Mungkinkah Ekonomi RI Tak Terpengaruh Pemangkasan Anggaran? Ini Kata Sri Mulyani

 

 

Foto: Lamhot Aritonang

 

Jakarta -Keputusan pemangkasan anggaran ratusan triliun rupiah sudah dipikirkan dengan matang oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Termasuk pengaruhnya nanti terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sri Mulyani masih optimistis dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% sampai dengan akhir tahun, walaupun beberapa indikator menggambarkan cukup berat bagi pemerintah.

"Kira-kira kalau hanya dilihat dari pemotongan, memang harusnya ada kontraksi. Karena kan dari sisi spending berkurang," ujarnya, di Gedung DPR, Rabu malam (31/8/2016).

Namun bila dilihat secara rinci, sebenarnya pemangkasan yang ditempuh pemerintah adalah keseimbangan keuangan negara. Artinya, pemangkasan berawal karena penerimaan yang tidak tercapai akibat target yang terlalu tinggi.

"Kita potong Rp 137,2 triliun itu karena dari sisi revenue (pendapatan) turun. Jadi overall (secara keseluruhan) nggak terlalu dari sisi yang disebut government account, kita hanya mengoreksi yang bubble tadi sehingga ada keseimbangan neraca yang riil," jelasnya.

Justru ekonomi bisa terpengaruh bila pemerintah menggenjot penerimaan, khususnya pajak. Ini menandakan sinyal pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang memaksa masyarakat, terutama dunia usaha menyetorkan pajak lebih besar.

Bank Indonesia (BI) mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah sebesar 0,1%. di tahun ini Sri Mulyani akan mempelajari kajian tersebut lebih dalam.

"BI sudah mengatakan itu dan saya sedang meminta tim untuk melihat apakah ada dampak dari perubahan postur APBN 2016 ini dengan langkah-langkah yang kita lakukan terhadap pertumbuhan ekonomi 2016," papar Sri Mulyani.



Credit  detikfinance

Ini Alasan Pertamina Olah Minyak dari Irak di Singapura

 

 

Foto: Grandyos Zafna

 

Jakarta -PT Pertamina (Persero) dan Shell Eastern International Trading Company (SIETCO) yang berkedudukan di Singapura menyepakati kerja sama untuk pengolahan minyak mentah Basrah Crude milik Pertamina dengan skema crude processing deal (CPD).

Minyak yang diolah kilang Shell di Singapura tersebut berasal dari Lapangan West Qurna I di Irak. Lapangan tersebut dikelola bersama oleh Pertamina dan ExxonMobil. Minyak bagian Pertamina inilah yang diolah menjadi bensin RON 88 alias premium.

Mengapa Pertamina tidak mengolah minyak tersebut di kilang-kilangnya sendiri saja? Atau mengapa tidak sekalian impor BBM saja?

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, menjelaskan bahwa spesifikasi minyak dari Irak tersebut tidak cocok dengan kilang-kilang di Indonesia.

"Minyak sour hasil produksi di Irak, Basrah Crude, belum dapat diproses di kilang dalam negeri," ujar Dwi dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Dwi menambahkan, pengolahan minyak milik Pertamina di kilang luar negeri ini hanya sementara saja. Pertamina sekarang sedang menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan 2 Grass Root Refinery (GRR).

4 kilang yang dimodifikasi dan 2 kilang baru Pertamina nantinya dapat mengolah minyak mentah jenis Basrah Crude. "Dengan adanya RDMP dan GRR, Basrah Crude bisa kita olah," tuturnya.

Pihaknya memilih untuk mengolah saja minyak dari Irak di Singapura karena dengan begitu Pertamina bisa memperoleh BBM dengan harga lebih murah.

"Sudah tentu lebih efisien. Dalam proses tender terakhir disampaikan, minus alfa semakin tinggi. Lebih baik daripada kalau kita beli langsung BBM," paparnya.

SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, Daniel Purba, menambahkan bahwa bensin RON 88 hasil olahan kilang Shell di Singapura ini harganya lebih murah 15% dibanding yang diimpor langsung oleh Pertamina.

"Melalui CPD ini kurang lebih perbaikannya sekitar 15%," ucap Daniel.

Kontrak kerja sama pengolahan dengan Shell ini berlangsung hingga Desember 2016. Berkat kerja sama ini, kata Daniel, impor BBM jenis premium berkurang dari 7 juta barel per bulan menjadi hanya 6 juta barel per bulan.

"Periode kontrak Juli-Desember. Kita sudah sepakat sejak akhir Juni. Crude ini memang dari Irak, untuk Juli-Agustus kita ambil sekitar 1 juta barel premium. Ini 15% dari total impor kita, jadi kita mengurangi pembelian langsung sebesar 15%. Memang kurang begitu signifikan, tapi pasti berdampak pada harga di pasar Singapura," tutupnya.


Credit  detikfinance

Pertamina Gali Minyak di Irak, Diolah Jadi Premium di Singapura

 

 

Foto: Michael Agustinus

 

Jakarta -PT Pertamina (Persero) dan Shell Eastern International Trading Company (SIETCO) menyepakati kerja sama pengolahan minyak mentah Basrah Crude asal Irak milik Pertamina. Kerja sama dilakukan dengan skema crude processing deal (CPD).

Penandatanganan kontrak CPD telah dilakukan pada Juni 2016. Hari ini, kontrak yang telah ditambah dengan adendum resmi diumumkan.

Kilang Shell di Singapura akan mengolah minyak dari Lapangan West Qurna I di Irak, yang dikelola Pertamina dan ExxonMobil. Minyak bagian Pertamina, akan diolah di kilang Shell menjadi bensin RON 88 alias premium.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, menjelaskan kerja sama ini dilakukan karena minyak mentah hasil produksi Pertamina di Irak tidak dapat diproses di kilang dalam negeri, spesifikasinya tidak cocok.

Tapi Pertamina lebih memilih untuk mengolah minyak di Singapura ketimbang menjualnya. Sebab, Pertamina bisa mendapatkan BBM dengan harga lebih murah ketimbang mengimpor BBM yang sudah jadi.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa secara negara maupun secara perusahaan, kita selalu mendapat tekanan atas impor yang terlalu besar. Tentu ada upaya-upaya kita mengurangi impor. Sekarang ada potensi CPD, kita memanfaatkan crude Pertamina di Irak, target kita 1 juta barel BBM per bulan. Ini upaya kita mengurangi impor langsung," kata Dwi dalam konferensi pers, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, Daniel Purba, menambahkan sebelumnya Pertamina telah melakukan seleksi ketat untuk mencari mitra pengolahan minyak dari Irak. Akhirnya kilang Shell di Singapura yang terpilih.

Kerja sama ini, sambung Daniel, membuat volume impor BBM Indonesia makin berkurang. Pertamina pun memperoleh harga yang lebih efisien.

"CPD kita lakukan bekerja sama dengan Shell. Kita menghubung kilang-kilang di seluruh Asia Pasifik untuk menjajaki pengolahan minyak mentah Pertamina dari Irak. Sebelumnya minyak dari Irak kita pasarkan di internasional. Tapi daripada kita hanya jual saja, kenapa tidak kita masak di kilang di Asia Pasifik dan kita ambil untuk mengurangi pembelian BBM secara langsung?" dia menerangkan.

"Volume impor BBM yang terbesar adalah Premium RON 88. Skema CPD ini untuk mengurangi volume pembelian kita dari pasar Singapura sehingga demand di pasar internasional bisa berkurang. Ini salah satu inovasi kita untuk memperkuat suplai BBM di dalam negeri," pungkasnya.




Credit  detikfinance

Olah Minyak di Singapura, Pertamina: Impor BBM Turun 1 Juta Barel/Bulan

 

 Foto: Grandyos Zafna

 

Jakarta -PT Pertamina (Persero) sejak Juni 2016 telah menandatangani kesepakatan kerja sama pengolahan minyak dengan Shell Eastern International Trading Company (SIETCO) yang berkedudukan di Singapura. Kontrak kerja sama berlangsung hingga Desember 2016.

Minyak yang diolah kilang Shell di Singapura tersebut berasal dari Lapangan West Qurna I di Irak. Lapangan tersebut dikelola besama oleh Pertamina dan ExxonMobil. Minyak bagian Pertamina inilah yang diolah menjadi bensin RON 88 alias premium.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, menyebut kerja sama ini sebagai salah satu upaya Pertamina mewujudkan cita-cita kemandirian energi di Indonesia. Berkat kerja sama ini, impor bahan bakar minyak (BBM) jenis premium turun 1 juta barel per bulan.

"Sekarang ada potensi CPD (Crude Processing Dealing), memanfaatkan crude Pertamina di Irak. Target kita 1 juta per bulan. Ini upaya kita mengurangi impor langsung," kata Dwi dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Keuntungan lain dari kerja sama ini adalah Pertamina bisa memperoleh premium dengan harga lebih murah sekitar 15%. "Sudah tentu lebih efisien. Dalam proses tender terakhir disampaikan, minus alfa semakin tinggi. Lebih baik daripada kalau kita beli langsung BBM," paparnya.

SVP Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, Daniel Purba, menambahkan bahwa sebelumnya Pertamina telah melakukan seleksi ketat untuk mencari mitra pengolahan minyak dari Irak. Akhirnya kilang Shell di Singapura yang terpilih setelah melalui proses panjang.

"CPD kita lakukan bekerja sama dengan Shell. Kita menghubungi kilang-kilang di seluruh Asia Pasifik untuk menjajaki pengolahan minyak mentah Pertamina dari Irak. Sebelumnya minyak dari Irak kita pasarkan di internasional. Tapi daripada kita hanya jual saja, kenapa tidak kita masak di kilang di Asia Pasifik dan kita ambil untuk mengurangi pembelian BBM secara langsung?" dia menerangkan.

Selain premium, minyak mentah dari Irak juga akan diolah menjadi pertamax mulai September nanti. "Di kuartal IV kita jajaki Pertamax volumenya 1 juta barel," ungkap Daniel.

Minyak mentah hasil produksi Pertamina di Aljazair dan Pertamina, sambungnya, kemungkinan juga akan diolah di kilang luar negeri. Sebab, skema ini ternyata lebih efisien dibanding mengimpor BBM secara langsung.

"Kita juga ada minyak mentah di Aljazair dan Malaysia. Kalau kita bisa dapat nilai lebih dengan kita proses di luar, itu kita jajaki. Kita lihat keekonomiannya," pungkasnya.



Credit detikfinance

Cerita Tragis Abu Sayyaf Penggal Tentara Filipina

 

Ibu tentara Filipina meratapi kematian putranya yang dieksekusi Abu Sayyaf (kiri) dan SMS dari Abu Sayyaf. | (Inquirer/Julie Alipala-Inot)

 

ZAMBOANGA - Ketika berita 15 tentara Filipina tewas dalam perang sengit melawan kelompok Abu Sayyaf di Patikul, Solo, Mila Falcasantos mengirim pesan singkat (SMS) kepada anakanya, Jison, anggota  Batalyon Infanteri 35 Angkatan Darat Filipina.

”Nak, bagaimana kabarmu di sana?,” bunyi SMS yang dikirim ibu tentara Filipina itu kepada putranya sekitar pukul 18.40, pada hari Senin.

Ibu tujuh anak yang berusia sekitar 60-an tahun itu cemas menunggu balasan SMS putranya, tapi tak kunjung datang. Dia menjadi sangat khawatir dengan anak ketiganya dan hampir tidak tidur pada malam itu.

Pada pukul 06.44 pada hari Selasa, ponselnya berbunyi.

”Anak Anda sudah tewasi, dia tidak memiliki kepala sekarang, kami memenggal kepalanya, Selasa,” bunyi SMS yang dikirim dari ponsel putra Mila Falcantos. Dari SMS itu, Mila Falcasantos menyadari anaknya sudah dibunuh Abu Sayyaf dan ponsel putranya dipegang kelompok bersenjata tersebut.

Kaget mendengar putranya dipenggal, ibu tentara Filipina itu mengirim SMS lagi; ”Anda tidak memiliki hati nurani.”

Tak lama kemudian, muncul balasan SMS lagi dari Abu Sayyaf via ponsel yang sama. ”Memang, kami tidak memiliki keraguan karena mereka adalah orang-orang yang datang ke daerah kami, saya akan memotong kepala Anda juga,” bunyi SMS balasan itu.

Wanita itu lantas menelepon kerabatnya, seorang perwira militer di Jolo, yang menegaskan bahwa Pfc. Jison Falcasantos adalah salah satu dari 15 tentara Filipina yang tewas di Sitio Kan Jalul di Patikul pada Senin sore. Kerabat itu membenarkan bahwa Jison tewas dipenggal Abu Sayyaf.

”Dia melihat tubuh anak saya, dan dua tentara lainnya, termasuk seorang perwira yang juga telah dipenggal,” kata Mila Falcantos, yang dikutip dari Daily Inquirer, Kamis (1/9/2016).

 
Mila Falcantos mengatakan bahwa Presiden Rodrigo Duterte harus mengakhiri ancaman dari Abu Sayyaf sehingga tidak ada kehidupan yang jadi korban secara percuma.

Dia menyadari risiko kematian yang harus ditanggung putranya ketika menjadi tentara. Namun, dia tidak menduga jika putranya harus tewas dipenggal Abu Sayyaf.

Juru bicara Komando Mindanao Barat Militer Filipina, Mayor Filemon Tan Jr., membenerkan ada 15 tentara Filipina yang tewas saat perang sengit dengan Abu Sayyaf Senin lalu. Sedangkan dari kubu Abu Sayyaf sebanyak 21 militan tewas.





Credit  Sindonews

Hadapi China dan Korut, Jepang Tingkatkan Anggaran Belanja Senjata

 

Jepang meningkatkan anggaran belanja pertahanan guna menghadapi ancaman China dan Korut. | (Istimewa)

 

TOKYO - Jepang siap untuk meningkatkan anggaran belanja pertahannyan lagi, memecahkan rekor untuk tahun kelima berturut-turut. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan Tokyo untuk menentang Beijing di Laut China Timur dan melindungi diri dari kemungkinan serangan rudal Korea Utara (Korut).

Sebelumnya, Pyongyang baru-baru ini menunjukkan kemajuan dalam program rudalnya saat melakukan uji coba peluncuran rudal balistik dari kapal selam ke arah Jepang. Kebuntuan Tokyo dan Beijing atas klaim rantai kepulauan di Laut China Timur, dimana kedua negara mengklaim berdaulat atasnya juga semakin bertambah panas.

Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan bahwa Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe memerlukan USD50 miliar dari parlemen. Jika disetujui, 2,3 persen dana itu akan dimasukkan kedalam pengeluaran pertahanan negara. Kementerian Keuangan belum memeriksa permintaan tersebut sebelum dikirim ke legislator .

Salah satu bagian terbesar dari anggaran militer, sekitar USD1 miliar, digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem pertahanan rudal Patriot PAC-3. Peningkatan kemampuan itu meliputi jangkauan dan akurasi untuk penyebaran pada tahun 2020 seperti dilansir dari Russia Today, Kamis (1/9/2016).

Militer Jepang juga ingin mengembangkan kapal selam baru dengan kemampuan pengawasan yang canggih, bekerjasama dengan Amerika Serikat (AS) membuat rudal pencegat generasi baru, membangun 2.000 unit mobile ampibi di dekat Nagasaki, serta mengirim personel tambahan ke Filipina dan negara Asia lainnya.

Selain itu, dana tersebut juga bisa digunakan untuk membeli jet tempur tambahan jenis F-35 Fighter dari AS dan mengembangkan rudal anti kapal yang lebih baik.

Credit  Sindonews

Australia Didesak Pilih Jadi Sekutu AS atau China

 

 

Australia diminta bertahan jadi sekutu AS atau menjalin hubungan kuat dengan China setelah konflik Laut China Selatan memanas. | (Reuters)

 

SYDNEY - Seorang pejabat senior militer Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) mendesak Australia untuk memilih jadi sekutu kuat AS atau menjalin hubungan yang lebih erat dengan China. AS kini minta Australia mengambil sikap yang lebih keras untuk menentang klaim China atas kawasan Laut China Selatan.

”Saya pikir Australia perlu membuat pilihan. Itu sangat sulit untuk berjalan dalam baris ini baik-baik saja antara menyeimbangkan aliansi dengan AS  dan keterlibatan ekonominya dengan China,” kata Asisten Kepala Staf Angkatan Darat AS, Kolonel Tom Hanson kepada lembaga penyiaran radio Australia, Kamis (1/9/2016).

”Akan ada keputusan yang harus diambil, mana yang lebih vital untuk kepentingan nasional bagi Australia,” katanya. Meski demikian, desakan itu dia sebut sebagai pandangan pribadi dan belum tentu sama dengan pandangan resmi Pemerintah AS.

Komentar itu menyusul publikasi dari dokumen parlemen AS yang memperingatkan anggota parlemen Australia untuk mengatasi motif China di wilayah Laut China Selatan dengan hati-hati.

Australia selama ini merupakan sekutu setia AS. Namun, sejak konflik sengketa Laut China Selatan memanas, Beijing telah “membidik” Canberra sebagai lawan vital setelah Australia ikut mendukung kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan yang dikampanyekan AS.

Australia sendiri belum melakukan pelayaran dalam mendukung kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan, terutama sejak China mengancam akan melumpuhkan Australia melalui sektor ekonomi.

Seorang juru bicara untuk Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menolak mengomentari rencana Australia di masa depan soal klaim China di Laut China Selatan.

”Jelas, China percaya bahwa mereka memiliki kesempatan dan mereka merasa memberdayakannya untuk mencemoohkan itu,” imbuh Kolonel Hanson, seperti dikutip Reuters.



Credit  Sindonews

Kemlu segera terbitkan kartu diaspora Indonesia

 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ANTARA /Hafidz Mubarak A)

Penerbitan kartu diaspora, salah satunya adalah untuk memberikan respon kepada para diaspora yang mengharapkan fasilitas terkait ekonomi, bisnis, dan lainnya,"

Jakarta (CB) - Kementerian Luar Negeri akan segera menerbitkan kartu diaspora Indonesia untuk memetakan detail para diaspora Indonesia, terutama spesialisasi profesi dan domisili mereka.

"Penerbitan kartu diaspora, salah satunya adalah untuk memberikan respon kepada para diaspora yang mengharapkan fasilitas terkait ekonomi, bisnis, dan lainnya," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu malam.

Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tengah menggodok fasilitas yang akan diberikan kepada diaspora Indonesia di bidang ekonomi, misalnya kemungkinan mereka mendapatkan insentif dalam bisnis maupun investasi, dan memiliki properti.

Menlu Retno menambahkan bahwa Kemlu menargetkan kartu diaspora dapat diterbitkan pada akhir 2016 dengan sasaran utama negara-negara dengan jumlah diaspora Indonesia yang banyak, antara lain Belanda, Jerman dan Jepang.

Sebelumnya, pengadaan kartu diaspora juga disebutkan Menlu Retno saat menjawab anggota Komisi I DPR yang menanyakan tanggapan Kemlu tentang status dwikenegaraan bagi WNI.

"Sebetulnya, namanya bukan kartu diaspora, tapi untuk memudahkan pemahaman sebut saja kartu diaspora yang pendaftarannya bersifat sukarela, kalau WNI di luar negeri atau ex-WNI (mantan WNI) yang jadi WNA tidak mau mendaftar sebagai diaspora Indonesia akan kita hormati," kata Menlu.

"Tetapi, ini adalah respon pemerintah terhadap permintaan diaspora Indonesia, tidak ada kaitannya dengan dwikenegaraan," lanjut dia.

Terkait status dwikenegaraan, Menlu mengatakan Kementerian Hukum dan HAM lebih memiliki otoritas dalam melakukan pembahasan, namun Kemlu mengacu pada Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang tidak mengenal dwi kenegaraan, sekaligus mengatur kewajiban negara memberikan perlindungan tanpa mengenal ketiadaan kewarganegaraan.

Undang-undang tersebut juga memberikan status kewarganegaraan ganda pada anak campuran yang jika sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah harus memilih salah satu untuk menghindari status tanpa kewarganegaraan.

"Studi tentang dwikenegaraan telah dilakukan dengan berbagai kajian, sambil menunggu kajian ini selesai, kita merespon kebutuhan yang diperlukan diaspora, misalnya, mereka ingin mendapatkan kemudahan keluar-masuk Indonesia, dan Pak Laoly (Menkumham Yasonna Laoly) telah memberikan multiple visa bagi diaspora yang berlaku selama lima tahun," kata Menlu Retno.


Credit  ANTARA News

Amerika Latin Memanas, Negara-negara “Kiri” Bekukan Hubungan dengan Brasil

 

CARACAS,CB - Situasi di Amerika Latin, Kamis (1/9/2016) memanas setelah mayoritas senator Brasil menyetujui pemakzulkan Presiden Dilma Rousseff, Rabu (31/8/2016).
Venezuela membekukan hubungan dengan Brasil, tetangga di selatannya, menyusul pemakzulan Rousself oleh parlemen Brasil, Rabu, seperti dilaporkan Agence France-Presse.
Caracas menarik duta besarnya dari ibu kota Brasil dan sebaliknya Brasilia juga menarik diplomatnya dari ibu kota Venezuela.
Pemerintah sayap kiri lainnya, seperti Equador dan Bolivia, juga memanggil para diplomatnya dari Brasilia, ibu kota Brasil.
Presiden Equador Rafael Correa mendesak para senator Brasil ‘meminta maaf atas pelanggaran dan pengkhiatan’ mereka karena telah melakukan pemakzulan terhadap Rousseff.
Blok pemerintah sayap kiri Amerika Latin, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América(ALBA), pimpinan Venezuela, termasuk Kuba dan Nikaragua, mengecam senat Brasil.
Mereka menyebut  pemakzulan atas Rousseff yang dilakukan para senator tersebut sebagai sebuah ‘kudeta parlementer’ Brasil.
Namun, ngara-negara Amerika Latin lainnya,  terutama Argentina, Chile, dan Paraguay, mengatakan mereka ‘menghormati’ keputusan yang diambil oleh senat Brasil.
Chile mengungkapkan keyakinannya bahwa Brasil akan menyelesaikan tantangannya sendiri melalui lembaga-lembaga demokratis.
Presiden perempuan pertama Brasil Dilma Rousseff dimakzulkan oleh sidang majelis tinggi negara itu, Rabu (31/8/2015), waktu setempat karena dugaan korupsi.
Sebanyak 61 suara majelis tinggi memilih untuk mendepak Rousseff dari kursi presiden dan 20 suara menolak, seperti dilaporkan oleh The Guardian.
Jumlah tersebut memenuhi dua pertiga suara yang dibutuhkan bagi parlemen untuk memecat Rousseff dari jabatan yang seharusnya baru akan berakhir dua tahun lagi.
Sejak rencana pemecatan dirinya diwacanakan tahun lalu, Roussef yang menjadi presiden pertama kali sejak tahun 2010, telah berulangkali menolak tudingan itu.
Rousseff mengatan, semua kasus yang dituduhan kepadanya adalah fitnah. Sedangkan upaya pemakzulan ditudingnya sebagai kudeta yang keji.

Credit  KOMPAS.com

Temer Dilantik Gantikan Rousseff, Janjikan Era Baru untuk Brasil

 

 

BBC Michel Temer menjanjikan 'era baru' bagi Brasil setelah dia dilantik menjadi presiden untuk menggantikan Dilma Rousseff yang dilengserkan oleh sidang Senat negara itu pada Rabu (31/8/2016) 

 

BRASILIA, CB – Setelah Senat Brasil memakzulkan Dilma Roussef dari kursi presiden, mantan wakil presiden Michel Temer (75) dilantik menjadi presiden sementara, Rabu (31/8/2016).
Rousseff dimakzulkan Senat melalui pemungutan suara. Mayoritas suara Majelis Tinggi atau Senat, yakni 60 suara, mendukung pemakzulan Rousseff dan 20 suara menolak langkah itu.
Temer menjanjikan "era baru" untuk Brasil, sebagaimana dilaporkan situs berita televisi Al Jazeera, Kamis (1/9/2016).
Michel Temer adalah tokoh paling getol yang mengkampanyekan perlawanan terhadap dan mendukung pemakzulan Rousseff.
Saat mengangkat tangannya ketika pengambilan sumpah, Temer berjanji untuk menegakkan konstitusi. Pelantikan Temer sekaligus menjadi simbol kemenangan kubu konservatif.
Dia diperkirakan akan tetap berkuasa sampai pemilu digelar, yang dijadwalkan pada akhir 2018 atau akan menjabat sebagai presiden sampai Januari 2019.
Meski telah melengserkan Rousseff,  para senator menolak sebuah usulan agar Rousseff dilarang menduduki jabatan publik sampai delapan tahun mendatang.
Rousseff telah diberhentikan sementara oleh Senat pada Mei lalu, setelah diduga melakukan manipulasi anggaran.
Rousseff mengatakan Senat melakukan ketidakadilan terhadap seorang perempuan yang tidak bersalah.
Dia menuduh para senator yang memberikan suara untuk memakzulkannya merupakan bagian dari sebuah kudeta politik.
Ketika Senat melakukan pemungutan suara, lebih dari 1.000 orang yang mendukung dan menolak pemakzulan menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen
Pelaksana Fungsi Politik KBRI di ibu kota Brasil, Brasilia, Febrizki Bagja Mukti kepada BBC Indonesia mengatakan, secara umum warga Brasil apatis dalam menanggapi hasil pemakzulan tersebut.
“Kalau saya lihat hasil survei lebih dari 80 persen melihat pemakzulan ini tak akan membawa banyak perubahan,” kata Febrizki kepada BBC Indonesia.
“Kalau saya lihat mungkin sudah capai dan proses pemakzulannya saja sembilan bulan dan hasil akhirnya sudah hampir bisa diprediksi," jelas dia.
Namun, menurut Febrizki, masyarakat menaruh harapan besar terhadap Temer untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi.
"Walaupun apatis tapi harapan mereka cukup tingi bahwa ini akan mungkin tak serta merta, tapi dalam jangka menengah dan panjang akan membawa perubahan yang lebih baik," kata dia.
Febrizki menjelaskan tantangan terbesar Temer adalah mengeluarkan Brasil dari krisis ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan serta membuka lapangan kerja.
Temer berencana untuk memotong program sosial populer yang diperkenalkan oleh Partai Pekerja.
Ekonomi Brasil menurun menyusul kemerosotan harga komoditi andalan Brasil seperti minyak, biji besi dan kedelai.
Pada 2015 lalu, ekonomi negara ini menyusut sampai 3,8 persen yang terburuk sejak 1981.
Inflasi mencapai 10,7 persen pada akhir tahun lalu, pengangguran meningkat sampai 9 persen pada 2015.

Credit KOMPAS.com

Tersandung Kasus Korupsi, Senat Brasil Memakzulkan Presiden Rousseff

 

 

BBC Dilma Rousseff dimakzulkan oleh Senat Brasil, Rabu (31/8/2016)

 

BRASILIA, CB – Presiden perempuan pertama Brasil Dilma Rousseff dimakzulkan oleh sidang majelis tinggi negara itu, Rabu (31/8/2015), waktu setempat karena dugaan korupsi.
Sebanyak 61 suara majelis tinggi memilih untuk mendepak Rousseff dari kursi presiden dan 20 suara menolak, seperti dilaporkan oleh The Guardian.
Jumlah tersebut memenuhi dua pertiga suara yang dibutuhkan bagi parlemen untuk memecat Rousseff dari jabatan yang seharusnya baru akan berakhir dua tahun lagi.
Sejak rencana pemecatan dirinya diwacanakan tahun lalu, Roussef yang menjadi presiden pertama kali sejak tahun 2010, telah berulangkali menolak tudingan itu.
Rousseff mengatan, semua kasus yang dituduhan kepadanya adalah fitnah. Sedangkan upaya pemakzulan ditudingnya sebagai kudeta yang keji.
Pemakzulan Rousseff pada Rabu oleh manjelis tinggi sekaligus mengakhiri 13 tahun kekuasaan Partai Buruh di dalam pemerintahan Brasil.
Meskipun tidak pernah kalah pemilu, Rousseff  menyadari bahwa dukungannya di tengah masyarakat dan Kongres telah merosot tajam.
Kasus paling rumit yang membuatnya dilengserkan ialah penurunan tajam ekonomi, kelumpuhan sistem pemerintah, dan skandal suap yang menyeret hampir semua partai besar negara itu.
Rousseff dituduh mengalihkan anggaran antarpemerintah secara ilegal.
Di luar itu, Rousseff juga dituduh berusaha menutup defisit program sosial sebagai upaya mendorongnya untuk dipilih  lagi untuk kedua kalinya pada Oktober 2014.
Pejabat presiden sementara Michel Temer mengantikan Rousseff sampai berakhirnya periode jabatannya di akhir Januari 2019.
Rousseff telah diberhentikan sementara pada Mei lalu, setelah Senat melakukan pemilihan sebelum proses pemakzulan dimulai Rabu kemarin.

Credit  KOMPAS.com

Setiap Anggota Pasukan Khusus Korut Dibekali Ransel Nuklir

 

AFP/Getty Para serdadu Korea Utara berbaris selama parade di Lapangan Kim Il-Sung, Pyongyang, 10 Oktober 2015.

 

PYONGYANG, CB – Para tentara Korea Utara yang diberi tugas khusus di lapangan, terutama di perbatasan, telah dibekali dengan ransel nuklir setelah serangkaian pengujian.
Ransel nuklir (nuclear backpack) itu, seperti dilaporkan oleh The Independent pada Kamis (1/9/2016), digunakan oleh pasukan khusus untuk memikul bom nuklir.
Sumber mengatakan, pembekalan dengan ransel nuklir itu dimulai bersamaan dengan meningkatnya ketegangan militer di perbatasan.
Sebuah sumber anonim mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa satu unit khusus telah dibentuk oleh Pyongyang sejak Maret.
Pasukan khusus itu bertugas membawa senjata atau bom nuklir dan mereka telah mengambil bagian dalam latihan simulasi dengan bom tiruan.
"Tentara dipilih dari masing-masing peleton pengintai dan brigade infanteri muda untuk membentuk batalion satuan ransel nuklir," kata sebuah sumber Provinsi Hamgyong, Korut.
Tentara Korut diberikan ransel nuklir karena ketegangan meningkat selama latihan militer AS-Korea Selatan digelar.
Ransel tersebut diperkirakan memiliki bobot sekitar 10 hingga 30 kilogram dan bisa ‘menyemprotkan material radioaktif’, dan mungkin juga uranium, kepada musuh.
Wartawan The Independent  sulit untuk memverifikasi laporan yang diberikan kepada Radio Free Asia, radio yang dibiayai oleh pemerintah AS itu.
Gambar dan video propaganda Pyongyang menunjukkan, barisan tentara Korut mengenakan ransel simbol dengan simbol radiasi kuning dan hitam selama parade perayaan HUT ke-70 Partai Pekerja yang berkuasa,  Oktober 2015. Ransel serupa tampak dalam prosesi yang sama pada 2013.
Laporan tersebut muncul tak lama setelah pemimpin muda Korut, Kim Jong Un, memerintahkan otoritas terkait untuk mengeksekusi dua  pejabat tinggi akibat kasus korupsi dan tidur saat rapat.
Kedua petinggi itu adalah mantan Menteri Pertanian Hwang Min dan seorang pejabat senior di kementerian pendidikan, pejabat setingkat menteri, bernama Ri Yong Jin.
Eksekusi berlangsung di sebuah akademi militer di Pyongyang, ibu kota Korut, awal Agustus ini. Mereka dibunuh dengan senjata anti-pesawat.

Credit  KOMPAS.com

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

 

Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di Help Desk Kantor Pelayanan Pajak, Jakarta Pusat. ilustrasi

 

CB, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, aturan di atas pada prinsipnya menjelaskan sejumlah poin atas siapa saja sebetulnya yang diperbolehkan atau tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti amnesti pajak.

Pada dasarnya, menurut Ken, setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Artinya program ini merupakan pilihan bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkannya.

Apabila wajib pajak tidak ingin memanfaatkan program ini, wajib pajak tetap dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan di bidang perpajakan, termasuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Ken juga menjelaskan beberapa kemlompok yang sebetulnya tidak wajib mengikuti amnesti pajak. Kelompok masyarakat yang tidak wajib mengikuti pengampunan pajak termasuk masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Nilai TPKP saat ini sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara Rp 4,5 juta per bulan bagi satu orang pribadi walaupun yang bersangkutan memiliki harta.

"Yang termasuk kelompok ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh, pembantu rumah tangga nelayan, dan petani. Pensiunan yang hanya memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun," kata Ken dalam konferensi persnya, Selasa (30/8).

Kelompok lain yang tak wajib mengikuti amnesti pajak adalah subyek pajak warisan belum terbagi yang tidak menghasilkan penghasilan di atas PTKP, penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasnan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP,  dan wajib pajak yang memilih membetulkan SPT Tahunan.

Sedangkan kelompok ketiga, lanjut Ken, adalah wajib pajak yang hartanya sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan oleh salah satu anggota keluarga dan WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

"Sanksi Pasal 18 ayat (2) UU Amnesti Pajak, yaitu nilai harta tersebut diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan oleh Ditjen Pajak, tidak berlaku bagi masyarakat atau subyek pajak tersebut," ujar Ken.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pengampunan Pajak Hanya untuk Orang Berduit

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/6).

 

CB, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan program pengampunan pajak diberlakukan bagi wajib pajak yang memiliki harta tetapi belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat.

"Fokusnya adalah mereka yang punya uang banyak ,yang selama ini belum dilaporkan dan ditaruh di luar negeri," katanya, Senin (29/8) malam.

Darmin menegaskan program repatriasi modal maupun deklarasi aset ini tidak dirancang secara menyeluruh bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang selama ini telah patuh, termasuk para pengusaha kecil yang baru saja memulai usahanya.

Untuk itu, saat ini, Darmin menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak besar, terutama menjelang berakhirnya masa periode tarif tebusan termurah pada September 2016.

"Hingga September, DJP sedang fokus untuk mengkomunikasikan kepada wajib pajak besar. Tapi kalau kemudian, ada yang datang dari UKM dan rumah tangga biasa, datang ke kantor pajak (untuk mencari informasi) masa tidak dilayani," ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan terus melakukan sosialisasi pengampunan pajak serta memberikan pemahaman secara teknis melalui penerbitan peraturan turunan baru untuk mengakomodasi kepentingan wajib pajak.

"Kita melihat karakteristik wajib pajak, karena program ini untuk seluruh wajib pajak di Indonesia, mulai dari pengusaha di luar negeri, sampai ada yang pensiunan dan pegawai negeri dengan single pemotongan pajak. Itu kita lihat semuanya," katanya.

Sebelumnya, muncul keluhan dan isu negatif beredar di masyarakat bahwa program amnesti pajak ikut menyasar para wajib pajak patuh yang secara rutin melaporkan kewajiban perpajakannya dan tidak memiliki tunggakan pajak.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

SpaceX siap luncurkan satelit komunikasi komersial SES-10

 

Pemulihan tahap pertama dari tiga tahap roket SpaceX Falcon 9 ditampilkan dalam kesempatan foto di hanggar SpaceX di landasan peluncuran 39A (tengah) di Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida, Sabtu (14/5/2016). Tahapan adalah proses perbaikan untuk peluncuran kembali. (REUTERS/Joe Skipper)

 

Jakarta (CB) - Perusahaan pegembangan dan produksi wahana luncur antariksa Amerika Serikat Space Exploration Technology (SpaceX) telah mencapai kesepakatan dengan SES yang berbasis di Luksemburg untuk meluncurkan satelit komunikasi komersial menggunakan roket Falcon 9 untuk pertama kalinya.

Satelit yang dikenal sebagai SES-10 ini, dijadwalkan meluncur pada kuartal empat tahun ini menuju orbit geostasioner yang akan memperluas kemampuan operator satelit Eropa di seluruh Amerika Latin.

"Peluncuran kembali sebuah roket yang pernah dikirim ke orbit ruang angkasa ini merupakan tonggak penting untuk penyempurnaan," Gwynne Shotwell, Presiden dan Chief Operating Officer SpaceX mengatakan dalam sebuah pernyataan dilansir Xinhua.

SES dikenal sebagai "pendukung kuat" SpaceX untuk penggunaan selama bertahun-tahun.

Pada 2013, perusahaan tersebut merupakan yang pertama meluncurkan satelit komersial roket Falcon 9.

Maret ini, satelit SES-9 lagi-lagi diluncurkan ke ruang angkasa menggunakan roket Falcon 9.

"Kami sangat antusias untuk kembali menjadi pelanggan dalam misi SpaceX," kata Martin Halliwell, Chief Technology Officer di SES.

"Kami percaya peluncuran kembali roket ini akan membuka era baru angkasa, dan membuat akses ke ruang yang lebih efisien dalam hal biaya dan manajemen manifestasi," kata Halliwell.

SES-10 sedang dibangun oleh Airbus Defence and Space. Setelah mengorbit, satelit itu akan menyediakan layanan telekomunikasi ke Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia.

Sejauh ini, SpaceX telah berhasil mendaratkan enam dari sembilan misi roket Falcon 9 yang telah diluncurkan di darat dan di laut sejak Desember.

Secara tradisional, roket yang dirancang untuk penggunaan tunggal saja, terbakar atau menabrak laut setelah lepas landas.

Credit  ANTARA News

Sinyal radio asing picu diskusi tentang makhluk luar angkasa

 

Wahana ruang angkasa Philae terlihat setelah mendarat di sebuah komet bernama 67P/Churyumov-Gerasimenko, pada 13 November 2014. (Reuters)

... tidak mengatakan apapun terkait hal itu selama lebih dari satu tahun. Jika kami menangkap sinyal, kami akan memeriksanya dan memanggil para pakar astronomi untuk memeriksanya...

Cape Canaveral, Florida (CB) - Satu sinyal radio yang diterima teleskop kemungkinan bukanlah transmisi dari kehidupan luar angkasa, namun para pakar astronomi di California meninjau ulang hal itu, sebagaimana dinyatakan Institut SETI, Selasa (Rabu WIB).

Sekelompok pakar astronomi Rusia pada tahun lalu mendeteksi apa yang tampak sebagai sebuah sinyal radio non-alami di sebuah lokasi sistem perbintangan yang berjarak 94 tahun cahaya dari Bumi.

Temuan mereka muncul setelah peneliti asal Italia, Claudio Maccone, yang memimpin komite Akademi Astronot Internasional dalam Pencarian Kehidupan Luar Angkasa, atau SETI, mengatakan kepada para rekannya terkait presentasi yang dia dengar tentang sinyal itu, ujar Seth Shostak, seorang petinggi di Institut SETI.

"Saya tidak merasa kami menganggapnya serius. Pihak Rusia memantau arah ini sebanyak 39 kali dan kami dapat mengatakan bahwa mereka menemukannya satu kali," katanya.

Diperkirakan, sinyal radio itu disebabkan gangguan di Bumi atau satelit, yang merupakan kejadian yang biasa, kata Shostak, kepada wartawan Reuters.

Jika pihak Rusia memperkirakan mereka mendapatkan sinyal dari ET (Extra Terrestrial/kehidupan luar angkasa), ujarnya, mereka diperkirakan juga akan membukanya lebih dahulu.

"Mereka tidak mengatakan apapun terkait hal itu selama lebih dari satu tahun. Jika kami menangkap sinyal, kami akan memeriksanya dan memanggil para pakar astronomi untuk memeriksanya," Shostak mengatakan.

Meskipun demikian, para pakar astronomi dari SETI telah menghabiskan dua malam sebelumnya menggunakan serangkaian teleskop radio di California untuk mempelajari bintang yang dicurigai, yang diberi nama HD 164595, yang memiliki satu planet yang diketahui di orbitnya.

Planet itu memiliki ukuran sekitar sebesar planet Neptunus, namun berevolusi mengitari bintangnya lebih dekat daripada planet merkurius yang mengitari matahari. HD 164595 dapat memiliki planet lain di orbitnya yang lebih pas untuk memiliki sumber air, yang diyakini merupakan sebuah kebutuhan bagi kehidupan.

Sejauh ini, meskipun demikian, para pakar astronomi belum mendeteksi sinyal tak biasa apapun dari bintang tersebut, ujar Shostak.

"Kami harus sangat berhati-hati agar tidak sinis terhadap alarm palsu," ujarnya. "Mudah untuk mengatakan 'Sial, itu hanyalah kasus gangguan lainnya', namun itu beresiko untuk tidak memperhatikannya saat anda seharusnya memperhatikannya," tambahnya.



Credit  ANTARA News

Lithuania bangun kota buatan untuk latihan perang

 

Ilustrasi (Reuters)

 

Pabrade, Lithuania (CB) - Lithuania membuka sebuah kota buatan yang juga berisi sebuah sekolah, stadion olahraga dan pusat perbelanjaan untuk berlatih perang, di tengah kekhawatiran atas kebangkitan militer Rusia.

Pusat pelatihan pertama di negara Baltik itu akan memungkinkan tentara Lithuania dan para sekutu NATO mereka untuk belajar bagaimana cara menyerbu dan melindungi bangunan dan menggunakan terowongan.

"Suasana pelatihan baru akan membantu pasukan kami mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk membela negara dan menghalau musuh," kata Menteri Pertahanan Juozas Olekas kepada wartawan di lokasi tersebut yang dibangun dengan dana hampir lima juta euro, Selasa (30/8).

Dibangun di atas lahan yang luasnya setara dengan 20 lapangan sepak bola -- atau 15 hektare -- kompleks tersebut memiliki lebih dari dua lusin bangunan, termasuk sebuah gereja dan kantor polisi.

Risau dengan intervensi Rusia di Ukraina dan serentetan latihan militer di kawasan tersebut, Lithuania menambah anggaran pertahanannya sekitar sepertiga setiap tahun sejak 2014.

Dalam jajak pendapat pekan lalu, 60 persen responden di negara berpenduduk tiga juta orang itu mengatakan mereka meyakini kebijakan luar negeri Rusia menimbulkan ancaman bagi keamanan Lithuania, demikian dikutip dari laporan AFP.




Credit  ANTARA News

Houthi tidak akan dibiarkan ambil alih Yaman

 

Sejumlah pria bersenjata memenuhi bagian belakang sebuah truk untuk mengikuti aksi yang diadakan oleh pendukung pemberontak Houthi dan mantan presiden Ali Abdullah Saleh merayakan perjanjian yang dicapai Saleh dan Houthi untuk membentuk dewan politik pemerintah negara secara sepihak, di Sanaa, Yaman, Senin (1/8/2016). (REUTERS/Khaled Abdullah)

 

Beijing (CB) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan, Rabu, gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran tidak akan dibiarkan mengambil alih Yaman, dan menuduh Iran berupaya menebar kerusuhan di sekitar kawasan itu.

Kepala dewan tinggi politik yang didukung Houthi, Senin, menyatakan kesiapannya untuk memulai kembali negosiasi guna mengakhiri perang Yaman, namun mensyaratkan hak melawan serangan pemerintahan terusir yang didukung Saudi, yang mencoba menggulingkannya.

Dialog disponsori PBB untuk mengakhiri pertempuran selama 18 bulan pada Agustus gagal dan gerakan Houthi maupun pasukan sekutu yang setia pada mantan presiden Ali Abdullah Saleh kembali melancarkan penembakan ke arah negara tetangga Arab Saudi.

Dialog tersebut rusak setelah Houthi dan Kongres Rakyat Umum yang dipimpin Saleh mengumumkan pembentukan dewan pemerintahan beranggotakan 10 orang pada 6 Agustus, dan mengabaikan peringatan utusan Yaman untuk PBB Ismail Ould Cheikh Ahmed bahwa langkah seperti itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai penyelesaian konflik tersebut.

Kepada Reuters di Beijing, al-Jubeir mengatakan, bola ada di tangan Houthi agar dialog damai bisa kembali dilakukan.

"Apa yang pasti, tidak dipertanyakan lagi, pasti, mereka tidak akan diperbolehkan mengambil alih Yaman. Titik. Jadi pemerintah yang sah akan dipertahankan," kata al-Jubeir.

"Peluang yang mereka punya adalah memasuki proses politik, mencapai kesepakatan ... untuk kepentingan seluruh rakyat Yaman termasuk Houthi," katanya.

Arab Saudi dan sekutu-sekutu Arab menuding Houthi menjadi bidak bagi Iran dan melancarkan intervensi militer untuk mengembalikan kekuasaan Hadi.

Houthi bersikukuh, membentuk aliansi dengan Saleh yang mendapat dukungan dari sebagian besar militer.

Houthi dan GPC menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, sementara pasukan pemerintahan terusir menguasai sisa wilayah negara dengan suku-sukunya.

Setidaknya 10 ribu orang tewas dalam perang sipil Yaman selama 18 bulan, kata PBB, Selasa, hampir dua kali lipat estimasi lebih dari 6 ribu yang dikutip para pejabat dan pekerja bantuan selama 2016.

Sebelumnya dalam pidato di hadapan mahasiswa di universitas Beijing, al-Jubeir mengecam Iran.

"Kami lihat Iran mendukung Houthi di Yaman dan mencoba mengambil alih pemerintah, memasok senjata bagi Houthi, menyelundupkan bahan peledak ke Bahrain, Kuwait dan Arab Saudi," katanya.

"Kami harap kami bisa menjadi tetangga yang baik seperti sebelum revolusi 1979," kata al-Jubeir.

"Terserah pada Iran untuk memperbaiki sikapnya."



Credit  ANTARA News

Pasukan Turki-Kurdi sepakat hentikan pertempuran di Suriah

 

Seorang pejuang dari Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) mengacungkan kedua jarinya saat berpatroli di Kobani, Suriah, Rabu (28/1). (REUTERS/Osman Orsal)

 

Washington (CB) - Pasukan Turki dan Kurdi di bagian utara Suriah mencapai "kesepakatan longgar" untuk menghentikan pertempuran menurut seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat.

"Dalam beberapa jam terakhir, kami menerima jaminan bahwa semua pihak yang terlibat akan berhenti menyerang dan fokus pada ancaman ISIL," kata Kolonel John Thomas, juru bicara Komando Pusat, menggunakan akronim ISIS.

"Itu kesepakatan longgar untuk setidaknya beberapa hari ke depan dan kami berharap itu akan diperkuat," katanya kepada kantor berita AFP pada Selasa (30/8).

Thomas mengatakan pasukan Turki dan Pasukan Demokratik Suriah, yang sebagian besar terdiri atas pejuang Kurdi dari Unit Perlindungan Rakyat (YPG), memulai komunikasi dengan Amerika Serikat dan antara satu sama lain "dengan tujuan membatasi pertempuran."

Amerika Serikat berusaha mencegah peningkatan kekerasan antara pasukan Turki yang beroperasi di dalam dan sekitar kota perbatasan Suriah Jarabulus dan petempur YPG di daerah yang sama.

Kedua pihak mendapat dukungan Amerika Serikat, dan Turki merupakan mitra utama NATO.

Selama akhir pekan, sejumlah bentrokan telah menewaskan petempur-petempur Kurdi.

Thomas menyebut kesepakatan antara pasukan Turki dan Kurdi untuk berhenti saling menyerang "menggembirakan."


Credit  ANTARA News

Produsen Listrik: Proyek 35.000 MW Tak Mungkin Selesai 2019

 

 

Foto: Dana Aditiasari

 

Jakarta -Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) membenarkan pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, program 35.000 MW memang tidak mungkin selesai pada tahun 2019. Sekjen APLSI, Pria Djan, mengatakan bahwa proses pengadaan di program 35.000 MW tak memungkinkan seluruh pembangkit selesai di 2019.

Sampai saat ini, sekitar 11.000 MW pembangkit belum selesai tendernya, 15.000 MW masih proses Power Purchase Agreement (PPA), dan baru 3.000-4.000 MW yang siap dibangun.

"Kalau kita prediksi dari progres tender dan PPA memang di bawah target. Yang proses PPA 15.000 MW, baru 3.000-4.000 MW yang sudah, sisanya belum selesai tender. Jadi memang pasti mundur," kata Pria saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Pria menilai, tim pengadaan PLN masih belum cukup besar untuk mengelola proyek sekaliber program 35.000 MW. PLN perlu membentuk tim khusus yang lebih besar dan lebih komprehensif untuk mempercepat pengadaan di proyek 35.000 MW.

"Tim pengadaan PLN kurang, itu yang kita lihat. Perlu dibentuk tim khusus di bawah PLN untuk mengurus program 35.000 MW. Sekarang orang-orangnya memegang banyak proyek. Kalau orangnya sedikit, (pengadaan) jadi lama," tuturnya.

Senada dengan Pria, pengamat kelistrikan Agung Wicaksono juga mengungkapkan bahwa banyak hambatan di proses pengadaan program 35.000 MW.

Saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN), pihaknya sudah pernah melaporkan bahwa sekitar 12.800 MW dari proyek 35.000 MW sudah pasti tidak bisa selesai tahun 2019.

"Dulu UP3KN sudah pernah melaporkan bahwa banyak pembangkit skala besar yang terhambat. Jumlahnya sekitar 12.800 MW," kata Agung kepada detikFinance.

Pembangkit-pembangkit raksasa yang molor pembangunannya itu di antaranya adalah PLTU Batang 2 x 1.000 MW, PLTU Jawa 5 2 x 1.000 MW, dan PLTU Jawa 7 2 x 1.000 MW. Jumlah daya ketiganya saja sudah 6.000 MW. "Banyak hambatan belum tuntas," ucap Agung.

Di sisi lain, Agung menambahkan, program 35.000 MW memang perlu direvisi karena ternyata pertumbuhan konsumsi listrik nasional tidak setinggi yang diperkirakan.

Program 35.000 MW dibuat dengan perhitungan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia tumbuh 7% per tahun. Tapi pada 2015 lalu, ternyata konsumsi listrik secara nasional hanya tumbuh 1,1%. Sementara 2016 ini konsumsi listrik hanya tumbuh 3,9%. Ini dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Tahun 2016 di RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang lama diprediksi tumbuh 7,8%. Tahun 2017 di RUPTL lama diprediksi tumbuh 8%, di RUPTL baru direvisi jadi 5,5%. Baru kembali mendekati 8% di 2018-2019, yaitu 7,6%," paparnya.

Maka, kementerian dan pemerintahan perlu duduk bersama untuk menghitung ulang kebutuhan listrik di 2019 agar tidak terjadi kelebihan suplai yang di atas normal. Program 35.000 MW memang harus tetap berjalan, hanya perlu diperhitungkan lebih cermat.

"Ini program yang mesti berjalan karena kebutuhan listrik pasti ada. Yang paling ideal adalah pemerintah duduk bersama untuk mengevaluasi, mesti dihitung lagi," tutupnya.


Credit  detikfinance

Ini Risikonya Kalau Proyek 35.000 MW Dipaksakan Selesai 2019

 

Foto: Rengga Sancaya

Jakarta -Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada awalnya ditargetkan rampung seluruhnya tahun 2019. Tapi dalam perkembangannya, setelah dilihat situasi dan kondisi di lapangan, dan diperhitungkan ulang, ternyata sekitar 10.000 MW dipastikan tidak dapat terselesaikan di 2019.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri ESDM, akhir pekan lalu baru saja mengungkapkan bahwa penyelesaian 10.000 MW dari program 35.000 MW akan molor.

Pada 2019, Luhut memperkirakan bahwa sekitar 20.000 MW sampai 25.000 MW saja yang sudah beroperasi penuh memasok listrik (Commercial Operatin Date (COD). Sementara jadwal COD sejumlah pembangkit dengan total sekitar 10.000 MW akan mundur ke tahun 2020.

Terkait hal ini, Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, mengungkapkan bahwa penyelesaian pembangunan sejumlah pembangkit listrik memang harus mundur.

Tambahan pasokan listrik yang dibutuhkan pada 2019 mendatang tak sampai 35.000 MW. Kalau pembangunan pembangkit selesai semuanya di 2019, PLN terancam kerugian besar. Akan banyak pembangkit listrik milik Independent Power Producer (IPP) yang tak terpakai.

Meski tak terpakai, PLN tetap harus membayar kepada IPP. Sebab, ada ketentuan 'take or pay' dalam Power Purchase Agreement (PPA) antara PLN dan IPP. PLN tetap harus membayar kepada IPP meski pembangkit tak memasok listrik.

"Pasokan listrik nggak boleh over terlalu besar. Ada take or pay, kita tetap harus bayar meski pembangkit tidak terpakai," kata Iwan kepada detikFinance, Rabu (31/8/2016).

Iwan menjelaskan, pertumbuhan konsumsi listrik saat ini jauh di bawah perkiraan. Program 35.000 MW dibuat dengan perhitungan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia tumbuh 7% per tahun. Tapi pada 2015 lalu, ternyata konsumsi listrik secara nasional hanya tumbuh 2%.

"Tujuan program 35.000 MW adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau pertumbuhan konsumsi listrik kita 7% per tahun, yang dibutuhkan sampai 2019 adalah 35.000 MW. Tapi tahun 2015 lalu (konsumsi listrik) hanya tumbuh 2%," kata

Total tambahan pasokan listrik memang harus di atas pertumbuhan konsumsi listrik agar ada cadangan daya (reserve margin) yang cukup. "Tapi kelebihannya juga nggak boleh terlalu besar," ucapnya.

Namun Iwan belum dapat merinci, pembangkit listrik mana saja yang jadwal COD-nya mundur. "Kita sesuaikan, kita hitung lagi supaya mencukupi tapi nggak lebih terlalu banyak," tegasnya.



Credit  detikfinance

Anggaran Ratusan Triliun Dipangkas, Sri Mulyani: Selama Ini Kita Boros

 

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta -Pemerintah melakukan penghematan dengan cara memangkas anggaran hingga seratus triliun rupiah lebih. Kondisi ini dilakukan karena selama ini penggunaan anggaran dianggap boros.

"Kita melakukan penghematan dengan pertanyaan apakah selama ini kita boros. Saya mengatakan nampaknya iya, perjalanan dinas dan lain-lain itulah yang kita potong. Namun ada dengan berat hati mungkin kita harus potong untuk pemeliharaan gedung, belanja modal untuk infrastruktur kita coba untuk tidak potong," papar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa malam (30/8/2016).

Sri Mulyani mengatakan, dia akan mengecek bila ada proyek infrastruktur kementerian yang berhenti. Karena memang pemangkasan anggaran infrastruktur tidak dilakukan.

"Saya harus akui pada saat ini kami harus memonitor hari demi hari, dan saya tidak malu pada saat sekarang itu bahwa kredibilitas negara akan sangat mempengaruhi dengan tidak berpura-pura mempunyai uang," ujar Sri Mulyani.

Di tahun depan, Sri Mulyani bertekad agar penerimaan negara dari perpajakan bisa meningkat dan membaik. Tekanan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, dan juga Ditjen Bea Cukai terus dilakukan untuk mengejar target yang ditetapkan.

Selain optimalisasi penerimaan, penggunaan anggaran juga akan dimaksimalkan dan tepat sasaran, seperti penggunaan anggaran pendidikan yang diwajibkan 20% dari total belanja.

"Sampai saat ini kalau saya baca berita misal masih ada sekolah yang tidak ada jendela, lantainya atau bahkan tidak ada atapnya. Itu membuat saya bertanya berapa banyak kita mengalokasikan dari anggaran pendidikan, itu betul-betul pemikiran kita semua," kata Sri Mulyani.




Credit  detikfinance