Selasa, 05 Desember 2017

Pangkalan Militer AS di Korsel Diselidiki Terkait Korupsi

Pangkalan militer AS Camp Humphreys di Korea Selatan.

CB, SEOUL -- Jaksa Korea Selatan (Korsel) kini tengah menyelidiki dan mengumpulkan dokumen informasi terkait konstruksi pangkalan militer AS Camp Humphreys.

Dikutip di laman USA Today, Selasa (5/12), perluasan Camp Humphreys di Korea Selatan (Korsel) menjadi salah satu proyek konstruksi terbesar sepanjang sejarah militer Amerika Serikat (AS). Setelah selesai pada 2020, pangkalan yang terletak 40 mil selatan Seoul, akan menjadi instalasi militer luar negeri AS terbesar di dunia.

Humphreys akhirnya akan menjadi rumah bagi 42 ribu personel militer AS sedang dibangun di sana sehingga mereka tidak akan rindu rumah. Kenyamanan rumah ini mencakup puluhan makanan cepat saji AS, lapangan golf, taman air, dan stadion sepak bola.

Berdasarkan kesepakatan pertahanan AS-Korea Selatan yang dikenal sebagai Special Measures Agreement, Korea Selatan membayar sebagian besar biaya ekspansi Humphreys senilai 11 miliar dolar AS. Ini adalah tambang emas potensial bagi perusahaan pembangunan Korsel.
Baru-baru ini terungkap sebuah kelompok pengembangan utama Korsel membayar mantan pejabat Angkatan Darat AS untuk mendapatkan akses terhadap kontrak yang menguntungkan.

Pada Jumat, jaksa Korea Selatan di Seoul menggerebek kantor SK Engineering and Construction, sebuah afiliasi dari SK Group. Mereka mengumpulkan hard drive dan dokumen dengan informasi kontrak konstruksi SK di Humphreys sehubungan dengan penyelidikan mereka. SK telah membangun beberapa bangunan di pangkalan, bersama dengan jaringan jalan, air dan listrik.

Menurut Departemen Kehakiman, antara 2008 dan 2012, Duane Nishiie, pada saat itu seorang perwira kontraktor untuk Korps Insinyur Angkatan Darat AS, dan seorang mantan pejabat Kementerian Pertahanan Korea, Seung-Ju Lee, didakwa melakukan beberapa kejahatan yang berkaitan dengan pengarahan kontrak senilai 400 juta dolar AS untuk SK dengan imbalan sogokan tiga juta dolar AS. Jaksa menuduh keduanya menyembunyikan dana di rekening bank yang dikelola oleh Lee.

Nishiie meninggalkan profesinya sebagai tentara pada 2012 untuk menjadi pelobi yang mencari kontrak pertahanan AS. Baik Nishiie dan Lee didakwa pada September 2017.
Korupsi yang meluas

Skandal korupsi Humphreys hanyalah kasus terakhir yang melanda SK dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2013, Ketua SK Chey Tae Won menghabiskan dua tahun di penjara karena menggelapkan lebih dari 42,24 juta dolar AS. Setelah dibebaskan pada 2015, dia kembali memegang kendali SK.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan di Wall Street Journal, Won menerima banyak hak istimewa selama masa penahanannya dan lebih dari 1.700 mengunjunginya, yang secara efektif mengizinkannya untuk menjalankan perusahaan tersebut.

Sejak Mei, Presiden baru Korea Selatan Moon Jae-in telah berjanji membersihkan korupsi yang meluas dalam bisnis Korsel. Kasus SK tersebut menyoroti janjinya. Militer AS memiliki sekitar 28.500 orang yang ditempatkan di Korsel.

AS saat ini sedang dalam proses pergerakan historis. Setelah berpuluh-puluh tahun, markas AS Yongsan di jantung kota Seoul ditutup. Namun kehadiran militer AS di Korsel adalah sumber ketegangan yang konstan. Selain biaya untuk pembayar pajak, perpindahan pasukan secara besar-besaran memiliki konsekuensi lingkungan.
Pada Rabu, sebuah laporan lingkungan diterbitkan yang mengungkapkan pencemaran berat air tanah di dekat pangkalan di Yongsan. Sebuah tes mengidentifikasi tingkat Benzol karsinogen, 700 kali dari batas yang diterima.

Retorika yang memanas antara Presiden AS Donald Trump dan diktator Korea Utara Kim Jong-un juga menyoroti kehadiran militer AS di Korsel. Ini telah membuat banyak orang Korsel merasa terganggu, dan telah terjadi demonstrasi besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut diplomat, Angkatan Bersenjata AS menganggap Humphreys sebagai platform proyeksi daya terbesar di Pasifik. Tetapi tidak peduli siapa yang mengumpulkan uang untuk bangunan pangkalan ini, militer AS akan berada di Korsel untuk masa yang akan datang.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gadis Rohingya Dijadikan Budak Seks di Bangladesh

CB, Jakarta - Para gadis dan perempuan Rohingya di kamp penampungan pengungsi di Cox Bazar, Bangladesh, dijual menjadi budak seks. Keterangan tersebut disampaikan oleh para korban dan lembaga bantuan internasional sebagaimana dikutip Al Jazeera.

Puluhan anak-anak pengungsi Rohingya berkumpul saat menunggu untuk mendapatkan makanan di pusat distribusi kamp pengugsian Palong Khali, dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 17 November 2017. REUTERS/Navesh Chitrakar
Kahrtoun, bukan nama sebenarnya, mengatakan kepada Al Jazeera, gadis berusia 15 tahun itu dijual menjadi budak seks setelah tiba di Bangladesh dengan perahu guna meloloskan diri dari kebrutalan militer di Myanmar.

Dia berada di kamp pengungsi Bangaldesh, sementara ayah, ibu dan saudara perempuannya tewas terkena sambaran mortir militer Myanmar saat melakukan sweeping terhadap warga Rohingya.

Sejumlah bocah pengungsi Rohingya mengantre untuk mengambil air bersih di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, 14 November 2017. REUTERS/Navesh Chitrakar
Ketika Khartoun tiba pada September 2017, dia didekati dua perempuan di tepi pantai dan mengatakan bahwa keduanya siap menolongnya.
"Mereka mengatakan kepada saya agar saya mengikutinya untuk dirawat dan membantu mendapatkan suami," kata Khartoun.
Sebagai gantinya, dia disekap selama tiga minggu untuk dijual kepada seorang pria Bangladesh. Pria ini memerkosanya dan melakukan pelecehan seksual selama 12 hari.

Mohammad Zubair bekerja di kios sayuran milik ayahnya di kamp pengungsi Kutupalong, Bangladesh, 12 November 2017. Zubair juga pernah bekerja di sebuah toko teh selama sebulan. Ia bekerja dua shift per hari dari jam 6 pagi sampai lewat tengah malam dan mendapatkan jatah istirahat selama empat jam pada sore hari. REUTERS / Navesh Chitrakar
"Dia mengatakan, saya akan mencekikmu. Saya akan menusukmu. Saya akan membunuhmu. Apakah kamu ingin mati seperti militer melakukan pembunuhan di Myanmar? Saya tidak ingin kamu pergi ke sana," ucap Khartoun kepada Al Jazeera.

PBB dan lembaga bantuan internasional mengatakan, perbudakan dan perdagangan seks di kamp pengungsi kian memburuk dengan hadirnya lebih dari 620 ribu Rohingya.
Militer Myanmar melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran terhadap warga Rohingya yang dituduh melakukan serangan terhadap markas militer pada Agustus 2017. Menurut PBB, militer Myanmar telah melakukan pembersihan etnis.

Credit TEMPO.CO

Thailand Menindak Keras Puluhan Biksu Nakal Penikmat Seks

BANGKOK - Biro Investigasi Pusat (CIB) Thailand melancarkan tindakan keras terhadap puluhan biksu nakal yang menikmati seks, penipuan, transvestisme dan politik.

Kepala CIB Letnan Jenderal Polisi Thitiraj Nhongharnpitak mengatakan, 95 biksu yang diduga merusak citra para biksu dan Buddhisme akan diadili jika ditemukan melanggar hukum.

”Ini adalah kelompok pertama yang ditindak CSD (Divisi Penindakan Kejahatan) dan akan terus mengawasi lebih banyak lagi. Jika melanggar peraturan perilaku monastik, mereka akan diminta untuk meninggalkan kerahiban.

“Mereka juga akan menghadapi tindakan hukum jika melanggar hukum,” ujar Nhongharnpitak, seperti dikutip Bangkok Post, Senin (4/12/2017).

Data hasil operasi sementara menyebutkan, 35 biksu diduga terlibat dalam kegiatan seksual, 24 biksu mengklaim memiliki kekuatan supranatural, 11 biksu terlibat dalam aktivitas politik dan 25 biksu mempraktikkan transvestisme.

Sumber CIB mengatakan hasil tindakan keras ini akan terungkap dalam dua minggu. Operasi ini sejalan dengan perintah Dewan Sangha yang menginstruksikan para biksu senior untuk menguatkan prosedur penyaringan bagi pria yang ingin menjadi biarawan.

Langkah CIB ini menyusul penangkapan Somkiat Khanthong, seorang biarawan senior di Phetchabun, yang sebelumnya dikenal sebagai Phra Khru Kitti Phacharakhun, pada pekan lalu.

Somkiat Khanthong dituduh melakukan kegiatan seksual terhadap beberapa wanita dan tindakan yang tidak benar. Dia ditahan di Penjara Remand Bangkok setelah Pengadilan Pidana menolak jaminan pembebasannya.

Credit sindonews.com

Palestina Minta Dukungan Indonesia Jadikan Yerusalem Ibu Kota

Duta Besar Terpilih Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun dalam pembukaan Seminar “Memberdayakan Rakyatnya, Memperkuat Negaranya: Konsistensi Dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam Bidang Kerja Sama Teknis” di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (5/12). (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Duta besar terpilih Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, meminta pemerintah Indonesia terus mendukung negaranya meraih kemerdekaan penuh dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota di masa depan.

“Sebagai saudara dan sesama negara Muslim, kami meminta dan berharap pemerintah Indonesia mendukung serta memastikan perdamaian dan kemerdekaan bisa diraih Palestina, di mana Yerusalem akan menjadi ibu kota masa depan kami,” tutur Al Shun dalam pidatonya di seminar internasional soal Palestina di Jakarta, Selasa (5/11).

Permintaan itu diutarakan Al Shun menyusul kabar Amerika Serikat akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke kota itu.

Kabar itu kembali mencuat sementara Presiden AS Donald Trump dikejar tenggat waktu memutuskan apakah akan menandatangani penangguhan undang-undang relokasi kedutaan AS untuk Israel ke Yerusalem untuk enam bulan ke depan.

UU tersebut telah disahkan Kongres sejak 1995 lalu, tapi selama ini setiap presiden AS selalu mengeluarkan perintah penangguhan pemindahan kedubes tersebut demi menghindari memburuknya konflik di Timur Tengah.

“Dan keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel itu adalah perubahan sikap AS yang sangat radikal terkait isu ini. Kami meminta dunia internasional untuk menanggapi sikap ini sebelum terlambat,” kata Al Shun.

Al Shun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Indonesia karena menjadi salah satu negara vokal yang terus mendukung Palestina meraih kemerdekaan penuh.

“Sejak 2008, Indonesia terus menyalurkan bantuan teknis yang mendorong pembangunan di Palestina, seperti pembangunan kapasitas dan infrastruktur melalui kerangka kemitraan strategis Asia-Afrika. Bantuan ini sangat membantu Palestina dalam berbagai sektor,” ujar Al Shun.

Palestina Minta Dukungan Indonesia soal Yerusalem

Dubes terpilih Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun (kedua kanan) bersama Menlu RI Retno Marsudi (kedua kiri). (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Sementara itu, Indonesia mengungkapkan keprihatinannya terkait perubahan sikap AS tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel bisa merusak proses perdamaian antara Israel-Palestina yang telah diupayakan selama bertahun-tahun.

Retno juga mengatakan telah memanggil duta besar AS untuk RI, Jospeh R Donovan, dan berupaya berkomunikasi dengan Menlu Rex Tillerson untuk meminta kejelasan terkait rencana Negeri Paman Sam tersebut.

“Kepemimpinan dan kebijaksanan AS sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik ini,” kata Retno.

“Indonesia menyerukan seluruh negara untuk mematuhi resolusi internasional tahun 1976 terkait legalitas status Yerusalem yang selama ini dianggap sebagai bangain integral dari wilayah Palestina."

Selain Indonesia, Mesir juga menyatakan dukungannya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dubes Mesir untuk Indonesia, Ahmed Amr Ahmed Moawad, mengatakan isu kemerdekaan Palestina akan terus menjadi prioritas pemerintahnya.

“Hubungan Mesir dan Palestina telah berakar dalam sejarah. Mesir telah banyak berperang untuk memastikan hak rakyat Palestina ditegakkan,” kata Moawad.

Credit CNN Indonesia

Duta besar Palestina minta bantuan hentikan perubahan Jerusalem

Jakarta (CB) - Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun, menyampaikan permintaan bantuan kepada negara-negara sahabat dan komunitas internasional untuk menghentikan rencana kebijakan Amerika Serikat yang akan memindahkan kedutaannya ke Kota Jerusalem dan mengubah status kota itu sebagai ibu kota Israel.

"Trump tengah berusaha menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, ini adalah isu perubahan yang sangat radikal. Kami meminta tindakan pencegahan dengan cepat sebelum terlambat," kata al-Shun, di Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Selasa.

Selain itu, ia juga berharap pasukan perdamaian yang bersiaga di Palestina dapat mempertahankan kedudukannya dan memberikan dukungan situasi positif di negara tersebut.

Secara khusus ia pun meminta dukungan serta bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia yang hubungan keduanya lebih diibaratkan sebagai hubungan persaudaraan, ujar dia.

Sementara itu, seorang pejabat senior Palestina, Senin (4/12), menyerukan Amerika Serikat agar menghindari setiap tindakan yang akan mempengaruhi status quo atas Jerusalem.

Memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Jerusalem dan pengakuan Amerika Serikat atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel takkan diterima dan akan membawa resiko, kata Wakil Perdana Menteri Palestina, Ziad Bu Amr, selama pertemuannya dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jerusalem.

Tindakan itu akan "menjadi pelanggaran dan bertolak-belakang dengan peran Pemerintah AS sebagai penengah dan penjaga proses perdamaian", kata pejabat Palestina itu.

Menanggapi situasi tersebut, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, telah bertemu dengan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R Donovan, perihal rencana Trump yang akan mengubah status kota Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Saya sudah bertemu duta besar Amerika kemarin dan menyampaikan pemerintah Indonesia sangat memperhatikan isu ini. Kami sampaikan bahwa perubahan apapun di Jerusalem akan merusak perdamaian di sana," ujar Marsudi.

Dia menilai, informasi mengenai perubahan status Jerusalem menjadi ibu kota Israel merupakan kabar yang sangat mengkhawatirkan dan dapat memperburuk keadaan di Palestina.

Dalam isu ini pesan Indonesia sangat jelas, katanya melanjutkan, situasi di Palestina menjadi kebutuhan bagi kita untuk bekerja sama membantu masyarakat Palestina dan mendukung mereka mendapatkan status sebagai negara penuh.

"Dalam perjuangan pemerintah Indonesia selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat di dalam negeri, kemana pun Palestina menuju pasti mereka juga selalu membutuhkan dukungan dari Indonesia," kata Marsudi.

Credit antaranews.com

Negara Muslim serukan KTT bila Trump akui Yerusalem

Seorang pengunjung berjalan menuju Masjid Kubah Batu atau Kubah Shakhrah saat memasuki wilayah yang disebut dengan Al Haram Asy Syarif oleh umat Islam di Kota Tua Yerusalem. (REUTERS/Ammar Awad)

Riyadh (CB) - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) negara-negara muslim bila Amerika Serikat mengambil keputusan kontroversial untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Presiden Donald Trump pekan ini menghadapi sebuah keputusan penting mengenai status Yerusalem, yang berpotensi membalikkan kebijakan Amerika Serikat yang sudah berjalan selama bertahun-tahun dan memicu respons keras dari warga Palestina dan dunia Arab.

Sebanyak 57 negara anggota OKI berusaha meningkatkan perhatian mengenai kemungkinan tindakan tersebut dalam pertemuan darurat di Kota Jeddah, Laut Merah, Arab Saudi, Senin (4/12).

"Kalau Amerika Serikat mengambil langkah untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kami dengan suara bulat merekomendasikan penyelenggaraan pertemuan di tingkat dewan menteri luar negeri yang dilanjutkan dengan sebuah KTT Islam sesegera mungkin," kata badan pan-Islam tersebut dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP.

OKI juga memperingatkan bahwa mengakui Yerusalem atau mendirikan misi diplomatik di kota yang disengketakan itu akan dianggap sebagai "serangan terang-terangan terhadap negara-negara Arab dan Islam."

Wakil Perdana Menteri Turki pada Senin juga memperingatkan akan "malapetaka besar" jika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Jika status Yerusalem saat ini diubah dan langkah lain diambil... itu akan menimbulkan malapetaka besar," kata Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag dalam konferensi pers yang ditayangkan di TV.

"Itu akan sepenuhnya menggagalkan proses perdamaian yang rapuh di kawasan ini, dan memicu konflik baru, perselisihan baru dan kerusuhan baru."

Status Yerusalem adalah salah satu isu yang paling sering diperdebatkan dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lama.

Sebagian besar masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, tidak secara formal mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bersikeras bahwa masalah tersebut hanya dapat diselesaikan melalui negosiasi status akhir.

Inti dari masalah pengakuan itu adalah pertanyaan tentang apakah Trump, yang semasa kampanye menyatakan di bawah kepemimpinannya Amerika Serikat akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memutuskan untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem.

Semua kedutaan besar asing berada di Tel Aviv dengan perwakilan konsuler di Yerusalem.

Israel, yang merebut sektor timur Yerusalem yang mayoritas berpenduduk Arab selama Perang Enam Hari 1967 dan kemudian mencaploknya, mengklaim kedua bagian kota itu sebagai "ibu kota abadinya yang tak terbagi."

Warga Palestina menginginkan sektor timur sebagai ibu kota negara mereka dan menentang keras upaya apapun yang dilakukan Israel untuk memperluas kedaulatan di sana.

Beberapa rencana perdamaian lepas karena perdebatan mengenai apakah dan bagaimana membagi kedaulatan atau mengawasi kota yang disucikan oleh warga Muslim, Nasrani dan Yahudi itu.

Credit antaranews.com

Liga Arab Gelar Pertemuan Khusus Bahas Yerusalem

KAIRO - Liga Arab dikabarkan akan menggelar pertemuan luar biasa untuk membahas rencana Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, dengan memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/12), mengatakan bahwa perwakilan Liga Arab akan segera mengadakan pertemuan mengenai Yerusalem pada hari Selasa. Pertemuan ini digelar berdasarkan permintaan Palestina.

Organisasi yang berbasis di Kairo, Mesir itu sebelumnya telah mengeluarkan kecaman atas rencana Trump tersebut. Liga Arab menyebut pengakuan ini akan mendorong ekstrimisme dan meningkatan kekerasan di kawasan.

"Kami mengatakan dengan sangat jelas bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Ini tidak akan menghasilkan ketenangan atau stabilitas, namun akan mendorong ekstremisme dan meningkatkan kekerasan," ucap Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

"Itu hanya menguntungkan satu sisi, pemerintah Israel, yang memusuhi perdamaian," sambungnya dalam sebuah pernyataan.

Otoritas Palestina sendiri telah memperingatkan AS untuk tidak mengakui Yeruselam sebagai Ibu Kota Israel. Penasihat Presiden Palestina, Mahmoud Habash mengatakan, dunia akan membayarnya jika Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Menurut Habash, pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan menjadi penghancuran proses perdamaian secara total.

Credit sindonews.com

KTT-38 Digelar, Apakah GCC akan Jadi Kepanjangan Saudi?

KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

CB, KUWAIT CITY -- KTT Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) ke-38 akan diselenggarakan di tengah blokade terhadap Qatar oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir sudah memasuki bulan keenam.

Masih belum jelas apakah KTT di Kuwait itu akan berefek positif terhadap krisis yang sedang berlangsung antara Qatar dan sejumlah negara Teluk lainnya.
GCC, aliansi politik dan ekonomi negara-negara di Jazirah Arab, didirikan pada 1981 untuk mendorong kerja sama sosial ekonomi, keamanan, dan budaya. Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA berkumpul setiap tahun untuk membahas kerja sama dan urusan regional.

Menjelang KTT tahun ini, Sekretaris Jenderal GCC Abdullatif bin Rashid Al-Zayani telah tiba di Kuwait. Ia bertemu dengan Emir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah untuk membahas persiapan KTT.

Menurut sebuah sumber diplomatik, menteri luar negeri dari keenam negara anggota GCC akan bertemu pada Senin (4/12) di Kuwait City untuk melakukan pertemuan pendahuluan. Agenda pertemuan KTT tahun ini belum diumumkan, namun ada harapan krisis akan menjadi bahasan utama dalam diskusi.

"Ada kekhawatiran serius tentang kelangsungan krisis dan dampaknya bahkan terhadap negara-negara yang memblokir," kata Mahjoob Zweiri, profesor bidang politik Teluk di Universitas Qatar.

Zweiri mengatakan keinginan untuk menemukan solusi muncul karena adanya kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dicapai dari pemblokiran. "Qatar telah menolak tuntutan yang diajukan oleh kuartet Arab, serta belum mencapai apapun dan belum banyak kehilangan secara ekonomi," kata dia seperti dikutip Aljazirah.

Apakah GCC masih memiliki fungsi dan peran yang relevan di wilayah ini, tentunya hal tersebut patut dipertanyakan. Meskipun dibuat untuk tujuan memperkuat barisan serikat pekerja, blokade yang diberlakukan terhadap Qatar oleh negara-negara tetangganya tampaknya telah membatalkan prinsip-prinsip itu.

Luciano Zaccara, pengamat politik Teluk di Universitas Qatar, mengatakan peran GCC telah berkurang sejak invasi AS ke Irak pada 2003. Kekacauan meningkat saat gelombang protes melanda Timur Tengah pada 2011, yang dikenal sebagai Arab Spring.

"Arab Spring menimbulkan pendekatan yang beragam terhadap ancaman regional dan internal, membuat negara-negara anggotanya sulit memutuskan apa yang dianggap sebagai prioritas terkait ancaman dan tantangan dan bagaimana cara mengatasinya," kata Zacarra.

Ia merujuk pada perang Yaman, krisis Bahrain, dan perang saudara Suriah yang sedang berlangsung. Menurutnya, krisis-krisis itu menunjukkan adanya peran dominan Arab Saudi dalam GCC.

Pada 2014, terjadi keretakan antara negara-negara GCC selama delapan bulan. Saat itu Arab Saudi, UEA, dan Bahrain menangguhkan hubungan dengan Qatar karena mendukung Ikhwanul Muslimin, kelompok yang telah dicap sebagai organisasi teroris.

Doha dituduh melanggar perjanjian keamanan GCC 2013 dan membuat jaringan media yang tidak bersahabat, yaitu Aljazirah. Pada saat itu, Zaccara mengatakan, telah jelas ada satu negara, yaitu Arab Saudi, yang bertekad untuk memaksakan kriterianya kepada seluruh negara di GCC.

Mengacu pada krisis yang sedang berlangsung saat ini, Zaccara mengatakan krisis telah menunjukkan kesia-siaan GCC dalam menentukan prioritasnya serta mengatasi masalah. "Saya akan mengambil risiko untuk mengatakan, GCC tidak memiliki peran untuk dapat dimainkan saat ini," ujar Zacarra.

Setelah perang di Yaman, Oman berada di ambang terusir dari GCC karena tidak mematuhi agenda geopolitik Arab Saudi. "Jelas bagi saya sejauh GCC tidak mengikuti prioritas yang ditetapkan oleh Arab Saudi, tidak mungkin dewan tersebut akan efektif, bahkan jika Qatar, dan mungkin juga Oman, berada di luar dewan. GCC dengan lima, empat, atau bahkan tiga negara bagian hanya akan menjadi perpanjangan dari kebijakan Saudi," paparnya.

Qatar telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam KTT GCC tahun ini. Jocelyn Sage Mitchell, profesor ilmu politik di Northwestern University di Qatar mengatakan hal tersebut menyiratkan Doha tidak akan meninggalkan GCC secara sukarela.

"Itu (meninggalkan GCC), akan terlihat provokatif dan akan memperburuk situasi. Namun, perlu dipertimbangkan apakah dewan tersebut masih memiliki peran," kata Mitchell.

Sejak pembentukannya, GCC sebagian besar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi para penguasa untuk melawan ancaman internal, terutama dengan bersatu di jalan konservatif yang dipimpin oleh Arab Saudi. Namun, Mitchell yakin blokade tersebut telah membantu Qatar secara politis dan sosial.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ini Beragam Versi Bagaimana Houthi Membunuh Saleh

Ali Abdullah Saleh

CB, SANAA -- Sejumlah gambar tersebar di Yaman, yang menunjukkan orang-orang bersenjata Houthi menyerang konvoi mobil yang membawa mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Menurut sebuah sumber, Saleh meninggalkan rumahnya di ibu kota Sanaa ke kampung halamannya di Distrik Sinhan, di bawah kesepakatan dengan Houthi.

Dalam kesepakatan itu, Houthi disebut setuju memberikan keamanan perjalanan bagi Saleh. Al-Arabiya melaporkan, Saleh meninggalkan rumahnya di Sanaa hanya dengan satu mobil, bersama putranya dan dua pemimpin Partai Kongres Rakyat Umum (GPC).

Mobil Saleh tiba di daerah Sayan, beberapa kilometer dari Desa Beit al-Ahmar di Sanhan. Namun kemudian mobilnya diblokir oleh tujuh mobil yang penuh dengan militan Houthi. "Mobil yang membawa Saleh tidak bisa lepas karena tujuh mobil Houthi benar-benar menghalangi mereka," kata sumber tersebut.

Militan Houthi memaksa Saleh dan teman-temannya untuk keluar dari mobil dan menembakkan senapan ke perut dan kepala mereka. Beberapa sumber mengatakan setidaknya 35 peluru amunisi telah ditembakkan ke arah Saleh.

Namun sumber lain menceritakan dengan versi berbeda. Saleh sebelumnya disebut telah bertemu dengan orang-orang kepercayaan dan anggota partainya pada Senin (4/12) dini hari di dekat 60th Street, Sanaa. Menurut informasi yang ada, milisi Houthi mulai mengebom rumah Saleh di Sanaa dengan granat RPG.

Bentrokan sempat meletus saat Houthi mencegat iring-iringan mobil Saleh. Beberapa pengawal Saleh dan anggota partai GPC tewas terbunuh dalam bentrokan itu.

Saleh dan sejumlah asistennya, termasuk putra saudaranya, Tarek, yang memimpin Yemen' Republicans Guard, sempat dikejar oleh konvoi militer milisi Houthi yang berjumlah sekitar 20 kendaraan.

Pemimpin Partai GPC, Ali al-Bukhiti, mengatakan seorang penembak jitu menembak Saleh di kepala. Sementara laporan lainnya mengatakan Houthi menahan Saleh dan sejumlah asistennya, lalu membunuh mereka dari jarak yang dekat.

Di sisi lain, milisi Houthi telah mengatakan mereka membunuh Saleh dengan menyerang iring-iringan mobilnya dengan peluru tajam dan granat berpeluncur roket. Sebuah video yang diterbitkan oleh Houthi menunjukkan sebuah adegan yang mirip dengan pembunuhan Pemimpin Libya Muammar Qadafi.

Orang-orang bersenjata Houthi membungkus tubuh Saleh dalam selimut dan menunjukkan luka peluru di sisi kiri kepala Saleh. Khaled, putra Saleh, dilaporkan terluka dan ditangkap oleh milisi Houthi.

Namun nasib Tariq Saleh, keponakan Saleh, dan Arif Zuka, Sekretaris Jenderal Partai GPC saat ini masih tetap menjadi misteri.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Abdullah Saleh Tewas, Saudi akan Serang Besar-besaran Yaman?

Tank militer Arab Saudi berjaga di wilayah pegunungan Baihan, Yaman.

CB, RIYADH -- Koalisi pimpinan Arab Saudi pada Senin (4/12) mengeluarkan peringatan buat warga Sana'a agar menjauhi lokasi militer gerilyawan Syiah Al-Houthi demi keselamatan mereka. Demikian dilaporkan jaringan berita daring Ash-Sharq Al-Awsat.

Sebelumnya Koalisi Arab tersebut, yang berperang di Yaman, melancarkan serangan udara ke lokasi militer Al-Houthi pada Ahad malam (3/12) di dekat bandar udara Sana'a dan Pangkalan Dulaimi.

Sumber Al Arabiya mengkonfirmasi koalisi Arab pimpinan Arab Saudi menyerang posisi milisi Al-Houthi di sebelah barat Ibu Kota Yaman, Sana'a, pada Ahad. Serangan udara tersebut dilancarkan sehari setelah koalisi mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan dukungannya buat aksi perlawanan rakyat Yaman terhadap Al-Houthi.

Tiga hari belakangan warga Yaman telah menyaksikan bentrokan mematikan antara pendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh dan anggota milisi mantan sekutunya, Al-Houthi.

Pertempuran berkecamuk saat fajar pada Sabtu (2/12) antara kedua pihak itu, yang mengakibatkan tewasnya tak kurang dari 80 pendukung kedua pihak. Ali Abdullah Saleh pun tewas dalam pertempuran.

Sementara itu, Presiden Yaman terpilih Abd-Rabbu Mansour Hadi menyeru staf PBB dan organisasi internasional agar meninggalkan Yaman demi keselamatan mereka.

Pada Senin, pemimpin milisi Al-Houthi mengatakan petempur milisi Syiah tersebut telah menggagalkan rencana oleh mantan presiden Saleh untuk melibatkan semua rakyat Yaman dalam konflik bersenjata.

Pemimpin Al-Houthi Abdul-Malik Al-Houthi mengeluarkan pernyataan itu melalui saluran televisi satelit milik kelompoknya, Al-Masirah, pada Senin, beberapa jam setelah petempurnya menewaskan mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

"Saya telah menyeru Saleh agar mundur dari mendukung agresi dan perang yang ia umumkan," kata Abdul-Malik. Ia merujuk kata "agresi" kepada koalisi militer pimpinan Arab Saudi.

Ia juga menyatakan media musuh mendukung Saleh dalam tindakannya dan mendukung dia dengan serangan udara terhadap Sana'a. "Sayangnya, Saleh membalikkan tubuh dari semua seruan kami," kata Abdul-Malik.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pimpinan Arab Saudi desak warga Sana`a jauhi lokasi Al-Houthi

Gambar diambil dari video yang dibagikan oleh stasiun televisi Yaman pro-Houthi Al Masirah, Minggu (5/11/2017), memperlihatkan apa yang dikatakan sebagai peluncuran rudal balistik oleh pasukan Houthi yang ditujukan ke Bandara King Khaled di Riyadh pada hari Sabtu. (Houthi Military Media Unit via)

Riyadh, Arab Saudi (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi pada Senin (4/12) mengeluarkan peringatan buat warga Sana`a agar menjauhi lokasi militer gerilyawan Syiah Al-Houthi demi keselamatan mereka, kata jaringan berita daring Ash-Sharq Al-Awsat.

Koalisi Arab tersebut, yang berperang di Yaman, melancarkan serangan udara ke lokasi militer Al-Houthi pada Ahad malam (3/12) di dekat bandar udara Sana`a dan Pangkalan Dulaimi, demikian konfirmasi beberapa sumber kepada media lokal, Al-Arabiya.

Sumber itu mengkonfirmasi koalisi Arab pimpinan Arab Saudi menyerang posisi milisi Al-Houthi di sebelah barat Ibu Kota Yaman, Sana`a, pada Ahad.

Serangan udara tersebut dilancarkan sehari setelah koalisi mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan dukungannya buat aksi perlawanan rakyat Yaman terhadap Al-Houthi.

Tiga hari belakangan telah menyaksikan bentrokan mematikan antara pendukung mantan presiden Ali Abdullah Saleh dan anggota milisi mantan sekutunya, Al-Houthi.

Pertempuran berkecamuk saat fajar pada Sabtu (2/12) antara kedua pihak itu, yang mengakibatkan tewasnya tak kurang dari 80 pendukung kedua pihak.

Sementara itu, Presiden Yaman terpilih Abd-Rabbu Mansour Hadi menyeru staf PBB dan organisasi internasional agar meninggalkan Yaman demi keselamatan mereka, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Pada Senin, pemimpin milisi Al-Houthi mengatakan petempur milisi Syiah tersebut telah menggagalkan rencana oleh mantan presiden Saleh untuk melibatkan semua rakyat Yaman dalam konflik bersenjata.

Pemimpin Al-Houthi Abdul-Malik Al-Houthi mengeluarkan pernyataan itu melalui saluran televisi satelit milik kelompoknya, Al-Masirah, pada Senin, beberapa jam setelah petempurnya menewaskan mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

"Saya telah menyeru Saleh agar mundur dari mendukung agresi dan perang yang ia umumkan," kata Abdul-Malik. Ia merujuk kata "agresi" kepada koalisi militer pimpinan Arab Saudi.

"Pendirian Saleh muncul pada saat para pemimpin koalisi memerintahkan tentara mereka agar bergerak maju ke Ibu Kota Yaman, Sana`a," katanya.

Ia juga menyatakan media musuh mendukung Saleh dalam tindakannya dan mendukung dia dengan serangan udara terhadap Sana`a.

"Sayangnya, Saleh membalikkan tubuh dari semua seruan kami," kata Abdul-Malik. Ia menambahkan, "Takkan ada masalah dengan Kongres Rakyat Umum dan kami akan melanjutkan kemitraan kami dengan mereka dalam mengurus negeri ini dan menghadapi agresi (koalisi)."

Saleh, kerabatnya dan pembantu seniornya tewas tiga hari setelah bentrokan pertama kali meletus pada Sabtu antara pengikutnya dan petempur Al-Houthi di Sana`a.

Banyak pengamat mengatakan kematian Saleh dapat meningkatkan perang perwalian sektarian antara Arab Saudi --yang pro-Sunni-- dan Iran, yang pro-Syiah.

Credit antaranews.com

Mesir Tegaskan Komitmen Penyelesaian Konflik Yaman

Ali Abdullah Saleh

CB, KAIRO -- Mesir prihatin dengan perkembangan terkini di Yaman, setelah mantan presiden Ali Abdullah Saleh dibunuh oleh petempur Syiah Al-Houthi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abu Zeid kembali menyampaikan pendirian Mesir yang menyerukan diberikannya komitmen pada penyelesaian politik bagi krisis Yaman termasuk dialog nasional dan gagasan Teluk.

Saleh, kerabatnya dan pembantu seniornya tewas tiga hari setelah bentrokan pertama kali meletus pada Sabtu (2/12) antara pengikut setianya dan petempur Al-Houthi di Ibu Kota Yaman, Sana'a.

Partai Saleh, sebagaimana dilaporkan Xinhua, mengatakan di dalam satu pernyataan perang melawan Gerakan Al-Houthi, yang bersekutu dengan Iran, akan berlanjut sampai Sana'a direbut kembali.

Banyak pengamat mengatakan kematian Saleh dapat meningkatkan perang perwalian sektarian yang berkecamuk antara Arab Saudi, yang pro-Sunni, dan Iran yang pro-Syiah.

Ahram Online melaporkanPresiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi membahas perkembangan regional dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin selama percakapan telepon pada Senin (4/12). Kedua pemimpin tersebut juga membahas perkembangan terkini di Suriah dan Libya, serta cara mencapai penyelesaian politik di masing-masing negara itu.

"Mereka tak ketinggalan membahas masalah Palestina, dan Putin menyampaikan penghargaannya atas upaya Mesir guna mewujudkan perujukan antar-faksi Palestina," katanya.

Selama perbincangan tersebut, Putin juga menyampaikan belasungkawanya kepada timpalannya dari Mesir sehubungan dengan serangan teror yang menewaskan ratusan orang Mesir yang sedang beribadah di Masjid Ar-Rawda di Sinai Utara pada 24 November.

Putin menyatakan negaranya mendukung upaya Mesir dalam perang melawan teror. Kedua pemimpin itu juga membahas hubungan bilateral berkaitan dengan sektor militer, komersial dan transportasi, serta kerja sama mereka dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di Ed-Dabaa di Gubernuran Matrouh, Mesir.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Houthi Ambil Alih Ibukota Yaman Setelah Bunuh Eks Presiden

CB, Jakarta -Milisi Houthi mengumumkan pengambilalihan Sanaa, ibukota Yaman beberapa jam setelah kematian eks presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, Senin, 4 Desmeber 2017.
Sejumlah tank milisi Houthi berpatroli di jalan-jalan di Sanaa setelah pengambilalihan Sanaa.
Houthi juga mengendalikan semua posisi para musuhnya setelah Saleh mengumumkan dukungannya kepada pasukan koalisi Arab Saudi.

Seorang perempuan yang loyal pada Houthi membawa senjata bazooka saat melakukan parade sebagai dukungan gerakan di Sanaa, Yaman, 17 Januari 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

Saleh tewas dua hari setelah ia mengumumkan perang di Yaman berakhir. Perang selama tiga tahun antara milisi Houthi yang didukung Iran melawan pasukan pemerintah Yaman yang didukung pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Saleh mengatakan, ia ingin membuka lembaran baru dengan membangun relasi baik dengan koalisi Saudi yang melancarkan serangan militer terhadap milisi Houthis di Yaman pada tahun 2015 lalu, seperti dikutip dari CNN.
Sejumlah analis politik memperkirakan ekskalasi kekerasan di Yaman akan semakin meningkat setelah kematian Saleh ditangan Houthi.elain rakyat Yaman pendukung Saleh yang marah, Arab Saudi dan koalisinya diyakini akan bereaksi atas kematian Saleh.

"Saya percaya peristiwa ini akan membuat koalisi dan pemerintahan yang resmi mendapat kesempatan untuk membuat tekanan militer melawan Houthi dalam sjeumlah front untuk mendapatkan keuntungan dari perkembangan baru ini," kata Hafez Albukari, analis dari Pusat Polling Yaman kepada Reuters.

Credit TEMPO.CO

Houthi Yaman: Eks Presiden Saleh Dibunuh karena Berkhianat

SANAA - Pemimpin pemberontak Houthi Yaman, Abdul Malik al-Houthi, memuji kematian mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Menurutnya, Saleh dibunuh karena berkhianat.

Kelompok bersenjata itu menyatakan kematian Saleh sebagai kemenangan melawan koalisi militer Arab yang dipimpin Arab Saudi.

Partai Kongres Rakyat Umum (GPC), partai pimpinan Saleh, telah mengonfirmasi laporan bahwa pemimpin mereka tewas dalam serangan di pinggir jalan pada hari Senin dekat Ibu Kota Yaman, Sanaa.

Dalam pidato panjang yang ditayangkan di stasiun televisi Al Masirah yang dikelola Houthi, Abdul Malik al-Houthi mengatakan bahwa pejuangnya membunuh Saleh karena "pengkhianatannya".

”Selamat kepada rakyat Yaman pada hari bersejarah, luar biasa dan agung di mana persekongkolan pengkhianatan gagal, hari kelam ini untuk pasukan agresi,” ujarnya mengacu pada koalisi Teluk yang dipimpin Arab Saudi.

Houthi dan kubu Salah selama ini bersekutu melawan pasukan pemerintah Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi. Namun, Salah membuat keputusan mengejutkan di mana pihaknya berbalik melawan Houthi dan memilih akan bekerja sama dengan pasukan koalisi pimpinan Saudi.

Abdul Malik al-Houthi mengatakan bahwa, pengkhianatan pasukan loyalis Saleh terhadap kelompok Houthi adalah ancaman terbesar yang dihadapi negara Semenanjung Arab. Namun, kata dia, masalah itu telah diatasi dalam tiga hari.

Dia mengatakan kelompok Houthi—yang secara resmi bernama Ansar Allah—akan mempertahankan sistem republik negara tersebut dan tidak akan membalas dendam terhadap partai pimpinan Saleh.

”Masalahnya bukan dengan Kongres Rakyat Umum (GPC) sebagai partai atau dengan anggotanya,” kata Abdul Malik al-Houthi.

GPC sejatinya adalah partai penguasa Yaman di bawah pimpinan Saleh, namun sekarang terbelah. Abdul Malik al-Houthi mengaku tahu tentang komunikasi antara Saleh dengan koalisi Arab dan upaya untuk melawan kelompoknya.

Menurutnya, beberapa peringatan juga telah dikirim kepada Saleh. ”Kami telah memberitahu pemimpin pengkhianat dan milisi kriminal untuk menarik kembali (keputusan bersekutu dengan koalisi Arab), bersikaplah bijak, untuk menghentikan milisi-militannya untuk terus melakukan kejahatan,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa (5/12/2017).

Credit sindonews.com

Jet tempur Israel bombardir Suriah

Jet tempur Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Beirut (CB) - Jet tempur Israel membombardir kawasan dekat ibu kota Suriah, Damaskus, pada Senin malam (4/12), menurut laporan Observatorium HAM Suriah.

"Armada pesawat Israel menyerang daerah Jamaraya dekat Damaskus termasuk pusat riset ilmiah dan gudang penyimpanan senjata dan amunisi milik pemerintah dan sekutu mereka," ujar Rami Abdel Rahmane, direktur Observatorium,

Menurut laporan koresponden AFP, suara ledakan juga terdengar di Damaskus.

"Pertahanan udara kita mencegat serangan rudal Israel di salah satu posisi kita di Provinsi Damaskus dan menembak jatuh tiga target," menurut laporan media nasional Suriah.

Israel mengaku melancarkan serangan udara di Suriah sejak awal perang Suriah enam tahun silam dengan dalih untuk menghentikan pengiriman senjata kepada pasukan Hizbullah.

Israel pada Oktober silam mengatakan menyerang artileri pemerintah Suriah menyusul penembakan yang melintasi garis gencatan senjata dan mendarat di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan. Israel kemudian mengancam akan menggencarkan serangan balasan terhadap Suriah, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Lantik kabinet baru, Presiden Zimbabwe desak publik bersatu

Emmerson Mnangagwa diambil sumpah sebagai Presiden di Harare, Zimbabwe, Jumat (24/11/2017). (REUTERS/Mike Hutchings)

Harare (CB) - Presiden baru Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, menyerukan persatuan publik untuk menghidupkan kembali ekonomi negara yang memburuk ketika kabinet barunya mulai menjabat pada Senin (4/12).

"Saya percaya dengan tim (kabinet) saya, kami akan menghadapi tantangan ini," katanya sebagaimana diwartakan AFP.

"Saya ingin mereka (warga Zimbabwe) bersatu, kita harus menumbuhkan ekonomi kita," tambahnya.

Mnangagwa dipandang sebagai penerus favorit untuk menggantikan presiden lama Robert Mugabe, namun kemudian dipecat oleh sang presiden.

Mugabe memberhentikannya setelah ibu negara saat itu, Grace Mugabe, menuduhnya merencanakan untuk menggulingkan suaminya.

Mnangagwa mengasingkan diri selama beberapa waktu, tetapi kembali setelah militer melakukan intervensi dan partai yang berkuasa memberhentikan Mugabe serta sekutunya. Presiden veteran tersebut mengundurkan diri pada 21 November setelah 37 tahun berkuasa di Zimbabwe.

Mnangagwa, yang dipilih oleh partai berkuasa untuk menggantikan Mugabe, menunjuk sebuah kabinet baru pada Kamis.

Dia mendapat kritik karena mempertahankan sebagian besar menteri yang bertugas di bawah Mugabe (93), dan menunjuk perwira dari militer yang menjadi tokoh kunci dalam peristiwa yang menyebabkan dirinya menjadi presiden Zimbabwe.

Kabinet beranggota 22 orang tersebut terdiri dari Marsekal Udara Perrance Shiri, yang ditunjuk sebagai menteri pertanian dan tanah, dan Mayjen Sibusiso Moyo, yang sekarang bertanggung jawab atas urusan luar negeri.

Kedua pejabat tersebut harus mencopot posisi mereka di militer, karena mereka tidak diizinkan untuk memegang dua jabatan, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Prancis dan Jerman Desak Iran Hentikan Program Rudal

PARIS - Prancis dan Jerman sepakat bahwa Iran harus menghentikan program rudal balistiknya. Kedua negara menyatakan, langkah ini harus dilakukan guna mengakhiri "godaan hegemonik Iran" di Timur Tengah.

Kesepakatan itu dicapai pasca terjadi pertemuan antara Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, dan Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel di Paris.

"Kami juga memiliki pandangan yang sama mengenai perlunya Iran untuk menghentikan program rudal balistiknya, dan godaan hegemoniknya," kata Le Drian, saat melakukan jumpa pers dengan Gabriel, seperti dilansir Reuters pada Senin (4/12).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi sebelumnya telah menegaskan bahwa program rudal Teheran bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Qassemi menuturkan, Prancis harus lebih banyak memperhatikan situasi, sebelum berbicara lebih banyak.

"Prancis harus tahu bahwa program rudal Iran bukanlah sebuah isu yang dapat dinegosiasikan. Pejabat Prancis dan pejabat lain, yang ingin berbicara mengenai urusan Iran perlu memperhatikan perkembangan mendalam yang telah terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa dekade terakhir dan perubahan besar antara situasi saat ini dan masa lalu. Iran pasti tidak akan bernegosiasi mengenai masalah pertahanan dan rudal," kata Qassemi.

Credit sindonews.com

Lima Mahasiswa Indonesia Ditahan di Mesir, Tidak Jelas Alasannya

CB, Jakarta - Lima mahasiswa asal Indonesia yang tinggal di Kairo, Mesir ditahan oleh pihak kemanan setempat. Kelima mahasiswa tersebut terkena razia pada 22 November 2017 di kawasan Tabbah, Nasr City, Mesir. Mereka yang ditangkap adalah Dodi Firmansyah Damhuri, Muhammad Jafar, Muhammad Fitrah Nur Akbar, Ardinal Khairi, dan Hartopo Abdul Jabbar.
"Dodi dan Muhammad Jafar telah dibebaskan karena masih memiliki izin tinggal yang masih valid. Sementara tiga lainnya masih ditahan di Kantor Polisi Nasr City II," dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 5 Desember 2017.

Muhammad Fitrah, Ardinal dan Hartopo ditahan karena Badan Keamanan Nasional dan Kementerian dalam Negeri Mesir masih mendalami masalah mereka.

Kedutaan Besar Indonesia atau KBRI di Kairo telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Mesir dan Badan Keamanan Nasional. Selain itu, KBRI telah mengupayakan kondisi yang layak untuk mereka selama berada di tahanan dengan memberikan bantuan makanan dan kebutuhan sehari-hari.

Hingga 27 November 2017, KBRI belum menerima notifikasi tertulis apapun mengenai penahanan ketiga mahasiswa tersebut dari instansi terkait, khususnya Kementerian Luar Negeri Mesir, Grand Shekh Al Azhar, dan Badan Keamanan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri Mesir.
Usai menggelar pertemuan dengan Badan Keamanan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri Mesir, KBRI di Kairo menerima penjelasan bahwa hasil investigasi yang dilakukan memutuskan untuk mendeportasi Ardinal Khairi dan Hartopo Abdul Jabbar.

"Keduanya dideportasi deNgan alasan keamanan nasional. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mesir, National Security tidak akan menyampaikan notifikasi resmi mengenai keputusan deportasi tersebut kepada KBRI Kairo," ujar pernyataan KBRI.
Sedangkan Muhammad Fitrah Nur Akbar masih ditahan oleh pihak keamanan setempat di Kantor Polisi Nasr City II. KBRI pun telah mengirim kembali nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Mesir dan Badan Keamanan Nasional untuk meminta untuk pembebasan mahasiswa itu dalam watu yang tidak terlalu lama karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa Al-Azhar dan memiliki izin tinggal hingga 2018.

Credit TEMPO.CO

Situasi Mesir Tak Kondusif, KBRI Imbau Setop Kirim WNI

Demonstrasi anti-Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada 15 April 2016. KBRI Kairo menilai situasi keamanan Mesir tidak kondusif setelah berlakunya status darurat. Aparat kerap merazia warga asing dan mendeportasinya tanpa notifikasi dengan alasan keamanan nasional. (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Jakarta, CB -- Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir tengah mempertimbangkan untuk menghentikan pengiriman mahasiswa. Kasus terbaru menimpa lima mahasiswa asal Indonesia pada 22 November 2017 lalu.

"KBRI Kairo pada 22 Nopember 2017 telah menerima informasi secara informal dari Dodi Firmansyah Damhuri mengenai penangkapan lima mahasiswa Indonesia di Mesir," tulis KBRI Kairo lewat rilisnya kepada wartawan, Senin (4/12).

Mereka adalah Dodi Firmansyah Damhuri, Muhammad Jafar, Muhammad Fitrah Nur Akbar, Ardinal Khairi, dan Hartopo Abdul Jabbar. Kelimanya ditangkap dalam azia aparat keamanan Mesir di kawasan Tabbah, Nasr City.

Dua di antaranya, yakni Dodi Firmansyah Damhuri dan Muhammad Jafar telah dibebaskan oleh aparat keamanan Mesir karena masih memiliki ijin tinggal yang masih valid.

Adapun tiga WNI lainnya masih ditahan di kantor polisi Nasr City II. Alasannya, aparat masih memerlukan pendalaman investigasi dari Keamanan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri Mesir.

"Menanggapi hal tersebut, KBRI telah menyampaikan nota diplomatik ke Kemlu Mesir, Kantor Grand Syaikh Al Azhar dan National Security, meminta Pemerintah Mesir membebaskan ketiga WNI dimaksud," tulis KBRI Kairo dalam rilisnya.

KBRI Kairo juga telah mengupayakan kondisi yang layak untuk mereka selama berada di dalam tahanan, yaitu dengan memberikan bantuan berupa makanan dan kebutuhan sehari-hari.

Namun hingga 27 November 2017, KBRI Kairo tidak menerima notifikasi tertulis apapun mengenai penahanan ketiga mahasiswa tersebut dari instansi terkait, khususnya Kemlu Mesir, Grand Shekh Al Azhar, dan National Security, Kementerian Dalam Negeri Mesir.

"Untuk itu, KBRI telah melakukan koordinasi dengan National Security dan kembali menyampaikan permohonan untuk membebaskan ketiga WNI tersebut," kata KBRI Kairo.

Dalam pertemuan dengan KBRI Kairo, dijelaskan bahwa sesuai dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh National Security, kedua mahasiswa atas nama Ardinal Khairi dan Hartopo Abdul Jabbar diputuskan untuk dideportasi dengan alasan “Keamanan Nasional” oleh Kementerian Dalam Negeri Mesir.

"Namun demikian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mesir, National Security tidak akan menyampaikan notifikasi resmi mengenai keputusan deportasi tersebut kepada KBRI Kairo," kata KBRI Kairo lewat rilisnya.

Pihak KBRI telah memfasilitasi keduanya pulang ke Indonesia pada 30 November 2017.

Hingga Senin (4/11) nasib satu mahasiswa WNI lagi bernama Muhammad Fitrah Nur Akbar belum diketahui. KBRI Kairo masih terus mengupayakan untuk mengetahui keberadaan mahasiswa tersebut dan berjanji akan segera memberi kabar.

"KBRI Kairo kembali menyampaikan diplomatik kepada Kemlu Mesir, Grand Shekh Al Azhar dan National Security, Kementerian Dalam Negeri Mesir untuk kiranya dapat membebaskan satu WNI tersebut secepatnya," kata KBRI Kairo. Selain yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa Al Azhar, Muhammad Fitrah Nur Akbar juga memiliki izin tinggal yang valid hingga 2018.

Menurut KBRI Kairo aparat Mesir kerap menggelar razia terhadap warga negara asing sejak berlakunya status darurat pada April 2017 dan diperpanjang mulai 13 Oktober 2017.

Hingga Senin (4/12), KBRI Kairo telah memfasilitasi deportasi 18 mahasiswa WNI. Jumlah WNI di Mesir per Oktober 2017 mencapai 7.594. Dari jumlah tersebut 4.975 di antaranya berstatus mahasiswa.

"Mempertimbangkan besarnya jumlah mahasiswa di Mesir yang potensial sebagai sasaran razia aparat keamanan Mesir, KBRI Kairo telah mengkomunikasikan saran tindak lanjut terhadap kasus ini kepada instansi terkait di Indonesia, termasuk mempertimbangkan untuk menghentikan pengiriman mahasiswa ke Mesir selama situasi dan prosedur keamanan di Mesir belum kondusif," kata KBRI Kairo dalam rilisnya.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan AS Izinkan Larangan Imigrasi Trump Berlaku Penuh

Kebijakan larangan imigrasi ala Presiden Donald Trump kini bisa berlaku secara penuh. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Mahkamah Agung Amerika Serikat mengizinkan pemberlakuan penuh larangan imigrasi yang digagas Presiden Donald Trump untuk mengincar warga dari enam negara berpenduduk mayoritas Islam, meski gugatan hukum masih berjalan di tingkat yang lebih rendah.

Majelis beranggota sembilan orang itu mengabulkan permintaan pemerintahan Trump untuk mengangkat dua putusan blokade parsial yang dijatuhkan pengadilan tingkat lebih rendah. Hanya dua orang di antara para anggota majelis yang menyatakan menentang pemberlakuan versi ketiga dari kebijakan yang didorong Trump sejak mulai menjabat ini.

Langkah MA berarti larangan itu kini akan berlaku penuh untuk orang-orang dari Chad, Iran, Libya, Somalia, Suriah dan Yaman yang berniat untuk memasuki wilayah AS. Presiden dari Partai Republik itu menyebut larangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi Amerika Serikat dari terorisme kelompok bersenjata Islamis.

Dalam pernyataan yang dikutip Reuters pada Selasa (5/12), Jaksa Agung Jeff Sessions menyebut langkah Mahkamah Agung itu sebagai "kemenangan substansial bagi keselamatan dan keamanan warga Amerika." Sessions mengatakan pemerintahan Trump senang sekali mayoritas hakim "memperbolehkan proklamasi legal Presiden melindungi keamanan nasional negara ini berlaku secara penuh."

Kebijakan pelarangan ini digugat secara terpisah oleh negara bagian Hawaii dan American Civil Liberties Union (ACLU). Kedua penggugat mengatakan versi terbaru larangan itu pun, seperti yang sebelumnya, mendiskriminasi Muslim dan melanggar Konstitusi AS sehingga tidak diizinkan di bawah hukum imigrasi.

Sebagai kandidat presiden, Trump sempat berjanji untuk menjatuhkan "penutupan penuh dan total untuk Muslim yang hendak memasuki Amerika Serikat." Pekan lalu, dia membagikan video anti-Muslim yang disebarkan pemimpin partai ekstrem kanan Inggris melalui Twitter.

"Prasangka anti-Muslim Presiden Trump bukan rahasia--dia telah berulang kali mengonfirmasinya, termasuk pekan lalu di Twitter," kata pengacara ACLU, Omar Jadwat.

Credit cnnindonesia.com

Objek Baru Terdeteksi dalam Pencarian Kapal Selam Argentina

Kapal selam ARA San Juan.

CB, BUENOS AIRES -- Angkatan Laut Argentina sedang menyelidiki sebuah objek yang ditemukan dengan mengunakan sonar dalam pencarian kapal selam militer ARA San Juan yang hilang. Mereka sedang mengupayakan inspeksi visual pada objekbaru yang ditemukan di kedalaman 3.100 kaki di bawah permukaan air.

Juru Bicara Angkatan Laut Argentina Enrique Balbi mengatakan, objek baruitu bukan yang pertama kali dalampencarian kapal selam yang hilang tersebut. Temuan gambar sonar bawah air sebelumnya memunculkan harapan. Tapi ternyata objek tersebut adalah kapal penangkap ikan yang tenggelam.

Kapal selam Rusia dikirim untuk meninjau benda itu dan menemukannya di sekitar 1.565 kaki di bawah permukaan laut. Benda itu tampaknya menunjukkan sebuah bejana setinggi 196 kaki. Setelah diselidikilebih lanjut oleh kapal selam Rusia, harapan bahwaitu kapal selam ARA San Juan harus pupus.

"Itu dikonfirmasi bahwa itu bukan cangkang kapal selam (tapi kapal penangkap ikan yang tenggelam)," kata Balbi seperti dilansir Ibtimes.

Misi penyelamatan untuk kapal selam,yang hilang pada 15 November, secara resmi dihentikan Ahad pekan lalu. Meski mengakhiri misi penyelamatan,pencarian akan tetap berlanjut. Delapan belas negara terlibat dalam pencarian tersebut, terdiri dari 4.000 orang, sembilan pesawat terbang dan 28 kapal.

"Terlepas dari besarnya upaya ini, kami tidak dapat menemukan kapal selam tersebut," kata Balbi.

Kapal selam itu muncul dan melaporkan rinciannya dengan menyebutkan adanya hubungan arus pendek di baterai kapal selam. Kapal selam diperintahkan untukmembatalkan misinya dan kembali ke pangkalan angkatan laut di Mar del Plata dengan segera.

Balbi mengatakan, kapten ARA San Juan kembali menghubungi pangkalan angkatan setelah melaporkan masalahnya. Kapal selam ARA San Juanhilang sejak 15 November. Kapal tersebut dibuat di Jerman pada Tahun 1983,dengan panjang 66 meter. Pada saat tenggelam kapal membawa 44 awak di bawahkomando Pedro Martin Fernandez.

Kerabat anggota awak kapal di ataskapal selam melakukan demonstrasi pada hari Minggu mengecam tanggapanpemerintah terhadap situasi tersebut. Anggota keluarga bergerak dari pangkalanangkatan laut di Mar del Plata melantunkan Searchand Rescue! Sambil memegang foto orang yangmereka cintai.

Ketidaksepakatankami adalah dengan pemerintah, bukan dengan angkatan laut," kata MarcelaMoyano, istri anggota awak Hernan Rodriguez. Siapa pun yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korut Sebut Semenanjung Korea di Ambang Perang Nuklir

Tiga kapal induk Amerika Serikat tiba di pantai timur Korea Selatan.

CB, PYONGYANG -- Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) melakukan latihaan udara bersama dengan skala besar pada Senin (4/12). Tindakan tersebut menurut Korea Utara (Korut) akan mendorong Semenanjung Korea berada di ambang peperangan nuklir.

Latihan tersebut dilakukan sepekan setelah Korut mengatakan telah menguji rudal balistik antarbenua yang paling canggih dan mampu mencapai daratan AS sebagai bagian dari program senjata yang telah dilakukannya.

"Latihan gabungan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional dan untuk memastikan perdamaian dan keamanandi Semenanjung Korea," kata militer AS sebelum latihan dimulai.

Latihan gabungan antara kedua negara itu dilakukan setiap tahun yang disebut Vigilant Ace. Latihan gabungan itu akan berlangsung hingga Jumat, dengan menggunaakan enam pesawat tempur siluman F-22 Raptor, yang akan ditempatkan di antara lebih dari 230 pesawat dalam latihan gabungan tersebut.

Selain itu menurut juru bicara Angkatan Udara AS yaang berbasis di Korsel menyebutkan pesawat tempur F-35 juga akan mengikuti latihan tersebut.

Menurut laporan dari media Korsel mengatakan pengebom Lancer B-1B juga mungkin akan digunakan untuk latihan gabungan pekan ini. Meskipun juru bicara Angkatan Udara AS tidakdapat mengkonfirmasi laporan tersebut.

Sekitar 12 ribu anggota keamanan AS termasuk dari Marinir dan Angkatan Laut, akanbergabung dengan pasukan Korsel. Pesawat yang mengambil bagian akan diterbangkan dari delapan instalasi militer AS dan Korsel.

Sementara MenteriLuar Negeri Cina Wang Yi menyesalkan tindakan kedua negara itu. Ia mengatakan, mereka tidak menangkap jendela peluang setelah dua bulan ini Semenanjung Korea relatif tenang sebelum uji coba terakhir oleh Korut. Cina dan Rusiamenyarankan agar AS dan Korsel menghentikan latihan militer besar dengan imbalan Korut menghentikan program senjatanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korut: Trump 'Mengemis' untuk Wujudkan Perang Nuklir

PYONGYANG - Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) angkat bicara mengenai manuver pesawat Amerika Serikat (AS) dan latihan perang gabungan dengan Korea Selatan (Korsel) di dekat Semenanjung Korea. Menurut Pyongyang, Presiden AS Donald Trump "mengemis" demi berlangsungnya perang nuklir dengan melakukan manuver itu.

"Pemerintahan Trump mengemis untuk perang nuklir, dengan melakukan pertaruhan nuklir yang sangat berbahaya di semenanjung Korea," kata Kemlu Korut mengacu pada latihan gabungan tahunan AS-Korsel, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/12).

"Masyarakat internasional menganggap langkah AS sangat mengkhawatirkan dan terus mengamati mereka dengan perhatian, dan kecemasan yang besar saat AS asyik melakukan provokasi militer berturut-turut, dengan memobilisasi aset strategis nuklirnya, dengan demikian mendorong situasi semenanjung Korea sampai ke ambang krisis," sambungnya.

Kementerian tersebut menyebut latihan gabungan itu sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ukuran, dan sifatnya untuk mensimulasikan situasi perang yang sebenarnya. Kemlu Korut juga menyatakan upaya Washington untuk "mengutuk" Korut dapat dilihat sebagai awal perang nuklir.

"Pyongyang mengambil langkah-langkah sah, dan benar untuk memperkuat kemampuan pencegahan nuklirnya yang defensif," ungkap kementerian itu.

Seperti diketahui, latihan gabungan AS-Korsel yang bertajuk Vigilant Ace” yang melibatkan 230 pesawat dimulai hari ini, hingga tanggal 8 Desember mendatang. Manuver ratusan pesawat itu akan mempraktikan serangan pura-pura atau simulasi terhadap objek nuklir dan rudal Korut.

Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan, latihan tempur udara gabungan yang ke-18 ini bersifat defensif. Ratusan pesawat, lanjut kementerian itu, mengasah keterampilan mereka dengan menyerang objek-objek nuklir dan rudal Korea Utara dalam skenario perang yang berbeda.

Manuver besar-besaran yang akan berlangsung hingga 8 Desember tersebut berbeda dengan latihan periode sebelumnya. Kali ini, AS menampilkan enam jet tempur siluman F-22 Raptors, enam jet tempur F-35 dan enam pesawat EA-18Gs secara bersamaan.

Pesawat pembom strategis B-1B Lancer Amerika juga ikut dilibatkan. Selain 230 pesawat kedua negara, 12.000 personel militer gabungan juga dikerahkan dalam latihan ini.

Credit sindonews.com

Pembelot: Tes Nuklir Korut Buat Warga Terkena 'Penyakit Hantu'

SEOUL - Warga Korea Utara (Korut) yang membelot tapi pernah tinggal di dekat lokasi uji coba senjata nuklir percaya bahwa para warga di lokasi tes senjata tersebut terpapar radiasi berbahaya. Dia menyebut warga terkena “penyakit hantu”, sebutan untuk penyakit yang tak dikenal.

”Begitu banyak orang meninggal, kami mulai menyebutnya 'penyakit hantu',” kata Lee Jeong Hwa, yang pada tahun 2010 melarikan diri dari rumahnya di Distrik Kilju, tempat situs Punggye-ri, lokasi tes senjata nuklir.

“Kami pikir kami sekarat karena kami miskin dan kami makan dengan buruk. Sekarang kami tahu itu adalah radiasi,” lanjut Lee kepada NBC News, pada hari Minggu.

Lee bukan satu-satunya pembelot yang percaya bahwa radiasi nuklir tersebut menimbullkan korban jiwa bagi orang-orang yang tinggal di sana.

Surat kabar Korea Selatan, Chosun Ilbo, pada bulan November lalu melaporkan bahwa hampir dua lusin pembelot mengaku daerah sekitar Punggye-ri berubah menjadi ”padang gurun” di mana vegetasi sedang sekarat dan bayi terlahir dengan kelainan fisik.

Pembelot mengatakan bahwa air minum di daerah tersebut berasal dari Gunung Mantap, tempat uji coba nuklir bawah tanah dilakukan pasukan Korut.

Rhee Yeong Sil mengatakan kepada NBC News bahwa sebelum dia membelot pada tahun 2013, seorang tetangganya melahirkan bayi yang dengan kondisi cacat sehingga tidak ada yang bisa ditentukan jenis kelaminnya.

”Tidak ada alat kelamin,” kata Rhee. ”Di Korea Utara, bayi yang cacat biasanya terbunuh. Jadi orang tua membunuh bayinya,” lanjut Rhee.

Lee menambahkan, Kementerian Unifikasi Korea Selatan telah mengujinya bersama dengan para pembelot lainnya. Namun, tidak ditemukan tanda-tanda kontaminasi karena radiasi dari tes nuklir di tubuh mereka.

Korea Institute of Nuclear Safety menyatakan, penyakit misterius yang dialami warga di sekitar lokasi uji coba senjata nuklir Korut kemungkinan diasumsikan sebagai kanker. Namun, penyebab penyakit itu karena uji coba senjata nuklir atau tidak sulit untuk dikonfirmasi.

Credit sindonews.com

Rudal Korut Ternyata Meledak di Dekat Pesawat Cathay saat Mengudara

HONG KONG - Kru pesawat Cathay Pacific yang terbang di atas wilayah udara Jepang mengaku melihat rudal Korea Utara (Korut) yang diuji tembak pekan lalu meledak dan hancur berantakan di atmosfer Bumi. Lokasi ledakan berada di dekat pesawat yang sedang mengudara.

Senjata yang dites Pyongyang itu diklaim sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15.

Perusahaan maskapai tersebut mengonfirmasi kepada BBC, Senin (4/12/2017) bahwa awak pesawatnya menyaksikan objek yang diduga kuat sebagai rudal masuk kembali ke atmosfer Bumi.

Pemandangan itu terjadi di hari yang sama, yakni pada 29 November 2017 saat Korut menembakkan ICBM Hwasong-15 yang diklaim mampu menjangkau daratan Amerika Serikat (AS).

Mengutip laporan South China Morning Post, general manager operasional Cathay Pacific Mark Hoey telah mengatakan kepada staf maskapai tentang pemandangan tersebut.

”Hari ini awak pesawat CX893 melaporkan, 'Maklum, kami menyaksikan ledakan rudal DPRK dan berantakan di dekat lokasi kami saat ini',” kata Mark Hoey mengutip laporan kru pesawat.

Meskipun pesawat tersebut dinyatakan aman dari tes rudal, namun risiko kecil tetap ada.

Tidak seperti negara lain, Korea Utara biasanya tidak mengumumkan uji misilnya. Artinya, uji tembak senjata berbahaya tersebut dilakukan tanpa peringatan yang menimbulkan potensi risiko bagi pesawat terbang sipil.

Pyongyang sejatinya memiliki akses ke data penerbangan sipil internasional, sehingga bisa mempelajari wilayah udara rute pesawat sebelum peluncuran rudal.

Sejauh ini, tak ada pesawat komersial yang jadi korban atau terkena rudal Korut yang diuji tembak. Namun, maskapai Eropa dan Amerika telah memperluas zona larangan terbang di sekitar wilayah udara Korut.

Pada awal Agustus, masakapai Air France memperluas zona larangan terbang setelah salah satu pesawatnya terbang mendekati jalur rudal Korea Utara.

Credit sindonews.com

Kru Cathay Pacific Saksikan Uji Coba Rudal Korut dari Pesawat

Ilustrasi. (WikimediaImages/Pixabay)

Jakarta, CB -- Kru pesawat Cathay Pacific dilaporkan sempat menyaksikan langsung momen uji coba rudal Korea Utara saat sedang terbang di langit Jepang pada pekan lalu.

Hal ini terungkap dalam pemberitaan South China Morning Post pada Senin (4/11) yang memuat kesaksian salah satu manajer Cathay Pacific, Mark Hoey.

Dalam berita tersebut, Hoey menuturkan bahwa semuanya bermula ketika pesawat dengan nomor penerbangan CX893 lepas landas dari San Francisco menuju Hong Kong pada 29 November.

Ketika pesawat melintasi langit Jepang, para kru terhenyak melihat satu kejadian yang diduga momen ketika rudal Korut masuk kembali ke atmosfer bumi sebelum meledak dan hancur.

“Perhatian, kita menyaksikan rudal Korut meledak dan hancur di dekat lokasi kita sekarang ini,” ujar Hoey saat itu kepada seluruh awaknya.

Meski demikian, Cathay Pacific memutuskan tidak mengubah haluan penerbangannya. Namun, mereka tetap melapor ke menara pengatur lalu lintas udara.

“Meski penerbangan kami jauh dari lokasi kejadian, kru memberi kabar ke pengatur lalu lintas udara Jepang sesuai dengan prosedur,” ucap Hoey, sebagaimana dikutip South China Morning Post.

Seorang mantan pilot yang kini menjadi anggota parlemen Hong Kong, Jeremy Tam Man-ho, mengatakan bahwa insiden ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan penerbangan di sekitar kawasan Jepang dan Korea.

Jeremy mengatakan, badan-badan keamanan penerbangan sipil dan biro keamanan dari Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia harus membentuk satu panel untuk menyusun mekanisme berbagi informasi intelijen terkait tanggapan militer jika insiden seperti ini terulang.

Kawasan ini memang menjadi sorotan setelah Korut berulang kali mengancam bakal meluncurkan rudal untuk menyerang Guam, wilayah Amerika Serikat di Pasifik, dengan jalur melalui Jepang.
Hingga kini, Korut sudah tiga kali meluncurkan rudal yang melintasi wilayah Jepang sebelum jatuh dan hancur di samudera.

Awalnya, para ahli sempat meragukan kemampuan senjata Korut tersebut. Namun, rudal yang digunakan Korut dalam uji coba terakhir pada 9 November lalu itu diakui dapat menjangkau seluruh penjuru AS.

Credit CNN Indonesia

Yordania Kirim Nota Diplomatik ke Israel Terkait Al-Aqsa

AMMAN - Yordania dilaporkan telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Israel terkait dengan situasi di al-Aqsa. Pengiriman nota diplomatik adalah salah bentuk protes keras yang disampaikan satu negara ke negara lain.

Nota diplomatik tersebut diketahui dikirim ke Kementerian Luar Negeri Israel oleh Menteri Urusan Media, sekaligus juru bicara pemerintah Yordania, Muhammad al-Momani.

Dalam nota diplomatik itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/12), Yordania menuduh Israel mengizinkan ekstremis memasuki halaman Masjid Al-Aqsa setiap hari di bawah perlindungan polisi Israel.

"Tindakan provokatif dan tidak bertanggung jawab semacam itu dikutuk dan ditolak dan melanggar kewajiban Israel sebagai penguasa pendudukan di Yerusalem Timur di bawah hukum internasional dan hukum humaniter internasional," kata Al-Momani dalam nota diplomatik yang dikirim ke Tel Aviv.

Menteri tersebut mengatakan bahwa tindakan ini melanggar semua norma dan piagam internasional yang menekankan perlunya menghormati tempat-tempat pemujaan bagi semua agama, dan dapat menimbulkan amarah umat Islam.

"Pemerintah Israel telah mengizinkan para ekstrimis untuk naik ke atap Masjid Qubbat al-Sakhrah (Dome of the Rock) pada hari Minggu, dalam upaya untuk mengubah situasi historis dan hukum di Masjid al-Aqsa," ungkapnya.

Dia menambahkan langkah provokatif semacam itu perlu segera dihentikan, dan status sejarah masjid dipertahankan. Menteri tersebut juga menekankan perlunya menghormati peran Yordania sebagai penanggung jawab tempat-tempat suci di Yerusalem Timur, sesuai dengan sebuah perjanjian damai antara kedua negara.

Credit sindonews.com

Yordania Kutuk Tindakan Israel di Masjid Al-Aqsha

Kompleks Masjid Al Aqsha.

CB, AMMAN -- Pemerintah Yordania mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan Israel di kompleks Masjid al-Aqsha. Kantor berita Petra, Ahad (3/12), melaporkan sejumlah perusuh dibiarkan aparat Israel memasuki lapangan Masjid al-Aqsha sehingga memicu keributan.

Juru bicara menteri komunikasi Muhammad al-Momani mengatakan telah mengirimkan surat protes kepada kementerian luar negeri Israel. Menurutnya, tindakan aparat kepolisian Israel di sekitar Masjid al-Aqsha begitu provokatif dan gegabah serta tidak mengindahkan norma-norma hubungan internasional.
Hasutan Israel itu dapat menyulut kebencian besar dari kaum Muslim di mana pun berada. Al-Momani menegaskan, para ekstremis Yahudi berupaya mencapai Masjid Qubbat al-Sakhrah (Dome of the Rock). Upaya ini, lanjut dia, tidak lepas dari propaganda Israel menghapus jejak sejarah umat Islam atas Masjid al-Aqsha.

"Mereka harus segera menghentikan cara-cara provokatif demikian. Mereka harus menjaga status historis dan menghormati peran Yordania terhadap kompleks suci itu di Yerusalem Timur, yang mana telah diakui melalui perjanjian damai di antara kedua negara," demikian pernyataan Al-Momani.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump Tunda Pengakuan Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel

Suasana Kota Yerusalem yang menjadi pusat konflik Israel-Palestina. Presiden Donald Trump berencana mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat tidak akan mengumumkan keputusan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan yang dianggap sebagai pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, langkah yang menuai kecaman dunia lantaran posisi kota itu di pusaran konflik Israel-Palestina.

"Pengumuman keputusan itu akan dibuat dalam beberapa hari mendatang," kata juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan AS Air Force One, yang membawa Trump kembali dari lawatan ke negara bagian Utah, Senin (4/12).

Trump dikejar tenggat untuk memutuskan apakah akan menandatangani surat yang menangguhkan relokasi Kedutaan AS dari Tel Aviv selama enam bulan ke depan, seperti yang dilakukan para presiden AS sebelumnya sejak Kongres mengesahkan undang-undang soal itu pada 1995.

"Presiden telah jelas dalam isu ini sejak awal. Bahwa ini bukan masalah 'jika' melainkan masalah waktu," kata Gidley seperti dilaporkan Reuters, Selasa (5/12)

Pejabat AS mengatakan Trump diperkirakan bakal mengeluarkan perintah sementara, yang kedua sejak dilantik sebagai presiden, untuk menunda pemindahan kedutaan, meski selama kampanye, Trump berjanji akan merelokasi kedutaan AS ke Yerusalem.

Para pejabat AS telah mengungkapkan bahwa Trump akan mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam sebuah pidato, Rabu (6/12). Langkah terobosan dalam kebijakan luar negeri AS dan dipastikan bakal memicu kekerasan di Timur Tengah. Namun, para pejabat itu mengakui belum ada keputusan yang diambil.

Duta Besar AS untuk Indonesia Josep R. Donovan pun menyatakan bahwa Trump belum mengambil keputusan soal pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hal itu dilakukan saat dipanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjelaskan perihal tersebut. Menlu RI menyampaikan keprihatinan atas rencana Trump itu.

Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi Ibu Kota jika mereka merdeka nanti. Komunitas Internasional juga tidak mengakui klaim Israel atas seluruh kota Yerusalem. Di kota itu terdapat tempat suci tiga agama, Islam, Kristen dan Yahudi.

Credit cnnindonesia.com