CUPUMA

Jumat, 23 November 2018

Vietnam protes pembangunan baru Beijing di Laut China Selatan

Kapal induk China Liaoning disertai armada mengadakan latihan di sebuah wilayah di Laut China Selatan dalam foto tidak bertanggal yang diambil pada bulan Desember 2016. (REUTERS/Stringer)

Hanoi (CB) - Pembuatan sarana baru China di bagian terpencil Laut China Selatan, yang disengketakan, adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Vietnam, kata kementerian luar negerinya pada Kamis.

Sarana itu terletak di tempat strategis Karang Bombay dan terungkap dalam gambar satelit yang diterbitkan pekan ini kelompok pemikir Amerika Serikat. Kelompok tersebut mengatakan sarana itu kemungkin akan digunakan untuk tujuan ketentaraan.

"Dengan melanjutkan kegiatannya di Paracel Vietnam, China secara sungguh-sungguh melanggar kedaulatan Vietnam di kepulauan itu," kata wanita juru bicara Kementerian Luar Negeri Nguyen Phuong Tra dalam jumpa pers pada Kamis, demikian Reuters melaporkan.

"Kami sangat keberatan dengan tindakan China itu dan menuntut China segera menghentikannya, tidak mengulangi kegiatan serupa, dan menghormati kedaulatan Vietnam sesuai dengan hukum antarbangsa," kata Tra.

Malaysia, Filipina, Taiwan dan Brunei juga bersaing dalam mendaku wilayah di Laut China Selatan, yang dikenal di Vietnam sebagai "Laut Timur".

Jalur laut strategis itu didaku hampir seluruhnya China. Pembangunan prasarana tentara dan lain-lain yang terus dilakukannya di kepulauan buatan dan terumbu karang di sana telah memicu ketegangan kawasan dan membuat marah Washington.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, pada Rabu menyatakan kedaulatan China atas kepulauan Paracel tidak dapat dibantah dan tidak ada salahnya China membangun di wilayahnya sendiri.

Amerika Serikat pada awal bulan ini kembali mendesak China menghentikan militerisasi Laut China Selatan.

Credit antaranews.com

Pertemuan Trump-Xi di KTT G20 Harap Bisa Akhiri Perang Dagang

Presiden AS Donald Trump (Reuters)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap bertamu dengan Presiden China Xi Jinpin pada KTT G20 di Argentina minggu depan. Dalam pertemuan itu ia berharap bisa mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Presiden akan bertemu Xi di sela-sela KTT, yang berlangsung dari 30 November hingga 1 Desember di Buenos Aires.

"Saya telah mempersiapkannya sepanjang hidup saya," katanya kepada para wartawan di kediaman Mar-a-Lago di Florida, dalam sebuah konferensi pers, Kamis (22/11).

"Saya tahu setiap bahan, setiap statistik. Saya tahu itu lebih baik daripada semua orang tahu itu. Naluri saya selalu benar," katanya tentang persiapannya.

Beijing dan Washington telah melakukan perang dagang sejak pertengahan tahun ini. AS memberlakukan tarif tinggi atas barang-barang China senilai US$250 miliar per tahun (Rp3,6 triliun). Sebagai pembalasan, Cina memberlakukan tarif sebesar US$110 miliar (Rp1,6 triliun) terhadap barang-barang AS.

Washington telah mengancam untuk menguatkan langkah-langkah Perang Dagang ini lebih jauh jika masalah ini tidak diselesaikan sebelum Januari.

"China ingin membuat kesepakatan. Jika kami bisa membuat kesepakatan, kami akan melakukannya," ancam Trump.

Meski demikian, ia juga memuji "hubungan luar biasa" dengan Xi.

"Saya sangat menyukainya. Saya pikir dia menyukai saya. Mungkin lebih menyukai saya daripada dia sebelum kami melakukan apa yang kami lakukan," katanya.

Credit cnnindonesia.com

Jual Suku Cadang Jet Tempur ke Iran, Pengusaha Inggris Dipenjara

LONDON - Seorang pengusaha asal Somerset, Inggris, dihukum penjara 2,5 tahun atas tuduhan menjual perangkat keras militer, termasuk suku cadang pesawat jet tempur kepada Iran. Pengiriman perangkat militer itu dengan memanfaatkan jaringan perusahaan dan negara.

Alexander George, 77, asal Long Ashton, Somorset, dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Inggris karena mengirim suku cadang pesawat jet tempur MiG Rusia dan F4 Phantom Amerika Serikat (AS) serta sejumlah perangkat keras militer lainnya. Dia diperkirakan meraup £5 juta dari perdagangan tersebut.

Dua orang lainnya, Paul Attwater, 65, dan istrinya; Iris, 66, asal Telford di Shropshire, telah dijatuhi hukuman enam bulan penjara bulan lalu karena mendatangkan komponen-komponen pesawat dari AS dan mengirimnya ke perusahaan-perusahaan milik George, sebelum akhirnya dikirim ke Iran.

Iran sampai saat ini masih terkena sanksi atau embargo militer internasional yang membuat negara itu tidak bisa mengimpor secara legal berbagai perangkat keras militer, termasuk jet tempur.

Lembaga penelitian HM Revenue and Customs (HMRC) menemukan bahwa George mengirim suku cadang pesawat ke Iran melalui perusahaan yang dia miliki di Malaysia dan Dubai.

"Ketiga item terlarang yang dijual berakhir di Iran. Mereka tidak peduli apa bagian-bagian ini dapat digunakan, selama mereka dibayar," kata Simon York, direktur layanan investigasi penipuan HMRC, seperti dikutip The Telegraph, Jumat (23/11/2018).

“Ini adalah upaya yang diperhitungkan dan sinis untuk melemahkan embargo perdagangan yang ketat dan kontrol yang disepakati secara internasional. Mereka tahu aturan dan membuat rencana yang semakin rumit untuk tetap berada di bawah radar," ujarnya.

Ketika George khawatir jadi target penyelidikan, dia mencari di internet tentang siapa saja yang diburu oleh FBI, CIA dan Interpol karena menjual suku cadang pesawat ke Iran.

Dia melibatkan Attwater, yang mengoperasikan Pairs Aviation dari Crawley di East Sussex, untuk bertindak sebagai "penyangga" dengan memesan suku cadang dan mengirimkannya ke perusahaan-perusahaannya di Malaysia.

George yang diinteroasi oleh petugas HMRC di Heathrow pada bulan Agustus dan Desember 2010 membantah bahwa dia berbisnis komponen pesawat. Dia mengatakan kepada petugas bahwa dia berbisnis gerobak dorong, kacamata dan sarung tangan untuk industri konstruksi.

George dan Iris Attwater dihukum karena sengaja mengekspor barang-barang militer yang dikontrol antara Februari 2010 dan Maret 2016 setelah diadili di pengadilan mahkota Southwark di London. George dijatuhi hukuman di Old Bailey pada hari Kamis kemarin.

Credit sindonews.com

Selain S-400, Turki Juga Akan Beli Sistem Pertahanan Buatan AS

ANKARA - Selain berkomitmen akan membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, Turki juga dapat membeli rudal Patriot Amerika Serikat (AS) jika mendapat tawaran yang bagus. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin.

"Turki dapat membeli rudal Patriot. Turki tidak harus memenuhi kebutuhannya dari satu sumber, karena Turki adalah negara besar," kata Kalin di sebuah forum tentang hubungan Turki-Rusia di Ibu Kota Ankara.

"Jika ada tawaran yang bagus, Turki akan serius mengevaluasi pembelian (Patriot) serta kemungkinan produksi bersama dan transfer teknologi," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Jumat (23/11/2018).

Kalin menyatakan bahwa negosiasi aksesi Uni Eropa (UE) di Turki dan menjadi mitra strategis AS tidak berarti ia juga tidak bisa memiliki hubungan baik dengan Rusia.

Ia mengatakan bahwa Turki telah lama berbicara dengan AS tentang membeli rudal Patriot.

"Sebuah tawaran diadakan untuk sistem pertahanan rudal dan Rusia membuat penawaran terbaik, jadi kesepakatan dicapai pada S-400," terang Kalin, menambahkan bahwa pengiriman pertama diharapkan pada Oktober atau November 2019.

"Pada tahap kedua, Turki dan Rusia akan mulai melakukan produksi gabungan sistem S-400," jelasnya.

Kalin juga mengatakan bahwa Rusia bekerja sama erat dengan Turki pada sistem S-400 tetapi AS belum menawarkan hal ini untuk Patriot.

Awal bulan ini Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan Turki akan mendapat manfaat dari sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia yang akan dikirimkan tahun depan.

Pada pembelian S-400, Akar sebelumnya mengatakan sistem itu dibeli untuk memenuhi kebutuhan sistem pertahanan udara mendesak Turki sesegera mungkin.

Sistem S-400 pertama ditetapkan untuk pengiriman akhir 2019

AS telah menyatakan keberatannya atas pembelian S-400, dan pada bulan Juni Senat AS meloloskan RUU yang melarang penjualan jet F-35 AS ke Turki, meskipun ada kontrak yang ditandatangani antara kedua negara.

Credit sindonews.com

CIA dilaporkan punya rekaman perintah pangeran Saudi untuk "bungkam" Khashoggi

Putra Mahkota baru Arab Saudi Muhammed bin Salman. (Handout via REUTERS)

Istanbul (CB) - Surat kabar Turki, Kamis, melaporkan bahwa Direktur CIA Gina Haspel pada bulan lalu menyiratkan kepada pejabat Turki bahwa badan intelijen Amerika Serikat itu mempunyai rekaman telepon berisi perintah putra mahkota Saudi "membungkam" wartawan Jamal Khashoggi.

Ketika ditanya soal laporan tersebut, pejabat Turki mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak memiliki informasi soal rekaman seperti itu.

Arab Saudi menyatakan bahwa Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman sebelumnya tidak mengetahui pembunuhan Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, enam pekan lalu.

"Ada pembicaraan dalam rekaman lain," tulis wartawan Abdulkadir Selvi di kolom surat kabar "Hurriyet".

Selvi mengatakan pembicaraan itu berlangsung antara Pangeran Mohammed dan saudara laki-lakinya, yaitu duta besar Arab Saudi untuk Washington.

"Dikatakan bahwa Kepala CIA Gina Haspel menyiratkan hal itu dalam kunjungannya ke Turki," kata Selvi. Ia menambahkan bahwa mereka telah membahas masalah Khashoggi, sosok yang kerap mengkritik penguasa sebenarnya Kerajaan.

"Dikatakan bahwa putra mahkota memberikan perintah untuk "membungkam Jamal Khashoggi sesegera mungkin`," dalam percakapan telepon yang dipantau badan AS tersebut.

Khashoggi dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober dalam suatu gerakan, yang dikatakan Presiden Turki Tayyip Erdogan diperintahkan pemimpin tingkat tertinggi Saudi.

Setelah memberikan berbagai penjelasan bertentangan, Riyadh pada pekan lalu mengatakan bahwa Khashoggi dibunuh dan jasadnya dimutilasi. Pembunuhan itu terjadi ketika perundingan untuk membujuknya kembali ke Saudi menemui kegagalan.

Credit antaranews.com

Perancis Beri Sanksi Warga Saudi yang Terkait Kasus Khashoggi

Ilustrasi (REUTERS/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri Perancis mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap 18 warga Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Istanbul bulan lalu.

"Langkah-langkah ini ... bertujuan untuk melarang orang-orang ini memasuki wilayah nasional dan seluruh wilayah Schengen di Eropa," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, Kamis (22/11).

"ini adalah langkah-langkah konservatif, yang dapat ditinjau atau diperluas berdasarkan temuan penyelidikan yang sedang berjalan," katanya.

Arab Saudi telah mengatakan bahwa saat ini pihak penyidiknya telah menahan 21 orang dan akan menghukum mati lima orang tersangka.

Tekanan internasional terus meningkat terhadap Riyadh untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan mengerikan terhadap Khashoggi itu. Khashoggi adalah warga Saudi yang mendapat kewarganegaraan AS setelah menyingkir ke negara itu dari negaranya sendiri.

Ia menulis untuk The Washington Post dan tulisannya kerap mengkritik kebijakan Putera Mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Ia mencita-citakan Saudi yang lebih terbuka terhadap kritik dan diskusi.

Analisis CIA baru-baru ini bocor ke media AS dan menyebut bahwa Pangeran Mohammed ikut andil dalam masalah Khashoggi. Dari pihak Saudi, mereka berkilah Pangeran terlibat seperti diungkap jaksa Saudi.

Departemen Keuangan AS telah memberlakukan sanksi terhadap 17 orang, termasuk pembantu dekat Pangeran Mohammed, sementara Jerman memberlakukan langkah serupa Senin lalu.

Credit cnnindonesia.com

Putin Bicara Kapan Rusia Bakal Gunakan Senjata Nuklir

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin angkat bicara perihal kapan Rusia akan menggunakan senjata nuklir. Dia memastikan Moskow bukan pihak pertama yang akan menggunakannya, melainkan untuk merespons serangan musuh yang mengancam eksistensi Rusia.

Putin menyampaikan hal itu dalam wawancara untuk film dokumenter Amazon Prime berjudul "World Order".

Pewawancara Vladimir Solovjev bertanya; "Ketika Anda memiliki tombol nuklir, ketika jutaan nyawa dipertaruhkan, atau mungkin seluruh umat manusia ada di tangan Anda, bagaimana Anda membuat keputusan seperti itu?".

Presiden Rusia itu menjawab; "Itu adalah tanggung jawab kepresiden saya".

"Mengenai tombol nuklir, saya pikir itu pertanyaan yang tidak pantas, secara halus. Kami bukan yang pertama yang memulai semua ini," ujarnya, yang dikutip express.co.uk, Jumat (23/11/2018).

"Biarkan saya mengingatkan Anda bahwa bom nuklir pertama kali muncul bukan di Rusia, tetapi di Amerika Serikat," katanya.

"Kedua, kami tidak pernah menggunakan senjata nuklir. Itu dilakukan oleh Amerika Serikat di Jepang. Siapa yang bisa menjamin itu tidak akan terjadi lagi? Selain itu kita bukan satu-satunya negara nuklir," imbuh Putin.

Dia juga menunjukkan bahwa doktrin militer Rusia tidak memimpikan serangan nuklir preventif. Dia menggarisbawahi bahwa Moskow hanya akan menggunakan senjata nuklirnya jika sistem peringatan dini mendeteksi rudal bergerak ke arah Rusia.

"Tapi saya ingin Anda tahu, saya ingin orang-orang kami tahu bahwa rencana kami untuk menggunakan senjata nuklir, dan saya berharap itu tidak akan pernah terjadi, tetapi, secara teoritis, itu adalah apa yang disebut 'peluncuran di bawah serangan'," paparnya.

"Dengan kata lain, jika seseorang memutuskan untuk menghancurkan Rusia, kita akan memiliki hak yang sah untuk membalas," tegas Vladimir Putin. "Ya, itu akan menjadi bencana global, bencana bagi seluruh dunia."

Pada awal tahun ini, Putin juga memuji persenjataan hipersonik Rusia sebagai senjata tak terkalahkan selama pidato kenegaraan.

Senjata-senjata itu termasuk rudal jelajah bertenaga nuklir, drone bawah laut bertenaga nuklir, dan rudal hipersonik terbaru.

Credit sindonews.com

Putin Minta Rusia Percepat Produksi Rudal Pintar

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin telah meminta produsen senjata Rusia untuk mempercepat produksi rudal pintar dan amunisi artileri presisi tinggi. Dia mengatakan, amunisi pintar akan menghemat biaya.

Rusia akan menghabiskan hampir USD120 miliar untuk pertahanan nasional selama tiga tahun ke depan, dengan rata-rata sekitar USD40 miliar per tahun mulai 2018 hingga 2020.

"Kami harus mempersingkat siklus produksi teknologi untuk rudal dan persenjataan," kata Putin dalam pertemuan Dewan Pertahanan hari Kamis yang diselenggarakan oleh Kremlin.

"Selain itu, kita perlu secara tepat menghitung jumlah roket dan persenjataan yang diperlukan untuk menjamin bahwa tentara dan armada dapat memenuhi tujuan mereka dalam menjamin keamanan negara," imbuh Putin.

Orang nomor satu Kremlin ini menyerukan kepada industri pertahanan nasional untuk mengambil keuntungan dari investasi negara ke dalam modernisasi dan memangkas biaya tanpa kehilangan langkah dalam produksi.

“Kita tidak perlu pepatah 'kosong', tetapi 'pintar' dan persenjataan yang sangat tepat yang memperkuat kemampuan sistem senjata yang ada dan yang prospektif, dan saya tekankan, itu dapat menghemat biaya," papar Putin, seperti dikutip The Moscow Times, Jumat (23/11/2018).

Dia menyadari pembuatan amunisi presisi tinggi membutuhkan waktu lebih lama."Kami harus berusaha mempersingkat siklus teknologi produksi misil dan amunisi," ujarnya, menyampaikan solusi untuk masalah tersebut.

Moskow memang fokus pada pengembangan senjata presisi tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Sistem semacam itu dapat menyelesaikan pekerjaan tanpa menggunakan kekuatan luar biasa dan menyebabkan kerusakan kolateral yang tidak perlu.

Banyak senjata seperti itu diuji dalam perang selama operasi kontra-terorisme di Suriah. Beberapa di antaranya rudal balistik dan rudal taktis, serta peluru artileri terpandu laser Krasnopol.

Moskow juga membanggakan pengembangan sistem senjata futuristik termasuk senjata rudal hipersonik Kinzhal, kendaraan peluncur rudal Avangard, rudal jelajah Burevestnik, dan kapal selam drone Poseidon.

Credit sindonews.com

Insiden Dermaga Apung, Kapal Induk Rusia Rusak Senilai Rp15,5 Miliarint

MOSKOW - Kapal induk satu-satunya Rusia, Admiral Kuznetsov, mengalami kerusakan senilai 70 juta rubel (Rp15,5 miliar) dalam insiden di dermaga apung PD-50 pada 29 Oktober lalu. Ada 52 titik kerusakan pada kapal tersebut.

Insiden itu terjadi saat kapal sedang menjalani perbaikan yang dikerjakan oleh perusahaan United Ship-Building Corporation. Kepala perusahaan, Alexei Rakhmanov, kepada kantor berita TASS mengumumkan nilai kerusakan tersebut pada hari Kamis.

"Komisi (yang dibentuk untuk memperkirakan kerusakan) menyatakan sebanyak 52 kerusakan. Secara keseluruhan, pemulihan kapal akan menelan biaya sekitar 70 juta rubel, ini disebut kategori kerusakan yang tidak berarti dalam anggaran modernisasi Admiral Kuznetsov," ujarnya, yang dilansir Jumat (23/11/2018).

Empat orang terluka dalam insiden tersebut. "Kami belum menemukan sesuatu yang serius yang mungkin memerlukan perpanjangan masa perbaikan atau tidak dapat dipulihkan," kata Rakhmanov.

"Perbaikan itu direncanakan akan selesai pada akhir 2020 dan uji coba dijadwalkan pada 2021. Kapal perang itu direncanakan akan dikirimkan ke Angkatan Laut pada pertengahan tahun 2021," imbuh bos United Ship-Building Corporation tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, dermaga apung PD-50—tempat perbaikan kapal induk Admiral Kuznetsov—di Nurmansk mulai tenggelam dalam sebuah insiden kerja pada 29 Oktober 2018. Dermaga apung itu secara keseluruhan tenggelam pada 30 Oktober.

Menurut informasi awal, dek untuk lepas landas jet tempur pada kapal induk itu rusak oleh derek yang jatuh. Kapal itu bergegas dipindahkan dan sekarang berada di Pabrik Reparasi Kapal ke-35.

PD-50 adalah salah satu dermaga apung terbesar di dunia dan terbesar di Rusia. Dermaga itu dibangun di Swedia pada tahun 1980 atas perintah dari Angkatan Laut Soviet.

Panjang dermaga 330 meter dan lebarnya 67 meter. PD-50 memiliki kapasitas pengangkatan 80.000 ton. Dermaga apung ini memiliki luas 22,1 km persegi, yang kurang lebih seukuran Lapangan Merah (Red Square) di Moskow.

Sedangkan kapal induk Admiral Kuznetsov mulai beroperasi pada tahun 1990. Kapal itu menggantikan pendahulunya yang bobotnya 58.000 ton. Kapal yang kecepatannya sedang dikembangkan menjadi 30 knot ini dipersenjatai dengan sistem rudal anti-kapal dan sistem pertahanan udara.

Kapal yang pernah menjalankan misi tempur anti-ISIS di Suriah ini memiliki awak hingga 1.300 personel.

Credit sindonews.com

AS Tak Bisa Dipercaya, Iran Tolak Kesepakatan Nuklir Baru

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menilai perjanjian nuklir baru dengan AS tidak berguna jika Gedung Putih tak bisa menjamin keberlangsungan kesepakatan yang telah dibuat. (Reuters/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Iran menganggap Amerika Serikat tidak bisa dipercaya sehingga mereka menolak membentuk perjanjian nuklir baru bersama Negeri Paman Sam.

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menilai perjanjian nuklir baru dengan AS tidak berguna jika Gedung Putih tak bisa menjamin keberlangsungan kesepakatan yang telah dibuat.

"Jika kita membuat sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat, apa yang akan menjamin jika perjanjian itu akan bertahan setelah disepakati?" kata Zarif dalam sebuah konferensi di Roma, Italia, Kamis (23/11).

"Bagaiamana kita bisa percaya bahwa kesepakatan akan tetap sesuai dengan perjanjian?"

Relasi Teheran dan Washington kembali memanas terutama setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei lalu.

Perjanjian yang disepakati pada 2015 itu berisi kesepakatan Iran untuk menyetop pembangunan program senjata rudal dan nuklirnya, dengan imbalan pencabutan sanksi serta embargo bagi Iran. Perjanjian itu disepakati Iran, AS, Perancis, Rusia, China, Inggirs, Jerman, dan Uni Eropa.

Trump menganggap JCPOA, yang disepakati oleh pendahulunya, Barack Obama, merupakan sebuah "bencana" dan memutuskan menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran secara unilateral.

Meski AS telah keluar, Iran dan negara Eropa tetap bertahan menjalankan perjanjian tersebut.

Namun, Iran tetap akan mempertanyakan masa depan JCPOA jika kesepakatan itu tidak lagi memberikan manfaat ekonomi terhadap negaranya di masa depan.

"Kami menghabiskan dua setengah tahun. Ini bukan sekadar dokumen dua halaman. Ini bukan gambaran soal peluang. (Perjanjian) ini adalah dokumen berisikan 150 halaman," ucap Zarif seperti dikutip AFP.

"Mengapa kita harus melanjutkan pembicaraan baru hanya karena seseorang tidak menyukainya, hanya karena seseorang membenci pendahulunya? Itu bukan alasan Anda terlibat dalam diplomasi. Diplomasi adalah sesuatu yang serius dan kami siap untuk berada dalam permainan yang serius."

Credit cnnindonesia.com

Iran Dinyatakan Memenuhi Kesepakatan Nuklir 2015

Proyek reaktor nuklir Arak di Iran.

Foto: Reuters/ISNA/Hamid Forootan/Files

Trump telah menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran.

CB, WINA -- Organisasi pengawas tenaga nuklir PBB yakni Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan, Iran telah mengimplementasikan kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara berpengaruh. Pernyataan ini dikeluarkan setelah dua pekan Amerika Serikat (AS) kembali memberlakukan sanksi ekonomi kepada Iran.

"Iran mengimplementasikan komitmen yang berhubungan dengan nuklir di bawah Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA)," kata Direktur IAEA Yukiya Amano, Kamis (22/11).

JCPOA juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran 2015 karena ditandatangani pada Mei 2015. Perjanjian tersebut ditandatangani antara Iran dan enam negara berpengaruh, salah satunya Amerika Serikat.

Namun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini menarik AS dari kesepakatan tersebut. Alasannya untuk menggoyah pengaruh Iran dalam perang di Suriah dan Yaman serta agar Iran menghentikan program misil mereka.

Tidak ada satu pun alasan Trump tersebut yang tertuang dalam kesepakatan nuklir Iran 2015. Jerman, Prancis dan Inggris telah berusaha agar kesepakatan tersebut tidak batal. Kesepakatan itu telah mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai gantinya mereka harus membatasi aktivitas nuklir.

Akibat sanksi AS, banyak perusahaan-perusahaan negara Barat yang telah membatalkan rencana mereka melakukan bisnis dengan Iran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Iran akan melanggar kesepakatan tersebut, yang mana dirancang untuk menjauhkan mereka dalam membangun senjata nuklir.

Direktur IAEA Amano tidak berkomentar tentang dampak terhadap sanksi ekonomi AS yang mulai berlaku pada 5 November lalu. Iran telah mengancam akan membatalkan kesepakatan nuklir 2015 jika Prancis, Jerman dan Inggris serta sekutu mereka gagal untuk memberikan manfaat ekonomi yang dijanjikan dalam kesepakatan tersebut.

Credit republika.co.id

India dan Pakistan Sepakati Titik Perbatasan Baru

Perbatasan Kashmir yang memisahkan India dan Pakistan.

Foto: Zee Media Bureau

Titik perbatasan baru akan membuka jalan untuk berkunjung ke kuil Sikh.

CB, NEW DELHI -- India dan Pakistan telah sepakat untuk membangun titik masuk perbatasan baru dan jalan untuk memungkinkan para peziarah Sikh dari India mengunjungi sebuah kuil di Pakistan.

Ajaran Sikh lahir di Punjab, wilayah yang dibagi antara kedua negara selama pemisahan pada 1947. Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur adalah salah satu kuil suci Sikh. Pendiri agama, Guru Nanak, menghabiskan 18 tahun terakhir hidupnya di sana. Keputusan itu bertepatan dengan ulang tahun ke 550 kelahiran Guru Nanak.

Dilaporkan BBC, Jumat (23/11), sejak pembagian India dan Pakistan menjadi dua negara terpisah, orang India memiliki akses terbatas ke kuil. Mereka seringkali harus berjuang untuk mendapatkan visa untuk mengunjungi kuil.

Pengumuman tersebut dipercayai menandakan pencairan hubungan antara kedua negara, yang telah mengalami tiga perang dan konflik terbatas sejak 1947. Ketegangan melonjak pada September atas serangkaian perangko yang dikeluarkan oleh Pakistan yang membawa gambar-gambar dari apa yang disebut negara merupakan kekejaman di Kashmir yang diduduki India.

Delhi mengatakan akan sepenuhnya membiayai pembangunan jalan baru di sisi India, dan Pakistan mengatakan akan melakukan hal yang sama pada pihaknya. Menteri Informasi Pakistan, Fawad Chaudhry menyebut keputusan itu sebagai kemenangan untuk lobi perdamaian di kedua negara.

Menteri Keuangan India Arun Jaitley mengatakan bahwa para peziarah ke kuil akan diberikan fasilitas yang serupa dengan bandara internasional. Pakistan kemungkinan akan memulai pembangunan di pinggir jalan akhir bulan ini. Tanggal mulai pembangunan dari pihak India belum diumumkan.

Credit republika.co.id

Serbu Konsulat China di Pakistan, 3 Pembom Bunuh Diri Tewas

ISLAMABAD - Tiga pelaku pembom bunuh diri menyerbu kompleks Konsulat China di kota Karachi, Pakistan, Jumat (23/11/2018). Ketiganya tewas sebelum berhasil memasuki kantor diplomatik tersebut.

"Ada tiga penyerang dan ketiganya telah tewas. Mereka mencoba masuk ke bagian visa," kata kepala polisi setempat, Amir Shaikh, kepada wartawan.

Dua polisi dilaporkan tewas dalam serangan yang diklaim oleh kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) tersebut.

Juru bicara kelompok BLA, Jiand Baloch, kepada Reuters, mengklaim bahwa kelompoknya bertanggung jawab atas serangan di kompleks Konsulat China.

"Ada tiga penyerang bunuh diri," kata Jiand Baloch melalui telepon. "Mereka menyerbu konsulat China di Karachi. China mengeksploitasi sumber daya kami," katanya lagi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan seluruh staf di konsulat China yang berjumlah 21 orang dalam kondisi aman. Mereka telah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman usai serangan.

"Para penyerang tidak bisa melukai mereka, atau pun menyandera mereka," kata Qureshi pada konferensi pers di Islamabad.

Dia membenarkan bahwa dua polisi dan tiga pembom bunuh diri tewas dalam serangan itu.

China selama ini dikenal sebagai donor dana untuk negara-negara Asia Selatan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang digarap berbagai perusahaannya. Proyek-proyek infrastruktur itu bagian dari program ambisius Beijing yang dikenal sebagai Belt and Road Initiative.

Credit sindonews.com

Lawan 'Agresi' Rusia, Inggris Bakal Kerahkan Pasukan ke Ukraina

LONDON - Inggris bersiap untuk mengerahkan banyak pasukan dan kapal Angkatan Laut ke Ukraina untuk melawan apa yang disebut London sebagai "agresi" Rusia. Saat ini, London sudah mengarahkan sekitar 100 pasukan ke negara tersebut.

Menteri Pertahanan Gavin Williamson mengatakan Inggris komitmen untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dan kapal Angkatan Laut Kerajaan ke Ukraina.

Williamson mengatakan, selain sebagai tanggapan langsung terhadap "agresi" Rusia, langkah militer itu untuk membela nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.

Komitmen itu disampaikan saat Menteri Pertahanan Ukraina Stepan Poltorak berkunjung ke London hari Rabu.

"Selama Ukraina menghadapi permusuhan (dengan) Rusia, (negara) itu akan menemukan mitra yang teguh di Inggris," kata Williamson kepada mitranya tersebut.

Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan sejumlah pasukan yang tidak ditentukan jumlahnya akan dikirim untuk melatih pasukan khusus dan marinir Ukraina awal tahun depan. Kementerian ini membenarkan sudah ada 100 personel militer London yang sudah dikerahkan di Ukraina.

Sedangkan kapal Angkatan Laut Inggris, HMS Echo, dengan 72 awak juga akan dikerahkan ke wilayah Laut Hitam.

"Kehadiran kapal di kawasan itu dirancang untuk menunjukkan dukungan Inggris guna memastikan kebebasan navigasi," kata kementerian tersebut.

Militer Ukraina telah terlibat dalam perang di bagian timur negara itu sejak tahun 2014. Militer Rusia dituduh membantu pasukan separatis di Ukraina timur. Namun, Kremlin menyangkalnya.

Pernyataan Williamson tidak menyebutkan jumlah pasukan tambahan dan lokasi penempatannya di Ukraina. Namun, kemungkinan pasukan tambahan Inggris akan dikirim di dekat Laut Azov yang saat ini jadi titik perseteruan Moskow dan Kiev.

Vladimir Frolov, seorang mantan diplomat Rusia, mengatakan jika penempatan pasukan tambahan Inggris dikerahkan di dekat Laut Azvoz, maka akan ada beberapa potensi eskalasi.

"Apa yang disampaikan Williamson sejauh ini tidak akan memancing invasi Rusia," katanya.

"Kapal yang akan dikerahkan akan menjadi bagian dari 'Operation Sea Breeze', dan itu juga akan menjadi kapal penelitian, bukan kapal perusak seperti yang kadang-kadang dikirim Angkatan Laut Amerika Serikat," ujarnya.

"Saya kira pernyataan itu dimaksudkan untuk mengganggu Moskow, tetapi itu tidak ada artinya," imbuh dia, seperti dikutip The Independent, Kamis (22/11/2018).

Credit sindonews.com

Peraih Nobel Perdamaian atas Perang Yaman: Cukup Sudah!

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

Pihak-pihak yang terlibat perang di Yaman harus menahan diri.

CB, WASHINGTON— Perang di Yaman harus diakhiri, dan Arab Saudi serta Uni Emirat Arab harus dimintai pertanggung-jawab atas kerusakan yang mereka sebabkan.

Pernyataan ini disampaikan Tawakkol Karman, seorang wartawati Yaman, yang juga peraih Nobel Perdamaian, menyikapi perang di negaranya.

Dalam satu artikel opini untuk The Washington Post, dia menulis perang tersebut telah mengakibatkan kerusakan luas pada prasarana Yaman dan telah membuat jutaan orang berada di tepi kelaparan.

"Mengapa Arab Saudi dan sekutu mereka menolak untuk mengizinkan pemerintah yang sah kembali ke wilayah yang sudah dibebaskan?" tulis Tawakkol Karman, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu, yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis (22/11) malam.

"Mengapa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara paling kaya di dunia, membiarkan krisis kemanusiaan ini berlangsung terus?"

Sementara itu, Yaman telah menghadapi blokade darat, laut dan udara, dan telah terjadi "pembantaian warga sipil" di pasar, kamp pengungsi, rumah sakit dan sekolah.

"Jalan bagi diakhirinya perang sudah jelas. Pertama, Amerika Serikat dan negara lain harus menghentikan eksport senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE)," tulis Tawakkol.

Baik Dewan Keamanan PBB maupun pendukung Barat koalisi pimpinan Arab Saudi tak pernah mempertanyakan logika di balik konflik itu, kata wartawati tersebut.

Yaman tetap porak-poranda oleh kerusuhan sejak 2014, ketika gerilyawan Syiah Al-Houthi merebut sebagian besar wilayah negeri itu, termasuk Ibu Kotanya, Sana'a.

Konflik itu meningkat pada 2015, ketika Arab Saudi dan sekutu Arab-Sunninya melancarkan operasi udara yang memporak-porandakan di Yaman dengan tujuan memutar-balikkan perolehan gerilyawan Al-Houthi.

Puluhan ribu orang, termasuk banyak warga sipil Yaman. diduga telah tewas dalam konflik tersebut, yang telah membuat sebagian besar prasarana dasar di negeri itu menjadi puing.

PBB saat ini memperkirakan bahwa sebanyak 14 juta warga Yaman terancam kelaparan, dan dengan menggunakan data yang diberikan oleh PBB, kelompok hak asasi manusia Save the Children menyimpulkan bahwa 85.000 anak yang berusia di bawah lima tahun di Yaman telah meninggal akibat kelaparan.

Tawakkol Karman juga mengatakan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi dapat menciptakan "kesadaran global" mengenai Arab Saudi dan mengembalikan perhatian ke krisis di Yaman.

Khashoggi, wartawan Arab Saudi dan kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah ia memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober.

Setelah mulanya mengatakan ia "telah meninggalkan Konsulat itu dalam keadaan hidup", Pemerintah Arab Saudi beberapa pekan kemudian mengakhi bahwa Khashoggi tewas di dalam Konsulat.

Peraih Nobel tersebut juga menyatakan bahwa gerilyawan Al-Houthi "harus dipaksa mengakhiri prilakunya yang merusak".

"Arab Saudi, UAE dan gerilyawan Al-Houthi harus diberitahu dengan satu suara: Cukup sudah semuanya," tambah Tawakkol Karman.

Credit republika.co.id

Mantan prajurit Guatemala dihukum penjara lebih dari 5.000 tahun

Pengunjuk rasa mengenakan kostum sebagai Dewi Keadilan (kanan) dan seorang tentara dengan seutas tali saat menggelar aksi teatrikal di luar Mahkamah Agung untuk menuntut persidangan terhadap kejahatan genosida yang terjadi selama konflik bersenjata internal, di Kota Guatemala, Guatemala, Rabu (23/5). Mantan diktator Guatemala Efrain Rios Montt akan menghadapi sidang kedua atas kejahatan genosida setelah Senin lalu hakim memutuskan bahwa Rios Montt dapat dijatuhi hukuman karena memerintahkan pembunuhan massal tahun 1982 yang menewaskan 201 orang. Rios Montt (85) yang berkuasa selama periode berdarah 1982 dan 1983 telah disidangkan atas tuntutan lainnya terkait genosida dan kejahatan kemanusiaan. Diperkirakan 250.000 orang tewas dan 45.000 orang menjadi korban penghilangan paksa saat konflik bersenjata internal yang berlangsung dari tahun 1960 hingga tahun 1996, menurut media setempat. (REUTERS/Jorge Dan Lopez)

Kota Guatemala (CB) - Pengadilan Guatemala pada Rabu (21/11) menjatuhkan hukuman penjara 5.160 tahun terhadap seorang mantan prajurit atas pembantaian massal terhadap 171 orang.

Pembantaian tersebut dianggap sebagai salah satu kekejaman paling buruk dalam perang saudara selama 36 tahun di negara itu.

Majelis jaksa mengatakan bahwa bekas tentara itu, Santos Lopez, terlibat dalam pembunuhan massal pada 1982 terhadap hampir separuh dari pria, wanita dan anak-anak penduduk desa petani Dos Erres.

Lopez dituduh menjadi bagian dari pasukan Patroli Khusus Kaibiles, yang dikerahkan ke Dos Erres untuk mencari anggota kelompok gerilya, yang sebelumnya menyergap iringan militer.

Ketika pasukan patroli gagal menemukan gerilyawan atau senjata api, mereka menarik penduduk desa keluar dari rumah dan memerkosa remaja putri, kata jaksa. Untuk menutupi pemerkosaan itu, pasukan membunuh hampir separuh penduduk di sana.

Pembunuhan massal itu dilancarkan pada masa kepemimpinan diktator militer Guatemala, Rios Montt.

Montt meninggal pada April. Ia saat itu dituduh melakukan pemunahan. Dakwaan tersebut dikenakan terhadapnya dalam salah satu tahap paling berdarah pada konflik masa Perang Dingin, yang berlangsung sejak 1960 hingga 1996.

Credit antaranews.com

Kamis, 22 November 2018

Jadi KSAD, Andika Perkasa Naik Pangkat Jadi Jenderal

Pelantikan Andika Perkasa jadi KSAD. (Andhika/detikcom)

Jakarta - Letjen Andika Perkasa resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Dia pun langsung mendapat kenaikan pangkat setelah dilantik, yaitu menjadi jenderal (bintang empat).

Prosesi kenaikan pangkat Andika diselenggarakan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018). Kenaikan pangkat Andika didasari Keppres Nomor 98/TNI/2018, yang ditandatangani hari ini juga oleh Presiden Jokowi.

"Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi TNI atas nama Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Jenderal TNI," demikian petikan Keppres kenaikan pangkat Andika yang dibacakan oleh Sesmilpres Marsda Trisno Hedardi.

Setelah Keppres dibacakan, Jokowi langsung menyematkan tanda pangkat dan jabatan Andika yang baru. Dia menepuk bahu mantan Pangkostrad itu tiga kali.

Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Nama Andika sebelumnya memang sudah santer disebut-sebut bakal menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Andika sebelum ini menjabat Pangkostrad.

Andika juga pernah menjabat Dankodiklatad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan menjadi Komandan Paspampres pada Oktober 2014, sesaat setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.

Credit news.detik.com

Andika Perkasa Resmi Dilantik Jadi KSAD Gantikan Jenderal Mulyono

Andika Perkasa dilantik jadi KSAD di Istana Negara. (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Ia menggantikan Jenderal Mulyono.

Pelantikan Marsdya Andika dilakukan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018). Pelantikan Andika dihadiri sejumlah menteri dan pejabat.

Jokowi membacakan sumpah jabatan, yang kemudian diikuti oleh Andika. Pelantikan Andika ini sesuai dengan Keppres Nomor 97/TNI Tahun 2018, yang ditandatangani pada 22 November 2018. Andika kemudian diambil sumpahnya secara Islam oleh Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah... bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit," demikian potongan sumpah jabatan yang dibacakan Andika. Setelah membacakan sumpah, dia menandatangani berita acara pelantikan.

Para pejabat yang hadir antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menko Polhukam Wiranto, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menperin Airlangga Hartarto, Menlu Retno LP Marsudi, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, hingga Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.

Nama Andika sebelumnya santer disebut-sebut bakal menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Andika sebelum ini menjabat Pangkostrad.

Andika juga pernah menjabat Dankodiklatad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan pernah menjadi Komandan Paspampres pada Oktober 2014, sesaat setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.

Credit news.detik.com

Terancam Pasukan NATO, Rusia Didesak Review Doktrin Nuklirnya

MOSKOW - Sekelompok anggota parlemen Rusia mendesak Kremlin untuk me-review atau meninjau ulang aturan negara untuk penggunaan senjata nuklir. Alasannya, pasukan NATO yang disebar di dekat perbatasan Rusia sudah menjadi ancaman bagi Moskow.

Desakan muncul dari Komite Pertahanan Parlemen kepada Dewan Keamanan Presiden Rusia untuk menyusun versi baru dari doktrin nuklir.

Para anggota parlemen mengatakan dalam proposal mereka bahwa doktrin yang direvisi harus secara khusus menguraikan tanggapan terhadap serangan terhadap Rusia dengan senjata hipersonik dan senjata non-nuklir strategis lainnya.

Doktrin militer Rusia saat ini menyatakan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan atas serangan nuklir terhadapnya atau sekutu-sekutunya atau agresi yang melibatkan senjata konvensional yang mengancam "eksistensi negara".

Kantor berita negara RIA Novosti mengutip seorang anggota parlemen, Franz Klintsevich, yang mengatakan bahwa proposal untuk meninjau doktrin nuklir telah didorong oleh penyebaran pasukan NATO lebih dekat ke perbatasan Rusia. "Semua itu ditujukan untuk mengancam Rusia," katanya, yang dilansir Kamis (22/11/2018).

Proposal dari parlemen itu muncul dua hari setelah Presiden Vladimir Putin memimpin pertemuan pejabat militer untuk membahas tanggapan terhadap ancaman Amerika Serikat (AS) yang akan menarik diri keluar dari perjanjian senjata nuklir atau Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987.

"Penarikan AS dari INF Treaty tidak akan dibiarkan tanpa jawaban dari pihak kami," kata Putin pada pertemuan 19 November di Moskow, yang menambahkan bahwa Kremlin siap untuk membahas masalah ini dengan Washington.

Presiden AS Donald Trump pada bulan lalu menyatakan niatnya untuk menarik diri dari Perjanjian INF 1987. Alasannya, Rusia telah melanggar perjanjian tersebut.Perjanjian itu melarang AS dan Rusia untuk memproduksi dan menggelar manuver rudal balistik dengan jangkauan antara 500 dan 5.000 kilometer. Moskow membantah tuduhan tersebut.

Credit sindonews.com

Bomber Siluman AS Latihan Jatuhkan Bom Nuklir Baru

WASHINGTON - Pesawat pengebom siluman Amerika Serikat (AS), B-2, melakukan uji coba menjatuhkan bom atom baru. Bom nuklir baru tersebut adalah bom nuklir multifungsi yang telah ditingkatkan.

Pembom Siluman B-2 Angkatan Udara AS telah menguji menjatuhkabn bom nuklir B61-12 multifungsi yang ditingkatkan. Bom tersebut mengalami peningkatan akurasi, mengintegrasikan berbagai opsi serangan ke dalam bom tunggal dan mengubah lanskap strategis berkaitan dengan kemungkinan misi senjata nuklir.

Jurubicara Angkatan Udara AS Kapten Hope Cronin mengatakan awal musim panas ini, Angkatan Udara AS menjatuhkan bom B61-12 dari B-2 di pangkalan Nellis AFB, menandai fase uji coba pengembangan baru untuk bom yang ditingkatkan.

"Senjata yang diperbarui akan mencakup peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan," jelas Cronin seperti dikutip dari National Interest, Kamis (22/11/2018).

Pejabat Angkatan Udara itu menjelaskan B61-12 yang ditingkatkan sebagai bom "All Up Round."

"Tes penerbangan memenuhi persyaratan uji perkembangan B61-12 khusus dan pengujian integrasi tingkat sistem 'All Up Round' pada B-2," kata Cronin.

B61-12 menambahkan level baru dari penargetan presisi dan mengkonsolidasikan beberapa jenis opsi serangan menjadi satu senjata. Daripada membutuhkan varian terpisah dari senjata untuk fungsi yang berbeda, B61-12 dengan sendirinya memungkinkan untuk serangan menembus bumi, serangan hasil rendah, serangan hasil tinggi, detonasi di atas permukaan dan pilihan bunker-buster.

Menurut nuclearweaponsarchive.org versi terbaru dari bom gravitasi termonuklir B61 ini, yang memiliki asal-usul sejak 1960-an, direkayasa sebagai senjata nuklir strategis dan taktis rendah hingga menengah. Situs itu juga menyatakan bahwa senjata tersebut memiliki "desain ledakan radiasi dua tahap."

“Keuntungan utama dari B61-12 adalah bahwa paket semua kemampuan bom gravitasi terhadap semua skenario penargetan menjadi satu bom. Itu mulai dari penggunaan “bersih” taktis hasil rendah dengan hasil rendah hingga serangan yang lebih kotor terhadap target bawah tanah,” terang Hans Kristensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir, Federasi Ilmuwan Amerika, kepada Warrior Maven.

Dikatakan oleh Kristensen bahwa B61 Mod 12 direkayasa dengan "Tail Subassembly" khusus untuk memberikan peningkatan akurasi bom, memberikan tingkat baru penargetan presisi menggunakan Sistem Navigasi Inersial.

“Saat ini B-2 hanya membawa B61-7 (10-360 kt), B61-11 (400 kt, earth-penetrator), dan B83-1 (high-yield bunker-buster). B61-12 mencakup semua misi tersebut, dengan kejatuhan radioaktif yang lebih sedikit, plus serangan hasil rendah,” tambahnya.

Bukti bahwa B61-12 dapat menembus di bawah permukaan memiliki implikasi yang signifikan untuk jenis target yang dapat diadakan berisiko dengan bom.

Dengan membawa komponen “tembus bumi”, B61-12 secara luas meningkatkan cakupan target atau envelope serangan. Hal ini dapat memungkinkan serangan yang lebih tepat sasaran atau tajam pada target bernilai tinggi di bawah tanah - tanpa menyebabkan tingkat kehancuran yang sama di atas tanah atau di area yang lebih luas di mana saja.

“Senjata nuklir yang meledak setelah menembus bumi lebih efisien mentransmisikan energi eksplosif ke tanah, sehingga lebih efektif dalam menghancurkan target yang terkubur dalam untuk hasil nuklir yang diberikan. Sebuah ledakan di atas tanah, sebaliknya, menghasilkan fraksi yang lebih besar dari energi eksplosif yang memantul ke permukaan,” jelas Kristensen.

Credit sindonews.com

Abaikan Trump, Kongres AS Desak Sanksi Saudi atas Khashoggi

Gedung Putih (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Partai Demokrat yang mendominasi Kongres Amerika Serikat (AS) menyerukan agar AS memotong dukungan terhadap Arab Saudi dan mengkritik tindakan Presiden Donald Trump.

Trump dinilai gagal bersikap tegas terhadap Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MbS), yang diyakini CIA memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Sebelumnya, Trump juga sempat menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Arab Saudi dan MbS.

Wakil Adam Schiff, yang Januari mendatang akan memimpin Komite Intelijen legislatif di AS mengatakan bahwa sulit dipercaya jika "tidak tahu atau tidak terlibat dalam pembunuhan Khashoggi," seperti dikutip Reuters.

Dalam sebuah pernyataan, Schiff menyerukan penghentian segera dalam dukungan AS untuk operasi militer Saudi di Yaman dan menahan penjualan senjata AS ke Arab Saudi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada Reuters, Senator Mark Warner, wakil ketua Komite Intelijen Senat, juga mengkritik Trump atas tanggapannya terhadap pembunuhan Khashoggi.

"Kegagalan Presiden untuk menekan Arab Saudi agar bertanggung jawab dengan cara apa pun terhadap kematian Jamal Khashoggi hanyalah satu contoh mundur kepemimpinan Amerika yang dilakukan Gedung Putih pada isu-isu seperti hak asasi manusia dan melindungi kebebasan pers," kata Warner.

Dua Senat Demokrat lainnya juga mengkritik cara Trump menangani kasus pembunuhan Khashoggi. Padahal Central Intelligence Agency, dalam pertemuan kongres rahasia telah menyatakan bahwa pembunuhan itu diperintahkan oleh putra mahkota.

Senator Dianne Feinstein mengatakan dia akan menahan dukungan untuk Arab Saudi dan mendesak sanksi AS. Feinstein mengatakan bahwa dia tidak mendukung penjualan senjata atau apropriasi senjata di masa depan untuk Arab Saudi.

Dia terkejut bahwa Trump tidak akan menghukum putra mahkota Arab Saudi atas pembunuhan terencana Khashoggi, yang juga menjadi warga AS, jelasnya dalam pernyataan.

Senator Oregon Ron Wyden mengatakan bahwa Trump telah jelas-jelas tidak peduli siapa yang memerintahkan pembunuhan brutal" dari Khashoggi.

Wyden mengatakan bahwa jika direktur CIA dan direktur intelijen nasional tidak mempublikasikan penilaian mereka mengenai pembunuhan Khashoggi, minggu depan ia berencana mendesak anggota legilatif agar mewajibkan CIA mempublikasikan temuan mereka soal siapa yang memerintahkan pembunuhan itu.

Credit cnnindonesia.com

Sang Anak Diusik, Trump Menggertak Perkarakan Hillary Clinton

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump disebut ingin memperkarakan politikus Partai Demokrat Hillary Clinton, yang merupakan lawan politiknya dalam pemilihan presiden 2016 lalu. Diduga kuat hal ini ada kaitannya dengan polemik penyalahgunaan surat elektronik sang anak, Ivanka Trump yang diungkap baru-baru ini.

Selain Hillary, Trump juga dikabarkan hendak menyelidiki mantan Direktur Biro Investigasi Federal (FBI), James Comey.

Hal itu diungkap oleh salah satu sumber dalam laporan surat kabar The New York Times, Rabu (21/11). Laporan itu memaparkan keinginan Trump tersebut membuat mantan pengacara Gedung Putih, Donald McGahn, menasihatinya untuk menahan niatnya tersebut.

Selama ini, Trump kerap menuding Clinton dan sebuah yayasan yang dibentuk suaminya, mantan Presiden Bill Clinton, melakukan korupsi.

Politikus Partai Republik itu juga menuduh Clinton melakukan pelanggaran lantaran menggunakan alamat surat elektronik pribadi untuk mengirim ribuan surel, ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS.

Trump bahkan kerap memprovokasi dengan menyatakan slogan 'Penjarakan Dia' (Lock Her Up), yang ditujukan kepada Clinton saat berkampanye menjelang pemilu 2016 lalu.

Sementara itu, Comey merupakan Direktur FBI sejak 2013 hingga 2017. Trump memecat Comey karena dianggap tidak dapat memimpin FBI secara efektif.

Pemecatan Comey disinyalir dilakukan Trump karena pria 57 tahun itu berkeras melanjutkan penyelidikan kasus dugaan intervensi Rusia dalam pemilu 2016 lalu.

Jika dituruti, keinginan Trump akan memicu prasangka publik orang nomor satu di AS itu menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.

McGahn disebut menasihati Trump akan menghadapi ancaman pemakzulan (impeachment) jika dirinya berkeras memperkarakan Clinton dan Comey.

Meski begitu, dikutip AFP, The New York Times tidak menjelaskan secara rinci kasus apa yang membuat Trump ingin memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk menyelidiki Clinton dan Comey.

Hingga berita ini dibuat, Kementerian Hukum AS, McGahn, dan Gedung Putih belum memberikan pernyataan apapun terkait hal ini.

Credit cnnindonesia.com

Menang Pemilu Sela, Demokrat Bakal Investigasi Ivanka Trump

Putri Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga sebagai Penasihat Senior Gedung Putih, Ivanka Trump menyaksikan pertandingan Snowboarding dalam Olimpiade Musim Dingin di Alpensia Ski Jumping Centre, Pyeongchang, Korea Selatan, 24 Februari 2018. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

CB, Washington – Sebuah komite bentukan Kongres Amerika Serikat bakal menginvestigasi Ivanka Trump, yang merupakan putri Presiden Donald Trump dan menjabat sebagai penasehat senior di Gedung Putih.

Investigasi ini terkait munculnya laporan bahwa Ivanka berulang kali menggunakan akun surat elektronik pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintahan.
Kajian dari Gedung Putih menemukan Ivanka menggunakan email pribadinya sekitar seratus kali untuk mengontak pejabat di pemerintahan Trump pada 2017. Laporan ini pertama kali dilansir Washington Post dan dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.

Menurut Reuters, penggunaan akun email pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintah berpotensi melanggar hukum, yang mewajibkan pengarsipan semua catatan kegiatan pemerintahan.

“Kami berencana untuk melanjutkan investigasi kami berdasarkan undang-undang Catatan Kepresidenan dan undang-undang Catatan Federal. Kami ingin tahu apakah Ivanka mematuhi undang-undang ini,” begitu pernyataan dari kantor anggota DPR Elijah Cummings, yang merupakan tokoh senior Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR seperti dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.
Cummings mengatakan panel ini akan menginvestigasi praktek komunikasi Gedung Putih saat mulai bersidang pada Januari 2019. Demokrat menguasai DPR setelah memenangkan mayoritas kursi di DPR pada pemilu sela 6 November 2018.

Soal ini, Trump mengatakan kasus penggunaan akun email pribadi Ivanka berbeda dengan Hillary Clinton saat menjadi menteri Luar Negeri di era pemerintahan Presiden Barack Obama. FBI sempat menginvestigasi kasus server pribadi untuk layanan email Hillary Clinton. Kasus ini membayanginya hingga pelaksanaan pemilu Presiden AS 2016 saat dia berhadapan dengan Trump. Saat itu, Trump mengecamnya dan mengatakan Hillary melanggar peraturandan menyerukan agar Clinton ditangkap.

“Selama beberapa waktu, Ivanka berkirim email. Itu bukan email rahasia seperti Hillary Clinton. Email-email itu juga tidak dihapus seperti Hillary Clinton. Dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan emailnya,” kata Trump membela Ivanka.

Menurut Peter Mirijanian, yang merupakan juru bicara Ivanka Trump, kegiatan email itu terjadi sebelum Ivanka menyadari adanya peraturan mengenai penyimpanan pencatatan administrasi pemerintah.
Sejak itu, seperti dilansir Reuters dengan mengutip WaPo, Ivanka Trump telah menyerahkan semua email terkait pekerjaan di pemerintahan untuk disimpan di catatan Gedung Putih. Email Ivanka mulai menjadi sorotan saat pejabat Gedung Putih mulai mengkajinya terkait gugatan dari lembaga pemantau American Oversight.

Credit tempo.co

Dituduh Terlibat Perang Yaman, Putra Mahkota UEA Digugat

Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Foto: Reuters

Putra Mahkota dinilai telah memerintahkan pengeboman.

CB, PARIS -- Sebuah kelompok hak asasi Prancis, Alliance for the Defence of Rights and Freedoms (AIDL), menggugat Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Muhammad bin Zayed al-Nahyan atas tuduhan terlibat dalam perang di Yaman. AIDL menuduh Al-Nahyan melakukan kejahatan perang, serta terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di Yaman.

"Dalam kapasitas ini, dia telah memerintahkan pengeboman di wilayah Yaman," tulis AIDL dalam dokumen gugatan yang diajukan oleh pengacara Joseph Breham pada Rabu (21/11). Gugatan itu diajukan ke pengadilan Paris, selama kunjungan Al-Nahyan ke Prancis.

Gugatan terhadap Al-Nahyan didasari pada laporan para ahli PBB yang mengatakan serangan pasukan koalisi pimpinan Saudi di Yaman mungkin merupakan kejahatan perang. Penyiksaan juga dilakukan di dua fasilitas penahanan yang dikendalikan oleh pasukan UEA.

Aljazirah melaporkan, UEA adalah salah satu negara koalisi yang terlibat dalam perang di Yaman. Mereka secara teratur mengambil bagian dalam serangan pengeboman.

Salah satu kasus yang disebut dalam gugatan itu adalah pengeboman sebuah bangunan di ibu kota Sanaa pada 2016. Gugatan ini mirip dengan yang diajukan pada April lalu terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman saat berkunjung ke Prancis.

Kejaksaan Prancis memperkirakan, proses hukum terhadap gugatan itu akan berlangsung selama setahun. Prancis adalah sekutu dekat UEA dan Arab Saudi, yang memimpin koalisi untuk memerangi kelompok Houthi yang mengendalikan sebagian besar Yaman utara dan ibu kota Sanaa.

Selama beberapa pekan terakhir, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat banyak tekanan atas penjualan senjata Prancis ke dua negara Teluk itu. Prancis juga memiliki pangkalan militer di Abu Dhabi yang dibuka pada 2009.

Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa negara Barat menyerukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Yaman yang telah berlangsung selama hampir empat tahun dan telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang.

Perang tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia.
Badan-badan PBB mengatakan, 14 juta warga Yaman berisiko kelaparan jika pelabuhan Hudaidah ditutup karena pertempuran.

Credit republika.co.id

Lakukan Aksi Spionase, Akademisi Inggris Divonis Seumur Hidup

LONDON - Seorang akademisi Inggris dijatuhi hukuman seumur hidup karena melakukan aksi spionase di Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu diungkapkan seorang juru bicara keluarga.

Matthew Hedges (31) seorang spesialis dalam studi Timur Tengah di Universitas Durham di Inggris, ditangkap pada 5 Mei oleh pejabat UEA ketika ia meninggalkan bandara Dubai. Dia sebelumnya ditahan di sel isolasi selama hampir enam bulan karena tuduhan mata-mata, tetapi dibebaskan dengan jaminan bulan lalu.

"Hedges telah dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara setelah sidang lima menit di mana dia tidak memiliki perwakilan hukum," kata Nikita Bernardi, juru bicara keluarga Hedges seperti dikutip dari CNN, Kamis (22/11/2018).

Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt mengatakan dia sangat terkejut dan kecewa dengan putusan itu.

"Keputusan hari ini bukanlah apa yang kami harapkan dari seorang teman dan mitra terpercaya Kerajaan Inggris dan bertentangan dengan jaminan sebelumnya," kata Hunt.

Dia menambahkan bahwa pemerintah Inggris telah berhubungan dekat dengan Hedges dan keluarganya, dan akan terus melakukan segala yang mungkin untuk mendukungnya.

"Saya telah berulang kali menegaskan bahwa penanganan kasus ini oleh otoritas UEA akan memiliki dampak bagi hubungan antara kedua negara kami, yang harus dibangun berdasarkan kepercayaan," ucap Hunt.

"Saya menyesali fakta bahwa kami telah mencapai posisi ini dan saya mendesak UEA untuk mempertimbangkan kembali," imbuhnya.

Hedges berada di UEA untuk melakukan wawancara guna tesis PhD-nya terkait hubungan sipil militer yang dibangun dari Arab Spring, menurut surat yang diposting di akun Twitter istrinya, Daniela Tejada, pada bulan Oktober.

Tejada sempat menyambut pembebasan sementara suaminya, tetapi menambahkan: "Saya tidak dapat membiarkan diri saya terlalu bersemangat dengan informasi ini karena Matt belum sepenuhnya bebas."

"Di atas segalanya, saya berharap keadilan akan dilakukan dan Matt diberikan kebebasannya yang sah - sesuatu yang ditolaknya secara tidak adil dalam enam bulan terakhir," tukasnya.

Credit sindonews.com

Iran Ancam Rudal Pangkalan Militer AS

Ilustrasi. (Reuters/Raheb Homavandi)

Jakarta, CB -- Seorang komandan Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Afghanistan, Uni Emirat Arab, dan Qatar berada dalam jangkauan rudal mereka. Ia pun mengancam akan menyerang jika AS macam-macam.

"Mereka ada dalam jangkauan kami dan kami bisa menyerangnya jika mereka bergerak," ujar Kepala Divisi Udara Garda Revolusi Iran, Amirali Hajizadeh, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (21/11).

Hajizadeh kemudian mengatakan bahwa militer Iran sudah meningkatkan presisi rudal mereka hingga benar-benar bisa menyerang sejumlah pangkalan militer yang menjadi basis personel AS.

Ia menjabarkan beberapa di antaranya, yaitu Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, Al Dhafra di Uni Emirat Arab, dan Pangkalan Udara Kandahar di Afghanistan.

Ketegangan antara AS dan Iran ini mulai panas setelah Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik negaranya dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada Mei lalu.

Di bawah perjanjian ini, negara yang bersepakat bakal mencabut sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga tak dapat membuat senjata nuklir.

AS pun memutuskan untuk kembali menerapkan sanksi atas Iran yang menargetkan sektor ekspor minyak dan institusi finansial negara pimpinan Ayatollah Khomenei itu terhitung mulai 5 November lalu.

Iran lantas mengancam akan memblokade Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak keluar kawasan Timur Tengah menuju pasar utama, seperti Eropa dan AS.

Setelah keputusan Trump tersebut, Iran juga sempat menembakkan rudal ke basis ISIS di Suriah setelah kelompok militan itu mengklaim bertanggung jawab atas serangan di parade militer negaranya yang menewaskan 25 orang pada Oktober lalu.

Credit cnnindonesia.com

Tampar Iran dengan Sanksi Baru, Ini Pesan Pompeo kepada Khamenei

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, melontarkan teguran secara langsung via Twitter kepada pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pompeo mengatakan bahwa Iran seharusnya membelanjakan uangnya untuk rakyat, bukan terori.

"Iran harus memutuskan apakah membelanjakan uang rakyat Iran untuk rakyat Iran lebih penting daripada menciptakan skema untuk mendanai Assad, Hizbullah, Hamas, dan teroris lainnya," tulis Pompeo seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (22/11/2018).

Teguran ini muncul setelah AS menjatuhkan sanksi untuk mengganggu jaringan Iran-Rusia yang mengirim jutaan baerl minyak ke Suriah dan ratusan juta dolar untuk secara tidak langsung mendanai kelompok-kelompok militan Hamas dan Hizbullah.

"Departemen Keuangan AS mengirim pesan yang jelas: Ada konsekuensi serius bagi siapa saja yang mengirim minyak ke Suriah, atau mencoba untuk menghindari sanksi AS atas kegiatan teroris Republik Islam," tambahnya.

Para pejabat AS mengatakan Rusia memfasilitasi pengiriman minyak dari Iran ke Suriah, dan berbagai mekanisme digunakan dalam upaya untuk menyembunyikan pengiriman dan pembayaran terkait minyak.

Damaskus, pada gilirannya, diduga memfasilitasi transfer ratusan juta dolar kepada Pasukan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC-QF) untuk selanjutnya diberikan ke Hamas dan Hizbullah.

Credit sindonews.com

Israel Bongkar Toko dan Pompa Bensin Palestina di Yerusalem

Ilustrasi (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Para pejabat Palestina mengutuk pembongkaran yang dilakukan Israel terhadap 21 bisnis dan pangkalan-pangkalan stasiun bensin, Rabu (22/11). Pembongkaran dilakukan karena pihak keamanan menyebut bisnis ini dibangun secara ilegal di kamp pengungsi Shuafat Yerusalem.

Polisi Israel mengkonfirmasikan dalam sebuah pernyataan bahwa pihak berwenang telah menghancurkan "18 bisnis ilegal dan tiga pom bensin ilegal" di kamp pengungsi Shuafat Yerusalem timur. Israel menyebut wilayah ini dicaplok Palestina. Di wilayah ini ditinggali oleh sekitar 24.000 warga Palestina.

Otoritas Israel memasuki kamp dengan ekskavator untuk menghancurkan bangunan, sementara polisi membentangkan garis pengaman, seperti dilaporkan wartawan AFP.

"Pemerintah kota dengan dukungan polisi akan terus melakukan kegiatan terhadap bisnis ilegal di berbagai wilayah," seperti disebutkan polisi dalam pernyataannya.

Ahmad Abu Holy, kepala departemen pengungsi Organisasi Pembebasan Palestina, mengutuk penghancuran oleh Israel. Ia menyebut pembongkaran ini "ada di bawah dalih ilegal membangun tanpa izin," dalam komentarnya kepada kantor berita resmi Palestina WAFA.

Warga Palestina di Jerusalem timur dan di beberapa bagian Tepi Barat mengatakan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang dibutuhkan dari pemerintah Israel.

Khader Dibs, seorang pejabat dari kamp, yang dikelilingi oleh tembok pemisah Israel dan satu-satunya kamp pengungsi di Yerusalem, juga mengutuk pembongkaran dan mengatakan toko-toko ini telah dibangun sejak 2007. Pemilik toko mengatakan bahwa mereka hanya diberi pemberitahuan 12 jam sebelumnya.

Kamp Shuafat hanya menerima sedikit bantuan dari kotamadya Yerusalem. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, beroperasi di sana dan menyediakan berbagai layanan kepada warga.

Walikota Yerusalem, Nir Barkat, mengatakan bahwa ia ingin memindahkan agensi PBB itu dari kota tersebut dan mengganti layanannya dengan bantuan dari kotamadya.

Masalah ini sangat sensitif karena menyentuh hak-hak pengungsi Palestina dan status Yerusalem, kedua isu utama dalam konflik Israel-Palestina.

Israel berpendapat jumlah pengungsi Palestina meningkat, terutama karena warga yang memenuhi syarat sebagai pengungsi di tempat itu beranak cucu dan bertambah banyak.

Israel menduduki Jerusalem timur setelah Perang Enam Hari 1967 dan kemudian mengaku wilayah itu sebagai bagian dari negaranya. Langkah ini tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Israel ingin mengklaim seluruh bagian kota Yerusalem sebagai ibu kotanya dan tak ingin membaginya dengan Palestina. Sementara Palestina melihat sektor timur Yerusalem sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Credit cnnindonesia.com

Israel Tangkap Anggota Dewan Legislatif Palestina

Sepasukan serdadu Zionis Israel menyeret dan menculik seorang lelaki Palestina. Tiada hari tanpa kekerasan.

Foto: IMEMC News

Israel kerap menangkap sejumlah warga sipil Palestina.

CB, TEPI BARAT -- Pasukan Israel menangkap seorang anggota Dewan Legislatif Palestina pada Rabu (21/11). Ia diketahui bernama Ahmad Attoun.

Attoun ditangkap di kediamannya di kota Al-Bireh, Tepi Barat. Menurut keterangan sejumlah saksi, seperti dikutip Anadolu Agency, pasukan Israel juga menyita komputer dan ponsel milik Attoun.

Belum ada keterangan resmi dari Israel perihal alasan penangkapan Attoun. Itu merupakan penangkapan pejabat Palestina yang kesekian kalinya yang dilakukan Israel.

Bulan lalu, Israel menangkap gubernur Palestina untuk Yerusalem Adnan Ghaith dan direktur Badan Intelijen Umum Palestina Kolonel Jihad al-Faqih. Sama seperti kasus terbaru, otoritas Israel tak memberi penjelasan tentang mengapa mereka ditangkap dan ditahan.

Sejumlah pejabat Palestina mengatakan, Ghaith dan al-Faqih ditangkap karena keduanya berupaya membuat penilaian serta mempublikasikan nama-nama yang terlibat dalam proses penjualan rumah untuk para pemukim Yahudi di lingkungan Muslim di Yerusalem. Ghaith dan al-Faqih ditahan selama sekitar tiga hari. Setelah itu mereka dibebaskan. Namun Israel tetap tak memberi penjelasan dan keterangan tentang kenapa mereka ditangkap.

Pasukan Israel kerap melakukan penangkapan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat. Pada Selasa (20/11) malam, misalnya, sembilan warga Palestina ditangkap karena dituduh terlibat gerakan atau kegiatan teroris. Namun Israel tak menerangkan tentang sifat kegiatan yang dimaksud.

Saat ini terdapat sekitar 6.500 warga Palestina yang mendekam di fasilitas penahanan Israel. Mereka termasuk wanita dan anak di bawah umur.

Credit republika.co.id

Swiss Referendum Soal Tanduk Sapi, Mengapa?

Claudia membersihkan sapi peliharaannya menjelang pemungutan suara nasional Hornkuh-Initiative di pertanian Valengiron di Perrefitte dekat Moutier, Swiss, 15 November 2018. REUTERS/Denis Balibouse

CB, Jakarta - Warga Swiss akan menggelar referendum nasional untuk masalah penting dan selama ini membuat mereka terbelah: mendukung tanduk sapi dan domba tumbuh alami atau menghentikan pertumbuhannya.
Referendum yang digelar pada hari Minggu mendatang bertujuan mempertahankan martabat hewan ternak tersebut.

Selain itu, referendum ini juga untuk meminta pemerintah memberi subsidi bagi peternak yang memelihara sapi yang bertanduk alami. Ia mengajukan subsidi per tahun sebesar 190 Swiss franc atau sekitar US$ 191.65 untuk petani yang memelihara sapi bertanduk alami.

Peternak bernama Armin Capaul, 66 tahun, menggagas referendum. Dia mengatakan referendum untuk mendengarkan sapi-sapinya terinspirasi dari 9 tahun berkampanye meminta bantuan dana untuk kebutuhan lahan peternakan lebih luas bagi hewan-hewan bertanduk.
Ia berharap cara ini akan mengurangi upaya penghapusan tanduk hewan ternak tersebut.

"Kita harus menghormati sapi sebagaimana layaknya mereka. Biarkan mereka dengan tanduk mereka. Saat anda melihat ke arah mereka, maka mereka selalu menahan kepala mereka dan bangga. Jika anda mencabut tanduknya, mereka akan sedih," kata Capaul kepada Reuters di lahan peternakannya yang kecil di barat laut Swiss seperti dikutip dari Reuters.
Menurut Capaul, tanduk berfungsi untuk membantu sapi-sapi berkomunikasi dan mengatur suhu tubuhnya.
Namun ide Capaul tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Saat lewat jalur lobi politik gagal, Capaul mengumpulkan lebih dari 100 ribu tandatangan untuk mengadakan referendum.

Para pengkritik mengatakan sapi-sapi itu sangat kesakitan dan merasa tidak alami tanpa tanduk.
Pemerintah Swiss juga berseberangan dengan Capaul. Alasannya, anggaran agrikultur sebesar 3 miliar Swiss franc akan terpangkas sebesar 30 juta Swiss franc setiap tahun untuk subsidi.
Sejumlah peternak pun menentang ide Capaul.
"Sistem kami yang stabil telah memberi manfaat, sapi-sapi kami hidup lebih baik. Jika sapi-sapi bertanduk, berbahaya akan melukai lebih banyak hewan-hewan dan manusia," kata Stefan Gilgen, pemilik 48 sapi.
Menteri Ekonomi Swiss, Johann Schneider-Ammann mengatakan, di Swiss sudah biasa masyarakat mengadakan referendum untuk penyelesaian masalah, mulai dari isu yang kurang penting hingga isu-isu penting.

Credit tempo.co

AS Dinilai Tutup Mata pada Kasus Khashoggi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Donald Trump menyebut AS tetap akan menjadi mitra setia Arab Saudi.

CB, ANKARA -- Wakil Ketua AK Party Numan Kurtulmus menyebut Amerika Serikat (AS) menutup mata atas kasus kematian jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi. Hal itu berkaitan dengan komentar Presiden AS Donald Trump yang menyatakan akan tetap menjadi 'mitra setia' Saudi walaupun ada dugaan tentang keterlibatan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

"Pernyataan (Trump) kemarin adalah pernyataan komik," ujar Kurtulmus pada Rabu (21/11). AK Party merupakan partai yang menguasai pemerintahan Turki saat ini, sekaligus partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Kurtulmus menyoroti komentar Trump tentang dugaan keterlibatan Pangeran MBS dalam kasus Khashoggi. Trump berkata Pangeran MBS mungkin terlibat dan memerintahkan pembunuhan terhadap Khashoggi, tapi mungkin juga dia tidak melakukannya.

Pernyataan Trump bertentangan dengan laporan CIA yang meyakini pembunuhan Khashoggi diperintahkan langsung oleh Pangeran MBS. Hal itu pun disinggung kembali oleh Kurtulmus.

"Tidak mungkin bagi intelijen seperti CIA, yang bahkan tahu warna bulu kucing yang berjalan di sekitar taman konsulat Saudi (di Istanbul), tidak tahu siapa yang memberi perintah ini (pembunuhan Khashoggi)," ujar Kurtulmus.

Menurutnya, komentar Trump tidak baik untuk opini publik AS. "Ini tidak kredibel, baik untuk opini publik AS atau opini publik dunia," ucapnya.

Sejak Khashoggi dikonfirmasi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu, Turki telah berulang kali menyatakan perintah itu berasal dari pejabat tinggi Pemerintah Saudi. Namun, Ankara belum secara langsung menuding Pangeran MBS.

Saudi sendiri telah membantah keterlibatan Pangeran MBS dalam kasus Khashoggi. Hal itu juga telah diungkapkan Wakil Jaksa Penuntut Umum Saudi Shalaan bin Rajh Shalaan.

Shalaan mengatakan Pangeran MBS tidak terlibat dalam pembunuhan Khasoggi. Menurutnya, orang yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi adalah ketua dari tim negosiasi yang dikirim Wakil Kepala Intelijen Saudi Jenderal Ahmed al-Assiri ke Istanbul, Turki.

Shalaan mengungkapkan, saat Khashoggi mendatangi gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, Jenderal Ahmed mengutus tim negosiasi untuk membujuk Khashoggi kembali ke Saudi. Namun, Khashoggi menolak dan akhirnya dibunuh. Ia mengonfirmasi bahwa setelah dibunuh, jasad Khashoggi dimutilasi.

Perintah pembunuhan sendiri bersumber dari ketua tim negosiasi yang diutus Jenderal Ahmed. “(Pangeran MBS) tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut (pembunuhan Khashoggi),” kata Shalaan saat berbicara di sebuah konferensi pers di Riyadh pekan lalu.

Saat ini telah terdapat 11 tersangka yang menghadapi tuntutan dari Saudi karena keterlibatannya dalam kasus Khashoggi. Lima orang di antara mereka dituntut hukuman mati.

Credit republika.co.id