Jumat, 27 November 2015

China Berencana Bangun Pangkalan Militer di Djibouti


 
AFP Sebuah parade militer China di Beijing pada September lalu.
BEIJING, CB - China mendeklarasikan bahwa pihaknya berencana untuk membangun sebuah fasilitas militer di Djibouti, sebuah negara yang penting dari segi letaknya di Tanduk Afrika.

Rencana tersebut, jika terwujud, tampaknya akan menjadi kehadiran permanen pertama militer China di luar negeri dan tanda pertumbuhan angkatan laut negara itu.

Pengumuman akan rencana itu muncul hari Kamis (26/11/2015).

Pada hari yang sama media yang didukung negara melaporkan rencana Presiden Xi Jinping mereorganisasi besar-besaran militer negara itu, termasuk penciptaan sebuah sistem komando baru yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan kekuatan darat, udara dan laut Tentara Pembebasan Rakyat agar menjadi lebih gesit.

Ketika mengungkapkan bahwa China sedang dalam pembicaraan untuk membangun apa yang disebut sebuah "fasilitas logistik" di Djibouti, Kementerian Luar Negeri mengatakan, instalasi tersebut akan berfungsi untuk memasok kapal angkatan laut China yang sudah berpartisipasi dalam misi anti-pembajakan PBB di Teluk Aden sejak tahun 2008.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Hong Lei, tidak merujuk fasilitas itu sebagai sebuah pangkalan militer. Dia tidak mengatakan kapan pembangunannya akan dimulai atau kapan akan selesai.

Amerika Serikat (AS) mempertahankan satu-satunya pangkalan militernya di benua Afrika di Djibouti. Pangkalan itu digunakan sebagai basis operasi kontra-terorisme di Afrika dan Timur Tengah. Tahun lalu, Presiden Barack Obama memperbaharui sewa pangkalan itu untuk periode 20 tahun.

Rencana pembangunan fasilitas militer China di Djibouti terjadi setelah kunjungan Kepala Staf Umum Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat, Jenderal Fang Fenghui, ke Djibouti pada bulan ini. Kunjungan tersebut tampaknya telah membahas tentang hal itu.

Tahun ini, China menerbitkan sebuah dokumen pertahanan utama, yang dikenal sebagai kertas putih, yang menguraikan ambisinya untuk menjadi kekuatan maritim global.

China telah banyak berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur Djibouti, termasuk ratusan juta dolar yang dihabiskan untuk memperbaharui pelabuhan-pelabuhan negara itu yang tidak memadai. China juga membiayai pembangunan jalur kereta api yang membentang dari Addis Ababa, Ibukota Ethiopia, ke Djibouti. Sebuah proyek yang menelan biaya miliaran dolar.

Populasi Djibouti hanya 1 juta orang. Kebanyakan dari mereka hidup dalam kemiskinan.

Sejumlah pakar militer mengatakan, secara letak, Djibouti menawarkan tempat yang sangat baik untuk melindungi impor minyak dari Timur Tengah yang melintasi Samudera Hindia dalam perjalanannya  ke China. Dari Djibouti, China memperoleh akses yang lebih besar ke Semenanjung Arab.


Credit  KOMPAS.com

Kamis, 26 November 2015

Menlu Rusia: Kami Tak Akan Perang dengan Turki


Menlu Rusia: Kami Tak Akan Perang dengan Turki 
Foto: REUTERS/Sadettin Molla

Moskow - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan negaranya tak akan berperang dengan Turki. Namun demikian, Rusia akan meninjau kembali hubungan bilateral kedua negara.

Sebagaimana diketahui, hubungan kedua negara memanas gara-gara pesawat jet Rusia ditembak jatuh angkatan udara Turki di perbatasan Turki-Suriah.

"Kami tak bermaksud untuk berperang dengan Turki. Sikap kami ke rakyat Turki tak berubah. Kami mempertanyakan aksi kepemimpinan Turki terkini," kata Lavrov dalam jumpa pers sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (26/11/2015).

Dia menyatakan pada Rabu (25/11) waktu setempat. Lavrov yang telah membatalkan kunjungan ke Istanbul ini menyatakan Rusia melihat penembakan pesawat itu sebagai tindakan terencana. Moskow akan 'serius meninjau kembali' hubungan dengan Ankara.

"Kami serius meragukan tindakan itu tak disengaja. Itu terlihat amat sangat seperti provokasi yang direncanakan sebelumnya," imbuh Lavrov.

Dia menyatakan tak ada rencana mengirim pejabat Rusia ke Turki. Moskow juga tak merencanakan menerima kunjungan pihak Turki.

Padahal, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki sebelumnya menyatakan pihaknya telah setuju dengan Rusia untuk bertemu pada beberapa hari mendatang. Namun pernyataan Turki itu lantas ditepis Moskow.

Meski begitu, belum terang betul apakah rencana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengunjungi Moskow pada 15 Desember nanti akan dibatalkan.



Credit  detiknews



Rusia Kerahkan Sistem Rudal Canggih ke Suriah, AS Khawatir


Rusia Kerahkan Sistem Rudal Canggih ke Suriah, AS Khawatir Foto: REUTERS/Reuters TV/Haberturk TV

Washington, - Rusia telah memutuskan untuk mengerahkan sistem pertahanan udara tercanggihnya ke pangkalan militernya di Suriah, menyusul penembakan pesawat tempurnya oleh jet tempur Turki. Langkah Rusia ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi militer Amerika Serikat.

Moskow menyatakan, pihaknya mengerahkan rudal-rudal antipesawat S-400 ke Latakia di Suriah. Rudal-rudal tersebut memiliki jarak jangkauan sekitar 400 kilometer, yang artinya bisa mencapai hingga jauh ke dalam wilayah Turki atau bisa menjadi ancaman bagi pesawat-pesawat koalisi internasional anti-ISIS yang dipimpin AS.

"Itu sistem persenjataan canggih yang membawa ancaman signifikan bagi siapapun," kata seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya.

"Ada kekhawatiran yang signifikan terkait dengan operasi udara di Suriah," imbuhnya kepada kantor berita AFP, Kamis (26/11/2015).

Sejak Agustus 2014 lalu, AS memimpin koalisi internasional yang telah melancarkan serangan-serangan udara terhadap kelompok radikal ISIS di Suriah dan Irak. Belakangan, Rusia pun ikut membombardir Suriah dengan alasan untuk memerangi ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Namun negara-negara Barat menuding target utama serangan udara Rusia adalah para pemberontak anti-rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Pejabat AS lainnya mengatakan, pengerahan S-400 tersebut seharusnya tidak mempengaruhi operasi koalisi di Suriah. "Kami tak akan mencampuri operasi Rusia dan mereka juga tak akan mencampuri operasi kami. Tak ada alasan bagi kami untuk saling menargetkan satu sama lain," tegas pejabat AS tersebut.

Credit  Detiknews

Hal Ini Bikin PT Dirgantara Indonesia Makin Kuat


CB, Jakarta -  PT Dirgantara Indonesia (PT DI) kini mampu terbang tinggi bahkan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dari luar negeri untuk memberikan perawatan pesawat.
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso menuturkan, PT Dirgantara Indonesia memiliki pelanggan dari Korea Selatan dan Malaysia. Kedua negara itu dinilai sangat rutin memeriksa pesawat jenis 1235 kepada PT DI. Tak hanya itu, Uni Emirat Arab juga melakukan pemeriksaaan pesawat ke PT DI.
"Pelanggan kami dari luar negeri yang dimaintenance oleh PT DI seperti Malaysia dan Korea Selatan. Mereka sangat efektif melakukan pemeriksaan maintanance pesawat 1235 mereka. Ini sesuatu perjalanan PT DI terutama pada saat PT DI mengalami masa susah, PT DI tidak bisa mensupport pelanggannya," ujar Budi, di Bandung, Rabu (25/11/2015).

Sebelumnya PT DI sempat tidak mendapatkan kepercayaan dari TNI Angkatan Udara (TNI AU). Hal itu lantaran ada masalah perawatan oleh TNI, dan bukan dari PT DI. Manajemen PT DI pun memberikan penjelasan mengenai kesalahan maintenance itu.
"Ketidakpercayaan TNI AU memang menjadikan permasalahan bagi kami, namun tidak apa-apa. Saat perjalanan antara PT DI dalam masa yang susah tidak dapat membantu pemerintah. Kemampuan PT DI sudah jauh berbeda dari 5-10 tahun lalu," kata Budi.
Selain itu, Budi juga menjelaskan, pesawat super puma yang diproduksi tahun 96 itu dibeli oleh TNI AU dan pemerintah Indonesia ke PT DI. Akan tetapi di dalam kontrak tersebut tertulis, kalau kontrak tersebut berlaku jika pemerintah Indonesia mempunyai anggaran.
"Kontrak tersebut berlaku jika pemerintah Indonesia mempunyai anggaran dan kalau uang itu diberikan semua kepada anggaran semua pesawat akan cepat selesai,"tambah dia.
PT DI menyelesaikan super puma, walau pun jarak waktu antara kontrak dengan realisasi pembuatan cukup jauh.Dengan bantuan pemerintah dan BUMN menjadi kekuatan bagi PT Dirgantara Indonesia. "Akhir-akhir ini dengan bantuan pemerintah dan BUMN, PT DI semakin kuat, dan jauh dari kemampuan pada saat 5 dan 10 tahun lalu," kata dia.

Credit  Liputan6.com

Awal Tahun Depan, PT DI Serahkan 6 Helikopter EC 725 pada TNI AU


Awal Tahun Depan, PT DI Serahkan 6 Helikopter EC 725 pada TNI AU  
Helikopter EC 725 (Foto: Erna Mardiana/detikcom)


Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sedang memproduksi helikopter teknologi tinggi yakni helikopter EC 725 atau Super Cougar yang merupakan pengembangan dari Super Puma. Helikopter itu merupakan kerjasama PTDI dan Airbus Helicopters.

Saat ini sudah ada tiga helikopter yang sudah jadi. Itu merupakan pesanan TNI AU. Tiga lagi masih diproduksi. Menurut Direktur Produksi PT DI Arie Wibowo, direncanakan awal tahun depan enam helikopter EC 725 combat SAR akan diserahkan kepada TNI AU.

"Mereka pesannya katanya nantinya sampai satu skuadron. Namun untuk pemesanan 2012 baru enam unit," ujar Arie di PT DI, Jalan Padjadjaran, Rabu (25/11/2015).

Harga satu unit Super Cougar sekitar 26 juta Euro.

 
Direktur Produksi PT DI Arie Wibowo (Foto: Erna Mardiana/detikcom)

Arie menjelaskan EC 725 merupakan kerjasama PT DI dengan Airbus Helicopters selama 10 tahun. PT DI memproduksi bagian badan pesawat atau fuselage dan tail boom (ekor). "Setiap tahun kita kirim ke airbus 10 fuselage dan 15 tail boom," jelasnya. Sementara untuk lisensinya dari UeroCopter, sama dengan Super Puma.

Sementara untuk pesanan dalam negeri, semua dirakit di sini. "Kalau untuk TNI AU, kita buat semua di sini," katanya.

Heli EC 725 combat SAR ini sudah dilengkapi di antaranya dengan anti peluru, autopilot, serta recovery engine field. "Jadi si pesawat bisa mengubah ketinggian sendiri misal di posisi bahaya, dan si pilot tidak menyadarinya," katanya.

Heli Cougar ini merupakan pesawat bermesin ganda dengan 29 seat. Pesawat ini untuk transportasi pasukan, evakuasi korban, pencarian tempur dan penyelamatan.

Credit  Detiknews



Unik, Galaksi Ini Bentuk Emoji Wajah Tersenyum


Unik, Galaksi Ini Bentuk Emoji Wajah Tersenyum
Cheshirecat (Foto: NASA)
CALIFORNIA – Galaksi dikenal menyimpan banyak misteri di dalamnya bahkan beberapa misteri itu belum terpecahkan hingga kini. Astromon Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, melihat sekelompok galaksi terlihat seperti emoji wajah tersenyum.
Sebagaimana dilaporkan Mirror, Rabu (25/11/2015), formasi Cheshire Cat terbuat dari beberapa galaksi berbeda, yang memberikan emoji itu tampak istimewa dengan mata di tengahnya. Meskipun wajah itu tampak ramah, sepasang galaksi itu sebenarnya saling mendekat satu sama lainnya pada kecepatan 300.000 mil per jam.
Dengan begitu, dua galaksi itu bisa merge atau melebut menjadi satu, sehingga membentuk Cyclops atau makhluk bermata satu. Galaksi yang berada di bagian kiri, disinyalir berisi lubang hitam atau black hole supermasif.
Sekadar informasi, hasil terakhir dari kelompok galaksi Cheshire Cat menunjukkan bagaimana perwujudah teori Einstein 100 tahun lalu menyebabkan adanya penemuan baru hari ini. Saat itu, Albert Einstein menerbitkan teori relativitas umum, salah satu prestasi ilmuah paling penting abad terakhir.
Kunci dari teori Einstein adalah melengkungnya waktu luar angkasa, dan dengan demikian benda besar bisa menyebabkan pembengkokan cahaya dan bisa diamati dari background objek.

Credit  Okezone

China Rampungkan Pembangunan Teleskop Seukuran 30 Lapangan Sepakbola


China Rampungkan Pembangunan Teleskop Seukuran 30 Lapangan Sepakbola
China rampungkan teleskop radio terbesar di dunia (Foto: Ross McG/CEN)
GUIZHOU – Diberi nama FAST yang merupakan singkatan dari 'Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope,' perangkat ini sedang dibangun di Provinsi Guizhou, di barat daya China, menurut laporan The People's Daily Online, yang dikutip Mail Online beberapa waktu lalu.
Dengan diameter sepanjang 500 meter, teleskop radio terbesar di dunia kini dalam tahap akhir penyelesaian.
Teleskop radio terbesar di dunia - Tumblr/RossMcG
Proyek ini telah dikerjakan China lebih dari lima tahun untuk membangun radio teleskop single-aperture terbesar di dunia yang meliputi ukuran 30 lapangan sepak bola, dan saat ini sedang berjalan sesuai jadwal.
Para ilmuwan sedang menyelesaikan tahap akhir, dengan harapan untuk selesai pada September 2016.


Credit okezone

Ilmuwan Kembangkan Nyamuk Mutan Hasil Rekayasa Genetika


Ilmuwan Kembangkan Nyamuk Mutan Hasil Rekayasa Genetika
Imuwan kembangkan nyamuk mutan untuk lawan malaria (Ilustrasi: BBC)
CALIFORNIA – Para ilmuwan Amerika Serikat mengatakan mereka telah membiakkan nyamuk hasil rekayasa genetika (GM) yang dapat melawan infeksi malaria.
Mereka mengatakan, jika teknik laboratorium berjalan di lapangan, hal ini bisa menawarkan cara baru untuk menghentikan gigitan serangga-serangga yang menyebarkan malaria kepada manusia.
Para ilmuwan menaruh gen "daya tahan" ke dalam DNA nyamuk itu sendiri, dengan menggunakan metode editing gen yang disebut Crispr.
Dan ketika nyamuk-nyamuk GM itu dikawinkan keturunan mereka mewarisi daya tahan yang sama, lapor jurnal PNAS.
Secara teori, jika nyamuk-nyamuk ini menggigit orang, mereka seharusnya tidak dapat meneruskan parasit yang menyebabkan malaria.
Sekira 3,2 milyar orang, hampir setengah dari populasi dunia, berisiko terkena malaria.
Kelambu, insektisida, dan berbagai penangkal bisa membantu menghentikan gigitan serangga dan obat-obatan dapat diberikan kepada siapa saja yang terkena infeksi, tetapi penyakit ini masih membunuh sekitar 580.000 orang per tahun.
Peran penting
Para ilmuwan telah mencari cara-cara baru untuk memerangi malaria.
Tim dari University of California percaya bahwa nyamuk hasil rekayasa genetika memainkan peran penting untuk menggantikan endemik, nyamuk vektor malaria.
Mereka mengambil jenis nyamuk yang ditemukan di India, Anopheles stephensi, untuk percobaan.

Dr Anthony James dan timnya menunjukkan bahwa mereka bisa memberikan kode DNA serangga baru yang tahan terhadap parasit malaria.
DNA itu, memiliki kode untuk antibodi yang memerangi parasit, diwariskan oleh hampir 100 persen keturunan nyamuk dan melintasi tiga generasi.
Pilihan potensial
Para peneliti mengatakan sejumlah temuan itu menawarkan harapan bahwa metode yang sama juga bisa bekerja pada spesies nyamuk lain.
Meskipun tidak akan menjadi solusi tunggal untuk permasalahan malaria, itu akan menjadi senjata tambahan yang berguna, kata mereka.
Prof David Conway, seorang pakar Inggris dari London School of Hygiene & Tropical Medicine, mengatakan, "Ini produk yang belum jadi tapi terlihat menjanjikan. Ini terlihat seperti karya editing genetik."
Para ilmuwan lainnya telah melakukan modifikasi nyamuk-nyamuk agar mereka subur, sehingga mereka habis.
Tetapi beberapa ahli khawatir bahwa dengan menghilangkan nyamuk sepenuhnya mungkin memiliki konsekuensi yang tak terduga dan tidak diinginkan.
Menggantikan nyamuk pembawa penyakit dengan keturunan nyamuk yang tidak membahayakan adalah pilihan yang potensial.







Credit  Okezone

Singapura Klarifikasi Ucapan Luhut soal Kontrol Ruang Udara


Singapura Klarifikasi Ucapan Luhut soal Kontrol Ruang Udara  
Ilustrasi. (ANTARA/Joko Sulistyo)
 
Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan pemerintah mereka belum menyepakati soal pengambilalihan kendali ruang udara atau flight information region (FIR) di Kepulauan Riau oleh Indonesia.

“Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean tidak setuju dengan hal itu. Pembicaraan soal FIR mengemuka pada acara makan malam yang digelar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Luhut Pandjaitan pada 23 November 2015. Teo belum, dan tidak dapat menyetujui, isu sebesar itu dibicarakan dalam diskusi informal singkat selama makan malam,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri Singapura, Kamis  (26/11).

Pemerintah Singapura berpendapat kontrol ruang udara bukan isu kedaulatan, melainkan soal operasionalisasi lalu lintas udara yang efektif dengan prioritas pada keselamatan penerbangan.

Deputi Perdana Menteri Singapura Teo menekankan FIR adalah masalah teknis oeprasional yang kompleks di bawah lingkup Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dan karenanya melibatkan banyak negara dan maskapai penerbangan yang melintasi ruang udara dalam kendali FIR tersebut.

Sikap Singapura itu telah ditegaskan Deputi Perdana Menteri Teo dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Indonesia pada kunjungannya ke Jakarta, 23-25 November. Di antara menteri RI yang ditemui Teo ketika itu ialah Menkopolhukam Luhut dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Saat itu pula, ujar Kemlu Singapura, para pejabat Indonesia sepakat dengan pemerintah Singapura bahwa pengelolaan ruang udara bukan masalah kedaulatan, melainkan persoalan teknis operasional.

“Mereka (pejabat Indonesia) juga setuju bahwa perhatian utama harus ditujukan pada keselamatan, efisiensi, dan kelancaran operasi lalu lintas udara,” kata Kemlu Singapura.

Singapura menyatakan ada banyak contoh di mana ruang udara suatu negara dikelola oleh otoritas negara lain. Indonesia misalnya, kata Singapura, juga mengelola zona udara milik negara lain yang berbatasan dengan RI.

Beberapa waktu lalu, Menko Luhut menyatakan Singapura tak keberatan dengan niat Indonesia mengelola ruang udaranya sendiri. Saat ini Indonesia tengah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mengelola FIR di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura.

Rencana Indonesia mengambil alih kendali ruang udara Kepulauan Riau dari Singapura mencuat awal September ketika Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memodernisasi peralatan dan meningkatkan kemampuan personelnya agar dapat mengelola FIR secara mandiri.

Credit  CNN Indonesia

Luhut: Singapura-Malaysia Dukung RI Kendalikan Ruang Udara


Luhut: Singapura-Malaysia Dukung RI Kendalikan Ruang Udara 
 Ilustrasi. (ANTARA/Yusran Uccang)
 
Jakarta, CB -- Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan keseriusannya hendak mengambil alih kontrol atas ruang udara atau FIR (flight information region) di Kepulauan Riau –antara lain mencakup Batam, Tanjungpinang, dan Natuna– yang selama ini dipegang Singapura. Pejabat tinggi RI telah bertemu Singapura dan Malaysia.

Presiden Jokowi mengutus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk berbicara dengan kedua negara tetangga Indonesia itu.

“Saya diperintahkan Presiden dan kami bicara baik-baik. Saya sudah bicara dengan Deputi Perdana Menteri Singapura dan Deputi Perdana Menteri Malaysia. Tidak ada masalah,” kata Luhut kepada CNN Indonesia di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, akhir September.

Singapura dan Malaysia disebut Luhut tak keberatan dengan keinginan Indonesia mengelola seluruh ruang udaranya sendiri. “Mereka mendukung kita mengambil alih (ruang udara) pada waktunya nanti, tiga-empat tahun dari sekarang,” ujar Luhut.

Saat ini Indonesia tengah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mengelola ruang udara di atas Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura itu.

Awal September, Jokowi telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memodernisasi peralatan dan meningkatkan kemampuan personel agar Indonesia siap mengelola ruang udaranya sendiri secara mandiri.

Luhut menyatakan, persoalan kontrol ruang udara sesungguhnya bukan masalah kedaulatan. Ia membantah Indonesia berniat ‘merebut’ FIR dari Singapura karena penyusupan yang kerap dilakukan jet-jet tempur Negeri Singa ke zona udara RI.

“Jangan dicampur aduk. Ini masalah manajemen, dan soal ini akan kita selesaikan dengan baik dengan pemerintah Singapura. Memang sudah waktunya (Indonesia mengelola FIR sendiri). Semangatnya baik,” ujar Luhut.

Mantan Kepala Staf Presiden itu yakin Indonesia bisa mengambil alih FIR Kepulauan Riau dalam tiga tahun asal berupaya dengan serius.

Berdaulat di udara

Dalam buku “Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia?” yang ditulis mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Purnawirawan Chappy Hakim, diceritakan bahwa pada pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Singapura di Bali, Januari 2012, tercapai kesepakatan bahwa FIR wilayah Kepulauan Riau yang dikuasai Singapura akan dikembalikan ke Indonesia.

Kontrol ruang udara di atas Kepulauan Natuna. (Dokumen Chappy Hakim/Red & White Publishing)
Salah satu dasar hukum pengambilalihan FIR itu ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 5 Bab IV soal Kedaulatan Atas Wilayah Udara dalam UU tersebut berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia.”

Acuan hukum berikutnya, masih pada UU Penerbangan, tercantum pada Pasal 458 Bab XXIV Ketentuan Penutup yang berbunyi, “Wilayah udara Republik Indonesia, yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian, sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.”

Berdasarkan UU Penerbangan yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Januari 2009 itu, jelas bahwa ruang udara Indonesia yang dikendalikan asing harus berada dalam kontrol Indonesia paling lambat tahun 2024.

Selain UU Penerbangan sebagai payung hukum, Pasal 1 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Konvensi Chicago 1944) berbunyi serupa. “Every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.

Rencana pengambilalihan kendali ruang udara Indonesia dari Singapura yang lebih cepat, tiga-empat tahun lagi, mendapat dukungan Komisi I Bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Menurut anggota Komisi I Tubagus Hasanuddin, hanya satu ruang udara di wilayah Indonesia yang saat ini dalam kontrol asing, yakni Kepulauan Riau. Sementara dua ruang udara lainnya di RI sejak dulu dikendalikan oleh Indonesia sendiri. Satu dikendalikan dari Jakarta, dan satu lagi dari Makassar, Sulawesi Selatan.

“Memang semua ruang udara Indonesia harus kita yang kendalikan. Wilayah kita kok diatur Singapura? Itu dulu pemerintahan Soeharto yang membuat perjanjian. Kalau sudah habis batas waktunya ya kita ambil,” kata mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu.

Soal ruang udara RI ini juga menjadi pembahasan serius di Komisi I DPR. Bila Luhut menyebut FIR ialah soal manajemen semata, Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya mengatakan ada dua kepentingan Indonesia soal FIR.

“Ada dua aspek. Yang pertama dan terutama, soal kedaulatan. Mestinya wilayah kita memang kita atur sendiri. Yang kedua, soal ekonomi,” kata politikus Golkar itu.

Soal kedaulatan ini juga dikemukakan Komandan Pangkalan TNI AU Tanjungpinang, Letnan Kolonel Penerbang I Ketut Wahyu Wijaya, yang kerap melihat pesawat tempur Singapura berlatih di langit sebelah utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Menurut Ketut, ruang udara Kepulauan Riau yang dikendalikan Singapura dijadikan Negeri Singa itu sebagai celah untuk berlatih militer di angkasa Indonesia.

“FIR di kawasan itu memang mutlak diatur Singapura. Tapi tidak berarti Indonesia juga mendelegasikan kedaulatan kepada mereka,” ujar Ketut.


Kekayaan di langit

Aspek ekonomi yang disinggung Tantowi pun diamini Ketut. Negara pengendali ruang udara otomatis mendapat keuntungan dari pesawat yang melintas di wilayah itu.

“Tiap pesawat yang melintas di wilayah FIR bayar US$6. Padahal setiap menit, untuk satu jalur saja, ada puluhan pesawat yang lewat. Kalau sehari semalam, 24 jam, sudah dapat berapa itu. Kompensasi ke Indonesia hanya 50 sen. Bayangkan berapa yang akan didapat Indonesia kalau FIR kita pegang sendiri,” ujar Ketut.

Mantan KSAU Chappy Hakim dalam bukunya mengatakan, upaya mengambil alih kedaulatan udara Kepulauan Riau dari Singapura sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1993 dalam pertemuan Navigasi Udara Regional yang digelar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO (International Civil Aviation Organization) di Bangkok, Thailand.

Sayangnya, menurut pakar hukum udara Prof. Dr. HK Martono seperti diceritakan Chappy, pemerintah Indonesia hanya mengirim pejabat operasional dalam pertemuan sepenting itu. Tak sebanding dengan Singapura yang mengirim para pejabat tingginya, mulai Jaksa Agung, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, serta para penasihat hukum laut internasional asal negara itu.

Dengan komposisi delegasi kedua negara yang seperti itu, Indonesia tak mendapat apa-apa. Soal ruang udara Kepulauan Riau dikembalikan ke Indonesia dan Singapura untuk diputuskan secara bilateral.

“Soal lobi, Singapura memang lebih licin dari kita,” ujar Chappy.

Ruang udara Kepulauan Riau jatuh ke tangan Singapura sejak 69 tahun lalu, satu tahun sejak Indonesia merdeka. Singapura menguasai sekitar 100 mil laut wilayah udara Indonesia. Satu mil laut ialah 1.825 kilometer.

Kuasa Singapura atas langit Indonesia itu ditetapkan dalam pertemuan ICAO di Dublin, Irlandia, pada Maret 1946. Ironisnya, saat keputusan itu dibuat, delegasi Indonesia tak hadir. Ketika itu pun Singapura masih dikuasai oleh Inggris.

“Situasinya kita baru merdeka. Sehingga peserta pertemuan menyerahkan kendali ruang udara kepada otoritas yang dianggap terdekat, yaitu Singapura,” kata Chappy.

Menurut KSAL periode 2002-2005 itu, FIR juga soal duit. Sama seperti yang diutarakan Tantowi dan Ketut.

Berdasarkan mandat ICAO di Dublin 69 tahun silam itu, Singapura tak hanya berwenang mengatur lalu lintas udara di langit Kepulauan Riau, tapi juga berhak memungut bayaran dalam Dolar AS dari seluruh maskapai penerbangan yang melintasi FIR itu.

Sebagian dari bayaran yang diterima Singapura, diserahkan kepada Indonesia.

“Ruang udara yang begitu luas adalah sumber ekonomi yang luar biasa. Di bawahnya ada Selat Malaka yang menjadi jalur lalu lintas laut tersibuk di dunia. Ini semua ada korelasinya,” kata Chappy.

Persoalan ekonomi itu, ditambah aspek kedaulatan dan keamanan bangsa, ujar Chappy, membuat pengambialihan ruang udara Kepulauan Riau dari Singapura ke Indonesia wajib dilakukan.

Chappy berkata, “Hong Kong saja yang 100 tahun lebih dikuasai Inggris dikembalikan kepada pemilik sahnya, China. Kenapa kita tidak bisa?”

Credit  CNN Indonesia

Jokowi Tegaskan Akan Ambil Alih Ruang Udara RI dari Singapura


Jokowi Tegaskan Akan Ambil Alih Ruang Udara RI dari Singapura  
Pesawat tempur Angkatan Bersenjata Singapura. (Getty Images/Chris McGrath)
 
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Jokowi telah menegaskan kepada Wakil Perdana Menteri yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Republik Singapura Teo Chee Hean bahwa Indonesia akan mengambil alih kontrol atas ruang udara atau FIR (flight information region) di Kepulauan Riau –antara lain mencakup Batam, Tanjungpinang, dan Natuna– yang selama ini dipegang Singapura.

"Presiden mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah mempersiapkan semua persiapan teknis dalam rangka pada satu titik nanti kita bisa mengambil kembali FIR kita yang saat ini sedang dipegang Singapura," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/11).

Menurut Retno, Indonesia menjelaskan kepada Singapura bahwa pengambilalihan FIR tidak terkait kedaulatan karena kedua negara sudah memiliki peta jalan (roadmap) masing-masing. "(Untuk mengambil alih FIR), masih ada hal yang harus kita (RI) persiapkan. Singapura juga sepakat untuk membantu Indonesia mempersiapkannya," kata dia.

Retno yang mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda itu menyampaikan, Singapura tidak keberatan Indonesia mengambil alih FIR karena hal itu terkait masalah keamanan penerbangan.

"FIR ini kan masalah safety, masalah kesiapan teknis kita, kapasitas kita untuk menjaga keamanan, safety dari penerbangan. Jadi sekali lagi, oleh karena itu kita membuat roadmap terkait persiapan teknis kita menuju ke situ," ujar Retno.

Pemerintah Republik Indonesia sejak beberapa bulan lalu menunjukkan keseriusannya hendak mengambil alih kontrol FIR yang selama ini dipegang Singapura. Pejabat tinggi RI telah bertemu Singapura dan Malaysia.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk berbicara dengan kedua negara tetangga Indonesia itu.

"Saya diperintahkan Presiden dan kami bicara baik-baik. Saya sudah bicara dengan Deputi Perdana Menteri Singapura dan Deputi Perdana Menteri Malaysia. Tidak ada masalah," kata Luhut kepada CNN Indonesia di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, akhir September.

Singapura dan Malaysia disebut Luhut tak keberatan dengan keinginan Indonesia mengelola seluruh ruang udaranya sendiri. "Mereka mendukung kita mengambil alih (ruang udara) pada waktunya nanti, tiga-empat tahun dari sekarang," ujar Luhut.

Saat ini Indonesia tengah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mengelola ruang udara di atas Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura itu.

Awal September, Jokowi telah memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memodernisasi peralatan dan meningkatkan kemampuan personel agar Indonesia siap mengelola ruang udaranya sendiri secara mandiri.

Luhut menyatakan, persoalan kontrol ruang udara sesungguhnya bukan masalah kedaulatan. Ia membantah Indonesia berniat ‘merebut’ FIR dari Singapura karena penyusupan yang kerap dilakukan jet-jet tempur Negeri Singa ke zona udara RI.
Credit  CNN Indonesia

Dirut PTDI: Semoga Presiden Mau Pakai Helikopter Produk Kami


Dirut PTDI: Semoga Presiden Mau Pakai Helikopter Produk Kami  
EC725 Caracal di hanggar PT Dirgantara Indonesia. PTDI merekomendasikan helikopter ini sebagai kendaraan operasional presiden. (CNN Indonesia/Iwan Hermawan)
 
Bandung, CB -- PT Dirgantara Indonesia menjamin tak bakal memberikan pelayanan buruk terhadap konsumen, termasuk apabila TNI dan pemerintah menjatuhkan pilihan pada Eurocopter EC725 Caracal rakitan mereka sebagai kendaraan operasional untuk pejabat tinggi negara (VVIP).

Tak hanya merakit, sebagian badan helikopter EC725 diproduksi sendiri oleh PTDI. “Sebagai pimpinan PTDI, mudah-mudahan Bapak Presiden mau menggunakan produk kami. Ini akan menjadi iklan terbaik bagi kami untuk menjual ke negara-negara lain,” kata Direktur Utama PTDI Budi Santoso di Bandung, Jawa Barat (25/11).

PTDI menjamin tak bakal mengulangi “kesalahannya” di masa lalu, sekaligus meyakinkan pemerintah bahwa mereka kini makin profesional.

“Kesalahan” yang dimaksud itu terkait terkatung-katungnya kontrak pengadaan 16 helikopter Super Puma NAS 332 yang dipesan TNI AU pada tahun 1998.

Terkait hal itu, PTDI sebelumnya telah mengatakan penyelesaian helikopter Super Puma NAS 332 terhambat karena selisih kurs pada tahun pengadaan dengan tahun-tahun kemudian saat proses berjalan, serta karena kebijakan konversi pengadaan alat utama sistem senjata dari kredit ekspor ke rupiah murni demi efisiensi pembiayaan.

Selama ini PTDI bekerja sama dengan Eurocopter (kini Airbus Helicopters) yang bermarkas di Perancis. PTDI merakit dan memproduksi komponen helikopter Super Puma yang lisensinya dipegang Eurocopter guna membidik pasar helikopter di Asia, khususnya untuk fungsi militer.

Meski PTDI menawarkan EC725 Caracal sebagai helikopter VVIP, TNI telah menjatuhkan pilihan pada AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris. Satu unit telah dipesan sejak Juni 2015 dan memasuki tahap perakitan akhir di Italia. Helikopter tersebut akan tiba di Indonesia tahun depan.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna –yang juga Komisaris Utama PTDI– menyatakan pemilihan AW101 dilakukan berdasarkan kajian internal TNI AU, dimulai dari skuadron udara VVIP, lalu diteruskan ke Markas Besar TNI, hingga akhirnya dia selaku pimpinan TNI AU memutuskan memilih AW101.

“Kalau terjadi apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Untuk keamanan, saya minta helikopter itu (AW101) dilengkapi beberapa fitur,” kata Agus.

Satu unit AW101, menurut anggota Komisi I Tubagus Hasanuddin, berharga sekitar US$55 juta atau setara dengan Rp752 miliar lebih.

Meski ditujukan untuk kendaraan operasional VVIP termasuk presiden, pengadaan helikopter itu menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung sepenuhnya urusan TNI AU.

Credit  CNN Indonesia

PTDI Pamerkan EC725, Pesaing Helikopter VVIP Pilihan TNI


PTDI Pamerkan EC725, Pesaing Helikopter VVIP Pilihan TNI Helikopter EC725 Caracal di hanggar PT Dirgantara Indonesia. PTDI merekomendasikan helikopter ini sebagai kendaraan operasional presiden. (CNN Indonesia/Iwan Hermawan)
 
Bandung, CB -- Sejumlah Eurocopter EC725 Caracal anyar berderet di hanggar perakitan akhir PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Helikopter-helikopter itu dipesan oleh TNI Angkatan Udara, namun bukan untuk kendaraan operasional very very important person (VVIP).

Total ada enam unit helikopter tempur EC725 yang dipesan TNI ke Airbus Helicopters (dulu Eurocopter) yang bermarkas di Perancis, dan kemudian dirakit di PTDI di Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Jenis helikopter kombat SAR yang juga dikenal dengan sebutan Super Cougar itu telah kenyang makan asam garam dalam berbagai pertempuran, mulai Afrika hingga Afghanistan di Asia Tengah. EC725 tergolong fleksibel, dapat digunakan untuk keperluan militer dan sipil.

PTDI menyebut EC725 pun dapat diubah menjadi helikopter VVIP untuk presiden, wakil presiden, dan pejabat penting negara lainnya. Tinggal dilengkapi fasilitas tambahan seperti sofa nyaman, dapur, peralatan keamanan, hingga saluran komunikasi aman.
Sebelum merakit EC725, PTDI sejak awal tahun 90-an telah merakit helikopter pendahulunya, yakni Eurocopter EC225 atau kini disebut Airbus Helicopters H225 Super Puma.

Tak hanya merakit, beberapa bagian helikopter tersebut seperti badan dan ekor pesawat juga diproduksi oleh PTDI.

Helikopter Super Puma selama ini dioperasikan skuadron tempur dan skuadron VVIP TNI AU, serta menjadi kendaraan operasional presiden jika berkunjung ke daerah-daerah yang memerlukan akses transportasi udara.

Namun karena usianya kian tua, TNI AU kini akan menggantinya demi faktor keamanan. Pilihan pun jatuh pada AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris. Satu unit telah dipesan sejak Juni 2014, dan akan tiba di Jakarta tahun depan. Meski demikian, Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo masih berharap TNI mengubah pilihannya.

“EC725 sangat direkomendasikan bagi VVIP, dan lebih unggul dibanding buatan Italia,” klaim Arie saat memamerkan helikopter itu di hanggar PTDI, Bandung (25/11).

Interior helikopter EC725 yang dipamerkan PTDI di hanggar perakitannya di Bandung, Jawa Barat. (CNN Indonesia/Iwan Hermawan)
Badan EC725, ujar Arie, didesain antipeluru, serta dilengkapi perahu karet dan forward looking infrared (FLIR). Dia juga mengklaim membeli EC725 lebih aman dari segi keamanan rahasia negara.

Sebelumnya, Komisaris Utama PTDI yang juga Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengatakan pemilihan AW101 berdasarkan kajian internal TNI AU.

“Kami mencari yang terbaik, misal lihat baling-balingnya. Karena jika helikopter digunakan untuk ke daerah-daerah bencana, terutama di perkampungan, bayangkan kalau baling-balingnya besar, bisa terbang semua (benda-benda). Nah, dari situ terlihat yang baling-balingnya paling kecil dan halus AW101,” kata Agus.

Menurut Agus, Badan SAR Nasional pun membeli AW101 karena helikopter itu memiliki kemampuan SAR.
Credit  CNN Indonesia

KSAU: Menhan Sudah Teken Pengadaan Jet Tempur Sukhoi Su-35


KSAU: Menhan Sudah Teken Pengadaan Jet Tempur Sukhoi Su-35  
Sukhoi Su-30 melintas di langit. Indonesia kini akan membeli Su-35 yang lebih canggih. (CNN Indonesia/Safir Makki)
 
Jakarta, CB -- Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menyatakan pemerintah RI telah sepakat memilih Sukhoi Su-35 buatan Rusia sebagai pesawat tempur pengganti skuadron F-5 Tiger yang telah uzur.

“Saya baca dokumen yang dikirim Kementerian Pertahanan ke Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Yang sudah ditandatangani Menhan adalah Sukhoi Su-35,” kata Agus di Jakarta.

Mencari pengganti 16 pesawat F-5 Tiger yang dioperasikan Skuadron Udara 14 yang bermarkas di Pangkalan Udara Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, memang menjadi salah satu target utama TNI AU saat ini.

Agus mengatakan, sebelum Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meneken kesepakatan pengadaan Sukhoi Su-35, TNI AU telah mengirimkan sepsifikasi teknologi pesawat yang mereka nilai pantas menggantikan F-5 Tiger.

TNI AU menyodorkan dua pesawat tempur sebagai pilihan: F-16 Viper buatan Lockheed Martin Amerika Serikat, dan Sukhoi Su-35 buatan Sukhoi Rusia.

"Sebagai pengguna, TNI AU hanya mengirimkan tech spec pesawat yang kami inginkan untuk memenuhi tugas kami," ujar Agus.

F-16 Viper dan Sukhoi Su-35 disodorkan TNI AU untuk dipilih karena mereka tak ingin mengubah sistem pemeliharaan secara ekstrem. "Kalau Sukhoi Su-35 kan sama dengan Sukhoi Su-30 yang sudah kami operasikan saat ini," kata Agus.

Dari dua pilihan tersebut, TNI AU akhirnya memilih Su-35 yang dikenal dengan sebutan jet tempur siluman karena kecanggihan teknologinya yang tepat berada di bawah pesawat siluman generasi kelima.

Su-35 dapat menghilang dari radar, dilengkapi peralatan jamming untuk menurunkan kemampuan radar musuh, dan memiliki kecepatan supersonik sekitar 1,5 mach atau dua kali kecepatan suara.

Meski demikian, Agus memperkirakan instansinya tak dapat membeli Su-35 sebanyak 16 unit seperti jumlah F-5 Tiger sebelumnya, karena menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk TNI AU.

“Dengan menghitung anggaran yang ada, mungkin beli 12 pesawat Su-35 saja. Tapi saya minta isinya sudah lengkap,” kata Agus.

Saat ini TNI AU mendapat alokasi anggaran US$3,1 miliar atau sekitar Rp41 triliun untuk modernisasi alat utama sistem senjatanya. Anggaran itu akan digunakan selama periode 2015-2019.

Credit  CNN Indonesia

Menilik Sejarah Panjang Konflik Rusia-Turki


Menilik Sejarah Panjang Konflik Rusia-Turki  
Pemerintahan Presiden Vladimir Putin kembali berseteru dengan Turki yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan. (Chris McGrath/Getty Images)
 
Jakarta, CB -- Jatuhnya pesawat Rusia oleh Turki pekan ini menjadi babak baru konflik dua negara. Sebelumnya selama berabad-abad lampau, Turki dan Rusia memiliki sejarah panjang konflik bersenjata, atas dasar perebutan wilayah dan agama.

Disebutkan oleh The Independent, dalam riwayatnya, pertikaian dua negara pertama kali muncul di abad ke-16 saat berkuasanya dua kekaisaran besar di masing-masing wilayah.

Di Moskow berdiri kekaisaran Romawi Ketiga, yang menaungi umat Kristen Ortodoks setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kekhalifahan Ottoman Turki di tahun 1453. Sementara Ottoman memperluas wilayah hingga ke Timur Tengah dan Balkan yang dihuni oleh masyarakat Ortodoks Slavs yang dilindungi oleh pemerintah Rusia kala itu.


Puncak konflik dua kekaisaran adalah Perang Crimea pada tahun 1853-1856. Turki saat itu bersekutu dengan Inggris dan Perancis melawan Rusia. Perang berakhir tanpa ada pemenang. Tahun 1877-1878, perang dua negara kembali terjadi, kali ini dimenangkan oleh Rusia, menghasilkan kemerdekaan Bulgaria.

Perang Dunia I menghancurkan dua kekaisaran dan menciptakan pemerintahan baru di dua negara. Awalnya, hubungan antara Uni Soviet yang baru terbentuk dengan pemerintahan Turki sekuler yang dipimpin Mustafa Kemal Attaturk sangat baik, ditandai dilepaskannya klaim wilayah timur laut Turki dan daerah menuju Selat Turki, jalur ke Laut Mediterania, oleh Rusia.

Namun hubungan kedua negara kembali memburuk setelah Konvensi Montreux tahun 1936 yang mengatur dikembalikannya Selat Turki dan penguasaan sepenuhnya perairan itu oleh pemerintahan Ankara.

Dalam Perang Dunia II, Turki membuat Rusia yang saat itu digempur Nazi marah. Pasalnya kendati Turki tidak terlibat perang dan bersikap netral, namun mereka mengizinkan kapal perang Jerman melintasi Selat Turki.

Pada tahun 1945 Joseph Stalin meminta kembali Selat Turki dari Attaturk. Pemerintah Barat menentangnya, dan selama 45 tahun Perang Dingin, Turki dan Rusia berseberangan.

Tahun 1952, Turki bergabung dengan NATO, menjadikannya negara anggota kedua yang berbatasan dengan Uni Soviet. Tahun 1962, terjadi krisis rudal Kuba. Saat itu Soviet dikecam karena memiliki rudal balistik di Kuba. Pemerintah John F Kennedy akhirnya sepakat menarik rudal Amerika Serikat dari Turki demi menghindari perang nuklir.

Dengan runtuhnya Uni Soviet, hubungan Rusia dengan Turki membaik. Kedua negara menghasilkan banyak kerja sama di bidang energi dan manufaktur. Nilai perdagangan mereka kini per tahun mencapai US$33 miliar, menjadikan Rusia mitra dagang kedua terbesar Turki setelah Jerman.

Saat ini kedua negara kembali bertikai, memuncak dengan insiden jatuhnya jet Rusia. Pemerintah Kremlin saat ini membantu rezim Bashar al-Assad di Suriah, sementara sebaliknya, Turki menginginkan Assad hengkang demi mengakhiri konflik berdarah.
Credit  CNN Indonesia

Dubes: Rusia Tak Ingin Mengulang Perang Dingin


Dubes: Rusia Tak Ingin Mengulang Perang Dingin 
 Pejabat keamanan Turki mengatakan bahwa pesawat Rusia tersebut melanggar batas wilayah udara dengan memasuki langit Turki selama 17 detik. (Reuters/Sadettin Molla)
 
Jakarta, CB -- Setelah NATO menyatakan sikapnya atas insiden jatuhnya jet Rusia akibat diroket pesawat tempur Turki, kemungkinan akan terulangnya Perang Dingin mencuat. Namun, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikail Galuzin, mengatakan bahwa pihaknya tak ingin hal tersebut terjadi.

"Kami sudah belajar dari Perang Dingin dan tak ingin hal itu terjadi," ujar Galuzin dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Rabu (25/11).

Namun, yang menjadi masalah menurut Galuzin adalah pola pikir NATO masih sama dengan saat masa Perang Dingin.

"Mental mereka masih ingin cari musuh untuk memantapkan posisi mereka. Mereka harus menghentikan mental itu. Mental itu seharusnya sudah dilupakan," tutur Galuzin.

Ia pun kembali menegaskan sikap Rusia yang sebenarnya sangat ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melawan terorisme.

"Kami tidak memandang AS sebagai musuh. Kami ingin bekerja sama untuk memerangi terorisme. Kami juga sudah menyepakati kerja sama koordinasi agar tidak terjadi kecelakaan antara koalisi AS dan Rusia di Suriah, tapi perjanjian itu dilanggar sendiri oleh Turki sebagai salah satu anggota koalisi AS," ucap Galuzin.


Menurut Galuzin, pelanggaran tersebut dapat dilihat dari insiden penembakan pesawat Su-24 Rusia saat sedang menjalankan misi penggempuran ISIS di dekat perbatasan Suriah dengan Turki.

Pejabat keamanan Turki mengatakan bahwa pesawat Rusia tersebut melanggar batas wilayah udara dengan memasuki langit Turki selama 17 detik.

Namun, Galuzin menampik tudingan tersebut dengan berkata, "Data penerbangan Kementerian Pertahanan Rusia jelas menunjukkan, pesawat itu terus, dan tidak pernah keluar dari wilayah Suriah. Turki juga menembaknya di wilayah Suriah."

Ia lantas melontarkan tudingan kerasnya terhadap sikap Turki dan NATO yang mendukung di belakangnya.

"Saya pikir, mereka takut ketika melihat Rusia benar-benar ingin menghancurkan ISIS. Mereka tidak mau ISIS dihancurkan Rusia. Dengan demikian, NATO mendukung terorisme," ucap Galuzin.

Kendati demikian, di akhir pembicaraannya, Galuzin kembali meminta agar NATO menghentikan sikap masa lalunya.

"Dengan seperti ini, semua akan lebih buruk. Tinggalkan mental masa Perang Dingin. Mari bekerja sama menjaga stabilitas dan perdamaian internasional," katanya.


Credit  CNN Indonesia



Erdogan: Turki Tak Ingin Eskalasi soal Penembakan Jet Rusia


Erdogan: Turki Tak Ingin Eskalasi soal Penembakan Jet Rusia  
Erdogan mengatakan negaranya menembak jet Rusia untuk mempertahankan keamanan sendiri, dan insiden ini tak akan mengubah kebijakan Turki di Suriah. (Reuters/Francois Lenoir)
 
Jakarta, CB -- Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki tak menginginkan eskalasi apapun setelah menembak jatuh jet tempur Rusia.

Berbicara dalam sebuah forum bisnis di Istanbul pada Rabu (25/11), Erdogan mengatakan jet Rusia itu sudah ditembaki saat masih berada di wilayah udara Turki namun jatuh di wilayah Suriah. Meski begitu, beberapa bagian pesawat jath ke wilayah Turki dan melukai dua warganya.


“Kami tak punya niat untuk mengeskalasi insiden ini. Kami hanya mempertahankan keamanan kami dan hak dari saudara-saudara kami,” kata Erdogan. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan Turki terkait konflik di Suriah tidak akan berubah.

“Kami akan meneruskan upaya kemanusiaan kami di kedua sisi perbatasan (Suriah). Kami bertekad untuk mengambil tindakan apapun untuk mencegah gelombang imigrasi baru,” tambahnya.

Penembakan jet tempur Rusia pada Selasa (24/11) merupakan salah satu kontak senjata paling serius antara negara anggota NATO dengan Rusia dalam setidaknya setengah abad terakhir.

Presiden Rusia Vladimir Putin dilain pihak mengatakan bahwa pesawat yang ditembak berada sekitar 1 km di dalam Suriah. Ia memperingatkan “konsekensi serius” atas serangan yang disebutnya tikaman di belakang dari “kaki tangan teroris.”

Seorang pejabat Amerika Serikat kepada Reuters pada Selasa juga mengatakan bahwa jet Rusia berada di wilayah udara Rusia setelah masuk sebentar ke wilayah Turki.

Namun Turki dalam surat yang ditujukan kepada Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa mereka menembak jet Rusia di dalam wilayah udara Turki. Bersama pesawat kedua, jet itu terbang sekitar 1,6 kilometer selama 17 detik meski telah diperingatkan sebanyak 10 kali.

Credit  CNN Indonesia

Kopilot Jet Rusia yang Jatuh Bantah Terima Peringatan Udara


Kopilot Jet Rusia yang Jatuh Bantah Terima Peringatan Udara Kopilot Rusia bantah terima peringatan dari pengawas udara Turki sebelum jet tempurnya ditembak jatuh. Turki langsung merilis rekaman audio peringatan. (Reuters/Reuters TV/Haberturk)
 
Jakarta, CB -- Kopilot Rusia membantah telah menerima peringatan dari pengawas udara Turki sebelum jet tempurnya ditembak jatuh. Sementara Turki bersikeras telah memberi 10 kali peringatan, dibuktikan dengan rekaman suara yang disebar ke media.

"Tidak ada peringatan apa pun. Tidak ada peringatan di radio, tidak juga visual. Tidak ada kontak sama sekali," kata Kopilot jet tempur Rusia Su-24, Konstantin Murakhtin kepada kantor berita Sputnik di pangkalan militer Suriah usai diselamatkan.

Jet Murakhtin dan pilot Letnan Kolonel Oleg Peskhov ditembak jatuh di perbatasan Turki-Suriah oleh pesawat jet F-16 Turki pada Selasa pagi lalu. Kedua awak jet Rusia melontarkan diri, namun Peshkov tewas, diduga ditembaki oleh pasukan pemberontak Suriah.


Murakhtin ditemukan dalam keadaan sehat oleh operasi pencarian tentara Suriah 12 jam usai pesawatnya jatuh. Pernyataan Murakhtin bertolak belakang dengan pengakuan Turki yang mengatakan telah memperingati 10 kali jet Rusia tersebut.

Kementerian Pertahanan Rusia membantah adanya peringatan tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa pesawat tempur tersebut tidak pernah memasuki wilayah Turki. Hal yang sama kembali ditegaskan oleh Murakhtin.

"Kalian harus memahami kecepatan pesawat pengebom jika dibandingkan dengan F-16. Jika mereka ingin memperingati kami, mereka bisa menunjukkan diri dengan terbang paralel di samping kami. Tapi itu tidak dilakukan," kata Murakhtin.

Pemerintah Turki tetap pada pendiriannya dengan mengatakan bahwa mereka telah memberikan peringatan, bahkan sebanyak 10 kali dalam waktu lima menit. Hal ini dibuktikan oleh rekaman audio yang diberikan kepada media, termasuk CNN Indonesia.

Rekaman peringatan itu tidak jelas terdengar karena dipenuhi suara kemerosok. Terdengar kata-kata "change your heading" atau perintah untuk mengubah haluan.

Amerika Serikat dan negara anggota NATO lainnya meyakini Turki telah memberikan peringatan tersebut dan menyatakan solidaritas kepada pemerintahan Recep Tayyip Erdogan.

Kendati rekaman itu tidak diragukan keasliannya, namun masih belum diketahui apakah pilot Rusia mendengarnya atau tidak. Pasalnya, tidak ada respons terdengar dari jet Rusia.

Dalam peta jalur penerbangan dari pemerintah Turki pada CNN Indonesia, terlihat jet Rusia ditembak jatuh di wilayah Suriah setelah melintasi wilayah Turki. Pemerintah Turki mengatakan, beberapa puing jet Rusia jatuh di wilayah mereka dan melukai dua orang.

Warna hijau adalah lokasi jet Su-24 Rusia ditembak jatuh setelah memasuki wilayah Turki. (Dok. Kemhan Turki)
Pemerintah Turki mengatakan jet Rusia baru masuk selama 17 detik sebelum ditembak F-16 yang saat itu tengah berpatroli. Artinya, pesawat Rusia langsung dijatuhkan hanya sesaat setelah memasuki wilayah Turki.

Murakhtin yang bertugas sebagai navigator mengatakan bahwa mereka tidak melintasi wilayah Turki. Dia mengakui sudah hafal wilayah tersebut sehingga tidak mungkin masuk ke negara lain.

"Tentu saja setelah melakukan beberapa kali penerbangan, kami tahu wilayah itu seperti punggung tangan kami sendiri. Saya navigator, tahu setiap ketinggian di sana. Saya bisa memandu pesawat di tempat itu bahkan dengan mata tertutup," kata Murakhtin.

Presiden Rusia Vladimir Putin akan menganugerahi Murakhtin dengan penghargaan Order of Courage. Sementara pilot yang tewas, Peshkov, akan diganjar penghargaan tertinggi militer Rusia, Hero of Russia Award.

Sebelumnya Presiden Turki Erdogan mengatakan bahwa pesawat asing, diduga Rusia, telah beberapa kali melanggar wilayah mereka. Turki, lanjut dia, telah berupaya menahan diri di berbagai peristiwa sebelumnya.

Credit  CNN Indonesia

Turki tak tahu kewarganegaraan pilot pesawat sebelum ditembak


Turki tak tahu kewarganegaraan pilot pesawat sebelum ditembak
Pesawat tempur Su-24 buatan Rusia (Reuters)
 
Ankara (CB) - Turki mengaku tidak mengetahui kewarganegaraan pilot pesawat sebelum pesawat tempurnya ditembak jatuh pada Selasa (24/11), kata Angkatan Bersenjata Turki pada Rabu.

Menurut Xinhua, militer Turki mengundang atase militer Rusia di Ankara pada Selasa dan Rabu dan memberitahu pejabat itu mengenai penembakan pesawat tempur Rusia, Su-24.

Militer Turki mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa militer Ankara menerapkan peraturannya mengenai keterlibatan setelah jet Rusia tersebut tak mengacuhkan peringatan yang disampaikan 10 kali oleh pihak Turki.

Pernyataan itu menambahkan Angkatan Bersenjata Turki melakukan berbagai upaya untuk menemukan dari menolong pilot Rusia.

Mereka telah menanggapi semua pertanyaan, katanya, dan memperlihatkan lintasan radar mengenai jalur penerbangan pesawat Rusia yang melanggar wilayah udara Turki.

Para pejabat militer menyatakan pihak Turki sebelumnya menyampaikan peraturan keterlibatan dan memberitahu bahwa peraturan keterlibatan diberlakukan jika ada pesawat, yang kewarganegaraannya tak diketahui, mendekati wilayah udara Turki.

Angkatan Bersenjata Turki juga telah mengadakan percakapan telepon dengan para pejabat Rusia di Moskow dan menyatakan mereka siap untuk "semua jenis kerja sama", kata pernyataan itu.

Pada Selasa pagi, Angkatan Udara Turki mengatakan pesawat tempurnya menembak jatuh satu pesawat pembom Rusia, Su-24, di garis depan di dekat perbatasan Turki-Suriah, dan menyatakan pesawat Rusia tersebut telah melanggar wilayah udara Turki.

Rusia membantah pernyataan Turki itu, dan mengatakan pesawat Rusia berada di wilayah udara Suriah ketika ditembak jatuh.

Masih pada Rabu, tujuh orang tewas dan 10 orang lagi cedera dalam satu serangan udara Rusia yang ditujukan kepada satu rombongan bantuan di Kota Kecil Azaz di Suriah Utara, demikian laporan kantor berita resmi Turki, Anadolu.

Sebanyak 20 truk terbakar. Truk tersebut membawa semen dan besi dari Turki buat pengungsi, kata laporan itu, yang mengutip saksi mata.

Laporan tersebut juga mengutip, Zekeria Karsli, dari gerilyawan Suriah, bahwa jet tempur Rusia membidik rombongan bantuan itu.

Rusia telah melancarkan serangan udara di wilayah tersebut sejak akhir pekan lalu. Moskow menyatakan mereka membidik anggota IS.
Credit  ANTARA News

Turki tegaskan Rusia adalah kawan




Turki tegaskan Rusia adalah kawan

Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu saat diwawancara Reuters di Istanbul, Turki, Rabu (14/10). (REUTERS/Murad Sezer)
Ankara (CB) - Perdana Menteri Turki Ahmet Davatoglu pada Rabu menegaskan bahwa pemerintahannya tidak ingin memicu ketegangan dengan "sahabat" Rusia, tepat satu hari setelah Ankara menembak jatuh pesawat tempur Rusia di perbatasan Suriah.

"Kami tidak berniat merusak hubungan dengan Federasi Rusia. Rusia adalah sahabat kami dan negara tetangga kami," kata Davatoglu dihadapan anggota parlemen dari partainya.

Sebelumnya pesawat F-16 milik Turki menembak jatuh jet tempur Rusia yang dianggap melanggar kedaulatan udara di daerah sekitar perbatasan Suriah. Aksi tersebut kemudian memicu reaksi keras dari Moskow dan membuat Presiden Vladimir Putin memperingatkan bahwa Ankara akan menghadapi konsekuensi yang besar.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga membatalkan kunjungannya ke Turki, sementara Putin menyeru agar warganya tidak mengunjungi negara tersebut.

Davatoglu sendiri menerangkan bahwa pesawat Rusia yang melanggar kedaulatan wilayah udara Turki terpaksa ditembak jatuh karena dinilai sebagai "ancaman." Namun di sisi lain dia mendesak agar kedua pihak segera meredakan ketegangan mengingat Moskow adalah salah satu rekan dagang terbesar Ankara.

"Kami mempunyai hubungan kuat di bidang ekonomi, komersial, dan budaya dengan Rusia," kata dia sambil menambahkan bahwa saluran hubungan komunikasi dengan Moskow masih terbuka lebar.

Tetapi di sisi lain dia juga menegaskan bahwa Turki mempunyai hak untuk melindungi daerah perbatasan dan juga keamanan nasional.

"Turki tidak pernah mengganggu wilayah negara lain. Tidak benar bahwa kami telah menarget Rusia ataupun negara-negara lain," kata Davatoglu seperti dilansir AFP.


 Credit  ANTARA News