Jumat, 29 Juli 2016

RI Cari Konfirmasi Isu Ancaman Eksekusi Sandera WNI

Ilustrasi (Thinkstock)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri sedang mencari konfirmasi rumor mengenai ancaman eksekusi mati warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina.

"Kami mendengar informasi adanya hal itu [ancaman pembunuhan]. Kami juga melakukan konfirmasi kepada keluarga apakah itu benar terjadi," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (28/7).

Guna mencari informasi yang akurat, Kemlu memiliki rencana untuk memanggil keluarga ke Jakarta dalam waktu dekat.

"Kami akan meminta penjelasan lebih detail. Apakah benar pernah dihubungi dan apa yang dibahas," kata Arrmanatha.

Sementara itu, lanjut Arrmanatha, pemerintah masih terus melakukan upaya pembebasan melalui koordinasi dengan segala pihak, termasuk pemerintah Filipina.

Di sela pertemuan ASEAN di Laos pada Minggu (24/7), Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, juga kembali berbincang dengan Menlu Filipina, Perfecto Yasay, untuk bertukar informasi terkait sandera.

"Kami mendapat konfirmasi dan diketahui bahwa 7 WNI berpindah-pindah walaupun di satu pulau. Kadang dipecah, kadang disatukan. Kami akan terus berupaya membebaskan sandera dengan selamat," tutur Arrmanatha.

Ketujuh WNI yang merupakan anak buah kapal tugboat Charles 001 dan Robby 152 itu disandera di Laut Sulu saat sedang menempuh perjalanan membawa batu bara dari Tagoloan Cagayan, Mindanao, menuju Samarinda.

Sementara itu, pemerintah juga masih terus berupaya membebaskan tiga WNI lainnya yang disandera oleh kelompok militan di Filipina pada 9 Juli lalu.

Ini bukan kali pertama WNI disandera oleh kelompok militan Filipina. Sebelumnya, ada 14 WNI yang telah dibebaskan setelah diculik Abu Sayyaf.

Selain 10 WNI, Abu Sayyaf saat ini juga menyandera seorang warga Belanda, seorang Norwegia, dan lima warga Filipina.

Credit CNN Indonesia

Jong-un Dijatuhkan Sanksi, Korut Sebut AS Deklarasikan Perang

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) menyatakan Amerika Serikat (AS) telah menyebrangi 'garis batas' dalam mengambil tindakan terhadap pemimpinnya atas pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memasukan Kim Jong-un dalam dalam daftar sanksi, Pyongyang menilai, Washington telah mendeklarasikan perang.

"Pemerintahan Obama telah melangkah terlalu jauh atas kelancangannya menantang martabat tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) dalam rangka menyingkirkan posisi yang tidak menguntungkan selama pertarungan politik dan militer dengan DPRK," kata Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Korut, Han Song-ryol.

"AS telah melintasi garis batas dalam memamerkan kekuasaannya dihadapan kami. Kami menganggap kutukan terhadap kejahatan ini sebagai deklarasi perang," katanya lagi seperti dikutip dari Sky News, Jumat (29/7/2016).

Sebelumnya, AS menuduh diktator muda Korut itu telah melakukan pelanggaran HAM secara meluas, yang telah membuat negara komunis itu terisolasi di antara negara-negara yang paling represif di dunia. Selain Jong-un ada 10 pejabat Korut yang masuk dalam daftar hitam sanksi tersebut.

"Dengan melakukan jenis tindakan kejam dan memusuhi DPRK, AS telah menyatakan perang terhadap DPRK. Jadi kami tindakan kami mempertahankan diri dapat dibenarkan untuk menghadapi aksi yang sangat keras. Kami siap untuk perang dan kami semua siap untuk damai," Song-ryol.

Korut juga bereaksi keras atas rencana latihan perang AS dan Korea Selatan (Korsel) yang akan dihelat bulan Agustus mendatang. Korut menyatakan bahwa latihan perang tersebut dirancang untuk mempersiapkan pasukan untuk menginvasi Pyongyang dan bertujuan untuk membunuh pemimpinnya.

"Jika AS memaksa orang-orang melakukan latihan perang dalam skala besar seperti bulang Agustus, maka situasi yang disebabkan oleh hal itu akan menjadi tanggung jawab dari AS," tukasnya

Credit Sindonews

Rezim Kim Jong-un: AS Nyatakan Perang terhadap Korut!

PYONGYANG - Pemerintah Korea Utara (Korut) menganggap Pemerintah Amerika Serikat sudah menyatakan perang karena menjadikan Kim Jong-un sebagai target yang dikenai sanksi. Pyongyang menyatakan AS dan Korut kini beurusan di bawah “hukum perang”.

Pyongyang marah setelah AS memasukkan nama pemimpin Korut, Kim Jong-un, dalam daftar hitam yang harus dijatuhi sanksi.

Washington telah menuduh diktator muda itu telah mengawasi pelanggaran hak asasi manusia secara luas, yang telah membuat Korut terisolasi di antara negara-negara paling represif di dunia.

Sebagai tanggapan, Korut memutuskan jalur resmi komunikasi dengan AS. “Pemerintahan Obama melangkah jauh dengan kelancangan untuk menantang martabat tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) dalam rangka untuk menyingkirkan posisi yang tidak menguntungkan selama pertarungan politik dan militer dengan DPRK,” kata pejabat Kementerian Luar Negeri Korut, Han Song- ryol.

”AS telah melintasi garis merah kami. Kami menganggap kejahatan tingkat tiga, mengutuk ini sebagai pernyataan perang,” lanjut Han, seperti dikutip Sky News, Jumat (29/7/2016).

Sanksi yang dikenakan terhadap Kim Jong-un antara lain membekukan aset-asetnya yang diduga ada di AS dan mencegah Kim Jong-un melakukan bisnis dengan warga AS.

Sepuluh pejabat tinggi Korut juga masuk daftar hitam sanksi AS atas tuduhan melakukan pelanggaran HAM.

“Dengan melakukan jenis tindakan kejam dan memusuhi DPRK, AS telah menyatakan perang terhadap DPRK,” ujar Han.

”Jadi pembelaan diri kami benar dan tindakan dibenarkan untuk menanggapi dengan cara yang sangat keras. Kami semua siap untuk perang, dan kami semua siap untuk perdamaian,” lanjut Han.

”Jika AS memaksa orang-orang latihan (perang) skala besar pada bulan Agustus, maka situasi yang disebabkan oleh itu akan menjadi tanggung jawab dari AS.”

Credit Sindonews

"Pesawat Kiamat" Rusia Generasi Ketiga Siap Beraksi

MOSKOW - Pesawat Ilyuhsin Il-96-400 yang merupakan “pesawat kiamat” Rusia generasi ketiga dilaporkan sudah siap untuk beraksi. Militer Rusia pada 2015 sudah menerima pesawat Ilyuhsin Il-80 yang merupakan “pesawat kiamat” generasi kedua.

Laporan kesiapan pesawat pengebom nuklir generasi ketiga Rusia ini muncul dari Igor Korotchenko, analis militer dan pemimpin redaksi majalah National Defense. Laporan ini menyusul penyerahan pesawat itu oleh Voronezh Aircraft Factory (pabrik pembuat pesawat) kepada Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 27 Juli 2016.

Dia mengatakan kepada Sputniknews bahwa “pesawat kiamat” dirancang untuk memberikan komando dan kontrol militer Rusia serta kekuatan nuklir strategis dalam kasus konflik besar atau bahkan invasi berskala penuh dari Rusia.

Pada dasarnya, ujar Korotchenko, pesawat berbahaya ini adalah saldo yang keluar dari komando dan kontrol sistem Staf Umum dan Pusat Pengendalian Pertahanan Rusia.

”Ini memastikan keniscayaan serangan balasan nuklir dalam hal di mana negara manapun yang menggunakan senjata nuklirnya terhadap Rusia. Pada dasarnya, pos komando udara ini memastikan bahwa tidak ada serangan terhadap negara kami yang lolos tanpa hukuman. Setiap negara yang mungkin mengancam keselamatan atau integritas wilayah federasi Rusia , yang mungkin memulai perang atau serangan tiba-tiba, akan menghadapi pembalasan,” kata Korotchenko yang dilansir Jumat (29/7/2016).

Analis militer itu mengutip data Kementerian Pertahanan Rusia yang menyebut bahwa “pesawat kiamat” bisa melesat pada ketinggian sekitar 10-12 kilometer. Pesawat ini memiliki kemampuan untuk jadi komando semua cabang militer Rusia, termasuk pasukan nuklir strategis.

”(Pesawat) ini adalah pos komando penuh yang memungkinkan untuk mengkoordinasikan tindakan pasukan darat dan angkatan laut selama perang konvensional dan nuklir,” ujar Korotchenko.

Credit Sindonews

Ini Efek Horor jika Inggris Dibom Nuklir

LONDON - Efek horor jika Inggris dijatuhi bom nuklir sudah diprediksi 60 tahun silam. Perencana krisis sangat khawatir kota-kota kunci di Inggris akan lenyap hanya dengan satu bom nuklir.

Daily Mirror pada Kamis (28/7/2016) malam telah menggunakan situs Nukemap untuk memprediksi efek horor dari tiga jenis bom nuklir yang berbeda jika melanda Inggris. Berikut analisa efek tersebut lengkap dengan luasan dampak radiasi.

1. Ivy Mike atau Bom-H (kekuatan 10,4 megaton)

Korban jiwa diperkirakan: 2.336.920 jiwa.

Korban cedera diperkirakan: 2.614.180 jiwa.

Radius bola api (oranye): Seluruh pusat kota termasuk monumen seperti Big Ben, Gedung Parlemen dan Istana Buckingham akan dilahap oleh bola api nuklir selebar 3,2km lebar, yang membentang sampai ke Camden Town dan turun ke Brixton. Tingkat kematian 100 persen.

Radius radiasi (hijau): Sedikit lebih lebar dari jari-jari bola api. Tanpa perawatan medis, kematian antara 50 persen hingga 90 persen akibat efek akut. Efek sekarat membutuhkan waktu antara beberapa jam dan beberapa minggu.

Radius ledakan udara(merah- 20psi): Ledakan udara yang paling intens akan memiliki radius 4,75km dan menghancurkan banyak bangunan beton di Chalk Farm, London Bridge, Chelsea dan Kensington. Tingkat kematian masih 100 persen atau sangat dekat.

Radius ledakan udara (abu-abu - 5psi): Sebuah radius ledakan udara yang lebih rendah masih akan menyebabkan runtuhnya semua bangunan tempat tinggal dalam radius 10km. Itu berarti rumah akan runtuh di semua jalur keluar di East Finchley, Stratford, Poplar dan Streatham. Efek cedera bersifat universal dan korban jiwa bisa tersebar luas.

Radius radiasi termal (oranye tipis): Radius radiasi termal adalah 29,1km. Ini berarti menyebakan luka bakar "seluruh lapisan kulit", yang dapat menyebabkan jaringan parut yang parah, cacat dan bahkan harus diamputasi. Radius ini mencakup wilayah Watford, Hayes, Epsom, Croydon, Twickenham, Dartford dan Epping.

2. Bom Tsar, bom nuklir terbesar era Uni Soviet (50 megaton)

Korban jiwa diperkirakan: 5.778.170 jiwa.

Korban cedera diperkirakan: 3.421.250 jiwa.

Radius radiasi (hijau): Mencapai 3,14km. Tanpa perawatan medis, angka kematian bisa mencapai antara 50 persen hinga 90 persen akibat efek akut. Efek sekarat membutuhkan waktu antara beberapa jam dan beberapa minggu. Dampak radiasi ini mencakup luasan wilayah London, termasuk Camden Town, Vauxhall, City dan beberapa area di Southwark.

Radius bola api (oranye): Kali ini, bola api nuklir akan mencapai Chalk Farm di utara dan Camberwell di selatan. Tingkat kematian 100 persen.
Radius ledakan udara (merah- 20psi): Mencapai 8,91km. Bangunan beton yang akan hancur bisa terjadi di Balham, Dulwich, Isle of Dogs, Crouch End, Hammersmith dan White City. Tingkat kematian masih 100 persen atau sangat dekat.

Radius ledakan udara (abu-abu - 5psi): Mencapai 20,7km. Sebuah radius ledakan udara yang lebih rendah masih akan menyebabkan runtuhnya semua bangunan tempat tinggal dalam radius 20,7km. Itu berarti rumah di Barnet, Dagenham, Sutton, Hounslow, Bexleyheath dan Harrow akan runtuh. Dampak cedera bersifat universal dan korban jiwa tersebar luas.

Radius radiasi termal (oranye ringan): Mencapai 60km. Ini berarti menyebabkan luka bakar "seluruh lapisan kulit", yang dapat menyebabkan jaringan parut yang parah, cacat dan bahkan harus diamputasi. Efek ini akan melanda Chelmsford, Maidstone, Maidenhead, Luton, Southend dan beberapa area di Guildford.

3. Fat Man, bom Nagasaki (20 kiloton)

Korban jiwa diperkirakan: 88.630 jiwa.

Korban cedera diperkirakan: 252.280 jiwa.

Radius bola api (oranye): Mencapai 200 meter. Sebuah bola api nuklir akan mengambil beberapa pusat Kota London, termasuk Chinatown dan sudut Leicester Square.

Radius ledakan udara (merah- 20psi): 0.76km. Bangunan beton di Charing Cross, Piccadilly, Oxford Street dan Strand akan hancur. Tingkat kematian 100 persen atau sangat dekat.

Radius radiasi (hijau): mencapai 1.31km. Tanpa perawatan medis, efek kematian antara 50 persen hingga 90 persen akibat efek akut. Efek sekarat membutuhkan waktu antara beberapa jam hingga beberapa minggu. Efek ini mencakup National Theatre, Temple, 10 Downing Street, Westminster, Oxford Circus dan di seberang sungai London Eye.

Radius ledakan udara (abu-abu - 5psi): Mencapai 1.72km. Sebuah radius ledakan udara yang lebih rendah masih akan menyebabkan runtuhnya semua bangunan tempat tinggal dalam radius 1.72km. Itu berarti rumah yang akan runtuh bisa terjadi di Mayfair, Westminster dan beberapa wilayah di Marylebone. Efek cedera bersifat universal dan korban jiwa akan tersebar luas.

Radius radiasi termal (oranye ringan): Mencapai 2.21km. Ini berarti luka bakar "seluruh lapisan kulit", yang dapat menyebabkan jaringan parut yang parah, cacat dan bahkan harus diamputasi. Efek ini akan mencakup hampir semua dari pusat Kota London.

Ledakan akan seperti bom Nagasaki. Puluhan ribu orang yang tinggal di London akan tewas segera dan lebih banyak orang sekarat akibat keracunan radioaktif setelah ledakan terjadi.

Orang yang terpapar akan mengalami gejala seperti rambut rontok, perdarahan di dalam kulit, radang mulut dan tenggorokan, muntah, diare dan demam.

Credit Sindonews

Laporan Rusia Bersiap Invasi Polandia Secara Kilat Ditertawakan

MOSKOW - Ahli politik terkemuka Rusia, Vadim Trukhachev, tertawa dengan laporan Dewan Atlantik bahwa Rusia bersiap meluncurkan invasi kilat terhadap Polandia. Laporan itu juga membuatnya bingung karena tidak ada gunanya Rusia menginvasi Polandia.

Laporan dari kelompok think tank Barat yang sudah dirilis banyak media itu mendesak NATO agar signifikan meningkatkan kehadiran pasukan sekutu di Polandia. Penulis laporan itu adalah mantan Wakil Komandan Tertinggi NATO di Eropa Jenderal Sir Richard Shirreff.

”Rusia jelas mampu mengejutkan Barat, dengan konsekuensi yang berpotensi merugikan Polandia timur dan konsekuensi fatal bagi aliansi,” katanya.

Kalau pun Rusia tidak tertarik untuk konfrontasi langsung dengan NATO untuk saat ini, menurut Shirreff, Rusia berpotensi bertindak cepat.”Ini mungkin tiba-tiba berubah dalam semalam, dan dapat diimplementasikan dengan kecepatan tinggi, mengikuti rencana yang sudah disiapkan,” ujarnya.

Menurut ahli Dewan Atlantik itu, Crimea yang bergabung dengan Rusia setelah pisah dari Ukraina pada 2014, telah menunjukkan betapa cepatnya Rusia dalam bertindak. Kesimpulan laporan itu adalah NATO harus mampu menanggapi serangan mendadak Rusia dengan kekuatan penuh.

Laporan Dewan Atlantik ini dianggap Kremlin sebagai bualan. Juru bicara Kremlin Dmitri Peskov bahkan menyebut laporan Dewan Atlantik sebagai “pseudo-analisis dari orang gila”.

Trukhachev kepada surat kabar Svobodnaya Pressa, tertawa menanggapi laporan yang menurutnya aneh.”Mereka (Dewan Atlantik) harus menunjukkan bahwa mereka tidak dibayar untuk hal ini, (tunjukkan) bahwa apa yang mereka lakukan adalah pekerjaan penting,” kritik dia.

Ditanya mengapa Polandia disebut sebagai target empuk Rusia dalam analisis itu—mengingat tidak ada populasi berbahasa Rusia di negara tersebut—Trukhachev mengatakan alasan secara formal karena Polandia dekat dengan wilayah Kaliningrad, Rusia. Selain itu, Polandia sebagai negara terbesar di Eropa Timur yang memiliki sejarah buruk yang panjang antara Polandia dan Rusia, dan kini menjadi “rumah” bagi sistem anti-rudal Amerika Serikat.

”Tapi semua argumen ini juga dari dunia fantasi. Untuk Rusia, sama sekali tidak ada gunanya menyerang Polandia. Negara ini tidak memiliki sumber daya mineral, tidak ada industri penting, tidak ada titik-titik strategis,” katanya.

Ahli politik itu percaya bahwa analis Dewan Atlantik bahwa Rusia bersiap menginvasi Polandia secara kilat sebagai omong kosong.

”Sentimen dari ’Rusia menakutkan’ dicari untuk mengambil alih Polandia yang didukung oleh UU dan Partai yang berkuasa,” katanya yang menambahkan bahwa pernyataan anti-Rusia secara teratur dibuat oleh Menteri Pertahanan Antoni Macierewicz dan Menteri Luar Negeri Witold Waszczykowski.

"Orang-orang ini keluar dan keluar soal Russophobes dengan imajinasi cacat yang melihat ‘ancaman Rusia’ ada di balik setiap sudut. Lelucon mereka diperlukan untuk mengalihkan perhatian Polandia dari kebijakan ekonomi yang belum semuanya berhasil, sehingga Uni Eropa dan NATO mungkin memberikan Polandia uang ekstra,” ujarnya, yang dilansir Sputniknews semalam (28/7/2016).

“Setelah semuanya, mereka tidak akan memberikan banyak uang untuk industri dan pertanian Polandia. Selain kedekatannya dengan Rusia, Polandia tidak benar-benar memiliki kartu truf khusus di dek kebijakan luar negerinya,” imbuh dia.

Credit Sindonews

Al Nusra dan Al Qaeda "Bercerai", Ini Reaksi Gedung Putih

Getty Images/AFP/OH Kadour Pasukan Front al-Nusra, sayap Al Qaeda di Suriah

WASHINGTON, CB - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan, sekalipun front Al Nusra di Suriah tetap menjadi ancaman, sekalipun telah menyatakan lepas dari kelompok teroris Al Qaeda.
"Para pemimpin front Al-Nusra diyakini tetap merancang serangan-serangan untuk melawan dunia barat," ungkap Jurubicara Gedung Putih Josh Earnest, seperti dilansir AFP, Kamis (28/7/2016).
Sebelumnya, Al-Nusra mengumumkan "perceraian" mereka dengan Al Qaeda dalam sebuah video yang disebarluaskan jaringan televisi Al-Jazeera.
Di dalam video itu terlihat pemimpin Al Nusra Abu Mohamad al-Jolani, untuk pertama kalinya.

Terkait pemisahan ini, Jolani mengatakan, Al-Nusra pun berubah nama menjadi Jabhat Fateh al-Sham (Front Penakluk Suriah).
Selanjutnya, kelompok ini mengaku akan Bersatu dengan kelompok pejuang utama di Suriah, yang oleh pihak penguasa disebut sebagai pemberontak.
"Tapi kami tak melihat alasan apapun yang menunjukkan bahwa aksi dan tujuan mereka akan berubah dari apa yang selama ini mereka lakukan," ungkap Jurubicara Departemen Luar Negeri AS John Kirby.
"Kami tetap menganggap mereka sebagai bagian dari kelompok teroris internasional," kata Kirby lagi.
"Kami menilai sebuah kelompok berdasarkan apa yang mereka lakukan, bukan atas apa yang mereka akui," sambung dia.
Kelompok teroris Al Qaeda yang didirikan oleh Osama bin Laden menerima Al-Nusra sebagai bagian dari mereka pada 2013.

Credit KOMPAS.com

Pemerintah Turki Pecat 149 Jenderal

ADEM ALTAN / AFP Panglima Angkatan Bersenjata Turki Jenderal Hulusi Akar dan PM Binali Yildirim jelang sidang dewan militer tertinggi di Ankara, Kamis (28/7/2016).

ANKARA, CB - Buntut dari kudeta militer yang gagal, pemerintah Turki memutuskan untuk memecat 149 jenderal, 1.099 perwira menengah dan 436 perwira pertama yang dianggap terlibat dalam kudeta.

Para jenderal yang dipecat itu terdiri atas 89 jenderal angkatan darat, 30 jenderal angkatan udara dan 32 laksamana.

Pemecatan ratuan jenderal, yang sebagian besar sudah ditahan itu, terjadi menjelang pertemuan Dewan Tertinggi Militer Turki, Kamis (28/7/2016), yang akan memutuskan perubahan radikal di tubuh angkatan bersenjata.

Angkatan bersenjata Turki bersikukuh hanya sebagian kecil personel militer, yang berjumlah 750.000 personel itu, terlibat dalam kudeta.

Namun, nyatatanya 178 jenderal ditangkap dan 151 orang di antaranya ditahan. Jumlah ini adalah separuh dari 358 jenderal yang masih aktif bertugas.

Pemerintah Turki menyatakan, banyaknya jumlah jenderal yang ditangkap dan diberhentikan itu menunjukkan betapa dalamnya infiltrasi pengikut Fethullah Gulen ke dalam tubuh militer.

Dewan tertinggi militer nantinya akan memutuskan pengganti para jenderal itu dan para perwira yang lebih rendah akan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa untuk mengisi kekosongan jabatan.

Pertemuan dewan militer ini, tak digelar di markas besar angkatan bersenjata. Rapat ini akan berlangsung di Istana Cankaya, kantor resmi perdana menteri Turki.

Tak digunakannya markas besar tentara sebagai lokasi pertemuan penting ini seakan menunjukkan semakin memudarnya peran militer di Turki saat ini.

Credit KOMPAS.com

Turki pecat 88 anggota staf Kementerian Luar Negeri

Presiden Turki Tayyip Erdogan (REUTERS/Murad Sezer)

Istanbul (CB) - Turki telah memecat 88 pegawai kementerian luar negeri, kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, Kamis, yang disiarkan televisi.

Pemberhentian itu merupakan bagian dari gelombang penuntasan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pendukung Fethullah Gulen, pemuka agama Islam yang bermukim di Amerika Serikat.

Gulen dituding sebagai otak yang mengorganisasikan percobaan kudeta militer.

Ia telah membantah memiliki keterlibatan dalam kudeta gagal itu, yang membuat 246 orang tewas, termasuk para perancang kudeta.

Pihak berwenang Turki telah memberhentikan, menangguhkan atau melakukan penyelidikan terhadap puluhan ribu orang di lembaga-lembaga negara, termasuk kementerian pemerintahan, angkatan bersenjata dan kepolisian.

Lngkah itu diambil terkait dugaan adanya keterkaitan antara mereka dengan Gulen dan gerakan yang ulama, demikian Reuters

Credit ANTARA News

Turki Sebut 9 Lembaga Pendidikan di Indonesia Terkait Kelompok Fethullah Gulen

ARDAC VIA FLICKR -

JAKARTA, CB — Pemerintah Turki menyebutkan, ada sembilan lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia yang terkait dengan Organisasi Teroris Fethullah (FETO).
FETO adalah sebutan dari Pemerintah Turki untuk para pengikut ulama Fethullah Gulen yang gagal melakukan kudeta beberapa waktu lalu. Gulen pun kini diketahui telah mengasingkan diri di Amerika Serikat.

Melalui siaran pers yang dirilis di laman Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia, Kamis (28/7/2016), diuraikan nama-nama kesembilan lembaga yang dimaksudkan tersebut.
Kesembilan lembaga pendididikan tersebut adalah Pribadi Bilingual Boarding School yang berada di Depok dan Bandung.
Lalu, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, dan Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Yogyakarta.
Kemudian, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boy’s School dan Fatih Girl’s School di Aceh, serta Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, Pemerintah Turki mengharapkan kerja sama Indonesia terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut.
"Hal ini penting untuk menyatakan bahwa setelah upaya kudeta yang dilakukan oleh organisasi teroris FETO, sejumlah negara memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan itu," demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Lalu, diungkapkan sejumlah negara lain yang telah membantu Turki menutup sekolah yang terkait dengan FETO.
Negara-negara tersebut adalah, Jordania, Azerbaijan, Somalia, dan Niger. Sementara itu, Siprus Utara yang masuk dalam bagian Republik Turki memasukkan FETO dalam daftar organisasi teroris.
"Kami menghargai solidaritas sejati negara-negara tersebut."

Selanjutnya, Turki pun mengharapkan kerja sama yang baik dengan Indonesia terkait keberadaan lembaga-lembaga itu.
"Turki dan Indonesia secara tradisional telah menikmati hubungan persahabatan berdasarkan kedekatan sejarah dan budaya," demikian disebut dalam siaran pers tersebut.
"Sebagai mitra strategis, kami berharap dan mengandalkan dukungan dari warga Indonesia dan Pemerintah Indonesia dalam perjuangan kami melawan organisasi teroris FETO."
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi dan tanggapan Pemerintah Indonesia atas permintaan Pemerintah Turki ini.

Credit KOMPAS.com

Suriah tawarkan amnesti kepada pemberontak yang menyerah

Presiden Suriah Bashar al-Assad saat diwawancarai BBC di Damaskus, Suriah, Senin (9/2). (REUTERS/SANA/Handout via Reuters )

Damaskus (CB) - Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Kamis (28/7) menawarkan amnesti kepada pemberontak bersenjata yang memerangi pasukannya jika mereka menyerah menurut warta kantor berita pemerintah SANA.

"Semua orang yang membawa senjata... dan diburu peradilan...dikecualikan dari hukuman penuh jika mereka menyerahkan diri dan meletakkan senjata mereka," kata SANA, mengutip dekret presiden mengenai tawaran pembebasan hukuman tiga bulan.

Menurut dekret itu, penangguhan hukuman juga berlaku bagi setiap pemberontak yang membebaskan seorang sandera.

Tawaran itu disampaikan saat daerah kekuasaan oposisi di Kota Aleppo dikepung pasukan pro-pemerintah, memicu kekhawatiran terhadap lebih dari 200.000 orang yang terperangkap di sana.

Assad sudah mengeluarkan beberapa amnesti dalam beberapa tahun terakhir, termasuk satu grasi pada Juli 2015 bagi mereka yang menghindar atau membelot dari militer.

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah Staffan de Mistura mengatakan pekan ini bahwa dia berharap pembicaraan damai yang ditujukan untuk mengakhiri konflik brutal lima tahun lebih itu bisa berlanjut pada akhir Agustus.

Lebih dari 280.000 orang tewas sejak perang meletus di Suriah pada Maret 2011, demikian menurut warta kantor berita AFP.

Credit ANTARA News

Strategi AS gagal di Laut China Selatan

Washington (CB) - Menjelang keputusan pengadilan internasional soal klaim kepemilikan Beijng di Laut China Selatan, sejumlah pejabat teras Amerika Serikat sesumbar akan membangun koalisi internasioinal untuk menghukum China jika negara tersebut tidak mematuhi hasil pengadilan.

Namun hanya dua pekan setelah keputusan tersebut diumumkan pada 12 Juli di Den Haag, strategi tersebut nampak menemui kegagalan. Hasil Pengadilan Arbitrase Permanen itu bahkan terancam tidak berguna.

Pada awal tahun ini, Amerika Serikat seringkali mendesak negara-negara Asia-Pasifik dan Uni Eropa untuk mendukung keputusan pengadilan di Den Haag dan membuatnya mengikat secara hukum.

"Kita harus nyaring menyuarakannya bersama-sama, bahwa ini adalah perkara hukum internasional. Ini adalah hal penting yang mengikat semua pihak," kata Amy Searight pada Februari lalu saat masih menjabat sebagai wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk wilayah Asia Tenggara dan Selatan.

Lalu pada April, wakil Menteri Luar Negeri Antoby Blinken mengatakan reputasi China akan hancur berantakan jika mengabaikan keputusan pengadilan Den Haag.

Amerika Serikat sendiri secara terbukan mendukung langkah Filipina untuk mengajukan ke pengadilan arbitrase soal sengketa Laut China Selatan--salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia yang 85 persen wilayahnya diklaim oleh Beijing-

Namun setelah kemenangan Filipina dalam kasus tersebut, hanya enam negara yang bergabung dengan Washington untuk menyuarakan status mengikat keputusan pengadilan.

Bahkan beberapa negara yang juga turut bersengketa dengan China tidak pernah secara terbuka mendukung langkah Amerika Serikat.

China juga memperoleh kemenangan diplomatik pada awal pekan ini, saat negara-negara ASEAN membatalakan penyebutan keputusan di Den Haag dalam pernyataan bersama mereka. Pembatalan itu disebabkan oleh Kamboja, sekutu dekat China, yang mengajukan keberatan.

Lalu pada 15 Juli, Uni Eropa menyatakan bahwa mereka telah menimbang keputusan di Den Haag, namun nampak sengaja menghindari penyebutan langsung soal China maupun desakan untuk membuatnya mengikat secara hukum.

Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menegaskan bahwa absennya penyebutan keputusan di Den Haag dalam komunike ASEAN, tidak mengurangi pentingnya hal tersebut.

Bagi Kerry, "tidak mungkin" hasil pengadilan internasional menjadi tidak relevan karena mengikat secara hukum.

Namun sejumlah analis justru menyatakan sebaliknya karena kegagalan Washington menekan sekutunya untuk mendukung ketetapan Den Haag.

"Kasus ini berisiko hanya menjadi catatan kaki karena tidak mempunyai dampak sekuat yang diharapkan komunitas internasional," kata Greg Poling, pakar Laut China Selatan di lembaga CSIS.

"Dan komunitas internasional sudah memilih untuk tetap diam. Mereka seperti menyatakan kami tidak peduli. Kami tidak ingin menuntut China mematuhinya," kata dia.

Sementara Dean Cheng, pakar China di lembaga Heritage Foundation, menduga Washington terlalu hati-hati untuk bersikap keras terhadap Beijing--sekutu dalam perdagangan namun rival dalam politik--hanya beberapa bulan menjelang berakhirnya masa kepresidenan Barack Obama.

"Di satu sisi, China mengerahkan semua sumber daya di Laut China Selatan, baik secara fisik, politik, maupun diplomatik. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat menahan diri mengimbanginya," kata Cheng dilaporkan oleh Reuters.

Credit ANTARA News

Kamis, 28 Juli 2016

Ima Matul, Korban Perdagangan Manusia Kini Mendunia

Ia datang di usia 17 tahun untuk bekerja, namun bernasib buruk.

Ima Matul saat berbicara di Gedung Putih. (VOAIndonesia/White House)

CB - Ima Matul tiga tahun tak berdaya dalam cengkeraman majikan. Namun setelah mampu membebaskan diri, Ima tak tinggal diam.
Nama Ima Matul Maisaroh, perempuan berusia 33 tahun asal Desa Gondanglegi, Malang, itu membuat publik AS terpukau. Ia berhasil menyampaikan pidato di hadapan puluhan ribu delegasi yang hadir di acara Konvensi Partai Demokrat di Stadion Utama Wells Fargo, Philadelphia, Pennsylvania, pada Selasa, 26 Juli 2016 waktu setempat atau Rabu, 27 Juli 2016, WIB.

Ima adalah korban perdagangan manusia yang berhasil meloloskan diri. Ia pertama datang ke Los Angeles pada tahun 1997, saat berusia 17 tahun. Ia dijanjikan bekerja sebagai pengasuh anak dengan upah sekitar US$150 per minggu.

"Namun selama tiga tahun menjadi pramuwisma, saya mengalami penyiksaan," ujarnya di hadapan publik, seperti dikutip dari BBC, Kamis, 28 Juli 2016.

Selama tiga tahun, Ima tak bisa melarikan diri karena tak menguasai Bahasa Inggris. Ia harus bekerja selama 18 jam sehari, tujuh hari seminggu, tanpa dibayar, dan terus mengalami kekerasan termasuk dipukul hingga masuk ruang gawat darurat. Ima baru berhasil melarikan diri setelah mampu menulis dalam Bahasa Inggris. Ia menulis di selembar kertas, "tolong, saya tak sanggup lagi."

Surat tersebut ia berikan pada pengasuh anak yang tinggal di sebelah rumahnya. Tetangganya membawa tulisan tersebut ke koalisi penghapusan budak dan perdagangan, Coalition to Abolish Slavery and Trafficking (CAST), di Los Angeles. Ima berhasil dibebaskan, dan ditampung di sana. Melalui CAST, Ima akhirnya belajar berbicara dan menulis dalam Bahasa Inggris.

Kini, ia menjadi aktivis anti-perdagangan manusia. Keberanian dan aktivitasnya ini mengantarkan Ima bertemu dengan Presiden Barrack Obama. Ia diganjar penghargaan Clinton Global Initiative pada tahun 2012, bahkan kerap diajak bertukar pikiran soal perdagangan manusia. Dan Konvensi Nasional Partai Demokrat pada 26 Juli 2016 itu menjadi panggung baru buat Ima Matul Maisaroh, ibu tiga anak asal Indonesia itu.

"Perdagangan manusia tidak hanya terjadi di luar negeri, namun juga di negara ini. Sebagai seorang penyintas, seorang pegiat, saya berharap kita dapat mengakhiri perdagangan manusia," ujarnya.

Kepada BBC ia mengatakan tantangan untuk mengatasi perdagangan manusia adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik.

Credit VIVA.co.id

Jadi Menkeu, Sri Mulyani Lepaskan Gaji Rp 413 Juta/Bulan di Bank Dunia

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta -Sri Mulyani Indrawati akhirnya kembali ke Indonesia. Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Jabatan prestisius di Bank Dunia sebagai Managing Director atau Direktur Pelaksana rela ia tanggalkan, demi kembali mengabdi di tanah air.

Tak hanya itu, wanita kelahiran Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962 ini, rela melepaskan gaji besar di Bank Dunia demi melayani Presiden Jokowi sebagai pembantunya menjaga perekonomian nasional.

Berdasarkan Data Bank Dunia yang dikutip detikFinance, Kamis (28/7/2016), gaji seorang Sri Mulyani dalam setahun mencapai US$ 381.250 atau sekitar Rp 4.956.250.000 atau sekitar Rp 4,9 miliar. Itu artinya, dalam sebulan, Sri Mulyani mengantongi gaji Rp 413.020.833 atau sekitar Rp 413 juta.

Itu baru gaji tahunan, belum termasuk dana pensiun dan tunjangan lainnya. Sri Mulyani mendapat dana pensiun US$ 97.333 atau sekitar Rp 1.265.329.000 atau sekitar Rp 1,3 miliar per tahun. Ada lagi tunjangan lainnya yang didapat Sri Mulyani yaitu sebesar US$ 86.163 atau sekitar Rp 1.120.119.000 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun.

Posisi Sri Mulyani di Bank Dunia bukan posisi biasa. Dia merupakan orang nomor dua setelah Jim Yong Kim, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Bank Dunia.

Gaji Kim sendiri dalam setahun mencapai US$ 476.360 atau sekitar Rp 6.192.680.000 atau sekitar Rp 6,2 miliar. Dana pensiun yang dikantongi Kim mencapai US$ 121.615. Sementara tunjangan lainnya yang diterima Kim mencapai US$ 250.567.

Deretan nominal tersebut, rela dilepaskan Sri Mulyani demi kecintaannya terhadap tanah air.

Sri Mulyani mengemban jabatan prestisius di Bank Dunia tersebut sejak 1 Juni 2010, hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016.

Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu. Sebelum menjadi menteri keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu.

Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian, Boediono, dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.

Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Kini, wanita yang akrab disapa Ani ini kembali ke tanah air untuk membantu menjadi bagian dari pembangunan Indonesia.

Selamat Datang Kembali Bu Ani...

Credit detikfinance

Rusia Bakal Kirim Kapal Induk ke Mediterania

MOSKOW - Rusia dilaporkan akan mengerahkan kapal induk ke Laut Mediterania sebelum akhir 2016. Kapal induk tersebut akan bertugas di laut antar benua itu selama empat bulan.

Seperti dikatakan oleh mantan kepala Armada Laut Hitam Rusia, Igor Kasatonov, Moskow akan mengirim kapal induk Admiral Kuznetsov ke Laut Mediterania sebelum akhir tahun ini seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/7/2016).

Pernyataan ini seolah membenarkan informasi dari sebuah sumber di militer Rusia pada bulan Juli lalu. Sumber tersebut mengatakan bahwa Rusia bakal mengerahkan kapal induk ke Laut Mediterania tidak lebih cepat dari bulan Oktober.

"Kapal akan berangkat pada akhir tahun. Kelompok kapal perang, yang akan mencakup beberapa kapal skrining, akan terbentuk. Diduga, kapal selam nuklir juga akan bersama dalam kelompok ini. Penyebaran kapal ini dirancang untuk bertugas selama 3-4 bulan," kata Kasatonov, yang juga merupakan wakil komandan pertama Rusia Angkatan Laut.

Ia menambahkan bahwa sampai titik tertentu, kelompok kapal itu akan dikawal oleh pesawat anti kapal selam IL-38 dan pesawat jarak jauh Tu-143 dan mungkin kelompok tempur kapal induk itu akan bekerjasama dengan pembom strategis Tu-160.

Kapal Laksamana Kuznetsov dibangun di Galangan Kapal Mykolaiv Selatan, satu-satunya produsen kapal induk Soviet, dan diluncurkan pada tahun 1985. Kapal ini mulai beroperasi penuh pada tahun 1995.

Credit Sindonews

Begini Persiapan Tempur Rusia Merespons Provokasi NATO

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia mempersiapkan kekuatan tempur canggih untuk merespons provokasi penumpukan militer NATO di Eropa Timur. Hal itu diungkap Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Sergey Shoigu.

Jenderal Shoigu bahkan membocorkan sejumlah kekuatan tempur Rusia yang telah dikerahkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk dalam perseteruannya dengan NATO.

”Untuk beberapa tahun terakhir, situasi politik-militer di wilayah strategis barat daya telah meningkat. Hal ini terutama berkaitan dengan penumpukan militer NATO di Eropa Timur, situasi di Ukraina dan kegiatan kelompok teror internasional, termasuk yang di Kaukasus Utara,” kata Shoigu.

”Jadi, kita harus mengambil langkah-langkah yang memadai,” lanjut Shouigu, seperti dikutip dari Pravda.ru, Kamis (28/7/2016).

Menurutnya, ada perubahan signifikan dalam pelatihan militer Rusia, di mana lebih dari 200 latihan telah dilakukan di Distrik Militer Selatan sejak 2013.

Dia melanjutkan, untuk saat ini empat divisi, sembilan brigade dan 22 resimen telah terbentuk. Selain itu, dua brigade rudal dilengkapi dengan rudal Iskander-M, telah diciptakan.

Menteri Pertahanan Rusia ini juga mencatat bahwa jumlah layanan militer dari kelompok lelaki meningkat dua kali lipat pada tahun ini.

”Sebuah kelompok pasukan mandiri telah dikerahkan di Crimea. Lebih dari 4 ribu sampel senjata baru dan peralatan militer telah dikirim ke Departemen Militer Selatan. Pasukan kompleks rudal dan kapal selam canggih juga telah dikerahkan,” imbuh Shoigu.

Credit Sindonews

PBB Desak Indonesia Setop Eksekusi Mati Gembong Narkoba

JAKARTA - PBB mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan eksekusi mati terhadap 14 gembong narkoba yang rencananya dilakukan minggu ini. Menurut PBB, eksekusi mati bukan cara efektif untuk melindungi orang-orang dari penyalahgunaan narkoba.

Kejaksaan Agung Indonesia sudah memutuskan ada sekitar 14 terpidana mati kasus narkoba, termasuk warga Nigeria, Pakistan, India dan Zimbabwe yang akan dieksekusi beberapa hari lagi. Jika eksekusi ini terlaksana, maka ini merupakan eksekusi mati gelombang ketiga di era Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Desakan dari PBB itu disampaikan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad Al Hussein, pada hari Rabu.

“Meningkatnya penggunaan hukuman mati di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dan saya mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri praktik yang tidak adil ini dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Hukuman mati bukanlah pencegah yang efektif dibandingkan dengan bentuk-bentuk hukuman (lain), juga tidak melindungi orang dari penyalahgunaan narkoba,” lanjut dia, seperti dikutip AFP, Kamis (28/7/2016).

Dia mengatakan bahwa di bawah hukum internasional, di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hanya dapat menggunakan praktik itu untuk kejahatan yang paling serius. Kejahatan yang dimaksud itu yang melibatkan pembunuhan yang disengaja.

Sebelum desakan dari PBB, sejumlah negara dan kelompok HAM juga telah menyerukan Indonesia untuk menghentikan eksekusi mati terhadap para terpidana mati kasus narkoba.

Australia telah menentang rencana Indonesia untuk melakukan eksekusi mati jilid III. Amnesty International juga bersikap serupa. Sedangkan negara-negara asal terpidana mati telah menyuarakan keprihatinannya pada kebijakan Pemerintah Indonesia ini.

Credit Sindonews

UE Serukan Pemerintah Indonesia Tidak Teruskan Rencana Eksekusi

JAKARTA - Rencana eksekusi hukuman mati terhadap 14 narapidan di Indonesi terus menjadi sorotan dunia internasional. Setelah sebelumnya PBB, Australia dan Pakistan menentang rencana tersebut, kali ini suara yang sama juga dilontarkan Uni Eropa (UE).

Dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (28/7/2016), juru bicara UE menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak meneruskan pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Pemerintah Indonesia juga diminta agar mempertimbangkan bergabung dengan komunitas luas yang terdiri lebih dari 140 negara yang telah menghapus praktek hukuman mati secara menyeluruh atau menerapkan moratorium hukuman mati.

"UN menentang hukuman mati untuk semua jenis kasus dan tanpa pengecualian, dan secara konsisten menyerukan penghapusan hukuman mati secara universal," begitu bunyi rilis juru bicara UE.

Hukuman mati, menurut juru bicara UE, merupakan pidana yang kejam dan tidak manusiawi yang tidak menimbulkan efek jera terhadap tindak kejahatan serta merendahkan martabat manusia.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung Indonesia akan melakukan hukuman mati jilid III terhadap terpidana kasus narkoba. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pelaksanaan eksekusi mati jilid III pada terpidana narkoba tidak akan lama lagi. Pasalnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini hanya tinggal menunggu persiapan akhir.

Credit Sindonews

China Membangkang soal Laut China Selatan, Jokowi Diminta Proaktif

JAKARTA - Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) diminta bermain lebih proaktif dalam manajemen ASEAN untuk mengatasi krisis sengketa Laut China Selatan. Permintaan dari kelompok analis, akademisi, jurnalis dan praktisi kebijakan luar negeri ini muncul setelah China membangkang terhadap putusan Pengadilan Arbitrase Laut China Selatan.

Putusan Majelis Arbitrase yang diselenggarakan di bawah Annex VII dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) keluar pada 12 Juli 2016 lalu. Putusan itu mengabulkan sebagian besar dari 15 gugatan hukum Filipina terhadap China pada 2013 dan menolak posisi China atas klaim “Nine-Dash Line” Laut China Selatan.

“Kami mengambil pemberitahuan lebih lanjut dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia menyusul putusan, yang menyerukan semua pihak untuk menahan diri, menahan diri dari meningkatnya ketegangan regional, dan menghormati hukum internasional,” bunyi pernyataan kelompok itu yang dirilis online di newmandala, Rabu (27/7/2016).

China seperti diketahui menolak putusan Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag tersebut. China yang mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan menganggap putusan itu tidak sah.

Pemerintah China bahkan memperingatkan Filipina untuk berunding di luar putusan Pengadilan Tetap Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa maritim dan bila menolak konfrontasi bisa pecah.

Kelompok ini mengeluarkan tujuh poin pernyataan atas pembangkangan China terhadap putusan Pengadilan Tetap Arbitrase Laut China Selatan. Tujuh pernyataan itu salah satunya menyerukan kebangkitan kepemimpinan Indonesia di tubuh ASEAN sebagai kunci dalam mengelola Laut China Selatan.

“Kami ingin menyerukan Presiden Joko Widodo untuk sepenuhnya mendukung dan memobilisasi seluruh pembentukan kebijakan luar negeri untuk bermain lebih proaktif, konsisten, dan kepemimpinan produktif dalam manajemen ASEAN dari masalah Laut China Selatan,” bunyi pernyataan kelompok itu.

“Karena kawasan ini terus menjalani masa fluktuasi, terutama setelah putusan Tribunal, tidak ada waktu yang lebih baik bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap tatanan aturan dan arsitektur regional yang dipimpin ASEAN,” lanjut pernyataan mereka.

Mereka menyadari telah terjadi peredupan “cahaya” ASEAN dan tumbuhnya marjinalisasi dalam mengelola ketegangan di Laut China Selatan.

Kelompok yang menandatangani pernyataan bersama itu terdiri dari Evan A. Laksmana (Peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS), Dr Dewi Fortuna Anwar (Co-Founder of Foreign Policy Community Indonesia atau FPCI), Jurnalis senior yang juga Ketua Pusat Studi China Rene L Pattiradjawane.

Selanjutnya, Alexander R Arifianto (peneliti pada Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis, di Singapura), Alexander C. Chandra (Fellow Associate The Habibie Center), Yohanes Sulaiman (Dosen Universitas Jendral Achmad Yani, Bandung), Beni Sukadis (analis Keamanan Nasional di Lesperssi, Jakarta), Heru Prama Yuda (analis kebijakan luar negeri), Fitriani (Peneliti di Lembaga Pertahanan Keamanan Studi Perdamaian atau IDSPS di Jakarta) dan beberapa akademisi lain.

Credit Sindonews

Wiranto Jadi Menteri, "Turun Gunungnya" Sang Jenderal

TRIBUN / DANY PERMANA Ketua Partai Hanura Wiranto (kiri) berjalan menuju Studio Orange Kompas TV, Jakarta, Rabu (30/10/2013). Para tokoh nasional berdiskusi mengenai permasalahan bangsa jelang Pemilu 2014 dalam acara Forum Diskusi Indonesia Baru yang ditayangkan Kompas TV.

JAKARTA, CB – Jenderal (Purn) Wiranto dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam Kabinet Kerja, hasil perombakan kabinet tahap dua. Wiranto didaulat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Dia menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Soal sepak terjang, Wiranto bisa dibilang merupakan menteri yang punya daftar terpanjang. Mulai dari karir di dunia militer hingga politik, Wiranto sudah meraihnya.
Di dunia militer, Wiranto pernah menjadi Panglima TNI pada tahun 1997. Selain itu, Wiranto juga sempat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi (1998-1999) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000).

Di dunia politik, Wiranto pun sudah merasakan asam garam. Puncaknya, dia menjadi pendiri dan Ketua Umum Partai Hanura. Dia bahkan sempat menjadi bakal calon Presiden pada tahun 2014 dan calon wakil presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999.
Nama Wiranto masuk ke dalam jajaran kabinet Jokowi sebenarnya sudah santer terdengar usai Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014. Salah satu politisi Hanura, Erik Satrya Wardhana bahkan menyebutkan Presiden Jokowi lah yang meminta Wiranto untuk menjabat Menko Polhukam.

Wiranto diberitakan rela melepas jabatan ketua umum partai apabila diminta menjadi menteri saat itu. Namun, nama Wiranto akhirnya tidak masuk dalam jajaran menteri saar itu.
Sebaliknya, Wiranto mengajukan dua kader Hanura yakni Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian dan Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Berikut biodata singkat Wiranto yang dihimpun dari Litbang Kompas:

Nama Lengkap	:	Wiranto
Tempat, Tanggal Lahir	:	DI Yogyakarta, 4 April 1947
Agama	:	Islam
Jabatan	:	Ketua Umum Partai Hanura (2010-2015)

PENDIDIKAN :

	Umum :
-	SD ( 1959 )
-	SMP ( 1962 )
-	SMA ( 1965 )
-	Akademi Militer Nasional (AMN) ( 1968 )
-	Jurusan Administrasi Negara, FISIP, Universitas Terbuka ( 1995 )
-	Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) ( 1996 )
	Khusus :
-	Latihan Dasar Pasukan Para (Latsar Para) ( 1968 )
-	Kursus Dasar Cabang Infantri (Sussar Cab If) ( 1969 )
-	Kursus Kejuruan Dasar Perwira Intelijen (Susjursar Pa Intel) ( 1972 )
-	Kursus Lanjutan Perwira Infanteri (Suslapa If) ( 1976 )
-	Kursus Perwira Pembinaan Latihan Satuan (Suspa Binlatsat) ( 1977 )
-	Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) ( 1984 )
-	Lemhanas, ( 1995 )

PERJALANAN KARIER :

	Pekerjaan :
-	Presiden Komisaris PT Ujung Genteng Indonesia (UGI) bergerak di bidang properti (2004)

	Pemerintahan :
-	Salah satu calon Wakil Presiden RI (1999-2004) dalam Sidang Umum MPR 1999. Ia dicalonkan oleh Fraksi Perserikatan Daulat Ummat, namun mengundurkan diri dalam pencalonan itu (21 Oktober 1999)

	Menteri :
-	Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi ( 1998 - 1999 )
-	Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid ( 1999 - 2000 ) "Dinonaktifkan, berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM di Timtim dan sebagai Calon Wakil Presiden RI 1999-2004, mengundurkan diri 21-10-1999"

TNI/POLRI :

	Kepangkatan :
-	Letda ( 1968 )
-	Lettu ( 1971 )
-	Kapten ( 1973 )
-	Mayor ( 1979 )
-	Letkol ( 1982 )
-	Kolonel ( 1989 )
-	Brigjen ( 1993 )
-	Mayjen ( 1994 )
-	Letjen ( 1996 )
-	Jenderal ( 1997 )

	Jabatan :
-	Komandan Peleton Batalyon Infanteri 713 ( 1969 )
-	Wakil Komandan Kompi (Wadanki) Batalyon Infanteri 713 ( 1971 )
-	Kepala Seksi (Kasi) Batalyon Infanteri 713 ( 1972 )
-	Komandan Kompi Markas (Dankima) Batalyon Infanteri 713 ( 1973 )
-	Kasi 4 Batalyon Infanteri 713 ( 1975 )
-	Kasi 2 Brigif (Brigade Infanteri) 18 ( 1976 )
-	Kasi 2 RTP (Resimen Tim Pertempuran) 18 ( 1978 )
-	Komandan Batalyon Infanteri (Dan Yonif) 713 ( 1980 )
-	Komandan Batalyon Infanteri (Dan Yonif) 712 ( 1982 )
-	Kepala Biro Teknik Dirbang ( 1983 )
-	Kadep Milnik Pusif ( 1984 )
-	Kepala Staf Brigade Infanteri IX/Kostrad ( 1985 )
-	Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad (Waasops Kas Kostrad) ( 1987 )
-	Asisten Operasi Divisi II/Kostrad ( 1989 )
-	Ajudan Presiden Soeharto ( 1989 - 1993 )
-	Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya ( 1993 - 1994 )
-	Pangdam Jaya ( 1994 - 1996 )
-	Pangkostrad ( 1996 - 1997 )
-	KSAD ( 1997 - 1998 )
-	Panglima ABRI/TNI ( 1998 - 1999 )

KEGIATAN LAIN :

-	Ketua Pengurus Daerah Perbakin Jaya (Persatuan Menembak Indonesia)
-	Wakil Ketua Pengurus Nasional Taekwondo
-	Wakil Ketua Komisi Tinju Indonesia (KTI)
-	Ketua Umum Federasi Karatedo Indonesia (FORKI)
-	Pendiri Lembaga Kajian IDe Indonesia (Institute for Democracy)
-	Ketua Umum Gabungan Atlet Bridge Seluruh Indonesia (GAPSI) ( 1994 - 1998 )
-	Calon Presiden dari Partai Golkar hasil Konvensi 20 April ( 2004 )
-	Pendiri/Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ( 2006 )
-	Ketua Umum Partai Hanura ( 2010 - 2015 )

PENGHARGAAN :

-	Bintang Mahaputera Adipradana
-	Bintang Yudha Dharma Utama
-	Bintang Veteran Timtim
-	Bintang Kartika Paksi Pratama
-	Bintang Kartika Paksi Eka Nararya
-	Bintang Yudha Dharma Pratama
-	Bintang Yudha Nararya
-	Bintang Dharma
-	Satya Lencana Penegak G.30.S./PKI
-	Satya Lencana Operasi Seroja
-	Satya Lencana Dwidya Sistha
-	Satya Lencana Prajurit Setia 24 Tahun
-	Medali Wira Karya
-	Wira Karya Kencana
-	Bintang Pingat Jasa Cemerlang oleh Pemerintah Singapura (saat menjabat KSAD)
-	Penghargaan dari Perintah Spanyol, Austria, Belanda, dan Malaysia
-	Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang dari Pemerintah Brunei Darussalam (saat menjabat Pangab/Menhankam)
-	Gelar Tan Sri dari Pemerintah Singapura
-	Gelar Kanjeng Pangeran (KP) dari Keraton Kasunanan Surakarta ( 2003 )

KELUARGA :

-	Rugaiya (isteri)
-	1. Amelia Sianti (anak)
-	2. Ika Mayasari (anak)
-	3. Zaenal Nur Rizki (anak)

Credit KOMPAS.com

Turki Kembali Pecat Hampir 1.700 Tentara Terkait Upaya Kudeta

Lebih dari 15 ribu orang, termasuk 10 ribu tentara telah ditahan terkait kudeta yang menewaskan 246 orang pada pekan lalu. (Reuters/Umit Bektas)

Jakarta, CB -- Turki kembali memberhentikan hampir 1.700 personel militer dan menutup 131 media, yang diduga terkait upaya kudeta pada 15-16 Juli lalu.

Sejauh ini, puluhan ribu orang—termasuk polisi, hakim, guru, telah dipecat atau diskors untuk diselidiki apakah terkait dengan ulama Fethullah Gulen atau tidak.

Gulen, yang kini hidup dalam pengasingan di Pennsylvania, AS, dituding menjadi dalang percobaan kudeta yang gagal itu. Namun Gulen, yang tadinya merupakan sekutu Erdogan, membantah terlibat dalam kudeta itu.

Pada Rabu (27/7), militer memberhentikan dengan tidak hormat tepatnya 1.684 personelnya, menurut seorang pejabat Turki yang berbicara dengan syarat anonim. Di antara mereka, termasuk 149 jenderal dan laksamana yang berarti sekitar 40 persen dari semua jenderal dan laksamana di militer Turki.

CNN Turk melaporkan lebih dari 15 ribu orang, termasuk 10 ribu tentara telah ditahan terkait kudeta yang menewaskan 246 orang dan melukai lebih dari 2.000 orang itu, mengutip menteri dalam negeri Turki.

Selain itu, pemerintah mengatakan bahwa tiga kantor berita, 16 stasiun televisi, 45 surat kabar, 15 majalah, dan 29 usaha penerbitan lain diperintahkan untuk ditutup.

Pada Rabu, sebanyak 47 jurnalis yang dianggap terkait dengan Gulen juga ikut ditahan.

“Jaksa tidak tertarik apa yang ditulis atau dikatakan oleh individu kolomnis ini, kata pejabat itu. “Pada titik ini, alasannya adalah bahwa petinggi di [surat kabar] Zaman sepertinya memiliki pengetahuan intim soal jaringan Gulen dan itu bisa berguna untuk investigasi.”

Langkah Erdogan ini menarik kekhawatiran dari pemerintah negara Barat dan kelompok hak asasi manusia, yang mengkritik Erdogan melakukan pengekangan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat.

Credit CNN Indonesia

Situs Militer AS Terancam Perubahan Iklim

( U.S. Navy Photo)

Jakarta, CB -- Naiknya level permukaan laut karena badai akibat perubahan iklim akan mengancam situs militer Amerika Serikat di sepanjang East Coast dan Gulf Coast.

Menurut laporan dari Union of Concerned Scientists menganalisa 18 instalasi militer yang mewakili lebih dari 120 pangkalan militer tepi pantai di seluruh AS demi mengamati dampak dari perubahan iklim.

Meningkatnya kecepatan kenaikan permukaan laut dalam beberapa dekade belakangan bisa berarti bahwa banjir akibat turun-naiknya gelombang akan menjadi insiden harian di beberapa instalasi.

Empat di antaranya, termasuk Stasiun Angkatan Laut Udara di Key West, Florida dan gudang Korps Marinir di South Carolina, yang bisa kehilangan 75 hingga 95 persen dari lahan mereka di abad ini.

Laporan berjudul “Militer AS Ada di Garis Depan Naiknya Laut” itu menyebut bahwa Pentagon menyadari bahwa perubahan iklim mengancam instalasi militer AS dan mengingatkan bahwa dibutuhkan lebih banyak sistem monitor dan sumber daya untuk mempersiapkan semuanya.

Meski begitu, bulan lalu, komite anggaran parlemen AS meloloskan amandemen yang memblokir dana bagi strategi iklim Pentagon.

“Kepemimpinan pertahanan kami memiliki tanggung jawab khusus untuk melindungi situs-situs yang menjadi tempat bergantung ratusan ribu warga Amerika dan jutaan lainnya bergantung untuk keamanan,” ujar laporan itu.

Credit CNN Indonesia

Tersiar, Rekaman CCTV Penyiksaan Remaja Aborigin di Tahanan

Ilustrasi (Thinkstock)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull memerintahkan penyelidikan atas perlakuan terhadap anak-anak di pusat detensi. Langkah ini diambil setelah disiarkannya video yang memperlihatkan penjaga menyemprotkan gas air mata ke tahanan remaja yang diikat di kursi dengan kepala disekap.

Stasiun televisi ABC menyiarkan rekaman CCTV pada Senin malam lalu, juga menunjukkan remaja laki-laki di pusat penahanan remaja di Teritori Utara yang ditelanjangi, dilempar ke sel dan ditahan di sel isolasi dalam jangka waktu lama.

Rekaman penyiksaan enam remaja aborigin di pusat penahanan ini kembali mencuatkan kritik terkait perlakuan Australia terhadap warga suku asli tersebut.

“Seperti semua rakyat Australia, saya sangat terkejut—terkejut oleh gambar penyiksaan anak-anak,” kata Turnbull di radio ABC.

CCTV dari Pusat Detensi Don Yale di Darwin merekam kejadian antara 2010-2014. Seorang pengacara yang mewakili dua dari remaja laki-laki itu mengatakan seluruh enam orang merupakan keturunan aborigin. Aborigin merupakan mayoritas penduduk di Teritori Utara, dan mengisi sekitar 94 persen tahanan remaja di wilayah itu.

“Rakyat (pribumi) kita tahu soal hal-hal seperti ini… dan melihatnya secara langsung pasti menjadi pengingat bagi semua orang di Australia—bahwa sesuatu harus dilakukan soal cara kita memenjarakan rakyat kita di negara ini, dan terutama cara kita memenjarakan anak-anak kita,” kata Mick Gooda, Komisaris Keadilan Aborigin dan Warga Selat Torres.

“Apa yang kita lihat tadi betul-betul aib,” tambahnya.

Laporan beberapa insiden oleh Komisioner Anak-anak Teritori Utara pada 2015 menemukan pelanggaran perlakuan penjaga, namun temuan itu dibantah oleh kepala-kepala penjara ketika itu, dan tak ada tindakan apa pun setelahnya.

Kepala Menteri Teritori Utara Adam Giles memecat menteri permasyarakatannya menyusul laporan ABC.

Beberapa warga aborigin menyerukan Giles ikut dipecat, sedang koalisi organisasi Aborigin di Teritori Utara menyerukan pemerintah pusat untuk membubarkan pemerintahan teritori secara keseluruhan.

“Setiap pemerintahan yang menerapkan kebijakan yang didisain untuk melukai anak-anak dan memungkinkan kebrutalan dan menutupinya, serahkan haknya untuk memerintah,” kata juru bicara organisasi itu, John Paterson.

Credit CNN Indonesia