Kunjungan Jokowi dan Tantangan Hubungan Indonesia-Malaysia

TRIBUN MEDAN / RISKI CAHYADI Presiden Joko Widodo (Jokowi)




JAKARTA, CB - Presiden Joko Widodo, hari ini, Kamis (5/2/2015), mulai melakukan lawatan ke Malaysia. Ini merupakan lawatan resmi pertamanya ke sebuah negara yang bersifat bilateral. Hal tersebut juga mencerminkan bahwa hubungan Indonesia dengan negara tetangga tersebut menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Jokowi.
Namun, lawatan resmi tersebut tampaknya dibayang-bayangi dengan insiden iklan produk rumah tangga yang dinilai melecehkan tenaga kerja asal Indonesia.
Iklan itu dipasang untuk sebuah mesin penyedot debu, dengan tagline "fire your Indonesian maid now..." atau "pecat PRT Anda sekarang". Kalimat itu untuk menggambarkan bahwa dengan mesin pembersih rumah tersebut maka tidak diperlukan PRT. Iklan itu muncul dalam bentuk papan pajangan serta di situs resmi produk itu.
Menurut Tian Chua, anggota parlemen dan wakil presiden Parti Keadilan Malaysia, sebagian kalangan di Malaysia memang tidak memiliki kepekaan dalam hal hubungan Indonesia-Malaysia. Bagaimanapun Chua menegaskan Malaysia dan Indonesia harus berhubungan baik walau sering dilanda berbagai masalah.
Chua pun berharap kunjungan Presiden Jokowi kali ini juga bisa membawa nilai hak asasi dan demokrasi.
"Indonesia sebagai negara yang sudah memiliki budaya politik demokrasi yang dinamis, harus menegaskan (kepada Malaysia) bahwa segala bentuk hubungan di negara-negara ASEAN harus berasaskan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi," tegas pendiri media oposisi Malaysiakini.com itu.
"Kita sebagai (anggota) ASEAN tidak boleh menepikan nilai-nilai itu. Dan Indonesia sudah membuktikan, bahwa dengan majunya demokrasi dan HAM, ekonomi pun bisa berjaya," jelasnya kepada wartawan BBC Indonesia, Ging Ginanjar.
Implikasi konsep Jokowi
Bagi pengamat masalah internasional Universitas Paramadina, Dinna Wisnu, pilihan ke Malaysia merupakan cerminan bahwa Presiden Jokowi mengutamakan negara-negara kawasan.
"Malaysia, terutama, memang pantas diutamakan, terkait juga berbagai masalah yang kerap muncul, terutama masalah TKI. Lalu soal perbatasan, terkait isu kelautan. Malaysia tentu akan memapar posisinya," kata Dinna.
Dinna menambahkan kunjungan Jokowi juga bisa mengundang pertanyaan-pertanyaan terkait konsep Jokowi dan implikasinya terhadap negara-negara tetangga.
"Buat Malaysia, merupakan pertanyaan besar, apakah Indonesia di bawah Jokowi punya niat untuk menambah postur pertahanan. Dan apakah ini 'cukup aman' buat mereka, apakah mengubah keseimbangan kekuatan."
Tentu pula keberadaan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia merupakan salah satu tak bisa dilupakan dalam hubungan kedua negara.
Data Migrant Workers -sebuah lembaga pembelaan TKI- menunjukkan di Malaysia terdapat sekitar 2,1 juta TKI, dan hanya 600.000 yang merupakan tenaga kerja resmi. Sisanya, sekitar 1,5 juta adalah pekerja yang tidak terdokumentasi sehingga rentan terhadap tekanan, manipulasi, dan perlakuan buruk.
Namun tidak berarti bahwa iklan pesan penyedot debut yang kontroversial itu akan menjadi pembahasan kedua pemimpin walaupun KBRI di Kuala Lumpur sudah mengajukan pertanyaan resmi kepada Malaysia soal itu.




Credit  KOMPAS.com

Korea Utara Tuding Marzuki Darusman 'Oportunis'

Korea Utara menuding pelapor khusus PBB tentang Korea, Marzuki Darusman, sebagai "oportunis" dan mengecam keras laporan tim PBB yang dipimpin Marzuki.

Marzuki, yang pernah menjabat sebagai jaksa agung Indonesia, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, mengatakan bahwa laporan mereka -yang menjadi dasar resolusi PBB bulan Desember lalu- tidak menganjurkan opsi militer untuk perubahan rezim sebagaimana disebutkan Korea Utara.

"Yang penting, menurut saya, tugas pertama adalah untuk membantu pembebasan 80.000 hingga 100.000 (tahanan) dan pembubaran kamp-kamp (tahanan) ini," kata Marzuki.

"Namun itu hanya bisa terjadi jika sistem kepemimpinan kultus itu benar-benar dibongkar. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah jika keluarga Kim Jong-un secara efektif diasingkan, secara efektif dikeluarkan dari posisinya, dan diganti dengan kepemimpinan baru," kata Marzuki

Kata-kata eksplisit seperti itu memang jarang terdengar dari seorang pejabat tinggi PBB, meskipun umum di antara para pejabat Amerika Serikat.

Ia mengatakan usulan yang disampaikan kepada PBB sebelumnya mengenai upaya membujuk atau memaksa Korea Utara untuk memperbaiki catatan hak asasi manusianya hanya sebatas langkah "retoris".

Resolusi DK PBB

Namun ia mengatakan resolusi ini, disahkan oleh Majelis Umum pada bulan Desember, lebih berbobot karena menganggap Kim bertanggung jawab berdasarkan laporan sepanjang 372 halaman yang disampaikan tahun lalu oleh Komisi Penyelidikan yang didukung oleh PBB yang memaparkan secara rinci penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi dan kamp-kamp penjara politik.

"Ini merupakan suatu gelombang perubahan dalam sikap masyarakat internasional," katanya.

Korea Utara, menurut Marzuki, "berada dalam posisi paling rentan, setiap kali kesalahan dan tanggung jawab pemimpin mereka mendapat sorotan publik internasional".

Tanggapan keras Korea Utara antara lain ancaman tes nuklir yang lebih banyak lagi, aksi massa, kampanye hitam terhadap pembelot yang bekerja sama untuk laporan PBB itu dan tuduhan bahwa Washington mengatur semua ini sebagai upaya mempercepat perubahan rezim.

Media pemerintah pekan lalu mencerca temuan PBB lagi dengan mengatakan "orang-orang yang memalsukan laporan itu semua merupakan penipu politik yang disuap dan manusia sampah tercela".

Mereka juga menyebut Marzuki sebagai "oportunis."

Dalam sebuah upaya perundingan yang langka, diplomat Korea Utara di PBB melobi untuk tidak membawa-bawa kesalahan Kim dalam resolusi itu. Namun mereka gagal.

Proposal tersebut masuk dalam agenda Dewan Keamanan, yang tahun ini diharapkan untuk membuat keputusan apakah akan membawa kasus ini ke Pengadilan Pidana Internasional di Den Haag.

Sikap Cina

Hanya beberapa saat sebelum resolusi itu disahkan Majelis Umum PBB, diplomat Korea Utara minta berbicara dengan Marzuki untuk menghapus kata-kata tersebut. Selama pertemuan, Ri Hung Sik, duta besar Korea Utara, mengisyaratkan bahwa masa depan mereka dipertaruhkan, kata Marzuki.

"Mereka mengatakan bahwa orang lain akan mengambil alih, dan garis keras akan mengambil alih," kata Marzuki, yang menyiratkan bahwa perpecahan mungkin sudah terbentuk antara faksi-faksi yang berebut membuktikan loyalitas dan efektifitas dalam melindungi kepemimpinan di Korea Utara.

Namun inilah realitas mengenai resolusi tersebut: Kemungkinan proses pidana terhadap Kim sangat kecil.

Hal itu mungkin akan ditidak setujui oleh Cina atau Rusia, yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan. Selain itu, walaupun lebih dari 120 negara mendukung Mahkamah Pidana Internasional, Amerika Serikat bukan salah satu dari mereka, jadi agak susah bagi Washington untuk secara kuat mendorong hal ini.

Namun bahkan tanpa membawa Kim ke pengadilan, Marzuki mengatakan, menempatkan masalah hak asasi warga Korea Utara dalam agenda Dewan Keamanan berarti Pyongyang akan menghadapi peningkatan pengawasan dari masyarakat internasional.

Ia mengatakan Cina juga akan berada di bawah tekanan untuk menjauhi Pyongyang atau beresiko kehilangan kredibilitas.

"Mungkin susah dipercaya, namun pada tahap tertentu Cina tidak dapat terus berhubungan dengan rezim yang dikecam oleh masyarakat internasional," katanya.


Credit   BBC World - detikNews

Utang Menumpuk, Peringkat Malaysia Terancam Diturunkan

Tiga kali menunggak bayar utang ke kreditor dalam tiga bulan terakhir.

PM Malaysia Najib Tun Razak. (REUTERS/Rob Griffith)

 

  CB - Peringkat utang Malaysia terancam turun karena ketidakmampuan lembaga dana investasi milik negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB) membayar utangnya.

Seperti diberitakan CNBC, Rabu 4 Februari 2015, lembaga pemeringkat Moody's memperingatkan bahwa memburuknya Malaysia dalam pengelolaan utang atau kristalisasi kewajiban kontingensi besar, bisa menekan peringkatnya turun dari posisi A3 saat ini.

Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch telah memberikan nilai A- dengan outlook negatif pada Malaysia, di mana berarti ada kemungkinan pemangkasan dalam 12 bulan hingga 18 bulan ke depan.

1MDB yang dipimpin oleh Perdana Menteri Najib Razak, telah tiga kali melewati tenggat waktu membayar pinjaman kepada bank kreditornya sebesar US$550 juta selama tiga bulan terakhir. Kondisi itu memicu kekhawatiran bahwa perusahaan tidak mampu untuk melunasi kewajibannya.

Secara keseluruhan beban utang 1MDB mencapai US$11,6 miliar, di mana hampir US$2 miliar dijamin oleh pemerintah. Kalangan ekonom menyatakan bahwa dengan besarnya utang tersebut dapat menciptakan risiko kerugian serius bagi perekonomian yang anggarannya sudah sangat ketat, dan dampak penurunan harga minyak dalam enam bulan terakhir. Minyak mentah berkontribusi 30 persen pada pendapatan pemerintah.

"Posisi keuangan 1Malaysia Development Berhad telah menjadi sumber ketidakpastian. Fitch memandang 1MDB sebagai sebuah kewajiban kontingensi dekat penguasa karena sifat operasi dan kepemimpinannya, serta jaminan berdaulat eksplisit," demikian laporan agen pemeringkat internasional Fitch.

Jika 1MDB tidak dapat memenuhi kewajibannya, pemerintah harus turun tangan dan itu kemungkinan menambah utang publik secara besar-besaran di negara itu. Utang pemerintah Malaysia sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan rasio 55 persen terhadap produk domestik bruto.

Credit   VIVA.co.id

Pindad gandeng tiga negara untuk produksi senjata

Dirut PT Pindad Silmy Karim (kiri) saat memberikan penjelasan kepada Presiden Joko Widodo (kanan) saat kunjungan ke Divisi Senjata PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1). (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Banyak negara yang menawarkan kerja sama tapi kami memilih dengan tiga negara ini

Jakarta (CB) - PT Pindad (Persero), BUMN produsen alat-alat militer dan komersial, menggandeng sejumlah negara untuk pengembangan produksi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Kerja sama pengembangan kami lakukan tahun ini (2015) dengan Jerman, Turki dan Belgia. Selain transfer," kata Direktur Utama Pindad Silmy Karim, sebelum mengikuti Rapat Kerja Panja Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Komisi XI DPR, di Gedung MPR/DPR/DPD , Jakarta, Senin.

Menurut Silmy, Pindad bekerja sama dengan Rheinmetall, Jerman, memproduksi amunisi tank.

Dengan FNSS Turki mengembangkan pembuatan tank kelas sedang.

Sementara dengan Belgia bekerja sama dengan Cockerell Maintenance & Ingeniere SA Defence (CMI) memproduksi sistem senjata atau turret untuk kaliber 90 mm dan 105 mm.

"Kerja sama ini dilakukan dengan negara-negara yang memang memiliki kemampuan teknologi persenjataan dan tank terkemuka di dunia. Bentuk kerja sama fleksibel, bisa kerja sama operasi, kerja sama produk, dan membentuk anak usaha bersama," ujarnya.

Silmy yang baru menjabat Dirut Pindad sejak 22 Desember 2014 ini menuturkan, bahwa kerja sama dengan negara tertentu itu selain untuk transfer teknologi juga guna memenuhi kebutuhan alusista dalam negeri.

"Banyak negara yang menawarkan kerja sama tapi kami memilih dengan tiga negara ini," katanya.

Alasan lainnya adalah keterbatasan Pindad dalam hal pendanaan untuk pengembangan produk alutsista sendiri.

Dalam rangka pengembangan produksi alutsista tahun 2015, Pindad membutuhkan dana sekitar Rp4,7 triliun.

"Sebanyak Rp700 miliar diharapkan dapat diperoleh dari PMN APBN-P 2015, dari kas internal Rp100 miliar. Selebihnya tentu diupayakan dari mitra," tegasnya.

Saat ini Komisi VI DPR sedang membahas rencana pengucuran dana PMN sebesar Rp700 miliar pada 2015 untuk Pindad, yang akan dialokasikan untuk perbaikan lini produksi alutsista sebesar Rp593,5 miliar, meliputi pengembangan lini amunisi kalber besar dan roket, lini produksi tank dan kendaraan tempur, amunisi kaliber kecil senjata laras panjang dan laras pendek.

Selanjutnya pengembangan bisnis produk industrial untuk mendukung proros maritim Rp66,5 miliar, meliputi bisnis peledak, bisnis sarana dan pertahanan transportasi.

Sedangkan sebesar Rp25 miliar dialokasikan untuk pengembangan fasilitas produk dan proses "learning center", serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebesar Rp15 miliar.

Jika PMN dikucurkan, Pindad menargetkan pendapatan pada 2019 sebesar Rp4,035 triliun, naik dari pendapatan tahun 2015 yang diproyeksikan sebesar Rp2,1 triliun.

Sementara laba bersih Pindad diperkirakan Rp200,7 miliar pada 2019, tumbuh dari tahun 2015 yang diperkirakan Rp85,3 triliun.

Credit  ANTARA News

PMN disetujui, Pindad akan genjot produksi senjata

Senjata produksi PT Pindad dipajang saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Divisi Senjata PT Pindad, Bandung, Jabar. Presiden menyatakan akan menyuntikkan dana Rp700 miliar ke PT Pindad guna mendorong berkembangnya industri alutsista produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertahanan nasional. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Jakarta (CB) - Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim mengatakan siap memenuhi permintaan senjata oleh Pemerintah kepada TNI/Polri sejalan dengan rencana perolehan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp700 miliar yang diusulkan pada RAPBN-P 2015.

"Kemenhan pada 2015 meningkatkan pembelian senjata higga 40 persen. Kami (Pindad) siap memenuhinya dengan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi senjata dan amunisi," kata Silmy, sebelum Rapat Kerja Panja PMN dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin.

Menurut Silmy, proses trasformasi di Pindad tengah berlangsung dengan tiga target yaitu: mampu memenuhi keinginan dari pemerintah untuk melengkapi alutsista.

Kedua, memenuhi spesifikasi dan kualitas dari konsumen, dan ketiga menyiapkan Pindad bersaing dengan produsen senjata internasional.

Ia menjelaskan, kebutuhan dana PMN sebesar Rp700 miliar pada 2015 akan dialokasikan untuk perbaikan lini produksi alutsista sebesar Rp593,5 miliar, meliputi pengembangan lini munisi kalber besar dan roket, lini produksi tank dan kendaraan tempur, munisi kalber kecil senjata laras panjang dan laras pendek.

Selanjutnya pengembangan bisnis produk industrial untuk mendukung proros maritim Rp66,5 miliar, meliiputi bisnis peledak, bisnis sarana dan pertahanan transportasi.

Sedangkan sebesar Rp25 miliar dialokasikan untuk pengembangan fasilitas produk dan proses "learning center", serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebesar Rp15 miliar.

Menurut Silmy, proses trasformasi di PT Pindad tengah berlangsung dengan tiga target yaitu pertama mampu memnuhi keingingan dari pemerintah untuk memenuhi alutsista.

Kedua memenuhi spesifikasi dan kualitas dari konsumen, dan ketiga menyiapkan Pindad bersaing dengan produsen senjata internasional.

Silmy yang baru sekitar 40 hari menjabat Dirut Pindad ini menuturkan tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana memenuni kebutuhan alutsista dalam negeri, yang dikaitkan dengan penghematan devisa, peningkatan pajak, peningkatan jumlah lapangan pekerjaan dan pengembangan teknologi.

"Tidak ada alasan untuk tidak mandiri dari sisi alutsista. Memang perlu proses untuk menyempurnakan kapasitas, namun harus yakin Pindad itu mengembangkan diri," tegasnya.

Credit  ANTARA News

Indonesia dan Jepang Sepakati Kerja Sama Pertahanan

Yusron Ilza Mahendra. [Google]

JAKARTA (CB) - Dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bidang pertahanan dengan pemerintah Jepang.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusron Ilza Mahendra, mendorong industri pertahanan di Indonesia seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Menurut Yusron, Jepang saat ini sudah melakukan deregulasi kebijakan atas ekspor alat-alat pertahanan atau penjualan senjata.

Sebelumnya, kerja sama pertahanan Jepang dengan negara lain selalu terhambat aturan di dalam negeri yang membatasi Jepang untuk memiliki kekuatan militer.

"Saya menilai ini peluang yang besar sekali. Misalnya, kerja sama pesawat dengan PT DI atau kita bisa join dalam riset, produksi, dan capital (modal). Kerjasama di bidang industri pertahanan, iklimnya sangat baik," kata Yusron yang ditemui wartawan saat rapat kerja (raker) para pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa (3/2).

Yusron mengungkapkan, Jepang di bawah Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe berusaha mengamandemen pasal 9 UUD Jepang yang isinya membatasi negara itu untuk memiliki kekuatan militer.

Namun, amandemen ternyata tidak dimungkinkan sehingga pemerintah Jepang mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) yang isinya menyebutkan konstitusi bisa memiliki tafsiran baru.

Dia mengatakan RUU itu sudah disepakati oleh parlemen, sehingga Jepang berani membuka diri untuk kerjasama pertahanan sejak 1 April 2014.

"Dengan tafsir baru, seandainya ada masalah-masalah di Laut Cina Selatan, konflik Vietnam, atau konflik yang menyangkut kepentingan nasional mereka. Jepang secara kualitatif bisa meningkatkan pertahanannya," kata Yusron.

Yusron mengatakan MoU itu juga memungkinkan alat-alat pertahanan atau senjata asal Jepang untuk masuk ke Indonesia.

Dia mencontohkan Indonesia sebelumnya pernah berkeinginan mengimpor mesin Hino dari Jepang, namun terhambat pasal 9 UUD Jepang.

Dia menambahkan Indonesia bisa mendapatkan tiga keuntungan sekaligus lewat kerjasama pertahanan atau ibaratnya "buy one get three".

Keuntungannya adalah pertahanan di dalam negeri semakin bagus, diplomasi pertahanan menjadi semakin kuat, dan industri pertahanan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Kalau Jepang mau menjual produk ke Indonesia, syaratnya mereka harus mau investasi di sini," kata Yusron.
Credit  BeritaSatu

Menhan Minta TNI Jangan Terpengaruh Kisruh Polri-KPK

 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. 

CB, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta jajaran TNI tidak terpengaruh perkembangan isu politik akhir-akhir ini Khususnya kisruh Polri versus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jadi pokoknya TNI jangan terpengaruh. Itu saja, jangan terpengaruh dengan situasi itu," kata Menhan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Menhan mengingatkan agar personil TNI tetap memperkuat soliditas agar tidak terpengaruh isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini.
"Jadi intinya yang sudah solid dipertahankan saja. Kan tentara solid. Enggak pakai apa namanya, terpengaruh yang lain-lain," tegasnya.
Siang tadi, Presiden Jokowi mengundang sejumlah petinggi TNI. Mereka diantaranya Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna dan sejumlah petinggi TNI lainnya.
Acara dirangkaian dengan makan siang bareng dan juga dihadiri Kepala BIN Marciano Norman.
Usai acara, Menhan menegaskan tidak ada agenda politik terselubung di tengah kisruh Polri Vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apalagi dengan mengundang makan siang Bersama pentinggi TNI.
Kata dia, makan siang itu hanya untuk mempererat dan mensolidkan TNI dengan panglima tertinggi TNI yaitu presiden.
"Tidak ada apa-apa. Hanya makan bersama kok. Tidak ada bahas isu keamanan juga. Saya ulangi, presiden itu mengajak makan bersama. Ini atas saran dari bang Luhut Pandjaitan dan saya, agar setengah tahun sekali diadakan. Untuk mempererat," tegas Ryamizard.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

Pertemuan Presiden-Panglima Singgung Netralitas TNI di Kisruh Polri-KPK

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu--Antara/Andika Wahyu

CB, Jakarta: TNI menyatakan soal kesetiaan dan soliditas kepada Presiden Joko Widodo. Kisruh hukum pun disebut tak berpengaruh pada prajurit.

Komitmen untuk tak memihak dalam konflik KPK-Polri pun tercetus. Hal tersebut dikatakan usai diplomasi meja makan Jokowi dengan semua petinggi TNI, di Istana Merdeka, Selasa (3/2/2015).

Terungkap, ada obrolan ringan seputar kisruh KPK-Polri di sela-sela acara makan itu.

"Ditanya sama Presiden, 'TNI terpengaruh enggak? Enggak. 'Oh bagus'. Biar urusannya urusan hukum. Jangan kita ikut-ikut ke sana. TNI loyalitasnya kepada negara. Pimpinan tertingginya Presiden. Makanya saya sampaikan loyalitas TNI tegak lurus," cetus Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan, di Istana Negara, Jakarta.

Netralitas TNI ini juga disokong oleh situasi keamanan dalam negeri yang masih kondusif. Menurutnya, TNI belum perlu turun tangan dalam polemik saat ini. Bahkan dikatakannya, warga di daerah, seperti wilayah perbatasan yang sempat dikunjunginya dalam tiga hari lawatan belum lama ini, tak peduli dengan konflik tersebut.

"Kecuali bangsa, negara ini terganggu, dia (TNI) bergerak. Kalau masalah hukum, ada hukum. Jangan ikut-ikut yah. Selesaikan secara hukum," akunya.

Pertemuan yang rencananya digelar setengah tahun sekali ini juga digelar agar kesolidan TNI tetap terjaga, tanpa ada provokasi dari kekuatan luar yang ingin memanfaatkan prajurit. "Beliau (Jokowi) udah puas. Kita sudah bersatu. Sudah solid. Jangan sampai solid itu dirusak," imbuh mantan KSAD ini.

Senada, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Badan Intelejen Negara Marciano Norman sama-sama menyampaikan bahwa masalah hukum yang berkembang saat ini harus dituntaskan lewat jalur hukum. Situasi keamanan dalam negeri pun disebut dalam kondisi stabil.

"Jadi masyarakat enggak usah ribet. Tenang-tenang saja," cetus Moeldoko.

Selain Moeldoko, dalam pertemuan itu, hadir pula para pejabat tinggi TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna, Kepala Staf Angkatan Laut Marsekal Ade Supandi.

Tampak pula Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen Moelyono, Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus Mayjen Doni Monardo, Komandan Korps Pasukan Khas TNI AU Marsda MB Manurung, Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Ahmad Faridz Washington.

Dari jajaran pejabat setingkat Menteri, di samping Marciano dan Ryamizard, tak ketinggalan dalam acara makan siang bersama itu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

Soal tak diikutkannya Polri dan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno dalam acara yang terkait keamanan itu, Ryamizard menyebut pihaknya tak ikut campur dalam undangan yang merupakan inisiatif Presiden itu. Dalam pandanganya, Jokowi semestinya melakukan pertemuan sejenis dengan Korps Bhayangkara.

"Harus. Tapi kalau dalam keadaan kisruh begini kalau Presiden kumpulin (Polri) ada politik lagi tuh. Kurang bagus. Sementara biarkan dulu," tuturnya.

Credit  Metrotvnews.com

TNI AU: Poros Maritim Bisa Eksis, Jika Udara Kita Kuasai

KASAU Mersekal Madya TNI Agus Supriatna--Metrotvnews.com/Achmad Zulfikar Fazli

CB, Jakarta: Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Agus Supriatna mengatakan TNI AU sangat berperan dalam mewujudkan semangat poros maritim. Apalagi, memperkuat poros maritim merupakan prioritas pemerintah saat ini.

"Bicara poros maritim, itu sudah ada dalam Nawa Cita pemerintah, dengan semangat trisakti yang ingin dicapai, dan TNI AU signifikan berperan dalam mewujudkan semangat tersebut. Nawa Cita, menghadirkan kembali negara, memberikan rasa aman. Keamanan nasional yang terpercaya," kata Agus di Mabes TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (4/2/2015).

Dia menekankan penguatan kekuatan udara perlu dilakukan guna mengamankan wilayah udara Indonesia dari gangguan dan ancaman pihak luar.

Jika penguatan udara terwujud, Agus yakin penguatan poros maritim Indonesia akan tewujud dengan memberikan rasa aman bagi keamanan nasional.

"Bagaimana poros maritim bisa eksis kalau penguasaan udaranya tidak dikuasai kita. Bisa tidak kalau laut dan darat dikuasai kita tapi udaranya dikuasai orang?" terang dia.

Agus menyatakan poros maritim bisa eksis jika penguatan udara dikuasai oleh TNI AU. Lantas apakah selama ini TNI AU belum menguasai udara Indonesia?. "(Selama ini) Ya tentu dikuasai oleh kita," tegas dia.

Credit  Metrotvnews.com

Tim Jupiter TNI AU ke Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition

Tim aerobatik TNI Angkatan Udara, Jupiter Aerobatic Team (JAT) menunjukkan kebolehannya saat acara lomba lari Independence Day Run 2014 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2014). Sejumlah atraksi turut memeriahkan lomba lari yang diikuti sebanyak 45 ribu peserta tersebut. TRIBUNNEWS/HERUDIN

CB - JOGJAKARTA - Tim The Jupiters dari Bumi Maguwo Lanud Adisutjipto kembali akan beraksi ke Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) 2015, mulai  tanggal 17 hingga  21 Maret 2015 mendatang.
Untuk tahun 2015 Formasi dari The Jupiters menurut laman Dinas Penernagan TNI AU telah mengalami regenerasi antara lain : Letkol Pnb Fery Yunaldi sebagai flight Leader, Kapten Pnb Ida Satria sebagai Right Wing, Kapten Pnb Yogi Indra sebagai Left Wing, Mayor Pnb Putu Sucahyadi sebagai Slot, Mayor Pnb Sri Raharjo sebagai Lead Synchro,, dan May Pnb H.S Romas sebagai Syncro. Para member ini merupakan proses perpaduan member baru dan member lama yang nantinya siap memasuki proses regenerasi.
Jupiter Aerobatic Team (JAT) kebanggaan TNI AU, juga tidak ketinggalan akan ikut memeriahkan Lima 2015. Dengan akan tampilnya JAT ke Langkawi ini maka di awal pekan Februari ini Selasa (3/2/2015), JAT mulai melaksanakan persiapan, melaksanakan latihan rutin di atas langit Lanud Adisutjipto, Jogjakarta dan sekitarnya. Latihan hari ini difokuskan untuk formasi 3 dan 4. serta 6. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih kerjasama dan familirisasi gerakan dan pasangan.
The Jupiters merupakan team Aerobatik Angkatan Udara Indonesia, yang terdiri dari tim yang menggabungkan ketrampilan para instruktur Penerbang TNI Angkatan Udara, Teknologi Kedirgantaraan dan pemeliharaan serta penyiapan pesawat yang luar biasa. Dengan menampilkan kekuatan udara yang kuat melalui sebuah pertunjukan aerobatik yang menampilkan 6 pesawat KT-1B dengan warna patriotik Indonesia, merah-putih.
Kehadiran The Jupiters ke Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition ( Lima) sudah ketiga kalinya, pameran Internasioanal alutsista Maritim dan Dirgantara yang diselenggarakan 2 tahun sekali di Kota Langkawi, Malaysia. Event ini merupakan Eksibisi terbesar di Asia Pasific, tidak hanya memfokuskan pada Industri pertahanan negara tapi juga didukung oleh industri industri Alutsista dari Sipil.
Pada Pameran Tahun 2013 yang lalu tercatat perkembangan yang sangat pesat, dengan jumlah 433 peserta pameran dari 31 negara. 333 delegasi Pertahanan dri 38 Negara, 632 personel media dari 127 Agen media dan 68 kapal laut serta 78 pesawat terbang. Pameran kedirgantaraan ini merupakan ajang strategis mempromosikan kemampuan produk-produk maritim dan kedirgantaraan, yang menargetkan pangsa pasar Asia Pasifik di bidang pertahanan

Credit  TRIBUNNEWS.COM

Sabet Puluhan Emas, TNI Juara Umum Menembak Dunia

Ilustrasi. FOTO: THOMAS KUKUH/JPNN.com

JAKARTA (CB) - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko mengatakan kemampuan menembak prajurit TNI harus tetap diasah dengan baik dan harus melakukan regenerasi dari waktu ke waktu. Kata Moeldoko,  TNI tidak boleh kehilangan atlet-atlet yang handal di masa depan.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI saat menerima Kontingen TNI Lomba Tembak Brunei International Skill Arms Meet (BISAM) ke-11 tahun 2015 Brunei Darussalam, di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/2).

"Dalam lomba tembak BISAM ke-11 yang diikuti oleh 16 negara peserta, kontingen TNI menjadi juara umum dengan memperoleh 34 medali. Prestasi tersebut harus dipelihara dan ditingkatkan terus-menerus," kata Moeldoko.

Posisi juara umum ini lanjutnya, semakin menambah profil dan performance TNI di kawasan Asia. Moeldoko melanjutkan, apa yang telah dilakukan anak buahnya itu memberikan kontribusi yang sangat positif atas eksistensi TNI di dunia Internasional.

Panglima mengingatkan, kecenderungan seseorang setelah mendapatkan sesuatu adalah tidak waspada, lengah. “Sikap-sikap seperti itu supaya ditinggalkan, dan sebagai prajurit, kewaspadaan adalah nomor satu," ujarnya.

BISAM ke-11 diselenggarakan dari tanggal 15 Januari hingga 2 Februari 2015. Diikuti oleh Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, China, Oman, Singapura, Australia, United Kingdom, Vietnam, New Zaeland, United States Of America, Philipina, Laos, Thailand, Kamboja dan Pakistan.

Kontingen TNI dipimpin oleh Komandan Kontingen Kolonel Arm Budi Suwanto yang berjumlah 35 orang. Mereka meliputi 13 official, 10 atlet petembak senapan, 6 atlet petembak SO/GPMG dan 6 atlet petembak pistol. 

Kontingen TNI menjadi juara umum dengan memperoleh 34 medali, terdiri dari: individu meraih 6 emas, 6 perak, dan 4 perunggu, sedangkan tim/ kelompok meraih 14 emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Credit JPNN.com

KSAL dan KSAU Resmi Naik Pangkat

CB, Jakarta - KSAL Laksamana TNI Ade Supandi dan KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna resmi naik pangkat. Selain kenaikan pangkat KSAU dan KSAL, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko juga telah menerima laporan Korps Kenaikan Pangkat (Kenkat) 25 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Ruang Hening, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/2/2015).

Kenaikan pangkat para Pati tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor: Sprin/219/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan  Nomor: Sprin/220/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.

"Dalam rangka pembinaan organisasi TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang sangat dinamis dan semakin berat ke depan, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja TNI melalui kenaikan pangkat di tingkat Strata Perwira Tinggi TNI, sehingga kinerja TNI ke depan lebih optimal," kata Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Robert dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Sementara, Panglima TNI Moeldoko dalam sambutannya mengimbau kepada para Perwira, bahwa hidup harus selalu optimistis dapat menjadi Perwira Tinggi dengan adanya perubahan-perubahan kinerja guna mengejar Profil TNI yang lebih bagus. Seperti Profil TNI yang telah ditunjukkan pada saat APEC, Pemilu, HUT TNI dan Air Asia dengan penemuan black box tercepat di dunia, hal itu sudah baik tetapi harus lebih ditingkatkan.

"Semoga dengan kenaikan pangkat, kalian bisa memberikan dorongan untuk meningkatkan-meningkatkan dan meningkatkan kinerja, demikian harapan saya dan seluruh prajurit," harap Moeldoko.

Berikut pelaporan kenaikan pangkat 25 Pati TNI:

TNI Angkatan Darat

Mayjen TNI Beny D. Suwardiyanto Pa Sahli Tk. III. Bid. Polkamnas Panglima TNI, Mayjen TNI Robby Win Kadir Koorsahli Kasad, Brigjen TNI Jundan Eko Bintoro, M. Si. (Han) Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Agus Suhardi Kasdivif-2 Kostrad, Brigjen TNI Nuah Barus Pa Sahli TK. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI, Brigjen TNI Hidayat Saleh, S.I.P. Pati Ahli Kasad Bid. Ekonomi, Brigjen TNI Wuryanto, S.Sos Kadispenad, Brigjen TNI Binarko Sugihantyo Danrem 131/Stg (Manado) Kodam VII/Wrb, Brigjen TNI Arif Susilo Kapus Pengamanan dan Pemeliharaan Kawasan Bainstranas Kemhan, Brigjen TNI H. Sitorus, S.I.P., M.Sc., M.Si. (Han) Karoum Unhan, Brigjen TNI Teguh Arief Indratmoko Danrem 091/Asn (Samarinda) Kodam VI/Mlw, Brigjen TNI Hoedi Irianto Athan RI di Washington DC (USA), Brigjen TNI Juanda Syaifuddin, M.Si. (Han) Pa Sahli Tk. II Bid. Kawasan Khusus dan LH Panglima TNI dan Brigjen TNI Priyo Patmonoyogo Pa Sahli Tk. II Bid. Intekmil Panglima TNI.

TNI Angkatan Laut

Laksda TNI Lefrand Alanus Tuelah Pa Sahli Tk. III Bid. Wassua dan LH Panglima TNI, Laksma TNI Marhuale Simbolon, S.Pi Kadisfaslanal, Laksma TNI Ir. Listyanto Kapusada Baranahan Kemhan, Brigjen TNI (Mar) Muh. Hari Pati Sahli Kasal Bid. Iptek, Laksma TNI Djoko Erwan P., M.Tr. (Han) Irbin Itjenal dan Laksma TNI Ir. Sudirman, M.Kom. Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen.

TNI Angkatan Udara

Marsda TNI Hasan Londang, M.SS. Dankoharmatau, Marsma TNI Tamsil Gustari Malik Danlanud  Hnd, Marsma TNI Dr. D. Herly Dwiyanto, S.T., M.M., M.Si. (Han) Kadislambangjaau, Marsma TNI Fakhrizal Basyir, S.E., M.M. Kadismatau dan Marsma TNI M. Fadjar Sumarijadji Athan RI di Canbera (Australia).

Credit  Liputan6.com

Faisal Basri Mulai Kritik Penetapan Harga Bensin Pemerintah

 

 Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri (kiri) dan Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir (kanan). (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

 

Jakarta, CB -- Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di level Rp 6.600 per liter masih terhitung mahal jika dibandingkan dengan harga BBM negara lain.

“Di Amerika Serikat (AS), national average prices untuk regular gasoline setara RON 92 pada 1 Februari 2015 adalah US$ 2,056 per gallon,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/2).

Dia menjelaskan dengan kurs jual Bank Indonesia pada 1 Februari 2015 sebesar Rp 12.688 per dolar AS, maka harga minyak setara RON 92 di negeri Paman Sam tersebut dilego Rp 6.891 per liter.

“Coba bandingkan saja, kita Rp 6.600 cuma dapat premium yang kadarnya RON 88. Makanya saya heran, rakyat kita itu baik banget sama pemerintah. Padahal jelas banget itu masih lebih mahal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, jika tidak termasuk pajak, harga BBM RON 92 di AS sebesar Rp 5.240 per liter. Padahal lanjutnya, harga tanpa pajak BBM premium sebesar Rp 5.826 per liter. Sementara harga tanpa pajak BBM jenis Pertamax senilai Rp 6.956 per liter.

“Di Malaysia, malah tidak menjual RON 88 dan RON 92. Mereka hanya jualan BBM RON 95 yang harganya per Februari hanya sebesar RM 1,70 atau Rp 5.950 per liter,” ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah mulai mengambil untung dari penjualan BBM khusus dan penugasan jenis premium ke masyarakat melalui PT Pertamina (Persero).

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmadja mengatakan, mekanisme tersebut sudah diberlakukan mulai 1 Februari kemarin.

"Kami sudah mengambil untung dari delta yang dikenakan pada penjualan premium. Tapi besarannya berfluktuasi mengikuti naik-turunnya harga minyak," kata Wiratmadja.

Dia menjelaskan, keuntungan dari penjualan BBM akan digunakan pemerintah untuk meningkatkan stok minyak Pertamina yang saat ini baru mencapai 22 hari. Menurutnya penggunaan keuntungan tadi tadi akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Credit   CNN Indonesia

Pertengahan Tahun Pertamina Berencana Jual Bensin Jenis Baru

SPBU Pertamina akan menjual BBM jenis baru mulai pertengahan tahun ini. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

 

Jakarta, CB -- Para pembeli bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero) tentu sudah tidak asing dengan bensin jenis premium, solar, maupun pertamax yang dijual perusahaan migas pelat merah tersebut. Mulai pertengahan tahun ini, jangan kaget jika ada satu lagi jenis bensin yang dijual Pertamina di SPBU miliknya.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengungkapkan perseroan tengah menguji coba produk BBM baru yang akan dijual di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Bambang memberi bocoran, produk BBM baru ini memiliki kandungan RON 88 dengan penambahan beberapa bahan aditif.

"Sekarang masih di ujicoba di laboratorium. Nanti diumumkan kalau sudah ada hasil," ujar Bambang di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (3/2).

Bambang mengklaim produk BBM barunya tersebut lebih ramah lingkungan dan hemat ketimbang produk premium yang memiliki kadar RON yang sama. Meski begitu, dia masih enggan membeberkan perkiraan harga jual bensin baru tersebut ke masyarakat.
"Untuk harga masih hitung, yang pasti harganya akan bersaing dengan premium," pungkasnya.

Tengah Tahun

Sementara itu Vice President Retail and Fuel Marketing Pertamina M. Iskandar menargetkan produk bensin baru ini bisa mulai dijual ke masyarakat pada tengah tahun ini.

"Nanti juga akan ada roadshow untuk promosi sebelum dirilis. Ini juga menjadi strategi bisnis Pertamina di retail BBM," terangnya.
Credit  CNN Indonesia

Reproduksi Bayi dengan Tiga Orang Tua Bisa Selamatkan Hidup

 

Anggota parlemen Inggris sepakat mendukung penciptaan bayi dengan DNA dari dua perempuan dan satu laki-laki. (GettyImages)

 

Jakarta, CB -- Pemerintahan Inggris menoreh langkah bersejarah, sekaligus menuai kecaman rakyatnya. Anggota parlemen Negeri Ratu Elizabeth itu sepakat mendukung penciptaan bayi dengan DNA dari dua perempuan dan satu laki-laki.

Saat ini, Inggris siap menjadi negara pertama yang memperkenalkan undang-undang untuk memungkinkan penciptaan bayi dari tiga orang.

Dalam pemungutan suara di Parlemen, 382 anggota parlemen mendukung, sementara 128 anggota menentangnya. Teknik reproduksi tersebut dinilai dapat menghentikan penyakit genetik yang diturunkan dari ibu kepada anak.

Selama perdebatan, para menteri berkata bahwa teknik tersebut adalah 'cahaya di ujung terowongan gelap' bagi keluarga. Pemungutan suara selanjutnya masih akan dilakukan di Parlemen Inggris House of Lords. Jika undang-undang berjalan, maka bayi pertama dapat lahir pada tahun depan.

Para pendukung undang-undang tersebut berkata, ini adalah kabar baik bagi kemajuan ilmu kedokteran. Namun, para pengeritik berkata, mereka akan terus berjuang melawan teknik yang menurut mereka menimbulkan banyak masalah etika dan keselamatan.

Diperkirakan 150 bayi dari tiga orang tua akan dilahirkan setiap tahun. Seperti dilansir dari laman Independent, Perdana Menteri David Cameron mengungkapkan, “Kami tidak ingin seolah menjadi dewa di sini. Kami hanya memastikan bahwa dua orang tua yang menginginkan bayi yang sehat dapat memiliki satu (bayi).”

Menyelamatkan hidup

Metode yang dikembangkan di Newcastle ini dapat menolong perempuan seperti Sharon Bernardi dari Sunderland. Ketujuh anak Sharon meninggal akibat penyakit mitokondria.

Mitokondria adalah kompartemen kecil di dalam hampir setiap sel tubuh. Dia dapat mengubah makananan menjadi bentuk energi.

Dengan teknik ini, bayi memiliki DNA sendiri yang tidak memengaruhi karakteristik fisik seperti penampilan.

Mitokondria rusak diturunkan hanya dari ibu. Mitokondria rusak menyebabkan kerusakan otak, pengecilan otot, kegagalan jantung, dan kebutaan. Teknik ini menggunakan versi modifikasi IVF (in vitro fertilisation) untuk menggabungkan DNA dua orang tua dengan pendonor perempuan yang memiliki mitokondria sehat.

Hasilnya, 0,1 persen DNA bayi berasal dari dari perempuan kedua. Perubahan bersifat permanen tersebut akan diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut penelitian terbaru, sumbangan mitokondria berpotensi membantu lebih dari 2400 perempuan di Inggris. Gillian Lockwood, pakar etika reproduksi mengatakan, “Kurang dari sepersepuluh dari satu genom yang sebenarnya akan terpengaruh. Ini bukan bagian dari apa yang membuat kita secara genetik siapa.”

“Teknik ini tidak memengaruhi tinggi badan, warna mata, kecerdasan, musikalitas. Ini hanya memungkinkan baterai untuk bekerja dengan baik.”

Credit  CNN Indonesia

KSAD Berangkatkan Tim Ekspedisi NKRI 2015

Kompas/Tjahja Gunawan
KSAD Gatot Nurmantya saat melepas Ekspedisi NKRI 2015 di Kopassus Batujajar, Jawa Barat, Selasa (3/2).


BATUJAJAR, CB - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Inspektur Upacara pada upacara pemberangkatan peserta Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Koridor Kepulauan Nusa Tengara 2015, Selasa (3/2), di Pusdikpassus Batujajar, Jawa Barat.

Adapun Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015 ini merupakan kegiatan ekspedisi kelima, sebelumnya dilaksanakan Ekspedisi Bukit Barisan di Sumatera Tahun 2011, Ekspedisi Khatulistiwa di Kalimantan Tahun 2012, Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi Tahun 2013, serta Ekspedisi NKRI Koridor Maluku dan Maluku Utara Tahun 2014.

Ekspedisi NKRI tahun 2015 ini diikuti oleh 1.421 peserta yang terdiri dari kementerian, lembaga Negara, TNI-Polri, elemen masyarakat, akademisi dan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

KSAD dalam amanatnya mengatakan ekspedisi ini dilatarbelakangi oleh kepedulian dan rasa cinta Tanah Air dari jajaran TNI dan berbagai kalangan masyarakat. Ekspedisi ini dinilai dapat meningkatkan, pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam di seluruh pelosok tanah air, bahkan di wilayah yang terpencil dan terisolasi sekalipun.

KSAD menambahkan, kegiatan ekspedisi ini, juga merupakan sarana untuk mengenali wilayah Nusantara.

“Kami menyadari, di negeri yang indah dan sangat kaya akan sumber daya ini, masih sangat banyak potensi sumber daya alam, budaya dan sosial di wilayah Indonesia yang belum sepenuhnya dipahami, dicatat dan dimanfaatkan secara optimal, baik dalam rangka pembangunan pertahanan negara, maupun pembangunan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gatot.

Gatot berharap, melalui kegiatan penelitian kali ini, akan menemukan hal yang sama, sehingga dapat membuktikan bahwa Negara ini memang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Melalui pelaksanaan karya bakti dan bakti sosial, lanjut Gatot, ekspedisi ini akan membantu meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di pelosok wilayah Tanah Air terutama di wilayah Nusa Tenggara.

Sedangkan dibidang pengabdian masyarakat, terang Gatot, yang dilakukan tim ekspedisi adalah pembinaan masyarakat khususnya para pemuda harapan bangsa, untuk makin meningkatkan kecintaan kepada Tanah Air dan semangat untuk bersama-sama bersatu padu membangun bangsa, seraya terus memperkokoh Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

Menurut  Mayor Inf Achmad Munir, dari bagian Penerangan Kopassus dalam siaran persnya, ekspedisi NKRI 2015 terdiri dari unsur TNI, Polri, mahasiswa dan masyarakat lainnya. Kegiatan ini akan berlangsung selama empat bulan mulai awal Februari hingga awal Juni 2015.

Peserta Ekspedisi NKRI akan diberangkatkan pada tanggal 5 hingga 8 Februari dan di bagi menjadi empat gelombang  yang akan ditempatkan di 8 subkorwil yakni Subkorwil -1 Karangasem, Subkorwil -2 Lombok Timur, Subkorwil- 3 Sumbawa, Subkorwil- 4 Bima, Subkorwil -5 Sumba Barat Daya, Subkorwil- 6 Ende, Subkorwil -7 Alor, Subkorwil -8 Belu.

Credit  KOMPAS.com

Menakar Kekuatan Politik Raymond Sapoen dan Masyarakat Jawa di Suriname

de Surinaamse Krant
Politisi Suriname Raymond Sapoen, kandidat calon presiden yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah



CB - Politisi Suriname keturunan Banyumas, Raymond Sapoen, diprediksi akan menjadi kandidat calon presiden dalam pemilihan umum yang digelar pada Mei 2015 mendatang. Sapoen menjadi kandidat capres yang diperkirakan akan mengandalkan perolehan suara dari etnis Jawa, yang memang menjadi salah satu etnis besar di Suriname.

Dilansir dari Wikipedia, setidaknya ada 13,7 persen keturunan Jawa di negara bekas jajahan Belanda di Amerika Selatan itu. Jika melihat populasi Suriname yang hanya 492.829 jiwa berdasarkan Sensus 2014, maka etnis Jawa berada di posisi empat besar. Jumlahnya hanya kalah dari keturunan India Timur (27,4 persen), Maroon (21,7 persen), dan Creole/Afro-Suriname (15,7 persen). Sisanya merupakan etnis campuran (13,4 persen) dan lain-lain (8,2 persen).
Dilansir dari situs Historia, masuknya orang Jawa ke Indonesia berlangsung sejak 1890. Ketika itu Suriname yang merupakan koloni perkebunan milik Belanda mendatangkan seratus orang pekerja Jawa untuk menjadi pegawai kontrak perkebunan. Para pekerja Jawa itu didatangkan untuk menggantikan budak yang sudah dilarang mulai 1863.
Kemudian pada 1890-1916, gelombang migrasi orang Jawa ke Suriname terus berlangsung. Pada periode itu, rata-rata jumlah yang datang mencapai 700 orang per tahun. Jumlahnya berlipat pada pada 1916 setelah pekerja kontrak India-Britania tak lagi dipakai.
Dipengaruhi proklamasi Indonesia
Aktivitas politik orang Jawa di Suriname mulai muncul sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika itu gema kemerdekaan Indonesia terasa hingga Suriname. Ini menyebabkan muncul masalah kewarganegaraan. Para imigran Jawa itu diberi waktu dua tahun untuk memilih, jadi warga negara Indonesia atau Belanda.
Situasi politik di Suriname saat itu memungkinkan pembentukan partai politik berdasarkan etnis. Orang Jawa itu kemudian membentuk dua partai, Persekutuan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS) dan Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI). PBIS yang dipimpin Iding Soemota condong memilih Indonesia, sedangkan KTPI yang dipimpin Salikin Hardjo memilih Belanda.
Salikin Hardjo yang menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 1949 kemudian berubah pikiran. Sejak Mei 1951, dai mendorong para Imigran Jawa kembali ke pulau asalnya. Namun, Indonesia menerima permintaan repatriasi itu, asal 2.000 keluarga Jawa-Suriname itu tidak pulang ke pulau Jawa yang dianggap sudah padat. Pemerintah menyediakan lahan 2.500 hektar di Tongar, sebelah utara Pasaman, Sumatera Barat.
Namun kondisi di Tongar dianggap tidak membuat kehidupan mereka lebih baik. Masyarakat Jawa-Suriname ini menghadapi kesulitan keuangan karena tanah garapan yang sulit diolah. Kondisi ini menyebabkan mereka kembali ke Suriname.
Kekuatan politik saat ini
Saat ini, aktivitas politik masyarakat Jawa Suriname terus berlanjut. Pada Pemilu 2010, mengutip Wikipedia, setidaknya ada tiga partai politik yang beraliran politik Jawa. Tiga partai itu adalah Pendawa Lima yang dipimpin Raymond Sapoen, Pertjajah Luhur pimpinan Paul Somohardjo, dan Kerukanan Tulodo Pranatan Ingit (KTPI).
Pendawa Lima dan Pertjajah Luhur kemudian bergabung dalam koalisi Volksalliantie Voor Vooruitgang (Aliansi Masyarakat untuk Perubahan) yang menguasai 12,98 persen suara. Koalisi ini mendapatkan 6 kursi dari 51 kursi di parlemen, yang semuanya didapat Pertjajah Luhur.
Sedangkan KTPI tergabung dalam koalisi Mega Combinatie yang mendapatkan 40,22 persen suara atau 23 kursi dari 51 kursi parlemen. Koalisi itu berhasil mengantarkan Desiré Delano Bouters sebagai Presiden Suriname.
Melihat komposisi ini, sepertinya Raymond Sapoen harus berjuang keras untuk terpilih sebagai Presiden Suriname. Apalagi, Presiden Desi Bouterse sebagai petahana mengaku akan kembali maju di Pemilu 2015.
Partai Demokrasi Nasional (NDP) yang dipimpin Bouterse juga diprediksi akan memperoleh suara besar di pemilu mendatang. Dengan demikian, NDP diperkirakan bisa menjadi motor koalisi Mega Combinatie, seperti yang dilakukannya di Pemilu 2010.  


Credit  KOMPAS.com

Jordania konfirmasi pilotnya dibunuh oleh ISIS

Jordania konfirmasi pilotnya dibunuh oleh ISIS-ilustrasi. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

 

 

Amman (CB) - Pemerintah Jordania pada Selasa (3/2) mengkonfirmasi dibunuhnya pilot berkebangsaan Jordania yang ditawan oleh Negara Islam (ISIS), demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra.

Pada hari yang sama, Angkatan Bersenjata Jordania menyatakan akan melakukan pembalasan atas dibunuhnya pilot tersebut.

Militer mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa militer berusaha menjamin pembebasan pilot itu tapi kelompok fanatik tersebut berkeras untuk membunuhnya.

Di dalam pidato yang disiarkan oleh televisi Jordania, Raja Jordania Abdullah II menyerukan persatuan setelah dibunuhnya pilot tersebut oleh ISIS.

"Kami menerima dengan kemarahan dan kesedihan besar berita mengenai pembunuhan pilot Jordania di tangan penjahat ISIS, yang tak memiliki sangkut-paut dengan Islam," kata Raja Abdullah II, sebagaimana diberitakan Xinhua.

Raja Jordania itu mengatakan pilot tersebut "gugur dalam membela bangsa, negara dan agamanya". Ia menambahkan, "Kewajiban semua warga negara lah untuk bersatu pada saat sulit ini, yang hanya akan membuat kita lebih kuat lagi."

Pilot berkebangsaan Jordania itu ditangkap tahun lalu, setelah pesawatnya jatuh di Suriah.

Pembunuhan pilot tersebut segera menarik pengutukan dari berbagai negara di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya.

Di Sudan, Kementerian Luar Negerinya pada Selasa mengutuk pembunuhan pilot Moaz al-Kassabeh.

Yousif Al-Kurdofani, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Sudan, menggambarkan peristiwa itu di dalam satu pernyataan sebagai kejahatan kejam dan brutal yang bertolak-belakang dengan prinsip dan ajaran Agama Islam.

Ia menyampaikan belasungkawa negaranya kepada rakyat dan Pemerintah Jordania, serta kepada keluarga pilot tersebut.

Dr. Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, pada Selasa mengatakan negara Teluk itu mengutuk pembunuhan kejam tersebut.

Di akun Twitternya, Gargash menyebut anggota IS sebagai "kanker yang akan dimusnahkan dari masyarakat kita dan rakyat kita".

Credit  ANTARA News

Menag: ISIS perlu dicegah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Paham ISIS tak juga sejalan dengan konstitusi Indonesia

Jakarta (CB) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan pemerintah akan terus berupaya mencegah masuknya kelompok atau paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), karena tak sejalan dengan pemahaman ajaran Islam sebagai "rahmatan lil alamin".

"Paham ISIS tak juga sejalan dengan konstitusi Indonesia," kata Menag Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Selasa.

Menag yang didampingi Sekjen Nur Syam, Dirjen Pendidikan Islam Komaruddin Amin, Kapuspinmas Rudi Subiyantoro, di hadapan sejumlah wartawan mengatakan, bentuk pencegahan yang dilakukan adalah memperkuat pemahaman konstitusi di sejumlah lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren.

ISIS dengan perilaku radikal lahir dengan berbagai sebab. Akar masalah munculnya radikalisme dalam organisasi itu -yang belakangan ini menuai kebencian di berbagai belahan dunia- adalah ketidakadilan.

ISIS lahir sebagai reaksi yang dirasakan mereka sebagai adanya ketidakpuasan itu. Bentuk ketidakadilan itu dijawab dengan cara jalan pintas, dilakukan dengan jalan kekerasan.

Pranata yang normal, menurut Menag Lukman, sudah tak dipercaya lagi. Kemudian dengan dilandasi paham keagamaan tidak tepat, membawa ISIS kepada pemahaman yang radikal, jauh dari toleransi.

Maka jelas saja hal tersebut tak sejalan dengan upaya Indonesia yang secara terus-menerus meningkatkan toleransi dan kerukunan yang diterbarkan di Tanah Air.

Untuk mencegah ISIS agar tak masuk ke Tanah Air, Menag kembali menjelaskan bahwa upaya itu dilakukan dengan memberi pemahaman yang tepat tentang pentingnya konstitusi di sejumlah lembaga pendidikan Islam.

Untuk itu, kata Lukman, ia telah bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami konstitusi.

Kemenag sendiri telah memetakan lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren) mana saja yang menjadi prioritas diberikan pemahaman tentang konstitusi.

Membangun kesadaran konstitusi dengan melibatkan pondok pesantren sangat penting. Hal ini akan menjadi program reguler dan akan dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, tutur Menag, masih ada yang memahami memberi hormat kepada bendera saja dianggap sebagai perbuatan thaghut.

Dalam berbagai literatur, pemahaman thaghut dimaknai sebagai semua orang yang berseberangan dengan pemahaman mereka dianggap thaghut dan musuh yang harus dihabisi melalui aksi-aksi kriminal yang dijustifikasikan sebagai ajaran Islam seperti ightiyalat (operasi membunuh aparat) dan isytisyhadiah (bom bunuh diri).



Perlindungan Umat

Terkait dengan hal ini, Menag Lukman mengingatkan, Indonesia mengusung Islam yang rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam.

Karenanya, ke depan, untuk memberi jaminan kepada pemeluk agama pihaknya merasa penting untuk memiliki Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (UU PUB).

Kini Kemenag tengah membuat rancangannya dan diharapkan dalam beberapa bulan ke depan sudah diperoleh masukan dari berbagai pihak. UU tersebut nanti akan mengatur wilayah privat dan publik dalam menjalankan ibadah bagi pemeluk agama, termasuk penagungan kebebasan agama.

Pendirian rumah ibadah yang hingga kini dalam peraturannya masih banyak menimbulkan salah tafsir, menurut Menag, harus dipertegas. Dengan cara itu, beda persepsi atau cara pandang yang bisa melahirkan kesalahpamanan dapat dihindari.

Inti dari UU PUB adalah memberi rambu-rambu kepada seluruh pemeluk agama. Perlindungan bagi pemeluk agama tak sebatas pada enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu, juga di luar enam agama yang ada harus mendapat perlakuan sama, ujarnya.

Bagaimana bentuk rambu-rambu itu, menurut Menag, seperti aturan dalam kampanye pelaksanaan Pemilu. Jangan sampai ada yang saling menghina atau menghujat pemeluk agama lainnya. Batasannya adalah pokok-pokok dari ajaran agama itu sendiri.

Lantas, siapa yang menentukan salah benarnya. Itu adalah pihak pengadilan dengan hakim-hakimnya. Yang jelas, kata dia, UU PUB memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar pijakan bagi penegak hukum dalam menghadapi kasus yang berkaitan dengan penodaaan dan pelecehan agama.


Credit  ANTARA News

Menambang bulan jadi prospek serius

Gerhana bulan total terlihat dari Kota Gorontalo, Rabu (8/10). Bulan menyimpan elemen langka dan air es melimpah yang dianggap menjanjikan untuk pembuatan bahan bakar.(ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin) 


Jakarta (CB) - Dengan perkiraan 1,6 miliar ton air es di kedua kutubnya dan elemen langka melimpah yang tersembunyi di bawah permukaannya, bulan merupakan lahan yang kaya untuk pertambangan.

Dalam Physics World edisi bulan ini, penulis sains Richard Corfield menjelaskan bagaimana perusahaan swasta dan badan-badan antariksa mengincar untuk memanfaatkan sumber daya menguntungkan itu dan mengubah lanskap bulan yang abu-abu dan tandus menjadi ban berjalan penghasil uang.

Sejak Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) membubarkan misi Apollo berawak ke bulan lebih dari 40 tahun lalu, pesawat luar angkasa tanpa awak telah membuat langkah besar dan mengidentifikasi pasokan air es melimpah ruah baik di kutub utara maupun selatan bulan.

"Inilah, lebih dari segalanya, yang menyalakan ketertarikan untuk menambang bulan, karena di mana ada es, di sana ada bahan bakar," tulis Cornfield.

Perusahaan Shackleton Energy Company (SEC) yang berbasis di Texas berencana menambang cadangan air es melimpah itu dan mengubahnya menjadi bahan pendorong roket dalam bentuk hidrogen dan oksigen , yang kemudian akan dijual ke mitra luar angkasa di orbit rendah Bumi.

Seperti yang dijelaskan oleh kepala pejabat eksekutif perusahaan tersebut, Dale Tietz, rencana membangun "stasiun bahan bakar antariksa" yang menjual bahan pendorong roket dengan harga lebih murah daripada mengirim bahan bakar dari Bumi.

SEC berencana mengekstrak air es dengan mengirim manusia dan robot untuk menambang kutub bulan, dan menggunakan beberapa produk konversi untuk menggerakkan gerbong tambang, kendaraan dan pendukung kehidupan untuk aktivitas sehari-hari di bulan.

Moon Express, perusahaan sumber daya bulan dengan dana swasta lain, juga tertarik menggunakan air es sebagai bahan bakar--namun dalam bentuk berbeda.

Perusahaan itu berencana menggerakkan operasi dan pesawat luar angkasanya dengan bahan bakar High-Test Peroxide (HTP), yang punya sejarah panjang sebagai pendorong roket.

Dalam menambang elemen langka di bulan, Tiongkok telah membuat kemajuan yang luar biasa. Pesawat Jade Rabbit sukses mendarat di bulan pada Desember 2013 dan badan antariksa Tiongkok menyarankan pembangunan "pangkalan di bulan seperti yang kami lakukan di Kutub Selatan dan Utara."

"Semua pihak yang tertarik setuju bahwa bulan--satu langkah dari Bumi--adalah pijakan esensial pertama bagi diaspora manusia ke bintang-bintang," kata Richard dalam tulisan bersumber dari Institute of Physics yang dilansir laman Science Daily.


Credit  ANTARA News