Laporan Senat Perinci Teknik Penyiksaan dalam Interogasi CIA

 
Sampul laporan tentang praktik penyiksaan dalam metode interogasi Badan Intelijen Amerika (CIA) terhadap para tahanan yang diduga terkait dengan Al Qaeda. Laporan berupa ringkasan dari ribuan lembar hasil investigasi Senat atas program CIA itu, dirilis pada Selasa (9/12/2014).



WASHINGTON, CB - Senat Amerika Serikat, Selasa (9/12/2014), merilis laporan paling menyeluruh untuk publik tentang teknik brutal interogasi oleh Badan Intelijen Amerika (CIA) setelah serangan 11 September 2001 terhadap para tersangka yang diduga terkait Al Qaeda.

Laporan ini mengungkapkan bagaimana para tahanan disiksa, ditampar, dan dipaksa masuk ke peti mati. Salah satu ancaman yang dipakai dalam interogasi, sebut laporan ini, adalah penggunaan teknik ala Russian Roulette memakai pistol.

Rectal feedingdan redehidrasi digunakan dalam metode interogasi ini sebagai alat pengontrol kelakuan, sekalipun tak ada kebutuhan medis untuk kedua tindakan tersebut.
Laporan setebal 500 halaman, ringkasan teredit dari 6.000-an halaman laporan berkategori rahasia, merinci cara CIA menjalankan program interogasinya.
Program penahanan dan interogasi tersangka oleh CIA ini merupakan kebijakan rahasia di bawah pemerintahan Presiden George W Bush pada 2002, menyusul serangan 11 September 2001 di Amerika.

Program rahasia tersebut berjalan hanya beberapa bulan setelah Bush menandatangani memorandum yang meminta CIA untuk memburu, menangkap, dan menginterogasi semua petinggi Al Qaeda di seluruh dunia.

Pada 2002, rumor sudah menguar tentang praktik penyiksaan tahanan di penjara militer Bagram di Afghanistan. Organisasi dan otoritas HAM sudah mulai mempertanyakan nasib sejumlah tahanan rahasia.

Pada 2005, media Amerika melaporkan CIA secara rahasia telah menerbangkan para tahanan khusus ke lokasi tertutup. Beberapa negara, sebagian di Eropa, disebut mengeluarkan izin khusus bagi CIA untuk melintasi wilayah udaranya.

Lalu, pada Desember 2004, Kongres menggelar pemungutan suara untuk menghentikan perlakuan kasar atau merendahkan terhadap para tahanan. Hingga 2007, perdebatan soal penyiksaan ini terus berlanjut. Investigasi dimulai, dan CIA mengaku telah menghancurkan rekaman interogasi. Kehebohan publik pun bertambah.

Pada Januari 2009, Presiden Barack Obama menyatakan pemerintahannya tak akan pernah menyiksa tahanan, secara resmi menghentikan program yang digarap CIA itu, dan dua bulan sesudahnya Senat meluncurkan investigasi atas praktik penyiksaan oleh CIA tersebut.



Credit KOMPAS.com

Situs Gunung Padang Perlu Dikaji Ulang

Enjat Djainuderajat, Direktur Sosial dan Sejarah Nilai Budaya/HanTer/Elvi

Jakarta, (CB) - Situs megalitikum Gunung Padang, dewasa ini kian ramai dibicarakan publik. Banyak pihak mendukung dan mengoreksi penelitian ini. Beberapa pihak menilai, penemuan beberapa benda di situs ini perlu dikaji ulang.
Hal ini diamini oleh Enjat Djainuderajat, Direktur Sosial Sejarah dan Nilai Budaya Kemdikbud. Dia menyatakan keraguan pada penemuan semen yang ada di situs Gunung Padang. Baginya, jika semen ditemukan, mengapa dalam pembangunannya punden berundak (bangunan situs) tidak menggunakan semen tersebut.
"Katanya sudah menemukan semen? Betul semen atau bukan. Ada beberapa hal jadi mengganjal," ungkapnya pada Harian Terbit, di Museum Nasional, Jakarta, Selasa siang (09/12/14).
Lebih lanjut, Enjat menuturkan agar ada kajian komperhensif pada situs Gunung Padang. Pengkajian ulang juga diungkapkan, agar penelitian menuju tingkat keabsahan yang akurat. Peneliti dilarang cepat puas dalam melakukan penelitian. Dia menyayangkan sebelum ada pengkajian lebih mendalam berbagai penemuan sudah diekspos di media massa.
"Harus ditambah lagi penelitinya lebih lengkap. Kalau itu-itu saja tidak ada perkembangan" tandasnya.
Peninggalan yang menjadi ganjalan menurut laki-laki berbaju batik ini, yakni pada penemuan koin. Pasalnya koin adalah alat tukar mata uang yang bersifat cepat berpindah. Tak hanya itu ruang di dalam situs Gunung Padang yang ditemukan juga masih diragukan. Menurutnya belum ada bukti empiris yang menyatakan situs megalitik di Indonesia yang punya ruang di dalamnya.
"Ruang seperti piramid ini belum ada bukti empiris yang ditemukan di Indonesia," katanya.
Mengenai pendanaan yang dikucurkan oleh pemerintah, Enjat menilai tidak ada kekurangan. Sebab, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II (M. Nuh, Red) telah mencukupi kebutuhan penelitian ini.
"Saya kira kekurangan dana tidak mungkin. Karena penelitian itu sudah dikasih uang cukup. Apakah iya kekurangan dana?," tanyanya.
Kendatipun demikian, dirinya enggan menyebutkan jumlah dana yang dikucurkan. Namun dia meyakinkan pemerintah telah merencanakan akan meneruskan penelitian ini. Meski  kontroversi yang timbul dari penemuan situs ini. Hal ini disadari karena bagaimanapun, situs ini adalah peninggalan warisan budaya Indonesia.
Ali Akbar, peneliti arkologi Universitas Indonesia menyatakan, penemuan ini telah dilakukan dalam kaidah yang benar. Sampai saat ini Ali menilai penelitian ini memang masih dalam proses. Dia menegaskan melakukan penelitian megalitikum tidak semudah yang dibayangkan. Ali tidak keberatan jika ada pihak lain yang akan meneruskan penelitian.
"Kalau ada pihak lain, baik pemerintah, atau swasta saya sangat senang. Jika pun ada fakta lain yang ditemukan, itu baik, karena menunjukan ada perkembangan," jelasnya.
Mengomentari dana yang dikucurkan pemerintah. Ali sendiri mengaku belum menerima dana tersebut. Dana yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dana pribadi urunan peneliti. Dia menyebutkan banyak pihak yang turut membantu, bahkan masyarakat setempat.
"Kalau sudah ada dari pemerintah, mana dikasih kemana. Kami dibantu masyarakat setempat juga kok, jadi yang menggali juga gotong royong," tuturnya.
Dia berharap pemerintah, benar-benar mengucurkan dana yang sesuai. Ali menganggap ini bentuk investasi jangka panjang bagi pariwisata, aset kebudayaan dan pendidikan.


Credit HanTer

Indonesia Akan Jadi Kiblat Ekonomi Syariah

CB, Jakarta - Pengamat memprediksikan tahun depan Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah.
Pengamat ekonomi syariah Adiwarman Karim mengatakan ini kesempatan emas bagi pelaku industri syariah. "Setidaknya ada empat alasan Indonesia menjadi kiblat syariah," ujar Adiwarman saat Seminar Roadmap Pasar Modal Syariah di Jakarta, Selasa (8/12/2014).
Adiwarman menerangkan alasan pertama, dua petinggi keuangan Indonesia akan menjadi ketua di Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Islamic Development Bank (IDB). "Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro akan jadi Chaiman IDB dan Gubernur Bank Indonesia menjadi chaiman IFSB tahun depan," katanya.
Alasan kedua lanjut Adiwarman, Indonesia satu-satunya yang memiliki online trading syariah. Ketiga akan ada Mega Infrastruktur Islamic Bank dari IDB dan keempat Indonesia menjadi tempat annual meeting IDB. "Seluruh dunia memandang Indonesia sebagai pusat keuangan syariah," tuturnya.


Credit INILAHCOM

Harga Minyak Anjlok, Momentum Reformasi BBM di Indonesia

JAKARTA (CB) - Minyak mentah West Texas Intermediate kembali turun ke level terendah dalam lima tahun. Melansir Bloomberg pagi ini, harga minyak di pasar future turun sebanyak 1,3 persen di New York. Melihat hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa jatuhnya harga minyak ini bisa menjadi kesempatan baik untuk Indonesia mereformasi Bahan Bakar Minyak (BBM).
 
"Nah saat harga minyak turun ini kesempatan emas untuk turunkan BBM kita. Kalau tidak, tiga tahun lagi akan ada masalah naikkan BBM, lima tahun lagi naik lagi," jelasnya saat ditemui di Pullman Central Park, Selasa (9/12/2014).
Menurutnya, persoalan subsidi pemerintah bisa meniru negara Filipina yang tidak memberikan subsidi langsung kepada rakyat, tidak berupa BBM dan atau subsidi komoditas.
"Kalau Filipina tidak berikan subsidi BBM atau produk tapi langsung ke individu, juga bantu transportasinya, kopajanya, bajajnya," jelasnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM yang belum lama dilakukan belum lama ini bisa menghemat Rp111 triliun pada tahun 2015.
"Analisa proyeksi saving Rp20 triliun pada 2014. Di 2015 saving Rp111 triliun. Saving Rp20 triliun tahun ini itu untuk cegah defisit APBN, Tapi yang di 2015 itu betul-betul karya. Kalau Rp111 triliun, 50 persen dialihkan untuk bangun infrastruktur akan membantu," tukasnya.


Credit OkeZone

Abaikan Amarah China, Taiwan Siap Beli Kapal Perang AS

Taiwan akan mengabaikan amarah China dan tetap akan membeli kapal perang dari AS. | (Ilustrasi / Istimewa) 

TAIPEI (CB) - Pemerintah Taiwan siap untuk nekat membeli dua kapal perang bekas dari Amerika Serikat (AS). Taiwan akan mengabaikan kemarahan China yang memprotes AS terkait rencana penjualan kapal itu.

Kesiapan Taiwan itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat pada Selasa (9/12/2014). Kementerian itu berharap, Washington tidak terpengaruh tekanan dari Beijing yang menentang penjualan kapal perang kepada Taiwan.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, David Lo, mengatakan bahwa pemerintah telah menganggarkan sekitar US$ 176 juta atau sekitar Rp2,1 triliun untuk membeli dua kapal perang AS.

”Kami telah menyetujui anggaran untuk membeli dua (kapal perang),” ujarnya. Lo berharap, kapal itu nantinya bisa langsung beroperasi. ”Kami berharap AS tidak akan dipengaruhi oleh ancaman dari
China,” imbuh Lo. (Baca: AS Hendak Jual Kapal Perang ke Taiwan, China Meradang)

Seperti diberitakan kemarin, Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, mengatakan, penyetujuan RUU oleh Kongres AS terkait niat untuk menjual dua kapal perang bekas kepada Taiwan sudah sebagai tanda bahwa AS melakukan intevensi dalam masalah internasl China.

China menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang telah membangkang. Sehingga negara manapun yang menjalin hubungan dengan Taiwan dianggap melakukan intervensi masalah dalam negeri China.

”China dengan tegas menentang ini dan telah membuat pernyataan protes kepada pihak AS. Kami berharap Kongres AS berhenti mengusung (RUU) itu menjadi Undang-Undang (UU),” kata Hong.

”Kami juga berharap Kongres yang baru terpilih dapat mencegah pelaksanaan undang-undang ini untuk menghindari potensi memburuknya hubungan China dan AS,” lanjut Hong mengacu pada Kongres AS baru yang kini dikuasai Partai Republik.


Credit SINDOnews

ICC Akui Palestina, Perang Gaza Akan Diinvestigasi

 

 

 

HAGUE (CB) – Pengadilan Kriminal Internasional (International Crime Court/ICC) mengakui kedaulatan negara Palestina dan menerima mereka sebagai anggota ICC.
Berdasarkan pengakuan ICC ini maka Palestina mempunyai hak yang sama dengan negara lain, khususnya dalam hal peradilan kejahatan perang.
“Sebelumnya status Palestina hanya sebagai pengamat. Kini dengan adanya pengakuan dari ICC maka Palestina mempunyai hak yang sama dengan Amerika Serikat dan Rusia dalam hukum kejahatan perang,” ujar salah seorang pengamat politik internasional, James Bays, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/12/2014).
ICC kini mempunyai hak untuk melakukan intervensi tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Khususnya, selama Perang Gaza beberapa waktu lalu.
ICC merupakan sebuah pengadilan independen dan bukan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka mempunyai tujuan untuk mengadili perselisihan kriminal atau kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu negara.


Credit OkeZone

Deklarasi Juanda Tegaskan Indonesia Negara Maritim

 

Nelayan menyiapkan jala sebelum melaut di Pantai Tanjung Pasir, Kab Tangerang, Banten, Selasa 11 November 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

 

Jakarta, CB -- Indonesia sejatinya adalah negara maritim, bukan negara kepulauan. Pola pikir ini harus terus ditanamkan dalam benak masyarakat demi kesejahteraan Indonesia ke depan. Sejak masa penjajahan, masyarakar Indonesia sudah dijauhkan dari laut.

Hal ini disampaikan Direktur Sejarah dan Nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Enjat Djainudradjat, Selasa (9/12), seusai membuka acara bedah buku "Laut dan Kebudayaan" di Museum Nasional, Jakarta, Selasa (9/12).

Menurutnya dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 memang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara archipelago. Makna archipelago di sini harus diluruskan. "Archipelago harus kita maknai sebagai laut yang ditaburi oleh pulau-pulau," kata Enjat. Bukan sebaliknya kepulauan yang memiliki laut yang luas.

Dengan mengubah pola pikir tersebut, masyarakat akan lebih memperhatikan laut. Apalagi jika dilihat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 75 persen kawasan laut.

Karena itu Enjat menganggap laut harus jadi penopang kehidupan rakyat. Karena itu Enjat menyayangkan Indonesia belum mengoptimalkan potensi laut selama ini. Melihat kesadaran rakyat yang lemah akan potensi laut, Enjat khawatir Indonesia akan terus terpuruk.

Tidak pedulinya rakyat Indonesia pada lautan menurut Enjat berawal pada penjajahan saat Perjanjian Bongaya pada 1667 ditandatangani. Salah satu butir kesepakatan tersebut menyatakan bahwa rakyat Makassar tidak boleh berlayar tanpa izin dari Komandan Belanda. Isi perjanjian itu dinilai Enjat membuat masyarakat Indonesia dijauhkan dari laut oleh pemerintah kolonial.

Alhasil kawasan pesisir sejak saat itu dikuasai oleh penjajah. Masyarakat Makassar khususnya hanya mengandalkan hasil bumi. Padahal laut memegang peranan penting sebagai jalur pelayaran.

Ditanyakan mengenai upaya pemerintah untuk kembali menyadarkan masyarakat, Enjat mengaku pendidikan menjadi salah satu poros utama. "Kami telah mengimbau para guru untuk menyampaikan dalam pelajaran secara tematik bahwa laut adalah topangan kita," kata Enjat.



Credit CNN Indonesia

Kapal Barang Terbesar di Dunia Mulai Pelayaran Perdana ke Eropa

STR / AFP Kapal kontainer terbesar di dunia CSCL Globe tengah merapat di pelabuhan Qingdao, China.



SHANGHAI, CB - Kapal barang terbesar di dunia, CSCL Globe, Senin (8/12/2014), memulai pelayaran perdananya dari Shanghai menuju Eropa. Demikian perusahaan pemilik kapal itu China Shipping Container Lines (CSCL).

Kapal raksasa berukuran panjang 400 meter dengan lebar 60 meter itu memulai perjalanannya dari pelabuhan Yanghsan, Shanghai. Masih berdasarkan pernyataan CSCL.

Kapal ini adalah satu dari lima kapal berbobot 19.100 TEU yang dipesan CSCL pada 2013 dari perusahaan Korea Selatan, Hyundai dan pengiriman pertama kapal itu dilakukan pada November lalu.

Kapal ini adalah yang terbesar dan paling canggih di dunia dan disebut sebagai "Airbus-nya industri perkapalan". Jika seluruh kapasitas angkut kapal ini digunakan maka kapal tersebut mampu mengangkat beban lima kali Gunung Everest atau mampu mengangkut 200 juta unit komputer tablet.

Kantor berita Xinhua menbaharkan kapal itu juga diklaim sebagai yang paling irit energi dan menghasilkan emisi jauh lebih rendah dibanding kapal barang dengan kapasitas angkut di bawahnya.

Pekan lalu, CSCL merilis foto kapal itu tengah merapat di pelabuhan Tianjin dan Qingdaro, di mana upacara pelepasan kapal tersebut untuk jalur Eropa timur jauh ditetapkan. Kapal besar itu akan singgah di beberapa pelabuhan termasuk Ningbo, China timur dan Singapura sebelum tiba di Eropa. Demikian Xinhua.



Credit  KOMPAS.com

Polri Dukung Pembentukan Puskamnas

Kepolisian RI (Polri) mendukung pembentukan Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 


JAKARTA (CB) - Kepolisian RI (Polri) mendukung pembentukan Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

"Selamat atas sumbangsihnya Puskamnas. Ini yang Polri tunggu dari pusat kajian, karena Polri harus didukung dari kajian-kajian akademis dari persoalan keamanan, dari yang tradisional sampai yang nontradisional," ujar Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Komjen Pol Badrodin Haiti di Gedung Purna Wira, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2014).

Badrodin mengungkapkan, dengan didirikannya Puskamnas, kebijakan yang diambil oleh Polri dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Sehingga kebijakan yang diambil Polri bisa diterima masyarakat dan juga bisa optimal," ujarnya.

Dia berharap, Puskamnas bisa membahas seluasnya-luasnya terkait pertahanan dan kemananan nasional dan dapat mendatangkan pakar dari mana saja untuk menemukan perumusan kebijakan dalam mengelola dan menjaga stabilitas keamanan nasional guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional.

"Saya berharap dari Polri bisa mendapatkan informasi dan menyumbangkan suatu pikiran pembahasan dari Puskamnas ini," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bambang Karsono menyampaikan, keamanan negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

"Sehingga dibentuklah Puskamnas. Karena keamanan juga termasuk tanggung jawab dari kalangan aktivis akademik universitas seperti Ubhara Jaya," ujar Bambang.

Menurut Bambang, segala upaya dilakukan sebagai antisipasi dalam menjawab berbagai tantangan yang muncul dari lingkungan strategis nasional, regional dan internasional.


Credit SINDOnews

KSAD: Tak Setuju Tenggelamkan Kapal Asing, Tidak Cinta Negara

Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan di Kepulauan Riau.

CB, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu TNI AL merealisasikan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Apresiasi serupa juga dinyatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut dia, kebijakan pemerintah ini sudah sesuai dengan hukum yang ada, bahkan di negara lain sudah diterapkan.

"Ini adalah kebijakan pemerintah melakukan kebijakan sesuai dengan hukum. Tanya Australia, sama nggak? Sama. Kenapa kita tidak. Lebih baik berikan efek jera," kata Gatot di Mabes TNI AD, Senin(8/12/2014).

Gatot menjelaskan, penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing merupakan hal yang sangat baik. Terlebih, cara yang digunakan menenggelamkan kapal saja, tidak dengan awak kapal.

"Karena yang ditenggelamkan kan kapalnya, masyarakatnya kan tidak. Ya udah tenggelamkan lagi saja. Saya sangat setuju, saya sangat hormat, sangat salut, pemerintah hebat berani melakukan tindakan tidak melanggar hukum tapi dengan semestinya," ungkap dia.

Mantan Panglima Kostrad itu menuturkan, memang masih ada segelintir masyarakat yang mencibir kebijakan pemerintah itu. Hanya saja, bagi dia, hal itu justru menunjukkan rasa tidak cinta pada Tanah Air.

"Kalau ada yang bilang jangan tenggelamkan, itu orang yang tidak cinta negara, titik. Sangat setuju, kebijakan pemerintah kok," tandas Gatot.


Credit Liputan6.com

Tiga Jenderal Berpeluang Jadi KSAL

KSAL Laksamana Marsetio (kiri) menyalami Wakasal Laksda Didit Herdiawan. (Puspen TNI) 


JAKARTA (CB) - Sejumlah jenderal bintang tiga di TNI AL berpeluang menggantikan posisi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio yang akan memasuki masa pensiun pada bulan ini.

Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, sudah ada tiga nama calon kuat pengganti KSAL. Ketiganya yakni, Wakil KSAL Laksda Didit Herdiawan, kemudian Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinator Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya DA Mamahit dan Kasum TNI Laksamana Madya Ade Supandi.

"Ada tiga nama, semuanya jenderal bintang tiga. Kan prosedurnya harus melalui dewan jenderal, kemudian usulkan ke Panglima TNI untuk disarankan ke presiden, kalau presiden setuju ya udah salah satunya karena menurut undang-undangnya begitu," katanya di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Menurut dia, pemilihan KSAL harus dengan persetujuan presiden yang dipilih oleh Panglima TNI melalui proses Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

"Yang jelas harus bintang tiga, saya tidak hafal satu persatu (track recordnya). Angkatan Laut tentu harus menguasai semua hal yang berhubungan dengan laut," katanya.

Disinggung soal pengganti Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, politikus PDIP ini mengaku belum mengetahui secara jelas nama-namanya. "Saya belum familiar yang jelas ada Wakasau (Marsekal Madya Bagus Puruhito), ada dua calon," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh SINDO beredar nama-nama kandidat yang bakal menduduki jabatan KSAU. Mereka adalah, Wakil KSAU Marsekal Madya Bagus Puruhito. Kedua Irjen Kemenhan Marsekal Madya Ismono Wijayanto. Ketiga, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Hadiyan Suminta Atmadja.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengakui, jika KSAL Laksamana TNI Marsetio akan memasuki masa pensiun pada bulan ini. Namun demikian, dirinya belum bisa menyebutkan siapa calon penggantinya.

"Iya, Desember ini pensiun. Tapi siapa-siapa yang bakal menjadi penggantinya saya belum bisa menyebutkan. Masih diproses. Kalau KSAU pensiun pada April mendatang," paparnya.

Menurut Fuad, semua nama-nama jenderal bintang tiga yang muncul memenuhi syarat untuk menduduki jabatan KSAL. Sosok KSAL yang tepat, kata Fuad, adalah orang yang memahami dengan baik dan mengetahui kekurangan Angkatan Laut (AL).

Memiliki pendidikan dan pengalaman yang baik. Selain itu, KSAL juga harus mengetahui apa yang diharapkan oleh negara dan rakyat. "Cuma saya belum bisa sebut satu persatu karena Panglima masih sibuk melaksanakan tugas-tugasnya," jelasnya. 


Credit SINDOnews

Bagaimana industri hulu migas berinteraksi dengan lingkungan hidup?

CB - Kegiatan hulu minyak dan gas bumi dikategorikan sebagai industri ekstraktif. Lalu, bagaimana industri ini menangani lingkungan saat menjalankan operasi?
Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) terdiri atas dua aktivitas utama yaitu pencarian cadangan migas (eksplorasi) dan pengangkatan migas ke permukaan bumi (produksi). Pengeboran merupakan aktivitas inti pada tahapan eksplorasi dan produksi. Pengeboran ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena kedalaman sumur bisa berkisar 500 sampai 3000 meter atau bahkan lebih dari itu.
Di sisi lain, hulu migasberkaitan erat dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Disukai atau tidak, interaksi antara industri hulu migasdengan lingkungan mesti terjadi. Meskipun industri hulu migas hanya membuka lahan terbatas untuk tapak sumur yaitu lokasi tempat beberapa kepala sumur berada dan untuk fasilitas produksi.  Tidak dibuka lahan dengan area yang luas. Kebutuhan lahan untuk membangun fasilitas produksi dan jaringan pipa memang tidak sedikit, tetapi tata letak ruangnya tidak memerlukan area terbuka yang besar. Keberadaan kawasan konservasi akan sangat dipertimbangkan dalam rancangan bangunan fasilitas migas.
Aspek perlindungan lingkungan memang menjadi salah satu perhatian utama industri hulu migas. SKK Migas sebagai lembaga negara yang mendapat mandat melaksanakan kegiatan usaha hulu migas melalui fungsi pengawasan dan pengendalian memiliki satu bagian yang mengawasi perlindungan lingkungan dalam operasi hulu migas sejak tahap eksplorasi hingga produksi.
Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan migas sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) memperlancar kegiatan operasi dan menaati semua peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan semenjak penyusunan rencana kerja dan anggaran hingga tahap pelaksanaan di lapangan.
SKK Migas mewajibkan Kontraktor KKS melakukan kajian awal saat akan  mengoperasikan sebuah wilayah kerja melalui penyusunan Environmental Baseline Assessment (EBA). Studi EBA yang baik akan menginformasikan daya dukung dan limitasi lingkungan permukaan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas.
Upaya melindungi lingkungan tidak hanya dilakukan saat operasi masih aktif, tetapi juga setelah lapangan tidak berproduksi. Kontraktor KKS diwajibkan mencadangkan dana restorasi dan rehabilitasi wilayah kerja (Abandonment and Site Restoration).
Upaya industri hulu migas menjaga lingkungan telah mendapatkan pengakuan pemerintah yang tercermin dari peningkatan jumlah Kontraktor KKS yang berpredikat “taat” dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup.  Hasil PROPER tahun 2013 menunjukkan 77 area kepesertaan PROPER Kontraktor KKS dikategorikan sebagai perusahaan yang taat dalam mengelola lingkungan.  Jumlah kontraktor yang memperoleh peringkat hijau juga meningkat dari 23 kontraktor pada 2012 menjadi 33 pada 2013.
Terlepas dari pencapaian yang ada, kegiatan hulu migas tetap merupakan  kegiatan berisiko tinggi termasuk risiko lingkungan. Semua pihak harus ikut mendukung kelancaran operasi, sekaligus memelihara lingkungan hidup.



Credit Kompas.Com

Paniai Papua Rusuh, TNI Berlakukan Status Siaga Satu

 

Jakarta (CB) - Situasi Kota Enarotali, Paniai, Papua, masih belum kondusif pasca penyerangan warga ke markas polisi dan TNI. Kapuspen TNI Mayjen TNI M Fuad Basya mengatakan, TNI memberlakukan siaga satu.

"TNI siaga satu bersama polisi," kata Fuad saat dihubungi detikcom via telepon Senin (8/12/2014) malam.

"Semua (TNI dan Polisi-red) sedang mengeliminasi gerakan masyarakat malam ini. Semua kita jaga supaya kerusuhan tidak berkembang," sambung Fuad menambahkan.

Menurut Fuad, dalam kerusuhan itu Polsek dan Koramil Paniai dirusak massa. Mobil TNI dan bupati yang tengah terparkir katanya juga ikut dirusak.

"Aparat di sana sedang menyidik dan mengamankan semua. Saya belum berani berkomentar lebih jauh karena informasi yang saya terima masih ada perbedaan-perbedaan." ucap Fuad.

"Aparat TNI Polri juga luka-luka. Ada info masyarakat juga yang meninggal. Tapi jumlah pastinya saya belum tahu," imbuh jenderal bintang dua ini. Ia meminta agar massa tenang dan tidak terprovokasi.

Sebelumnya Ketua LMA Paniai Jhon Gobay, kerusuhan itu bermula dari pemukulan seorang warga sipil oleh aparat hingga pingsan Minggu (7/12/2014). Kemudian Senin (8/12/2014) sekitar pukul 10.00WIT, puluhan orang warga melakukan penyerangan ke Polsek dan Koramil Paniai.

Kata Kabid Humas Polda Papua kombes Sulistiyo Pudjo, jajarannya juga sedang melakukan penjagaan. Informasi sejauh ini, kabarnya ada 4 warga tewas dan luka-luka dalam kejadian tersebut.


Credit DetikNews

Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal, Ini Efeknya

Jakarta (CB) - Sikap tegas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan, dengan langkah nyata penenggelaman kapal membuahkan hasil.

Apa saja hasilnya? Simak rangkuman detikFinance, Selasa (8/12/2014).

Dua Negara Beri Peringatan ke Nelayannya

Setidaknya ada 2 negara di ASEAN yang mulai memberikan peringatan kepada para nelayannya agar tidak menangkap ikan hingga ke wilayah laut Indonesia.

"Dunia setuju illegal fishing tidak boleh dilakukan. Dubes Thailand 2 hari lalu bertemu, dan mengatakan do not fishing in water Indonesia," kata Menteri KP Susi Pudjiastuti kemarin.

Selain Thailand, Malaysia juga sudah memberikan peringatan kepada para nelayannya. Bahkan pemerintah Malaysia memberikan semacam alat peringatan di setiap kapal nelayan agar tak masuk wilayah perairan Indonesia.

"Malaysia juga akan memberikan alat, jika masuk ke laut teritorial kita, bunyi alatnya," imbuhnya.

Susi menegaskan aturan ini akan berlaku hingga jangka waktu panjang. Susi pun menolak keras pandangan beberapa pihak yang menuding kebijakan Susi hanya sementara.

Jumlah Kapal Asing Ilegal Menyusut

kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia kini terus berkurang.  Susi mengatakan berdasarkan data satelit Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AIS) yang terbaca system INDESO (infratructure development for space oceanography), kemarin jumlah kapal asing yang beroperasi berkurang signifikan dibanding sebelum ada kebijakan moratorium, khususnya pantauan di Laut Natuna dan Arafura.

"Kalau dilihat gambar tadi, sebelum moratorium dan sesudah, ini sudah sepi," ungkap Susi.

Ia mengatakan dari jumlah kapal eks asing di atas 30 GT yang beroperasi sebanyak 1.130 kapal. Jumlah kapal yang masih beoperasi di Laut Indonesia berkurang drastis dari 900 kapal pada pekan lalu, kemudian turun kembali menjadi 90 kapal, dan terakhir hanya 74 kapal.

"VMS yang ada di 1.200 kapal eks asing saat ini yang nyala 70-an," imbuhnya.

Target Tenggelamkan 100 Kapal Asing

Pemerintah menargetkan akan menenggelamkan 100 kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia, setelah sebelumnya 3 kapal Vietnam ditenggelamkan di laut Anambas, Kepulauan Riau.

"Sektor maritim akan ada lagi penangkapan dan penenggelaman 100 kapal lagi untuk menyampaikan pesan, kita serius," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Sofyan mendapatkan laporan, saat ini masih banyak kapal asing yang beroperasi dan menangkap ikan secara ilegal di laut Indonesia. "Ada kapal asing di selatan Merauke, untuk menangkap itu perlu waktu," kata Sofyan.

Menurutnya kapal-kapal asing berukuran besar di atas 30 GT saat ini yang masih mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), bila izin mereka sudah selesai maka tak akan lagi diberikan perpanjangan karena ada moratorium penerbitan izin baru

"Begitu izin ini habis kita tak akan perpanjang. Biarkan di laut kita tak ada kapal asing. Biarkan industri kita tumbuh," katanya.

Credit DetikFinace

Korea Utara luncurkan gelombang baru ancaman nuklir

Kediaman presiden: Korea Utara telah mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk menghancurkan Cheong Wa Dae, Istana Kepresidenan Korea Selatan. [Wikipedia]


CB - Korea Utara telah kembali mengeluarkan ancaman kehancuran nuklir secara sembarangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat setelah sebuah komite Majelis Umum PBB mengecam keras negara itu karena kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ironisnya, ancaman itu sendiri adalah pengakuan tak langsung adanya program senjata nuklir Pyongyang.
Dan ancaman itu membangkitkan pertanyaan baru tentang seberapa jauh pemimpin muda Korea Utara, Kim Jong-un, yang mudah berubah-ubah dan sangat sulit terduga, akan melangkah untuk melaksanakan ancamannya.
"Kami akan mengambil tindakan balasan paling keras" melawan Amerika Serikat, dan "Jepang, juga, tidak akan pernah bisa menghindar dari tindakan balasan paling keras ini," kata Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara [NDC] dalam sebuah pernyataan, kantor berita resmi  Pyongyang Korean Central News Agency [KCNA] melaporkan.
"Jepang harus ingat bahwa jika terus bersikap seperti sekarang, negeri ini akan hilang dari peta dunia untuk selamanya, bukan hanya menjadi sebuah negara yang dekat namun jauh," lanjut pernyataan itu.
Komite Ketiga Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 18 November dengan 111 suara setuju, 19 menolak, dan 55 abstain. Resolusi itu berusaha merujuk catatan pelanggaran hak asasi manusia Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional dan untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin teras negara itu atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menanggapi hal itu, Pyongyang mengancam akan melakukan uji coba nuklir lagi.
Korea Utara yang marah juga secara terbuka mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk memusnahkan pusat kota Seoul, ibukota Korea Selatan yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang, surat kabar Korea Selatan Chosun Ilbo melaporkan pada 24 November.
Korea Utara mengancam akan menghancurkan Gedung Biru
"Korea Utara pada [23 November] mengancam Cheong Wa Dae dengan kehancuran nuklir setelah komite hak asasi manusia PBB pekan lalu mengeluarkan resolusi yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia oleh Korea Utara," kata surat kabar itu. Cheong Wa Dae adalah Istana Kepresidenan President Park Geun-hye, yang juga dikenal sebagai Gedung Biru.
"Kami mengajukan pertanyaan ini kepada Park Geun-hye dan gengnya, yang tampaknya bersukacita dan bergembira atas resolusi PBB itu. Apakah Anda pikir Cheong Wa Dae aman jika perang nuklir pecah?" kata Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara dalam pernyataannya.
Dikatakan, rezim Korea Utara dan rakyatnya benar-benar menolak resolusi PBB tentang hak asasi manusia yang dirancang oleh AS dan boneka-bonekanya, dan mengancam akan memberikan tanggapan keras.
Korea Utara telah menggertak dengan program nuklirnya hampir setiap hari sejak komite PBB meloloskan resolusi pada 18 November, tulis Chosun Ilbo.
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengambil sikap tegas terhadap pernyataan Korea Utara.
"Kami mengecam keras penggunaan bahasa provokatif dan ancaman perang nuklir Korea Utara, sementara mereka gagal memahami keprihatinan dan peringatan masyarakat internasional," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan. Kemenlu ini menambahkan bahwa provokasi lebih lanjut oleh Pyongyang hanya akan menghasilkan reaksi lebih keras dari masyarakat internasional.
Namun begitu, sejumlah pertanda memberi petunjuk bahwa Korea Utara mungkin memang sedang mempercepat rencana untuk sedikitnya melakukan uji coba nuklir bawah tanah keempat, meskipun hal itu hanya akan semakin mengucilkannya dari masyarakat internasional.
Foto menunjukkan pemutakhiran pabrik nuklir
"Citra satelit baru menunjukkan Korea Utara mungkin sedang bersemangat untuk membangun sebuah fasilitas untuk memproses plutonium menjadi senjata nuklir, setelah Pyongyang mengancam uji coba nuklir baru sebagai tanggapan atas kecaman PBB tentang catatan HAM-nya," Sydney Morning Herald [SMH] melaporkan pada tanggal 20 November.
Citra satelit itu menunjukkan uap mengepul dari pabrik pengolahan di kompleks nuklir utama Korea Utara Yongbyon - suatu tanda yang konsisten dengan pemeliharaan dan pengujian sebelum operasi dimulai, menurut Institut AS-Korea di situs web 38North.org milik Johns Hopkins University.
Pada tanggal 4 November, uap terlihat membubung dari menara pendingin besar pada bangunan tambahan di sisi tenggara gedung pemisahan plutonium, 38North mengatakan pada 19 November. Sepanjang musim panas dan memasuki musim gugur 2014, ada sedikit aktivitas di fasilitas ini.
"Uap yang berasal dari menara pendingin besar di dekatnya konsisten dengan pemeliharaan dan pengujian [serta kemungkinan pembuatan bahan kimia yang terkait dengan pemrosesan kembali] dan akan menjadi salah satu langkah pertama yang diambil sebelum operasi dimulai," kata situs web itu.
Citra itu menunjukkan aktivitas truk di dekat pintu masuk kendaraan pada gedung yang menerima bahan bakar bekas di kompleks pemrosesan kembali itu, kata SMH.
"Pyongyang telah menon-aktifkan reaktor nuklir di Yongbyon pada tahun 2007 di bawah kesepakatan bantuan-untuk-perlucutan senjata, tetapi mulai merenovasinya pada pertengahan 2013," katanya. "Ketika beroperasi, reaktor itu mampu menghasilkan enam kilogram plutonium per tahun -. Cukup untuk satu bom nuklir."
Korea Utara telah melakukan tiga uji nuklir, yang terakhir pada bulan Februari 2013. Uji nuklir 2013 ini sebagian merupakan tanggapan terhadap pengetatan sanksi PBB menyusulpeluncuran rudal yang sukses pada Desember 2012.
Chosun Ilbo pada 21 November mengatakan pola retorika Pyongyang yang semakin panas dan semakin rinci tampaknya merupakan persiapan untuk membenarkan uji coba nuklir keempat.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengklaim naskah resolusi PBB yang baru berarti Pyongyang "tidak dapat menahan diri lebih lama lagi untuk melakukan uji coba nuklir baru.
"Alat penangkis perang kami akan sangat jauh diperkuat dalam menghadapi rencana campur tangan bersenjata dan invasi Amerika Serikat," katanya.
Korea Selatan bereaksi
"Kami yakin bahwa Korea Utara selalu bersiap-siap untuk melakukan uji coba nuklir baru. Tetapi kami tidak tahu apakah hal itu akan terjadi dalam waktu dekat," kata Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-koo kepada Komite Pertahanan Majelis Nasional di Seoul.
Dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Noh Kwang-il memperingatkan, "Jika Korea Utara memperburuk situasi dengan ancaman nuklir, mereka akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Kita harus memperingatkan Korea Utara bahwa mereka akan menghadapi respon yang tegas dari masyarakat internasional."
Ironisnya, ancaman Korea Utara itu justru berhasil menjalin hubungan Korea Selatan dan Jepang dengan Amerika Serikat lebih erat dari sebelumnya. Ancaman itu juga membuktikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan pertahanan AS karena Tokyo dan Seoul berusaha untuk meningkatkan sistem rudal anti-balistik dan pertahanan berteknologi tinggi lainnya dalam menghadapi ancaman bersama.
"Manakala Korea Utara mengancam, penjualan kami terdongkrak," kata Thomas Culligan dari Raytheon Corp, kepada Financial Times dari London.
Analis dan penulis Gordon G. Chang, pakar masalah keamanan Asia, sependapat dengan penilaian Culligan.
"Tidak ada sesuatu seperti tiran yang terlalu kuat yang bisa mendorong para korban bersatu agar bisa saling melindungi," katanya kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF].


Credit APDForum

Mengenang Detik-detik Kematian John Lennon

 

Mengenang John Lennon (Peter Macdiarmid/Getty Images)

 

 

Jakarta, CB -- Senin, 8 Desember 1980 malam, setelah menjalani sesi rekaman lagu Walking On Thin Ice, John Lennon dan istrinya Yoko Ono kembali ke apartemen eksklusif mereka di Dakota, New York.

Nahas, begitu melangkah keluar dari limusin, Lennon ditembak mati. Pentolan The Beatles itu ditembak beberapa kali di bagian dada dari jarak dekat oleh orang tak dikenal (belakangan diketahui bernama Mark David Chapman). Yoko berteriak histeris meminta pertolongan.

Dengan tubuh yang berlumuran darah, Lennon segera dibawa menggunakan mobil polisi menuju ke Rumah Sakit Roosevelt untuk mendapatkan pertolongan. Malang, nyawanya tak dapat diselamatkan. Ia menghembuskan napas terakhir sesaat setelah tiba di ruang gawat darurat.

Dokter menyebutkan, Lennon mengalami pendarahan luar biasa di bagian dada. Paru-paru bagian kirinya terluka cukup parah. Lennon kehilangan banyak darah akibat penembakan tersebut.

"Kami sudah mencoba menyelamatkannya. Kami membuka dadanya dan memompa jantungnya, tetapi ia sudah sekarat saat polisi membawanya ke rumah sakit," ucap Dr Stephen Lynn, dokter yang menangani Lennon. Jenazah pria kelahiran Liverpool, 9 Oktober 1940 itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Belleuve untuk diotopsi.

Peristiwa tragis itu berlangsung begitu cepat. Dalam sekejap, musisi legendaris itu meninggalkan ribuan penggemarnya di seluruh dunia. Lennon tiba di rumah sakit beberapa menit jelang pukul 11 malam dan dinyatakan meninggal pada jam 23.07 waktu setempat.

Pembunuh John Lennon

Seorang pria diamankan dari TKP beberapa menit setelah peristiwa itu. Pria tersebut diidentifikasi sebagai Mark David Chapman (25). Menurut kepolisian setempat, Chapman digambarkan sebagai orang gila yang sering berkeliaran di sekitar lokasi itu.

Chapman, yang berasal dari Hawaii, diketahui terlihat di sekitar Dakota selama beberapa jam sebelum penembakan terjadi. Ia juga dilaporkan sempat memburu tanda tangan Lennon beberapa kali dalam empat hari sebelum penembakan.

Seorang saksi mata bernama Sean Strub mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri, Chapman tengah mondar-mandir di sekitar TKP dan meninggalkan pistol di lokasi. Polisi mengatakan mereka lantas menemukan sepucuk pistol revolver kaliber 38 di lokasi kejadian.

Menurut penuturan Strub, Chapman berbadan gemuk dan mengenakan jaket berwarna cokelat. "Ia hampir mempunyai seringai di wajahnya," kata Strub.

Cerita serupa juga terlontar dari mulut Nina McFadden. Ia tinggal cukup dekat dari lokasi kejadian naas itu. Sesaat setelah mendengar suara tembakan, Nina melihat sosok pria yang tak lain adalah Chapman, berjalan mondar-mandir dan melemparkan jaketnya ke tanah.

"Saya melihat mereka (John Lennon dan Yoko Ono) melangkah keluar dari limusin. Mereka berjalan ke arah gerbang (apartemen) lalu saya mendengar sekitar empat tembakan, suaranya sangat memekakkan telinga," katanya.

"Saat itulah saya melihat seorang pria dengan pistol dan menjatuhkan pistol ke tanah," ujar Nina menambahkan.

Lennon meninggal dalam kesunyian, tak seramai pemberitaan tentang dirinya semasa hidup. James Moran, polisi yang mengemudikan mobil yang membawanya ke rumah sakit mengatakan, tak ada kata-kata terakhir apapun yang terucap dari mulut seorang Lennon.

Lennon juga meninggal tepat tiga minggu setelah merilis album solonya bersama Yoko Ono, Double Fantasy (1980).



Credit CNN Indonesia

AS Hendak Jual Kapal Perang ke Taiwan, China Meradang

RUU Kongres AS memungkinkan penjualan kapal perang kepada Taiwan. Hal itu memicu kemarahan China. | (Ilustrasi / Istimewa) 

BEIJING (CB) - Pemerintah China marah dan menegur menegur Kongres Amerika Serikat (AS) pada Senin (8/12/2014). Sebab, Kongres AS menyetujui RUU yang memungkinkan AS menjual kapal perang ke Taiwan.

China menganggap Taiwan sebagai provinsi mereka yang membangkang. Senat AS dengan suara bulat menyetujui RUU yang berisi persetujuan untuk penjualan empat kapal perang bekas pemandu rudal kepada Taiwan.

Protes China itu sebenarnya sudah disampaikan sejak April lalu ketika RUU itu diwacanakan para legislator AS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, mengatakan, penyetujuan RUU oleh Kongres AS itu sudah sebagai tanda bahwa AS melakukan intevensi dalam masalah internasl China.

”China dengan tegas menentang ini dan telah membuat pernyataan protes kepada pihak AS. Kami berharap Kongres AS berhenti mengusung (RUU) itu menjadi Undang-Undang (UU),” kata Hong, seperti dikutip Reuters.

”Kami juga berharap Kongres yang baru terpilih dapat mencegah pelaksanaan undang-undang ini untuk menghindari potensi memburuknya hubungan China dan AS,” lanjut Hong mengacu pada Kongres AS baru yang kini dikuasai Partai Republik.


Credit SINDOnews

Satgas "Anti-Illegal Fishing", Satu Lagi Langkah Menteri Susi untuk Tekan Kerugian Negara

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA

JAKARTA, CB – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Senin (8/12/2014),  membentuk satuan tugas untuk memerangi  penangkapan ikan ilegal.

Susi mengatakan pembentukan satgas ini semata bertujuan menekan rentetan kerugian negara yang bermula dari praktik penangkapan ikan ilegal.

“Kerugian negara di antaranya tidak tercatatnya ekspor dari hasil penangkapan ikan di teritorial Indonesia,” kata Susi, saat mengumumkan pembentukan satgas anti-illegal fishing ini, Senin.

Menurut Susi, kerugian lain dari praktik penangkapan ikan ilegal adalah hilangnya daya saing nelayan tradisional yang alat tangkapnya sederhana dibandingkan kapal asing berperalatan modern.

Sudah begitu, lanjut Susi, kapal asing berteknologi modern tersebut juga merusak biota laut. Tak berlanjutnya pembangunan karena tak banyak pemasukan didapat, kata dia, juga menjadi kerugian berikutnya.

Matinya aktivitas di pelabuhan hingga pasar lelang karena praktik transhipment--pemindahan muatan di tengah laut--yang selama ini dibiarkan, menurut Susi adalah contoh dari berhentinya pembangunan bermula dari praktik ilegal lanjutan dari penangkapan ikan ilegal.

Susi menekankan pula bahwa praktik penangkapan ikan ilegal pada umumnya tak terpisahkan dengan kejahatan lain, sepeti penyelundupan, perdagangan manusia, dan perbudakan.

Belum lagi di dalam negeri, inflasi juga bakal meningkat ketika pasokan ikan di dalam negeri tak banyak.

Deretan persoalan itu, Susi menyebutkan kerusakan biota laut sebagai kerugian terparah  dari praktik penangkapan ikan ilegal. "Illegal fishing bukan perangnya KKP, tapi perangnya bangsa Indonesia, karena kerugiannya banyak sekali,” tegas dia.

Satgas

“Saya memohon pak Presiden mengkoordinasikan semuanya ini bersama panglima TNI AL, TNI AU,TNI AD dan Kepolisian RI, dan Menkopolhukam," imbuh Susi soal penanganan penangkapan ikan ilegal di masa mendatang.

Berikut ini adalah nama-nama anggota tim satgas anti-illegal fishing:
1. MA S Achmad Santosa, Deputi VI UKP4 sebagai Ketua Satgas
2. Andha Fauzi Miraza, Inspektur Jenderal KKP, sebagai Wakil Ketua I
3. Yunus Husein, Staf Ahli Departemen SDM Bank Indonesia, sebagai Wakil Ketua II
4. Herman Suherman, Inspektur V Inspektorat Jenderal KKP, anggota
5. Ida Kusumawardaningsih, Sekretaris Direktur Jenderal PSDKP, Ditjen PSDKP, KKP, sebagai anggota
6. Brigjen Firman Santiabudi, Direktur Kerjasama dan Humas, Deputi Bidang Pemberantasan, PPATK, sebagai anggota
7. Moh Sigit, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, sebagai anggota
8. Didik Widjanardi, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri, sebagai anggota
9. Mardianto Jatna, dari UKP4, sebagai anggota
10. Anggota dari Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, tidak disebut nama
11. Anggota dari Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, tidak disebut nama
12. Anggota dari Kementerian Perhubungan, tidak disebut nama

Sekretariat Satgas:
1. Sandra Hanidyo, Kasubdit Kerjasama, Sekretariat Jenderal KKP
2. Kosasih
3. Sakti



Credit KOMPAS.com

Pembangunan Tol Laut Butuh Dana US$700 Miliar

Puluhan investor kepincut untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo.



CB - Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo, menyebutkan ada puluhan investor yang sudah menyatakan kesiapannya berinvestasi triliunan dolar untuk sektor infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang dibidik adalah pengembangan tol laut.

Hari ini, Senin 8 Desember 2014, Indroyono mendampingi Presiden Joko Widodo dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, untuk menemui puluhan investor tersebut.

"Saya tanya kepada investor itu, 'Berapa sih yang Anda ingin invest? Ya, sekira US$8 triliun. Asal masalah lahan, rate tax dikurangi, dan kalau bisa urusan corporate action itu jangan dikriminalisasi'," kata Indroyono dalam "Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri 2014" di Hotel Pullman Podomoro City, Jakarta.

Dia mengatakan, untuk sebuah investasi tol laut, dibutuhkan dana sekira US$700 miliar. "Angkanya jangan salah," kata Indroyono.

Kini, Untuk mendukung konsep maritim, pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif bagi industri galangan kapal. "Sedang dihitung tim tarif," kata dia.



Credit VIVAnews

Final UK Typhoon squadron to stand up

The UK will stand up its fifth and final RAF Eurofighter Typhoon squadron at RAF Lossiemouth on 9 January 2015 Source: BAE Systems

CB - The fifth and final UK Royal Air Force (RAF) Eurofighter Typhoon combat aircraft squadron is to stand up next month, completing the United Kingdom's Typhoon force structure.
According to an RAF spokesman, II (Army Co-operation - AC) Squadron will reform at RAF Lossiemouth in northeast Scotland on 9 January to operate the Typhoon.
There had been some uncertainty over the RAF's roll-out of its final Typhoon squadron after the UK government decided in October to retain II (AC) Squadron in service as a Tornado GR.4 unit for another year. It had previously been announced in December 2013 that the squadron would begin converting to the Typhoon in early 2015.
The RAF representative told IHS Jane's on 5 December that a new plan had been devised to allow the Typhoon Force expansion to continue on schedule.
"This decision ensures the long history and name of No II (AC) Squadron continues far into the RAF's future," said the spokesman. "The Tornado squadron currently bearing that number plate will stand up with the dormant number plate of 12 (Bomber) Squadron with effect from 9 January 2015. The changes of name will take place whilst current personnel are at RAF Marham and are not engaged in operations."


Credit janes.com