CUPUMA

Rabu, 13 Maret 2019

India Akan Bangun 110 Blast Pen Jet Tempur Dekat China dan Pakistan

NEW DELHI - Pemerintah India akan membangun sekitar 110 blast pen (tempat perlindungan) jet tempur Angkatan Udara India, IAF, generasi berikutnya yang dilindungi dekat perbatasan Pakistan dan China. Tempat perlindungan itu akan digunakan untuk melindungi jet-jet tempur dari kehancuran akibat pemboman dan serangan rudal di pangkalan-pangkalan udara.

Kantor berita India, ANI melaporkan, mayoritas tempat perlindungan akan menampung jet tempur Sukhoi buatan Rusia yang merupakan andalan IAF.

"Pemerintah pusat telah menyelesaikan sebuah proyek untuk pembangunan sekitar 110 tempat penampungan yang keras yang juga dikenal sebagai blast pen yang melindungi pesawat-pesawat tempur dari rudal musuh atau serangan bom," kutip Sputnik dari ANI yang menyitir sumber-sumber pemerintah, Rabu (13/3/2019).

Menurut ANI, tempat perlindungan generasi berikutnya jet-jet tempur IAF akan dibangun secara bertahap di pangkalan udara yang dekat dengan perbatasan dengan China dan Pakistan.

Saat ini, IAF menyimpan Su-30MKI dan jet tempur lainnya di "lini belakang" selama operasi di dekat perbatasan Pakistan karena kurangnya tempat perlindungan. Karena kelemahan ini, IAF harus menerbangkan jet MiG-21 saat menanggapi serangan Angkatan Udara Pakistan pada 27 Februari karena jet tempur Sukhoi tidak siap untuk digunakan.

Sebelumnya, selama perang dengan Pakistan pada tahun 1965, IAF telah kehilangan beberapa jet tempurnya karena mereka tanpa tempat perlindungan, tambah laporan itu.

Credit sindonews.com

Berkonflik dengan India, Cina Sebut Pakistan 'Iron Brother'

PM Pakistan, Imran Khan (kiri) dan PM India, Narendra Modi (kanan), bertemu di rumah Modi pada 2015 sebelum Khan menjabat sebagai Perdana Menteri. Dailynews

CB, Beijing – Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyebut Pakistan sebagai saudara yang kokoh atau ‘Iron Brother’ dan memintanya bekerja sama dengan India menurunkan eskalasi ketegangan.

“Cina memainkan peran vital dalam meredakan konflik antara Islamabad dan New Delhi, keduanya perlu bertemu untuk mendeeskalasi krisis,” kata Wang saat jumpa pers di sela-sela Kongres Nasional Rakyat ke – 13 seperti dilansir Sputnik News dan Samaa Tv pada Selasa, 12 Maret 2019.
Wang mengatakan Cina berharap Pakistan dan India mau memulai dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan menciptakan kerja sama lebih baik untuk masa depan.

“Cina berharap Pakistan dan India mau menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk saling bertemu. Kami menyarankan kedua negara untuk segera membalik lembaran ini dan membangun hubungan fundamental jangka panjang yang lebih baik,” kata Wang.

Wang juga menegaskan naga Cina dan gajah India tidak bakal bertempur karena keduanya bakal saling berdansa.
Komentar Wang ini muncul beberapa hari setelah Wakil Menlu Cina, Kong Xuanyou, mengunjungi Islamabad pada 6 Maret 2019. Kong menyatakan dukungan Beijing kepada Paksitan untuk membangun perdamaian dan stabilitas di wilayah ini. Beijing juga mengakui upaya Pakistan dalam menangani aksi terorisme.
“Cina memperhatikan situasi saat ini antara Pakistan dan India, dan mengapresiasi sikap Pakistan yang tenang dan mengendalikan diri sejak awal, serta berupaya menurunkan temperatur dengan India lewat dialog,” kata Kong saat mengunjungi Islamabad.

Cina merupakan sekutu dekat Pakistan lewat investasi puluhan triliun dengan membangun Koridor Ekonomi Cina dan Pakistan. Ini merupakan proyek infrastruktur yang menghubungkan antara Provinsi Xinjiang dan Pelabuhan Laut Arab di Kota Gwadar di Provinsi Balochistan.

Seperti dilansir Reuters, hubungan Pakistan dan India sempat memanas pada Februari 2019 menyusul terjadinya serangan bom terhadap pasukan paramliter India di Kashmir, yang menewaskan sekitar 40 orang. India membalas dengan menyerang lokasi yang disebutnya sebagai kamp pelatihan milisi Jaish-e-Mohammed di perbukitan Kota Balakot, Pakistan.

Pakistan membalas dengan menyerang target non-militer di wilayah Kashmir, yang dikuasai India. Angkatan Udara Pakistan menyebut menembak dua jet tempur MiG-21 Bison milik India, yang menyebabkan satu jet tempur jatuh di wilayah Kashmir yang dikontrol Pakistan. Satu pilot ditahan dan telah dikembalikan sebagai gestur perdamaian.

Credit tempo.co

Militer Diduga Kuasai Tambang Emas dan Tembaga Terbesar Pakistan

Parade militer Pakistan.[REUTERS / Faisal Mahmood]

CB, Jakarta - Militer memiliki peran penting dalam pengembangan salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar Pakistan yang belum dimanfaatkan, dan saat ini mandek oleh perselisihan multi-miliar dolar dengan perusahaan pertambangan asing.
Tambang emas dan tembaga Reko Diq menjadi ujian Perdana Menteri Imran Khan untuk menarik investasi asing ke Pakistan karena untuk mencegah krisis ekonomi yang memaksanya meminjam dana ke IMF.
Sepuluh pejabat pemerintah provinsi dan federal yang masih menjabat dan yang sudah purnabakti, serta sumber pertambangan yang akrab dengan proyek di wilayah Baluchistan mengatakan, militer telah menjadi suara paling penting tentang masa depan Reko Diq, yang dipandang sebagai aset nasional yang strategis, seperti dikutip dari Reuters, 12 Maret 2019.

Militer tidak hanya akan berada dalam posisi untuk memutuskan investor mana yang mengembangkan tambang, tetapi sebuah perusahaan teknik yang dikontrol tentara, Frontier Works Organization (FWO), memposisikan dirinya untuk menjadi anggota konsorsium yang terlibat, kata sumber.
"(tambang) ini telah diambil alih oleh GHQ," kata seorang pejabat senior pemerintah Baluchistan, merujuk pada Markas Besar Jenderal Angkatan Darat Pakistan di kota garnisun Rawalpindi.
"(Militer) hanya dapat berpartisipasi dalam rencana pengembangan pemerintah Reko Diq, sesuai dengan persyaratan nasional," kata kantor juru bicara militer menanggapi laporan ini.

Tetapi pihaknya mengakui bahwa FWO, yang terkenal karena membangun jalan melalui wilayah perbatasan Pakistan yang ekstrem dan tak terjangkau hukum, telah mengembangkan kemampuan penambangan "substansial" dalam beberapa tahun terakhir dan akan tertarik untuk mengambil peran dalam proyek tersebut.
"Jika ada peluang untuk berpartisipasi dalam mengembangkan Reko Diq, FWO dapat bekerja sama dengan perusahaan pesaing lainnya (atau) asalkan proyek tersebut layak secara finansial (atau) sesuai," kata jubir militer.

Reko Diq, aset cadangan emas terbesar Pakistan.[The Express Tribune]
Menteri Informasi dan Komunikasi Pakistan Fawad Chaudhry mengatakan, otoritas sipil di provinsi Baluchistan barat daya yang dilanda pemberontakan bertanggung jawab atas Reko Diq dan, bersama dengan PM Khan, akan mengambil keputusan. Namun, ia menambahkan bahwa militer dan semua pemangku kepentingan lainnya jelas merupakan pemain penting.

FWO mengajukan pertanyaan ke kantor juru bicara militer. Juru bicara Khan Iftikhar Durrani mengatakan provinsi Baluchistan bertanggung jawab atas Reko Diq, dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah provinsi dan kantor juru bicara militer.

Manuver di belakang proyek ini menunjukkan bagaimana militer, yang secara historis mendikte keamanan dan kebijakan luar negeri Pakistan, meningkatkan kekuasaannya atas pemerintah sipil di tingkat federal dan provinsi untuk mengukir peran yang tumbuh dalam urusan ekonomi negara.Polemik penguasaan tambang emas Reko Diq, menunjukkan bagaimana militer telah memerintah negara yang memiliki senjata nuklir selama hampir setengah sejarah Pakistan dan dianggap memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan Imran Khan yang baru terpilih.

Credit tempo.co

Melihat Senjata Kapal Perang Rusia Penyebab Halusinasi dan Muntah

ST PETERSBURG - Filin 5P-42, senjata aneh yang dipasang pada kapal perang Rusia terekam kamera media untuk pertama kalinya. Senjata itu mengeluarkan sinar yang menyebabkan pasukan musuh mengalami halusinasi, pusing, muntah dan bahkan buta untuk sementara.

Media Moskow, Zvezda yang dikelola Kementerian Pertahanan Rusia, dalam laporannya Senin (11/3/2019), merekam senjata tersebut ketika diaktifkan dalam sebuah uji coba di St Petersburg. Dalam video yang telah dirilis kemarin, Filin 5P-42 menunjukkan lampu yang menyala tajam dan berkedi secara terus-menerus.

Foto/Zvezda/YouTube
Salah satu dari Filin 5P-42 saat in dipasang di kapal perang Admiral Gorshkov. Kapal itu terlihat melintasi lepas pantai Inggris minggu lalu.

Angkatan Laut Kerajaan Inggris dipaksa mengirim kapal perang HMS Defender untuk menguntit kapal Admiral Gorshkov dan rombongannya. Kapal HMS Defender melakukan intersepsi terhadap kapal-kapal Rusia pengawal kapal Admiral Gorshkov di perairan timur laut Skotlandia.

Filin 5P-42 bukan senjata mematikan. Namun, sinar yang ditembakkan seperti strobo bisa mengganggu penglihatan dan mencegah serangan pasukan musuh. Senjata aneh itu sudah menjadi bagian dari isi gudang senjata Rusia yang mencakup peluru kendali (rudal) Kalibr.

Foto/Zvezda/YouTube
Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kapal Admiral Gorshkov—namanya diambil dari Laksamana Angkatan Laut Soviet, Sergey Gorshkov—berlayar dengan kapal Elbrus, kapal penyelamat Nikolay Chiker dan kapal tanker Kama.

Admiral Gorshkov mulai beroperasi tahun lalu dan diperkirakan akan bergabung dengan armada kapal Rusia di Mediterania.

Sedangkan HMS Defender, kapal perusak Tipe 45 yang dilengkapi dengan sistem rudal Sea Viper, dikirim sejak akhir pekan untuk berjaga-jaga ketika kapal Admiral Gorshkov dan tiga kapal rombongannya melintasi Selat Inggris.

Credit sindonews.com

AS Minta Warganya Tinggalkan Venezuela

Menteri Luar Negeri AS Mike Richard Pompeo.

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Amerika akan menarik semua staf kedutaan dari Venezuela akhir pekan ini.

CB, WASHINGTON -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan, warga Amerika di Venezuela harus lebih mempertimbangkan meninggalkan negara itu. Pejabat juga berusaha memfasilitasi pengaturan perjalanan bagi warga AS, yang ingin pergi dari situasi yang semakin berbahaya dan tidak stabil di Caracas.

"Kami sedang mengejar semua opsi yang memungkinkan untuk mengamankan opsi perjalanan bagi warga AS," kata Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri, dilansir di USA Today, Rabu (13/3).

Palladino membuat pernyataan beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengumumkan Amerika akan menarik semua staf kedutaan AS yang tersisa dari Venezuela akhir pekan ini. Pompeo mengatakan, kondisi di Caracas mengerikan dan mengancam keselamatan diplomat Amerika.

Venezuela telah mengalami pemadaman listrik besar-besaran sejak Kamis pekan lalu. Kondisi ini memperburuk krisis ekonomi yang sudah tidak stabil dan kekurangan pangan yang merajalela.

"Keputusan ini mencerminkan situasi yang memburuk di Venezuela, serta kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik AS di kedutaan telah menjadi kendala pada kebijakan AS," kata Pompeo dalam pernyataan.

Terkait pernyataan Pompeo, diplomatik Amerika di Venezuela mewakili kendala kebijakan AS, telah memicu spekulasi baru tentang kemungkinan intervensi militer AS. Sebuah langkah yang disebutkan Presiden AS, Donald Trump berulang kali merupakan pilihan yang kemungkinan akan diambil.

Pada briefing Selasa sore, Utusan Khusus AS untuk Venezuela Elliott Abrams, tidak mengatakan bagaimana kebijakan AS terhambat dengan memiliki staf kedutaan di Caracas. Ketika ditanya apakah itu petunjuk aksi militer Amerika di Venezuela, Abrams menyampaikan, "Tidak ada yang berubah. Kami terus mengatakan, karena itu benar, semua opsi ada di atas meja".

Abrams mengungkapkan, Pompeo membuat keputusan menarik staf kedutaan AS yang tersisa Senin malam, karena kekhawatiran mereka akan kehabisan air dan bahan bakar sebab generator telah digunakan untuk listrik selama pemadaman massal.

"Saya tidak percaya kedutaan pada saat ini terhubung ke sistem air, jadi ada pertanyaan tentang bagaimana Anda mendapatkan air bersih," kata Abrams.

Ia melanjutkan, jika kedutaan kehabisan listrik, para diplomat tidak akan lagi dapat berkomunikasi dengan para pejabat di Washington. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan jumlah diplomat Amerika yang ditempatkan di Venezuela. Dia mengatakan mereka akan kembali ke Washington pada akhir pekan ini.

Credit republika.co.id

Venezuela Beri Diplomat AS Waktu 72 Jam untuk Angkat Kaki

Ilustrasi. (morgueFile/click)

Jakarta, CB -- Venezuela memerintahkan diplomat Amerika Serikat untuk angkat kaki dalam waktu 72 jam terhitung mulai Selasa (12/3), setelah Presiden Nicolas Maduro menuding Washington sebagai dalang di balik masalah listrik di negara mereka.

"Kehadiran para pejabat ini di tanah Venezuela menimbulkan risiko terhadap perdamaian, persatuan, dan stabilitas negara," ujar Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, sebagaimana dikutip Reuters.

Kementerian Luar Negeri AS sendiri sudah mengumumkan akan menarik staf perwakilan diplomatik mereka dari Venezuela pada pekan ini.

Pernyataan itu dirilis tak lama setelah Maduro menuding bahwa padam listrik berkepanjangan di negaranya merupakan salah satu upaya AS untuk melakukan sabotase.

Sejak Kamis pekan lalu, aliran listrik di sebagian besar wilayah Venezuela terputus, membuat rakyat kian sengsara di tengah krisis ekonomi yang mereka alami.

Akibat masalah listrik ini, banyak moda transportasi mengalami gangguan, sementara belasan pasien meninggal karena rumah sakit tak punya daya alternatif untuk mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan.

Pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, akhirnya menyerukan demonstrasi besar-besaran untuk memprotes Maduro karena membiarkan situasi ini.

Listrik di Venezuela kerap kali padam karena kekurangan investasi pemerintah di bidang infrastruktur.

Pemerintah sering menuding ada upaya sabotase, tapi tak pernah menyebut pihak yang mereka anggap sebagai dalangnya.

Tahun lalu, Maduro meminta angkatan bersenjata menjaga generator di Guri, tapi listrik tetap sering padam. Situasi ini dianggap sebagai kemunduran karena sebelumnya, Guri dianggap sebagai salah satu pembangkit listrik paling kuat di Amerika Latin.

Guaido meminta Maduro menepikan urusan politik dan mulai membenahi masalah ini karena rakyat semakin menderita. Namun, Maduro berkeras bahwa AS yang patut disalahkan atas kesengsaraan rakyat Venezuela ini.

Selama ini, AS dan 50 negara lain mendukung Guaido untuk memegang kekuasaan sementara di Venezuela dan mendesak pemilu yang adil secepatnya.

Desakan ini muncul setelah Maduro dilantik kembali menjadi presiden usai menang dalam pemilihan umum yang dianggap tidak sah.

Mayoritas rakyat dilaporkan sudah tak mempercayai Maduro untuk memimpin bangsa karena selama ini, ia tak berhasil membangkitkan perekonomian, malah menimbulkan hiperinflasi.

Credit cnnindonesia.com

UE Kesampingkan Kemungkinan Intervensi Militer ke Venezuela

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) menuturkan, mereka mengesampingkan kemungkinan untuk melakukan intervensi terhadap Venezuela. UE menyebut intervensi militer bukan opsi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan dan politik di Venezuela.

Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini mengatakan bahwa sementara ketegangan telah meningkat secara dramatis di Venezuela, solusi untuk krisis harus bersifat politis, serta damai dan demokratis.

"Tidak ada intervensi militer dari dalam atau luar negeri yang dapat diterima bagi kami. Dan solusi tidak dapat, dan tidak boleh, dipaksakan dari luar," ucap Mogherini, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (13/3).

Mayoritas negara UE, bersama dengan Amerika Serikat (AS), dan lusinan negara lainnya telah mengakui presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu setelah ia menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari.

Namun Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dengan gigih menolak seruan dari Guaido dan para pendukungnya untuk menyerahkan kekuasaan, bersikeras dia adalah korban dari kudeta yang diatur oleh AS.

AS sendiri telah memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro, termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara negara itu, Petroleos De Venezuela S.A., atau PDVSA, dan sejumlah pejabat pemerintah Venezuela yang tetap setia pada Maduro.

Credit sindonews.com

Pompeo Sebut Kuba dan Rusia Telah Rusak Venezuela

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, Kuba dan Rusia telah merusak demokrasi di Venezuela. Dia menuturkan, bukan AS yang tidak mengakui Juan Guaido sebagai Presiden sementara Venezuela, tapi Kuba dan Rusia.

Pompeo mengklaim bahwa Kuba adalah kekuatan imperialis sejati di Amerika Selatan, dan bahwa negara kepulauan itu telah melatih polisi rahasia Venezuela dalam taktik penyiksaan, di antara disiplin ilmu lainnya. Lebih jauh, lanjut Pompeo, pasukan keamanan Kuba telah menggusur posisi pasukan keamanan Venezuela.

"Saya bahkan mendengar bahwa Maduro tidak memiliki orang Venezuela di sekitarnya," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (12/3).

Dia juga menyalahkan kesengsaraan ekonomi Venezuela disebabkan oleh Kuba "Ketika tidak ada listrik, terima kasih keajaiban modern listrik Kuba, ketika tidak ada makanan, terima kasih tuan komunis Kuba," ucapnya.

Dirinya kemudian menyalahkan krisis Venezuela terhadap Rusia, dengan mengatakan bahwa Moskow karena alasannya sendiri, mendistorsi harapan sah rakyat Venezuela atas demokrasi. "Moskow terus mengakui presiden terpilih Venezuela, bukan Guaido," ungkapnya.

Menurut Pompeo, Moskow menggunakan media-medianya sebagai sarana untuk mengalihkan perhatian orang dari krisis yang sedang dihadapi, dan bahwa, Kremlin berdiri bersama kroni-kroninya di Venezuela dalam upaya untuk melemahkan kehendak rakyat Venezuela.

"Rusia terus membeli minyak dari Venezuela dan memperdagangkan emas dengan negara mirip dengan bertindak sebagai "ATM pribadi" untuk oligarki, dan bahwa Moskow memberikan "bantuan dan kenyamanan" kepada pemerintah Maduro," tukasnya.

Credit sindonews.com

Eks Militan ISIS Mengaku Pernah Jadi Tentara Prancis

Agen intelijen pasukan khusus Irak memeriksa identitas pria ketika mencari anggota ISIS di Mosul, Irak pada 27 November. [Goran Tomasevic / Reuters]

CB, Jakarta - Salah seorang dari 14 eks militan asing ISIS asal Prancis mengaku pernah menjadi tentara di kesatuan militer Prancis.
Pengadilan Tinggi Irak merilis rekaman pengakuan 14 eks militan ISIS yang ditahan di Suriah dan dikirim ke Irak.
Salah seorang pria berusia 37 tahun mengaku dia adalah keturunan Tunisia, dan pernah bertugas di kesatuan militer Prancis dan tinggal di Toulouse, Prancis selatan.
"Saya lahir di Prancis dan tamat sekolah di sana. Saya bergabung dengan angkatan darat Prancis pada 2000 selama sepuluh tahun, kemudian saya ditugaskan ke Afganistan pada 2009 sebagai tentara Prancis di sana," katanya, seperti dikutip dari Kurdistan24, 12 Maret 2019.
"Ketika saya kembali ke Prancis dan kontrak saya di angkatan darat Prancis berakhir, saya bekerja sebagai sopir untuk perusahaan minyak sampai menikah dengan perempuan Prancis," katanya. "Alasan saya bergabung ke ISIS karena keinginan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan tertarik kepada kelompok ini setelah mencari tentang mereka di media sosial hingga situsnya."

Beberapa anggota ISIS Prancis yang ditahan dan dipindahkan dari Suriah ke Irak.[Supreme Judicial Council of Iraq/Kurdistan24]
Kemudian dia pindah ke Belgia dan bertemu teman yang bertugas merekrut anggota untuk kelompok militan. Dari Belgia, dia pindah ke Maroko bersama temannya. Dia menikah lagi dengan seorang perempuan yang dikenal di media sosial, dan juga ingin tinggal di Suriah yang dikuasai ISIS.
"Saya masuk Aleppo Suriah secara ilegal lewat Turki dan menyelesaikan latihan militer dan keagamaan di sana. Kemudian saya ke Mosul di Irak untuk bersumpah setia kepada salah satu pemimpin ISIS yang saat itu mengenakan penutup wajah," katanya.

Dia mengatakan banyak pemimpin ISIS yang takut menunjukkan wajah mereka kepada milisi asing karena takut mereka adalah mata-mata intelijen asing.Dewan Kehakiman Irak telah mengkonfirmasi pengakuan dari 14 terdakwa ISIS asal Prancis, dan mereka semua menikah di Suriah dan memiliki anak.

Credit tempo.co

Pengakuan Eks Militan Asal Prancis Gabung ke ISIS

Beberapa anggota ISIS Prancis yang ditahan dan dipindahkan dari Suriah ke Irak.[Supreme Judicial Council of Iraq/Kurdistan24]

CB, Jakarta - Pengadilan tinggi Irak mengungkapkan pengakuan 14 mantan militan asing ISIS asal Prancis yang ditangkap dan dikirim dari Suriah ke Irak.
Pengakuan eks militan itu direkam di ruang pengadilan Karkh di Baghdad, yang digunakan untuk mengadili kasus terorisme, seperti dikutip dari laporan Kurdistan24, 12 Maret 2019.
"Salah satu dari mereka adalah mantan tentara Prancis, yang bertugas di Afganistan pada 2009," kata dewan pengadilan.

Para militan terdiri dari keturunan asli Prancis dan sebagian keturunan Arab berkebangsaan Prancis. Mereka menerima pelatihan militer dan doktrin agama sebelum bergabung ke ISIS. Para militan mengaku bergabung dengan kelompok faksi militan lain sebelum bergabung ke ISIS.

Agen intelijen pasukan khusus Irak memeriksa identitas pria ketika mencari anggota ISIS di Mosul, Irak pada 27 November. [Goran Tomasevic / Reuters]
Salah satu terdakwa mengaku sebelum ke Suriah untuk bertempur, dia bekerja sebagai sopir truk di perusahaan pembersih di Prancis. Dia tinggal di kota Figeac sebelum ke Mesir untuk studi Bahasa Arab sampai 2013.

"Saya bertemu seorang teman di sana, ketika belajar di Kairo, Mesir, dan dia berencana untuk pergi ke Suriah untuk berperang. Dia mulai membujuk saya untuk ikut bertempur dengan menunjukkan aksi mereka di sana." kata salah seorang eks militan berusia 33 tahun.

"Saya pergi dari Mesir ke Prancis untuk beberapa lama, bertemu keluarga: ayah, ibu, istri, adik, yang kemudian semuanya ikut ISIS. Dari Paris saya ke Istanbul lalu masuk ke Suriah ilegal," lanjutnya.Pria itu mengaku bergabung dengan Front Al-Nusra pada 2013. Dia bertugas sebagai penerjemah dan pengajar Bahasa Arab untuk militan asing.
Pria Prancis itu kemudian bergabung ISIS setelah mendeklarasikan "kekhalifahan" pada 2011 dan ikut pelatihan militer di Homs sampai 2015.

Credit tempo.co

Iran Sebut AS Pindahkan Teroris dari Timteng ke Asia

BAGHDAD - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, perang melawan terorisme belum berakhir, meskipun kelompok ISIS telah runtuh di Irak dan Suriah. Dia menyebut, Amerika Serikat (AS) sekarang memindahkan teroris dari Timur Tengah ke Afghanistan, Asia Tengah, dan Kaukasus.

Dalam sebuah pertemuan dengan para elit Irak di Baghdad, Rouhani mengatakan AS telah membawa ISIS dan teroris lainnya ke wilayah itu dalam upaya untuk menabur perselisihan di antara negara-negara, bangsa, suku dan agama mereka sehingga mereka dapat membenarkan kehadiran tidak sah mereka di wilayah tersebut.

AS, lanjut Rouhani kemudian menawarkan gambaran kekerasan tentang Islam dan akhirnya menggambarkan diri mereka sebagai "penyelamat". Namun, ia mengatakan, Irak dan Suriah, dibantu oleh negara sekutu di kawasan, menggagalkan plot-plot yang ditetaskan oleh kekuatan imperialis.

"Muslim di wilayah tersebut berhasil membuat dunia tahu bahwa para teroris bukanlah Muslim sejati, dan bahwa Islam adalah agama keadilan, rahmat dan hidup berdampingan secara damai di antara semua etnis dan agama yang bertentangan dengan semua propaganda Islamofobia," kata Rouhani, seperti dilansir PressTV pada Selasa (12/3).

Negara-negara regional, katanya, menunjukkan kepada dunia bahwa arogansi global, itu sendiri, adalah sponsor utama para teroris. "Jelas di mana mereka (teroris) menerima dukungan keuangan dan militer dan bagaimana dan di pasar mana mereka menjual artefak yang dijarah," ucapnya.

"Kami tidak mengizinkan kekuatan imperialis untuk menampilkan diri sebagai penyelamat kawasan dan sekarang semua orang tahu bahwa kekuatan Barat tidak memiliki peran dalam penghancuran teroris di kawasan itu," sambung Rouhani.

Rouhani menuturkan, pada faktanya bangsa dan tentara Irak serta dengan dorongan dari fatwa para ulama adalah yang sukses mengalahkan teroris. Namun, dia memperingatkan, bagaimanapun, bahwa masalah terorisme masih harus diselesaikan.

"Teroris mungkin masih menciptakan masalah bagi orang-orang di wilayah ini dengan cara yang berbeda karena orang Amerika memiliki mimpi lain untuk wilayah tersebut dan mentransfer teroris ke Afghanistan, Asia Tengah dan Kaukasus," tukasnya.

Credit sindonews.com

Dua Warga Palestina Ditembak Mati Pasukan Israel

Pengunjuk Palestina bentrok dengan pasukan pendudukan Israel di Hebron, Palestina Sabtu (10/10). (REUTERS/Mussa Qawasma)

Tentara Israel membunuh lebih dari 260 orang Palestina sejak 2015.

CB, YERUSALEM -- Dua warga Palestina tewas di Tepi Barat oleh tembakan pasukan Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dua orang itu tewas dalam insiden yang berbeda.

Dilansir dari Voice of America, Rabu(13/3), militer Israel mengatakan tentara mereka menembak dan membunuh seorang laki-laki berusia 37 tahun yang berlari ke arah mereka dengan pisau dapur. Mereka mengatakan laki-laki itu mencoba melakukan serangan ke pos militer di Hebron.

Ayah dari laki-laki tersebut, Fawzi Sheaki membantah putranya Yasser mencoba menusuk seseorang. Sheaki mengatakan Yasser melakukan pekerjaan di pengadilan Islam di Hebron.

Di waktu yang lain pejabat kesehatan Palestina mengatakan seorang laki-laki 23 tahun yang diidentifikasi sebagai Mohammed Shahin terbunuh saat bentrok dengan pasukan Israel. Ia melempari pasukan Israel dengan batu di desa Tepi Barat di Salfit.

Militer Israel menolak berkomentar tentang dua insiden ini. Sejak 2015, warga Palestina telah membunuh lebih dari 50 orang Israel dengan penusukan, penembakan. dan serudukan mobil. Sementara tentara Israel telah membunuh lebih dari 260 orang Palestina di periode yang sama.

Israel mengatakan sebagian besar orang Palestina terbunuh saat melakukan penyerangan. Tapi bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi juga kerap berbuah kematian.

Credit republika.co.id

Polisi Israel serang jemaah Masjid Al-Aqsha

Muslim Palestina sembahyang di dalam Golden Gate (Gerbang Emas) dekat Masjid Al Aqsa di kota tua Yerusalem, Kamis (7/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Ammar Awad/wsj.

Al-Quds (CB) - Pasukan Israel menutup gerbang yang menjadi tempat bentrokan di Masjid Al-Aqsha di Al-Quds (Jerusalem) Timur di tengah bentrokan dengan warga Palestina, kata seorang pejabat Palestina pada Selasa.

"Puluhan prajurit Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsha dan menyerang sejumlah tokoh agama," kata Firas Ad-Dibbs, Juru Bicara Departemen Waqaf Islam Al-Quds, organisasi yang dikelola oleh Jordania dan bertanggung-jawab untuk mengawasi tempat suci Islam, di dalam satu pernyataan.

Ia mengatakan Direktur Masjid Al-Aqsha Omar Kiswani dan Sheikh Wasef Al-Bakri, Penjabat Hakim Tertinggi Pengadilan Agama Islam di Al-Quds, termasuk di antara orang yang diserang oleh polisi Israel.

Ia menyatakan pasukan Israel menyerang dengan menggunakan pentungan puluhan orang Muslim yang sedang beribadah di dekat Masjid Kubbah Ash-Shakhrah (Dome of the Rock) di kompleks tersebut, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

"Lima orang Palestina ditangkap dan ditahan untuk diinterogasi," kata Ad-Dibs.

Tak ada laporan dari Pemerintah Israel mengenai laporan itu.

Ketegangan telah meningkat di Al-Quds sejak Februari, ketika polisi Israel sempat menutup Bab Ar-Rahmah di Kompleks Masjid Al-Aqsha, yang terletak berdampingan dengan tempat suci umat Yahudi, Tembok Barat (Bouraq/Tembok Ratapan), di Kota Tua Al-Quds, sehingga menyulut kemarahan demonstran Palestina.

Dalam beberapa pekan, Pemerintah Israel telah melarang sejumlah orang Palestina --termasuk tokoh agama-- memasuki Kompleks Masjid Al-Aqsha, tempat suci ketiga umat Muslim setelah Mekkah dan Madinah.

Israel menduduki Al-Quds Timur, tempat Al-Aqsha berada, selama Perang Arab-Israel 1967. Israel kemudian mencaplok seluruh kota itu pada 1980, dalam tindakan yang tak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Credit antaranews.com

Menlu UEA Sebut Pernyataan Netanyahu Menjijikan

ABU DHABI - Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap minorita Arab di negara itu sangat menjijikan, bahkan ketika yang bersangkutan membanggakan hubungan Israel dengan negara-negara Teluk.

Lewat akun Twitternya, Anwar Gargash mengatakan pernyataan Netanyahu bahwa Israel bukan negara untuk semua warganya dan merupakan tanah air orang-orang Yahudi saja memberikan pembenaran yang dicari oleh para ekstremis dan merusak upaya perdamaian, seperti disitir dari ABC News.go.com, Rabu (13/3/2019).

Netanyahu, yang menghadapi persaingan ketat untuk pemilihan umum, telah menggunakan slogan kampanye yang membenci para legislator dan pemilih Arab untuk menggalang basis nasionalisnya. Lawan-lawan politiknya menuduh ia telah menghasut.

Komentar Netanyahu di Instagram tersebut sejatinya merujuk pada undang-undang yang sangat kontroversial yang disahkan tahun lalu yang menyatakan Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.

"Israel bukan negara dari semua warganya," tulis Netanyahu. Komentar itu sekaligus sebagai jawaban atas kritik dari aktor Israel, Rotem Sela.

Pada upacara peringatan di Yerusalem, Netanyahu menyebut telah tumbuh benih-benih aliansi dengan dunia Arab di belakang layar. Dia mengatakan "normalisasi yang dipercepat" Israel di antara negara-negara Arab memajukan perdamaian.

Credit sindonews.com

Turki Kecam Netanyahu karena Sebut Israel Hanya untuk Yahudi

ANKARA - Turki mengecam apa yang mereka sebut rasisme secara terbuka oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah ia menyebut Israel negara-bangsa orang-orang Yahudi saja, tidak semua warganya.

"Saya mengutuk keras rasisme dan diskriminasi yang mencolok ini. 1,6 juta orang Arab / Muslim tinggal di Israel. Akankah pemerintah Barat bereaksi atau tetap diam di bawah tekanan lagi?" tanya juru bicara pemerintah Turki, Ibrahim Kalin seperti dilansir Arab News pada Selasa (12/3).

Seperti dietahui, pernyataan itu disampaikan Netanyahu di akun Instagramnya. Dia sejatinya merujuk pada undang-undang yang sangat kontroversial yang disahkan tahun lalu yang menyatakan Israel sebagai negara bagi bangsa Yahudi.

"Israel bukan negara dari semua warganya. Menurut hukum kewarganegaraan dasar yang kami berikan, Israel adalah negara dari bangsa Yahudi, dan hanya itu" tulis Netanyahu.

Sebelumnya, kecaman juga datang dari aktris sekaligus aktivis Israel, Gal Gadot dan Rotem Sela.

Sela mengatakan dia berharap ada orang di pemerintahan ini yang akan memberi tahu publik bahwa ini adalah negara dengan semua warganya, dan semua orang dilahirkan sederajat. "Orang Arab juga manusia. Dan juga kaum Druze, kaum gay, dan kaum lesbian dan kaum Kiri," ucapnya.

Sementara itu, Gadot, melalui akun Istragramnya mengatakan mengasihi sesama manusia, seperti diri sendiri bukanlah masalah kiri-kanan, Yahudi-Arab, sekuler atau religius. Dia mengatakan ini adalah masalah dialog, dialog untuk perdamaian, kesetaraan dan toleransi satu sama lain.

"Tanggung jawab atas harapan seperti itu adalah pada kita untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita. Rotem (Sela), saudara saya, Anda adalah inspirasi bagi kita semua," imbuh dia.

Credit sindonews.com

PM Israel nyatakan izinkan uang ke gaza agar Palestina tetap terpecah

PM Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Kevin Lamarque)

Al-Quds (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mengatakan pada Senin bahwa ia mengizinkan pengiriman uang ke Jalur Gaza untuk membuat Palestina tetap terpecah.

Harian Israel yang berbahasa Inggris Jerusalem Post, dengan mengutip sumber dalam satu pertemuan faksi Likud, melaporkan Netanyahu mempertahankan kebijakannya untuk mengizinkan jutaan dolar AS dari dana Qatar disalurkan ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membuat HAMAS dan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina terpisah.

Netanyahu, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa, mengatakan kepada faksinya bahwa siapa pun yang menentang Negara Palestina mesti mendukung pengiriman dana ke Jalur Gaza. Sebabnya ialah mempertahankan terpisahnya Tepi Barat Sungai Jordan --yang dikuasai Pemerintah Otonomi Nasional-- dengan Jalur Gaza, yang dikuasai HAMAS, membantu menghalangi berdirinya Negara Palestina, kata Jerusalem Post.

Credit antaranews.com

Kremlin: Pembicaraan sengketa teritorial dengan Jepang butuh waktu lama

Presiden Rusia Vladimir Putin (ka) bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Kremlin di Moskow, Rusia, Selasa (22/1). ANTARA FOTO/Alexander Nemenov/Pool via REUTERS/cfo/19

Jakarta (CB) - Kremlin, Selasa, mengatakan bahwa pembicaraan dengan Jepang yang dimaksudkan untuk merampungkan perjanjian damai Perang Dunia II antara kedua negara sekaligus mengakhiri sengketa teritorial atas rantai pulau di Pasifik dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Tidak hanya itu, pembicaraan tersebut juga merupakan masalah yang kompleks bagi kedua negara.

Jepang dengan gencar berupaya menyelesaikan sengketa atas empat pulau - yang dikenal sebagai Teritorial Utara di Jepang dan Kepulauan Kuril Selatan di Rusia - yang menjadi penghalang bagi Moskow maupun Tokyo untuk secara resmi mengakhiri permusuhan Perang Dunia II mereka.

Perdana Menteri Shinzo Abe kerap menggelar pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin guna mengakhiri sengketa selama puluhan tahun lamanya. Namun, sejauh ini belum ada terobosan yang dicapai antar kedua pemimpin tersebut.

Credit antaranews.com

Ingin Senjata Nuklir AS Tiada Duanya, Trump Tingkatkan Pendanaan

WASHINGTON - Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) Amerika Serikat (AS) akan menerima kenaikan 8,3 persen dari anggarannya saat ini. Peningkatan pendanaan ini untuk menuruti komitmen pemerintah Presiden Donald Trump yang ingin memastikan kemampuan senjata nuklir Washington tiada duanya.

NNSA sedang menyelesaikan produksi rudal nuklir berdaya ledak rendah terbaru. NNSA, sebuah agen semi-otonom di Departemen Energi yang memiliki pengawasan terhadap persediaan senjata nuklir Amerika, membutuhkan USD16,5 miliar dalam anggaran tahun fiskal 2020, atau naik USD1,3 miliar dari total anggaran tahun fiskal 2019 (FY19)-nya.

Kegiatan yang terkait dengan senjata nuklir dialokasikan anggaran USD12,4 miliar, yang artinya mengalami peningkatan 11,8 persen dari FY19.

"Permintaan anggaran Presiden mencerminkan komitmen kuat Administrasi Trump untuk memastikan bahwa kemampuan nuklir AS tidak ada duanya," kata Administrator NNSA, Lisa Gordon-Hagerty, dalam sebuah pernyataan, dikutip Defense News, Selasa (12/3/2019).

"Pendanaan vital ini akan memungkinkan kami untuk melanjutkan modernisasi Perusahaan Keamanan Nuklir untuk menghadapi ancaman abad ke-21," lanjut dia.

NNSA memiliki lima program modernisasi senjata nuklir besar-besaran yang sedang berlangsung, yakni perpanjangan usia bom gravitasi B61-12; desain hulu ledak W80-4 untuk senjata jarak jauh Angkatan Udara; W88 Altertion 370 untuk rudal balistik Trident II; dan Program Modifikasi W87-1 untuk hulu ledak bagi rudal balistik antarbenua. Program kelima adalah modifikasi W76-2 yang dianggap yang paling kontroversial.

Bom nuklir W76-2 dengan daya ledak rendah pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Trump dalam Tinjauan Postur Nuklir awal 2018. Pada bulan Januari lalu, NNSA mengumumkan produksi bom tersebut telah dimulai pada unit pertama. W76-2 akan diluncurkan oleh kapal selam.

Credit sindonews.com

Jerman dan Prancis Disarankan Bersatu Bangun Kapal Induk Eropa

COLOGNE - Prancis dan Jerman harus bersatu dan membangun kapal induk Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan benua itu. Demikian gagasan yang disampaikan Annegret Kramp-Karrenbauer, orang kepercayaan dan kemungkinan menjadi pengganti Kanselir Jerman Angela Merkel.

Kramp-Karrenbauer, yang memimpin Uni Demokratik Kristen (CDU) sejak Merkel mengundurkan diri dari panggung politik musim gugur lalu, mengajukan gagasan itu dalam komentar hari Minggu di surat kabar Jerman, Die Welt.

Artikel itu dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap permohonan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari sebelumnya menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Mei mendatang.

"Jerman dan Prancis sudah bekerja pada pesawat tempur Eropa masa depan, di mana negara-negara lain diundang untuk bergabung," tulis Kramp-Karrenbauer, mengacu pada Future Air Combat Air System atau FCAS.

"Sebagai langkah berikutnya, kita bisa memulai proyek simbolis membangun kapal induk untuk memberikan bentuk pada peran Uni Eropa sebagai kekuatan global untuk keamanan dan perdamaian," lanjut politisi Jerman itu, seperti dikutip Defense News, Selasa (12/3/2019).

Proposal ini muncul pada saat angkatan bersenjata di Jerman sibuk dengan mempertahankan tingkat kesiapan dasar. Sedangkan alasan krisis yang masih diperdebatkan—beberapa menyalahkan kesalahan manajemen, yang lain menunjukkan kekurangan dana—ini sangat jelas, bahwa gagasan proyek kapal induk Eropa ini benar-benar berada di luar bahasa keamanan nasional Jerman.

Alasan itu pula yang kemungkinan menjadi penyebab beberapa analis Prancis menolak tawaran Kramp-Karrenbauer.

"'Kapal induk Eropa' adalah proposal yang konyol dan tidak berarti (jangan salah paham, saya dapat membayangkan beberapa politisi Prancis memiliki 'ide' yang sama), sehingga tidak layak mendapat respons," kata Bruno Tertrais, wakil direktur di Fondation pour la Recherce Strategique yang berbasis di Paris, dalam email-nya kepada Defense News.

Ulrike Franke, seorang analis pertahanan Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri yang bermarkas di London, juga mengkritik gagasan itu."Saya mendukung penguatan kemampuan Eropa, ya. Tapi ini muncul..tidak dipikirkan dengan baik," tulis dia di Twitter.

Wolfgang Ischinger, mantan duta besar Jerman di Washington, mengatakan Jerman tidak akan benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan kapal semacam itu.

"Sebuah kapal induk adalah instrumen proyeksi kekuatan geopolitik/militer," tulis dia di Twitter. "Sebuah prasyarat untuk pekerjaan akan menjadi strategi umum dan proses pengambilan keputusan. Jerman adalah tahun berkilau dari itu!".

Credit sindonews.com

Mahathir Sebut Tak Tahu Lobi RI Bebaskan Siti Aisyah

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.

"Saya tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti) sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan," kata Mahathir dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam membebaskan Siti menimbulkan pertanyaan di Malaysia. Utamanya soal dugaan intervensi Indonesia dalam proses hukum yang berlaku di Negeri Jiran.

Apalagi saat ini salah satu terdakwa dalam kasus itu, Doan Thi Huang asal Vietnam, juga masih menjalani persidangan. Akan tetapi, Mahathir menyatakan proses pembebasan Siti memang sesuai aturan, dan bukan karena intervensi.

"Memang ada aturan yang membolehkan untuk mencabut tuntutan. Itu yang terjadi. Saya tidak tahu alasan rincinya," ujar Mahathir seperti dilansir AFP.

Hal itu terungkap setelah korespondensi antara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, dengan Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, terungkap. Dalam suratnya, Yasonna memberikan tiga alasan supaya Tommy membebaskan Siti.

Yaitu perbuatan yang dilakukan Siti semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara, dan tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Yasonna juga mengatakan Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Siti juga sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

Tommy kemudian membalas surat Yasonna dan menyatakan sepakat menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia. Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi).

Pernyataan Mahathir bertolak belakang dengan keterangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo Rahadian Muhzar. Menurut dia, upaya lobi untuk membebaskan Siti dilakukan saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Mahathir pada 29 Juni 2018 di Bogor.

Proses lobi itu dilanjutkan dengan pertemuan antara Yasonna dengan Mahathir pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Siti dan Doan didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. Mereka dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu, yang kemudian tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017.

Keduanya terancam hukuman mati. Kini, tinggal Doan yang masih menjalani persidangan.

Credit cnnindonesia.com

Kasus Kim Jong-nam, Vietnam Bujuk Malaysia Bebaskan Warganya

Terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam asal Vietnam, Doan Thi Huong (kiri). (AFP PHOTO / MOHD RASFAN)

Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam meminta Malaysia untuk membebaskan salah satu warga negaranya, Doan Thi Huong, yang masih menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Permohonan itu diajukan sehari setelah salah satu terdakwa, Siti Aisyah, dibebaskan oleh pengadilan karena jaksa mencabut seluruh tuntutan.

Seperti dilansir AFP, Selasa (12/3), Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, hari ini menelepon Menlu Malaysia, Saifuddin Abdullah, guna meminta pembebasan Doan.

"Dia (Pham) meminta Malaysia untuk memastikan persidangan berjalan adil, dan untuk membebaskan Doan Thi Huong," demikian laporan yang disampaikan stasiun radio Voice of Vietnam.

Persidangan Doan akan dilanjutkan pada Kamis (14/3) mendatang. Kuasa hukumnya sudah meminta supaya Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, mencabut tuntutan terhadap kliennya.

Keputusan Pham mengontak Saifuddin adalah permintaan langsung dari pemerintah Vietnam. Padahal umumnya mereka jarang ikut campur dalam perkara hukum yang menjerat warga negaranya di luar negeri.

Vietnam selama ini juga menyediakan bantuan hukum untuk Doan, tetapi selama ini tidak pernah diungkap kepada masyarakat.

Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam yang membebaskan Siti membuat Doan saat ini seorang diri menjalani proses hukum.

Dalam sidang Senin (10/3) kemarin, Doan hanya bisa meratapi kebebasan Siti. Ketika hakim membacakan putusan, Siti sempat memeluk Doan yang sudah mulai menangis.

Didampingi penerjemah, Doan mengaku merasa "sangat buruk dan sedih" terkait posisinya sekarang dalam kasus ini.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya sekarang. Saya tidak bersalah, tolong doakan saya," ucap perempuan 30 tahun itu.

Sementara itu, ayah Doan, Doan Van Thanh, mengaku terkejut lantaran putrinya masih harus mendekam di balik jeruji. Sang ayah meminta putrinya itu segera dibebaskan juga seperti Siti.

"Mengapa mereka melepaskan gadis asal Indonesia tetapi tak melepaskan putriku?," ucap Doan Van Thanh di Provinsi Nam Dinh, Vietnam Utara.

Siti bersama Doan telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Februari 2017. Keduanya sempat terancam hukuman mati jika terbukti bersalah.

Credit cnnindonesia.com

AS akan tarik staf kedubes di Venezuela pekan ini

Lampu mobil menerangi sebuah rumah saat terjadinya padam listrik atau mati lampu di Kota Caracas, Venezuela, Kamis (7/3/2019) waktu setempat. (Foto Antaranews.com)

Washington (CB) - AS akan menarik staf kedutaan besarnya di Ibu Kota Venezuela, Karakas, pekan ini, kata seorang diplomat senior AS pada Senin larut malam (11/3).

"Keputusan ini mencerminkan situasi yang memburuk di Venezuela serta kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik AS di kedutaan besar telah menjadi keregangan dalam kebijakan AS," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo di akun Twitter.

Pada Januari, Departemen Luar Negeri AS memerintahkan semua pegawai non-diplomatik di kedutaan besar Karakas agar meninggalkan negeri tersebut, tapi mengumumkan bahwa personel tingkat pertama akan melanjutkan tugas mereka.

Instruksi tersebut, katanya, dikeluarkan sebab sulit untuk menjamin keselamatan sebanyak 150 staf yang bekerja di misi diplomatik AS di Venezuela, meskipun kedutaan bear di Ibu Kota Venezuela, Karakas, akan tetap buka, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari, ketika Presiden Nicolas Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.

Ketegangan meningkat ketika Juan Guaido, yang memimpin Sidang Majelis Nasional Venezuela, mengumumkan dirinya sebagai penjabat presiden pada 23 Januari, tindakan yang didukung oleh AS dan banyak negara Eropa serta Amerika Latin.

Turki, Rusia, Iran, Kuba, dan China serta Bolivia memberi dukungan buat Maduro, yang telah berikrar akan memangkas semua hubungan diplomatik dan politik dengan AS.

Credit antaranews.com

AS Tarik Seluruh Personel Diplomatik yang Tersisa dari Venezuela

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan menarik semua personel diplomatik yang tersisa dari Venezuela. Alasannya, situasi di negara itu sudah memburuk.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo mengumumkan keputusan penarikan seluruh personel diplomatik itu pada hari Senin waktu Washington.

Sekadar diketahui, sebagian besar staf diplomatik AS yang ditugaskan di Caracas sudah ditarik pada Januari lalu menyusul deklarasi pemimpin oposisi yang didukung Washington, Juan Guaido, sebagai presiden interim atau sementara Venezuela.

Beberapa diplomat Amerika meninggalkan Caracas juga atas perintah Presiden Nicolas Maduro sebagai protes keras atas dukungan Washington kepada Guaido.

"AS akan menarik semua personel yang tersisa dari @usembassyve minggu ini. Keputusan ini mencerminkan situasi yang memburuk di Venezuela serta kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik AS di kedutaan telah menjadi kendala pada kebijakan AS," tulis Pompeo di Twitter melalui akun resminya, @SecPompeo, Selasa (12/3/2019).

Sebelumnya pada hari Senin, Presiden Maduro mengumumkan pihak berwenang telah menangkap dua pelaku sabotase sistem di bendungan Guri yang menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran sejak Kamis lalu. Pembangkit listrik di bendungan Guri merupakan pemasok listrik terbesar di Venezuela.

Maduro telah menyalahkan AS atas sabotase listrik tersebut. Dia menyebutnya sebagai "kudeta kriminal listrik" yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Pompeo, yang bersama dengan sisa pemerintahan Trump telah mendesak Maduro untuk mundur sejak Januari, mengklaim pemadaman listrik besar-besaran itu disebabkan oleh "pengabaian bertahun-tahun" serta kesalahan manajemen dan keserakahan pemerintah Maduro.

Pompeo yang merupakan bekas direktur CIA itu membantah bahwa AS terlibat dalam pemadaman listrik di Venezuela."AS hanya tertarik pada kesejahteraan rakyat Venezuela," katanya, dikutip Russia Today.

Sementara itu, Guaido menyatakan "darurat nasional" selama konferensi pers di Caracas pada hari Senin dalam upaya untuk meningkatkan kemarahan publik. Dia menyerukan militer Venezuela untuk membelot.

Pemimpin oposisi ini mengklaim 17 orang telah meninggal karena kurangnya pasokan listrik sejak pemadaman pertama pada hari Kamis dan menyalahkan Maduro atas apa yang dia sebut sebagai "pembunuhan" tersebut.

Credit sindonews.com

Pemungutan Suara Brexit Berjalan Tanpa Hasil yang Jelas

Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Simon Dawson/Pool)

Jakarta, CB -- Parlemen Inggris kembali menolak kesepakatan untuk mundur dari keanggotaan Uni Eropa pada proses pemungutan suara, Selasa (12/3). Penolakan ini terjadi pada 17 hari menjelang 29 Maret 2019, tanggal yang sebelumnya dianggap sebagai waktu paling realistis bagi Inggris untuk hengkang dari UE.

Sebelumnya, May menggelar pertemuan dengan jajaran pemimpin UE pada Senin (11/3) untuk meredakan kekhawatiran banyak orang atas kesepakatan Brexit. Sayang, upaya terakhir itu tak membuahkan hasil.

Mengutip AFP, pemungutan suara tak membuahkan hasil yang jelas. Apakah Inggris akan keluar dari UE tanpa kesepakatan apapun, menunda tanggal, pemilihan cepat, atau referendum lain yang memungkinkan.

Kendati kembali kalah, margin kekalahan saat ini lebih kecil dari rekor kerugian suara yang didapatnya pada Januari lalu.

"Saya sangat menyesali keputusan yang diambil parlemen. Saya tetap percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE secara tertib dengan kesepakatan," kata Perdana Menteri Inggris Theresa May, mengutip CNN.

Kesepakatan yang telah dinegosiasikannya, kata May, merupakan yang terbaik dan menjadi satu-satunya kesepakatan yang tersedia.

Parlemen akan memberikan suaranya pada Rabu (13/3) untuk mendapatkan jawaban apakah Inggris bisa meninggalkan UE pada 29 Maret mendatang tanpa kesepakatan.

Kepala Negosiasi Brexit dari Uni Eropa, Michael Barnier mengatakan dalam sebuat cuitan bahwa UE telah melakukan segala hal yang dapat dilakukan untuk membantu mendapatkan kesepakatan tersebut. "Kebuntuan hanya dapat diselesaikan di Inggris," tegasnya.

Presiden UE, Donald Tusk mengatakan, sulit untuk melihat apa lagi yang bisa dilakukan pihaknya. "Dengan hanya 17 hari tersisa, pemungutan suara hari ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan," ujar Tusk, mengutip AFP.

UE, kata Tusk, akan mempertimbangkan perpanjangan waktu untuk Brexit jika Inggris memintanya. Namun, dia mengingatkan, 27 negara anggota UE lain dipastikan bakal mengharapkan alasan yang kredibel untuk itu.

Credit cnnindonesia.com

Sebagian Besar Negara Serentak Kandangkan Boeing 737 MAX 8

SINGAPURA - Dampak insiden jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines di Kota Addis Ababa, Ethiopia, Minggu (10/3) kian meluas. Kini sebagian besar negara di dunia telah melarang pesawat Boeing 737 MAX 8 mengudara. Mereka khawatir dengan keamanan sistem otomatisasi anti-stalling pesawat pabrikan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Kasus kecelakaan pesawat berjenis sama yang dialami Lion Air di perairan Karawang lima bulan lalu juga makin membuat sejumlah maskapai di dunia memilih mengandangkan pesawatnya. Kemarin otoritas Penerbangan Sipil Singapura telah melarang seluruh jenis Boeing 737 MAX terbang dari dan ke Bandara Changi Singapura, baik yang dioperasikan maskapai lokal ataupun asing.

Maskapai penerbangan Singapura SilkAir yang mengoperasikan enam unit MAX 8 juga telah terdampak. Maskapai lainnya yang ikut terdampak ialah China Southern Airlines, Shandong Airlines, dan Thai Lion Air. SilkAir menyatakan seluruh penghentian operasi MAX 8 telah memengaruhi jadwal penerbangan. “Pelanggan yang terdampak akan kami hubungi untuk diakomodasi ulang,” ungkap SilkAir.

Otoritas Penerbangan Sipil Singapura berupaya meminimalisasi dampak dari kebijakan itu di Bandara Changi, terutama terhadap ratusan calon penumpang dengan berbagai cara. Namun, konsultan penerbangan dari CAPA, Ian Thomas mengatakan hal itu tidak dapat dihindari mengingat skalanya cukup besar.

Pemerintah China juga memerintahkan seluruh maskapai domestik untuk menunda operasi MAX 8. Administrasi Penerbangan Sipil China menyatakan kecelakaan MAX 8 di Ethiopia dan di Indonesia mirip. Mereka akan mencabut larangan itu jika MAX 8 lolos menjalani inspeksi intensif sesuai aturan dan prosedur.

Negara dan maskapai dunia lain yang turut melarang atau menghentikan operasi MAX 8 untuk sementara waktu ialah Korea Selatan yang mengoperasikan 8 unit, Mongolia, Australia, Argentina, COMAIR, Ethiopian Airlines, Cayman Airways (Cayman), GOL (Brasil), dan Aeromexico yang memiliki enam unit. Sampai saat ini jumlah pesawat MAX 8 mencapai 350 unit di seluruh dunia.

Kecelakaan Ethiopian Airlines di Kota Addis Ababa, Ethiopia, Minggu (10/3) telah menewaskan 157 kru dan penumpang. Sedangkan pada kecelakaan Lion Air di Laut Jawa menewaskan 189 orang. Kendati demikian, beberapa negara masih nekat mengoperasikan MAX 8 seperti AS, Rusia, Turki, Italia, Islandia, Norwegia, Uni Emirates Arab (UEA), dan Oman.

Administrasi Penerbangan Federal AS menyatakan akan mengambil tindakan secepatnya jika ditemukan kesalahan di dalam sistem keamanan MAX 8. Sebagai pengguna Boeing, Southwest Airlines yang mengoperasikan 34 MAX 8 mengaku tetap percaya diri dengan keselamatan dan keamanan MAX 8. Begitu pun dengan American Airlines.

Sejauh ini Boeing sendiri tidak dapat memberikan panduan baru terkait MAX 8 mengingat insiden di Ethiopia masih diselidiki. “Kami mengirimkan ahli untuk membantu penyelidikan penyebab kecelakaan di Ethiopia. Keselamatan merupakan prioritas kami,” ungkap Boeing, dikutip channelnewsasia.com. “Penyelidikan masih dalam tahap awal. Tapi, sesuai informasi yang tersedia, kami tidak memiliki panduan baru,” tambah Boeing.

Kepala Operasi IcelandAIr Jens Thordarson mengatakan, saat ini terlalu dini untuk mengaitkan antara kecelakaan di Ethiopia dengan di Indonesia. “Saat ini kami tidak memiliki alasan untuk takut terhadap MAX 8. Namun, semuanya dapat saja berubah tergantung hasil dari penyelidikan di Ethiopia,” kata Thordarson.

Terjunkan Tim untuk Inspeksi

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga bertindak tegas dengan melarang terbang 11 pesawat MAX 8, di mana 10 unit di antaranya dioperasikan Lion Air Group dan satu unit oleh Garuda Indonesia. Kebijakan itu dikeluarkan untuk memastikan pesawat layak terbang dan mengantisipasi insiden.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerjunkan tim guna melakukan observasi dan penelitian terhadap pesawat Boeing 737 MAX 8 sejumlah maskapai di Indonesia yang operasionalnya telah dibekukan. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga menerjunkan tim untuk menilai kelayakan dari pesawat-pesawat tersebut.

"Kemenhub melalui Dirjen Udara telah melakukan grounded sementara," ungkap Budi Karya seusai seminar Nasional Himpuni di Kota Semarang kemarin. Menhub menyatakan bahwa pesawat jenis tersebut tentunya boleh terbang kembali jika nanti tidak ditemukan masalah, tetapi sebaiknya ada konsekuensi jika nanti terdapat temuan dari tim Kemenhub.

"Akan dilakukan dalam satu minggu ini. Kita langsung (periksa) ke pesawatnya, tapi Boeing akan diinformasikan," ungkapnya.
Menurutnya, pemeriksaan pesawat diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan buruk terjadi kembali. "Maskapai Lion (Air) dan Garuda (Indonesia) menyatakan setuju untuk lakukan (pemeriksaan) itu," jelasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan, inspeksi dilakukan untuk memastikan pesawat laik operasi. “Inspeksi ini dilakukan sejak Selasa, 12 Maret diawali dengan melakukan pengecekan langsung milik maskapai Garuda Indonesia,” ucapnya di Jakarta kemarin. Pengecekan dilakukan untuk memastikan sistem air speed, latitude, dan angle of attack beroperasi dengan baik.

Vice President Airworthiness Garuda Indonesia Purnomo mengatakan, saat ini pesawat Boeing 737 MAX 8 dikandangkan sementara sambil menunggu arah akan lebih lanjut dari pihak otoritas dalam hal ini Kemenhub.

Sementara Lion Air Group menyatakan menunda kedatangan empat pesawat Boeing 737 MAX yang rencananya tiba tahun ini. Selain itu, kelompok usaha tersebut juga tengah bernegosiasi dengan Boeing untuk membatalkan pemesanan sebanyak 205 pesawat lain dengan tipe Boeing 737 seri MAX.

Managing Director Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro menjelaskan, Lion Air Group sebenarnya sudah memesan pesawat Boeing 737 MAX sebanyak 222 unit hingga 2035 senilai USD22 miliar. Dari jumlah tersebut, 13 pesawat sudah diterima Lion Air Group dengan rincian 11 unit Boeing 737 MAX 8 dioperasikan Lion Air dan 2 Boeing737 MAX 9 digunakan oleh Thai Lion Air.

Saat ini Lion Air mengoperasikan 10 Boeing 737 MAX 8 karena satu unit lainnya mengalami musibah pada Oktober 2018. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi WNI yang menjadi korban adalah Harina Hafitz. Sehari-hari Harina bertugas di Program Pangan Dunia (WFP) dan tinggal di Italia. Direktur Eksekutif WFP David Beasley menyebutkan, tujuh stafnya telah menjadi korban. “Semua keluarga mereka telah kami hubungi,” kata David.

Menurut PBB, sebanyak 19 orang merupakan personel Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Program Pangan Dunia (WFP), Badan Pengungsi PBB (UNRA), Bank Dunia, dan Badan Lingkungan PBB (UNEA). Mereka sedang menuju Nairobi, Kenya, untuk mengikuti pertemuan tahunan Program Lingkungan PBB.

Credit sindonews.com

Giliran Uni Eropa Larang Boeing 737 MAX 8

BRUSSELS - Regulator keselamatan penerbangan Uni Eropa (UE) melarang semua penerbangan di organisasi itu menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 menyusul kecelakaan di Ethiopia yang menewaskan 157 orang. Ini adalah kemunduran terbesar bagi pabrikan pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu.

Langkah itu dilakukan setelah Inggris, Jerman dan Prancis bergabung dengan gelombang pelarang pesawat setelah kecelakaan pada hari Minggu, dan segera diikuti oleh keputusan serupa oleh India, menumpuk tekanan pada AS untuk mengikutinya.

Boeing, pembuat pesawat terbesar di dunia, mengatakan pihaknya memahami tindakan sejumlah negara tersebut. Namun mereka tetap mempertahankan kepercayaan penuh pada Boeing 737 MAX 8 dan memiliki keselamatan sebagai prioritasnya.

Boeing juga mengatakan Otoritas Penerbangan Federal (FAA) AS tidak menuntut tindakan lebih lanjut terkait dengan operasi Boeing 737 MAX.

Penyebab kecelakaan Ethiopian Airlines yang jatuh Minggu lalu, yang mengikuti bencana lain pesawat tipe 737 MAX 8 lima bulan lalu di Indonesia yang menewaskan 189 orang, masih belum diketahui.

Belum ada bukti apakah kedua kecelakaan tersebut mempunyai keterkaitan.

Dalam langkah yang tidak biasa, Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa (EASA) mengatakan bahwa mereka menangguhkan semua penerbangan jet Boeing 737 MAX 8 dan 9 di organisasi itu.

"Berdasarkan semua informasi yang tersedia, EASA menganggap bahwa tindakan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan kelaikan udara lanjutan dari dua model yang terkena dampak," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters, Rabu (13/3/2019).

Namun, keputusan itu jauh dari langkah yang bahkan lebih jarang yaitu menarik sertifikasi keselamatan untuk pesawat itu sendiri, dan malah berfokus pada proses yang lebih lunak dalam membatasi penggunaannya oleh maskapai. Langkah ini meninggalkan beberapa peluang bagi FAA untuk memutuskan pendekatannya sendiri.

Keputusan oleh beberapa negara untuk melarang tidak hanya kedatangan dan keberangkatan tetapi penerbangan yang melintasi wilayah udara mereka mengejutkan beberapa sumber peraturan bahkan di daerah yang melarang pesawat, karena penerbangan berlebihan biasanya dilindungi oleh hukum internasional.

Sebelumnya, negara-negara termasuk Singapura, Australia dan Malaysia juga untuk sementara melarang pesawat, mengikuti China, Indonesia dan lainnya sehari sebelumnya.

Credit sindonews.com

Parlemen Sudan persingkat pemberlakuan keadaan darurat

Presiden Sudan Omar al-Bashir (tengah) meninggalkan ruangan seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di lokasi KTT Luar Biasa ke-5 OKI di JCC, Jakarta, Senin (7/3). ( ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca )

Khartoum (CB) - Parlemen Sudan telah menyetujui pemberlakuan keadaan darurat selama enam bulan di seluruh negeri tersebut, kata Ketua Parlemen Ibrahim Ahmed Omer pada Senin (11/3).

Tindakan tersebut dilakukan setelah Presiden Omar Al-Bashir mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat selama satu-tahun pada Februari.

Bersama dengan keadaan darurat itu, Al-Bashir juga telah mengumumkan pembentukan "pengadilan darurat", yang bertugas menghukum demonstran anti-pemerintah, penyelundup dan spekulan mata uang asing.

Menurut Perhimpunan Pengacara Demokratik Sudan, sebanyak 870 pemrotes telah diseret ke pengadilan yang baru dibentuk tersebut dalam waktu dua pekan saja, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.

Saat berbicara dalam Sidang Majelis Umum pada Senin, Menteri Kehakiman Ahmed Salin menyatakan pengadilan baru itu tidak secara khusus ditujukan buat pemrotes, yang hak proses hukum mereka, katanya, tidak dilanggar.

Keadaan darurat enam-bulan tersebut ditentang oleh anggota parlemen independen dan Partai Kongres Rakyat, yang didirikan oleh mendiang pemimpin oposisi Hassan At-Turabi.

Pada Ahad, wanita anggota Parlemen dari Partai Ummah Nasional. yang beroposisi di Sudan, dijatuhi hukuman kurungan satu pekan karena memimpin demonstrasi di Ibu Kota Sudan, Khartoum.

Sudan telah diguncang oleh protes rakyat sejak Desember lalu, dan demonstran mengecam kegagalan Al-Bashir untuk menyembuhkan kondisi ekonomi kronis di negeri itu.

Sudan, negara dengan 40 juta warga, telah berjuang untuk memulihkan diri dari kehilangan tiga-perempat hasil minyaknya --sumber utama devisa negeri tersebut-- sejak pemisahan diri Sudan Selatan pada 2011.

Credit antaranews.com

Eks Penasihat Paus Divonis 6 Tahun Bui Terkait Pelecehan Anak

Eks penasihat Paus Fransiskus, George Pell, dijatuhi hukuman penjara enam tahun atas kasus pelecehan seksual dua bocah anggota paduan suara gereja di Melbourne pada 1990-an. (AAP Image/David Crosling/via Reuters)

Jakarta, CB -- Mantan penasihat Paus Fransiskus, George Pell, dijatuhi hukuman penjara enam tahun atas kasus pelecehan seksual dua bocah anggota paduan suara gereja di Melbourne, Australia, pada 1990-an.

Hakim Ketua Pengadilan Victoria, Peter Kidd, membacakan putusan tersebut dalam persidangan yang disiarkan langsung di sejumlah stasiun televisi Australia pada Rabu (13/3).

Dalam sidang tersebut, Kidd mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Pell dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

"Menurut pandangan saya, tindakan Anda menunjukkan arogansi yang mengejutkan. Secara keseluruhan, saya menganggap kesalahan moral Anda di dua kasus ini sangat tinggi," ujar Kidd sebagaimana dikutip Reuters.

Namun, Pell terus mengklaim tak bersalah dan mengajukan banding atas putusan hakim. Sidang banding itu dijadwalkan digelar pada Juni mendatang.

Mantan Menteri Keuangan Vatikan itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua anak laki-laki berusia 13 tahun saat ia menjabat sebagai uskup agung di Melbourne pada pertengahan 1990-an.

Pelecehan seksual itu terjadi setelah ibadah hari Minggu di sebuah ruangan dan di koridor Katedral St. Patrick, Melbourne.

Dalam persidangan, Pell dinyatakan bersalah atas empat tuntutan terkait tindakan tak senonoh dan satu dakwaan soal penetrasi seksual. Ia terancam hukuman 10 tahun penjara dari masing-masing tuntutan.

Pelecehan seksual semacam ini juga ditemukan di beberapa gereja di berbagai penjuru dunia, melibatkan para petinggi keagamaan Katolik.

Kejahatan seksual di lingkungan Gereja Katolik semacam ini mulai menjadi perhatian pada 2002, ketika para uskup di wilayah Boston ditemukan terus berpindah gereja untuk menutupi skandal pelecehan terhadap anak yang mereka lakukan.

Kisah ini diungkap dalam film Spotlight yang memenangkan kategori Film Terbaik dalam ajang penghargaan Academy Awards 2016.

Credit cnnindonesia.com

Lagi, Laporan PBB Sebut Korut Langgar Sanksi

NEW YORK - Korea Utara (Korut) telah melanggar sanksi dengan peningkatan besar-besaran impor minyak dan ekspor batubara. Demikian temuan laporan PBB.

Dokumen setebal 400 halaman yang dirilis awal pekan ini oleh Panel Pakar PBB untuk Korut menyatakan bahwa Pyongyang juga berusaha menjual senjata di Timur Tengah dan meretas bank-bank di seluruh dunia.

Laporan itu muncul setelah gagalnya pembicaraan bulan lalu antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam. Kegagalan pertemuan itu sebagian karena ketidaksepakatan mengenai kapan harus menghapus sanksi dalam pertukaran untuk langkah-langkah menuju denuklirisasi Pyongyang.

Laporan itu mengatakan bahwa pemberian sanksi terhadap Pyongyang tidak efektif seiring meningkatnya transfer antar kapal yang dilakukan di laut. Para pejabat Jepang telah mengamati kapal-kapal Korut yang konon terlibat dalam transfer antar-kapal.

"Negara itu terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi dan batu bara," bunyi laporan PBB itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (12/3/2019).

Penjualan batubara Korut secara historis merupakan beberapa ekspor paling berharga di negara itu. Sanksi PBB dimaksudkan untuk menghukum Pyongyang karena uji coba rudal dan nuklir pada 2017 dengan membatasi jumlah batu bara yang boleh di jual negara itu secara internasional. Langkah-langkah ini juga membatasi jumlah produk minyak dan energi yang diizinkan diimpor oleh Korut.

Laporan itu menuduh bank dan perusahaan asuransi di seluruh dunia "tanpa disadari" memfasilitasi dan menyediakan perlindungan untuk kapal yang terlibat dalam pengiriman ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi, dan peningkatan jumlah transfer batubara kapal-ke-kapal.

"Korea Utara telah berusaha memasok senjata kecil dan senjata ringan dan peralatan militer lainnya kepada pemberontak Houthi di Yaman, serta ke Libya dan Sudan, melalui perantara luar negeri," imbuh laporan itu.

Korut sejak lama berusaha untuk menghapus sanksi PBB dan menggambarkan tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatannya.

Kim Song, utusan Korut untuk PBB, Senin mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mencabut sanksi, seperti dilaporkan media Korut.

"'Resolusi sanksi' Dewan Keamanan terhadap DPRK (nama resmi Korea Utara), yang melarang pengiriman komputer dan perangkat elektronik lainnya yang banyak digunakan di masyarakat dan rumah saat ini, memang merupakan tindakan terhadap kemanusiaan untuk menghancurkan peradaban modern dan mengembalikan masyarakat ke zaman kegelapan (abad pertengahan)," tulis surat itu.

Masalah sanksi telah menjadi titik penting dalam pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.

Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho mengatakan Pyongyang meminta penghapusan lima dari 11 set sanksi yang dijatuhkan oleh PBB - yang menghambat ekonomi dan mata pencaharian rakyat Korut.

Tetapi pemerintahan Trump mengatakan bahwa harga terlalu mahal untuk apa yang ditawarkan Korut.

"Kami tidak ada di sana tentang denuklirisasi, dan itu adalah masalah pada pertemuan puncak yang benar-benar menantang kami untuk maju dengan kesepakatan yang lebih lengkap," ujar Stephen Biegun, perwakilan khusus AS untuk Korut.

Ini bukan laporan PBB pertama yang menyebut Korut mengkangkangi sanksi. Pada Februari tahun lalu laporan rahasia pemantau independen PBB menyatakan Korut telah melanggar sanksi PBB untuk mendapatkan hampir USD200 juta pada tahun 2017 dari ekspor komoditas yang dilarang. Laporan itu juga menuding Korut memasok senjata ke Suriah dan Myanmar.

Credit sindonews.com