepakat untuk membentuk satu pemerintah rekonsiliasi nasional pada 2014, namun pemerintah bayangan Hamas terus berkuasa di Jalur Gaza.

Sejumlah jajak pendpat memperlihatkan jika pemilihan legisltif dilakukan sekarang, Hamas akan menang di Gaza dan Tepi Barat yang merupakan lokasi Otoritas Palestina pimpinan Abbas.

Gerakan Hamas memiliki pasukan sendiri yang menjadi kekuatan militer dan juga pemerintahan di Jalur Gaza. (Reuters/Suhaib Salem)

Abbas yang didukung negara-negara barat sudah 12 tahun berkuasa dalam kedudukan bermasa jabatan empat tahun ini dan menurut jajak pendapat dia bukan pemimpin yang populer.

Hingga saat ini belum ada tokoh yang ditunjuk sebagai penggantinya dan tidak ada langkah menuju pemilihan presiden dalam waktu dekat.

Credit cnnindonesia.com

Hamas sepakati langkah menuju kesatuan Palestina

Arsip Foto. Dua gadis Palestina bermain di rumah mereka, yang menurut saksi mata rusak akibat serangan Israel selama pertempuran 50 hari musim panas lali di Khan Younis, selatan Jalur Gaza, Selasa (10/3). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa )

Gaza City (CB) - Hamas pada Minggu menyatakan akan menyingkirkan badan yang dianggap sebagai pemerintahan alternatif di Jalur Gaza dalam satu langkah maju menuju rekonsiliasi dengan rival Fatah menyusul beberapa diskusi dengan Mesir.

Hamas, gerakan Islamis Palestina yang mengelola Jalur Gaza, juga menyatakan siap berunding dengan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas tentang pembentukan pemerintah kesatuan dan penyelenggaraan pemilu.

Pengumuman itu disampaikan setelah perundingan di Kairo pekan lalu dengan para pejabat Mesir, kata pejabat Hamas kepada AFP.

Namun belum jelas apakah langkah tersebut akan menghasilkan aksi nyata lebih lanjut untuk mengakhiri perpecahan mendalam dengan Fatah, yang berbasis di Tepi Barat yang dikuasai Israel.

Dalam pernyataannya pada Minggu, Hamas berbicara tentang "pembubaran" komite administratif, yang dianggap sebagai pemerintahan rival bagi pemerintahan Abbas.

Hamas membentuk komite tersebut pada Maret, dan sejak saat itu Abbas berusaha menekan gerakan itu, termasuk mengurangi pembayaran listrik untuk Jalur Gaza.

Hamas mengelola Gaza sejak 2007, setelah merebutnya dalam perang dari Fatah menyusul perselisihan mengenai pemilu parlemen yang dimenangkan oleh gerakan Islamis tersebut.

Jalur Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang memburuk, antara lain dengan krisis listrik parah dan kekurangan air bersih.

Daerah itu sudah berada di bawah blokade Israel selama sekitar satu dekade, sementara perbatasannya dengan Mesir sebagian besar ditutup dalam beberapa tahun terakhir.

Kantung pesisir tempat tinggal sekitar dua juta penduduk itu juga merupakan salah satu daerag dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia.

Menghadapi kondisi itu, Hamas menengok ke Mesir untuk mendapat pantuan, khususnya yang berkenaan dengan bahan bakar untuk menghasilkan energi.

Israel dan militan Palestina di Gaza, including Hamas, sudah tiga kali berperang sejak 2008.

Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pencabukan blokae namun Israel menyatakan itu diperlukan untuk menghentikan Hamas mendapat senjata atau material lain yang bisa digunakan untuk membuat senjata.

Credit antaranews.com

Kota di Filipina Pecat Seluruh Anggota Polisi

MANILA - Kota Caloocan di Filipina dilaporkan telah memecat sekitar 1.200 petugas polisi mereka, atau seluruh anggota polisi yang ada di kota itu. Pemecatan massal ini dilakukan setelah beberapa dari mereka dituduh membunuh tiga remaja dan merampok sebuah rumah.

Kepala polisis Manila, Oscar Albayalde menuturkan, setiap petugas di kota tersebut akan dilatih ulang dan dievaluasi. Selain itu, yang tidak terbukti melakukan kesalahan akan ditugaskan ke yurisdiksi lain.

"Dengan tuduhan berat yang dikenakan terhadap pasukan tersebut dalam waktu singkat, keputusan tersebut dibuat untuk memecat seluruh pasukan polisi Caloocan, sebuah kota di wilayah metropolitan Manila," ucap Albayalde, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (17/9).

Albayalde mengatakan, petugas korup dan kriminal akan ditendang, sementara petugas yang tidak bersalah akan dilatih ulang dan ditugaskan kembali. Sebanyak 62 petugas telah dibebastugaskan secara permanen dan yang lainnya harus dilatih ulang.

Dia kemudian mengatakan bahwa pemecatan itu akan dilakukan dalam beberaapa tahap dan untuk sementara sebuah batalion keselamatan publik akan bertindak sebagai kepolisian kota.

"Reshuffle adalah tindakan drastis, tapi kita harus melakukan ini untuk menjauhkan mereka dari pengaruh buruk, dan mencegahnya terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan. Tidak mengherankan jika para petugas lain mengikuti contoh buruk dari mereka yang terlibat dalam pembunuhan dan kegiatan ilegal lainnya," ungkapnya.

Pengumuman pemecatan massal dan pelatihan ulag tersebut disambut baik oleh tokoh-tokoh di Filipina, salah satunya Uskup Caloocan Pablo Virgilio David.

"Inilah satu-satunya cara agar (Kepolisian Nasional Filipina) dapat melindungi integritas seluruh institusi kepolisian dengan mendisiplinkan barisan mereka sendiri dan hanya mengikuti perintah yang adil dan sah dari atasan mereka," kata David.

Credit sindonews.com

Protes Keterlibatan Tentara AS di Marawi, Massa Bakar Patung Trump

MANILA - Ratusan aktivis demo turun ke jalan di Manila, Filipina, untuk memprotes keterlibatan tentara Amerika Serikat (AS) dalam pengepungan Marawi. Para demonstran membakar patung Presiden Donald Trump dan Presiden Rodrigo Duterte di depan Kedutaan Besar AS di Manila.

Para aktivis tersebut bentrok dengan polisi saat melakukan demonstrasi di luar Kedutaan AS hari Jumat. Mereka tidak setuju atas operasi militer di Marawi yang belum berakhir, di mana tentara Washington membantu pasukan militer Manila menumpas para militan terkait ISIS di wilayah tersebut.

Para aktivis menentang penerapan status darurat militer di Marawi. Para aktivis sayap kiri menuduh Duterte masih menjadi “boneka” AS karena dia belum sepenuhnya mencabut perjanjian pertahanan kedua negara yang memungkinkan tentara AS membantu Filipina dalam operasi militer di Marawi.

Militer AS menyediakan pesawat pengintai dan staf teknis ke Filipina untuk memerangi para militan Maute, kelompok bersenjata yang bersumpah setia kepada kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Lebih dari 800 orang dilaporkan tewas sejak pengepungan Marawi dimulai.

”Ini adalah pemerintahan yang tidak lagi mengejar kebijakan luar negeri yang independen dan tidak berbeda dengan rezim masa lalu yang telah memeluk imperialisme AS di Filipina,” kata Renato Reyes Jr, Sekretaris Jenderal Aliansi Patriotik Baru, sebuah organisasi sayap kiri Filipina, seperti dikutip Reuters, Sabtu (16/9/2017).

Sebuah rekaman video yang dirilis Reuters menunjukkan para aktivis berbaris dengan spanduk bertuliskan;"US: Imperialist, # 1 terrorist. Hands off Marawi! US troops out now!"

Massa bentrok dengan polisi saat mereka berbaris, dan beberapa demonstran membakar patung Trump dan Duterte.

Duterte meningkatkan hubungan Manila dengan Washington saat dia mencari aliansi dengan China dan Rusia segera setelah dia mulai menjabat pada Juni 2016.

Sementara itu, Duterte telah mengancam untuk mengumumkan undang-undang darurat militer nasional mulai minggu depan jika sebuah demonstrasi yang dijadwalkan oleh kelompok komunis dan kelompok sayap kiri berubah menjadi kekerasan.

”Dia mengatakan, jika pihak (sayap) kiri akan mencoba melakukan demonstrasi besar-besaran, mulai menyebabkan kebakaran di jalan-jalan, mereka akan mengganggu negara, maka saya mungkin (mengumumkan darurat militer),” kata Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menirukan ucapan Duterte.

Demonstrasi besar-besaran rencananya digelar pada 21 September untuk menyuarakan perlawanan terhadap perang narkoba yang dikobarkan Duterte dan serangan terhadap institusi demokratis di negara tersebut.

Credit sindonews.com

AS Bilang Korut Akan Hancur kecuali Serahkan Senjata Nuklir

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memperingatkan Korea Utara (Korut) untuk menyerahkan program rudal dan senjata nuklirnya serta berhenti mengancam Washington atau akan menghadapi kehancuran.

Peringatan tersebut muncul hari Minggu atau sehari setelah pemimpin Korut Kim Jong-un bersumpah bahwa negaranya akan mencapai tujuan dari program senjata nuklirnya. Tujuan yang dimaksud adalah keseimbangan kekuatan militer Pyongyang dengan Washington.

Peringatan AS disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, HR McMaster. ”Kim harus menyerahkan senjata nuklirnya karena presiden telah mengatakan bahwa dia tidak akan mentoleransi rezim ini, yang mengancam Amerika Serikat dan warga negara kita dengan senjata nuklir,” kata McMaster.

Ditanya apakah itu berarti Trump akan meluncurkan serangan militer, McMaster mengatakan; ”Dia sudah sangat jelas tentang itu, bahwa semua opsi ada di meja.”

Kim Jong-un telah mengancam Guam, sebuah wilayah AS di Pasifik, dan telah menembakkan dua rudal yang melewati wilayah udara Jepang—sekutu AS di Asia—termasuk satu rudal yang diluncurkan pada hari Jumat lalu.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa Korut mulai merasakan keadaan darurat. Haley juga memperingatkan soal tanggapan AS lebih keras di masa depan. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB benar-benar kelelahan dengan semua pilihan untuk mengatasi rezim Kim Jong-un.

Haley mengaku akan dengan senang hati menyerahkan masalah ini kepada Menteri Pertahanan James Norman Mattis. ”Karena dia memiliki banyak opsi militer,” ujarnya.

Haley melanjutkan, Presiden Trump bukan mengumbar ancaman kosong. ”Jika Korut terus melakukan perilaku sembrono ini, jika AS harus membela diri atau mempertahankan sekutunya dengan cara apa pun, Korut akan hancur dan kita semua tahu itu dan tidak ada yang menginginkan hal itu,” imbuh Haley.

”Kita tidak ada yang menginginkan perang, tapi kita juga harus melihat kenyataan bahwa Anda berurusan dengan seseorang yang ceroboh, tidak bertanggung jawab dan terus memberi ancaman tidak hanya kepada Amerika Serikat, tapi juga untuk semua sekutunya, jadi ada sesuatu yang berbeda yang harus dilakukan,” papar Haley, seperti dikutip Reuters, Senin (18/9/2017).

Credit sindonews.com

AS Gelar Latihan Perang di Tengah Ancaman Korut

GLASGOW - Militer Amerika Serikat (AS) dijadwalkan untuk memulai latihan besar di Skotlandia. Latihan perang ini untuk menguji kemampuan NATO mempertahankan diri dari rudal balistik karena ancaman Perang Dunia ke-3 terus bertambah.

Sebagai bagian latihan yang digelar selama sebulan di rentang Hebrida, sebuah kapal perang Belanda akan diuji saat mencoba mendeteksi dan melacak rudal yang terbang di luar atmosfer bumi lebih dari 12.400 mph - lebih dari 16 kali lebih cepat dari pada kecepatan suara.

Kapal frigat Belanda, HNLMS De Ruyter, dilengkapi dengan radar akuisisi multi-beam yang mampu memperbaiki target dari jarak jauh.

"Tujuan dari Shield Formidable adalah untuk memperbaiki interoperabilitas sekutu di lingkungan pertahanan udara dan rudal terpadu yang dioperasikan langsung, dengan menggunakan struktur pelaporan perintah dan kontrol NATO," kata angkatan laut AS dalam sebuah pernyataan seperti disitat dari Daily Express, Sabtu (16/9/2017).

Latihan perang akan dipimpin oleh angkatan laut AS dan mencakup pasukan dari Inggris, Prancis, Kanada, Jerman, Spanyol dan Italia.

Latihan di lepas pantai Skotlandia utara akan menjadi ujian kedua yang pernah dilakukan pembelaan rudal balistik NATO di Eropa.

Tes terakhir, pada bulan Oktober 2015, melibatkan kapal perang Amerika, USS Ross menembak sebuah rudal selama latihan tembak.

Kapal perusak tersebut menembak jatuh dari angkasa sebuah rudal balistik Terrier Orion. Latihan ini didukung oleh USS The Sullivans, yang menembak dua target udara yang mensimulasikan rudal jelajah anti-kapal yang menargetkan Ross.

Latihan yang dijuluki Formidable Shield ini dilakukan beberapa hari setelah tes rudal terbaru Korea Utara (Korut) karena ketegangan internasional terus berkembang.

Pyongyang mengancam untuk menenggelamkan Jepang dan mengatakan bahwa AS harus "dipukuli sampai mati seperti anjing rabies". Ancaman itu dikeluarkan setelah kedua negara meminta sanksi tambahan PBB untuk menanggapi uji coba rudal dan nuklir yang dilakukan oleh negara pertapa tersebut.

Rentang Hebrida, area laut yang luas yang digunakan untuk menguji sistem rudal, baru-baru ini digunakan untuk menguji sistem pertahanan rudal udara Royal Navy yang baru.

Credit sindonews.com

Menyusup ke Militer AS, Iran Klaim Kantongi Bukti Kolusi AS-ISIS

TEHERAN - Pejabat Garda Revolusi Iran (IRGC) berhasil menyusup ke pusat komando militer Amerika Serikat (AS). Ia berhasil mendapatkan dokumen yang diduga membuktikan adanya kolusi antara teroris Washington dan ISIS.

Klaim tersebut dibuat oleh Panglima Angkatan Udara IRGC, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh, pada hari Jumat dalam sebuah wawancara TV.

"Kami memiliki dokumen yang menunjukkan perilaku orang Amerika di Irak dan Suriah. Kita tahu apa yang orang Amerika lakukan di sana; apa yang mereka lalai dan bagaimana mereka mendukung ISIS," ujarnya seperti dilansir dari Russia Today, Minggu (17/9/2017).

Ia mengatakan jika IRGC mendapatkan lampu hijau untuk merilis dokumen tersebut, itu akan membawa lebih banyak "skandal" untuk AS.

Ini bukan pertama kalinya seorang pejabat tinggi Iran menuduh AS membantu teroris di wilayah tersebut, yang mengaku memiliki bukti kolusi yang kuat.

Pada bulan Juni, setelah serangan di Teheran menewaskan 17 orang, Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mostafa Izadi menuduh AS melancarkan perang proxy di wilayah ini melalui teroris ISIS, yang merupakan "trik baru dengan kekuatan arogan melawan Republik Islam.

"Kami memiliki dokumen dan informasi yang menunjukkan dukungan langsung oleh imperialisme AS untuk arus yang sangat menjijikkan ini di wilayah tersebut, yang telah menghancurkan negara-negara Islam dan menciptakan gelombang pembantaian dan bentrokan," kata Izadi kala itu.

Tuduhan Izadi diamini oleh Ketua Parlemen Iran Ali Larijani, yang mengklaim bahwa AS telah menyesuaikan diri dengan ISIS. Namun tidak ada bukti untuk mendukung tuduhan tersebut telah dirilis sejauh ini.

Credit sindonews.com

Usik Kesepakatan Nuklir, Khamenei Peringatkan AS

TEHERAN - Iran tidak akan terganggu oleh Amerika Serikat (AS) dan akan bereaksi kuat jika Washington salah langkah terkait kesepakatan nuklir internasional. Demikian pernyataan yang dikeluarkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Komentar itu dikeluarkan Khamenei menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengatakan Iran telah melanggar semangat kesepakatan nuklir 2015.

"Negara Iran berdiri teguh dan langkah yang salah oleh rezim yang berkuasa mengenai kesepakatan nuklir akan menghadapi reaksi Republik Islam," ujar Khamenei memperingatkan Washington seperti dikutip dari Reuters, Minggu (17/9/2017).

Washington memperpanjang beberapa sanksi bantuan untuk Iran pada hari Kamis di bawah kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia. Meski begitu, AS mengatakan bahwa pihaknya belum memutuskan apakah akan mempertahankan kesepakatan tersebut.

Trump harus membuat keputusan pada pertengahan Oktober apakah akan menyatakan bahwa Iran mematuhi kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Jika tidak, Kongres memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan sanksi yang dibebaskan berdasarkan kesepakatan tersebut.

"Hari ini, terlepas dari semua komitmen dan diskusi dalam negosiasi, sikap Amerika terhadap perundingan ini dan hasilnya sama sekali tidak adil dan berarti melakukan intimidasi," kata Khamenei.

"Orang Amerika harus tahu bahwa orang-orang Iran akan berdiri teguh pada posisi terhormat mereka dan pada isu-isu penting yang berkaitan dengan kepentingan nasional, tidak akan ada ketertarikan oleh Republik Islam," tukasnya.

Credit sindonews.com

Saingi Ibu Semua Bom AS, Iran Klaim Punya Ayah Semua Bom

TEHERAN - Seorang komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa negara tersebut memiliki "bapak semua bom". Hal itu sebagai bentuk untuk membayangi persenjataan non nukli paling kuat milik Amerika Serikat (AS).

Komandan Angkatan Udara Iran, Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan, bom tersebut dikembangkan dengan permintaan khusus dari IRGC.

"Mengikuti sebuah proposal oleh Angkatan Udara dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), industri pertahanan Iran memproduksi bom 10 ton. Bom-bom ini ada untuk kita," katanya seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (17/9/2017).

"Mereka dapat diluncurkan dari pesawat Ilyushin dan mereka sangat merusak," tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai kemampuan persenjataan tersebut.

Komandan tersebut menyebut perangkat itu sebagai "bapak semua bom," membandingkannya dengan bom GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) milik AS, yang biasa dikenal sebagai "ibu dari semua bom."

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) di sebut sebagai "ibu dari semua bom" karena memiliki berat 9,8 ton dan menghasilkan daya ledak 11 ton setara TNT, komandan IRGC diduga mengacu pada berat persenjataan baru Iran daripada potensi destruktifnya.

MOAB dikembangkan pada tahun 2003 dan pertama kali digunakan dalam pertempuran pada bulan April ini. AS menjatuhkan perangkat itu di Afghanistan di kompleks terowongan gunung yang digunakan oleh teroris Islamic State (IS, sebelumnya ISIS).

Senjata Iran yang baru, bagaimanapun, dapat memicu perselisihan terkait sebutan ayah dari semua bom. Pasalnya Rusia telah memiliki persenjataan non-nuklir yang juga dikenal sebagai "ayah".

Bom The Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power, yang dikenal sebagai 'bapak semua bom' (FOAB), berhasil diuji oleh Rusia pada tahun 2007, dengan hasil yang mengesankan untuk perangkat non-nuklir - hasil 44 ton saat diledakkan. Bom tersebut meledak di udara, menguapkan target, menghancurkan struktur, dan meninggalkan lanskap hangus seperti bulan.

Credit sindonews.com

Korea Utara ingin samai kekuatan militer AS

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS)

Seoul (CB) - Korea Utara pada Sabtu mengatakan sedang berupaya untuk menyamai kekuatan militer Amerika Serikat, setelah sebelumnya mengisyaratkan kesabarannya untuk diplomasi sanksi ringan menyusul peluncuran rudalnya ke arah Jepang untuk kedua kalinya.

"Tujuan akhir kami adalah untuk membangun keseimbangan kekuatan riil dengan AS dan membuat penguasa AS tidak berani membicarakan opsi militer," pemimpin Korea Utara Kim Jong Un seperti dikutip oleh kantor berita negara, KCNA.

Kim diperlihatkan tampak berseri-seri saat menyaksikan rudal terbang dari peluncur yang bergerak dalam foto yang dikeluarkan oleh kantor berita itu, dikelilingi oleh beberapa pejabat.

"Efisiensi dan keandalan tempur Hwasong-12 benar-benar diverifikasi," kata Kim seperti dikutip KCNA. Kim menambahkan bahwa tujuan Korea Utara untuk menyelesaikan kekuatan nuklirnya telah "hampir mencapai terminal".

Korea Utara telah meluncurkan puluhan rudal di bawah kepemimpinan Kim karena mempercepat program senjata yang dirancang untuk memberikannya kemampuan untuk menargetkan Amerika Serikat dengan rudal bertenaga nuklir yang kuat.

Setelah peluncuran rudal terbaru pada hari Jumat, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih H.R. McMaster mengatakan bahwa Amerika Serikat cepat kehabisan kesabaran dengan program rudal dan nuklir Korea Utara.

"Kami telah menendang kaleng itu di jalan, dan kami keluar jalur,” kata McMaster kepada wartawan, mengacu pada uji coba rudal Pyongyang yang terus-menerus yang bertentangan dengan tekanan internasional.

"Bagi mereka ... yang telah mengomentari kurangnya opsi militer, ada opsi militer," katanya, menambahkan bahwa ini bukan pilihan yang disukai oleh Trump.

Juga pada hari Jumat, Dewan Keamanan PBB mengutuk peluncuran rudal "sangat provokatif" oleh Korea Utara.

Ini telah meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara dalam menanggapi sebuah uji coba bom nuklir pada 3 September, yang memberlakukan larangan ekspor tekstil Korea Utara dan membatasi impor minyak mentahnya.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menggemakan retorika McMaster yang kuat, bahkan saat dia mengatakan resolusi yang dipilih Washington untuk krisis tersebut adalah melalui diplomasi dan sanksi.

”Apa yang kita lihat adalah, mereka terus menjadi provokatif, mereka terus menjadi ceroboh dan pada saat itu tidak ada semua Dewan Keamanan yang akan bisa melakukannya dari sini, ketika Anda telah memotong 90 persen dari perdagangan dan 30 persen minyak," kata Haley.

Rudal uji coba Korea Utara terakhir meluncur di Hokkaido di utara Jepang pada hari Jumat dan mendarat di Pasifik sekitar 2.000 km (1.240 mil) ke timur, kata pemerintah Jepang.

Ini menempuh jarak sekitar 3.700 km (2.300 mil), menurut militer Korea Selatan, cukup jauh untuk mencapai wilayah Guam A.S. di Guam, yang telah diancam Utara, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

Militer Suriah kepung petempur ISIS di bagian Deir al-Zour

Dokumen foto pasukan tentara Suriah menyampaikan salam kemenangan usai merebut kembali Kota Aleppo dari ISIS, Maret 2017. Militer Suriah mengumumkan gencatan senjata di Kota Deera selama 48 jam pada Sabtu (17/6/2017). (Reuters)

Damaskus, Suriah (CB) - Militer Suriah berhasil mengepung petempur ISIS di beberapa bagian Kota Deir Al-Zour di bagian timur negeri itu pada Sabtu (16/9), kata satu kelompok pemantau.

Beberapa hari setelah menerobos kepungan ISIS ke Deir Al-Zour, pasukan Suriah yang didukung Rusia dan petempur sekutu mereka mengubah keadaan ISIS.

Mereka mengepung beberapa bagian Ibu Kota Deir Al-Zour yang dikuasai ISIS setelah merebut beberapa daerah penting di pinggirnya menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia.

Militer Suriah merebut Kota Kecil Muraiyieh dan Jafra, yang menjadi kunci untuk mengepung petempur ISIS di Deir Al-Zour.

Militer Suriah sekarang berada 25 kilometer dari Kota Mayadeen di pinggir Provinsi Deir Al-Zour, yang dipandang sebagai "Ibu Kota ISIS di Deir Al-Zour".

Kelompok pengawas Observatorium Suriah yang berpusat di London juga melaporkan bahwa satu pesawat Rusia atau Suriah diserang oleh sistem pertahanan udara ISIS di pinggir timur Deir Az-Zour.

Pesawat itu, menurut Observatorium Suriah, terlihat jatuh di bagian yang dikuasai pemerintah di Kota Deir Al-Zour, dan nasib pilotnya tidak diketahui.

Setelah serangan pekan lalu, yang berhasil menembus kepungan ISIS atas daerah yang dikuasai pemerintah di Deir Al-Zour, pasukan Suriah bergerak maju dan telah merebut kekuasaan atas 64 persen kota tersebut, sementara ISIS menguasai sisanya.

Menurut siaran kantor berita Xinhua, Deir Al-Zour adalah kubu utama terakhir ISIS setelah kehilangan "ibu kota de faktonya, Ar-Raqqah", yang direbut Pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika Serikat dan telah merebut banyak wilayah kota di Suriah Utara.

Credit antaranews.com

Tembok pengingat separuh abad pendudukan Israel di Palestina

- (Wikimedia Commons)

Ramallah, Palestina (CB) - Bagi Ehad Al-Hariry, pembawa acara radio terkemuka Palestina, peringatan 50 tahun pendudukan Israel atas tanah Palestina membawa banyak makna.

Bagi dia, tembok pemisah yang didirikan Israel di sepanjang Garis Hijau sebagai perbatasan yang diakui masyarakat internasional sejak berdirinya Israel pada 1949, adalah pengingat paling luar biasa mengenai pendudukan Israel yang membawa derita dan kenangan menyakitkan bagi rakyat Palestina.

Jadi Al-Jariry datang dengan ide menandai 50 tahun pendudukan Israel menggunakan tiruan mini tembok pemisah, di mana semua peristiwa besar dalam konflik Palestina-Israel selama setengah abad belakangan digambarkan.

Gambar itu meliputi Tepi Barat Sungai Jordan, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai di Mesir yang diduduki Israel setelah Perang 1967. Sekitar 750.000 orang Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat pendudukan Yahudi.

"Gagasannya untuk mencerminkan sejarah dan peristiwa utama yang terjadi selama 50 tahun pendudukan atas Tepi Barat, Yerusalem dan Jalur Gaza, untuk mengingatkan rakyat, terutama generasi muda, mengenai apa yang telah terjadi yang tidak mereka saksikan atau alami," kata Al-Jariry.

"Itu juga (dirancang) untuk mengenang semua orang yang telah memberi sumbangan bagi perjuangan berlanjut kami melawan pendudukan dan ketahanan (rakyat Palestina) dalam 50 tahun terakhir," ia menambahkan sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.

Atas nama pencegahan serangan gerilyawan Palestina, Israel telah mendirikan tembok pemisah di dekat Jalur Hijau, yang ilegal menurut hukum internasional.

Tembok setinggi delapan meter yang dilengkapi banyak perangkat pengawas itu telah membawa dampak merusak bagi masyarakat dan ekonomi Palestina.

Gagasan Al-Jariry diwujudkan oleh Heinrich Boll Institute Jerman, yang memutuskan untuk membuat replika mini tembok pemisah, yang akan dipamerkan di universitas-universitas Palestina dan diperlihatkan ke masyarakat di beberapa kota besar Palestina.

Miniatur tembok tersebut sekarang dipamerkan di gerbang utama gedung Pemerintah Kota Praja Ramallah di jantung kota itu.

Lama Hourani, Manager Program Heinrich Boll Institute, mengatakan miniatur tembok pemisah itu merupakan simbol penting ingatan kolektif rakyat Palestina.

"Kami berusaha mengingatkan orang-orang mengenai peristiwa-peristiwa besar yang telah kami lalui, evolusi pemikiran politik dan cara perjuangan serta faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi evolusi ini," kata Hourani.

Ini juga dimaksudkan untuk "menarik generasi baru untuk melihat rincian peristwa-peristiwa yang tidak banyak mereka ketahui, dan juga bagi generasi tua untuk mengambil pelajaran dari semua peristiwa yang telah kami lalui untuk masa depan," kata wanita pejabat itu.

Al-Jariry mengatakan alasan memamerkan miniatur ke publik adalah untuk memungkinkan orang-orang melihatnya saat mereka berkendara atau lewat, dengan demikian sasarannya lebih banyak orang yang tak biasa mengunjungi galeri.

"Eksibisi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat Palestina dengan memperlihatkan ingatan yang mungkin orang lupakan," kata Maram Totah, Pejabat Penerangan Kota Ramallah, kepada Xinhua.

Credit antaranews.com

Mantan Presiden Mesir Mohammed Moursi dipenjara 25 tahun terkait spionase

Pendukung presiden Mesir yang terguling, Mohamed Moursi, saat berunjuk rasa di Kairo pada 7 Juli 2013. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Kairo (CB) - Pengadilan Mesir pada Sabtu menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun bagi presiden terguling Mohammed Moursi dari Ikhwanul Muslim karena dianggap menjadi mata-mata untuk Qatar, kata sumber bidang peradilan.

Mursi terpilih secara demokratis sebagai presiden setelah revolusi 2011 namun ia digulingkan pada pertengahan 2013 oleh jenderal Abdel Fattah al-Sisi, yang sekarang menjabat sebagai presiden Mesir, setelah munculnya gelombang demonstrasi yang menentang kepemimpinannya. Tak lama kemudian, Mursi ditahan.

Pengadilan Kasasi Mesir, dalam putusan akhirnya, mengurangi hukuman Mursi dalam kasus Qatar menjadi 25 tahun. Sebelumnya, Mursi dijatuhi hukuman 40 tahun penjara.

Mursi sendiri sudah mulai menjalani hukuman 20 tahun penjara setelah dianggap bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap para penentang selama aksi-aksi unjuk rasa pada 2012.

Sejak Mursi terguling, ribuan pendukung Ikhwanul Muslim diadili secara massal dan ratusan di antaranya dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara dengan masa yang panjang.

Pada 2014, Mesir mendakwa Mursi dan sembilan sosok lainnya membahayakan keamanan nasional dengan membocorkan rahasia negara serta dokumen-dokumen sensitif kepada Qatar.

Hubungan Mesir dengan Doha sudah bermasalah karena Qatar mendukung Mursi.

Mesir merupakan salah satu dari empat negara Arab dalam kelompok yang dipimpin Arab Saudi yang memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni. Mereka menuding Qatar memberikan dukungan bagi kelompok-kelompok militan dan bekerja sama dengan saingan kelompok negara itu, Iran. Doha membantah tuduhan-tuduhan itu, demikian Reuters.

Credit antaranews.com