CUPUMA

Kamis, 28 Maret 2019

KontraS Sebut Satu WNI di Malaysia Diduga Dihilangkan Paksa

Jumpa pers hilangnya warga Indonesia, Ruth Sitepu, di kantor KontraS, Jakarta. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)

Jakarta, CB -- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan ada dugaan seorang warga Indonesia yang bermukim di Malaysia, Rudangta Ruth Sitepu, yang raib terkait dengan rentetan kasus penghilangan paksa.

Koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengatakan dari aspek waktu, menghilangnya Ruth tak bisa dilepaskan dari dua kasus orang hilang lain di Negeri Jiran. Begitu pula dari aspek aktivitas, orang-orang yang hilang itu punya latar belakang sebagai kelompok minoritas.

"Dari latar belakang aktivitas semuanya mewakili dari kelompok-kelompok minoritas di Malaysia," kata Yati dalam konferensi pers yang digelar di kantor KontraS, Jakarta Timur, Rabu (27/3).

Ruth dan suaminya, Joshua Hilmy, dilaporkan menghilang sejak November 2016 di Malaysia. Joshua yang berkebangsaan Malaysia bekerja sebagai pastor. Ruth banyak membantu kegiatan suaminya itu dengan aktivitas sosial di lingkungan tempat tinggalnya di bilangan Petaling Jaya, Selangor.

Pada November 2016, dua orang pemuka agama juga dilaporkan hilang di Malaysia. Mereka adalah Amri Che Mat, seorang pemuka Syiah; serta Pastor Raymond Koh.

Menurut Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), lembaga serupa Komnas HAM di Malaysia, penyebab hilangnya empat orang itu sedang ditelusuri. Yakni apakah dikarenakan penghilangan paksa atau bukan.

Untuk kasus Amri dan Raymond, SUHAKAM sudah memastikan kasus keduanya merupakan penghilangan paksa. Sementara untuk perkara Ruth dan Joshua masih ditelusuri.

"Artinya kita dapat indikasi ada penghilangan paksa," imbuh Yati.

Kendati demikian, Yati menyebut hal itu masih sebatas indikasi. KontraS bersama kuasa hukum masih menunggu hasil penelusuran dari SUHAKAM, sembari meminta bantuan pemerintah Indonesia.

Iman Setiawan Sitepu, adik kandung dari Ruth, mengaku bingung. Iman dan keluarga sudah membuat laporan ke kepolisian setempat pada Februari 2017, hingga kini laporan itu masih belum membuahkan hasil.

Iman juga sudah melapor ke sejumlah kementerian seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Ia berharap kasus Ruth segera menemukan titik terang.

"Harapan kita agar pemerintah dapat membuat tekanan ke sana supaya ada titik terangnya," ucap Iman saat ditemui di KontraS.

Credit cnnindonesia.com

Ilhan Omar Serukan Umat Muslim 'Naikkan Neraka' di AS

CALIFORNIA - Anggota Parlemen dari komunitas Muslim, Ilhan Abdullahi Omar, kembali membuat komentar kontroversial ketika berbicara di acara penggalangan dana Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) di California. Politisi perempuan ini menyerukan umat Muslim AS untuk "menaikkan neraka" di negara tersebut.

Omar dari Partai Demokrat adalah salah satu dari dua anggota parlemen Muslim di Kongres Amerika Serikat saat ini. Menurutnya, seruan itu dibuat untuk membuat orang tidak nyaman dalam menghadapi diskriminasi.

"Jadi, bagi saya, saya bilang naikkan neraka. Membuat orang tidak nyaman," kata Omar dalam pidatonya, yang dilansir Sputnik, Selasa (26/3/2019) dari Washington Times.

"Karena inilah kebenarannya, inilah kebenarannya. Terlalu lama, kita telah hidup dengan ketidaknyamanan menjadi warga negara kelas dua, dan terus terang saya bosan, dan setiap Muslim di negara ini harus bosan," sambung Omar yang disambut riuh dari hadirin.

Dia juga mengatakan Presiden AS Donald John Trump memikul tanggung jawab atas penembakan di dua masjid di Selandia Baru pada 15 Maret lalu.

"Alasannya saya pikir banyak dari kita tahu ini bahwa yang menjadi lebih buruk adalah kita akhirnya memiliki pemimpin, pemimpin dunia di Gedung Putih, yang secara terbuka mengatakan bahwa Islam membenci kita, yang memicu kebencian terhadap Muslim," katanya.

Omar tidak merinci apa yang dia maksud dengan "menaikkan neraka". Namun, banyak pengguna Twitter yang mengaku Muslim keberatan dengan pidatonya. Menurut mereka, para Muslim di AS harus berupaya keras untuk menciptakan citra yang ramah tentang diri mereka sendiri dan itulah yang harus mereka lakukan sebagai gantinya.

"Saya seorang muslim dan @IlhanMN semuanya salah. Muslim di Barat harus bekerja sangat keras sehingga setiap orang tidak punya pilihan selain menyukai mereka. Itulah yang membuat saya sekolah kedokteran. Itu tidak berarti membangkitkan neraka. Saya harap dia mengatakan itu secara metaforis dan tidak secara harfiah," tulis warga Muslim AS, Hamza Khan, via akun Twitter-nya, @HamzaK_HK.

Ketika Omar berpidato, ratusan pemrotes yang membawa bendera Amerika dan Israel, serta berbagai atribut terkait Trump, berunjuk rasa di luar. Mereka menuduh Omar membuat ujaran kebencian dan anti-Semitisme.

"Omar Equals Hate," bunyi salah satu spanduk yang dibawa demonstran. "Ilhan membenci Israel," bunyi spanduk lainnya.

Omar baru-baru ini mendapat kecaman karena menganggap lobi Israel yang kuat menggunakan uang untuk memengaruhi para politisi AS. Pernyataan itu telah dikutuk sebagai ujaran anti-Semit.

Credit sindonews.com

Sumbangkan 80% Gaji, Guru Dihadiahi Rp14 Miliar

NAIROBI - Niat tulus Peter Tabichi, seorang guru di Kenya, yang rutin menyumbangkan 80% gajinya untuk membantu siswa dari keluarga miskin berbuah manis. Kedermawanannya menyebar luas mendapat apresiasi berbagai pihak di penjuru dunia.

Apresiasi antara lain dari Pemerintah Dubai. Minggu (24/3), Dubai memberikan penghargaan Global Teacher Prize kepada Tabichi. Dari penghargaan ini, Tabichi mendapat hadiah USD1 juta (sekitar Rp14,2 miliar).

Kisah Peter Tabichi pun mengguncang dunia. Selama ini Tabichi hanyalah guru Matematika dan Fisika di sebuah sekolah swasta. Dia mendedikasikan kehidupannya di dunia pendidikan di wilayah terpencil Pwani. Dia memiliki satu komputer dengan koneksi internet sangat lambat. Jumlah rasio guru-murid pun tak imbang karena satu berbanding 58 orang. Siswanya juga berasal dari berbagai latar belakang, 1/3 dari mereka merupakan anak yatim.

Tabichi banyak menggali ilmu dari internet dan mengajarkannya kepada anak-anak di kelas. Atas kerja keras dan kesabarannya, kondisi pendidikan di Pwani telah mengalami perubahan. Anak-anak menjadi percaya diri. Tahun lalu sebanyak 26 anak dari sekolahnya berhasil tembus ke perguruan tinggi terkemuka.

“Mereka menjuarai Royal Society of Chemistry setelah berhasil menggunakan tumbuhan lokal untuk menghasilkan listrik. Tim ilmu matematikanya juga lolos kualifikasi dalam kompetisi INTEL International Science and Engineering Fair pada tahun ini di Arizona, Amerika Serikat (AS),” ungkap Varkey, dikutip cnn.com.
Tabichi menghadapi banyak tantangan dalam memajukan pendidikan di Pwani. Selain mengalami krisis makanan, mereka juga rentan terjebak penyalahgunaan narkoba. Namun, bersama Keriko Mixed Day Secondary School, dia berhasil meningkatkan jumlah anak-anak yang bersekolah, bahkan angkanya naik dua kali lipat.

Tahun sebelumnya penghargaan itu disabet Andria Zafirakou dari Inggris. Andria merupakan seorang guru di Alperton Community School, Brent. Tugasnya tidak mudah sebab Brent merupakan salah satu tempat dengan keberagaman etnis dan 130 bahasa. Muridnya juga berasal dari keluarga miskin dan terlibat geng jalanan.

Anak-anak yang bersekolah di Alperton juga memiliki kemampuan terbatas. Namun, Andria berhasil membebaskan mereka dari masa kelam. Bekerja sebagai guru kesenian, dia menata ulang kurikulum di seluruh mata pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan. Dia juga menciptakan tim olahraga khusus perempuan.

Hal itu dia lakukan agar peraturan di sekolah tidak berbenturan dengan norma dan etika keluarga yang berasal dari berbagai latar belakang. Tim cricket perempuan bentukannya bahkan menjuarai McKenzie Cup. Dia juga membantu guru seni musik untuk menjadwalkan sekolah musik Somalia bagi anak-anak dari Somalia.

Dengan berbekal kemampuan 35 bahasa, Andria mampu memperoleh kepercayaan siswanya, juga orang tua. Atas dedikasinya itu, Alperton menjadi kota dengan kualifikasi dan akreditasi bagus. Itu merupakan capaian besar mengingat semuanya berkembang begitu pesat, yakni sekitar lima hingga tujuh tahun.

Pengajaran matematika yang menggunakan pendekatan dari kehidupan nyata juga membantu Alperton menjuarai TES 2017. Di ruangan kelasnya sendiri, Andria juga menata ulang kurikulum secara kreatif. Dia bahkan mengundang artis lokal untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan pandangan terkait isu yang lebih umum.

Andria mengaku mencucurkan air mata ketika mendengar kabar anak didiknya sekolah hingga perguruan tinggi, memperoleh pekerjaan, atau membuka lapangan usaha sendiri. Alperton memperoleh Institute of Education Professional Development Platinum Mark, penghargaan yang diraih kurang dari 10 sekolah.

Maggie MacDonnell dari Kanada juga pernah menerima penghargaan Global Teacher Prize pada 2017. Pengumuman itu dilontarkan astronot Thomas Pesquet. Setelah mendapatkan gelar master, dia mulai merasakan negaranya telah buka mata terkait pengisolasian terhadap suku asli Kanada selama beberapa dekade.

Maggie kemudian mengajar suku asli Kanada di Inuit, sebuah wilayah di bagian Artik Kanada, sejak delapan tahun terakhir. Inuit merupakan tempat kedua paling utara di Kanada dengan jumlah populasi Inuit mencapai 1.300 orang. Wilayah itu tidak dapat diakses melalui jalur darat, tapi harus melalui jalur udara.

Credit sindonews.com

Badai Mozambik, IMF Janji Beri Bantuan 'Kredit Cepat'

Ilustrasi. (REUTERS/Krittapas Chaipimon)

Jakarta, CB -- Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan akan memberikan bantuan keuangan darurat untuk Mozambik. Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban mereka yang baru saja dilanda bencana Badai Idai.

Bantuan rencananya akan diberikan dalam bentuk fasilitas kredit cepat. "Meskipun masih terlalu dini untuk secara tepat menilai dampak makroekonomi dari Siklon Idai dan biaya rekonstruksi, ini akan sangat signifikan," kata IMF dalam sebuah pernyataan mereka seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/3).

Bencana Badai Idai melanda Mozambik pekan lalu. Bencana tersebut telah menewaskan sekitar 686 orang.

Menurut Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), sekitar 90 persen bagian Kota Beira lumpuh akibat Badai Idai tersebut. Badai telah mengakibatkan 530 ribu warga mengungsi dan masih terjebak banjir.

"Situasinya sangat buruk. Hampir seluruhnya rusak. Jalur komunikasi putus total dan jalan pun rusak. Sejumlah warga yang terjebak belum bisa dicapai," kata perwakilan IFRC, Jamie LeSueur beberapa waktu lalu.

Badai Idai juga merusak sejumlah bendungan, dan beberapa lainnya juga sudah tak sanggup menampung debit air hujan.

Jika tidak dibuka, maka bendungan yang sudah penuh itu bisa rusak. Jika dibuka pun maka akan berdampak terhadap warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai setempat.

Credit cnnindonesia.com

China Pecat Eks Presiden Interpol Dari Anggota Partai Komunis

Mantan Presiden Interpol, Meng Hongwei. (Jeff Pachoud/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- China memecat mantan Presiden Interpol, Meng Hongwei, dari keanggotaan dan jabatannya di Partai Komunis, Rabu (27/3). Mereka menyatakan alasan mendepak Hongwei karena dianggap tidak loyal terhadap Partai Komunis China.

"Meng Hongwei tidak memiliki prinsip partai, tidak melaporkan masalah pribadi sesuai dengan peraturan, dan menolak mengimplementasikan keputusan Komite Sentral Partai," bunyi pernyataan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin China.

Komisi pengawas korupsi itu mengatakan Meng telah menggunakan aset negara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dia dan keluarganya yang mewah. Badan itu juga menyebut Meng menyalahgunakan posisinya untuk mencarikan sang istri, Grace, pekerjaan.

"Kasus ini telah diserahkan ke kantor kejaksaan negara bagian dan pendapatan ilegalnya (Meng) telah disita," bunyi pernyataan komisi tersebut seperti dikutip AFP.

Meng mengundurkan diri sebagai Presiden Interpol pada November lalu karena terjerat kasus suap di China. Sebelum ditangkap di Beijing pada awal Oktober lalu, Meng sempat dikabarkan hilang ketika menuju negaranya.

Grace mengatakan suaminya sudah tak bisa dihubungi sejak 25 September. Dia juga mengaku mendapat telepon berisi ancaman tak lama setelah suaminya menghilang.

Grace mengatakan konsulat China di Lyon, Prancis juga terus menghubunginya tanpa henti dan meminta dia untuk menemui mereka. Namun, Grace mengaku menolak permintaan itu dengan mengatakan dia hanya ingin bertemu pihak konsulat China jika didampingi pengacara dan media.

Sempat bungkam, pemerintah China akhirnya mengatakan Meng ditangkap untuk diperiksa terkait dugaan suap.

Berdasarkan konstitusi China, badan yang menyelidiki Meng, Komisi Pengawas Nasional, bisa menahan seorang tersangka selama enam bulan tanpa memberikan akses ke penasihat hukum.

Pekan lalu, Grace yang saat ini masih tinggal di Prancis, terus menggerakkan kampanye mendesak Presiden Emmanuel Macron mendiskusikan kasus suaminya dengan Presiden Xi Jinping.

Dalam permohonan tertulisnya, Grace menuntut agar sang suami diizinkan menemui pengacaranya. Kasus ini sempat mengguncang Interpol. Mereka akhirnya menggelar pemilihan untuk mencari pengganti Meng. Meng disebut juga sempat diadukan ketika menjabat di Interpol. Dia disebut menyalahgunakan wewenang untuk memburu keberadaan orang-orang yang bertentangan pemerintah China.

Credit cnnindonesia.com

Bank Pembangunan China danai proyek B&R 190 miliar dolar

Gedung CDB di Beijing. (VCG)

Beijing (CB) - Bank Pembangunan China (CDB) telah mengucurkan dana senilai 190 miliar dolar AS untuk membiayai beberapa proyek Prakarsa Sabuk Jalan atau "Belt and Road" sejak 2013.

Pinjaman bank untuk proyek-proyek internasional beberapa negara yang masuk dalam prakarsa tersebut telah mencapai 105,9 miliar dolar AS hingga akhir tahun lalu.

Itu berarti sekitar 34 persen dari total pinjaman proyek-proyek internasional, demikian Direktur Utama CDB Zheng Zhijie dikutip media resmi setempat, Kamis.

Pada Mei 2017, CDB telah menyiapkan skema pinjaman khusus senilai 37,23 miliar dolar AS untuk mendukung kerja sama B&R dalam bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, dan pembiayaan selama tiga tahun.

"Kami telah memberikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan terkontrol untuk pembangunan jangka panjang B&R," katanya dalam diskusi panel konferensi tahunan Boao Forum for Asia di Provinsi Hainan itu.

Menurut Zheng, pembangunan infrastruktur B&R memang harus terus mendapatkan dukungan dari pemerintahnya.

"Kami ingin membangun platform keuangan yang inklusif dan lebih terbuka agar bisa menentukan permodalan, apakah itu berasal dari BUMN, swasta, atau asing," ujarnya.

Sayangnya, Zheng tidak menyebutkan secara terperinci kucuran dana proyek-proyek B&R per kawasan atau negara.

Credit antaranews.com

Rabu, 27 Maret 2019

PM Pakistan: Kemungkinan Perang dengan India Masih Terbuka Lebar

ISLAMABAD - Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan berpendapat bahwa kemungkinan perang dengan India belum berakhir. Dia menyebut, ini dikarenakan Perdana Menteri India, Narendra Modi masih melanjutkan retorika anti-Pakistan untuk menguatkan sentimen publik mengenai situasi di perbatasan sampai pemilihan di India berakhir.

Menyatakan keprihatinan serius atas ketegangan yang terus-menerus terjadi di perbatasan, Khan memperingatkan bahwa bahaya perang dengan India belum berakhir. Khan meramalkan bahwa hubungan kedua negara akan tetap tegang sampai pemilihan umum di India berakhir.

"Bahayanya belum berakhir. Situasinya akan tetap tegang sampai pemilihan umum mendatang di India. Kami sudah siap untuk mencegah segala agresi dari India," kata Khan dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/3).

Pernyataan itu muncul di tengah laporan masih terus terjadi penembakan lintas perbatasan oleh pasukan kedua negara, baik itu menggunakan mortir atau senapan mesin berat. Kedua negara juga dilaporkan memperkuat posisi di sepanjang perbatasan dengan sistem rudal pertahanan udara dan jet tempur.

Pakistan sendiri masih belum membuka wilayah udaranya untuk penerbangan sipil India sejak 26 Februari, ketika Angkatan Udara India melakukan serangan "non-militer pre-emptive" di Balakot di Pakistan dan mengklaim telah menghancurkan infrastruktur teror yang dioperasikan oleh Jaish-e-Mohammed.

Serangan India ini direspon oleh Angkatan Udara Pakistan yang melakukan serangan ke wilayah India sehari setelahnya dan terlibat dalam pertempuran udara dengan Angkatan Udara India.

Credit sindonews.com

Rusia Berminat Bangun Pusat Servis Jet Tempur Yak-130 di Malaysia

Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[The National Interest]

CB, Jakarta - Rusia tertarik untuk membangun pusat perawatan pesawat jet tempur Yakolev Yak-130 di Malaysia.

Direktur United Aircraft Corporation (UAC) Rusia Yuri Slyusar mengatakan, langkah ini dipertimbangkan karena Malaysia membeli jet tempur tersebut.
Menurut laporan Sputnik, 26 Maret 2019, Rusia sedang negosiasi pengiriman Yak-130 ke Malaysia.
"Ada kemungkinan mempromosikan dan memasok pesawat ini ke pasar Malaysia....Perdana Menteri Malaysia (Mahathir Mohamad) dan saya membahas kemungkinan kerja sama industri ini. Di Malaysia, pusat servis akan terlibat dalam pemeliharaan dan pekerjaan perbaikan. Mungkin di masa depan kita akan mempertimbangkan beberapa opsi untuk merakit pesawat semacam itu di sini," kata Slyusar setelah bertemu dengan Mahathir.

Slyusar juga mengatakan Malaysia kemungkinan bisa menjadi pusat perakitan pesawat tempur Yak-130, yang nanti bisa mendukung perawatan seluruh pesawat serupa di regional Asia Tenggara.
Pesawat tempur latih Yak-130 adalah satu-satunya pesawat tempur latih di dunia dengan konfigurasi aerodinamis dan karakteristik kinerja penerbangan subsonik dari jet tempur modern.

Pesawat tempur latih Rusia Yakolev Yak-130.[www.yak.ru]
Pesawat jet tempur latih dengan dua kursi ini, dirancang untuk misi pengintaian dan serangan ringan dengan bobot tempur hingga 3.000 kilogram.
Yak-130 memiliki keuntungan tersendiri, yakni kinerja penerbangan jet yang tinggi, masa pakai yang lama, dan perawatan dengan biaya rendah.
Menurut National Interest, Desain pesawat pada awalnya ditetapkan pada akhir 1980-an untuk menggantikan armada besar pesawat tempur latih Angkatan Udara Soviet, Aero L-29 Delfín dan L-39 Albatros yang dikembangkan oleh Ceko.
Ada lima desain termasuk Sukhoi S-54, Myasishchev M-200, Mikoyan MiG-AT, dan Yakovlev Yak-UTS, yang diajukan.

Namun, pada saat runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, hanya desain Mikoyan dan Yakovlev yang masih dipertimbangkan dan diteruskan era Rusia baru.
Yakolev Yak-130 adalah pesawat tempur latih dua kursi yang diproduksi oleh Irkut Corporation, bagian dari United Aircraft Corporation. Sebelum Malaysia, Rusia telah mengekspor pesawat jet tempur Yak-130 ke negara Asia Tenggara lain, termasuk Myanmar dan Laos.

Credit tempo.co

Rusia: Ancaman Sanksi Tidak Pengaruhi Pengiriman Su-35 ke Indonesia

KUALA LUMPUR - Wakil Direktur Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Militer-Teknis, Mikhail Petukhov mengatakan, sanksi dan lingkungan politik tidak akan memengaruhi pengiriman jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia ke Indonesia. Rusia dan Indonesia dilaporkan telah menandatangani kesepakatan pembelian sekitar 11 unit jet tempur Su-35.

"Pasokan persenjataan Rusia dan penyediaan layanan pemeliharaan semata-mata tergantung pada persyaratan kontrak dan tidak terpengaruh oleh lingkungan politik dan sanksi pemerasan," kata Petukhov di Pameran Maritim dan Aerospace Internasional Langkawi (LIMA 2019) di Malaysia.

"Pekerjaan bersama pada proyek ini sedang berlangsung. Kami tidak memiliki informasi tentang pernyataan pihak tentang menyerahkan kontrak pada pasokan Su-35," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/3).

Petukhov kemudian menekankan bahwa mitra-mitra Moskow puas dengan parameter pertempuran, teknis, dan harga persenjataan buatan Rusia.

Sementara itu, sebelumnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi mengakui adanya tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia karena membeli sekitar 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Namun, pihak Jakarta menegaskan posisinya yang netral dan independen dan membuat keputusannya sendiri.

"Tetapi pemerintah telah membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan ini adalah masalah internal, masalah kepentingan nasional dan keputusan secara alami akan dibuat oleh kami," kata Wahid.

Diplomat tersebut mengatakan pengiriman pesawat jet tempur Su-35 ke Indonesia dapat dimulai pada 2019. "Anda tahu, ini adalah masalah teknis karena perjanjian telah ditandatangani. Pembicaraannya adalah tentang penerapannya secara teknis karena skema itu sendiri cukup baru bagi kami," katanya.

Wahid menambahkan bahwa Rusia dan Indonesia sedang mengerjakan proyek-proyek baru di bidang kerja sama militer dan teknis. Hanya saja, dia menolak untuk memberikan rincian proyek tersebut.

Credit sindonews.com

Jika Perang, Duterte Khawatir Disasar Rudal Presisi Cina?

Presiden Filipina Rodrigo Duterte melihat ratusan senjata yang berhasil disita oleh militer Filipina selama bentrokan di Marawi, 20 Juli 2017. Kunjungan Duterte ini didampingi sejumlah menteri. Dalam kunjungannya tersebut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perjuangan para tentara Filipina untuk memberantas kelompok Maute. Ace Morandante/Presidential Photographers Division, Malacanang Palace via AP

CB, Davao City – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berkukuh negaranya tidak bakal menang dalam perang melawan Cina meskipun memenangkan kasus sengketa Laut Cina Selatan di Pengadilan Tetap Arbitrase atau Permanent Court of Arbitration di The Hague.

“Apa yang Anda ingin saya lakukan, kita perang besok? Jika Anda mau, maka saya akan lakukan. Saya punya banyak senjata. Kita bisa pergi berperang besok jika Anda mau, tapi kita mungkin hanya bisa pergi sejauh Palawan. Mereka sudah bisa menembaki kita di tempat itu,” kata Duterte seperti dilansir PhilStar pada Senin, 26 Maret 2019.
Duterte mengulangi sikapnya itu menyusul adanya pengaduan kepada Presiden Cina, Xi Jinping, dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Aduan ini dilakukan oleh bekas Menlu Alberto del Rosario dan bekas anggota Ombudsman, Conchita Carpio-Morales, di Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court.

Aduan ini menyatakan Xi diduga bertanggung jawab atas perusakan wilayah laut di Laut Cina Selatan, yang sebagiannya diklaim sebagai wilayah Filipina.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Youtube

“Manila bisa dicapai rudal jelajah Cina dalam waktu menit. Ini akan sangat menghancurkan. Jadi, kita saatnya tiba untuk mundur, kita mau mundur kemana? Kita bisa pergi ke Palawan tapi tempat itu banyak nyamuknya,” kata Duterte.

Cina merupakan sumber utama negara donor untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur Duterte yang berjudul “Bangun, Bangun, Bangun” atau “Build, Build, Build”. Duterte bakal menghadiri forum pertemuan Belt and Road kedua pada April 2019 di Cina.
Seperti dilansir Reuters, ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat setiap harinya. Cina dikabarkan terus memperkuat persenjataan termasuk berbagai jenis rudal dan kapal penghancur untuk mengantisipasi perang di Laut Cina Selatan. Menurut SCMP, Cina menganggarkan anggaran pertahanan sebanyak sekitar Rp2.500 triliun untuk 2019.

Credit tempo.co

Intelijen AS Waspadai Drone Bawah Air Rusia Poseidon

WASHINGTON - Rusia diketahui tengah mengembangkan drone bawah air yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir, Poseidon. Pihak intelijen Amerika Serikat (AS) pun memberikan perhatian lebih terhadap senjata Rusia ini.

Pada bulan November, Kremlin melakukan uji coba ke-11 dan yang terakhir diketahui dari senjata bertenaga nuklir, dijuluki "Poseidon," dapat melakukan navigasi secara mandiri dan melakukan perjalanan terus menerus setelah diluncurkan dari kapal selam.

Intelijen AS mengatakan Poseidon dijadwalkan untuk bergabung dengan 'gudang senjata' Rusia tidak lebih awal dari 2027.

"Apa yang pada dasarnya kita hadapi adalah kapal selam Rusia, yang sulit dideteksi, meluncurkan pesawat tak berawak, yang sulit ditargetkan, dilengkapi dengan hulu ledak nuklir," kata seorang sumber intelijen, yang berbicara dengan syarat anonim.

"Rusia memiliki ambisi untuk menggunakan senjata nuklir, kendaraan bawah laut otonom bertenaga nuklir sebagai alat pembalasan jika kemampuan peluncur senjata nuklir warisan mereka dinetralkan selama perang," imbuhnya seperti dikutip dari CNBC, Rabu (27/3/2019).

Sementara senjata nuklir strategis diperkirakan akan bergabung dengan gudang senjata Kremlin pada awal delapan tahun dari sekarang, Rusia belum berhasil menguji sistem jantung tenaga nuklir, yang menjamin daya abadi perangkat.

Media pemerintah Rusia sebelumnya mengumumkan bahwa angkatan laut Rusia akan menempatkan setidaknya 30 drone Poseidon untuk tugas tempur. Angkatan Laut AS tidak memiliki senjata serupa.

Drone bawah air adalah salah satu dari enam senjata yang Presiden Rusia Vladimir Putin umumkan pada pidato nasional medio Maret 2018. Dari senjata-senjata itu, CNBC mengetahui bahwa dua di antaranya, sebuah kendaraan luncur hipersonik dan sebuah rudal jelajah yang diluncurkan melalui udara, akan siap untuk perang pada tahun 2020.

Kendaraan luncur hipersonik, dijuluki Avangard, dirancang untuk duduk di atas rudal balistik antarbenua. Setelah diluncurkan, ia menggunakan kekuatan aerodinamis untuk berlayar di atas atmosfer.

Laporan intelijen sebelumnya, yang dikuratori pada musim semi lalu, menghitung bahwa Avangard kemungkinan akan mencapai kemampuan operasional pada tahun 2020, sebuah langkah signifikan yang akan memungkinkan Kremlin untuk melampaui AS dan China dalam hal ini.

Rudal jelajah yang diluncurkan di udara dijuluki "Kinzhal," yang berarti "belati" dalam bahasa Rusia. Rudal ini telah diuji setidaknya tiga kali dan dipasang serta diluncurkan 12 kali dari jet tempur Rusia MiG-31. Selain itu, pekerjaan sedang dilakukan untuk memasang senjata ini pada pembom strategis.

Pekan lalu, CNBC melaporkan bahwa hampir 20 dari rudal Rusia ini baru-baru ini dipindahkan ke lokasi pengujian militer, menandakan tonggak bersejarah lain untuk program senjata hipersonik Kremlin.

Credit sindonews.com

AS Sukses Uji Coba Sistem Anti-Rudal Balistik Antarbenua

Ilustrasi sistem pertahanan rudal AS. (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengumumkan bahwa militer mereka berhasil menguji coba sistem anti-rudal balistik antarbenua (ICBM).

Kepala Badan Pertahanan Rudal AS, Samuel Greaves, mengatakan bahwa sistem tersebut berhasil mencegat target yang ditembakkan dari Kepulauan Marshall pada Senin (25/3).

Berdasarkan keterangan militer yang dikutip AFP, sistem pertama ditempatkan di California, berjarak 6.500 kilometer dari lokasi pelontar ICBM.

Sistem itu berhasil menghancurkan ICBM yang dilontarkan. Setelah itu, sistem kedua juga berhasil menghancurkan pecahan dari ICBM tersebut.

Ini adalah keberhasilan pertama uji coba sistem bernama Ground-based Midcourse Defense (GMD) tersebut.

GMD sendiri dirancang untuk menembakkan rudal penangkal ke udara, kemudian menggunakan tenaga kinetik untuk memecahkan target selanjutnya.

"[Sistem GMD] sangat penting bagi pertahanan negara kami dan uji coba ini menunjukkan kapabilitas dan kredibilitas sistem ini melawan ancaman yang sangat nyata," kata Greaves.

Selama beberapa dekade belakangan, AS sudah mengucurkan dana miliaran dolar untuk mengembangkan teknologi penangkal rudal balistik di tengah ancaman yang kian besar.

Ancaman terakhir datang dari Korea Utara yang sedang mengembangkan ICBM, yaitu Hwasong-15. Pada 2017, Korut berhasil menguji coba rudal yang diklaim dapat mencapai wilayah AS tersebut.

Ketegangan mereda ketika Presiden Donald Trump bertemu untuk pertama kalinya dengan Kim Jong-un pada pertengahan tahun lalu.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara sepakat untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Namun, AS dan Korut belum membahas detail proses denuklirisasi tersebut. Trump dan Kim pun kembali bertemu pada Februari lalu di Vietnam.

Pertemuan itu tak menghasilkan kesepakatan apa pun karena kedua negara tetap mempertahankan tuntutannya.

Korut ingin AS mencabut sanksi secara bertahap sembari Pyongyang melakukan denuklirisasi. Namun, AS berkeras tidak akan mencabut sanksi sebelum Korut benar-benar melucuti senjata nuklirnya.

Credit cnnindonesia.com

Keputusan AS Terkait Dataran Tinggi Golan Jalan Menuju Perang

MOSKOW - Keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel diambil mengkangkangi Dewan Keamanan PBB dan mengabaikan dialog PBB tentang masalah ini. Hal itu dikatakan Ketua Majelis Rendah Rusia, Duma, Vyacheslav Volodin.

"Semua anggota komunitas internasional harus menyuarakan pendapat mereka tentang masalah ini," katanya dalam pertemuan dengan Presiden Libanon Michel Aoun.

"Perkembangan seperti itu dapat mengarah pada situasi di mana semua orang saling bertarung," tegasnya.

"Aturan kekuatan akan mendominasi. Ini adalah jalan raya menuju perang,” cetusnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (27/3/2019).

Pada hari Senin, Presiden AS Donald Trump menandatangani deklarasi yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang direbut oleh Israel dari Suriah selama Perang Enam Hari 1967 dan secara resmi dianeksasi oleh negara Yahudi pada tahun 1981.

Menanggapi keputusan AS, PBB mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB dalam resolusi Desember 1981 menyebut pencaplokan Dataran Tinggi Golan Israel batal demi hukum dan tanpa efek hukum internasional dan posisi ini tidak berubah. Rusia, Turki, dan Liga Arab juga mengutuk langkah itu.

Credit sindonews.com

Liga Arab: Pengesahan Pendudukan Israel Jadi Arah Kebijakan AS

KAIRO - Liga Arab mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Badan yang berbasis di Kairo, Mesir itu kemudian menyebut pengesahan wilayah pendudukan Israel saat ini menjadi arah kebijakan AS.

"Pengumuman Amerika tidak mengubah status hukum Golan dengan cara apa pun. Dataran Tinggi Golan tetap menduduki wilayah Suriah. Semua ini akan dibahas pada KTT (Liga Arab) minggu depan di Tunisia," kata Liga Arab.

"Legitimasi pendudukan (Israel) adalah orientasi baru kebijakan AS, yang telah sepenuhnya kompatibel dengan posisi dan keinginan Israel," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/3).

Sebelumnya diwartakan, kemarin Trump resmi menandatangani dekrit yang menyatakan AS mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, pada Senin waktu Washington. Pemimpin Amerika itu mengabaikan kecaman internasional yang menentang pengakuan sepihak soal status wilayah tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih dan menyaksikan Trump meneken dekrit tersebut. Sebelum penandatanganan, Netanyahu membuat pernyataan pujian kepada Trump, di mana pemimpin Amerika itu dibandingkan dengan sosok kaisar Persia, Cyrus, sebagai pembela heroik orang-orang Yahudi.

Dataran Tinggi Golan sendiri sejatinya adalah wilayah Suriah. Namun diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981 dan difungsikan sebagai pos militer dan pertanian yang strategis.

Credit sindonews.com

Eropa Tolak Pengakuan Kedaulatan Israel Atas Dataran Golan

Ilustrasi Golan. (Dok Israel Tourism)

Jakarta, CB -- Lima negara Eropa yang duduk di Dewan Keamanan PBB, Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia pada Selasa (26/3) memutuskan untuk menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Mereka menyuarakan keprihatinan atas langkah yang diambil Trump tersebut dan bersikukuh bahwa Golan merupakan wilayah Suriah. Menurut mereka, langkah Trump bisa memiliki konsekuensi luas.

"Kami tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak Juni 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, dan kami tidak menganggap mereka sebagai bagian dari wilayah negara Israel," kata Duta Besar Belgia Marc Pesteen de Buytswerve seperti dikutip dari AFP, Rabu (27/3).

Presiden Trump pada Senin (25/3) lalu menandatangani proklamasi berisikan pengakuan AS atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.

Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan keputusan dibuat untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.

Keputusan tersebut langsung ditentang banyak negara. Rusia dan Cina bahkan sudah berbicara akan menentang keputusan AS tersebut saat pertemuan Dewan PBB.

Tentangan yang sama juga dilakukan oleh Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.

PBB sendiri dijadwalkan akan membahas kebijakan AS atas Dataran Tinggi Golan Rabu (27/3) ini.

Credit cnnindonesia.com

Negara Teluk Dukung Suriah Soal Dataran Tinggi Golan

Latihan militer pasukan Israel di Dataran Tinggi Golan. (REUTERS/Nir Elias)

Jakarta, CB -- Pihak-pihak yang menentang keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel semakin bertambah. Negara-negara teluk seperti Abi Dhabi hingga Iran menyatakan hal itu sama saja melanggar hukum internasional.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (26/3), protes atas keputusan Trump itu datang dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, Libanon, dan Iran. Presiden Iran, Hassan Rouhani, mencibir sikap Trump yang disebut semakin tidak bisa diperkirakan.

"Tidak ada yang bisa membayangkan seseorang di AS datang dan memberikan tanah suatu negara kepada negara lain yang mendudukinya, melawan seluruh hukum dan kesepakatan internasional," kata Rouhani.

Sedangkan Presiden Libanon, Michel Aoun, menganggap keputusan Trump terkait Dataran Tinggi Golan bertentangan dengan hukum internasional.

"Dunia menyaksikan hari yang kelabu," cuit Aoun.

Pemerintah Indonesia turut mengecam langkah Trump yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah Trump tidak kondusif bagi upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

"Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan," bunyi pernyataan Kemlu RI melalui situsnya.

Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Suriah, dan saat ini masih dicaplok Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.

Kemlu RI mengatakan posisi Indonesia tersebut berdasarkan prinsip yang tertuang dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara.

Status Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Suriah juga tertuang dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981).

Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Credit cnnindonesia.com

Bahrain Sesalkan Keputusan Trump Soal Dataran Tinggi Golan

MANAMA - Bahrain mengaku menyesali keputusan Amerika Serikat (AS) yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Manama menyerukan AS untuk menghormati hukum internasional.

"Kementerian Luar Negeri Bahrain menegaskan kembali posisinya bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Arab dan Suriah, diduduki oleh Israel sejak Juni 1967, seperti yang dikonfirmasi oleh resolusi Dewan Keamanan PBB," kata kementerian itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (26/3).

Sebelumnya, kecaman dan penolakan juga telah disampaikan oleh sejumlah negara. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan menolak keputusan yang dibuat oleh Amerika Serikat (AS) terkait dengan Dataran Tinggi Golan.

"Indonesia tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah, yang saat ini diduduki Israel pasca perang 1967," kata Kemlu RI.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan Moskow menyayangkan keputusan yang diambil oleh Presiden AS, Donald Trump itu. Dia menyebut langka Trump untuk menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dapat memperburuk situasi di Timur Tengah.

Sementara itu, Turki menyebut keputusan merupakan pelanggaran berat hukum internasional, khususnya Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB tahun 1981.

"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah AS melanjutkan pendekatannya untuk menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi di Timur Tengah," kata Kementerian Luar Negeri Turki.

Credit sindonews.com

Indonesia Kecam AS Soal Klaim Golan Wilayah Israel

Ilustrasi gedung Kementerian Luar Negeri Indonesia. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia turut mengecam langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah Trump tidak kondusif bagi upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

"Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan," bunyi pernyataan Kemlu RI melalui situsnya pada Selasa (26/3).

Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Suriah, dan saat ini masih dicaplok Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.

Kemlu RI mengatakan posisi Indonesia tersebut berdasarkan prinsip yang tertuang dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara.

Status Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Suriah juga tertuang dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB seperti Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981).

Sejumlah resolusi itu mencakup penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap yurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan, penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional.

"Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah."

Pernyataan itu diutarakan Indonesia menyusul langkah Trump yang secara sepihak mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Pengakuan itu disampaikan Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Senin (25/3) kemarin.

Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih.

"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.

Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Netanyahu disebut telah lama mendorong AS mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayahnya.

Pada Jumat pekan lalu, Trump akhirnya mengumumkan rencananya itu melalui akun Twitter pribadinya.

Suriah dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya pun mengecam rencana Trump mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Mereka menganggap hal tersebut melanggar hukum internasional.

Kini, sejumlah negara, termasuk Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS justru akan menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.

Arab Saudi, Kuwait, dan Bahrain juga menentang langkah Trump itu.

Credit cnnindonesia.com

Rusia Sayangkan Keputusan AS Akui Golan Milik Israel

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia menyayangkan keputusan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk menandatangi dekrit yang berisi pengakuan atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan, langkah Trump untuk menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dapat memperburuk situasi di Timur Tengah.

"Sayangnya, itu dapat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Hal-hal seperti itu, hanya dapat memperburuk situasi," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Tass pada Selasa (26/3).

Sebelumnya diwartakan, kemarin Trump resmi menandatangani dekrit yang menyatakan AS mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, pada Senin waktu Washington. Pemimpin Amerika itu mengabaikan kecaman internasional yang menentang pengakuan sepihak soal status wilayah tersebut.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di Gedung Putih dan menyaksikan Trump meneken dekrit tersebut. Sebelum penandatanganan, Netanyahu membuat pernyataan pujian kepada Trump, di mana pemimpin Amerika itu dibandingkan dengan sosok kaisar Persia, Cyrus, sebagai pembela heroik orang-orang Yahudi.

Setelah penandatanganan dekrit, Trump berujar; "Ini adalah waktu yang lama dalam pembuatan."

Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah wilayah Suriah. Namun diduduki Israel selama Perang Enam Hari 1967. Wilayah itu resmi dianeksasi oleh pemerintah Israel pada tahun 1981, secara resmi menjadikannya bagian dari Israel dan berfungsi sebagai pos militer dan pertanian yang strategis.

Netanyahu menyebut Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah tidak ternilai bagi keamanan nasional negaranya.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Kecam Sikap AS Akui Golan Wilayah Israel

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz. (AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE)

Jakarta, CB -- Kerajaan Arab Saudi menentang klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Menurut mereka hal itu melanggar hukum internasional.

"Arab Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA, seperti dilansir AFP, Selasa (26/3).

Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini akan berdampak negatif terhadap proses perdamaian dan keamanan serta kestabilan wilayah Timur Tengah," demikian lanjut isi pernyataan Kerajaan Arab Saudi.

Israel memang menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) juga tidak sepakat dengan sikap AS. Sejumlah negara pemilik hak veto di DK PBB yakni China, Inggris, Prancis dan Rusia.

Kini, sejumlah negara, termasuk Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS justru akan menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.

Sejumlah pihak menyayangkan langkah Trump soal Dataran Tinggi Golan. Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menyatakan cemas dengan masa depan setelah sikap Trump itu.

"Apa yang akan terjadi di masa mendatang? Ketidakstabilan yang pasti dan pertumpahan darah di kawasan ini," kata Erekat.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, menyatakan tetap mendukung Suriah mempertahankan Dataran Tinggi Golan.

"Kedaulatan wilayah adalah salah satu unsur mendasar dalam hukum internasional. Upaya AS untuk membenarkan aksi Israel melawan hukum internasional hanya akan menjurus kepada kekerasan di kawasan itu," kata Cavusoglu.

Israel menganggap Dataran Tinggi Golan sangat penting dari sisi pertahanan karena menjadi 'benteng' alami untuk menahan serangan dari wilayah Suriah. Apalagi saat ini front sudah terbuka karena Suriah merupakan sekutu Iran, yang merupakan musuh bebuyutan Negeri Zionis itu.

Mereka khawatir Iran bisa menggelar serangan terhadap Israel melalui Suriah. Apalagi Iran juga mengembangkan rudal jarak menengah dan mampu melakukan pengayaan uranium sebagai bahan utama pembuatan hulu ledak nuklir.

Credit cnnindonesia.com

Ketua Parlemen Arab tolak pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan

U.S. President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu hold up a proclamation recognizing Israel's sovereignty over the Golan Heights as Netanyahu exits the White House from the West Wing in Washington, U.S. March 25, 2019. REUTERS/Leah Millis (REUTERS/LEAH MILLIS)

Kairo, Mesir (ANTARA) -

Ketua Parlemen Arab Dr. Mishal bin Fahm As-Salami, dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (25/3), dengan tegas menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui kedaulatan penguasa pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Ia menyatakan keputusan Trump tersebut adalah pelanggaran nyata terhadap resolusi Sidang Majelis Umum PBB dan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB mengenai penarikan Israel dari wilayah yang didudukinya pada 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan.

Credit antaranews.com

Meski Pertempuran Mereda, Suasana Gaza Masih Siaga

Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza, bagian timur Gaza, Jumat (22/02/2019).

Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Warga Israel diimbau tinggal di dekat tempat perlindungan bom.

CB, GAZA – Pertempuran antara Hamas dan Israel mulai mereda pada Selasa (26/3). Namun ketegangan masih membekap wilayah perbatasan Jalur Gaza.

Meskipun gencatan senjata telah tercapai, Israel tetap memperingatkan warganya yang tinggal tak jauh dari wilayah perbatasan agar selalu waspada. Warga Israel bahkan diimbau tinggal di dekat tempat perlindungan bom.

"Saya memberitahu anak-anak saya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan berakhir. Kami percaya pemerintah akan menyelesaikan masalah ini," ujar Eliav Vanunu, seorang warga Israel yang tinggal di wilayah perbatasan, Sderot.

Tercapainya gencatan senjata antara Hamas dan Israel terjadi sehari setelah beberapa roket ditembakkan dari Jalur Gaza ke wilayah Israel pada Senin (25/3) malam.

Redanya pertempuran antara Hamas dan Israel terjadi setelah Mesir turun tangan untuk memediasi kedua belah pihak. Kairo berhasil mendorong Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata.

"Upaya Mesir sukses, dengan gencatan senjata antara pendudukan (Israel) dan faksi-faksi perlawanan (Palestina di Gaza)," ujar juru bicara Hamas Fawzi Barhoum, dikutip laman Aljazeera. Kendati demikian, Israel belum memberikan komentar perihal gencatan senjata tersebut.

Hamas dan Jihad Islam, dalam sebuah pernyataan bersama mengatakan, serangan tersebut merupakan tanggapan atas serangan udara Israel.

Israel diketahui membidik seluruh pos dan markas Hamas di Gaza pascaserangan roket ke wilayahnya. Kantor pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang berada di distrik Al-Rimal barat dilaporkan turut hancur akibat serangan Israel.

Tel Aviv mengonfirmasi pesawat tempurnya memang mengincar kantor Haniyeh. Sebab tempat itu kerap digunakan untuk mengadakan pertemuan terkait militer.

Namun Israel tak memberi penjelasain mendetail tentang pertemuan yang dimaksud.

Selain kantor Haniyeh, Israel mengklaim berhasil menghancurkan markas intelijen militer Hamas. Sejumlah bangunan turut ambruk terhantam serangan udara Israel.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan tidak ada korban jiwa akibat gempuran Israel. Namun setidaknya tujuh warga Palestina terluka.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza Ashraf al-Qudrah mengungkapkan, pos-pos medis di Gaza masih dalam status siaga tinggi.

Hamas dan Jihad Islam telah sesumbar akan menginstensifkan serangan jika Israel tak menghentikan serangan udaranya.

"Kita harus menghadapi serangan ini dengan front nasional bersatu dan berkoordinasi dengan sekutu Arab kita. Rakyat kita dan (kelompok) perlawanan tidak akan menyerah jika pendudukan melewati garis merah," kata Ismail Haniyeh.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyatakan keprihatinan atas eskalasi terbaru di Gaza. Dia mendesak semua pihak agar semaksimal mungkin menahan diri.

Situasi di perbatasan Gaza-Israel telah memanas dalam setahun terakhir. Hal itu dipicu oleh digelarnya aksi bertajuk "Great March of Return" pada Maret 2018. Dalam aksi tersebut, warga Palestina di Gaza berduyun-duyun melakukan demonstrasi di dekat pagar perbatasan Israel.

Mereka menuntut Israel mengembalikan lahan dan tanah yang didudukinya pasca Perang 1967 kepada para pengungsi Palestina.

Kala itu warga Palestina juga menyuarakan protes atas keputusan Amerika Serikat (AS) memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Namun Israel merespons aksi demonstrasi itu secara represif. Mereka menembaki para demonstran dengan peluru tajam.

Sebanyak 189 warga Palestina tewas sepanjang aksi Great March of Return dilaksanakan. Sementara sekitar 6.016 lainnya mengalami luka ringan dan berat.

PBB telah menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap para demonstran Great March of Return merupakan kejahatan perang.

"Beberapa pelanggaran itu mungkin merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus segera diselidiki Israel," ujar Komisaris Kenya Betty Kaaring Murungi dalam laporan yang diterbitkan Komisi Penyelidikan Independen PBB tentang Protes di Wilayah Palestina yang Diduduki.

Sejak 2007, telah terjadi tiga kali pertempuran di Jalur Gaza. Peperangan paling mematikan meletus pada 2014. Saat itu gempuran militer Israel menyebabkan sekitar 1.800 warga Palestina di Gaza tewas dan lebih dari 10 ribu lainnya luka-luka.

Credit republika.co.id

Menteri Sayap Kanan Israel Minta Gaza Terus Dibombardir

Ledakan akibat serangan udara Israel yang menhantam Gaza City pada 25 Maret 2019. REUTERS/Mohammed Ajour

CB, Jakarta - Dua menteri sayap kanan Israel mendesak agar pengeboman ke Jalur Gaza ditingkatkan setelah serangan udara balasan terhadap roket Hamas.
Menteri Pendidikan Israel Naftali Bennett, dan Menteri Kehakiman Ayelet Shaked, keduanya dari partai sayap kanan Hayemin Hehadash, menyerukan militer Israel untuk meningkatkan serangannya terhadap kantong Gaza yang dikepung, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.

Haaretz melaporkan, serangan udara balasan dikerahkan ke target Hamas di Jalur Gaza, setelah roket dari Gaza menghantam ibu kota Israel pada Senin kemarin.

Tujuh orang Israel dilaporkan terluka setelah sebuah roket dari Gaza menghantam utara Tel Aviv pada Senin dini hari. Serangan ini memaksa PM Benjamin Netanyahu mempersingkat kunjungannya ke AS dua hari.
Bennett menyebut gencatan senjata yang ditengahi Mesir memalukan. Dia akan melakukan apapun agar gencatan senjata tidak terwujud.
"Tidak ada negara di dunia yang tidak akan membalas roket yang menyerang warganya dan tidak ada negara di dunia di mana darah warganya diabaikan seperti yang telah kita saksikan dalam beberapa hari terakhir," ujar Bennett.

Ayelet Shaked. Dailysabah.com
Sementara Ayelet Shaked juga menggunakan krisis yang sedang berlangsung di Gaza sebagai kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

"Hamas sama sekali tidak takut pada kita," katanya kepada surat kabar Israel sayap kanan Arutz Sheva.
"Fakta bahwa ada roket yang ditujukan ke seluruh Negara Israel tanpa halangan adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima."
Shaked juga mengkritik langkah Netanyahu terhadap Gaza terlalu lemah. Kritik terhadap pendekatan Netanyahu ke Jalur Gaza telah menjadi topik favorit politisi sayap kanan untuk beberapa waktu. Pada bulan November, perbedaan pendapat yang sama menyebabkan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman mengundurkan diri dan memaksa Netanyahu untuk mengambil alih kendali.

Kritikan ini muncul ketika Pemilu Israel semakin dekat pada 9 April. Times of Israel menunjukkan bahwa, beberapa minggu sebelum pemilu Israel 2009 dan 2013, pemerintah meluncurkan serangan militer 2008 dan 2012 terhadap Gaza setelah publik meminta aksi balasan atas tembakan roket dari Gaza, dan jika hal yang sama terjadi lagi, maka Israel dapat menghadapi "pemilu khaki", yakni istilah ketika Israel menggelar pemilu semasa perang.

Credit tempo.co

Buntut Roket Gaza, Israel Tunda Kunjungan Tahanan Palestina

Salah seorang tahanan Palestina di penjara Israel (ilustrasi).

Foto: Presstv.ir/ca

Batas pembatalan kunjungan belum ditentukan.

CB, GAZA – Otoritas Israel mengumumkan pembatalan sementara kunjungan keluarga ke tawanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Pasukan Israel mengembalikan bus yang dipenuhi 23 penumpang warga Palestina yang berencana mengunjungi kerabat mereka yang ditahan di penjara Eshel.

“Administrasi penjara Israel membatalkan semua kunjungan tahanan sampai pemberitahuan lebih lanjut,” seperti dilansir Maan News pada Selasa (26/3).

Pembatalan kunjungan tahanan Israel itu dilakukan pascaserangan sebuah roket Gaza yang menghantam sebuah rumah warga Israel di Israel tengah.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) bertugas mengkoordinasikan dengan pihak berwenang Israel untuk mengatur dan memudahkan kunjungan warga Gaza pada keluarganya yang ditahan.

Sejak 1968, ICRC memfasilitasi kunjungan para keluarga Palestina ke tahanan Israel. Kontak keluarga dipastikan dengan pesan melalui ICRC dan dikoordinasikan dengan pihak berwenang Israel.

Akibatnya anggota keluarga tahanan Palestina kurang memiliki akses ke kerabat mereka yang ditahan. Para keluarga Palestina memerlukan izin yang sulit diperoleh dari Israel.

Tak hanya itu, para keluarga Palestina harus melakukan perjalanan jauh agar bisa melihat orang-orang yang dicintainya.

Mereka harus melewati pos pemeriksaan Israel. Padahal menurut Konvensi Jenewa 1949, Palestina berhak atas kunjungan keluarga yang hanya dapat dibatasi karena alasan keamanan, berdasarkan kasus per kasus, namun tak untuk tujuan hukuman atau disiplin yang ketat.

Credit republika.co.id

Militer Turki-Rusia Mulai Patroli di Suriah

Perang Suriah

Foto: republika

Patroli itu menyebar di sejumlah titik di Suriah Utara.

CB, IDLIB -- Angkatan bersenjata Turki dan Rusia diketahui mulai melakukan patroli independen yang terkoordinasi pertama di Suriah Utara, Selasa (26/3) waktu setempat. Hal itu disampaikan oleh pihak Kementerian Pertahanan Turki. Selain itu, ditegaskan pula tentang upaya gencatan senjata di wilayah Tal Rifaat, Suriah.

"Dalam kerangka perjanjian sebelumnya, Angkatan Bersenjata Turki dan Angkatan Bersenjata Rusia melakukan patroli independen, namun tetap terkoordinasi pertama untuk mencapai gencatan senjata, memberikan stabilitas di wilayah Tal Rifat, dan mencegah serangan terhadap elemen kami," demikian pernyataan kementerian tersebut melalui Twitter resminya, Selasa (26/3).

Tal Rifaat dikendalikan terutama oleh pasukan pimpinan Kurdi. Wilayah itu terletak 20 kilometer sebelah timur Afrin, yang sudah terlebih dahulu berada di bawah kendali pasukan Turki. Sebelumnya, Ankara telah berhasil dengan operasi militer 'Operation Olive Branch terhadap milisi YPG pada 2018.

Turki menganggap YPG sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang berupaya membentuk negara Kurdi independen. Bagi Ankara, mereka adalah pemberontak bersenjata sehak tahun 1970-an.

Laman Daily Sabah menuliskan, rute patroli meliputi enam titik yakni Kafr Lusin dan Al-Dana, distrik utara Idlib; Kota Atarib di sebelah barat kota Aleppo; dan kota Qammari, Qanater dan Al-Eiss di barat daya kota Aleppo. Dalam kerangka perjanjian Astana, Turki saat ini memegang 12 titik pengamatan gencatan senjata di zona de-eskalasi Idlib sementara Rusia memiliki 10 titik.

Sebuah perjanjian dimulai pada Desember 2016 oleh Turki, Rusia dan Iran. Ketiga negara meletakkan dasar bagi kerja sama tripartit mereka pada penyelesaian damai di Suriah yang dikenal sebagai perjanjian Astana. Turki dan Rusia juga menandatangani perjanjian Sochi pada September tahun lalu untuk mengurangi ketegangan dan menghindari konflik baru di provinsi Idlib.

Pada awal Maret, Angkatan bersenjata Turki telah memulai patroli di kota Idlib, Suriah Barat Laut. Patroli di zona de-eskalasi Idlib didasarkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sochi pada 14 Februari 2019 dari negara-negara penjamin seperti Turki, Rusia, dan Iran.

Credit republika.co.id

Warga Suriah Protes Trump Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel

QUNEITRA - Puluhan warga Suriah pada hari Selasa waktu setempat berkumpul di kota al-Baath, Quneitra selatan, untuk memprotes pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai bagian dari Israel.

Mengibarkan bendera Suriah, para warga meneriakkan slogan-slogan yang menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari wilayah Suriah dan membawa spanduk bertuliskan "Kita semua untuk Golan" dan "Golan adalah daerah Suriah."

Kemarahan itu datang terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama perang tahun 1967 dan mencaplok wilayah itu pada 1981, tindakan yang tidak pernah diakui oleh dunia internasional.

Seorang demonstran, Bilal Sulaiman (40), mengatakan bahwa Trump tidak memiliki hak untuk memberikan tanah Suriah kepada Israel.

"Golan adalah wilayah Suriah, tidak hanya di atas kertas tetapi dengan orang-orangnya, tanahnya, bebatuan dan air. Ini adalah tanah Suriah dan ini adalah identitasnya," katanya sembari memegang bendera Suriah seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (27/3/2019).

Mengenakan pakaian tradisional rakyat Golan dan Quneitra, Jawdat al-Tawil (60), mengatakan orang-orang Suriah sepenuhnya menolak pengumuman Trump.

"Kami, orang-orang Golan, adalah warga Suriah dan kami menolak keputusan Trump dan kami bahkan tidak mengakui keputusan seperti itu karena Golan adalah daerah Suriah dan semua yang ada di dalamnya adalah Suriah," ujar al-Tawil.

Sementara itu, kepala Dewan Quneitra Shehadeh al-Muri mengatakan Dataran Tinggi Golan milik rakyat Suriah.

"Tanah ini memiliki pemilik dan tidak terkait dengan cara apa pun dengan entitas Zionis (Israel). Itu dibentengi oleh rakyatnya dan suatu hari nanti pasti akan dibebaskan," ucapnya.

Quneitra berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan dan ada persimpangan antara Quneitra dan Dataran Tinggi Golan yang dijalankan oleh Pasukan Pengamat PBB, UNDOF.

Persimpangan itu telah ditutup selama bertahun-tahun selama krisis Suriah tetapi dibuka kembali pada Oktober tahun lalu.

Penyeberangan Quneitra adalah satu-satunya penyeberangan bagi warga Suriah di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel untuk memasuki Suriah, tetapi orang-orang di pihak Suriah tidak diizinkan memasuki Dataran Tinggi Golan.

Siswa-siswa Suriah dari Dataran Tinggi Golan menggunakan persimpangan sebelum krisis Suriah untuk belajar di Suriah.

Juga, ada pernikahan antara warga Suriah di Golan dan Quneitra di masa lalu.

Pasukan UNDOF pertama kali dikerahkan antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan pada tahun 1974 untuk memisahkan pasukan Suriah dan Israel setelah negara Zionis itu menduduki Dataran Tinggi Golan selama perang 1967.

Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai wilayah Israel.

Kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah Trump adalah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah, menambahkan bahwa pemerintah Suriah sepenuhnya menolak keputusan itu dan Dataran Tinggi Golan akan selalu tetap sebagai wilayah Suriah.

"Trump tidak memiliki hak hukum untuk melegitimasi pendudukan tanah orang lain dengan paksa," kata kementerian itu.

Mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan telah menjadi tuntutan baru-baru ini oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang terjadi beberapa bulan setelah pemerintahan Trump memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke kota Yerusalem yang diperebutkan.

Credit sindonews.com

Yaman Merugi Rp 700 Triliun Akibat Perang

Hanaa Ahmad Ali Bahr, seorang gadis cilik yang menderita malnutrisi digendong ayahnya di sebuah kota kumuh di Hodeidah, Yaman, Senin, 25 Maret 2019. Perang brutal di negara Yaman memasuki tahun kelimanya pekan ini tanpa terlihat tanda-tanda akan berakhir. REUTERS/Abduljabbar Zeyad

CB, Jakarta - Yaman menderita kerugian US$ 50 miliar atau Rp 708 triliun sejak perang Yaman pecah pada wal 2015 silam.
Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Yaman, Najib Al Awaj, mengungkapkan hal ini saat pidato dalam acara rekonstruksi dan pemulihan ekonomi untuk 2019-2020, di Aden, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.
Seminar tersebut dihadiri oleh Kepala Delegasi UE untuk Yaman, Antonia Calvo, perwakilan dari Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman, Bulan Sabit Merah Emirates dan pihak donor lainnya.

Al Awaj juga menambahkan bahwa ratusan ribu karyawan sektor swasta kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari penurunan produksi.
"Penurunan produksi menyebabkan warga kehilangan sekitar dua pertiga dari pendapatan mereka karena inflasi tinggi, devaluasi mata uang nasional, dan peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi. Juga, sekitar 60 persen populasi menderita kekurangan makanan," katanya.

Dalam foto 25 Agustus 2018 ini, bayi yang kekurangan gizi, Zahra, digendong oleh ibunya, di desa al-Mashraqah, Aslam, Haji, Yaman. Perang saudara Yaman telah menghancurkan kemampuan negara yang sudah rapuh itu untuk memberi makan penduduknya. Sekitar 2,9 juta wanita dan anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, 400.000 anak lainnya berjuang untuk hidup dari kelaparan. (Foto AP / Hammadi Issa)

Al Awaj menjelaskan ada penurunan tajam pada sistem layanan kebutuhan dasar, terutama air minum, kesehatan, listrik, dan pendidikan. Selain itu, 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk sekitar 3 juta orang terlantar di dalam negeri.

Gulftimes melaporkan, mengutip data yang dipaparkan Al Awaj, bahwa ada peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi dan sekitar 60 persen populasi kekurangan makanan.
Selama hampir lima tahun, Yaman dilanda perang saudara antara pasukan pro pemerintah dan militan Houthi, yang telah mengendalikan provinsi, termasuk ibu kota Sana'a, sejak September 2014.

Credit tempo.co

Lembaga PBB: 1,8 Juta Orang Terdampak Topan Idai

Pemandangan Desa Praia Nova Village, salah satu yang terkena dampa topan Idai paling parah d Beira, Mozambik, Ahad (17/3).

Foto: Josh Estey/CARE via AP

Ratusan orang tewas akibat hantaman Topan Idai.

CB, BEIRA -- Agen kemanusiaan PBB, OCHA menyebutkan, sekitar 1,85 juta orang terdampak Topan Idai di Mozambik, pada Selasa (26/3). Saat ini, para pekerja bantuan juga berlomba untuk membantu meringankan bencana mematikan ini.

"Beberapa akan berada dalam situasi kritis dan mengancam kehidupan. Beberapa lainnya sedih karena akan kehilangan mata pencaharian mereka," kata koordinator OCHA Sebastian Rhodes Stampa.

Angka tersebut hanya untuk korban bencana di Mozambik. Sedangkan, negara lainnya juga terkena dampak dari badai ini, yakni Zimbabwe dan Malawi. Hingga Senin, setidaknya 686 orang telah dilaporkan tewas akibat badai Idai.

Adapun Topan Idai terjadi pada 14 Maret di dekat kota pelabuhan Beira, membawa angin kencang dan hujan. Dua sungai besar, Buzi dan Pungue hancur tepinya yang merendam seluruh desa dan membuat banyak korban tewas.

Di Mozambik, jumlah yang tewas mencapai hingga 447 jiwa. Sedangkan, korban terluka hingga 1.500 orang. Rumah rusak dan hancur sebanyak 1.500 unit dan tanaman yang rusak mencapai 500 ribu hektare.

Sedangkan, pada 16 Maret, badai menghantam Zimbabwe timur, tempat itu meratakan rumah-rumah dan membanjiri komunitas di Distrik Chimanimani serta Chipinge. Menurut pemerintah, jumlah korban tewas yakni 179 orang dan 329 orang masih hilang.

Agen migrasi AS menetapkan jumlah korban jiwa hingga 259 orang. Kemudian jumlah yang terluka mencapai 200 orang. Keluarga yang dipindahkan mencapai 16 ribu rumah tangga.

Sebelum badai menerjang terjadi hujan lebat dan banjir ke Distrik Chikwawa dan Nsanje di Sungai Shire yang lebih rendah di selatan Malawi. Hujan terus berlanjut setelah badai melanda yang menambah kesengsaraan puluhan ribu orang.

Jumlah orang yang tewas mencapai 60 orang dan mereka yang terluka hingga 672 jiwa. Korban yang terpengaruh dari bencana ini yakni 868.895 orang.

Credit republika.co.id