CUPUMA

Rabu, 23 Mei 2018

Mahathir Tuding Najib Palsukan Data Keuangan

PM Mahatir Mohamad menduga pemerintahan Najib memalsukan data keuangan negara setelah terungkap utang Malaysia 1 triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun). (REUTERS/Olivia Harris/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahatir Mohamad melontarkan dugaan pemerintahan Najib Razak telah memalsukan data keuangan negara. Hal ini didasarkan atas utang Malaysia yang mencapai lebih dari 1 triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun).

Ironisnya Najib pernah memperingatkan rakyat Malaysia sebelum pemilu digelar 9 Mei lalu. Yakni pada 13 Maret. Saat itu, Najib menyatakan jika Pakatan harapan terpilih, Malaysia akan terbebani hutang sepesar 1,1 triliun ringgit.

Najib juga mengatakan bahwa manifesto oposisi yang berjanji menghapuskan pajak barang dan jasa akan menenggelamkan Malaysia dengan hutang 416 miliar ringgi ditambah hutang yang ada yaitu 685 miliar ringgit.

"Jika semuanya diperhitungkan, utang nasional akan meningkan dan mengembang menjadi 416 miliar ringgit, dengan utang yang ada, akan menjadi 1 triliun ringgit. Pihak oposisi ingin mengklaim bahwa kita meningkatkan utang negara, tetapi manifesto mereka bahkan lebih buruk," kata Najib dilansir Malaysian Insight, Maret lalu.

"Ini akan menjadi hutang yang akan kami warisi dan kalian adalah orang-orang yang akan membayar kembali setelah ini," kata Najib.

Adapun Mahathir balik menuding hal tersebut akibat manipulasi data yang dilakukan pemerintahan Najib.

"Kami tidak pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Sebelumnya kami belum pernah menghadapi hutang yang lebih besar dari 300 milliar ringgit, tapi sekarang naik hingga 1 triliun ringgit," kata Mahathir.

"Kami menemukan bahwa keuangan negara disalahgunakan sedemikian rupa, sekarang kami menghadapi kesulitan menyelesaikan hutang yang telah meningkat menjadi 1 triliun ringgit," kata Perdana Mentri Malaysia seperti dilansir The Independent Singapura, Selasa (22/5).

Pada 15 Mei, Menteri Keuangan Lim Guan Eng yang baru dilantik mengatakan banyak pekerjaan yang harus ia lakukan setelah melakukan memeriksa catatan keuangan negara. Guan Eng juga mengatakan pemerintah akan berusaha memperbaiki situasi.

Najib sendiri kini sedang diperiksa terkait skandal korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Credit cnnindonesia.com

Menkeu Malaysia: Utang 1MDB Dibayari Pemerintah pada 2017

Menkeu Lim Guan Eng mengatakan pemerintah telah membayar utang 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar US$1,8 miliar dari kas negara pada 2017. (REUTERS/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan pemerintah telah membayar utang lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar US$1,8 miliar (sekitar Rp25,5 triliun) dari kas negara sejak April 2017 lalu.

Jumlah tersebut, menurut Lim, termasuk pembayaran utang kepada lembaga investasi Abu Dhabi International Petroleum Investment Company (IPIC) sebesar US$1,26 miliar (sekitar Rp17,8 triliun).

"Ini menegaskan kecurigaan publik bahwa 1MDB pada dasarnya telah menipu warga Malaysia karena mengklaim bahwa mereka membayar seluruh utangnya melalui mekanisme rasionalisasi mereka," kata Lim dalam sebuah pernyataan, Selasa (22/5).

"Padahal, selama ini yang membayar utang tersebut adalah Kementerian Keuangan Malaysia," lanjut menteri yang baru ditunjuk oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu seperti dikutip Reuters.

1MDB merupakan yayasan investasi negara yang dibuat mantan perdana menteri Najib Razak saat masih berkuasa pada 2009 lalu.

Lembaga tersebut menjadi sorotan setelah disebut menyalahgunakan dana investasi sebesar US$4,5 miliar.

Dugaan penyalahgunaan dana pertama kali mencuat pada 2015 lalu. The Wall Street Journal mengungkap bahwa penyelidik Malaysia mendapati dana simpanan 1MDB sebesar US$700 juta (sekitar Rp 10 triliun) masuk ke rekening Najib.

Dilaporkan media, sejak itu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Singapura, hingga Swiss ikut menelusuri, bahkan membuka penyelidikan mandiri, terkait aliran dana gelap lembaga tersebut.
Meski sejumlah penyelidikan telah mengindikasikan ada sejumlah penyimpangan, Najib berkeras menampik segala tudingan keterlibatannya dalam skandal.

Najib beberapa kali mencoba menghentikan penyelidikan awal pemerintah dengan memberhentikan Jaksa Agung dan beberapa komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia.

Pada Januari 2016 lalu, jaksa agung baru pilihan Najib, Apandi Ali, menyatakan dana US$700 juta yang dipersoalkan adalah sumbangan pribadi dari keluarga kerajaan Saudi.

Sejak Najib kalah pemilihan umum 9 Mei lalu, Mahathir Mohamad, 92 tahun, yang terpilih lagi sebagai perdana menteri, membuka kembali penyelidikan skandal 1MDB.

Hari ini, untuk pertama kalinya, Najib dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) dan dimintai keterangannya terkait skandal 1MDB. MACC menegaskan pemanggilan Najib merupakan langkah awal penyelidikan baru kasus tersebut. Najib dimintai keterangannya lagi pada Kamis (24/5).

Credit cnnindonesia.com

Bos Badan Intelijen Malaysia Digeledah terkait Skandal 1MDB

Ilustrasi polisi Malaysia. (AFP Photo/Mohd Rasfan)

Jakarta, CB -- Sebuah rumah diduga milik pejabat intelijen tinggi Malaysia dilaporkan turut digeledah aparat sepanjang akhir pekan lalu, berbarengan dengan tindakan serupa di kediaman eks Perdana Menteri Najib Razak.

Laporan media setempat menyebut penggeledahan dilakukan di rumah milik seorang perempuan yang sempat jadi Kepala Badan Intelijen Eksternal Malaysia.

Keberadaan badan rahasia itu baru diketahui publik lewat bocoran WikiLeaks pada 2013 lalu dan kini kembali disorot karena dikaitkan dengan skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjerat Najib.

Menurut Malaysia Decides seperti dikutip The Star, Najib sempat menyerahkan dua dokumen penting kepada kepala intelijen dua hari sebelum pemilihan umum raya berlangsung 9 Mei lalu.

Penggeledahan dilaporkan ditangani oleh kepolisian Bukit Aman di kawasan Seri Kembangan. Aparat juga dilaporkan menyegel dua bangunan di Putrajaya dan Jalan Bellamy, selatan Kuala Lumpur. Namun, polisi tak menemukan dokumen yang dipermasalahkan.

Mengutip sumber anonim dari lingkungan pemerintah, Malaysia Decides melaporkan bahwa Badan Intelijen Eksternal Malaysia bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri.

Sumber mengatakan unit intelijen tersebut memiliki anggaran yang sangat besar dan berfungsi melacak kritik-kritik terhadap pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dia juga mengatakan badan mata-mata itu memiliki setidaknya 300 personel dan sang pemimpin hanya boleh melapor tentang kegiatannya kepada Najib.

"Unit tersebut pada dasarnya beroperasi sebagai badan mata-mata dan semua kegiatan badan itu ditujukan untuk mempertahankan Najib agar tetap berkuasa," bunyi laporan portal berita tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Soal Pengganti Kesepakatan Nuklir, Inggris: Rencana AS Terlalu Ambisius

LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, menyebut rencana Amerika Serikat (AS) untuk membentuk sebuah perjanjian yang dapat menggantikan kesepakatan nuklir Iran sebagai sesuatu yang terlalu ambisius. Johnson menyatakan, apa yang diinginkan AS sangat sulit untuk tercapai.

AS ingin masalah rudal balistik Iran dan kebijakan Iran di kawasan Timur Tengah, termasuk kebijakan Teheran terhadap Israel dapat dimasukan dalam kesepakatan nuklir Iran yang baru.

"Jika Anda mencoba sekarang untuk memasukan semua isu-isu, rudal balistik, aktivitas mengganggu Iran di wilayah tersebut dan senjata nuklir, jika Anda mencoba memasukan semua orang ke dalam negosiasi raksasa, saya tidak melihat itu menjadi sangat mudah untuk mencapainya, dalam hal tidak ada batas waktu yang masuk akal," ucap Johnson.

Mantan Walikota London itu, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (22/5), kemudian memperingatkan keluarnya Washington dari kesepakatan nuklir Iran, membuat prospek perjanjian yang baru akan menjadi sangat sulit untuk bisa dicapai.

Namun, Johnson menyatakan dia tetap mempertahankan optimisme akan adanya kesepakatan itu, meskipun kesempatanya sangat kecil.

"Pada akhirnya, ada kesepakatan yang harus dicapai yang memberikan Iran akses ekonomi yang lebih besar ke Barat, tetapi juga menghambat mereka. Saya pikir pada akhirnya, kita akan kembali ke pada JCPOA yang awalnya dibayangkan, tetapi mungkin butuh waktu lama," tukasnya.

Credit sindonews.com

UE pada AS: Tidak Ada Alternatif untuk Kesepakatan Nuklir Iran

BRUSSELS - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini memperingatkan bahwa tidak ada alternatif untuk kesepakatan nuklir Iran. Pernyataan Mogherini merupakan respon atas pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.

Pompeo kemarin melemparkan ultimatum kepada Iran, yang berisi 12 tuntutan keras terhadap Teheran yang akan dimasukkan dalam perjanjian nuklir yang baru. Jika 12 tuntutan itu tidak dipenuhi, maka AS akan menjatuhkan sanksi terbesar dalam sejarah kepada Iran.

Mogherini menyatakan, apa yang disampaikan oleh Pompeo menunjukan bahwa sejatinya tidak ada alternatif lain untuk menggantikan kesepakatan nuklir Iran. Keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan itu, menurut Mogherini adalah sebuah keputusan yang salah.

"Pidato Pompeo belum menunjukkan bagaimana berjalan menjauh dari JCPOA telah membuat atau akan membuat kawasan itu lebih aman dari ancaman proliferasi nuklir atau bagaimana menempatkan kita dalam posisi yang lebih baik untuk mempengaruhi perilaku Iran di daerah-daerah di luar lingkup JCPOA,” kata Mogherini, menggunakan nama resmi kesepakatan nuklir Iran.

"Tiidak ada alternatif untuk kesepakatan nuklir Iran, karena kesepakatan itu secara resmi dikenal (oleh dunia internasional)," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (22/5).

Terkait dengan ultimatum AS, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan dunia akan tidak menerima ultimatum sepihak AS terhadap Teheran. Rouhani kemudian mengatakan era AS membuat keputusan untuk seluruh dunia sudah berakhir.

Credit sindonews.com

Rakyat Iran akan permalukan Menlu AS

Wakil Komandan Basis Garda Revolusi Sarollah Iran, Ismail Kowsari. (IRNA)

Siapa Anda dan Amerika untuk memberitahu kita membatasi jangkauan misil balistik?"

Beirut (CB) - Wakil Komandan Basis Garda Revolusi Sarollah Iran, Ismail Kowsari, pada Selasa mencemooh ancaman Amerika Serikat (AS) memperketat sanksi dengan mengatakan bahwa rakyat di Republik Islam Iran akan menanggapi dengan membuat malu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Pompeo pada Senin (21/5) di Washington DC meyatakan bahwa akan memberlakukan hukuman baru, jika Teheran tidak melakukan perubahan besar, termasuk meninggalkan program nuklirnya dan menarik diri dari perang saudara Suriah.

Dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional dengan Iran, Pemerintah AS mengancam memaksakan "sanksi terkuat dalam sejarah" sekaligus menetapkan Washington dan Teheran dalam posisi konfrontasi.

"Rakyat Iran harus bersatu dalam menghadapi ini dan mereka akan mempermalukan Menteri Luar Negeri Amerika dan siapa saja yang mendukung mereka," kata Ismail Kowsari di Tehran, yang dilaporkan Kantor Berita Buruh Iran (ILNA) dan dikutip Reuters.

Membatasi kemampuan misil Iran adalah salah satu tuntutan utama Mike Pompeo, yang sebelumnya menjabat Direktur Pusat Agen Intelijen AS (CIA)..

"Siapa Anda dan Amerika untuk memberitahu kita membatasi jangkauan misil balistik?" kata Kowsari.

Ia menimpali, "Sejarah menunjukkan bahwa dengan serangan di Hiroshima dan Nagasaki, maka Amerika adalah penjahat teratas berkaitan dengan misil."

Qassem Soleimani, kepala cabang Garda Revolusi yang melakukan kegiatan di luar perbatasan Iran, disebut Pompeo sebagai pembuat onar teratas di Timur Tengah.

Kowsari mengatakan bahwa rakyat Iran mendukung Soleimani.

"Soleimani bukan satu orang. Rakyat hebat Iran mendukungnya," kata Kowsari.

Secara terpisah, Juru Bicara Pemerintah Iran Mohammad Baqer Nobakht mengatakan bahwa rencana yang diuraikan Pompeo akan memperburuk permusuhan publik Iran terhadap AS.

"Apakah rakyat Amerika berpikir bahwa sarung tangan sutra yang telah mereka keluarkan dan tangan besi yang telah mereka bagikan kepada orang-orang, sebuah tangan yang didukung Israel dan Organisasi Mujahidin-e-Khalq akan membuat orang-orang Iran berpikir bahwa Amerika menginginkan demokrasi?" katanya, Selasa.

Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO) adalah kelompok oposisi bersenjata Iran terasingkan, yang menyerukan penggulingan Pemerintah Iran selama beberapa dasawarsa.

John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, menjadi pendukung MKO yang dipandang Pemerintah Iran sebagai kelompok teroris.

Credit antaranews.com

Venezuela Usir Dua Diplomat AS

Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Foto: Reuters

Pengusiran diplomat ini sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan AS

REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro memerintahkan pengusiran dua diplomat AS di Karakas, pada Selasa (22/5). Perintah ini merupakan bagian dari tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan AS setelah Venezuela menyelenggarakan pemilu pada Ahad (20/5) lalu.

Maduro menuduh diplomat AS Todd Robinson telah terlibat dalam konspirasi militer. Maduro kemudian memintanya untuk meninggalkan Venezuela bersama dengan seorang diplomat senior Brian Naranjo, dalam kurun waktu 48 jam.

Dia tidak memberikan rincian tentang tuduhan itu. Namun menurutnya Kedutaan Besar AS telah ikut campur dalam masalah militer, ekonomi, dan politik negara, dan ia bersumpah akan segera memberikan bukti.

"Baik dengan konspirasi maupun dengan sanksi, Anda akan tetap menyerang Venezuela," kata Maduro, dalam sebuah acara di pusat kota Karakas, Selasa (22/5).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert telah menolak tuduhan Maduro terhadap kedua diplomat itu, dengan menyebutnya tuduhan palsu. Diplomat Robinson juga membantahnya dalam sebuah pidato singkat pada Selasa (22/5) sore di Kota Merida, Venezuela barat.

"Kami dengan penuh semangat menolak tuduhan terhadap saya dan Brian Naranjo. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Merida, tetapi tidak akan menjadi yang terakhir," ujar Robinson.

AS, Uni Eropa, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin telah menyatakan pemungutan suara dalam pemilu Venezuela tidak memenuhi standar demokratis. Terlebih Maduro sebagai pejawat mampu memenangkannya kembali dengan mudah.

Sejumlah pihak menilai pemungutan suara dalam pemilu tersebut penuh dengan ketidakberesan. Selain ada pembatasan bagi dua tokoh oposisi populer untuk mencalonkan diri, kubu Maduro juga dilaporkan telah menawarkan hadiah kepada para pemilih.

Koalisi oposisi telah memboikot hasil resmi pemungutan suara. Mereka menyebutnya sebagai penipuan yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan Maduro. Maduro, yang masa jabatan keduanya akan dimulai Januari tahun depan, berhasil memenangkan 68 persen suara.

Mantan gubernur negara bagian Henri Falcon, yang melanggar boikot untuk menantang Maduro dalam pemilu, mengatakan dia telah menerima ratusan pengaduan adanya kecurangan. Jumlah pemilih kurang dari 50 persen, dibandingkan dengan 2013 sebesar 80 persen.

Presiden AS Donald Trump kemudian menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Senin (21/5), untuk membatasi kemampuan Venezuela dalam menjual aset negara. Perintah eksekutif itu melarang warga AS untuk terlibat dalam penjualan faktur Venezuela terkait dengan minyak dan aset lainnya, meskipun pengiriman bahan bakar dan minyak mentah ke AS masih akan terus berlanjut.

Dalam sebuah wawancara pada Selasa (22/5), Menteri Perdagangan Venezuela Jose Vielma mengatakan sanksi baru AS itu akan memiliki dampak yang lebih serius pada sistem keuangan negara. Sanksi AS sebelumnya hanya terbatas pada aset yang dikaitkan dengan anggota pemerintahan Maduro secara individu.

Sanksi kali ini tampaknya akan menargetkan Citgo, perusahaan pengilangan minyak berbasis AS yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA. Adanya hambatan bagi kemampuan PDVSA untuk menjual minyak ke luar negeri dapat membatasi pemasukan devisa yang sudah berkurang, hingga akan memperburuk krisis ekonomi Venezuela.

Pemerintahan Trump juga berusaha meyakinkan Cina dan Rusia untuk menghentikan pemberian kredit baru kepada Venezuela. Kedua negara itu telah menyediakan dana miliaran dolar untuk Venezuela dalam beberapa tahun terakhir.

Cina dan Rusia tampaknya tidak akan memperhatikan peringatan AS. Pada Selasa (22/5), Beijing mengatakan AS dan Venezuela harus menyelesaikan perbedaan mereka melalui perundingan, sementara Moskow mengatakan tidak akan mematuhi sanksi.

Credit republika.co.id

Ukraina Pertama Kalinya Uji Coba Sistem Rudal AS

Bendera Ukraina

Foto: euintheus.org

AS merupakan pendukung setia Ukraina sejak Rusia mencaplok Krimea pada 2014

CB, KIEV -- Ukraina pada Selasa (22/5) menguji coba sistem peluru kendali Javelin untuk pertama kalinya sejak menerima persenjataan itu dari Amerika Serikat (AS). Uji coba dilakukan guna meningkatkan kemampuan pertahanan dalam konflik dengan para separatis dukungan Rusia.

Washington selama ini merupakan salah satu pendukung setia Kiev sejak Moskow mencaplok Krimea pada 2014 serta munculnya serangkaian pertempuran di Donbass di Ukraina timur, yang telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang. Kiev dan Washington meyakini bahwa sistem rudal antitank itu akan membantu Ukraina membangun kemampuan pertahannya untuk jangka panjang.

AS mengatakan Javelin tidak bisa digunakan secara efektif untuk merebut wilayah, tapi Rusia mengatakan bahwa memasok peralatan itu akan semakin mengganggu stabilitas dengan mendorong penggunaan kekuatan.

Presiden Ukraina Petra Poroshenko, melalui Twitter, mengumumkan pengujicobaan pertama rudal tersebut. "Akhirnya hari ini tiba," katanya.

"Saya berterima kasih kepada (Amerika Serikat) untuk keputusan tegasnya bahwa Ukraina harus dipersenjatai," ujarnya lebih lanjut.

Uji coba itu dilakukan di Ukraina utara, jauh dari garis depan timur. Bentrokan terus terjadi di wilayah-wilayah timur walaupun sudah ada gencatan senjata semu serta upaya-upaya perdamaian diplomatik.

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), yang mengamati pelaksanaan perjanjian perdamaian Minsk Ukraina, yang banyak dilanggar, pada Selasa (22/5) memperingatkan akan peningkatan pertempuaran di sepanjang garis depan.

"Saya mendesak pihak-pihak (terkait) untuk segera berhenti bertempur dan melakukan upaya terbaik untuk melindungi para penduduk sipil," kata Wakil Khusus OSCE Martin Sajdik dalam pernyataan.

Credit republika.co.id

Israel Negara Pertama di Dunia yang Gunakan F-35 untuk Tempur

TEL AVIV - Israel adalah negara pertama di dunia yang melakukan "serangan operasional" dengan pesawat jet tempur siluman F-35. Hal ini disampaikan komandan Angkatan Udara Israel (IAF) Mayor Jenderal Amikam Norkin pada hari Selasa (22/5/2018).

"Pesawat Adir sudah beroperasi dan terbang dalam misi operasional. Kami adalah yang pertama di dunia yang menggunakan F-35 dalam kegiatan operasional," katanya.

IAF melalui Twitter merinci bahwa serangan dengan jet tempur siluman generasi kelima itu dilakukan terhadap wilayah Suriah dengan target basis-basis militer Iran.

"Komandan IAF, Mayor Jenderal Amikam Norkin, mengomentari peristiwa di Suriah; 'Orang-orang Iran menembakkan 32 roket, kami mencegat 4 dari mereka dan sisanya jatuh di luar wilayah Israel. Dalam serangan balasan kami, lebih dari 100 rudal ground-to-air ditembakkan ke pesawat kami', tulis IAF via akun @IDFSpokesperson.

Dalam sebuah konferensi di Herzliya, Norkin merinci bahwa 32 roket yang ditembakkan Iran dengan target wilayah Israel itu terjadi awal bulan ini setelah basis-basinya di Suriah dibombardir jet-jet tempur IAF.

Setelah berbulan-bulan bersitegang, Israel dan Iran secara langsung berkonfrontasi dengan Suriah sebagai medan tempur pada 11 Mei 2018 lalu.

Pada saat itu, Israel mengatakan pasukan Iran menembakkan 20 roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Dataran Tinggi Golan. Empat roket yang ditujukan ke Israel ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, sedangkan sisanya meledak di wilayah Suriah.

Serangan 20 roket Teheran itu dibalas dengan serangan rudal secara besar-besaran oleh militer Israel dalam semalam. Lusinan target militer dan logistik Iran di Suriah jadi target.

Militer Israel menuduh serangan 20 roket itu dilakukan pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam dan komandannya, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, terhadap Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel.

Serangan balasan besar-besaran Israel ke basis-basis Iran dilaporkan memakan banyak korban jiwa. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan 23 milisi tewas dalam serangan tersebut.

Israel mengklaim tak ada pesawat tempurnya yang terkena serangan Iran maupun Suriah. Sebaliknya, Israel mengaku menyerang lima baterai sistem rudal anti-pesawat Suriah dan semuanya hancur.

Menurut analis militer senior Haaretz, serangan itu merupakan pukulan berat bagi pasukan antipesawat rezim Presiden Bashar al-Assad. Angkatan Udara Israel mengatakan lima baterai sistem pertahanan anti-pesawat milik tentara Suriah yang diserang Israel di antaranya; SA-22, SA-2, SA-5 dan SA-17.

Credit sindonews.com

Rudal Jelajah 'Tak Terbatas' Rusia Dilaporkan Jatuh setelah 2 Menit

WASHINGTON - Sebuah rudal jelajah Rusia yang diklaim memiliki jangkauan "tak terbatas" dilaporkan mengalami insiden memalukan saat uji coba. Senjata itu dilaporkan jatuh setelah melesat dua menit dengan jangkauan 22 mil.

Laporan kegagalan uji coba rudal jelajah Moskow itu dilansir CNBC pada hari Senin. Laporan berasal sumber pemerintah Washington yang mendapat informasi dari intelijen Amerika Serikat (AS).

"Sebuah rudal jelajah Rusia yang disebut-sebut negara itu memiliki jangkauan 'praktis tidak terbatas' tampaknya jatuh pendek," kata sumber tersebut kepada CNBC.

Tak disebutkan nama rudal jelajah yang mengalami kegagalan uji coba itu. Namun, laporan itu menyatatakan rudal jelajah yang memalukan merupakan salah satu yang diperkenalkan Presiden Vladimir Putin dalam pidato kenegaraan di Majelis Federal pada Maret 2018 lalu.

Tanggal uji coba yang gagal serta lokasinya juga tak dirinci. Media yang berbasis di Amerika Serikat itu juga melaporkan uji coba lain yang bermasalah dari rudal Rusia, yakni hanya bertahan empat detik kemudian jatuh dalam jarak lima mil.

Sumber tersebut mengatakan, Rusia menguji coba rudal yang bermasalah itu empat kali antara November hingga Februari atas perintah pejabat senior. Uji coba dijalankan meski para insinyur rudal masih meragukan program tersebut.

Putin dalam pidato kenegaraan Maret lalu memperkenalkan sejumlah senjata generasi baru, termasuk drone bawah laut yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan kendaraan peluncur hipersonik yang akan diterapkan pada rudal balistik antarbenua (ICBM). Senjata dengan peluncur hipersonik itulah yang selama ini diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara mana pun di dunia, termasuk milik AS.

"Saya ingin memberi tahu semua orang yang telah memacu perlombaan senjata selama 15 tahun terakhir, berusaha untuk memenangkan keuntungan sepihak atas Rusia, memperkenalkan sanksi yang melanggar hukum yang bertujuan untuk menahan pembangunan negara kita; Semua yang ingin Anda hindari dengan kebijakan Anda telah terjadi," kata Putin dalam pidatonya kala itu.

"Anda telah gagal menahan Rusia," ujar Putin yang secara eksplisit ditujukan terhadap AS.

Kremlin maupun militer Rusia belum berkomentar atas laporan CNBC yang mengungkap kegagalan uji coba rudal jelajah Moskow.

Credit sindonews.com

Gigi Hitler Bongkar Mitos Konspirasi Seputar Kematiannya

Kondisi gigi pemimpin NAZI Jerman Adolf Hitler sangat buruk. Hal itu memudahkan tim Soviet mengidentifikasi mayat hangus Hitler yang ditemukan di puing-puing pusat komandonya di Berlin, awal Mei 1945.

Sebuah tim patolog Perancis baru-baru ini diizinkan untuk memeriksa set gigi yang disimpan di Moskow itu. Inilah untuk pertama kalinya Rusia mengizinkan pemeriksaan terhadap barang-barang bukti itu, lebih 70 tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Hasil penelitian tim Perancis diterbitkan akhir pekan lalu di European Journal of Internal Medicine.

"Giginya asli (dari Hitler) - tidak ada keraguan," kata ahli patologi Philippe Charlier kepada kantor berita Perancis AFP. "Studi kami membuktikan bahwa Hitler meninggal pada 1945." Set gigi itu tidak menunjukkan jejak daging, suatu hal yang membuktikan bahwa Hitler memang vegetarian. Tim peneliti juga diizinkan melihat potongan tengkorak Hitler untuk mengkonfirmasi cara dia melakukan bunuh diri.

Mati bunuh diri di Führerbunker

Temuan baru ini mungkin tetap tidak akan mengakhiri kisah-kisah yang bertebaran sampai ke Indonesia, bahwa Adolf Hitler berhasil lolos dari Berlin dan tidak melakukan bunuh diri tahun 1945.

"Kita bisa menghentikan semua teori konspirasi tentang Hitler," kata Charlier. "Dia (Hitler) tidak melarikan diri ke Argentina di kapal selam; dia tidak sembunyi di sebuah pangkalan di Antartika atau di sisi gelap bulan." Hitler mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri bersama kekasihnya Eva Braun di pusat komando bawah tanahnya yang disebut Führerbunker di Berlin.

Pada 30 April 1945, pasukan Soviet telah merangsek sampai jarak 500 meter dari Führerbunker. Dalam situasi terkepung dan nyaris tidak bisa berkomunikasi dengan sisa-sisa pasukannya, Hitler menyadari bahwa impiannya tentang kerajaan Jerman yang baru sudah berakhir.

Sore harinya, Hitler masuk ke ruang pribadinya bersama kekasihnya, Eva Braun. Dia lalu menelan kapsul sianida dan menembak diri mereka sendiri. Sadar bahwa di Italia warga lalu mencemarkan jenazah bekas penguasa Benito Mussolini yang mereka benci, Hitler meninggalkan instruksi agar mayat dia dan Eva Braun dibakar. Para pembantunya lalu membawa jenazah mereka ke luar bunker dan membakarnya.

Ditemukan pasukan Soviet

Pasukan Soviet baru menemukan mayat hangus itu tanggal 5 Mei 1945 dan mengidentifikasinya sebagai mayat Hitler. Para ahli milter Soviet membandingkan gigi mayat yang ditemukan dengan deksripsi yang diberikan asisten dokter gigi Kathe Heusermann. Identifikasi itu tidak sulit, sebab Hitler memakai protesa gigi yang unik. Belakangan, dokter gigi pribadi Hitler, Hugo Blaschke, mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pihak Sekutu.

"Giginya berada dalam kondisi yang buruk, sehingga ada dokter gigi yang menemaninya di bunker," kata Liubov Summ, cucu dari penerjemah Kathe Heusermann, Elena Rzhevskaya, kepada surat kabar Times dari Israel.

Menurut Rzhevskaya, Kathe Heusermann bukan pendukung Nazi yang sungguh-sungguh, bahkan telah menyembunyikan seorang dokter gigi Yahudi dan mantan majikan di rumahnya. Kathe Heusermann meninggal di Düsseldorf tahun 1995.

Credit sindonews.com/dw

Protes Sambut Empat Tahun Pemerintahan Junta Thailand

Pemerintahan junta Prayuth Chan-O-Cha dihadapkan pada protes, bertepatan dengan empat tahun peringatan kudeta Thailand. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Polisi Thailand mencegah gerak jalan demonstran ke Gedung Pemerintah untuk memperingati empat tahun kekuasaan militer, Selasa (22/5), salah satu tindak perlawanan terbesar sejak angkatan bersenjata merebut kendali negara.

Ratusan pegiat pelajar dan pendukung 'Kaos Merah' paruh baya membawa spanduk, bendera Thailand dan kipas bergambar karikatur perdana menteri serupa "Pinocchio", saat mereka berkumpul di hadapan blokade polisi yang menghalangi pergerakan ke kantor pemerintah di Bangkok.

Ketidakpuasan atas pemerintahan Junta membara di Thailand, meski perkumpulan politik dilarang sejak kudeta menggulingkan pemerintahan demokratis Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014.

Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, yang memimpin penggulingan pemerintahan Yingluck, menyiratkan pemilihan umum akan digelar pada Februari tahun depan.

Namun, rencana rentang waktu untuk kembali ke demokrasi kerap tak terealisasi dan kesabaran masyarakat atas pemerintahan junta semakin tipis.

"Ini adalah peringatan empat tahun kudeta dan saya pikir sekarang saatnya untuk perubahan," kata Rangsiman Rome, salah satu pemimpin protes yang dikutip AFP.

"Kami tidak mau memprotes. Demonstrasi panas, melelahkan. Tapi kami tidak punya pilihan untuk membuat mereka mendengarkan kami."

Dia mengatakan protes ini terinspirasi kemenangan mengejutkan Mahathir Mohamad di Malaysia atas Perdana Menteri Najib Razak yang dipandang lebih otoriter.

Para demonstran menginap semalam di Thammasat University, pusat historis gerakan pro-demokrasi Thailand dan lokasi operasi berdarah militer yang mendominasi perpolitikan Thailand.

Protes jalanan kerap dilakukan di Thailand dan demonstrasi sering kali dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat berwenang.

Kelelahan Junta

Orang nomor dua di pemerintahan Junta, Prawit Wongsuwan, mengatakan kepada wartawan bahwa para demonstran "tidak boleh berjalan" ke Gedung Pemerintah, dan seorang juru bicara polisi menyebut pedemo yang menembus blokade diancam hukuman enam tahun penjara.

"Jika mereka memutuskan untuk menggunakan cara paksa, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan," kata Anuthee Dejthevaporn (30), salah seorang demonstran.

"Kami ingin pemilu. Tidak ada jaminan hal itu bisa digelar pada Februari."

Empat tahun setelah kudeta, Thailand masih terpecah.

Sebagian besar masyarakat--termasuk kelas menengah Bangkok--lelah atas kekuasaan konservatif militer yang banyak ikut campur di kehidupan sehari-hari warga Thailand sementara kesenjangan sosial terus melebar.

Prayut, yang mendapat dukungan dari elite pendukung kerajaan Bangkok, mengatakan dirinya terpaksa merebut kekuasaan untuk memulihkan politik pedas Thailand dan memulai kembali perekonomian yang dirundung korupsi serta protes.

Yingluck dan Thaksin bersaudara, juga para sekutunya, semua memenangkan pemilu Thailand sejak 2011.

Namun, pemerintah dihantam dua kudeta dan proses hukum tanpa akhir terhadap Yingluck dan Thaksin. Keduanya kini telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman penjara.

Prayut selama ini melarang perkumpulan politik lima orang atau lebih, dan membungkam kritik dengan hukum serta pengawasan ketat terhadap para pegiat terkemuka.

Dalam rentang empat tahun ini, dewan nasional yang dibentuk junta menandatangani konstitusi baru yang mengikat pemerintahan terpilih kelak pada rencana jangka 20 tahun.

Konstitusi juga menciptakan kamar atas parlemen dan proses pengecekan lain pada pemerintahan sipil yang akan datang. Para analis menilai langkah itu merupakan serangan terang-terangan pada basis politik Shinawatra.

Prayut selama ini disibukkan merebut dukungan dari para pendukung Shinawatra di timur laut Thailand.

Masih belum jelas seberapa besar kesetiaan masyarakat terhadap partai keluarga Shinawatra, Pheu Thai, sementara Thaksin dan Yingluck terasing di luar negeri.

Credit cnnindonesia.com

Prayuth: Pemilu Digelar Awal 2019

BANGKOK - Empat tahun setelah kudeta militer, pemerintahan junta Thailand belum menunjukkan sinyal akan menggelar pesta demokrasi. Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-Ocha justru menunda kembali pemilu dan berjanji akan menggelarnya pada awal 2019.

Padahal, Thailand sudah terbelah dalam dua kubu politik. Mereka yang berpihak kepada pemerintahan junta, dan mereka yang menentangnya. Segala upaya pemerintahan junta untuk melakukan reformasi dan rekonsiliasi hanya menjadi janji manis semata. Pemilu sebagai solusi Thailand juga selalu ditunda.

“Saya sudah mengatakan kalau semuanya harus mengikuti langkah saya dan pemilu akan digelar pada awal 2019,” kata Prayuth kemarin dilansir Reuters. “Pemilu tidak akan digelar secepatnya,” imbuhnya.

Prayuth telah berjanji menggelar pemilu sejak 2015, tapi janji itu terus menerus ditunda. Itulah yang dipermasalahan oleh kubu pro-demokrasi. “Orang-orang itu (para demonstran) telah menunjukkan pandangan mereka berulang kali dan kita tidak akan mengambil sikap apa yang mereka katakana dengan kemampuan kita,” terangnya.

Hal itu menjadi jawaban atas tuntutan ratusan demonstran anti-pemerintah yang menggelar aksi kemarin di Bangkok. Belum ada kepastian tanggal kapan pemilu akan digelar. Hanya saja, kabar yang beredar pemilu akan digelar pada Februari mendatang.

Para demonstran kemarin menggelar aksi menuju kantor perdana menteri dan berangkat dari Universitas Thammasat. Namun, mereka dihadang ratusan polisi yang berseragam hitam. Aksi unjuk rasa itu termasuk jarang dilaksanakan. Demonstrasi itu menandai empat tahun peringatan kudeta yang dipimpin Prayuth saat menjadi panglima militer.

Sementara delapan pemimpin pro-demokrasi kemarin menyerahkan diri setelah polisi memblokade aksi unjuk rasa yang menentukan pemilu dipercepat. Sekitar 500 demonstrasi berhadapan dengan 3.000 polisi yang hendak membubarkan aksi itu. Para demonstrasi ingin pemilu tetap dilaksanakan pada November tahun.

Aksi itu dilaksanakan di tengah kekuasaan militer yang mengekang kebebasan berbicara dan berekspresi di Thailand. Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) menyatakan pemerintahan junta militer menyalahgunakan undang-undang yang represif untuk menekan kaum pro-demokrasi.

Para demonstran membawa bendera Thailand dan kartun bergambang Prayuth dengan hidung panjang seperti Pinokio. Mereka sebenarnya berusaha menekan polisi, tetapi aksi itu gagal. Kawasan di sekitar kantor PM dan pemerintahan dideklarasikan sebagai zona larangan demonstrasi. Pemerintah junta juga melarang warganya untuk berdemonstrasi atau berkumpul lebih dari empat orang.

Rangsiman Rome, 26, pemimpin demonstran yang menyerahkan diri ke polisi, menyerukan aktivis untuk kembali ke rumah. “Kita telah sukses,” kata Rangsiman. Demonstrasi ini, kata dia, seharusnya menguatkan rakyat Thailand untuk bahu membahu melanjutkan perjuangan.

Dua demonstran ditangkap di dekat kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Polisi mengatakan mereka melanggar hukum, tetapi aparat keamanan tidak menjabarkan dengan detail.Pemerintahan Junta Militer Thailand mengatakan mereka akan menjatuhkan dakwaan terhadap lima pemimpin demonstrasi yang menggelar pertemuan ilegal.

Pemerintahan junta kini menghadapi persepsi buruk berdasarkan jajak pendapat internasional dan domestik. Deputi PM Prawit Wongsuwan membela diri atas apa saja yang dilakukan junta militer. “PM telah bekerja keras. Selama empat tahun, pemerintahan telah bekerja setiap hari,” kata Prawit.

Namun, Suchada Saebae, 55, pedagang di pasar, mengaku tidak setuju. “Saya pikir pemerintahan junta telah melakukan pekerjaan sampah selama empat tahun terakhir,” jelasnya Suchada.

Amnesty International mengatakan pemerintahan junta menggunakan undang-undang represif untuk mengekang kritik. “Otoritas terus menggunakan hukum represif dan dekrit untuk menarget pembela HAM, aktivis, dan oposisi. Padahal, mereka mempertahankan kebebasan berekspresi dan berkumpul,” kata Amnesty International.

Junta melarang kampanye politik atau pertemuan politik lebih dari lima orang. Siapa yang melanggar akan dijebloskan ke penjara. Tapi, demonstrasi berulang kali digelar oleh pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra atau aktivis muda yang tidak sepakat dengan junta.

“Jika kamu percaya dengan prinsip dasar demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kamu tidak akan mampu sepakat dengan junta memimpin negara ini,” kata pemimpin demonstrasi, Nuttaa Mahattana.

Dalam pandangan pakar politik dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, junta berkuasa dengan mengumbar janji untuk reformasi, rekonsiliasi, dan pemberantasan korupsi. Tapi, ketiga hal yang dijanjikan itu belum ada yang terwujud.

Credit sindonews.com

Pemimpin protes Thailand serahkan diri ke polisi

Pengunjuk rasa anti pemerintah berkumpul dekat sebuah kertas karton yang mengejek Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha sebagai Pinokio dalam unjuk rasa menuntut pemerintahan militer mengadakan pemilihan umum pada bulan November di Bangkok, Thailand, Selasa (22/5/2018). (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Bangkok (CB) - Delapan pemimpin protes pro demokrasi Thailand menyerahkan diri ke polisi pada Selasa setelah polisi memblokir aksi pawai yang diadakan untuk memperingati kudeta tahun 2014 serta tuntutan mereka bagi pemilihan awal.

Menurut Reuters, sekitar 500 pengunjuk rasa berkumpul di dua lokasi di Bangkok untuk memperingati empat tahun sejak kudeta tersebut tetapi kalah jumlahnya dibandingkan 3.000 personel polisi dan membubarkan mereka menjelang malam.

Protes itu dilakuklan di tengah kekhawatiran terhadap militer yang memperpanjang kekuasaannya, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan telah terjadi penyalahgunaan undang-undang represif untuk membungkam kritik.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengulangi pernyataan bahwa pemilihan umum akan diadakan tahun depan sementara para pemerotes menuntut pemungutan suara pada November.

Para demonstran, sebagian memegang bendera-bendera Thailand dan kartun Prayuth sebagai Pinokio, berangkat dari Universitas Thammasat tetapi dihalangi barisan polisi yang mengenakan seragam hitam agar mereka tidak sampai ke kantor perdana menteri di Wisma Pemerintah.

Para pemerotes berusaha mendorong polisi sepanjang hari itu.

Wisma Pemerintah dan jalan-jalan di sekelilingnya dinyatakan sebagai kawasan terlarang untuk dilintasi dan para pemerotes diperingatkan jangan membangkang larangan junta mengenai aksi protes.

Prayuth, sebagai kepala staf Angkatan Darat memimpin kudeta tahun 2014 mengakhir protes-protes di jalan raya yang telah berlangsung berbulan-bulan, menyatakan kembali pada Selasa bahwa tak ada pemilihan umum hingga tahun 2019.

"Saya sudah katakan bahwa sesuai tahapan-tahapan saya (pemilihan) akan dilangsungkan awal tahun 2019," kata Prayuth kepada wartawan.

Pihak militer telah menjanjikan pemerintahan demokrasi akan dikembalikan tapi berulang-ulang menangguhkan pemilihan-pemilihan umum.

Credit antaranews.com

Menlu RI-Jepang bahas peringatan hubungan diplomatik ke-60

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono (Behrouz Mehri/Pool via Reuters)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi untuk membahas kegiatan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun ini.

Pertemuan bilateral itu dilakukan kedua Menlu di sela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 di Buenos Aires, Argentina pada 21 Mei 2018, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa.

Pada awal pertemuan, Menlu Kono menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban yang tewas dan menjadi korban luka-luka pada peristiwa teror bom di beberapa tempat di Surabaya beberapa waktu lalu.

Menlu Jepang juga menyatakan bahwa teror semacam itu dengan alasan apapun tidak bisa dimaafkan. Menanggapi hal tersebut, Menlu Retno mengatakan bahwa teror adalah ancaman nyata, dan ingin bekerja sama dengan Jepang di bidang penanggulangan terorisme.

Sehubungan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada tahun ini, Menlu Kono menyatakan keinginannya untuk semakin memperkuat kerja sama antara Jepang dan Indonesia.

Terkait hal itu, Menlu Retno mengatakan ingin menjadikan kesempatan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik untuk makin memperluas kerja sama antara Jepang dan Indonesia.

Selanjutnya, kedua Menlu juga bertukar pendapat mengenai situasi regional, termasuk Korea Utara, Laut Cina Selatan, situasi di Timur Tengah, serta sepakat untuk bekerja sama dengan erat di masa mendatang.

Credit antaranews.com

Wapres AS Sebut Opsi Militer Selalu Terbuka untuk Hadapi Korut

WASHINGTON - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Michael Pence menyatakan, Washington yakin akan kemajuan yang telah dibuat sehubungan dengan masalah Korea Utara (Korut). Namun, dia menyebut AS belum menarik opsi militer dari atas meja.

"Kami telah melihat kemajuan besar dalam beberapa bulan terakhir (di Semenanjung Korea)," kata Pence dalam sebuah wawancara dengan Fox News, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (22/5).

Ketika ditanya apakah opsi militer masih di atas meja sehubungan dengan Korut, Pence menyatakan opsi itu selalu ada. "Ya, itu tidak pernah ditarik dari atas meja," ungkap Pence dalam wawancara itu.

Pence kemudian menekankan, Presiden Donald Trump telah menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir Pyongyang untuk memiliki senjata nuklir dan mengancam AS dan mitranya di wilayah tersebut.

Namun, Pence mencatat Washington ingin mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea menggunakan alat diplomatik dan harapan untuk solusi dicapai damai. Opsi militer, menurut Pence adalah opsi terakhir.

Credit sindonews.com

Selasa, 22 Mei 2018

Trump berniat batalkan pertemuan dengan Kim Jong Un

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump berniat menarik mundur dari pertemuan tingkat tinggi dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang sudah dijadwalkan berlangsung bulan depan, kata Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence seperti dilaporkan Reuters.

Niat ini disampaikan Trump setelah Korea Utara pekan lalu mengancam membalatkan pertemuan dengan AS.

Pence berkata kepada Fox News bahwa Korea Utara tak pantas mencari konsesi dari AS untuk janji yang tak ingin ditepati oleh negara itu.

"Merupakan kekeliruan besar bagi Kim Jong Un mengira dia bisa mempermainkan Donald Trump," kata Pence dalam kutipan wawancara dengan Fox.

Ketika ditanya apakah Trump bisa membatalkan pertemuan yang dijadwalkan berlangsung 12 Juni di Singapura nanti, Pence menjawab, "Ya sudah pasti."

Credit antaranews.com

Departemen Kehakiman AS Selidiki Infiltrasi FBI ke Kampanye Trump

WASHINGTON - Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat (AS) resmi meluncurkan penyelidikan tentang infiltrasi agen-agen FBI ke dalam tim kampanye Donald Trump saat pemilihan presiden 2016. Penyusupan itu diduga untuk memata-matai apakah tim kampanye Trump berkolusi dengan Rusia atau tidak.

DOJ memerintahkan inspektur jenderal untuk bersidang dengan jaksa federal guna mengajukan dakwaan terhadap personel FBI yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan saat menyelidiki dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dengan Rusia.

"Departemen telah meminta Inspektur Jenderal untuk memperluas peninjauan yang sedang berlangsung dari proses aplikasi FISA (Foreign Intelligence Surveillance Court) untuk menentukan apakah ada ketidakpantasan atau motivasi politik terkait bagaimana FBI melakukan investigasi kontra intelijen terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dengan agen Rusia yang ikut campur dalam pemilihan presiden 2016," bunyi pernyataan DOJ yang disampaikan juru bicaranya, Sarah Isgur Flores.

Penyelidikan diluncurkan beberapa hari setelah Presiden Trump menuliskan tweet yang berisi permintaan penyelidikan penyusupan agen-agen FBI ke tim kampanyenya. Menurut Trump, infiltrasi itu atas perintah pemerintahan Barack Obama dengan tujuan politik.

Beberapa laporan media AS menyatakan bahwa FBI menjadikan pembantu kampanye Trump sebagai informan.

Wakil Jaksa Agung AS Rod Rosenstein mengatakan tindakan akan diambil jika infiltrasi ditemukan.

"Jika ada yang melakukan infiltrasi atau mengawasi peserta dalam kampanye kepresidenan untuk tujuan yang tidak pantas, kami perlu mengetahuinya dan mengambil tindakan yang tepat," kata Rosenstein dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip BBC, Senin (21/5/2018).

Trump yang menegaskan tak ada bukti dugaan kolusi antara tim kampanyenya dengan Rusia dalam pemilihan presiden 2016 telah mengecam tindakan FBI.

"Saya dengan ini menuntut dan lakukan secara resmi besok, bahwa Departemen Kehakiman melihat apakah ada atau tidak FBI menyusup atau mengawasi kampanye Trump untuk kepentingan politik, dan jika ada, permintaan seperti itu dibuat oleh orang-orang di Administrasi Obama!," tulis Trump via akun @realDonaldTrump.

Trump awalnya melontarkan tuduhan infiltrasi FBI itu pada hari Jumat pekan lalu.

"Laporan memang ada setidaknya satu perwakilan FBI disusupkan, untuk tujuan politik, ke dalam kampanye saya untuk (pemilihan) presiden. Ini terjadi sangat awal, dan jauh sebelum berita palsu 'panas' soal Rusia. Jika benar, ini skandal politik terbesar sepanjang masa!," lanjut Trump.

Credit sindonews.com

Satelit Pelacak Rudal Antariksa, Proyek AS Gagalkan Senjata Hipersonik Rusia

WASHINGTON - Pentagon sedang melihat kemungkinan penggunaan sensor di antariksa untuk mengisi titik-titik buta dalam sistem pertahanan anti-rudal Amerika Serikat (AS). Sensor itu bagian dari satelit pelacak rudal yang sedang dikembangkan Pentagon untuk menghadapi senjata hipersonik Rusia.

Ini bukan ide baru. Enam pemerintahan sebelumnya telah mempertimbangkan konsep sensor berbasis ruang angkasa tersebut. Sayangnya, belum ada yang terwujud.

Setidaknya, dua satelit eksperimental sebagai bagian dari upaya Pentagon itu telah diluncurkan selama era kepresidenan George W. Bush dan sampai saat ini masih berada di orbit.

Administrasi Trump sedang mencari dukungan dana pada tahun anggaran 2020 yang ditujukan untuk memulai pekerjaan pada konstelasi sensor-sensor pengawas rudal. Kongres AS telah mengisyaratkan akan mendukung rencana itu setelah Rusia baru-baru ini menguji glider hipersonik yang diklaim tidak bisa terdeteksi sehingga mustahil dicegat oleh sistem anti-rudal manapun di dunia.

Tom Karako dari Center for Strategic and International Studies mengatakan, untuk melacak sebuah peluncur berkecepatan tinggi, sudut pandang ruang angkasa akan menguntungkan.

"Kami mendengar banyak kata-kata bagus tentang lapisan sensor ruang angkasa. Tetapi saat ini belum diterjemahkan ke dalam program dan anggaran," ujar Karako kepada SpaceNews, yang dikutip Senin (21/5/2018).

Pentagon sendiri kemungkinan akan menjelaskan rencana masa depannya terkait penanganan senjata hipersonik Rusia dalam Ballistic Missile Defense Review (BMDR). Juru bicara Departemen Pertahanan Dana Putih mengatakan pada pekan lalu bahwa BMDR masih melalui proses persetujuan dan perilisannya akan segera dilakukan.

Menurut Karako, dengan Rusia dan China yang gencar mengembangkan peluncur senjata hipersonik dan berpotensi dipasangi hulu ledak nuklir, Pentagon tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari tentang bagaimana membangun arsitektur pertahanan. "Kami harus move-on," katanya.

"Kami tidak harus menunggu untuk anggaran 2020. Jika kami serius tentang perlunya kecepatan, harus ada penyesuaian pada anggaran 2019," paparnya.

Karako mengatakan, pejabat senior pertahanan dan militer telah mendorong untuk memulai sebuah program."Mike Griffin (wakil menteri pertahanan untuk teknik dan riset) condong pada hal ini cukup keras," katanya.

Direktur Badan Pertahanan Rudal (MDA) Letnan Jenderal Samuel Greaves telah menjadi pendukung penyebaran sensor di ruang angkasa, seperti yang disampaikan Panglima Komando Strategis AS John Hyten.

"MDA bisa memimpin, tapi Greaves mungkin membawa Angkatan Udara juga," kata Karako. Greaves adalah mantan direktur Pusat Angkatan Udara dan Pusat Sistem Rudal.

Credit sindonews.com

Sistem Pertahanan Rusia Tembak Jatuh Pesawat Nirawak di Suriah

KHMEIMIM - Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat nirawak misterius yang hendak menyerang Pangkalan Udara Khmeimim di Suriah, Senin malam. Pesawat nirawak atau drone itu dipersenjatai dengan bahan peledak.

Militer Moskow mengatakan, pangkalan yang jadi rumah bagi pasukan Rusia di Suriah itu tetap beroperasi normal. Tak ada kerusakan maupun korban jiwa dan luka dalam insiden tersebut.

"Pada 21 Mei, fasilitas pemantauan ruang udara di Pangkalan Udara Khmeimim Rusia mendeteksi target kecil yang tidak teridentifikasi di udara yang mendekati pangkalan itu," kata militer Moskow dalam sebuah pernyataan yang disampaikan seorang juru bicara.

"Target dihancurkan oleh sistempertahanan udara yang dikerahkan di pangkalan." lanjut pernyataan tersebut, yang dilansir Sputnik, Selasa (22/5/2018).

Khmeimim adalah salah satu dari dua pangkalan yang dioperasikan Rusia di Suriah. Pangkalan tersebut terletak di kota pesisir Jableh, Latakia. Sedangkan pangkalan kedua Rusia adalah Tartus. Pangkalan di Tartus juga pernah mendapatkan serangan serupa pada bulan April lalu.

Menurut laporan media lokal ada sekitar empat ledakan di udara saat sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh pesawat nirawak misterius tersebut. Moskow tidak merinci jenis sistem pertahanan udara yang digunakan untuk menghancurkan drone tersebut.

Credit sindonews.com

Isyarat Berkoalisi, Moqtada al-Sadr Temui PM Irak

Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr (kiri) berbicara saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Baghdad, Irak 20 Mei 2018. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Pemenang pemilu Irak yang juga pemimpin Syiah, Moqtada al-Sadr, bertemu dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi, Sabtu, 19 Mei 2018.
"Pertemuan tersebut berlangsung lebih kurang 24 jam setelah pemimpin koalisi Syiah-Partai Komunis itu dinyatakan menang pemilihan umum parlemen. Ini sebagai isyarat keduanya akan membentuk koalisi," Reuters melaporkan, Ahad, 20 Mei 2018.

Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr berbicara dalam konferensi pers dengan politisi Irak Ammar al-Hakim, pemimpin Arus Hikma, di Najaf, Irak 17 Mei 2018. REUTERS/Alaa al-Marjani

"Selama pertemuan berlangsung, kami sepakat kerja sama termasuk dengan beberapa partai lain untuk membentuk sebuah pemerintahan baru Irak," kata Abadi dalam acara jumpa pers bersama. "Koalisi ini akan menjadi sebuah pemerintahan yang kuat, sanggup melayani masyarakat, baik keamanan maupun demi kemakmuran ekonomi," ucapnya.
Sadr, yang sudah lama melawan Amerika Serikat dan menentang pengaruh Iran di Irak, tidak bisa menjadi Perdana Menteri karena dia tidak ikut dalam pemilihan umum.

Ulama Syiah Irak Moqtada al-Sadr berbicara dengan Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi di Baghdad, Irak 20 Mei 2018. Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS
Meskipun demikian, kemenangan aliansi yang dipimpinnya menempatkan dia memiliki posisi kuat untuk bernegosiasi. Aliansi Sairoon yang dia pimpin meraih 54 kursi di parlemen, 12 kursi di atas raihan Abadi. "Pintu kami terbuka bagi siapapun yang ingin membangun bangsa dan itu adalah keputusan bangsa Irak," kata Sadr.

Credit tempo.co

Abbas Menderita Infeksi Paru

Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Foto: VOA

Abbas dirawat untuk ketiga kalinya dalam waktu sepekan.

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan menderita penyakit infeksi paru-paru dan mungkin akan tetap opname di rumah sakit sampai beberapa hari mendatang. Hal itu diungkapkan oleh petugas medis dan pejabat Palestina pada Senin (21/5).

Abbas yang sudah berusia 82 tahun itu dirawat di rumah sakit untuk ketiga kalinya dalam waktu kurang dari sepekan pada Ahad (20/5) di Kota Ramallah, Tepi Barat.

Dokter awalnya mengatakan, pemimpin veteran tersebut telah memasuki rumah sakit untuk tes medis setelah operasi telinga lima hari sebelumnya. Tetapi pada Senin malam, dokter mengatakan Abbas mengalami infeksi paru-paru. Tes medis dan sinar-X menunjukkan adanya peradangan di paru-paru kanan.

"Perawatan dimulai dengan memberikan obat yang diperlukan," kata Dr. Saed al-Sarahneh, direktur medis dari pusat kesehatan al-Istishari di Ramallah, kepada televisi Palestina."Dia sudah mulai pulih."

Abbas muncul di televisi Palestina pada Senin malam, setelah hampir 36 jam di rumah sakit. Dalam klip yang disiarkan di televisi itu, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Kemunculannya seperti menjawab desas-desus akhir-akhir ini yang mempertanyakan kondisi kesehatannya dan masa depan kepemimpinan Palestina.

Sementara foto-foto yang dikeluarkan oleh kantor Abbas menunjukkan ia sedang duduk di tempat tidur membaca koran dan berjalan tanpa bantuan melalui koridor rumah sakit mengenakan baju ganti biru yang diapit oleh seorang dokter, keluarga dan para pembantu.

Sejumlah rekan dan kolega lama mengunjungi Abbas pada Senin. Mereka kemudian muncul untuk memberikan penilaian seragam tentang kondisinya.

"Saya mengunjungi Presiden Abbas di rumah sakit malam ini. Dia menderita radang paru-paru dan diobati dengan antibiotik," ujar Ahmed Tibi, seorang legislator Arab di parlemen Israel, di Twitter.

Dia mengatakan kondisi Abbas sangat meningkat dan mereka telah membahas masalah politik. Akan tetapi dia mengakui bahwa Abbas akan menghabiskan beberapa hari lagi di rumah sakit.

Adapun Jibril Rajoub, seorang pejabat senior di partai Fatah Abbas, berkomentar kepada televisi Palestina. "Ada konsensus di antara para dokter bahwa presiden keluar dari masa kritis dan ia baik-baik saja, tetapi ia akan tinggal beberapa hari lagi (di rumah sakit) setelah saran dokter," katanya.

Rajoub menyebutkan Abbas telah sarapan dengan anak-anaknya Yasser dan Tareq. Ia juga telah merespons dengan baik dan sekarang sudah mulai pulih.

Abbas adalah seorang perokok berat. Ia sempat dirawat di rumah sakit Amerika Serikat (AS) untuk pemeriksaan medis pada Februari selama perjalanan yang berurusan dengan Dewan Keamanan PBB.

Pada Selasa (15/5) ia menjalani operasi kecil pada telinga. Kemudian ia kembali masuk Rumah Sakit al-Istishari dalam waktu singkat yaitu semalam pada Sabtu/ Ahad. Lalu kembali lagi pada hari itu untuk tes medis, seperti yang dikatakan dokter.

Credit republika.co.id

Iran: Era AS Membuat Keputusan Dunia Telah Berakhir

Presiden Iran Hassan Rouhani

Foto: Iranian Presidency Office via AP

Pompeo mengancam akan menjatuhkan sanksi terberat buat Iran.

CB, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, Iran tidak akan memenuhi tuntutan Amerika Serikat (AS) untuk merevisi kesepakatan nuklir. Menurutnya era AS membuat keputusan untuk seluruh dunia telah berakhir.

"Negara-negara merdeka. Kami akan melanjutkan jalan kami dengan dukungan bangsa kami. Siapa Anda (AS) mengambil keputusan untuk Iran dan dunia?," kata Rouhani pada Senin (21/5), dikutip laman Aljazirah.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengajukan 12 tuntutan untuk memperbarui kesepakatan nuklir Iran. Tuntutan tersebut antara lain meminta Iran menyerahkan laporan lengkap tentang program nuklirnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), memberikan IAEA akses tanpa syarat ke seluruh situs nuklir Iran, mengakhiri proliferasi rudal balistik, menghentikan dukungan terhadap kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam, serta menarik pasukannya dari seluruh Suriah.

Pompeo pun melayangkan ancaman akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah bila Iran mengabaikan tuntutan-tuntutan tersebut. "Sengatan sanksi hanya akan tumbuh lebih menyakitkan jika rezim (Iran) tak mengubah arah dari jalan yang tidak dapat diterima dan tidak produktif yang telah dipilihnya untuk dirinya sendiri dan rakyat Iran. Ini akan menjadi sanksi terkuat dalam sejarah pada saat kita selesai," katanya.

Kendati demikian, bila Iran melakukan perubahan besar, Pompeo mengatakan AS siap untuk meringankan sanksi dan membangun kembali hubungan diplomatik dengan Teheran. AS akan mendukung reintegrasi Iran ke dalam sistem ekonomi internasional.

Pada 8 Mei lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Trump menganggap kesepakatan tersebut cacat karena memberi ruang bagi Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya.

Dengan penarikan tersebut, AS memutuskan untuk kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Tak hanya itu, AS pun siap memberikan sanksi kepada negara atau perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis dengan Teheran.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengecam sanksi ekonomi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Menurutnya sanksi tersebut tak dapat diterima.

"Kami merasa bahwa ekstrateritorialitas dari langkah-langkah sanksi mereka tidak dapat diterima. Eropa seharusnya tidak harus membayar untuk penarikan perjanjian (nuklir Iran) oleh AS, yang mereka sendiri telah berkontribusi," kata Le Drian pada Kamis (10/5).

Ia mengatakan Eropa akan menjalin negosiasi serius dengan AS terkait pemberian sanksi baru tersebut. Sebab bagaimanapun, cukup banyak perusahaan Eropa yang menjalin bisnis dengan Teheran. Perusahaan-perusahaan tersebut akan turut terimbas oleh sanksi AS. "Eropa akan melakukan segalanya untuk kepentingan perusahaan mereka," ujarnya.

Kesepakatan nuklir Iran ditandatangani Iran bersama Prancis, Inggris, AS, Jerman, Cina, Rusia, dan Uni Eropa pada Oktober 2015. Kesepakatan tersebut mulai berlaku atau dilaksanakan pada 2016.

Credit republika.co.id

AS Ultimatum Iran dengan 12 Tuntutan Keras, Ini Rinciannya

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo mengultimatum Iran dengan menyodorkan 12 tuntutan keras. Ke-12 poin tuntutan ini akan dimasukkan dalam perjanjian nuklir yang baru dengan Teheran.

Ultimatum disampaikan Pompeo dalam sebuah pidato di Heritage Foundation di Washington, DC, pada hari Senin. Dalam pidatonya itu, dia menekan Iran untuk tunduk pada semua tuntutan.

Berikut 12 poin tuntutan dalam ultimatum Washington pada Teheran, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (22/5/2018);

Iran harus mendeklarasikan laporan lengkapnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang dimensi militer sebelumnya dari program nuklir Teheran dan secara permanen serta diverifikasi bahwa Iran meninggalkan pekerjaan tersebut untuk selamanya.
Iran harus menghentikan pengayaan dan jangan pernah mengejar proses daur ulang plutonium, termasuk menutup reaktor air beratnya.
Iran harus memberikan IAEA akses tanpa sayarat ke semua situs di seluruh negaranya.
Iran harus mengakhiri proliferasi misil balistik dan menghentikan peluncuran atau pengembangan sistem rudal berkemampuan nuklir.
Iran harus membebaskan semua warga AS serta warga dari mitra dan sekutu AS.
Iran harus mengakhiri dukungan untuk kelompok "teroris" Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas dan Jihad Islam.
Iran harus mengormati kedaulatan pemerintah Irak dan memberlakukan pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi milisi Syiah.
Iran harus mengakhiri dukungan militernya untuk pemberontak Houthi dan bekerja menuju penyelesaian politik damai di Yaman.
Iran harus menarik semua pasukan di bawah komando Iran di seluruh Suriah.
Iran harus mengakhiri dukungan untuk Taliban dan "teroris" lainnya di Afghanistan dan kawasan itu serta berhenti memendam para pemimpin senior al-Qaeda.
Iran harus mengakhiri dukungan Pasukan Korps Garda Revolusi Islam untuk mitra "teroris" dan "militan" di seluruh dunia.
Iran harus mengakhiri perilaku mengancam terhadap tetangganya, banyak di antaranya adalah sekutu AS, termasuk ancamannya untuk menghancurkan Israel dan penembakan misilnya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dan ancaman terhadap pelayaran internasional serta serangan siber yang merusak.

Credit sindonews.com

AS Ancam Jatuhkan Sanksi Terbesar Dalam Sejarah pada Iran

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengancam untuk menjatuhkan apa yang dia sebut sebagai sanksi terkuat dalam sejarah terhadap Iran. Sanksi ini akan dijatuhkan jika Teheran tidak mengubah jalannya kebijakan luar negeri dan domestiknya.

Berbicara di depan Palemen AS, Pompeo menuturkan, dia telah menetapkan 12 tuntutan untuk Iran. Namun sayangnya, ia tidak menjabarkan secara rinci ke 12 tuntutan tersebut.

Dia kemudian mengatakan, pencabutan atau adanya keringanan terhadap sanksi ekonomi hanya akan datang ketika Washington telah melihat perubahan nyata dalam kebijakan Iran. Mantan bos CIA itu, seperti dilansir Reuters pada Senin (21/50, juga mengatakan, AS akan menghukum mereka yang melakukan bisnis terlarang di atau dengan Iran.

Ancamannya atas sanksi lebih lanjut datang ketika sekutu AS di Eropa yang turut terlibat dalam kesepakatan nuklir yakni Prancis, Inggris dan Jerman, bekerja untuk menemukan cara untuk menjaga perjanjian dengan Iran setelah keluarnya Washington.

Pompeo mengatakan, Washington akan terbuka untuk dibentuknya sebuah perjanjian baru dengan Iran dan menginginkan dukungan dari sekutu Amerika.

Seperti diketahui, awal bulan ini Trump mengundurkan diri dari perjanjian nuklir Iran yang disebutnya sebagai kesepakatan paling buruk dan mengatakan bahwa perjanjian itu tidak menyinggung aktivitas rudal balistik Iran dan memeriksa perilaku regionalnya.

Credit sindonews.com

Iran Sebut Langkah Eropa Tidak Memadai Untuk Selamatkan Kesepakatan Atom

Upaya Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan atom dengan Iran tidak mencukupi, kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan hari Minggu (20/5) di Teheran. Dia menyatakan sangat prihatin dengan keputusan beberapa perusahaan Eropa untuk menghentikan operasinya di Iran karena khawatir terkena sanksi Amerika Serikat.

"Dengan keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir, harapan masyarakat Iran terhadap Uni Eropa meningkat... Namun dukungan politik Uni Eropa untuk perjanjian nuklir tidak cukup," kata Zarif dalam komentar yang disiarkan oleh stasiun siaran pemerintah Iran, IRIB.

"Serangkaian keputusan oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa untuk mengakhiri kegiatan mereka di Iran membuat banyak hal menjadi lebih rumit," katanya kepada wartawan.

Investasi ditunda

"Uni Eropa harus mengambil langkah-langkah tambahan yang konkret untuk meningkatkan investasi di Iran. Komitmen Uni Eropa untuk menerapkan kesepakatan nuklir tidak kompatibel dengan pengumuman kemungkinan penarikan diri oleh perusahaan-perusahaan besar Eropa," kata Zarif.

Menlu Iran berbicara kepada wartawan setelah bertemu dengan Komisaris Energi Uni Eropa Miguel Arias Canete, yang melakukan kunjungan dua hari ke Iran.

Raksasa minyak Perancis, Total, mengatakan akan menghentikan proyek investasinya di Iran senilai 4,8 miliar dolar AS, kecuali jika Washington tidak menjatuhkan sanksi. Perusahaan energi perancis lainnya, Engie, menyatakan akan menghentikan kegiatannya di Iran sebelum November, saat AS akan memberlakukan kembali sanksi terhadap negara itu.

Jerman promosikan Kesepakatan Atom Iran

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam kunjungannya di Buenos Aires mendesak para penandatangan Kesepakatan Atom tahun 2015 agar mempertahankan perjanjian itu. Pada pertemuan para menteri luar negeri G20, dia mengatakan: "Meninggalkan (kesepaktan) itu berarti memasuki masa depan yang sepenuhnya tidak pasti menyangkut masalah senjata nuklir di Iran."

"Ini bukan tentang Iran; ini tentang kepentingan keamanan kita sendiri, Jerman dan Eropa," kata Heiko Maas. Namun pertemuan G20 di Buenos Aires tidak dihadiri beberapa aktor penting, seperti Menlu Rusia Sergey Lavrov, Menlu Perancis Jean-Yves Le Drian MenLU AS Mike Pompeo.

Pompeo dijadwalkan untuk memberikan pidato pada hari Senin (21/5) di Washington mengenai niat Amerika Serikat untuk merundingkan kesepakatan atom baru dengan Iran.

Credit sindonews.com/dw

Iran: Selama Damaskus Menghendaki, Kami akan Bertahan di Suriah

TEHERAN - Iran menegaskan akan terus berada di Suriah selama Damaskus menghendakinya. Ini merupakan respon atas pernyataan yang dibuat oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Saat bertemu Assad pekan lalu, Putin menyatakan, karena keberhasilan perjuangan anti-teror pasukan Suriah, pasukan asing harus meninggalkan negara itu secepatnya, termasuk pasukan Iran dan Hizbullah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Kasemi menyatakan, Teheran hanya akan menarik pasukan mereka di Suriah jika operasi anti-teror telah selesai dan jika pemerintah Suriah memintanya.

"Tidak ada yang bisa memaksa Iran untuk melakukan ini. Selama ada terorisme dan pemerintah Suriah menginginkannya, Iran akan tetap hadir di Suriah. Mereka yang memasuki negara itu tanpa izin dari otoritas Suriah, harus pergi," ucap Kasemi, seperti dilansir Sputnik pada Senin (21/5).

Iran sendiri sejatinya tidak pernah mengakui bahwa mereka telah mengirimkan pasukan ke Suriah. Teheran sejauh ini hanya mengakui mengirimkan penasihat militer untuk melatih tentara Suriah melawan ISIS dan kelompok teroris lainnya.

Credit sindonews.com

3 Tentara Amerika Serikat Tewas Kena Bom di Suriah

Militer AS meluncurkan rudal Tomahawk dari kapal perang AS yang ada di wilayah Laut Tengah, menyasar sebuah pangkalan udara di Suriah, 7 April 2017. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan tiba-tiba ke Suriah. Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams/U.S. Navy via AP

CB, Jakarta - Tiga tentara Amerika Serikat yang bertugas di Suriah tewas akibat terkena sambaran ledakan ranjau bom. Informasi tersebut disampaikan situs berita berbahasa Arab, al-Dohar al-Samiyeh, setelah mengutip keterangan berbagai sumber.
Menurut laporan kantor berita milik Iran, Fars News, insiden itu bermula ketika iring-ringan militer Amerika bergerak menuju Hasaka-Tal Tamar. "Tiga kendaraan melindas bom yang ditanam sehingga ledakan tak terelakkan. Akibatnya, tiga tentara Amerika Serikat tewas."

Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berjaga di dekat tank militer AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said

Kepada media di Suriah, sumber lain mengatakan ledakan itu menyebabkan beberapa serdadu Amerika tewas dan cedera akibat insiden di jalan raya Hasaka-Tal Tamar dekat Desa al-Rakba tersebut.
Sumber lain di lapangan menyebutkan ledakan bom tersebut menghantam konvoi militer Amerika yang bergerak menuju kawasan timur laut Hasaka dari Irak. Mereka menambahkan, konvoi tersebut terdiri atas beberapa kendaraan militer dan pengangkut personel militer.

Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berbincang dengan tentara AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said
"Iring-iringan itu masuk dari Tal Beidar, kawasan antara Qamishil dan Kota Tal Tamar yang diduduki milisi dukungan Amerika Serikat, Pasukan Demokratik Suriah (SDF)."

Sekitar 2.000 pasukan Amerika Serikat berada di Manbij, Suriah, untuk menghadapi kelompok bersenjata ISIS dan memberikan pelatihan kepada milisi SDF. Keberadaan militer Amerika ini sempat membuat hubungannya dengan Turki tegang. Amerika diminta meninggalkan Suriah karena Turki akan meluaskan serangannya untuk mengejar kaum bersenjata Kurdi.

Credit tempo.co

Vladimir Putin Minta Assad Tarik Pasukan Asing dari Suriah

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam kunjungannya ke Laut Hitam, Sochi, Rusia, 17 Mei 2018.[Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS]

CB, Jakarta - Presiden Rusia Vladimir Putin meminta Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menarik pasukan asing dari wilayah Suriah termasuk milisi Hizbullah Iran, pasukan Turki, dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan diplomat Rusia untuk Suriah, Alexander Lavrentiev, usai pertemuan antara Putin dan Assad di Sochi, Rusia, pada Kamis 17 Mei 2018, seperti dilansir Al-Arabiya.

"Pernyataan ini melibatkan semua pasukan asing di Suriah termasuk Turki, Amerika, Iran dan Hizbollah," ujar Lavrentiev dan menambahkan permintaan ini mewakili pesan politik.
Lavrentiev menekankan bahwa pernyataan Putin tentang masalah ini mewakili "pesan politik", tetapi menambahkan "tidak melihatnya sebagai awal dari proses penarikan pasukan asing dari Suriah." Menurut Lavrentiev, langkah ini harus dilaksanakan secara kolektif dan paralel untuk stabilitas demi mengakhiri konfrontasi militer di Suriah.

Putin mengatakan sebelumnya pada Kamis setelah bertemu dengan Assad, "Kita mulai dari kemenangan nyata dan keberhasilan pasukan Suriah dalam perang melawan terorisme dan memulai babak baru dari proses politik, yang akan diikuti sejak awal, dimulai dari penarikan pasukan asing dari wilayah Suriah."

Nama sistem pertahanan udara buatan Uni Soviet, S-125 Pechora, kembali populer, setelah Suriah menggunakannya saat menghadapi serangan udara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, pada 14 April 2018. Rudal pertahanan udara yang dikembangkan pada 1961-1964 ini mempunyai mampu melesat hinggak kecepatan 3 Mach, dengan jangkauan 2,5-22 kilometer, dan ketinggian maksimum 18 km. southfront.org
Sementara dilansir dari Haaretz, pasukan asing yang saat ini berada di Suriah termasuk pasukan Rusia, Iran, Turki dan Amerika Serikat, serta Hizbullah Lebanon dan milisi pro-Assad lainnya.
Dalam pertemuan Vladimir Putin dan Bashar al-Assad, kedua pemimpin menekankan pentingnya menciptakan kondisi untuk solusi politik terhadap konflik di Suriah. Rusia adalah sekutu penting Assad. Dukungan militer dari Moskow telah memungkinkan presiden Suriah untuk membuat keuntungan teritorial besar dalam beberapa bulan terakhir terhadap pemberontak di Suriah.
Bulan lalu Rusia mengisyaratkan akan memasok senjata canggih ke Assad meskipun ada keberatan Israel. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa serangan Barat di Suriah telah memperkuat alasan untuk mempersenjatai Suriah.
Namun salah satu staf Vladimir Putin yang mengawasi kerja sama militer dengan negara-negara asing menyarankan hanya dua hari setelah kunjungan Netanyahu ke Moskow bahwa Putin menerima kekhawatiran Israel atas kehadiran milisi Iran di Suriah. Staf itu mengatakan Rusia tidak sedang dalam kesepakatan dengan Suriah untuk menyediakan sistem pertahanan udara S-300 dan militer Suriah sudah memiliki semua yang dibutuhkan.

Israel tembakkan roket ke fasilitas militer Iran di Suriah. [Al Jazeera]

Pekan lalu milisi Iran menembakkan 20 roket ke posisi Israel di Dataran Tinggi Golan. Sebagai tanggapan, Israel melakukan serangan di Suriah dalam beberapa dekade, secara terbuka menyerang lusinan target militer dan logistik Iran di Suriah.
Militer Israel menuduh pasukan Garda Revolusi Iran Al Quds dan komandannya, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, meluncurkan roket ke Dataran Tinggi Golan, Israel.
Pemimpin kelompok Hizbollah Libanon, Sayyid Hassan Nasrallah, mengatakan pada Senin bahwa serangan rudal dari Suriah ke Dataran Tinggi Golan menandai babak baru dalam perang Suriah.

Credit tempo.co

Vietnam juga terusik oleh insiden bomber Tiongkok

Kapal-kapal di Scarborough Shoal di Laut Cina Selatan terlihat dalam foto yang disediakan oleh Planet Labs dan di foto tanggal Sabtu (12/3/16). Kepala operasi Angkatan Laut Amerika Serikat, Admiral John Richardson menyatakan bahwa militer AS telah melihat aktivitas Tiongkok di sekitar Scarborough Shoal di bagian utara kepulauan Spratly, sekitar 125 mil (200 km) dari barat pangkalan Filipina di Teluk Subic. (REUTERS/Planet Labs/Handout vi)

Hanoi (CB) - Aktivitas pesawat pembom strategis Tiongkok belakangan ini di Kepulauan Paracel, Laut Tiongkok Selatan, benar-benar telah melanggar kedaulatan Vietnam di teritori itu, kata kementerian luar negeri Vietnam seperti dikutip Reuters.

Angkatan udara Tiongkok menyatakan bomber-bomber H-6K miliknya telah mendarat dan tinggal landas dari kepulauan dan gugus pulau karang di Laut Tingkok Selatan sebagai bagian dari latihan militer yang digelar pekan lalu.

"Penerbangan itu telah meningkatkan ketegangan, menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan tidak bagus dalam memajukan sebuah lingkungan damai, stabil dan kooperatif di Laut Timur," kata juru bicara kementerian luar negeri Vietnam Le Thi Thu Hang menggunakan nama Vietnam untuk Laut Tiongkok Selatan.

Filipina juga mengungkapkan "keprihatinan serius" pada hari yang sama menyangkut kehadiran bomber-bomber itu di area tersebut dan kementerian luar negerinya telah mengambil langkah diplomatik yang semestinya.

Vietnam dan Tiongkok memang sudah lama berselisih di Laut Tiongkok Selatan. Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan juga mengklaim berdaulat di wilayah maritim yang kaya energi itu.

"Vietnam menuntut Tiongkok menghentikan aktivitas-aktivitas ini, menghentikan militerisasi wilayah itu, dan menghormati dengan sungguh-sungguh kedaulatan Vietnam di Kepulauan Hoang Sa," kata Hang menyebut Kepulauan Paracels dengan terminologi Vietnam.

Hang menyebut kehadiran bomber-bomber Tiongkok di wilayah itu berdampak buruk terhadap negosiasi yang tengah berjalan antara Tiongkok dan ASEAN menyangkut Tata Laku di Laut Tiongkok Selatan.

Di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Lu Kan malah mendesak negara lain tidak berlebihan menafsirkan apa yang dia sebut patroli militer rutin tersebut.

"Kami harap pihak-pihak berkepentingan tidak berlebihan menanggapi hal ini," kata Lu Kang dalam briefing pers harian.

Belum lama bulan ini, Vietnam meminta Tiongkok menarik wahana militernya dari dekat Kepulauan Spratly di perairan yang disengketakan itu menyusul laporan media bahwa Tiongkok telah memasang peluru kendali di sana.

Menanggapi hal itu, Tiongkok menyebut penggelaran wahanan militer dan tentaranya di kepulauan itu sudah menjadi haknya, seraya menyatakan wahana militer itu turut melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut dan tidak menyasar negara mana pun.

BUMN minyak Vietnam, PetroVietnam, sudah menyatakan bahwa ketegangan maritim dengan Tiongkok akan merugikan ekplorasi dan aktivitas produksi minyak lepas pantainya.

Maret lalu, perusahaan itu telah meminta perusahaan energi Spanyol Repsol untuk membatalkan proyek minyak lepas pantai Vietnam karena ditekan Tiongkok.

Pekan lalu, perusahaan minyak Rusia Rosneft juga mengungkapkan kekhawatirannya atas pengeboran minyak di wilayah itu bakal membuat Tiongkok marah, demikian Reuters.

Credit antaranews.com