Rabu, 06 September 2017

Korsel Siaga Satu, Perang Korea Hanya Tunggu Waktu

KOREA Selatan (Korsel) dalam posisi siaga penuh menghadapi segala kemungkinan perang dengan Korea Utara (Korut). Seoul menggelar latihan perang dengan skenario menghadapi pertempuran sesungguhnya dengan Pyongyang. Latihan peluncuran rudal dan penembakan roket dari pesawat tempur pun dilakukan Korsel.

Ketegangan kedua negara bertetangga kerap terjadi tahun ini. Hal ini makin diperburuk dengan tindakan Korut yang mengabaikan desakan internasional untuk menghentikan uji coba nuklirnya.

Berikut ketegangan kedua negara yang tercatat dalam sebulan ini :

21 Agustus 2017 Militer Korsel dan AS mulai menggelar simulasi perang di tengah ketegangan program nuklir Korut.

1 September 2017 Pesawat pengebom AS terbang di atas Semenanjung Korea sebagai latihan pengeboman terhadap fasilitas nuklir Korut.

2 September 2017
Presiden Korsel Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump sepakat merevisi traktat misil untuk meningkatkan pertahanan.

3 September 2017
Korut sukses melaksanakan uji coba bom hidrogen. Dunia mengecam provokasi tersebut.

4 September 2017
Korsel meminta AS untuk menempatkan pesawat pengebom di Semenanjung Korea setelah Korut memberikan sinyal akan meluncurkan misil jarak jauh.

Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini, Korsel dalam kondisi siaga satu atau siap berperang. Korsel telah mempersiapkan diri dengan berbagai latihan dengan bantuan Amerika Serikat.

Dengan kata lain, saat ini perang antar-Korea sangat mungkin segera terjadi. Pasalnya, Korsel pun sudah gerah dengan tindakan provokasi Pemimpin Korut Kim Jong Un.

Credit sindonews.com

Rusia Gugat AS terkait Perampasan Kantor Diplomatiknya

MOSKOW - Pemerintah Rusia mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penutupan paksa kantor diplomatiknya di San Francisco. Moskow menilai tindakan Washington sebagai perampasan yang melanggara hukum internasional.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov melalui telepon telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson bahwa proses hukum telah dimulai.

”Ketika membahas hubungan internasional, Lavrov menunjukkan bahwa perampasan properti diplomat Rusia di tanah AS adalah pelanggaran mencolok terhadap norma-norma internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.

”Menteri (Lavrov) menarik Menteri Luar Negeri (AS) untuk memperhatikan kata-kata (Presiden) Vladimir Putin saat KTT BRICS di Xiamen, China mengenai niat Rusia untuk menggunakan cara-cara legal guna melawan tindakan ilegal Washington,” lanjut kementerian tersebut, seperti dilansir Russia Today, Rabu (6/9/2017).

Pada tanggal 31 Agustus, Rusia diberi waktu 72 jam untuk membersihkan kantor konsulatnya di San Francisco, serta propert diplomatik di Washington DC dan New York.

Rusia mengatakan bahwa bangunan tersebut kemudian digeledah, yang merupakan pelanggaran Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Washington menolak akses Moskow atas kantor diplomatiknya meskipun menurut hukum internasional properti dan kepentingan diplomatik sebuah negara tidak dapat diganggu gugat.

”Keputusan Amerika untuk menolak Rusia atas penggunaan propertinya adalah pelanggaran nyata atas hak properti Rusia,” kata Presiden Putin di China pada hari Selasa. ”Mari kita lihat seberapa baik sistem hukum Amerika yang banyak dipuji.”

Sementara itu, juru bicara Putin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk mengajukan tuntutan hukumnya dengan pengadilan mana pun.

Credit sindonews.com

Geledah Konsulat, Rusia Sebut AS Negara Hooligan

MOSKOW - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara hooligan atas tindakannya menggeledah kantor perwakilan Rusia di Washington. Moskow menyatakan, mereka akan membalas aksi tersebut dengan cara mereka sendiri.

"Kita seharusnya tidak mencoba menjadi seperti mereka. Kami tidak pernah mengatakan bahwa tindakan yang tidak bersahabat atau bermusuhan oleh Amerika harus ditanggapi dengan sebuah tindakan balasan yang meniru garis keturunan Amerika, yang mengarah pada pelanggaran hukum dan peradilan," ucap Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergai Ryabkov.

"Kami tidak pernah menghadapi pelanggaran berat, seperti norma-norma hukum internasional yang terus-menerus dan menyeluruh. Saya akan menyebut apa yang terjadi sekarang hooliganisme sebuah negara," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/9).

Dia mengatakan, setiap negara memang memiliki kebijakan masing-masing mengenai hal ini. Namun, lanjut Ryabkov, kebijakan tersebut harus mematuhi beberapa peraturan atau lebih tepatnya sopan santun dalam dunia internasional.

Ryabkov lalu menuturkan, akan memakan waktu lama untuk memproses perkembangan dan memutuskan respons yang tepat. Tapi Rusia akhirnya akan membalas, dia berjanji.

"Saya jamin, kami punya banyak pilihan. Masalahnya bukan tentang datang dengan satu; Ini tentang tidak meniru perilaku rendah dan tidak bermartabat ini. Kalau tidak, kita akan segera menemukan diri kita di hutan diplomatik-diplomatik," jelasnya.

Credit sindonews.com

Dua Ilmuwan Nuklir Korut di Balik Kesuksesan Bom Hidrogen

SEOUL - Dua sosok ilmuwan nuklir loyalis Kim Jong-un dipandang para ahli sebagai sosok di balik kesuksesan uji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen Korea Utara (Korut). Keduanya telah masuk daftar tokoh yang terkena sanksi Amerika Serikat (AS).

Foto-foto yang diterbitkan kantor berita negara Korut, KCNA, beberapa jam sebelum tes bom hidrogen menunjukkan dua pria berdiri di samping Kim Jong-un saat diktator muda Pyongyang itu memeriksa hulu ledak. Kedua pria itu adalah Ri Hong-sop, Kepala Institut Senjata Nuklir Korut dan Hong Sung-mu, Wakil Direktur Partai Buruh di Departemen Industri Amunisi Korut.

Tes bom hidrogen pada hari Minggu lalu merupakan uji coba senjata nuklir keenam Korut. Bom berbahaya itu diklaim memiliki kekuatan yang jauh lebih merusak daripada bom atom.

Para ahli menyatakan bahwa kedua ilmuwan tersebut bagian dari kader ahli senjata nuklir yang berada di garis depan ambisi nuklir Kim Jong-un untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dapat membawa hulu ledak nuklir ke wilayah AS.

”Tampaknya Hong mempelopori program pengembangan nuklir sebagai pejabat senior partai dan Ri bertanggung jawab atas uji coba nuklir seperti bom hidrogen di tingkat pekerja,” kata Yang Moo-jin, profesor di University of North Korean Studies di Seoul, pemantau hirarki dan kepemimpinan negara tersebut, yang dilansir Rabu (6/9/2017).

Verifikasi independen atas peran kedua ilmuwan nuklir tersebut tidak bisa dilakukan, karena Pemerintah Korut tidak menyediakan kontak untuk komentar melalui email, fax atau telepon bagi media asing. Duta Besar Korut untuk PBB juga belum bersedia berkomentar.

Namun, sebuah ulasan Reuters terhadap media pemerintah Korut menunjukkan bahwa kedua ilmuwan tersebut telah menjadi semakin terkenal karena program senjata Pyongyang yang maju pesat di bawah kepemimpinan Kim.

Pada bulan Januari 2016, Hong dan Ri adalah orang pertama dan kedua yang menerima medali, yang diberikan secara pribadi oleh Kim Jong-un dalam sebuah upacara untuk menandai tes nuklir keempat.

Dua bulan kemudian, mereka menemani Kim yang sedang tersenyum memeriksa bola berwarna perak, yang menurut Pyongyang merupakan miniatur hulu ledak nuklir yang bisa dipasang pada ICBM.

Siegfried Hecker, seorang profesor ilmu nuklir di Stanford University dan salah satu orang Amerika terakhir yang mengunjungi Yongbyon, mengingat pertemuan Ri selama beberapa kunjungan di sana antara tahun 2004 dan 2008. Selama salah satu kunjungan itu, Ri menunjukkan kepada Hecker perihal reaktor plutonium dan laboratorium radiokimia.

Credit sindonews.com

Gunung Lokasi Tes Nuklir Terbaru Korut Berisiko Runtuh

BEIJING - Gunung di Punggye-ri di mana Korea Utara (Korut) menguji coba senjata nuklir terbarunya berisiko runtuh. Peringatan berbahaya ini disampaikan para pakar China yang mengukur gelombang kejut akibat ledakan tes senjata nuklir jenis bom hidrogen pada hari Minggu lalu.

Selain berpotensi meruntuhkan gunung, bahaya lainnya adalah bocornya radiasi nuklir ke atmosfer bumi.

Para ilmuwan dari laboratorium fisika seismik dan bumi di Universitas Sains dan Teknologi China di Hefei, Provinsi Anhu, percaya bahwa tes terbaru dari senjata nuklir rezim Kim Jong-un dilakukan di bawah sebuah gunung di situs uji coba nuklir Punggye-ri.

Pemimpin kelompok ilmuwan, Wen Lianxing—seorang ahli geofisika—percaya bahwa margin of error untuk prediksi mereka tidak lebih dari 100 meter, dengan mengutip data yang dikumpulkan di lebih dari 100 lokasi pemantauan gempa.

Kumpulan data tersebut termasuk gempa yang tercatat delapan menit setelah uji coba senjata nuklir pada hari Minggu.

Menurut tim Wen, energi yang dikeluarkan dalam tes senjata nuklir tersebut sekitar 108,3 kiloton TNT, atau 7,8 kali dari energi yang dikeluarkan oleh bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) di Hiroshima, Jepang, pada tahun 1945. Ini jauh melampaui kekuatan semua bom nuklir sebelumnya yang diuji coba oleh Pyongyang.

Sedangkan tim ilmuwan di Norwegia memperkirakan bom hidrogen yang diuji coba rezim Kim Jong-un tersebut 10 kali lebih besar dari bom Hiroshima.

Temuan tim China, jika akurat, bisa berarti bencana lingkungan besar sedang dalam perjalanan. Ketua Masyarakat Nuklir China yang juga peneliti program senjata nuklir Beijing, Wang Naiyan, juga menyampaikan peringatan serupa.

Menurut Wang, selain gunung akan runtuh, juga akan memunculkan lubang yang melepaskan radiasi nuklir ke seluruh wilayah.

”Kami menyebutnya 'melepaskan atap'. Jika gunung ambruk dan lubang terbuka, ia akan mengeluarkan banyak hal buruk,” ujar Wang, seperti dikutip dari South China Morning Post, Rabu (6/9/2017).

Wang mengatakan keparahan situasi tergantung pada tempat Korea Utara menempatkan bom tersebut.

”Jika bom ditanam di dasar terowongan yang di jalur vertikal, ledakan tersebut akan mengurangi kerusakan,” katanya.

Namun, skenario seperti itu tidak mungkin, karena terowongan semacam itu mahal dan sulit dibangun. Jauh lebih mudah, kata Wang, untuk membangun terowongan horizontal ke jantung gunung yang meningkatkan risiko "melepaskan atap" gunung.

”Bom 100 kiloton adalah bom yang relatif besar. Pemerintah Korea Utara harus menghentikan tes karena mereka menimbulkan ancaman besar, tidak hanya bagi Korea Utara tapi juga ke negara lain, terutama China,” katanya.

Credit sindonews.com

Uji Coba Nuklir Korut Picu Tanah Longsor

WASHINGTON - Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara (Korut) pada akhir pekan memicu terjadinya tanah longsor di daerah peledakan dan sekitarnya. Hal itu diperlihatkan oleh citra satelit, namun tidak ada kawah yang terbentuk dari reruntuhan.

Menurut badan Survei Geologi Amerika Serkat (AS), ledakan bawah tanah yang terjadi pada hari Minggu lalu itu menyebabkan gempa berkekuatan 6,3 skala Richter. Kemudian diikuti oleh gempa susulan dengan kekuatan 4,1 skala Richter yang menyebakan bebatuan di atas lokasi menghilang, berpotensi melepaskan materi radioaktif ke atmosfer.

Pyongyang mengatakan bahwa tes tersebut merupakan bom hidrogen yang bisa dipasang pada rudal. Pernyataan ini meningkatkan ketegangan karena ambisi senjata nuklir Korut dan memicu kecaman global.

Situs 38North, yang terkait dengan Universitas Johns Hopkins di AS, menerbitkan gambar satelit yang diambil pada hari Senin, atau sehari setelah uji coba. Gambar itu menunjukkan perubahan di permukaan di lokasi uji coba Punggye-ri dimana tanah telah terangkat ke udara oleh getaran, dan tanah longsor kecil meluncur ke sungai.

"Gangguan ini lebih banyak dan meluas daripada yang kita lihat dari salah satu dari lima tes yang dilakukan Korut sebelumnya," kata situs pemantau aktivitas Korut itu.

"Tampaknya tidak ada bukti adanya kawah yang runtuh, seperti yang mungkin ditimbulkan dari gempa pasca-tes," tambahnya seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (6/9/2017).

Menteri pertahanan Korea Selatan (Korsel) telah memperkirakan hasil dari ledakan tersebut sebesar 50 kiloton, sementara 38North mengatakan bahwa saat ini diyakini 100 kiloton atau lebih. Jepang telah menempatkannya besarnya ledakan pada angka 120 kiloton, delapan kali dari bom atom AS yang menghancurkan Hiroshima pada tahun 1945.

Badan keselamatan nuklir Seoul mengatakan bahwa pihaknya tidak mendeteksi adanya jejak bahan radioaktif, seperti gas xenon, di tanah, sampel air dan udara setelah ledakan tersebut.

"Korsel tampaknya tidak terpengaruh dengan radiasi yang ditimbulkan oleh uji coba itu," kata badan tersebut.

Credit sindonews.com

Korut Berbahaya, Trump Izinkan Korsel Beli Senjata Canggih AS

WASHINGTON - Presiden Donald Trump memberikan “lampu hijau” kepada Korea Selatan (Korsel) dan Jepang untuk membeli sejumlah senjata militer canggih dari Amerika Serikat (AS) karena ketegangan dengan Korea Utara (Korut) berlanjut. Washington menganggap perilaku rezim Kim Jong-un sembrono dan berbahaya.

Presiden Trump membuat pengumuman tersebut setelah Pyongyang menguji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen pada hari Minggu lalu. Tes senjata berbahaya itu telah memicu kemarahan dan kekhawatiran masyarakat internasional.

“Saya mengizinkan Jepang dan Korea Selatan untuk membeli sejumlah peralatan militer yang sangat canggih dari Amerika Serikat,” tulis Trump di Twitter melalui akun @realDonaldTrump, yang dikutip Rabu (6/9/2017).

Beberapa pemimpin dunia telah mengkhawatirkan kemampuan rudal berhulu ledak nuklir Korea Utara.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengutuk uji coba terbaru senjata nuklir Pyongyang sebagai pelanggaran terang-terangan konvensi internasional. Namun, Markel tetap menghendaki solusi diplomatik dan damai terhadap krisis nuklir Korea Utara.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga memperingatkan bahaya “histeria militer” berkaitan dengan situasi Korea Utara. Putin menekankan bahwa penting bagi semua pihak, termasuk Korea Utara, untuk tidak menghadapi ancaman pemusnahan. Dia mengajak semua pihak yang bertikai melangkah di jalur kerja sama.

“Mencambuk histeria militer sama sekali tidak masuk akal dalam situasi ini,” kata Putin.

Perdana Menteri Inggris Theresa May menambahkan tes senjata nuklir Korea Utara merupakan tindakan ceroboh dan tidak dapat diterima.

“Saya membahas ancaman serius dan tindakan berbahaya serta ilegal ini dengan Perdana Menteri (Shinzo) Abe di Jepang minggu ini dan mengulangi seruan yang kami buat untuk tindakan yang lebih keras, termasuk meningkatkan laju pelaksanaan sanksi yang ada dan segera mencari langkah-langkah baru di Dewan Keamanan PBB,” ujar May.

”Ini sekarang lebih mendesak lagi. Masyarakat internasional telah mengecam tes ini secara universal dan harus bersama-sama terus meningkatkan tekanan pada pemimpin Korea Utara untuk menghentikan tindakan destabilisasinya,” imbuh May, seperti dikutip IB Times.

Credit sindonews.com

Semenanjung Korea Memanas, Korsel Pertimbangkan Opsi Militer

SEOUL - Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) mengatakan pihaknya mencari semua opsi militer yang tersedia untuk menghadapi perang nuklir melawan Korea Utara (Korut). Pernyataan ini mengacu pada kemungkinan untuk mendapatkan senjata nuklir taktis dari Amerika Serikat (AS).

Kementerian Pertahanan Korsel, bagaimanapun, menegaskan kembali kebijakan lama Seoul untuk membuat semenanjung Korea bebas dari senjata nuklir.

"Tidak ada perubahan dalam prinsip denuklirisasi pemerintah kita," ujar juru bicara kementerian pertahanan Korsel, Moon Sang-gyun, seperti dikutip dari Korea Herald, Selasa (5/9/2017).

Dia menanggapi pertanyaan tentang ucapan Menteri Pertahanan Song Young-moo sehari sebelumnya.

Berbicara di sebuah sidang Majelis Nasional, Song mengatakan kemungkinan kembalinya senjata nuklir taktis milik AS. Hal itu dapat didiskusikan sebagai salah satu dari berbagai pilihan untuk pencegahan dan respons yang efektif terhadap tindakan Korut.

"Menteri Pertahanan menunjukkan perlunya meninjau semua opsi yang ada dari perspektif militer dan menemukan jalan yang realistis," jelas Moon.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis, Song berbicara tentang seruan beberapa orang, terutama konservatif, di Korsel untuk pengerahan aset berprofil tinggi milik AS di Korsel.

AS menarik senjata dari semenanjung Korea pada awal 1990-an setelah kedua Korea sepakat untuk melakukan denuklirisasi.

Pejabat Kantor kepresidenan Korsel, Cheong Wa-dae, mengumumkan pekan lalu bahwa untuk saat ini pihaknya tidak mempertimbangkan pemindahan senjata nuklir AS.

Credit sindonews.com

Ekspansi Rudal AS di Korsel, Rusia Siap Ambil Tindakan

BEIJING - Rusia perlu bereaksi terhadap sistem pertahanan anti rudal Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel). Demikian yang dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov.

"Ini mau tidak mau akan menimbulkan pertanyaan tentang reaksi kita, tentang keseimbangan militer kita," ujar Ryabkov pada pertemuan puncak di China seperti disitir dari Independent, Selasa (5/9/2017).

Komentar ini keluar menyusul pengumuman Seoul bahwa pihaknya akan memperkuat sistem pertahanan rudal buatan AS, Terminal High Altitude Area Defence system (THAAD). Kebijakan itu diambil setelah Korea Utara melakukan uji coba bom hidrogen pada akhir pekan lalu.

Sistem anti-rudal THAAD telah menciptakan ketegangan diplomatik antara Korsel dan China. Beijing meyakini radar sistem anti rudal tersebut dapat digunakan untuk memantau aktivitasnya.

Rusia dan China, saingan lama yang tampaknya telah menemukan kesamaan dalam masalah Korut, telah mengkritik militerisasi Amerika di Semenanjung Korea.

Korut berulang kali menentang sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengembangkan senjata nuklir dan menguji sistem rudal.

Pada bulan Agustus, negara komunis yang terisolasi mengirim rudal antar benua ke daratan Jepang yang mendarat di Samudra Pasifik. Korut juga mengancam untuk menyerang wilayah AS di Guam, sebuah pulau kecil di Pasifik yang digunakan sebagai pangkalan militer Amerika.

Korut telah mendapat sanksi PBB sejak 2006 karena program rudal nuklir dan balistiknya.

Dewan Keamanan PBB bulan lalu dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru atas Korut setela melakukan uji coba dua rudal jarak jauh yang diluncurkan pada bulan Juli. Sanksi tersebut berfokus pada ekspor batubara, besi, timbal dan makanan laut Korut.

Credit sindonews.com

Protes Krisis Rohingya, Malaysia Panggil Dubes Myanmar

Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menyampaikan bahwa serangkaian kekerasan yang terjadi selama sepekan belakangan menunjukkan pemerintah Myanmar belum melakukan upaya keras untuk mencari solusi konflik di Rakhine. (Reuters/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Malaysia memanggil duta besar Myanmar di negaranya untuk menyampaikan protes atas kekerasan yang menimpa etnis Muslim minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menyampaikan bahwa serangkaian kekerasan yang terjadi selama sepekan belakangan menunjukkan pemerintah Myanmar belum melakukan upaya keras untuk mencari solusi konflik di Rakhine.

"Melihat perkembangan ini, Malaysia meyakini masalah kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya harus diangkat ke forum internasional yang lebih tinggi," kata Anifah melalui pernyataan resmi yang dikutip Reuters, Selasa (5/9).

Dalam pernyataan terpisah, Kemlu Malaysia juga mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warganya agar menghindari perjalanan ke Rakhine. Mereka juga meminta warganya yang sedang berada di Myanmar untuk waspada dan terus memantau perkembangan situasi keamanan di Rakhine.

Situasi di Rakhine kembali memanas sejak pekan lalu, ketika kelompok bersenjata Pasukan Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer.

Aparat Myanmar pun melakukan operasi pembersihan dengan dalih memburu "teroris" yang bertanggung jawab atas penyerangan di pos polisi dan pangkalan militer tersebut.

Namun ternyata, aparat Myanmar dilaporkan juga membunuh orang Rohingya secara membabi buta. Mereka juga membakar rumah-rumah Rohingya hingga rata dengan tanah.

Akibatnya, puluhan ribu orang Rohingya kabur dari Rakhine menuju Bangladesh, di mana hidup mereka juga terkatung-katung karena pemerintah setempat enggan menerima kehadiran pengungsi dari Myanmar tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Di Bangladesh, Menlu Retno Bahas Pengungsi Rohingya

Dalam kesempatan pertemuan dengan Menlu Bangladesh, Menlu Retno menyatakan Indonesia mencari tahu hal yang bisa dilakukan untuk bantu pengungsi Rohingya. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Setelah melakukan kunjungan diplomasi di Myanmar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, terbang ke Bangladesh pada Selasa (5/9). Ketika tiba di Dhaka—ibu kota Bangladesh—Retno pun segera melakukan pertemuan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hassan Mahood Ali.

Dikutip dari akun Twitter resmi Kemenlu RI, dalam pertemuan itu Retno dan Ali membahas rencana bantuan kemanusiaan RI untuk pengungsi Rohingya yang terusir dari Rakhine, Myanmar dan kini berada di perbatasan Bangladesh.

Pertemuan dengan Retno dengan Mahood itu sendiri berlangsung di tengah masa libur panjang Bangladesh terkait perayaan Hari Raya Iduladha 1438 H/2017 M.

“Kami akan terus mendiskusikan jenis dukungan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk meringankan beban pemerintah Bangladesh,” kata Retno dalam jumpa pers usai bertemu Ali dan juga Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Selasa (5/9) seperti dikutip dari Reuters.

Pada hari ini, Rabu (6/9), Duta Besar RI di Bangladesh disebutkan akan menggelar pertemuan dengan Ali guna menindaklanjuti kunjungan Retno. Retno sendiri menegaskan bentuk bantuan lebih pada uluran kemanusiaan dibandingkan keuangan.

Selain bertemu dengan Mahood, Retno pun terlihat menyempatkan diri pula bertemu dengan perwakilan badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional PBB (IOM).

Pertemuan itu disebutkan untuk membahas situasi kemanusiaan di perbatasan Bangladesh. Seperti dilansir Reuters, setidaknya hampir 125 ribu etnis muslim Rohingya yang mengungsi dari Rakhine di Myanmer ke perbatasan Bangladesh hanya dalam tempo waktu 10 hari sejak 25 Agustus lalu.

Di Myanmar sendiri diperkirakan ada sekitar 1,1 juta populasi etnis muslim Rohingya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine.

“Itu telah menciptakan situasi yang membuat wilayah menjadi tak stabil,” kata Guterres.

Guterres pun mengabarkan dirinya telah menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB terkait situasi yang terjadi di Rakhine. Saat ditanya kekhawatiran terkait pembersihan etnis atau genosida sedang terjadi di Rakhine, Guterres menjawb. “Kita sedang menghadapi risiko itu. Saya harap tidak sampai ke sana.”

Konflik di Rakhine sendiri diperkirakan telah menewaskan 400 orang dan sebagian besar dari etnis Rohingnya.

Credit cnnindonesia.com

Trump Hapus Program Amnesti yang Lindungi 800 Ribu Imigran

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menghapus program amnesti era Barack Obama yang melindungi sekitar 800 ribu imigran ilegal. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menghapus program amnesti era Barack Obama yang melindungi sekitar 800 ribu imigran ilegal.

"Saya mengumumkan bahwa program yang dikenal sebagai DACA yang diberlakukan di bawah pemerintahan Obama sekarang dihapuskan," ujar Jaksa Agung AS, Jeff Sessions, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (5/9).

Sessions mengatkaan, program amensti itu tak sesuai dengan konstitusi dan "mengurangi pekerjaan bagi ribuan warga AS karena mengizinkan para orang asing ilegal itu mengambil pekerjaan tersebut."

Dikenal dengan nama DACA, program Tindakan Penangguhan Kedatangan Anak ini merupakan amnesti bagi anak-anak yang dibawa masuk AS secara ilegal.

Di bawah program tersebut, para anak imigran ilegal itu diperbolehkan tinggal layaknya warga AS, dengan hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan.

Keputusan Trump ini pun langsung dikecam oleh berbagai pihak karena dianggap mematahkan peluang dari para anak imigran ilegal yang selama ini disebut "Pemimpi."

Trump akhirnya merilis pernyataan berbunyi, "Saya bukan ingin menghukum anak-anak, yang sebagian besar sekarang sudah dewasa, atas tindakan orang tua mereka. Namun, kita harus memahami bahwa kita adalah adalah negara penuh kesempatan karena kita adalah negara hukum."

Kini, sang presiden menyerahkan keputusan ini ke tangan Kongres yang diberi tenggat waktu hingga 5 Maret mendatang untuk menentukan nasib para Pemimpi.

Obama pun angkat bicara dan mengatakan bahwa keputusan Trump ini merupakan tindakan politis. Ia mendesak Kongres untuk melindungi para pemimpi.

"Ini semua untuk para pemuda yang tumbuh di Amerika, anak-anak yang belajar di sekolah kita, pemuda yang memulai karier mereka, para patriot yang bersumpah di bawah bendera kita. Para Pemimpin ini adalah orang Amerika di dalam hati mereka, jiwa mereka, di setiap aspek kecuali satu: di atas kertas," kata Obama.

Credit cnnindonesia.com

Pindahkan Rudal, Korut Diduga Siapkan Uji Coba Senjata Baru

Awal pekan ini, pemerintah Korsel pun memprediksi Korut tengah mempersiapkan uji coba rudal baru untuk kesekian kalinya. (Reuters/KCNA)

Jakarta, CB -- Berselang beberapa hari setelah menguji coba senjata nuklir pada akhir pekan lalu, Pyongyang kini dilaporkan tengah memindahkan sistem rudal balistik antarbenua (ICBM) miliknya menuju ke pesisir barat Korea Utara,

Negara terisolasi itu pun diketahui memiliki fasilitas rudal di sekitar pantai bagian baratnya.

Mengutip pantauan sumber intelijen, surat kabar Korea Selatan Asia Business Daily melaporkan roket itu tampak bergerak sekitar Senin malam (4/9).

Korut diduga memindahkan rudal tersebut pada malam hari untuk menghindari pengawasan kamera satelit.

Diberitakan Reuters, saat ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan belum bisa mengonfirmasi pergerakan rudal tetangganya itu.

Hanya saja, sebelum ada laporan tersebut, pemerintah telah memprediksi bahwa Korut tengah mempersiapkan untuk meluncurkan rudalnya, termasuk ICBM, dalam waktu dekat.

Sejauh ini Kemhan Korsel juga tengah mempersiapkan opsi lain bersama militer Amerika Serikat untuk membendung provokasi terbaru Korut.

Melalui sambungan telepon, Kepala Staf Gabungan Militer AS, Joseph Dunford, dan Kepala Staf Gabungan Militer Korsel, Jeong Kyeong-doo, sepakat mengambil "langkah militer yang efektif."

Korsel dan AS juga disebut telah sepakat mengerahkan empat sinstem anti-rudal baru di situs militer Seongju, Seoul.

Keputusan pengerahan ini pun telah mendapat lampu hijau dari Presiden Moon Jae-in yang selama ini menekankan pendekatan diplomatik untuk menghadapi Korut.

Credit cnnindonesia.com

Peringatan Putin atas Krisis Dunia Akibat Nuklir Korut

Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak mengatasi krisis nuklir di Semenanjung Korea tak bisa dengan histeria militer untuk membalas Korut ataupun dengan sanksi. (AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan krisis dunia yang bisa meningkat akibat program senjata Korea Utara. Pemimpin Negara Beruang Merah itu menilai program nuklir Korut bisa menimbulkan bencana global dengan korban luar biasa banyak.

Namun, sambung Putin, dalam kunjungan kenegeraan di China pada Selasa (5/9), itu sebaiknya dihadapi lewat tindakan diplomasi, bukan histeria militer.

Putin menilai pemimpin Korut saat ini, Kim Jong-un telah mengalkulasi keberadaan rezimnya di tengah situasi saat ini. Putin pun menilai, generasi ketiga pemimpin Korut itu pun telah mengambil pelajaran dari kejatuhan Saddam Hussein, dan tak ingin bernasib sama.

``Dia [Saddam] hancur dan anggota keluarganya pun terbunuh. Negara itu hancur, dan Saddam Hussein digantung. Setiap orang tahun itu, dan setiap orang di Korea Utara pun tahu itu,” ujar Putin seperti dikutip dari CNN.

Sebelumnya, pada awal pekan ini, Duta Besar Amerika Serikat di PBB, Nikki Haley dengan tegas menyatakan sikap Kim Jong-un saat ini seolah hendak meminta perang. Haley pun menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terkuat guna menghentikan program nuklir di Pyongyang.

Menanggapi hal tersebut, meski mengutuk prorgram ambisius nuklir Iran, Putin mendesak sanksi bukan hal yang bagus dan malah berujung tak berguna serta tak efektif.

Pada akhir pekan lalu, ketegangan di kawasan semenanjung meingkat setelah Pyongyang mengumumkan melakukan uji coba keenam nuklir—yang diklaim berisi bom hidrogen. Klaim itu sendir tak bisa diverifikasi dengan tepat, namun data seismologi mengindikasikan itu adalah senjata yang lebih kuat diaktifkan Pyongyang.

Credit cnnindonesia.com

Putin Ancam Kembali Usir Ratusan Diplomat AS

Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) menambah dalam perseteruan diplomatik antara Amerika Serikat dan Rusia. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam mengusir ratusan diplomat Amerika Serikat yang masih berada di negaranay di tengah perseteruan kedua negara yang terus bergejolak sejak Washington dan Moskow saling usir utusan diplomatik.

"Kami berhak membuat keputusan soal berapa banyak diplomat AS di Moskow. Tapi kami tidak akan melakukannya untuk saat ini," ucap Putin dalam jumpa pers usai pertemuan puncak negara BRICS di Xianmen, China, Selasa (5/9).

Ancaman ini dilontarkan Putin berselang beberapa hari setelah para diplomatnya yang berada di Negara Paman Sam, AS, dipaksa mengosongkan tiga properti, termasuk gedung konsulat Rusia di San Fransisco, pada akhir pekan lalu.

Diberitakan AFP, pengusiran itu dilakukan Gedung Putih sebagai balasan atas Kremlin yang lebih dulu memotong jumlah diplomat AS di Rusia.

Juni lalu, Moskow memerintahkan AS untuk memangkas jumlah stafnya di Rusia yang semula sebanyak 755 orang menjadi 455 terhitung 1 September. Angka itu sama dengan jumlah diplomat Rusia yang bertugas di Amerika Serikat.

Selain itu, pengusiran diplomat AS ini dilakukan Kremlin sebagai respons atas penjatuhan sanksi baru terhadap negaranya. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump sepakat memberikan sanksi baru itu dengan alasan keterlibatan Rusia dalam pemilu AS 2016 lalu. Rusia sendiri sudah dijatuhi sanksi oleh AS terkait tindakannya mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 silam.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia masuk daftar 20 negeri terindah dunia

Menteri Pariwisata Arief Yahya (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dalam daftar itu, Indonesia memang tidak berada di puncak. Namun, tak ada negeri yang kaya akan pemandangan alam indah dan keragaman budaya yang memesona, kecuali Indonesia

Jakarta (CB) - Indonesia masuk dalam daftar 20 negeri terindah di dunia versi publisher ternama di Inggris, yakni "Rough Guides" yang melakukan jajak pendapat kepada netizen.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, menyambut baik masuknya Indonesia dalam laman "Rough Guides" yang selama ini diketahui sudah menjadi salah satu referensi travellers dunia.

"Dalam daftar itu, Indonesia memang tidak berada di puncak. Namun, tak ada negeri yang kaya akan pemandangan alam indah dan keragaman budaya yang memesona, kecuali Indonesia," kata Arief.

Melalui laman www.roughguides.com, penyedia guidebook yang berdiri sejak 1982 itu membuat rekomendasi tentang negeri-negeri indah yang patut dikungungi.

Ada negeri yang menyajikan suasana perdesaan, ketenangan pulau-pulau terpencil, hingga puncak gunung yang menjulang.

Netizen memilih Skotlandia pada puncak daftar tersebut diikuti Kanada, selanjutnya, di peringkat ketiga adalah Selandia Baru.

Sedangkan pada peringkat keempat adalah Italia. Negeri di jantung Laut Mediterania itu dianggap menawan karena memiliki kota-kota kecil yang ikonik dan kaya sejarah.

Adapun pada posisi kelima ada Afrika Selatan. Negeri di ujung selatan Benua Afrika itu memiliki keragaman satwa liar dan pantai-pantai terbaik.

Pada posisi selanjutnya ada Indonesia yang memiliki banyak pemandangan indah dan kaya keragaman budaya. Indonesia juga dianggap sebagai negeri dengan ribuan pulau yang memiliki banyak gunung.

Dalam daftar destinasi, Rough Guides membuat tulisan sekilas pandang tentang Indonesia sebagai negeri yang membentang sepanjang 5.200 kilometer antara daratan utama Asia hingga Australia. Selain itu Indonesia adalah negeri tropis dengan lebih dari 17.000 pulau.

Arief Yahya berpendapat daftar itu mengukuhkan Indonesia yang semakin diakui dan diperhitungkan travellers dunia.

"Keragaman budaya itu menguatkan Indonesia. Itulah salah satu alasan mengapa logo brand pariwisata kita, seperti Garuda Pancasila, dengan lima warna, lima sila," kata Menpar Arief Yahya.

Sedangkan di bawah Indonesia adalah Inggris pada peringkat ketujuh. Kemudian secara berurutan dari peringkat kedelapan hingga sepuluh ada Islandia, Amerika Serikat, dan Wales.

Selanjutnya, dari peringkat kesebelas hingga ke-20 secara berurutan adalah Slovenia, Meksiko, India, Finlandia, Swiss, Peru, Norwegia, Irlandia, Kroasia, dan Vietnam.

Credit antaranews.com

Uni Emirat Arab kutuk kekerasan terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya mengikuti solat Idul Adha dekat kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu (2/9/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Uni Emirat Arab pada Selasa (5/9) mengutuk penggunaan kekerasan terhadap kelompok minoritas Rohingya oleh Pemerintah Myanmar, demikian laporan kantor berita resmi WAM.

Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab mengkonfirmasi bantuan kemanusiaan dan dukungannya yang berlanjut untuk Rohingya di Myanmar, kata WAM.

Kementerian tersebut juga menegaskan perlunya bagi masyarakat internasional untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang bertambah parah di sana, demikian laporan Xinhua.

Kementerian itu mendesak PBB agar menemukan "penyelesaian politik dan kemanusiaan" untuk melindungi kaum Rohingya dari kekerasan, pengusiran dan penghukuman kolektif.

Berlanjutnya tragedi Rohingya dan penderitaan mereka "benar-benar tak bisa diterima", katanya.

Credit antaranews.com

Sekjen PBB prihatin dengan situasi di Rakhine

PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (5/9) menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar setelah serangan terhadap mereka oleh kelompok minoritas Rohingya.

"Saya sangat prihatin mengenai kondisi keamanan, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine, Myanmar," kata Guterres kepada wartawan di Markas PBB di New York.

"Saya telah mengutuk serangan baru-baru ini oleh Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA). Tapi sekarang kami menerima laporan yang terus-menerus mengenai kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk serangan membabi-buta. Ini hanya akan menambah parah radikalisme," kata Guterres.

Masyarakat internasional harus melakukan upaya terpadu guna mencegah peningkatan lebih lanjut kerusuhan dan mencapai penyelesaian, kata Sekretaris Jenderal PBB itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua.

"Pemerintah di Myanmar harus melakukan tindakan pasti guna mengakhiri lingkaran kekerasan kejam ini dan memberi keamanan dan serta bantuan buat semua orang yang memerlukan. Saya mendesak mereka agar menjamin akses kamanusiaan tanpa halangan bagi operasi bantuan penyelamat nyawa."

Ia menyerukan rencana tindakan segera guna menangani pangkal masalah krisis tersebut.

Akan penting untuk memberi masyarakat Rohingya di Negara Bagian Rakhine, kewarganegaraan atau, setidaknya untuk saat ini, status hukum yang akan memungkinkan mereka memiliki hidup normal, termasuk kebebasan bergerak dan akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan serta layanan kesehatan, kata Guterres.

Pemerintah Myanmar mengakui Rohingya sebagai imigran tidak sah dari negara tetangganya, Bangladesh.

Hampir 125.000 orang, korban keputus-asaan dan penderitaan yang tak terperikan, telah mengungsi ke Bangladesh. Banyak orang telah kehilangan nyawa mereka saat berusaha menyelamatkan diri dari kerusuhan. Penderitaan dan nasib buruk Rohingya yang tak terselesaikan telah sangat lama mereka tanggung dan menjadi faktor yang tak bisa dibantah dalam gangguan kestabilan regional, kata Guterres.

Ia berterima kasih kepada Pemerintah Bangladesh atas keputusannya mengizinkan pengungsi memasuki negeri tersebut, dan mendorong Dhaka agar memenuhi kebutuhan orang yang baru datang. PBB sepenuhnya berkomitmen untuk membantu, katanya.

Credit antaranews.com

Krisis kemanusiaan mengancam, 125.000 Rohingya masuk Bangladesh

Pengungsi Rohingya berjalan di jalan berlumpur setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, Minggu (3/9/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta (CB) - Hampir 125.000 pengungsi Rohingya sudah memasuki Bangladesh sejak pecah kekerasan di Myanmar 15 Agustus lalu, kata PBB hari ini. PBB mengkhawatirkan krisis kemanusiaan semakin gawat di kamp-kamp sesak pengungsi.

PBB menyebutkan 123.600 orang telah menyeberangi perbatasan Myanmar-Bangladesh dalam 11 hari terakhir untuk lagi meninggalkan negara bagian Rakhine yang diamuk kekerasan.

Kedatangan mereka membangkitkan kekhawatiran bencana kemanusiaan mengingat kamp-kamp sesak pengungsi di Bangladesh sudah kepayahan menampung pengungsi.

Banyak pengungsi yang tidur di alam terbuka, sekaligus kelaparan dan kehausan setelah berhari-hari berjalan mencapai tempat aman, kata juru bicara badan pengungsi PBB Vivian Tan seperti dikutip AFP.

"Ada kebutuhan mendesak untuk penampungan-penampungan darurat dan tanah untuk membangun penampungan-penampungan ini," kata Vivian Tan.

"Orang-orang ini sudah berjalan kaki berhari-hari. Beberapa di antara mereka tidak makan berhari-hari sejak meninggalkan (rumahnya). Mereka diselamatkan air hujan dan air tanah."

Bangladesh awalnya enggan menerima pengungsi dengan mengetatkan pengamanan perbatasannya dengan Myanmar, bahkan memaksa pengungsi kembali ke Myanmar.

Namun belakangan ini mereka akhirnya menyerah demi mencegah menumpuknya pengungsi yang disebut Perdana Menteri Sheikh Hasina membebani Bangladesh.

Credit antaranews.com

Kelompok HAM: penyiksaan Muslim Myanmar meningkat

Arsip: Aksi Peduli Rohingya Sejumlah siswa melakukan penggalangan dana pada aksi peduli Rohingya di SMK Muhammadiyah 1 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (5/9/2017). (ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho) ()

Bangkok, Thailand (CB) - Penyiksaan sistematis terhadap minoritas Muslim sedang meningkat di seluruh Myanmar dan tidak terbatas pada negara bagian Rakhine di bagian Barat-Laut.

Kekerasan baru-baru ini telah menyebabkan hampir 90.000 Muslim Rohingya melarikan diri, demikian satu kelompok Hak Asasi Myanmar pada Selasa.

Jaringan Hak Asasi Manusia Burma, yang independen, mengatakan bahwa penganiayaan yang tengah berlangsung ternyata didukung oleh pemerintah, oknum biksu Buddha di negara tersebut, dan kelompok sipil ultra-nasionalis.

"Transisi ke demokrasi telah memungkinkan prasangka rakyat untuk mempengaruhi bagaimana pemerintah yang baru akan berjalan, dan memperkuat sebuah narasi berbahaya yang menjadikan Muslim sebagai kehadiran asing di Burma yang mayoritas beragama Buddha," kata kelompok tersebut dalam sebuah laporan.

Laporan itu berisi lebih dari 350 wawancara di lebih dari 46 kota dan desa selama periode delapan bulan sejak Maret 2016.

Pemerintah Myanmar belum menanggapi laporan tersebut. Pihak berwenang menolak telah melakukan diskriminasi dan justru mengatakan pasukan keamanan di Rakhine memerangi kampanye yang sah melawan "teroris".

Selain mengenai Muslim Rohingya, laporan tersebut juga meneliti gambaran yang lebih luas tentang Muslim dari berbagai etnis di seluruh Myanmar setelah gelombang kekerasan komunal pada tahun 2012 dan 2013.

Laporan tersebut mengatakan bahwa banyak Muslim dari semua etnis telah menolak kartu identitas nasional, sementara akses ke tempat ibadah Islam telah diblokir di beberapa tempat.

Sedikitnya 21 desa di sekitar Myanmar telah menyatakan diri sebagai "zona terlarang" bagi umat Islam, yang didukung oleh pihak berwenang, katanya.

Di negara bagian Rakhine, laporan tersebut menyoroti meningkatnya pemisahan antara umat Buddha dan komunitas Muslim serta pembatasan perjalanan yang memprihatinkan bagi Muslim Rohingya, yang membatasi akses mereka terhadap bidang kesehatan dan pendidikan.

Puluhan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika gerilyawan Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer. Bentrokan berikutnya dan serangan balik militer telah menewaskan sedikitnya 400 orang.

Perlakuan Myanmar terhadap sekitar 1,1 juta warga Muslim Rohingya adalah tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang menurut para kritikus belum berbuat cukup untuk melindungi minoritas Muslim dari aksi penganiayaan.

Jaringan HAM Burma yang berbasis di London telah melakukan advokasi di kalangan masyarakat internasional untuk hak asasi manusia di Myanmar sejak tahun 2012, demikian tertulis di situs resminya.

Credit antaranews.com

Korut ancam kirim "paket hadiah lebih banyak lagi" untuk AS

Hwasong-12, rudal jarak menengah milik Korea Utara (Reuters)

Jakarta (CB) - Beberapa hari setelah uji coba senjata nuklinya yang terbesar, Korea Utara mengancam akan mengirimkan "paket hadiah lebih banyak lagi" kepada Amerika Serikat.

Han Tae-song, duta besar Korea Utara untuk PBB di Jenewa, menyampaikan pidato pada Konferensi Perlucutan Senjata yang disponsori PBB, Selasa waktu AS, setelah negaranya melakukan uji coba nuklirnya yang keenam.

"Dengan bangga saya katakan bahwa dua hari lalu pada 3 September, DPRK (Korea Utara) berhasil melakukan uji coba bom hidrogen untuk roket balistik antarbenua di bawah rencana membangun kekuatan nuklir yang efektif," kata Han dalam forum Jenewa.

"Langkah-langkah membela diri belakangan ini dari negara saya, DPRK, adalah paket hadiah yang dialamatkan hanya kepada AS," kata Han.

"AS akan menerima paket hadiah lebih banyak lagi dari negara saya sepanjang negeri ini mengandalkan provokasi sembrononya dan upaya yang sia-sia dalam menekan DPRK," sambung dia tanpa mengelaborasi lebih jauh.

Menurut dia, langkah militer yang ditempuh Korea Utara adalah sebagai hak membela diri dari ancaman nuklir AS dan kebijakan bermusuhannya yang ingin mengisolasi Korea Utara.

"Tekanan atau sanksi tidak akan mempan kepada negara saya. DPRK dalam keadaan apa pun tidak akan pernah menempatkan deterensi nuklirnya di meja negosiasi," tutup Han dalam laman Aljazeera.

Credit antaranews.com

Menlu Costa Rica resmikan kedubes di Jakarta

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Republik Costa Rica Manuel Antonio Gonzalez Sanz telah meresmikan pembukaan Kedutaan Besar Costa Rica untuk Indonesia di Jakarta.

Sebelumnya, Manuel telah mengumumkan pembukaan Kedutaan Besar tersebut ketika ia mengunjungi Kementerian Luar Negeri RI pada hari Sabtu, dimana ia mengatakan bahwa Costa Rica akan membuka misi resmi di Jakarta setelah 32 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Costa Rica.

"Indonesia dan Costa Rica telah menandatangani kerangka perjanjian kerja sama, yang saat ini sedang menunggu persetujuan dari parlemen kedua negara," katanya usai membuka Kedubes Costa Rica, Selasa.

Manuel mengatakan bahwa dalam kerjasama antara kedua negara, ada beberapa sektor spesifik yang akan di dalami, salah satunya adalah sektor pendidikan.

"Kami melihat ada banyak sekali potensi disini untuk kerjasam di bidang pendidikan. Ini adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi kami dan kami sangat memperhatikan hal tersebut. Pada saat ini, kami mencatat ada satu orang pelajar dari Costa Rica yang tengah menuntut ilmu di Indonesia," jelasnya.

Bidang yang kedua, lanjutnya, adalah energi terbarukan, dimana pada saat ini 99.5 persen dari suplai energi Costa Rica datang dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui.

"Kami banyak membidik sumber daya panas bumi (geotermal), saat ini, 15 persen daya kami dihasilkan dari sumber geotermal dan kami melihat Indonesia memiliki banyak potensi untuk energi bersih semacam itu," ujarnya.

Ia pun sempat menyebut kemungkinan adanya kerjasama dalam mengimplementasikan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Contohnya seperti dalam melestarikan laut, ini adalah salah satu aspek dimana negara-negara di dunia harus dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi. Apabila kawasan perairan tercemar, maka kita manusia tidak dapat bertahan," tegasnya.

Peresmian Kedubes Costa Rica ditandai dengan pemotongan pita oleh Menlu Manuel dengan didampingi Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir.

Credit antaranews.com

Selasa, 05 September 2017

Diprediksi Tata Surya Bakal Ada Dua Matahari

Photo : Pixabay

Sistem Tata Surya

CB – Sekitar 1,3 juta tahun ke depan, sebuah bintang bernama Gliese 710, yang besarnya sekitar 60 persen ukuran Matahari, diprediksi mengganggu bintang yang ada di pusat Tata Surya. Gliese diproyeksikan akan menabrak Matahari melalui jangkauan Tata Surya yang jauh.
Para astronom telah memprediksi pertemuan kedua bintang ini selama bertahun-tahun lalu. Dikutip dari Motherboard, Senin, 4 September 2017, pengamatan baru dari satelit Gaia milik Badan Antariksa Eropa menyatakan, lintasan kunjungan Gliese 710 telah dibatasi dan mereka memetakan hampir 100 pertemuan terdekat lainnya dengan bintang-bintang yang beredar di sekelilingnya.

Menurut tim Gaia, Gliese 710 akan menukik melalui awan Oort, awan berbentuk bola yang sangat besar dan dingin, yang berada di area paling luar Tata Surya, pada jarak sekitar 1,4 triliun mil. Untuk memasukkannya ke dalam perspektif awan Oort, Gliese 710 akan berjarak sekitar 16.000 kali lebih jauh dari jarak Matahari ke Bumi.
Selama pertemuan tersebut, bintang ini akan bersinar hampir tiga kali lebih terang di langit Bumi, lebih terang dibandingkan Mars. Tapi, perlu dicatat Gliese 710 bukanlah satu-satunya bintang yang diidentifikasi Gaia sebagai pembuat masalah paling potensial.
Gaia, yang diluncurkan pada 2013, telah menghitung posisi, besaran, paralaks (efek berbeda saat melihat suatu objek dari sudut berbeda, dan gerakan dari jutaan bintang dari populasi bintang Bima Sakti.
Dengan menggunakan kumpulan data yang sangat besar ini, para ilmuwan telah mampu memetakan lintasan 300.000 bintang asing untuk lima juta tahun ke depan. Mereka pun berhasil menemukan fakta mengejutkan bahwa 97 di antara bintang-bintang asing tersebut akan menembus radius 93 triliun mil di sekitar Matahari.
Dari 97 bintang itu, 16 di antaranya akan menempuh perjalanan 37 triliun mil di sekitar Matahari, yang merupakan jarak kasar di mana bintang mulai memengaruhi Tata Surya.

Ini bukan pertama kalinya wilayah Matahari diserbu bintang asing luar Tata Surya. Pada 70.000 tahun yang lalu, sewaktu manusia purba menderita akibat ledakan hebat gunung berapi, sebuah bintang kurcaci beredar di awan Oort. Ini menunjukkan bahwa Matahari pun harus berurusan dengan tamu tak diundang yang masuk dan menyebabkan kekacauan.

Credit viva.co.id

Indonesia Bisa Tempuh Cara Ini agar Mandiri Bikin Satelit

Photo : www.lockheedmartin.co.uk

Satelit Telkom 1 atau A2100 buatan Lockheed Martin.

CB – Dampak gangguan Satelit Telkom 1 pada ribuan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM membuat masalah pada transaksi nasabah perbankan. Masalah ini menjadi perhatian bagi kalangan perbankan dan industri telekomunikasi.
Menurut Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, hikmah di balik gangguan satelit itu yakni Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam hal pembuatan satelit.

Pratama berpandangan, dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi satelit, sudah seharusnya Indonesia mulai memikirkan bagaimana mandiri dalam pembuatan satelit. Dia mengakui, memang untuk 100 persen membuat satelit dengan tangan lokal untuk saat ini belum dimungkinkan. Tapi, menurutnya, Indonesia harus punya terobosan dalam pembuatan satelit.
"Untuk buat satelit sendiri tak perlu buat suku cadangnya, bikin pabriknya sendiri di Indonesia. Kita sebaiknya mengirimkan engineer ke pabrikan (satelit) ke Lockeed Martin," ujarnya kepada VIVA.co.id, Senin 4 September 2017.
Dengan cara itu, setidaknya bagian inti dari satelit misalnya komponen sekuriti satelit dikembangkan oleh ahli anak bangsa.
"Kita pinjam laboratorium mereka (pabrikan satelit). Kita kerjain sendiri, jeroannya sendiri kita yang bikin, teknologi keamanannya yang kita bikin," katanya.
Pakar telik sandi itu mengakui, memang tak mudah untuk melobi pabrikan satelit agar mau kerja sama pembuatan satelit. Sebab, dalam industri satelit dunia, dikenal sistem monopoli yang dikuasai oleh segelintir pabrikan saja. Monopoli industri satelit muncul lantaran industri ini termasuk bicara soal teknologi canggih.
Namun, bagi Pratama, bukan tak mungkin pabrikan satelit luluh dilobi, agar ahli dari Indonesia bisa memproduksi satelit sendiri.
"Bolehlah sistem kontrol komunikasi dari mereka, tapi core (inti) dan sekuriti harus kita sendiri. Dengan cara membeli dari mereka," katanya.
Pratama berpendapat jika Indonesia menunggu adanya transfer teknologi dari pabrikan satelit, maka itu akan membuat Indonesia jalan di tempat dan tidak meningkat kemampuan dalam pengembangan satelit.

"Kirim orang pintar kita, ahli satelit ke pabrikan mereka. Yang penting mereka kan jualan, saya pikir mereka bakal mau asal jelas pembicaraannya. Tapi core, intinya harus kita yang punya," ujarnya.

Credit viva.co.id