Credit republika.co.id
Jumat, 01 Februari 2019
Cina Bangun Stasiun Luar Angkasa Rahasia di Argentina
CB, Las Lajas – Pemerintah Cina membangun sebuah stasiun luar angkasa di kawasan Patagonian, Argentina, dan dijalankan oleh militer negara itu.
Kompleks
ini dilengkapi dengan ruang pengunjung untuk menjelaskan alasan
pembangunan antena parabola setinggi 16 lantai di dalam kompleks.
Kompleks stasiun luar angkasa ini dikelilingi pagar berduri setinggi sekitar 2.5 meter. Pengunjung hanya bisa datang jika membuat perjanjian sebelumnya.
Reuters
melansir kompleks ini dipenuhi kerahasiaan dan menimbulkan keresahan di
kalangan masyarakat dan pejabat setempat. Pemerintahan Trump juga
disebut merasa khawatir dengan instalasi canggih ini.
Misi stasiun ini, yang diumumkan, adalah mengembangkan observasi damai luar angkasa dan eksplorasinya. Media Cina melansir stasiun di Argentina ini berperan dalam pendaratan pesawat luar angkasa Cina di sisi gelap Bulan pada awal Januari 2019.
Kompleks ini memiliki luas sekitar 200 hektar dan tidak mendapat pengawasan ketat dari otoritas Argentina.
Bekas Menlu Argentina, Susana Malcorra, mengatakan pemerintah Argentina tidak memiliki pengawasan fisik langsung atas operasi stasiun luar angkasa ini. Pada 216, perjanjian dengan Cina direvisi sehingga penggunaan stasiun ini hanya untuk kegiatan sipil.
Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, dari tampak atas. Reuters
“Tidak penting apa yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian. Bagaimana Anda yakin mereka akan mengikuti aturan main,” kata Juan Uriburu, pengacara Argentina yang bekerja untuk usaha patungan besar Argentina dan Cina.
Saat ini, program luar angkasa Cina dikendalikan oleh pihak militer yaitu Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Stasiun di kawasan Patagonian, Argentina, ini dikelola oleh China Satellite Launch and Tracking Control General. Lembaga ini melapor ke Strategic Support Force di bawah PLA.
Kompleks stasiun luar angkasa ini dikelilingi pagar berduri setinggi sekitar 2.5 meter. Pengunjung hanya bisa datang jika membuat perjanjian sebelumnya.
Misi stasiun ini, yang diumumkan, adalah mengembangkan observasi damai luar angkasa dan eksplorasinya. Media Cina melansir stasiun di Argentina ini berperan dalam pendaratan pesawat luar angkasa Cina di sisi gelap Bulan pada awal Januari 2019.
Kompleks ini memiliki luas sekitar 200 hektar dan tidak mendapat pengawasan ketat dari otoritas Argentina.
Bekas Menlu Argentina, Susana Malcorra, mengatakan pemerintah Argentina tidak memiliki pengawasan fisik langsung atas operasi stasiun luar angkasa ini. Pada 216, perjanjian dengan Cina direvisi sehingga penggunaan stasiun ini hanya untuk kegiatan sipil.
Stasiun Luar Angkasa Cina di kawasan Patagonian, Argentina, dari tampak atas. Reuters
“Tidak penting apa yang tercantum di dalam kontrak atau perjanjian. Bagaimana Anda yakin mereka akan mengikuti aturan main,” kata Juan Uriburu, pengacara Argentina yang bekerja untuk usaha patungan besar Argentina dan Cina.
Saat ini, program luar angkasa Cina dikendalikan oleh pihak militer yaitu Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Stasiun di kawasan Patagonian, Argentina, ini dikelola oleh China Satellite Launch and Tracking Control General. Lembaga ini melapor ke Strategic Support Force di bawah PLA.
Credit tempo.co
Koalisi Saudi siap gunakan "pasukan terukur" di Yaman
Dubai (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi siap mengerahkan
"pasukan dengan kekuatan terukur" untuk menekan Al-Houthi, gerakan yang
berhubungan dengan Iran, agar mundur dari kota pelabuhan Hudaidah di
Yaman di bawah kesepakatan yang didukung PBB, kata pejabat Uni Emirat
Arab (UAE) pada Rabu (30/1).
Pihak-pihak yang berperang di Yaman gagal menarik pasukan mereka dari kota pelabuhan utama negara itu di bawah gencatan senjata satu bulan. Kegagalan itu dapat memicu ancaman serangan besar di Hudaidah yang bisa berujung pada bencana kelaparan.
Al-Houthi menguasai Hudaidah sementara faksi-faksi lain di Yaman, yang didukung koalisi dan mencoba mengembalikan pemerintahan yang diakui internasional, berkumpul di pinggiran kota itu.
Menteri Luar Negeri UAE Anwar Gargash mengatakan koalisi Muslim Suni Arab yang didukung negara-negara Barat telah menyerang 10 kamp pelatihan Al-Houthi di luar kantor gubernur Hudaidah pada Rabu.
"Koalisi bersiap untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dengan kekuatan yang terukur untuk membuat Al-Houthi mematuhi Kesepakatan Stockholm," tulisnya di Twitter.
"Untuk menjaga gencatan senjata dan harapan bagi proses politik, PBB dan komunitas internasional harus menekan Al-Houthi untuk menghentikan kekerasan, memfasilitasi konvoi bantuan, dan melakukan penarikan dari kota dan pelabuhan Hudaidah seperti yang telah disepakati," kata Gargash.
Utusan PBB Martin Griffiths menjalin kontak dengan kedua pihak yang bertikai untuk menyelamatkan kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan terobosan diplomatik besar pertama untuk mengakhiri perang empat tahun, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman di ambang kelaparan.
Pihak-pihak yang berperang di Yaman gagal menarik pasukan mereka dari kota pelabuhan utama negara itu di bawah gencatan senjata satu bulan. Kegagalan itu dapat memicu ancaman serangan besar di Hudaidah yang bisa berujung pada bencana kelaparan.
Al-Houthi menguasai Hudaidah sementara faksi-faksi lain di Yaman, yang didukung koalisi dan mencoba mengembalikan pemerintahan yang diakui internasional, berkumpul di pinggiran kota itu.
Menteri Luar Negeri UAE Anwar Gargash mengatakan koalisi Muslim Suni Arab yang didukung negara-negara Barat telah menyerang 10 kamp pelatihan Al-Houthi di luar kantor gubernur Hudaidah pada Rabu.
"Koalisi bersiap untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dengan kekuatan yang terukur untuk membuat Al-Houthi mematuhi Kesepakatan Stockholm," tulisnya di Twitter.
"Untuk menjaga gencatan senjata dan harapan bagi proses politik, PBB dan komunitas internasional harus menekan Al-Houthi untuk menghentikan kekerasan, memfasilitasi konvoi bantuan, dan melakukan penarikan dari kota dan pelabuhan Hudaidah seperti yang telah disepakati," kata Gargash.
Utusan PBB Martin Griffiths menjalin kontak dengan kedua pihak yang bertikai untuk menyelamatkan kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan terobosan diplomatik besar pertama untuk mengakhiri perang empat tahun, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman di ambang kelaparan.
Credit antaranews.com
Operasi Antikorupsi Saudi Berakhir, Puluhan Pejabat Ditangkap
Ilustrasi bendera Kerajaan Arab Saudi. (REUTERS/Murad Sezer)
Kantor berita Saudi, SPA, melaporkan operasi tersebut ditutup dengan persetujuan Raja Salman. Penyelidikan itu telah berjalan sejak 15 bulan lalu.
Para koruptor itu ditahan di hotel-hotel mewah. Sebagian dari mereka akhirnya dibebaskan setelah menyepakati sejumlah perjanjian untuk mengembalikan kerugian negara, hingga menambah pemasukan kas kerajaan lebih dari US$100 miliar.
"Jaksa penuntut umum telah menolak menyelesaikan berbagai kasus dari sedikitnya 56 individu karena tuduhan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap mereka," bunyi pernyataan itu seperti dilansir AFP.
Sementara itu, delapan pejabat korup langsung dirujuk kasusnya ke kejaksaan publik setelah menolak menyepakati perjanjian finansial dengan pemerintah.
"Sebanyak 87 individu mau menyepakati perjanjian finansial setelah mereka mengaku atas tuduhan yang dijatuhkan terhadap mereka," demikian bunyi laporan SPA.
Media tersebut memaparkan, selama penyelidikan berlangsung pemerintah berhasil memulangkan uang negara sebesar US$107 miliar dalam bentuk properti, perusahaan, uang tunai, dan aset lainnya.
Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MbS) memimpin langsung operasi pemberantasan korupsi ini.
Sejumlah kritikus mengecap operasi tersebut sebagai upaya MbS merebut kekuasaan dan menyingkirkan lawan politik tak lama setelah ia diangkat sebagai putra mahkota, pewairs takhta kerajaan. Namun, otoritas Saudi berkeras bahwa pemberantasan korupsi ini ditargetkan demi menghapus budaya rasuah yang mengakar di negara kerajaan tersebut.
Credit cnnindonesia.com
Trump Berencana Tambah Pasukan di Perbatasan
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasan dengan Meksiko
untuk menghentikan upaya invasi para imigran yang mencoba memasuki
negara itu. Demikian yang dikatakan oleh Presiden AS Donald Trump.
"Lebih banyak pasukan dikirim ke perbatasan selatan untuk menghentikan upaya invasi ilegal, melalui karavan besar, ke negara kami," kata Trump melalui Twitter.
"Kami telah menghentikan karavan-karavan sebelumnya, dan kami akan menghentikannya juga. Dengan sebuah tembok, akan sangat mudah dan lebih murah. Bangun!" sambungnya seperti disitir dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).
"Lebih banyak pasukan dikirim ke perbatasan selatan untuk menghentikan upaya invasi ilegal, melalui karavan besar, ke negara kami," kata Trump melalui Twitter.
"Kami telah menghentikan karavan-karavan sebelumnya, dan kami akan menghentikannya juga. Dengan sebuah tembok, akan sangat mudah dan lebih murah. Bangun!" sambungnya seperti disitir dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).
Permintaan
pendanaan untuk keamanan dan pembangunan tembok perbatasan atau
pembatas fisik di sepanjang perbatasan AS-Meksiko telah menjadi titik
akhir dalam negosiasi antara Presiden AS Donald Trump dan Demokrat di
tengah penutupan sebagian pemerintah.
Mengatasi
masalah ini Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan pada
tanggal 26 Januari bahwa Presiden AS akan mulai membangun tembok dalam
tiga minggu, terlepas dari sikap Partai Demokrat mengenai masalah ini.
Credit sindonews.com
Horor, Ada Lubang Seukuran 2/3 Manhattan di Antartika
WASHINGTON - Para ilmuwan National Aeronautics and Space Administration
(NASA) Amerika Serikat (AS) menemukan lubang raksasa miterius di bawah
gletser di Antartika. Yang mengerikan, rongga raksasa itu berukuran
sekitar dua per tiga kota Manhattan.
Para peneliti mengatakan itu adalah penemuan yang "mengganggu", yang menunjukkan tingkat "ledakan" di mana es mencair di benua paling selatan di planet ini.
"(Ukuran) rongga di bawah gletser memainkan peran penting dalam pencairan," kata Pietro Milillo dari Jet Propulsion Laboratory NASA dalam rilis berita oleh organisasi itu, yang dikutip Jumat (1/2/2019).
Para peneliti mengatakan itu adalah penemuan yang "mengganggu", yang menunjukkan tingkat "ledakan" di mana es mencair di benua paling selatan di planet ini.
"(Ukuran) rongga di bawah gletser memainkan peran penting dalam pencairan," kata Pietro Milillo dari Jet Propulsion Laboratory NASA dalam rilis berita oleh organisasi itu, yang dikutip Jumat (1/2/2019).
"Ketika lebih banyak panas dan air masuk ke bawah gletser, ia mencair lebih cepat," ujarnya.
Menurut CBS News, penemuan ini penting, karena menggambarkan bahwa es Antartika tidak hanya meleleh di tepian yang menyentuh lautan, tetapi juga dari bawah lapisan es.
Lapisan es Antartika Barat secara umum dianggap salah satu yang paling tidak stabil dan rentan.
Rongga raksasa miterius yang ditemukan para ilmuwan terletak di bagian bawah Gletser Thwaites di Antartika Barat. Gletser itu sendiri ukurannya kira-kira sebesar negara bagian Florida. Menurut para ilmuwan, jika gletser itu mencair sepenuhnya, maka dapat menaikkan permukaan laut sekitar 2 kaki secara global.
"Temuan ini menyoroti perlunya pengamatan terperinci dari sisi bawah gletser Antartika dalam menghitung seberapa cepat permukaan laut global akan meningkat dalam menanggapi perubahan iklim," bunyi laporan Jet Propulsion Laboratory.
Menurut CBS News, penemuan ini penting, karena menggambarkan bahwa es Antartika tidak hanya meleleh di tepian yang menyentuh lautan, tetapi juga dari bawah lapisan es.
Lapisan es Antartika Barat secara umum dianggap salah satu yang paling tidak stabil dan rentan.
Rongga raksasa miterius yang ditemukan para ilmuwan terletak di bagian bawah Gletser Thwaites di Antartika Barat. Gletser itu sendiri ukurannya kira-kira sebesar negara bagian Florida. Menurut para ilmuwan, jika gletser itu mencair sepenuhnya, maka dapat menaikkan permukaan laut sekitar 2 kaki secara global.
"Temuan ini menyoroti perlunya pengamatan terperinci dari sisi bawah gletser Antartika dalam menghitung seberapa cepat permukaan laut global akan meningkat dalam menanggapi perubahan iklim," bunyi laporan Jet Propulsion Laboratory.
Menurut
NASA, rongga itu pernah berisi sekitar 14 miliar ton es, yang sebagian
besar diduga telah mencair dalam tiga tahun terakhir. Para ilmuwan telah
menghitung bahwa gletser yang mencair telah berkontribusi sekitar 4
persen dari total kenaikan permukaan laut global.
Sementara itu, ketika es kutub mencair, AS terpukul dengan suhu rendah yang tidak normal karena pusaran kutub, dengan suhu udara di ChiCago turun di bawah minus 20 derajat Fahrenheit.
Sementara itu, ketika es kutub mencair, AS terpukul dengan suhu rendah yang tidak normal karena pusaran kutub, dengan suhu udara di ChiCago turun di bawah minus 20 derajat Fahrenheit.
Credit sindonews.com
Kena Sanksi Amerika Serikat, Uni Eropa Siap Bantu Iran
CB, Jakarta - Jerman, Prancis dan Inggris secara resmi telah menyusun sebuah mekanisme untuk memfasilitasi perdagangan non-dolar dengan Iran demi menghindari sanksi-sanksi Amerika Serikat kepada negara itu.
Dua diplomat mengatakan Uni Eropa telah menyiapkan sebuah sistem pada kliring agar bisa menghindari transfer moneter dalam mata uang dollar Amerika saat Uni Eropa dan Iran bertransaksi.
Stasiun televisi NDR di Jerman melaporkan, European Special Purpose Vehicle atau SPV akan berganti nama menjadi Instrumen-INSTEX bagi Pertukaran Dagang. Tujuan dari perubahan ini agar SPV membantu menjaga kondisi ekonomi yang bisa menguntungkan Iran setelah negara itu diembargo karena program nuklirnya.
Transaksi yang dilakukan Uni Eropa dengan Iran rencananya berfokus pada pangan, obat-obatan dan kemanusiaan dengan jumlah transaksi yang tak banyak. Uni Eropa tidak akan menggunakan cara ini untuk transaksi terkait minyak, sebuah sektor yang paling terpukul akibat sanksi Amerika Serikat.
“Hal yang kami lakukan ini hanya hal kecil, namun membawa pesan politik yang sangat penting kepada Iran untuk memperlihatkan kalau kami punya tekad. Kami membela kepentingan kami walaupun ada sanksi dari Amerika Serikat,” kata seorang diplomat Eropa, yang tak mau dipublikasi Identitasnya, dikutip dari reuters.com, Kamis, 31 Januari 2019.
Eropa telah memperlihatkan itikad positif terhadap Iran sejak Presiden Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat pada 2015 antara Amerika Serikat, Iran dan negara-negara kekuatan dunia.
Dua diplomat mengatakan Uni Eropa telah menyiapkan sebuah sistem pada kliring agar bisa menghindari transfer moneter dalam mata uang dollar Amerika saat Uni Eropa dan Iran bertransaksi.
Stasiun televisi NDR di Jerman melaporkan, European Special Purpose Vehicle atau SPV akan berganti nama menjadi Instrumen-INSTEX bagi Pertukaran Dagang. Tujuan dari perubahan ini agar SPV membantu menjaga kondisi ekonomi yang bisa menguntungkan Iran setelah negara itu diembargo karena program nuklirnya.
Transaksi yang dilakukan Uni Eropa dengan Iran rencananya berfokus pada pangan, obat-obatan dan kemanusiaan dengan jumlah transaksi yang tak banyak. Uni Eropa tidak akan menggunakan cara ini untuk transaksi terkait minyak, sebuah sektor yang paling terpukul akibat sanksi Amerika Serikat.
“Hal yang kami lakukan ini hanya hal kecil, namun membawa pesan politik yang sangat penting kepada Iran untuk memperlihatkan kalau kami punya tekad. Kami membela kepentingan kami walaupun ada sanksi dari Amerika Serikat,” kata seorang diplomat Eropa, yang tak mau dipublikasi Identitasnya, dikutip dari reuters.com, Kamis, 31 Januari 2019.
Eropa telah memperlihatkan itikad positif terhadap Iran sejak Presiden Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang dibuat pada 2015 antara Amerika Serikat, Iran dan negara-negara kekuatan dunia.
Credit tempo.co
Maduro Sebut Desertir Militer Venezuela Tentara Bayaran Kolombia
CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro
mengecam sekelompok tentara yang memilih untuk desersi dari militer. Ia
menyebut mereka bertujuan untuk menabur perpecahan di antara tentara
negara itu.
Dalam kunjungan ke Benteng Tiuna, garnisun militer utama negara itu di barat daya Caracas, Maduro mengatakan para desertir berkonspirasi dengan Kolombia untuk membagi Angkatan Bersenjata Bolivarian Nasional (FANB).
"Para desertir itu sekarang tentara bayaran dari oligarki Kolombia yang ingin merusak kesetiaan angkatan bersenjata kepada pemerintah," kecam Maduro seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (1/2/2019).
Dalam kunjungan ke Benteng Tiuna, garnisun militer utama negara itu di barat daya Caracas, Maduro mengatakan para desertir berkonspirasi dengan Kolombia untuk membagi Angkatan Bersenjata Bolivarian Nasional (FANB).
"Para desertir itu sekarang tentara bayaran dari oligarki Kolombia yang ingin merusak kesetiaan angkatan bersenjata kepada pemerintah," kecam Maduro seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (1/2/2019).
Berbicara kepada sekitar 2.000 tentara, Maduro bertanya apakah mereka mau menyerah pada tekanan "imperialis", dan dijawab "Tidak."
Maduro lantas menyerukan kepemimpinan militer untuk perdamaian, untuk membela Konstitusi.
Venezuela
menghadapi krisis politik, setelah pemimpin oposisi Juan Guaido
menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan diakui oleh Amerika
Serikat (AS) dan beberapa negara lain.
Pemerintah Venezuela mencela campur tangan AS dalam urusan internalnya.
Pemerintah Venezuela mencela campur tangan AS dalam urusan internalnya.
Credit sindonews.com
Tanggapi Surat Guaido, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan ke Venezuela
NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menanggapi surat yang dikirim oleh pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido untuk bantuan dan mengatakan PBB siap meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Hal itu diungkapkan juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
"Sekretaris Jenderal menanggapi surat yang dikirim melalui Twitter oleh Presiden Majelis Nasional Juan Guaido yang dia kirim awal pekan ini," kata Dujarric kepada wartawan.
"Sekretaris Jenderal prihatin dengan krisis di negara itu dan dampaknya terhadap rakyat Venezuela. Dia mengatakan PBB siap untuk meningkatkan kegiatannya di Venezuela di bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).
"Sekretaris Jenderal menanggapi surat yang dikirim melalui Twitter oleh Presiden Majelis Nasional Juan Guaido yang dia kirim awal pekan ini," kata Dujarric kepada wartawan.
"Sekretaris Jenderal prihatin dengan krisis di negara itu dan dampaknya terhadap rakyat Venezuela. Dia mengatakan PBB siap untuk meningkatkan kegiatannya di Venezuela di bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (1/2/2019).
Dikatakan
Dujarric, dalam suratnya, Guterres menjelaskan bahwa PBB membutuhkan
persetujuan dan kerja sama dari pemerintah Venezuela untuk membantu
negara itu.
Juru bicara itu juga mengatakan PBB menyadari inisiatif oleh Meksiko dan Uruguay dan didukung oleh Bolivia untuk mengadakan konferensi internasional tentang penyelesaian damai dari krisis politik saat ini di Venezuela.
"PBB sedang menunggu rincian lebih lanjut tentang konferensi yang diusulkan," kata Dujarric.
Stephane Dujarric juga memperhatikan bahwa Badan Anak-anak PBB (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika telah meningkatkan bantuan kemanusiaan mereka ke Venezuela.
“Kami telah meningkatkan dalam hal kesehatan, nutrisi, perlindungan, dan kami terus meningkatkannya sebanyak mungkin,” kata Dujarric.
Pada hari Sabtu, Presiden Majelis Nasional Juan Guaido mengunggah di Twitter salinan surat yang ia kirimkan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres meminta PBB melakukan tindakan kemanusiaan darurat di Venezuela untuk memasok makanan yang sangat dibutuhkan dan mengatasi apa yang ia sebut kekerasan tingkat tinggi di negara itu.
Venezuela saat ini sedang mengalami krisis politik, dengan Guaido, kepala Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi, telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu pada 23 Januari lalu. Amerika Serikat (AS) dan beberapa sekutunya secara langsung telah mengakui Guaido.
Juru bicara itu juga mengatakan PBB menyadari inisiatif oleh Meksiko dan Uruguay dan didukung oleh Bolivia untuk mengadakan konferensi internasional tentang penyelesaian damai dari krisis politik saat ini di Venezuela.
"PBB sedang menunggu rincian lebih lanjut tentang konferensi yang diusulkan," kata Dujarric.
Stephane Dujarric juga memperhatikan bahwa Badan Anak-anak PBB (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Pan Amerika telah meningkatkan bantuan kemanusiaan mereka ke Venezuela.
“Kami telah meningkatkan dalam hal kesehatan, nutrisi, perlindungan, dan kami terus meningkatkannya sebanyak mungkin,” kata Dujarric.
Pada hari Sabtu, Presiden Majelis Nasional Juan Guaido mengunggah di Twitter salinan surat yang ia kirimkan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres meminta PBB melakukan tindakan kemanusiaan darurat di Venezuela untuk memasok makanan yang sangat dibutuhkan dan mengatasi apa yang ia sebut kekerasan tingkat tinggi di negara itu.
Venezuela saat ini sedang mengalami krisis politik, dengan Guaido, kepala Majelis Nasional Venezuela yang dikuasai oposisi, telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu pada 23 Januari lalu. Amerika Serikat (AS) dan beberapa sekutunya secara langsung telah mengakui Guaido.
Beberapa
negara Uni Eropa (UE), termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol
pada hari Sabtu menyatakan niat mereka untuk mengakui Juan Guaido
sebagai presiden sementara Venezuela jika Caracas tidak mengumumkan
pemilihan presiden dalam waktu delapan hari.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendesak negara-negara Eropa untuk menarik permintaan mereka, menuduh Washington mengatur kudeta di negara itu. Secara khusus, Maduro menyebut Venezuela "korban konspirasi AS", merujuk pernyataan Wakil Presiden AS Mike Pence yang menjanjikan Guaido dukungan penuh Amerika sehari sebelum dia mendeklarasikan dirinya sebagai kepala negara baru Venezuela.
Rusia, China, Meksiko, Uruguay, Iran dan Turki berada di antara negara-negara lain, telah menyuarakan dukungan untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mendesak negara-negara Eropa untuk menarik permintaan mereka, menuduh Washington mengatur kudeta di negara itu. Secara khusus, Maduro menyebut Venezuela "korban konspirasi AS", merujuk pernyataan Wakil Presiden AS Mike Pence yang menjanjikan Guaido dukungan penuh Amerika sehari sebelum dia mendeklarasikan dirinya sebagai kepala negara baru Venezuela.
Rusia, China, Meksiko, Uruguay, Iran dan Turki berada di antara negara-negara lain, telah menyuarakan dukungan untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah.
Credit sindonews.com
Wapres AS akan ikuti aksi mendukung Guaido di Miami
Washington (CB) - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike
Pence berencana pergi ke Miami pada Jumat untuk mendukung oposisi
Venezuela menjelang unjuk rasa menentang Presiden Nicolas Maduro, kata
pejabat Gedung Putih.
Miami merupakan wilayah tempat tinggal komunitas terbesar Venezuela yang hidup dalam pengasingan di AS.
Pence sebelumnya membantu memimpin upaya Gedung Putih untuk mengakui Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai presiden, sebagai pemimpin sah Venezuela.
Dalam aksi dukungan itu, Pence akan bergabung bersama rekan sesama kader Partai Republik seperti senator Florida Marco Rubio dan Rick Scott, legislator Mario Diaz-Balart serta Gubernur Ron DeSantis.
Gedung Putih mengatakan bahwa Maduro telah kehilangan legitimasi setelah pemilu tahun lalu dianggap AS dan sejumlah negara lain di penjuru dunia diwarnai kecurangan. Unjuk rasa besar direncanakan digelar di Venezuela pada akhir pekan untuk terus menekan Maduro.
Guaido, ketua Majelis Nasional Venezuela, pekan lalu menyatakan diri sebagai presiden sementara setelah berbicara dengan Pence dua kali melalui sambungan telepon. Gedung Putih kemudian menerapkan sanksi ketat untuk membatasi pengaruh Maduro pada pendapatan minyak Venezuela.
Pence akan bertemu dengan para warga Venezuela yang meninggalkan negara mereka akibat persekusi politik, kata pejabat Gedung Putih. Pence juga akan memberikan pernyataan formal di acara itu.
"Dia akan menggalang aksi dukungan bagi rakyat Venezuela dan menegaskan kembali keteguhan dukungan Amerika Serikat dalam perjuangan mereka (rakyat Venezuela) untuk meraih kebebasan," kata pejabat itu.
Lebih dari tiga juta orang telah meninggalkan negara kaya minyak Venezuela dalam beberapa tahun terakhir saat perekonomian negara itu terpuruk dan dilanda kelangkaan pangan dan obat-obatan. Maduro mengatakan dia adalah korban dari "perang ekonomi" pimpinan AS yang bertujuan untuk menggulingkannya.
Wakil Guaido di AS Carlos Vecchio juga diperkirakan hadir dalam penggalangan dukungan itu, kata Gedung Putih. Vecchio sebelumnya bertemu dengan para pejabat Gedung Putih untuk membahas pengambilalihan aset Venezuela dari pemerintahan Maduro.
Miami merupakan wilayah tempat tinggal komunitas terbesar Venezuela yang hidup dalam pengasingan di AS.
Pence sebelumnya membantu memimpin upaya Gedung Putih untuk mengakui Juan Guaido, yang mendeklarasikan diri sebagai presiden, sebagai pemimpin sah Venezuela.
Dalam aksi dukungan itu, Pence akan bergabung bersama rekan sesama kader Partai Republik seperti senator Florida Marco Rubio dan Rick Scott, legislator Mario Diaz-Balart serta Gubernur Ron DeSantis.
Gedung Putih mengatakan bahwa Maduro telah kehilangan legitimasi setelah pemilu tahun lalu dianggap AS dan sejumlah negara lain di penjuru dunia diwarnai kecurangan. Unjuk rasa besar direncanakan digelar di Venezuela pada akhir pekan untuk terus menekan Maduro.
Guaido, ketua Majelis Nasional Venezuela, pekan lalu menyatakan diri sebagai presiden sementara setelah berbicara dengan Pence dua kali melalui sambungan telepon. Gedung Putih kemudian menerapkan sanksi ketat untuk membatasi pengaruh Maduro pada pendapatan minyak Venezuela.
Pence akan bertemu dengan para warga Venezuela yang meninggalkan negara mereka akibat persekusi politik, kata pejabat Gedung Putih. Pence juga akan memberikan pernyataan formal di acara itu.
"Dia akan menggalang aksi dukungan bagi rakyat Venezuela dan menegaskan kembali keteguhan dukungan Amerika Serikat dalam perjuangan mereka (rakyat Venezuela) untuk meraih kebebasan," kata pejabat itu.
Lebih dari tiga juta orang telah meninggalkan negara kaya minyak Venezuela dalam beberapa tahun terakhir saat perekonomian negara itu terpuruk dan dilanda kelangkaan pangan dan obat-obatan. Maduro mengatakan dia adalah korban dari "perang ekonomi" pimpinan AS yang bertujuan untuk menggulingkannya.
Wakil Guaido di AS Carlos Vecchio juga diperkirakan hadir dalam penggalangan dukungan itu, kata Gedung Putih. Vecchio sebelumnya bertemu dengan para pejabat Gedung Putih untuk membahas pengambilalihan aset Venezuela dari pemerintahan Maduro.
Credit antaranews.com
Resmi, Parlemen Eropa Akui Guaido Presiden Sementara Venezuela
BRUSSELS - Parlemen Eropa akhirnya mengakui tokoh oposisi sekaligus ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, presiden sementara negara itu. Pengakuan ini memperkuat tekanan internasional terhadap presiden Nicolas Maduro.
Keputusan itu didukung oleh 429 anggota berbanding 104 yang menolak dan 88 abstein dalam sesi khusus di Brussels.
Dalam sebuah pernyataan, parlemen Eropa mendesak 28 pemerintah negara anggota untuk mengikuti keputusan tersebut dan menganggap Guaido sebagai satu-satunya presiden sementara yang sah sampai ada pemilihan presiden baru yang bebas, transparan dan kredibel seperti dilansir dari Reuters, Kamis (31/1/2019).
Keputusan itu didukung oleh 429 anggota berbanding 104 yang menolak dan 88 abstein dalam sesi khusus di Brussels.
Dalam sebuah pernyataan, parlemen Eropa mendesak 28 pemerintah negara anggota untuk mengikuti keputusan tersebut dan menganggap Guaido sebagai satu-satunya presiden sementara yang sah sampai ada pemilihan presiden baru yang bebas, transparan dan kredibel seperti dilansir dari Reuters, Kamis (31/1/2019).
Meskipun sering menuduh Maduro melumpuhkan demokrasi, Uni Eropa
gelisah dengan preseden dari deklarasi diri, sehingga enggan mengikuti
Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Latin dengan pengakuan
langsung terhadap Guaido.
Inggris, Prancis, Jerman dan Spanyol mengatakan pada hari Sabtu, bahwa mereka akan mengakui Guaido kecuali Maduro menggelar pemilu dalam waktu delapan hari. Namun Uni Eropa secara keseluruhan belum menetapkan batas waktu dalam seruannya untuk pemilihan presiden baru.
Maduro menampik tuntutan itu sebagai ultimatum yang tidak dapat diterima dari golongan elit yang korup berasal dari kekuatan kolonial.
"Para pemimpin Eropa adalah penjilat, berlutut di belakang kebijakan Donald Trump," katanya pada akhir pekan lalu.
Inggris, Prancis, Jerman dan Spanyol mengatakan pada hari Sabtu, bahwa mereka akan mengakui Guaido kecuali Maduro menggelar pemilu dalam waktu delapan hari. Namun Uni Eropa secara keseluruhan belum menetapkan batas waktu dalam seruannya untuk pemilihan presiden baru.
Maduro menampik tuntutan itu sebagai ultimatum yang tidak dapat diterima dari golongan elit yang korup berasal dari kekuatan kolonial.
"Para pemimpin Eropa adalah penjilat, berlutut di belakang kebijakan Donald Trump," katanya pada akhir pekan lalu.
Parlemen Eropa sendiri tidak memiliki kekuatan kebijakan luar negeri tetapi memandang dirinya sebagai pejuang hak asasi manusia.
"Mereka yang berdemonstrasi hari ini di jalan-jalan Venezuela bukan orang Eropa, tetapi mereka memperjuangkan nilai-nilai yang sama yang kami perjuangkan," kata anggota parlemen Uni Eropa tengah kanan asal Spanyol Esteban Gonzalez Pons dalam sebuah pernyataan.
Ketika Venezuela telah tenggelam dalam krisis ekonomi dan politik yang telah membawa emigrasi massal dan hiperinflasi, Uni Eropa memberlakukan embargo senjata dan sanksi pada para pejabatnya untuk mencela apa yang dipandang sebagai pelanggaran hak dan hancurnya demokrasi.
Sementara
itu, Federasi Wartawan Internasional yang bermarkas di Brussels
mengatakan tujuh jurnalis asing ditahan di Venezuela, termasuk wartawan
asal Prancis dan Spanyol.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini pun menyerukan pembebasan mereka. Para menteri luar negeri dijadwalkan membahas krisis di Venezuela pada pertemuan dua hari di Bucharest mulai Kamis ini.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, yang berbicara kepada Guaido melalui sambungan telepon pada hari Rabu, mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan lebih banyak pembekuan aset dan larangan bepergian pada pejabat Venezuela.
"Sanksi yang ditargetkan terhadap para kleptokrat yang telah memperkaya diri mereka sendiri di belakang populasi yang sangat miskin, itu adalah sesuatu yang saya pikir bisa efektif," kata Hunt dalam pernyataan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini pun menyerukan pembebasan mereka. Para menteri luar negeri dijadwalkan membahas krisis di Venezuela pada pertemuan dua hari di Bucharest mulai Kamis ini.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt, yang berbicara kepada Guaido melalui sambungan telepon pada hari Rabu, mengatakan Uni Eropa harus mempertimbangkan lebih banyak pembekuan aset dan larangan bepergian pada pejabat Venezuela.
"Sanksi yang ditargetkan terhadap para kleptokrat yang telah memperkaya diri mereka sendiri di belakang populasi yang sangat miskin, itu adalah sesuatu yang saya pikir bisa efektif," kata Hunt dalam pernyataan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran.
Credit sindonews.com
Cina, Rusia, Turki Dukung Maduro, 3 Alasannya?
CB, Washington - Krisis politik di Venezuela
masih berlangsung sejak pekan lalu dan menciptakan dua kubu dan
menyulitkan posisi pemerintah pimpinan Presiden Nicolas Maduro. Kubu
penantang dipimpin pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang
merupakan Presiden Majelis Nasional dan telah mendeklarasikan diri
sebagai Presiden interim untuk menggantikan Presiden Venezuela, Nicolas
Maduro.
Guaido didukung Amerika Serikat, Uni Eropa, Brasil, Argentina dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya.
Sedangkan kubu inkumben dikomandoi Presiden Venezuela, Nicolas
Maduro, yang baru saja dilantik sebagai Presiden pada 10 Januari 2019.
Dia mulai menjalani periode kedua sebagai Presiden untuk enam tahun.
Maduro mendapat dukungan dari sejumlah negara seperti Rusia, Cina,
Turki, Meksiko dan Kuba.
“Sekarang ini saatnya bagi semua negara untuk membuat pilihan,” kata Mike Pompeo, menteri luar negeri AS, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Sabtu pekan lalu, 26 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.
Berikut ini alasan tiga negara mendukung Maduro, 56 tahun, seperti dilansir CNN:
Jumlah total pinjaman ini mencapai sekitar US$62.2 miliar atau sekitar Rp869 triliun, menurut catatan dari lembaga pemikir Inter-American Dialogue. Jumlah pinjaman ini jauh melampaui pinjaman kepada negara Amerika Latin lainnya.
Sejak 2005 – 2015, perusahaan Cina telah berinvestasi dengan nilai US$19.15 miliar untuk berbagai proyek seperti dilansir lembaga American Enterprise Institute, yang berbasis di Washington.
Belakangan, Cina mengurangi drastis investasi di Venezuela menjadi hanya US$1.84 miliar atau sekitar Rp25.7 triliun. Cina sepertinya merasa khawatir mengenai kemampuan Venezuela untuk mengembalikan pinjaman itu.
“Hubungan kedua negara semakin bersifat politik karena Cina berkepentingan untuk mendukung Maduro dengan pertimbangan ekonomi dan geopolitik terkait ketegangan Cina dengan AS,” kata Mijares.
Menurut Mijares, Venezuela juga mendukung posisi Rusia di Suriah dan Ukraina. Cina dan Rusia menjadi penting bagi Venezuela karena keduanya merupakan negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB.
“Sekarang
Rusia telah menjadi mitra bisnis Venezuela paling penting di sabuk
Orinoco,” kata Mijares mengenai ladang minyak di utara Venezuela.
Perusahaan pelat merah minyak Rusia, Rosneft, memiliki kepentingan dengan pemerintahan Maduro. Rosneft mengambil nyaris 50 persen saham di Citgo, yang merupakan anak perusahaan minyak Venezuela yaitu PDVSA, sebagai jaminan US$ 1.5 miliar atau Rp21 triliun pinjaman ke pemerintah Maduro.
Pada 2017, Rusia dan Venezuela menyepakatai restrukturisasi utang negara Amerika Latin itu senilai US$3.15 miliar atau sekitar Rp44 triliun. “Putin mencoba memberi pesan kepada AS bawa dia dapat bermain di halaman belakang kita,” kata Derek Chollet, bekas asisten menhan AS.
“Pemimpin Turki khususnya Erdogan melihat Maduro sebagai orang yang menjadi target tidak adil dari Barat,” kata Asli Aydintasbas, peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.
Venezuela mengirim emas ke Turki sebagai pembayaran untuk bahan makanan dan bantuan kemanusiaan untuk Caracas.
“Hubungan Venezuela dengan Argentina dan Brasil hilang, yang awalnya sekutu, sehingga hubungan dengan Turki merupakan penyeimbang,” kata Helen Yaffe, peneliti di London School of Economics di Pusat Studi Karibia dan Amerika Latin.
Turki menjadi penting bagi Venezuela karena Ankara merupakan koneksi ke Eropa dan juga anggota NATO. Pada saat yang sama, Turki ingin menjadi pemain geopolitik yang lebih besar.
“Turki melihat dirinya sebagai salah satu pemain ekonomi global, mencoba menggunakan kekuatannya dan salah satu caranya adalah membangun aliansi dan memberikan bantuan kemanusiaan ke pemerintahan Maduro,” kata Mehmet Ozkan, yang merupakan peneliti di Center for Global Policy di Washington DC.
Guaido didukung Amerika Serikat, Uni Eropa, Brasil, Argentina dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya.
“Sekarang ini saatnya bagi semua negara untuk membuat pilihan,” kata Mike Pompeo, menteri luar negeri AS, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Sabtu pekan lalu, 26 Januari 2019 seperti dilansir Reuters.
Berikut ini alasan tiga negara mendukung Maduro, 56 tahun, seperti dilansir CNN:
- Cina
Jumlah total pinjaman ini mencapai sekitar US$62.2 miliar atau sekitar Rp869 triliun, menurut catatan dari lembaga pemikir Inter-American Dialogue. Jumlah pinjaman ini jauh melampaui pinjaman kepada negara Amerika Latin lainnya.
Sejak 2005 – 2015, perusahaan Cina telah berinvestasi dengan nilai US$19.15 miliar untuk berbagai proyek seperti dilansir lembaga American Enterprise Institute, yang berbasis di Washington.
Belakangan, Cina mengurangi drastis investasi di Venezuela menjadi hanya US$1.84 miliar atau sekitar Rp25.7 triliun. Cina sepertinya merasa khawatir mengenai kemampuan Venezuela untuk mengembalikan pinjaman itu.
“Hubungan kedua negara semakin bersifat politik karena Cina berkepentingan untuk mendukung Maduro dengan pertimbangan ekonomi dan geopolitik terkait ketegangan Cina dengan AS,” kata Mijares.
- Russia
Menurut Mijares, Venezuela juga mendukung posisi Rusia di Suriah dan Ukraina. Cina dan Rusia menjadi penting bagi Venezuela karena keduanya merupakan negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Perusahaan pelat merah minyak Rusia, Rosneft, memiliki kepentingan dengan pemerintahan Maduro. Rosneft mengambil nyaris 50 persen saham di Citgo, yang merupakan anak perusahaan minyak Venezuela yaitu PDVSA, sebagai jaminan US$ 1.5 miliar atau Rp21 triliun pinjaman ke pemerintah Maduro.
Pada 2017, Rusia dan Venezuela menyepakatai restrukturisasi utang negara Amerika Latin itu senilai US$3.15 miliar atau sekitar Rp44 triliun. “Putin mencoba memberi pesan kepada AS bawa dia dapat bermain di halaman belakang kita,” kata Derek Chollet, bekas asisten menhan AS.
- Turki
“Pemimpin Turki khususnya Erdogan melihat Maduro sebagai orang yang menjadi target tidak adil dari Barat,” kata Asli Aydintasbas, peneliti di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.
Venezuela mengirim emas ke Turki sebagai pembayaran untuk bahan makanan dan bantuan kemanusiaan untuk Caracas.
“Hubungan Venezuela dengan Argentina dan Brasil hilang, yang awalnya sekutu, sehingga hubungan dengan Turki merupakan penyeimbang,” kata Helen Yaffe, peneliti di London School of Economics di Pusat Studi Karibia dan Amerika Latin.
Turki menjadi penting bagi Venezuela karena Ankara merupakan koneksi ke Eropa dan juga anggota NATO. Pada saat yang sama, Turki ingin menjadi pemain geopolitik yang lebih besar.
“Turki melihat dirinya sebagai salah satu pemain ekonomi global, mencoba menggunakan kekuatannya dan salah satu caranya adalah membangun aliansi dan memberikan bantuan kemanusiaan ke pemerintahan Maduro,” kata Mehmet Ozkan, yang merupakan peneliti di Center for Global Policy di Washington DC.
Credit tempo.co
Venezuela Tahan Lima Wartawan Asing Peliput Krisis Politik
Ilustrasi penjara. (Istockphoto/menonsstocks)
Dua wartawan Kolombia dan seorang dari Spanyol bekerja untuk kantor berita Efe asal Negeri Matador. Kepala biro Efe di Kolombia, Nelida Fernandez, mengatakan ketiganya sengaja dikirim ke Venezuela untuk meliput krisis politik dan ekonomi yang semakin pelik.
Sementara itu, dua wartawan Perancis bekerja untuk program televisi Quotidien dan ditahan sejak Selasa (29/1) lalu. Selain kelima jurnalis tersebut, dua wartawan televisi asal Chili telah lebih dulu ditahan dan dideportasi.
Menteri Luar Negeri Chili, Roberto Ampuero mengatakan dua warganya itu ditangkap pada Selasa malam di dekat istana presiden. Dia menuturkan otoritas Venezuela beralasan penangkapan dilakukan karena kedua wartawan itu meliput di "zona keamanan".
Ampuero menuturkan mereka ditahan selama 14 jam sebelum diusir dari Venezuela.
"Inilah yang dilakukan kediktatoran. Menginjak kebebasan pers," ucap Ampuero melalui Twitternya, seperti dikutip AFP pada Kamis (31/1).
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah wartawan asing ditahan dan diusir dari Venezuela. Rezim pemerintah setempat beralasan pengusiran dilakukan karena para jurnalis itu tak memiliki izin pers.
Tanpa menyinggung penangkapan terbaru, Menlu Venezuela Jorge Arreaza mengatakan para wartawan asing telah memasuki negaranya tanpa izin kerja yang semestinya.
Krisis politik Venezuela semakin pelik terutama setelah Presiden Majelis Nasional, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai pemimpin interim negara di Amerika Selatan itu dan menantang rezim Maduro.
Guaido juga telah meminta militer membelot dari rezim pesaingnya dengan imbalan amnesti.
Langkah Guaido didukung sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, Kanada, hingga Brasil, dan Kolombia. Hal itu juga membuka kemungkinan bagi pihak ketiga menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang tengah bertikai.
Kemelut semakin rumit saat sejumlah pihak, termasuk Amerika Serikat mengakui kepemimpinan politikus berusia 35 tahun itu. Di sisi lain, Rusia yang menjadi sekutu rezim terus mendukung Maduro.
Credit cnnindonesia.com
Trump Frustrasi Tidak Dapat Anggaran Tembok AS-Meksiko
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)
Kongres AS sempat menolak anggaran sebesar US$5,7 miliar (sekitar Rp72,8 triliun) yang diajukan Trump untuk pembangunan tembok perbatasan. Perundingan antara dua kubu itu sempat menemui jalan buntu dan akhirnya pemerintahan AS resmi ditutup pada 22 Desember 2018.
Trump akhirnya setuju membuka pemerintahan pada 26 Januari tanpa mendapatkan dana pembangunan tembok perbatasan. Namun pembukaan itu dikatakan hanya terbatas sampai 15 Februari.
"Dengan pembunuhan meningkat 33 persen di Meksiko, sebuah rekor, mengapa tidak ada orang waras yang mau membangun tembok. Konstruksi telah dimulai dan tidak akan berhenti sampai selesai," ucap Trump.
Saat ini Kongres AS dikuasai oleh Partai Demokrat yang merupakan oposisi Trump sebagai bagian kubu Partai Republik. Kongres hanya setuju mengeluarkan anggaran tembok perbatasan sebesar US$1,3 miliar (sekitar Rp18,9 triliun).
Disiarkan AFP, pada awalnya Trump menggunakan kata "wall" buat kampanye tembok perbatasan yang kemudian menimbulkan aksi politik "build the wall".
Namun sejak ada upaya penolakan dari Demokrat yang menganggap Trump menjelekkan imigran Amerika Tengah dan mempromosikan teknologi "dinding abad pertengahan" kata "wall" diganti menjadi "barrier" (pembatas).
Lantas pada Desember lalu, Trump menjelaskan dia sebenarnya meminta bilah baja buat pembatas perbatasan alih-alih struktur tembok yang solid.
Terlepas dari permainan kata, Demokrat tetap teguh menolak dukungan pada proyek Trump itu.
"Mari kita menyebutnya 'Wall' dari sekarang dan berhenti bermain politik. 'Wall' adalah sebuah 'Wall'," ucap Trump.
Trump mengatakan bila anggaran tembok perbatasan tidak didapat pada 15 Februari, maka dia akan memberlakukan penutupan pemerintahan lagi atau mencari cara melewati kongres dengan menggunakan dana darurat.
"Saya akan melakukan itu," ucap Trump.
Credit cnnindonesia.com
Iran Mulai Proses 30 Ton Adonan Kuning Uranium
CB, Jenewa – Otoritas nuklir Iran
telah mengirim paket besar hasil penambangan uranium berbentuk adonan
kuning atau “yellow cake” untuk diproses. Bahan ini bakal dikirim ke
fasilitas pengayaan uranium.
Adonan kuning atau uranium ore dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi uranium yang diperkaya. Ini sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar untuk instalasi nuklir. Bahan ini bisa diolah lebih lanjut menjadi bom nuklir.
“30 ton adonan kuning dari sebuah instalasi produksi di kota Ardakan di Iran bagian tengah telah dikirim ke fasilitas konversi uranium di Isfahan pada Rabu,” begitu dilansir kantor berita IRNA dan dikutip Reuters pada Rabu, 30 Januari 2019 waktu setempat.
Ini merupakan pengiriman paket kedua adonan kuning ini setelah fasilitas nuklir di Isfahan kembali di buka pada Juni 2018 setelah tidak beroperasi selama sembilan tahun.
Media Mehr News melansir adonan kuning ini merupakan hasil penambangan di tambang uranium Saghand Uranium Mine di Provinsi Yazd. Presiden Iran, Hassan Rouhani, memerintahkan pengolahan adonan kuning ini pada April 2018.
Aktivitas pengayaan uranium ini diizinkan dalam perjanjian nuklir Iran 2016, yang memungkinkan negeri mullah ini memperkaya uranium hingg 3.67 persen. Kadar ini jauh dibawah kadar uranium untuk senjata yaitu 90 persen lebih. Perjanjian nuklir juga mengizinkan Iran menyimpan stok uranium yang diperkaya tadi dalam bentuk hexafluoride sebanyak 300 kilogram.
Menurut mekanisme yang berlaku, adonan kuning ini akan diproses menjadi gas bernama uranium hexafluoride (UF6) sebelum pengayaan dilakukan. Adonan kuning ini akan dikirim ke fasilitas nuklir Natanz untuk pengayaan seperti dilansir IRNA.
Organisasi Energi Atom dari Iran mengatakan instalasi untuk pengayaan uranium telah beroperasi di Isfahan. Dan satu barel adonan kuning telah dikirim ke fasilitas ini sebelumnya.
Saat ini, hubungan Iran dan AS menegang pasca sanksi ekonomi yang dikenakan Presiden Donald Trump. Ini terjadi setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran yang masih didukung lima negara besar seperti Jerman, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.
Adonan kuning atau uranium ore dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi uranium yang diperkaya. Ini sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar untuk instalasi nuklir. Bahan ini bisa diolah lebih lanjut menjadi bom nuklir.
“30 ton adonan kuning dari sebuah instalasi produksi di kota Ardakan di Iran bagian tengah telah dikirim ke fasilitas konversi uranium di Isfahan pada Rabu,” begitu dilansir kantor berita IRNA dan dikutip Reuters pada Rabu, 30 Januari 2019 waktu setempat.
Ini merupakan pengiriman paket kedua adonan kuning ini setelah fasilitas nuklir di Isfahan kembali di buka pada Juni 2018 setelah tidak beroperasi selama sembilan tahun.
Media Mehr News melansir adonan kuning ini merupakan hasil penambangan di tambang uranium Saghand Uranium Mine di Provinsi Yazd. Presiden Iran, Hassan Rouhani, memerintahkan pengolahan adonan kuning ini pada April 2018.
Aktivitas pengayaan uranium ini diizinkan dalam perjanjian nuklir Iran 2016, yang memungkinkan negeri mullah ini memperkaya uranium hingg 3.67 persen. Kadar ini jauh dibawah kadar uranium untuk senjata yaitu 90 persen lebih. Perjanjian nuklir juga mengizinkan Iran menyimpan stok uranium yang diperkaya tadi dalam bentuk hexafluoride sebanyak 300 kilogram.
Menurut mekanisme yang berlaku, adonan kuning ini akan diproses menjadi gas bernama uranium hexafluoride (UF6) sebelum pengayaan dilakukan. Adonan kuning ini akan dikirim ke fasilitas nuklir Natanz untuk pengayaan seperti dilansir IRNA.
Organisasi Energi Atom dari Iran mengatakan instalasi untuk pengayaan uranium telah beroperasi di Isfahan. Dan satu barel adonan kuning telah dikirim ke fasilitas ini sebelumnya.
Saat ini, hubungan Iran dan AS menegang pasca sanksi ekonomi yang dikenakan Presiden Donald Trump. Ini terjadi setelah Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran yang masih didukung lima negara besar seperti Jerman, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina.
Credit tempo.co
Nike Didesak Tarik Sepatu Berdesain Tulisan Mirip 'Allah'
Ilustrasi logo perusahaan pakaian olahraga asal Amerika Serikat, Nike. (REUTERS/Lucy Nicholson)
Desakan itu muncul dalam petisi yang dibuat Saiqa Noreen, salah satu konsumen sepatu asal Amerika Serikat tersebut yang juga merupakan seorang Muslim.
"Kami mendesak Nike untuk menarik semua sepatu dengan desain menyerupai kata Allah yang sangat menghina dan menghujat ini dari seluruh dunia sesegera mungkin. Kami juga meminta pengawasan produk yang lebih ketat dari Nike sebelum memasarkan produk," tulis Noreen dalam petisi itu, seperti dilansir The Independent, pada Kamis (31/1).
Petisi dibuat Noreen dalam situs change.org pada awal Januari lalu dan berisikan desekan bagi Nike untuk menarik sepatu Air Max 270 dari seluruh toko.
Dia beralasan sepatu Air Max itu menggunakan logo yang menyerupai huruf arab "Allah."
Perempuan itu juga menambahkan logo menyerupai tulisan Allah tersebut tidak pantas dipampang pada sepatu lantaran "pasti akan diinjak-injak, ditendang, dan menjadi kotor akibat tanah hingga kotoran."
"Adalah sesuatu yang keterlaluan dan mengerikan jika Nike membiarkan lafaz Tuhan dipasang di sepatu," kata Noreen.
"Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sopan dan sangat-sangat menghina umat Muslim bahkan agama Islam. Islam mengajarkan belas kasih, kebaikan, dan keadilan kepada semua orang," ujar Noreen.
Noreen juga menyerukan "seluruh umat Muslim dan orang-orang yang menghormati kebebasan beragama" untuk menandatangani dan mendukung petisi itu.
Pekan lalu, Footwear News melaporkan petisi itu telah diteken 5.400 orang. Hari ini, dukungan itu bertambah menjadi 12 ribu tanda tangan.
Desakan itu tak hanya muncul dari petisi. Warganet di media sosial juga turut mendesak Nike untuk menarik sepatu tersebut. Beberapa konsumen bahkan mengunggah cerita mereka mengembalikan sepatu Air Max tersebut setelah melihat kemiripan logo dengan lafaz "Allah."
"Mengapa Nike menjual sepatu yang jelas memiliki logo bertuliskan 'Allah' dalam bahasa Arab. Tarik seluruh sepatu dari pasaran. Menjijikan dan mengerikan," ucap salah satu konsumen Nike di Twitter.
Merespons petisi tersebut, Nike beralasan kemiripan logo itu hanya kebetulan.
"Nike menghormati seluruh agama dan kami memperhatikan hal ini dengan sangat serius," tutur perusahaan tersebut.
"Logo Air Max dirancang untuk menjadi representasi bergaya dari model sepatu ini. Logo dimaksudkan untuk mencerminkan merek Air Max saja. Kesamaan makna atau representasi lainnya terbentuk tidak disengaja."
Ini bukan pertama kalinya Nike diduga menistakan agama. Pada 1997, perusahaan itu dipaksa menarik sekitar 38 ribu pasang sepatu dari seluruh dunia dari Inggris karena logo serupa.
Selain menarik sepatu-sepatu itu dari pasaran, Nike menyumbangkan US450 ribu ke sebuah sekolah dasar Islam di AS untuk digunakan membangun taman bermain anak-anak.
Credit cnnindonesia.com
Diancam AS, Hakim Mahkamah Pidana Internasional Mengundurkan Diri
DEN HAAG
- Seorang hakim senior dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den
Haag mengundurkan diri setelah Amerika Serikat (AS) mengancam para hakim
yang menyelidiki dugaan kejahatan perang Amerika di Afghanistan.
Ancaman kematian terhadap para hakim dilontarkan Penasihat Keamanan
Nasional Gedung Putih John Bolton September lalu.
Hakim Christoph Flugge telah bekerja dengan ICC dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) sejak 2008. Baru-baru ini, ia terlibat dengan penyelidikan awal terhadap klaim bahwa anggota layanan militer AS dan para petugas CIA menyiksa para tahanan di Afghanistan.
Flugge mengatakan kepada surat kabar Jerman, Zeit, bahwa ia menyerahkan pengunduran dirinya setelah ada ancaman terbuka dari pejabat AS, termasuk pidato Bolton September lalu. Dalam pidatonya, Bolton berharap para hakim yang terlibat penyelidikan dugaan kejahatan perang itu tewas di pengadilan.
Hakim Christoph Flugge telah bekerja dengan ICC dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) sejak 2008. Baru-baru ini, ia terlibat dengan penyelidikan awal terhadap klaim bahwa anggota layanan militer AS dan para petugas CIA menyiksa para tahanan di Afghanistan.
Flugge mengatakan kepada surat kabar Jerman, Zeit, bahwa ia menyerahkan pengunduran dirinya setelah ada ancaman terbuka dari pejabat AS, termasuk pidato Bolton September lalu. Dalam pidatonya, Bolton berharap para hakim yang terlibat penyelidikan dugaan kejahatan perang itu tewas di pengadilan.
"Jika para hakim ini pernah mencampuri urusan rumah tangga AS atau menyelidiki seorang warga negara Amerika, ia (Bolton) mengatakan pemerintah Amerika akan melakukan semua yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa para hakim ini tidak lagi diizinkan untuk bepergian ke Amerika Serikat, dan bahwa mereka akan bahkan mungkin diadili secara pidana," kata Flugge kepada Zeit, dalam sebuah wawancara yang diterjemahkan oleh The Guardian, Kamis (31/1/2019).
"Penasihat keamanan Amerika menyampaikan pidatonya pada saat Den Haag merencanakan penyelidikan awal terhadap tentara Amerika yang dituduh menyiksa orang di Afghanistan," ujar Flugge. "Ancaman Amerika terhadap hakim internasional jelas menunjukkan iklim politik baru. Ini mengejutkan. Saya belum pernah mendengar ancaman seperti ini."
Pidato Bolton saat itu disampaikan kepada Masyarakat Federalis yang konservatif di Washington, DC. Pidatonya disampaikan setahun setelah ICC mulai menyelidiki klaim bahwa setidaknya 61 orang yang ditahan di Afghanistan telah disiksa oleh pasukan Amerika dan 27 lainnya oleh CIA di penjara rahasia di Afghanistan dan di luar negeri. Awal penyelidikan itu diungkap jaksa penuntut ICC Fatou Bensouda.
Bolton
menyebut penyelidikan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat
dibenarkan. "(Saya) berjanji untuk melindungi warga negara kita dan
orang-orang dari sekutu kita dari penuntutan yang tidak adil oleh
pengadilan yang tidak sah ini," kata Bolton dalam pidatonya.
Pejabat senior AS itu juga berjanji untuk membela warga Israel dari ICC. Sekutu AS, Israel, pada saat itu dituduh melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina. Bolton memperingatkan bahwa AS akan mengabaikan surat perintah penangkapan, melarang hakim dan jaksa memasuki Amerika, dan bahkan mengadili mereka di pengadilan Amerika.
Pejabat senior AS itu juga berjanji untuk membela warga Israel dari ICC. Sekutu AS, Israel, pada saat itu dituduh melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Palestina. Bolton memperingatkan bahwa AS akan mengabaikan surat perintah penangkapan, melarang hakim dan jaksa memasuki Amerika, dan bahkan mengadili mereka di pengadilan Amerika.
Credit sindonews.com
AS Akan Umumkan Penangguhan Kewajiban Perjanjian INF
BEIJING - Amerika Serikat (AS) akan mengumumkan penangguhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF) dengan Rusia dalam beberapa hari mendatang. Langkah itu dilakukan setelah pembicaraan bilateral kedua negara gagal mencapai kemajuan.
"Rusia masih belum mengakui bahwa mereka melanggar perjanjian itu," kata Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Kamis (31/1/2019).
Namun Thompson menambahkan bahwa diplomasi tidak pernah dilakukan dan dia mengantisipasi lebih banyak diskusi.
"Rusia masih belum mengakui bahwa mereka melanggar perjanjian itu," kata Wakil Menteri AS untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional, Andrea Thompson, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Kamis (31/1/2019).
Namun Thompson menambahkan bahwa diplomasi tidak pernah dilakukan dan dia mengantisipasi lebih banyak diskusi.
Ditandatangani
pada tahun 1987, Perjanjian INF melarang rudal berbasis darat dengan
jangkauan antara 500 km dan 5.500 km - banyak di antaranya telah
dikerahkan oleh kedua sisi saat Perang Dingin pada waktu itu.
Selama beberapa tahun terakhir, AS menuding Rusia telah melanggar INF dengan membangun rudal yang dilarang. Namun Moskow membantah tuduhan itu dan pada gilirannya menuduh AS yang tidak patuh, dengan alasan bahwa mereka dapat mengubah situs pertahanan rudal di Eropa Timur menjadi peluncur jarak menengah yang ofensif.
Selama beberapa tahun terakhir, AS menuding Rusia telah melanggar INF dengan membangun rudal yang dilarang. Namun Moskow membantah tuduhan itu dan pada gilirannya menuduh AS yang tidak patuh, dengan alasan bahwa mereka dapat mengubah situs pertahanan rudal di Eropa Timur menjadi peluncur jarak menengah yang ofensif.
Washington
menuntut agar Rusia menghancurkan rudal yang dianggap sebagai bentuk
pelanggaran terhadap perjanjian itu. Rudal yang dimaksud adalah rudal
jelajah 9M729 atau oleh NATO dinamai SSC-8. Namun tuntutan itu menurut Moskow tidak dapat diterima.
Credit sindonews.com
Diktaktor menjadi negosiator, pencitraan Kim Jong-un setahun terakhir
Seseorang yang
oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah
dideskripsikan sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya....
(CB) - Apa yang ada di benak Anda saat mendengar nama Kim
Jong-un? Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak akan terlalu
terpengaruh dengan sosok pemimpin tertinggi Korea Utara itu.
Namun, bagi Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, Kim Jong-un adalah tokoh yang sudah dia kenal sejak masuk sekolah dasar.
Bagi Kim Min-Jae dan mayoritas generasi muda Korea Selatan lainnya, Wangsa Kim di Utara merupakan sosok di balik bayang-bayang ancaman perang dan rezim yang menyengsarakan rakyatnya demi ambisi pengembangan senjata nuklir.
Akan tetapi, mahasiswa yang ditemui saat mengikuti tur universitasnya ke Zona Demiliterisasi (DMZ) di perbatasan Korea Selatan-Korea Utara akhir November 2018 itu mengatakan sosok Kim Jong-un berubah menjadi lebih positif dalam setahun terakhir.
"Saya tahu bahwa Kim Jong-un memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan kami (Korea Selatan)," kata dia.
Kim Min-jae menambahkan, progres yang ditunjukkan selama setahun terakhir di 2018 oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un tampaknya benar-benar akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk perdamaian di Semenanjung Korea.
Harapan tersebut disampaikan warga Seoul itu karena ia dan rakyat Korea Selatan sudah lelah hidup di bawah kecemasan akan senjata nuklir dan perang. Tercatat pada 2017, Korea Utara meluncurkan 23 rudal dalam 16 kali uji coba senjata nuklir.
Namun, bagi Kim Min-jae (21), mahasiswa tingkat akhir di suatu universitas khusus laki-laki di Seoul, Korea Selatan, Kim Jong-un adalah tokoh yang sudah dia kenal sejak masuk sekolah dasar.
Bagi Kim Min-Jae dan mayoritas generasi muda Korea Selatan lainnya, Wangsa Kim di Utara merupakan sosok di balik bayang-bayang ancaman perang dan rezim yang menyengsarakan rakyatnya demi ambisi pengembangan senjata nuklir.
Akan tetapi, mahasiswa yang ditemui saat mengikuti tur universitasnya ke Zona Demiliterisasi (DMZ) di perbatasan Korea Selatan-Korea Utara akhir November 2018 itu mengatakan sosok Kim Jong-un berubah menjadi lebih positif dalam setahun terakhir.
"Saya tahu bahwa Kim Jong-un memiliki iktikad baik untuk memperbaiki hubungan dengan kami (Korea Selatan)," kata dia.
Kim Min-jae menambahkan, progres yang ditunjukkan selama setahun terakhir di 2018 oleh Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un tampaknya benar-benar akan menghasilkan suatu kesepakatan untuk perdamaian di Semenanjung Korea.
Harapan tersebut disampaikan warga Seoul itu karena ia dan rakyat Korea Selatan sudah lelah hidup di bawah kecemasan akan senjata nuklir dan perang. Tercatat pada 2017, Korea Utara meluncurkan 23 rudal dalam 16 kali uji coba senjata nuklir.
Pandangan Kim Min-jae yang berubah itu juga didukung suatu survei independen pada 2018 yang menunjukkan hampir 80 persen rakyat Korea melihat Kim Jong-un sebagai sosok yang baik.
Kelompok pendukung Kim di Korea Selatan juga makin tumbuh sejak pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura pada Juni 2018.
Peneliti senior Asan Institute yang berbasis di Seoul dan Washington DC, Dr. James Kim, menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Korea bahkan menggambarkan pemimpin Korea Utara itu sebagai tokoh yang imut sekaligus "macho".
"Jika Anda pergi ke Myeongdong, bukan tidak mungkin Anda akan menemukan boneka figurin Kim," kata James Kim menyebut salah satu kawasan turis di Seoul.
Presiden Trump pernah menyebut Kim Jong-un sebagai "rocket man" saat ketegangan antara dua kedua meningkat setelah Kim meluncurkan rudal jarak jauh Hwasong-15 pada November 2017 yang menjangkau hingga Pulau Saipan, wilayah administrasi AS.
Namun, begitu pertemuan di Singapura terlaksana, sikap Trump berubah 180 derajat, dia memuji Kim sebagai sosok yang sangat terbuka dan pemimpin yang luar biasa. Trump juga mengaku kagum pada pemimpin Korea Utara itu atas cintanya kepada negerinya.
Padahal, di dalam negeri AS sendiri, negeri yang diancam akan "dilumatkan" oleh Korea Utara, sosok Kim Jong-un masih seperti ayah (Kim Jong-il) dan kakeknya (Kim Il-sung), yang dianggap sebagai diktator yang melanggar HAM dengan penjara kerja paksa yang tidak manusiawi, hukuman mati--bahkan pada anak-anak, hingga tuduhan bahwa ia sengaja membiarkan rakyatnya mati kelaparan.
Namun, citra Kim yang negatif itu tanpa sadar dipoles oleh Trump menjadi lebih baik sejak pertemuan di Singapura Juni 2018 lalu.
Dr. James Kim dalam pertemuan dengan jurnalis Asia-Pasifik peserta program Meridian International Center yang didanai Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa sikap Trump yang kerap memuji Kim merupakan taktik agar pemimpin Korea Utara itu mau duduk di meja perundingan. Sementara itu, Kim mengambil kesempatan pada gaya kepemimpinan Trump untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan pihaknya.
Di luar harapan yang tinggi terhadap kelanjutan pertemuan itu, kini AS dan Korut seperti menemui jalan buntu karena hingga akhir 2018, tidak ada pertemuan tingkat teknis untuk membahas perundingan denuklirisasi.
Peneliti Senior Kajian Asia Timur The Heritage Foundation Bruce Klingner mengatakan bahwa "pencitraan" Kim Jong-un oleh Trump menjadi blunder bagi Deklarasi Sentosa yang ditandatangani di Singapura.
Menurut mantan agen CIA di Korea itu, pujian Trump mungkin memang telah menjaga jalannya pertemuan tetap pada jalurnya, namun juga membuat masyarakat internasional melunakkan tekanan pada pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara, serta mendorong legitimasi Kim di kancah dunia.
"Seseorang yang oleh PBB disebut telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dideskripsikan (oleh Trump) sebagai orang yang cerdas, mencintai rakyatnya, telah saling jatuh cinta," kata dia.
"Bahkan, Neville Chamberlain tidak menggambarkan Hitler mencintai rakyatnya, sosok yang pintar, dan bahwa Neville jatuh cinta pada Adolf," lanjut Klingner mengacu pada mantan perdana menteri Inggris dan kanselir serta pemimpin Nazi Jerman di masa Perang Dunia II.
Citra Kim yang bergeser positif itu, menurut Peneliti Senior Foundation for Defense of Democracies Kolonel David Maxwell, merupakan buah pikiran saudarinya, Kim Yo-jong, yang juga menjabat deputi direktur Departemen Propaganda dan Agitasi Korea Utara.
Menurut mantan personel militer Angkatan Darat AS itu, dua bersaudara Kim telah sukses dalam membalikkan seluruh asumsi tentang pemimpin Korea Utara di mata dunia.
Dalam pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in di desa gencatan senjata Panmunjom pada Mei 2018, Kim juga dinilai berhasil menampilkan sosok pemimpin yang pintar, ramah dan rendah hati.
"Sungguh mengesankan! Saya mengapresiasi rakyat Korea Selatan yang mengatakan 'ini berbeda,' bahwa mereka berharap (pada pertemuan itu). Semua orang menginginkan perdamaian dan berharap dia (Kim Jong-un) akan berubah," kata Maxwell.
"Mungkin dia akan berubah, tapi saya pikir tidak," lanjut dia.
Di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Utara itu, Kim menampakkan kehangatan pada Moon, bagai seorang saudara yang kembali bertemu dengan kerabatnya yang lama berpisah.
Peneliti Senior bidang Korea dari Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang berbasis di washington DC, Dr. Sue Mi Terry, mengatakan citra Kim Jong-un terdongkrak oleh sikap Moon Jae-in yang memposisikan Korea Selatan sebagai pengacara Korea Utara.
Berulang kali Presiden Moon berperan sebagai pembawa pesan Kim bagi Trump dan sebaliknya, salah satunya yang disampaikan kepada media jelang kunjungan ke Selandia Baru pada awal Desember 2018. Trump memintanya menyampaikan pada Kim bahwa Trump memiliki pandangan yang bersahabat dengan Kim dan menyukainya.
Dalam pesan via Moon itu, Trump juga berharap Kim dapat menaati semua kesepakatan dari pertemuan Juni bersama-sama sehingga dia dapat membuat Kim mendapatkan yang dia inginkan.
Strategi Korea Selatan adalah keluar dari retorika "fire and fury," istilah yang disebutkan Trump untuk menanggapi ketegangan yang meningkat dengan Korea Utara pada 2017, yakni ancaman untuk membalas dengan kekuatan yang besar yang berasal dari kemarahan.
"Karena itu saya memahami apa yang Presiden Moon coba lakukan, dia membuat Korea Selatan percaya bahwa asalkan mereka memperbaiki hubungan inter-Korea, maka situasi akan berubah. Kim akan melunak dan hadir dalam berbagai pertemuan," kata dia.
Langkah Moon tersebut juga didukung Dewan Nasional Korea, lembaga legislatif Korea Selatan, yang kini juga dikuasai partai yang kini duduk di pemerintahan.
Ketua Dewan Nasional Korea Moon Hee-sang mengatakan Presiden Moon tengah membuat kemajuan dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Utara, dan saat Kim Jong-un berkunjung ke Seoul untuk pertama kali, dia akan disambut dengan hangat. Kim diharapkan hadir di Seoul pada akhir 2018 lalu, namun gagal memenuhinya dan hingga kini belum ada kepastian kapan dia akan melaksanakan kunjungan itu.
Lebih lanjut, Terry memperingatkan jika tidak ada strategi yang jelas untuk meraih hasil yang terukur, terutama dari pemerintah AS, pertemuan-pertemuan itu hanya akan menjadi ajang pencitraan bagi Kim yang tanpa sadar turut dipoles oleh Trump dan Kim.
"Dia (Kim) ingin diperlakukan seperti pemimpin yang normal dari sebuah negara yang normal, dan Korea Selatan memberikan itu agar dia mau melunak dan maju ke perundingan, meskipun saat ini saya tidak melihat ada kesungguhan dari Korea Utara untuk menuju ke sana," kata dia.
Tampaknya, kesungguhan Kim untuk berubah menjadi negosiator, alih-alih sekadar pencitraan, diuji pada awal tahun 2019 ini, saat pertemuan kedua dengan Trump benar-benar terlaksana. Pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu perjanjian yang jelas serta terukur untuk denuklirisasi dan peningkatan HAM di Korea Utara.
Credit antaranews.com
KTT Kedua Trump-Kim Jong-un Dihelat di Negara Asia
Menlu AS, Mike Pompeo, mengatakan pertemuan
kedua antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim
Jong-un akan digelar di salah satu negara Asia. (Reuters/Jonathan Ernst)
"Kami akan melakukannya di suatu tempat di daerah Asia," kata Pompeo dalam sebuah wawancara dengan Fox News Channel, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (30/1).
Pompeo mengaku telah membentuk dan mengirim tim untuk mempersiapkan pertemuan tersebut. Dia juga mengatakan Korut sepakat menggelar pertemuan itu akhir Februari mendatang.
"Mereka menuju ke sana sekarang untuk meletakkan fondasi yang saya harapkan bisa menjadi langkah tambahan yang substansial menuju arah tak hanya denuklirisasi di Semenanjung Korea, tetapi juga masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Korut," katanya.
Meski begitu, Pompeo tidak menyebutkan tempat pertemuan tersebut. Vietnam, yang selama ini digadang-gadang menjadi lokasi pertemuan, juga mengaku belum diberi tahu terkait persiapan KTT tersebut.
Meski begitu, Hanoi merasa yakin negaranya mampu menjadi tuan rumah dari pertemuan tinggi yang paling dinanti itu.
Kepada Reuters, sejumlah pejabat dan diplomat memaparkan bahwa Vietnam memang menyatakan diri ingin menjadi tuan rumah KTT AS-Korut.
Dua sumber juga membeberkan bahwa Hanoi tengah berbenah untuk menyambut Kim Jong-un dalam sebuah kunjungan kenegaraan.
Selain Vietnam, Singapura dan Hawaii dikabarkan masuk ke dalam daftar tempat yang dipertimbangkan menjadi lokasi pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-un.
Singapura telah menjadi pertemuan pertama KTT AS-Korut pada Juni 2018 lalu. Negara itu kembali dipertimbangkan karena jaraknya yang tak begitu jauh dari Ibu Kota Korea Utara, Pyongyang.
Pertimbangan lainnya adalah soal transportasi. Jet pribadi Ilyushin-62M milik Jong-un mampu menempuh jarak perjalanan 10 ribu kilometer. Dengan burung besi itu, dia bisa mencapai Singapura, Hanoi dan Hawaii.
Namun, pesawat kargo Ilyushin-76 milik Korut tidak dapat terbang lebih dari 3.000 kilometer tanpa mengisi bahan bakar jika membawa muatan penuh.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)