CB, WASHINGTON -- Kelompok bisnis dan
perdagangan Amerika Serikat (AS) mendesak agar pemerintah berhati-hati
terhadap adanya pencurian kekayaan hak intelektual oleh Cina. Hal ini
disampaikan dalam sidang Komisi Perdagangan Internasional. Dalam sidang
tersebut disebutkan bahwa ratusan miliar dolar AS di bidang teknologi
dan jutaan pekerjaan telah pergi ke Cina.
Dalam sidang tersebut,
kelompok bisnis dan perdagangan AS menyatakan bahwa
perusahaan-perusahaan Cina telah mencuri ide dan perangkat lunak.
Pemerintahan Trump telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan
penyalahgunaan hak kekayaan intelektual Cina, dan presiden dapat
mengenakan pembatasan tarif untuk melindungi perusahaan AS dari praktik
perdagangan yang tidak adil.
Wakil Presiden Dewan Bisnis AS-Cina
Erin Ennis mengatakan, berdasarkan survei dari 200 perusahaan AS yang
melakukan bisnis di Cina, hanya sepertiga yang melakukan transfer
teknologi. Sedangkan sangat minim sekali perusahaan AS yang dipaksa
untuk mentransfer teknologi dan tidak diberi kompensasi.
"Pemerintah
memiliki kesempatan untuk mendorong Cina mengatasi masalah ini daripada
mengambil langkah sepihak yang dapat mengancam pertumbuhan perdagangan
antarnegara," ujar Ennis dilansir Reuters, Rabu (11/10).
Perwakilan
dari beberapa kelompok bisnis Cina dalam persidangan tersebut
mengatakan, Cina semestinya mendapatkan apresiasi atas kemajuan
teknologi dan menjadi bagian dari kemajuan perekonomian dunia. Tuduhan
bahwa perusahaan Cina telah mencuri hak kekayaan intelektual tengah
menjadi sorotan.
Dalam beberapa tahun terakhir, AS bersaing
dengan Cina dalam pembuatan semikonduktor, pesawat komersial, dan produk
dengan teknologi tinggi lainnya. Panel yang melakukan penyelidikan akan
mengajukan rekomendasi ke Kantor Perwakilan Perdagangan AS.
Israel mengatakan, Hizbullah telah menguasai militer Libanon, yang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat (AS). Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Israel mengatakan, Hizbullah telah menguasai militer Libanon, yang
mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat (AS). Tel Aviv secara tersirat
menunjukan akan turut menanggap tentara Libanon sebagai musuh mereka.
Menteri
Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menuturkan, pihaknya saat ini tidak
hanya melihat Hizbullah sebagai musuh tunggal di Libanon. "Kami tidak
lagi berbicara tentang Hizbullah sendiri," ucap Lieberman, seperti
dilansir Reuters pada Rabu (11/10).
"Kami berbicara tentang
Hizbullah dan tentara Libanon, dan untuk penyesalan saya ini adalah
kenyataannya. Tentara Leibanon telah berubah menjadi bagian integral
dari struktur komando Hizbullah. Tentara Libanon telah kehilangan
kemerdekaannya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari aparat
Hizbullah," sambungnya.
Tidak ada tanggapan langsung dari
Libanon, yang secara formal masih dalam keadaan perang dengan Israel.
Kedutaan besar AS di Beirut dan Tel Aviv juga sejauh ini belum
memberikann tanggapan apapun.
Sebelumnya, militer Libanon
mengatakan, bahwa mereka beroperasi secara independen dan terpisah dari
Hizbullah, yang terakhir melakukan operasi melawan ISIS di perbatasan
Libanon-Suriah. Militer Libanon juga mengatakan, sama sekali tidak ada
koordinasi dengan Hizbullah yang menyerang ISIS dari sisi Suriah.
Hizbullah
sendiri merupakan salah satu musuh utama Israel di kawasan. Keduanya
sempat terlibat peperangan beberapa tahun lalu, yang berakhir dengan
gencatan senjata yang masih bertahan hingga saat ini.
CB, DAMASKUS -- Aksi bom bunuh diri kembali
terjadi di dekat markas besar polisi di Ibu Kota Suriah, Damaskus, Rabu
(11/10). Dilaporkan sedikitnya satu warga tewas akibat aksi yang
dilakukan oleh tiga pembom bunuh diri ini.
Kementerian Dalam
Negeri Suriah mengatakan dua pembom bunuh diri meledakkan bahan peledak
di depan markas besar polisi di Jalan Khaled Bin al-Walid di Damaskus.
Satu pelaku beraksi dari sisi gedung yang berbeda.
"Penyerang mencoba menyerbu markas komando polisi. Para penjaga
melepaskan tembakan ke arah mereka, memaksa mereka meledakkan diri
sebelum memasuki gedung dan mencapai tujuan mereka," kata petugas polisi
seperti dikutip dari Al-Arabiya, Kamis (12/10).
Polisi mengepung penyerang ketiga di belakang gedung yang juga meledakkan dirinya. Kementerian dalam negeri mengatakan satu orang telah terbunuh dan enam terluka dalam serangan tersebut.
Ini
menjadi peristiwa kali kedua selama bulan ini di mana penyerang bunuh
diri menargetkan polisi di Damaskus. Setidaknya 17 orang tewas dalam
serangan 2 Oktober 2017 di sebuah kantor polisi di selatan Distrik
Midan.
Serangan itu diklaim oleh kelompok militan negara Islam
Irak dan Suriah (ISIS), yang mengatakan bahwa tiga dari pejuangnya yang
bersenjata, granat dan bahan peledak telah menargetkan tempat tersebut.
CB, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano
Rajoy pada Rabu (11/10) memberi pemerintah Catalan delapan hari untuk
membatalkan keinginan merdeka dan memerintah wilayah tersebut secara
langsung. Langkahnya, bisa memperdalam konfrontasi antara Madrid dan
wilayah timur laut. Rajoy mungkin akan mengadakan pemilihan regional
yang cepat setelah mengaktifkan Pasal 155 konstitusi yang memungkinkan
dia memecat pemerintah daerah Catalan.
Pemimpin Catalan Carles
Puigdemont mengeluarkan deklarasi simbolis kemerdekaan dari Spanyol pada
Selasa (10/10) malam, namun kemudian segera menangguhkannya dan meminta
perundingan dengan pemerintah Madrid. "Kabinet telah sepakat pagi ini
untuk secara resmi meminta pemerintah Catalan untuk mengkonfirmasi
apakah telah menyatakan kemerdekaan Catalonia, terlepas dari kebingungan
yang disengaja mengenai pelaksanaannya," kata Rajoy dalam pidatonya
setelah rapat kabinet.
Dia kemudian mengatakan kepada parlemen
Spanyol bahwa pemerintah Catalan memiliki waktu sampai Senin, 16 Oktober
2017 untuk menjawabnya. Jika Puigdemont memastikan bahwa dia
mengumumkan kemerdekaan, dia diberi tiga hari tambahan untuk meralatnya
sampai Kamis, 19 Oktober 2017.
Analis mengatakan, belum jelas
apakah pemerintah Catalan akan menjawab persyaratan tersebut namun
sekarang menghadapi teka-teki. "Rajoy memiliki dua tujuan jika
Puigdemont tetap ambigu, gerakan pro-kemerdekaan akan semakin
terfragmentasi. Jika Puigdemont berkeras mempertahankan kemerdekaan,
maka Rajoy akan dapat menerapkan Pasal 155," kata wakil direktur firma
riset Teneo Intelligence yang berbasis di London, Antonio Barroso.
"Bagaimanapun,
tujuan Rajoy adalah mengembalikan peraturan hukum di Catalonia dan ini
pada awalnya dapat menyebabkan pemilihan awal di wilayah ini."
Taruhannya
adalah Catalonia yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri, akan
menyingkirkan Spanyol seperlima dari output ekonominya dan menguasai
lebih dari seperempat ekspor.
CB, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano
Rajoy pada hari Rabu (11/10) menolak mediasi untuk menyelesaikan krisis
mengenai kemerdekaan Catalonia. "Tidak ada mediasi antara hukum
demokrasi dan ketidaktaatan, ilegalitas," katanya kepada parlemen
seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (11/10).
Para
pemimpin separatis Catalonia pada Selasa (11/10) menandatangani sebuah
deklarasi kemerdekaan namun mengatakan bahwa mereka menangguhkannya
dengan harapan Madrid akan bernegosiasi. Rajoy juga menolak rencana
kemerdekaan pemimpin Catalan Carles Puigdemont.
Dia mengacu, pada
beberapa perusahaan besar yang telah memindahkan kantor pusat mereka di
luar Catalonia dalam beberapa hari terakhir. Puigdemont berulang kali
meminta mediasi sejak dia maju pada 1 Oktober dengan referendum
kemerdekaan di Catalonia yang dianggap ilegal oleh Madrid dan pengadilan
Spanyol.
Sebelumnya, dia mengusulkan, dalam sebuah wawancara dengan CNN
bahwa seorang mediator ditunjuk untuk menyelesaikan krisis tersebut.
"Mungkin, bisa membantu (kita) untuk berbicara jika dua orang yang
mewakili pemerintah Spanyol dan dua orang yang mewakili pemerintah
Catalan menyetujui satu hal, misalnya, menunjuk seorang mediator,"
katanya.
Puigdemont mengumumkan di parlemen daerah pada Selasa
bahwa dia telah menerima mandat "Catalonia untuk menjadi negara merdeka"
setelah referendum.
Menlu Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Belgia Didier Reynders. Foto/Kemlu RI
BRUSSELS
- Keberagaman sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.
Keberagaman justru mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian yang
disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi pada
pertemuan bilateral dengan Menlu Didier Reynders di Brussels, Belgia.
Menlu Retno menyebutkan bahwa dipilihnya Indonesia sebagai guest country di Europalia Art and Cultural Festival merupakan kehormatan sekaligus kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Eropa tentang Indonesia.
Kedua Menlu juga membahas berbagai isu bilateral, serta saling tukar pikiran mengenai isu-isu penting di kawasan masing-masing.
Secara
khusus Menlu Reynders mengapresiasi diplomasi aktif Indonesia dalam
upaya penyelesaian isu kemanusiaan di negara bagian Rakhine.
Di
bidang ekonomi kedua Menlu menyambut baik kemajuan perundingan
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Uni Eropa (RI-UE CEPA).
Kedua
Menlu menyambut baik meningkatnya perdagangan kedua negara di semester
pertama tahun 2017 sebesar hampir 16,86 persen. Momentum kenaikan ini
harus terus dijaga.
Di bidang perdagangan, Menlu RI juga kembali mengangkat isu kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia di Eropa.
“Indonesia meminta agar CPO Indonesia mendapatkan fair treatment," demikian ditekankan oleh Menlu Retno seperti tertuang dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (12/10/2017).
Kedua Menlu juga sepakat untuk tingkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme, radikalisme dan violent extremism.
Selain
melakukan pertemuan bilateral baik dengan HRVP Komisi Eropa dan Menlu
Belgia, Menlu Retno Marsudi juga mendampingi Wakil Presiden RI membuka Europalia Art and Cultural Festival dimana Indonesia menjadi "guest country". Raja dan Ratu Belgia juga hadir dalam acara pembukaan tersebut.
Pameran seni dan budaya Europhalia akan berlangsung 4 selama bulan. Selain Belgia, pameran seni dan budaya Indonesia Europhalia ini juga akan digelar di Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Polandia dan Austria.
Selain itu Menlu RI juga hadir pada pertemuan Federation of Enterprises in Belgium
dimana hadir para CEO perusahaan besar Belgia dan negara sekitarnya.
Wakil Presiden RI telah menyampaikan paparan mengenai pembangunan dan
kesempatan berbisnis dengan Indonesia.
Pada kesempatan tersebut telah ditanda tangani 3 MoU di bidang infrastruktur, energi dan pertanian serta 2 MoU Sister City Cooperation antara Bandung dan Namur serta Jawa Barat dan Wallonia.
Presiden AS Donald Trump bersama Presiden Turki
Recep Tayyip Erdogan di Roosevelt Room Gedung Putih, Selasa, 16 Mei
2017 di Washington.
CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan tak mengakui John Bass sebagai duta besar Amerika Serikat (AS)
untuk negaranya. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah-tengah memanasnya
hubungan antara Ankara dan Washington akibat aksi saling membekukan
layanan visa non-imigran.
Pekan lalu, AS memutuskan untuk
menangguhkan layanan visa non-imigran bagi warga Turki. Keputusan
tersebut diambil setelah otoritas keamanan Turki menangkap seorang staf
konsulat AS di Istanbul karena diyakini memiliki hubungan dengan
Fethullah Gulen. Gulen adalah tokoh yang dituding sebagai aktor di balik
aksi percobaan kudeta Turki tahun lalu.
Hanya berselang beberapa
jam setelah keputusan AS tersebut, Kedutaan Besar Turki di Washington
mengumumkan hal serupa. Turki memutuskan untuk turut menangguhkan
layanan visa non-imigran bagi warga AS sebagai respons terhadap tindakan
Washington.
Ketika polemik ini tengah berlangsung, AS memutuskan
menarik dan memindahkan duta besar untuk Turki John Bass ke
Afghanistan. Bass diperkirakan akan meninggalkan Ankara dalam beberapa
hari mendatang. Ia juga dijadwalkan melakukan kunjungan perpisahan
kepada para pejabat pemerintahan di Turki, termasuk dengan Erdogan.
Namun
Erdogan menolak rencana acara perpisahan tersebut. "Kami belum sepakat
dan tidak menyetujui duta besar (AS) ini untuk melakukan kunjungan
perpisahan dengan para menteri, ketua parlemen, dan saya sendiri," ujar
Erdogan, seperti dilaporkan laman Al Araby, Selasa (11/10).
Dengan
tegas ia menyatakan bahwa dia tak mengakui Bass sebagai representatif
AS di negaranya. "Kami tidak melihat dia (Bass) sebagai wakil AS di
Turki," katanya.
Erdogan mengatakan bahwa penangkapan staf
konsulat AS dilakukan berdasarkan bukti yang telah dihimpun oleh
kepolisian Turki. Oleh karena itu ia menyayangkan dan mengkritik AS yang
merespons penangkapan tersebut dengan membekukan layanan visa bagi
warganya.
"AS harus mengevaluasi satu hal, yakni bagaimana
agen-agen tersebut bocor ke konsulat? Jika mereka tidak (menempatkan
agen di sana), lalu siapa yang menempatkannya di sana? Tidak ada negara
yang mengizinkan agen tersebut menimbulkan ancaman semacam itu," kata
Erdogan.
Sepanjang sejarah hubungan diplomatik Turki dan AS,
barukali ini seorang duta besar tak diakui keberadaannya oleh salah satu
negara. Hal ini menunjukkan adanya keretakan hubungan diplomatik antara
Washington dan Ankara.
CB, ANKARA -- Presiden Turki Tayyip Erdogan
menyalahkan duta besar Amerika Serikat untuk Turki karena krisis
diplomatik antara kedua negara. Ia mengatakan Ankara tidak lagi
menganggapnya sebagai utusan Washington. Dalam sebuah serangan pribadi
terhadap Duta Besar John Bass, Erdogan mengatakan Bass bertindak secara
sepihak dalam menangguhkan layanan visa di Turki setelah penangkapan
seorang pekerja konsulat AS.
Departemen Luar Negeri AS membela
Bass dengan mengatakan bahwa dia mendapat dukungan penuh dari pemerintah
AS dan tindakannya dikoordinasikan dengan Departemen Luar Negeri,
Gedung Putih dan Dewan Keamanan Nasional.
"Duta besar kami
cenderung tidak melakukan hal-hal sepihak. Kami memiliki koordinasi dan
kerjasama yang sangat erat dengan duta besar kami. Bass telah melakukan
pekerjaan hebat di Turki," Kata juru bicara Departemen Luar Negeri
Heather Nauert dalam sebuah briefing.
Perselisihan
tersebut telah membuat hubungan antara kedua sekutu NATO tersebut
semakin terpuruk setelah berbulan-bulan ketegangan terkait dengan
konflik di Suriah, kudeta militer tahun lalu yang gagal di Turki, dan
kasus pengadilan AS terhadap pejabat Turki.
Kedubes AS mengatakan
pihaknya menangguhkan layanan visa sementara dan menilai komitmen Turki
terhadap keselamatan misi dan stafnya. Kedubes tersebut mengatakan
tuduhan bahwa karyawan yang ditangkap tersebut memiliki hubungan dengan
Fethullah Gulen merupakan tuduhan yang tidak berdasar.
Nauert
mengatakan Turki, yang telah menahan dua anggota staf kedutaan AS
setempat tahun ini, memanggil seorang anggota staf lokal ketiga untuk
diinterogasi selama akhir pekan, sebuah langkah yang sangat mengganggu.
"Mampu
memiliki kerjasama keamanan yang ketat, terutama dengan mitra NATO,
sangat penting. Dan ketika mereka mulai menangkap, menahan orang-orang
kita, orang-orang kita yang bertanggung jawab untuk koordinasi penegakan
hukum, itu adalah perhatian utama kita. Jadi itulah sebabnya kami
mengambil langkah-langkah ini," katanya.
Presiden AS Donald Trump disebut sebagai kembaran Amerika pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Foto/Istimewa
TEHERAN
- Seorang jenderal senior Iran telah menyebut Presiden Amerika Serikat
(AS), Donald Trump, sebagai kembaran Amerika pemimpin ISIS Abu Bakr
al-Baghdadi. Komentar itu muncul menanggapi rumor bahwa pemerintahan
Trump mempertimbangkan untuk menunjuk Garda Revolusi Iran sebagai
teroris.
"Trump dan al-Baghdadi menampilkan kurangnya kepercayaan
terhadap semua prinsip dan peraturan diplomasi dan kedaulatan di dunia
sekarang ini," ujar Brigadir Jenderal Rasoul Sanayee Rad, wakil komandan
urusan politik Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dalam sebuah opini
dikutip oleh media IRGC Basirat.
Menurut jenderal Iran tersebut yang satu sedang membangun kekhalifahan dan yang lainnya menyerang negara lain.
Rad
mengatakan dengan keduanya menggunakan logika ancaman dan kekuatan
untuk memajukan tujuan mereka, dan bergantung pada temperamen bullying
dan tirani mereka.
"Salah satunya disangga oleh teroris, dan yang
lainnya oleh elang ekstremis, dan keduanya digunakan sebagai instrumen
untuk memicu kekacauan dan ketidakstabilan," kata jenderal tersebut
melanjutkan seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (12/10/2017).
Rad
juga membandingkan pertimbangan Trump untuk menunjuk IRGC sebagai
organisasi teroris dengan labelisasi Baghdadi terhadap orang Iran
sebagai orang kafir dan orang yang tidak bisa dipercaya.
"Kesalahan
bersejarah Trump juga telah mendorong komandan IRGC untuk mengatakan
bahwa dia akan menganggap AS sebagai pengikut ISIS di wilayah tersebut
jika Washington menempatkan IRGC dalam daftar terornya," tegas Rad.
Pemerintahan
Trump belum menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris namun dilaporkan
tengah mempertimbangkan langkah tersebut. IRGC adalah bagian dari
angkatan bersenjata Iran, dan Washington telah menyebut Iran sebagai
sponsor utama terorisme.
Intelijen Jerman menyebut Iran berusaha untuk membeli sejumlah item untuk pengembangan rudalnya. Foto/Istimewa
BERLIN
- Badan intelijen Jerman memperingatkan perusahaan Jerman bahwa Iran
masih berusaha untuk menghindari pembatasan penjualan barang ganda untuk
program teknologi roket dan rudal. Demikian bunyi dokumen yang sampat
dilihat oleh Reuters.
Badan intelijen domestik Jerman, BfV, dalam
dokumen itu mengingatkan perusahaan Jerman bahwa penjualan teknologi
tertentu tetap ilegal meski ada pembebasan sanksi yang dipicu oleh
kesepakatan nuklir Iran akhir tahun 2015.
"Penting untuk dicatat
bahwa Iran terus mengejar program teknologi roket dan rudal ambisius
yang tidak terpengaruh oleh sanksi," bunyi dokumen tersebut seperti
dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).
Dikatakan pengingat itu
dipicu oleh "kejadian terkini" namun tidak memberikan rincian yang
dimaksu dengan kejadian terkini tersebut.
Dokumen BfV mengatakan
badan intelijen Jerman terus menyelidiki "secara intensif" apakah Iran
berusaha untuk menghindari peraturan yang ada untuk memperoleh produk
atau pengetahuan di Jerman.
Laporan tersebut telah melaporkan
bahwa pada bulan Juni Iran telah secara tajam mengurangi upaya untuk
membeli barang-barang untuk program nuklirnya. Namun laporan itu juga
mengatakan bahwa usaha untuk membeli barang untuk program
pengembangannya tetap tidak berubah. Laporan ini tidak memberikan
rincian tentang jumlah usaha tersebut.
Negara bagian terpadat di
Jerman dan jantung industrinya, Rhine-Westphalia Utara, memberikan
rincian dalam laporan intelijennya sendiri untuk tahun 2016 yang dirilis
pada hari Selasa.
Dikatakan telah mendeteksi 32 upaya untuk
membeli peralatan yang mungkin atau pasti berkaitan dengan proliferasi
pada tahun 2016, turun dari rekor 141 usaha yang dilihat setahun
sebelumnya.
"Sebagian besar upaya tersebut terkait dengan program rudal Iran, meskipun beberapa juga terkait dengan Pakistan," katanya.
Bagian
terbesar dari kasus tersebut tidak menghasilkan pengiriman peralatan
apapun karena pejabat intelijen negara dapat memperingatkan perusahaan
pada waktunya, atau perusahaan menyadari ada hal yang mencurigakan.
Dikatakan
Iran telah menggunakan berbagai perusahaan untuk mendapatkan barang.
Mereka sering mengirim barang melalui Turki, Uni Emirat Arab dan China.
MOSKOW
- Rusia melayangkan protes ke Amerika Serikat (AS) setelah mengatakan
bahwa bendera Rusia telah dicuri dari konsulatnya di San Francisco.
Tuduhan ini langsung dimentahkan oleh Washington.
Staf Rusia
meninggalkan konsulat bulan lalu setelah Washington memerintahkan Moskow
untuk mengosongkan beberapa properti diplomatiknya. Perintah ini bagian
dari serangkaian tindakan tit-for-tat sebagai hubungan yang saling
tidak menguntungkan antara kedua negara.
Pejabat AS sejak itu
menduduki bagian administratif kompleks tersebut. Rusia mengatakan pekan
lalu bahwa mereka telah memasuki daerah perumahan dan mengancam
pembalasan atas apa yang disebut tindakan ilegal tersebut.
"Kejadian
memalukan terbaru. Di San Francisco bendera Rusia telah dicuri dari
gedung @ConsulRussiaSF," kata kedutaan Rusia ke Amerika Serikat di akun
Twitter berbahasa Rusia-nya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).
"Kami
meminta pemerintah Amerika mengembalikan simbol negara kami," katanya
di samping gambar tiang bendera telanjang di atas gedung konsulat.
Kantor
berita Rusia mengutip kedutaan Rusia tersebut mengatakan bahwa mereka
mengajukan sebuah protes resmi atas insiden tersebut.
"Sebuah
protes kuat dikirim ke pihak Amerika sehubungan dengan bendera Rusia
yang diturunkan di properti diplomatik kami di San Francisco, yang
berada di bawah kendali otoritas AS," kata kantor berita Interfax
mengutip kedutaan tersebut dalam sebuah pernyataan.
"Kami menganggap ini sebagai langkah yang sangat tidak bersahabat," kata kedutaan tersebut.
Namun, Departemen Luar Negeri AS memberikan gambaran kejadian yang berbeda.
"Bendera
di bekas properti konsuler Rusia di San Francisco diturunkan dengan
hormat dan disimpan dengan aman di dalam setiap bangunan," kata seorang
pejabat Departemen Luar Negeri dalam sebuah email.
Kedutaan Rusia di Washington tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.
MOSKOW
- Rusia tidak menutup kemungkinan memerintahkan Amerika Serikat (AS)
untuk memotong staf diplomatiknya di Rusia menjadi 300 orang atau
kurang. Demikian laporan kantor berita RIA mengutip pejabat senior
Kementerian Luar Negeri Rusia, Georgy Borisenko.
Pada bulan Juli,
Moskow mengatakan kepada AS untuk memangkas jumlah staf diplomatik dan
teknis yang bekerja di Rusia sekitar 60 persen, menjadi 455. Pemangkasan
tersebut adalah tanda lebih lanjut dari hubungan yang memburuk kedua
negara.
"Angka 455 ini dimaksudkan untuk mencerminkan jumlah
total diplomat Rusia yang bekerja di AS, namun juga melibatkan warga
Rusia yang bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," terang
Borisenko, kepala Departemen Luar Negeri Kementerian Luar Negeri,
mengatakan kepada RIA.
"Fakta bahwa di musim panas kami
mempertimbangkan orang-orang yang bekerja untuk misi Rusia di PBB, ini
adalah niat baik," kata Borisenko seperti dikutip dari Reuters, Kamis
(12/10/2017).
"Jika mereka tidak menghargai ini, kami memiliki
hak penuh untuk mengurangi jumlah diplomat AS," ujarnya, menambahkan
bahwa Moskow dapat menghentikan jumlah staf PBB Rusia saat menghitung
paritas apa yang dimaksud antara kedua negara.
"Dalam kasus ini, jumlah personil Amerika di Rusia harus turun ke level 300 atau di bawahnya," tegasnya.
Seorang
juru bicara untuk Kedutaan Besar AS di Moskow mengatakan Washington
berharap bahwa mematuhi persyaratan Rusia akan berarti kedua negara
dapat menghentikan tindakan pembalasan, RIA kemudian melaporkan.
"Kemunduran
hubungan tidak melayani kepentingan kedua belah pihak. Kami berharap
bahwa tren penurunan hubungan telah berakhir," kata juru bicara kedutaan
besar AS Maria Olson.
Juru
bicara Pentagon, Kolonel Robert Manning menyatakan, tudingan yang
disampaikan oleh Rusia tersebut benar-benar salah, dan tidak berdasar.
Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membantah
tudingan yang disampaikan oleh Rusia. Moskow menuding AS dan koalisinya
hanya berpura-pura melawan ISIS, khususnya di Irak.
Juru bicara
Pentagon, Kolonel Robert Manning menyatakan, tudingan yang disampaikan
oleh Rusia tersebut benar-benar salah dan tidak berdasar. Manning
menegaskan, AS memiliki komitmen kuat dalam upaya memberantas terorisme.
"Kami
tetap berkomitmen untuk menghancurkan ISIS dan menolak mereka untuk
mendapatkan tempat yang aman, serta memiliki kemampuan untuk melakukan
serangan baik di wilayah ini atau secara global," ucap Manning, seperti
dilansir Radiofarda pada Rabu (11/10).
Manning menambahkan,
koalisi pimpinan AS setiap saat selalu menyediakan data mengenai jumlah
dan hasil setiap serangan yang mereka lakukan, agar publik dapat melihat
efektifas operasi mereka.
Sebelumnya diwartakan, Kementerian
Pertahanan Rusia menyebut AS bersama dengan koalisinya selama ini
berpura-pura melakukan serangan terhadap ISIS di Irak. Namun, nyatanya
mereka melakukan serangan terhadap ISIS di Suriah dengan alasan
tertentu.
"Semua orang melihat bahwa koalisi yang dipimpin AS
berpura-pura berperang melawan ISIS, terutama di Irak, namun terus
melakukan pertarungan melawan ISIS di Suriah secara aktif karena alasan
tertentu," kata juru bicara kemhan Rusia, Mayor Jenderal Igor
Konashenkov.
Hasilnya, lanjut Konashekov, adalah bahwa militan
telah bergerak dalam jumlah besar dari daerah perbatasan Irak ke Deir
al-Zor, di mana mereka mencoba menggali di tepi kiri Sungai Efrat.
CB, Jakarta -Pemerintah
Amerika Serikat akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil
menangkap atau memberi informasi mengenai keberadaan 2 petinggi
kelompok teroris internasional Hizbullah,
yaitu Talal Hamiyah dan Fuad Shukr. Kedua milisi kelompok
teroris internasional dihargai dengan nilai $12 juta atau sekitar Rp 162
miliar, dengan perincian $7 juta untuk Talal Hamiyah dan $ 5 juta untuk
Fuad Shukr.
Talal Hamiyah menurut Pemerintah AS merupakan
Pemimpin Organisasi Keamanan Eksternal Hizbullah yang wilayah kerjanya
di luar Lebanon. Perannya di Hizbullah sangatlah penting mengingat
dirinyalah yang membuat rencana, koordinasi hingga eksekusi di setiap
pelaksanaan aksi terorisme.
Sedangkan
Fuad Shukr merupakan pemain inti dalam pembuatan rencana hingga
eksekusi. Salah satu kasus yang membuatnya buron hingga kini adalah
kasus peledakan barak marinir AS yang menewaskan 241 personel marinir
pada tahun 1983.
Dilansir melalui situs pemerintahan Amerika Serikat, www. state.
gov., keduanya juga memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan
organisasi teroris internasional lainnya di luar Hizbullah.
Selain
hadiah senilai $12 juta Pemerintah Amerika Serikat di bawah Departemen
Keamanan Diplomatik AS dengan nilai $145 juta untuk lebih dari 90 orang
yang mampu menangkap ataupun memberi informasi penangkapan terhadap
kedua teroris tersebut.
Buru Dua Pentolan Hizbullah, AS Siapkan Hadiah Besar
Amerika
Serikat (AS) dilaporkan telah menyiapkan hadiah besar bagi siapapun
yang memiliki informasi atas lokasi dua pentolan Hizbullah.
Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menyiapkan hadiah besar bagi
siapapun yang memiliki informasi atas lokasi dua pentolan Hizbullah. AS
meyakini keduanya sedang mempersiapkan rencana serangan di dalam negeri
AS.
"Saya mengumumkan adanya hadiah bagi informasi untuk dua
pemimpin senior Hizbullah di bawah Program Hadiah untuk Keadilan
Departemen Luar Negeri. Pertama, departemen tersebut menawarkan hadiah
hingga USD 7 juta untuk informasi yang mengarah ke lokasi, penangkapan
atau hukuman di negara manapun bagi Talal Hammiyeh," kata Koordinator
Negara untuk Kontra Terorisme AS, Nathan Sales.
"Kami juga
menawarkan hadiah hingga USD 5 juta untuk informasi yang mengarah ke
lokasi, penangkapan, atau hukuman di negara manapun atas Fouad Shukr,"
sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (11/10).
Direktur
Pusat Kontra Terorisme AS, Nicholas Rasmussen mengklaim bahwa kelompok
militan Lebanon Hizbullah bertekad untuk melakukan sebuah serangan di
AS. Rasmussen menuturkan, pihaknya melihat adanya peningkatan aktifitas
Hibzullah di dalam negeri AS.
"Kami di komunitas intelijen terus
melihat aktivitas atas nama Hizbullah di sini di dalam negeri. Ini
penilaian kami bahwa Hizbullah bertekad untuk menjdikan AS sebagai
komponen penting dalam buku pedoman terorisme mereka," ungkap Rasmussen.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin
meningkatan persenjataan nuklir AS sepuluh kali lipat. Namun Sekretaris
Pertahanan membantah laporan tersebut. (Reuters).
Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat
Donald Trump menginginkan modernisasi persenjataan nuklir negaranya
secara signifikan. Trump bahkan hendak meningkatan persenjataan nuklir
AS sepuluh kali lipat.
"Saya ingin modernisasi dan rehabilitasi
total," kata Trump pada Rabu dalam sebuah acara bersama Perdana Menteri
Kanada Justin Trudeau, dikutip dari CNN, Kamis (12/10).
Namun
Sekretaris Pertahanan James Mattis membantah laporan tersebut. James
mengatakan, bahwa laporan sebagaimana dikabarkan tidak benar.
"Laporan terbaru bahwa Presiden meminta peningkatan senjata nuklir
AS benar-benar salah. Pelaporan yang salah ini tidak bertanggung jawab,"
ujar James.
Adapun peningkatan persenjataan senjata nuklir
Amerika Serikat secara signifikan akan menjadi tidak masuk akal dan
tidak mungkin.
"Ini seperti 'Saya ingin basis di bulan, mohon,"
kata Dr. Jeffrey Lewis, penerbit blog 'Arms Control Wonk' sekaligus
Direktur Program Nonproliferasi Asia Timur.
Lewis mengatakan kepada CNN bahwa ada beberapa alasan AS telah
mengurangi cadangan nuklirnya dari kira-kira 30.000 hulu ledak yang
dimilikinya pada puncak Perang Dingin.
"Salah satu faktornya
adalah banyak hulu ledak ada untuk hal-hal yang sekarang kita lakukan
dengan senjata konvensional," kata Lewis.
"Kemudian di atas itu,
saat angka Uni Soviet turun dan Uni Soviet hancur, ada sedikit target
strategis yang bisa kita tabrak. Jadi, ini menjadi sistem warisan yang
sangat mahal," katanya.
Rudal jelajah Taurus KEPD-350K akan menjadi senjata andalan pesawat tempur F-15K Slam Eagle Angkatan Udara Korea Selatan. Negara ini akan menjadi negara pertama di Asia yang mengoperasikan pesawat tempur bersenjata rudal jelajah canggih buatan Jerman. Taurus. CB, Jakarta - Korea Selatan
ikut mengirimkan pesawat tempur F-15K, andalannya dalam iringan pesawat
pengebom kelas berat milik Amerika Serikat yaitu B-1B Lancer, yang
terbang melintasi Semenanjung Korea kemarin, 10 Oktober 2017.
Iring-iringan
pesawat pengebom ini merupakan bagian dari unjuk kekuatan pasukan
koalisi gabungan Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang dalam
menghadapi kemungkinan serangan rudal balistik dan nuklir dari Korea
Utara.
Pada
13 September 2017, Angkatan Udara Korsel meluncurkan rudal penjelajah
Taurus sebagai respon atas peluncuran rudal balistik Korea Utara.
Peluncuran rudal jelajah ini dilakukan dari pesawat tempur F-15K, yang
tepat mengenai target sasaran berupa bunker dan menghancurkannya.
"Ini adalah bagian dari latihan yang telah digelar selama
bertahun-tahun untuk bersiap menghadapi serangan militer Korea Utara,
misalnya, mengamankan ibu kota Seoul," begitu tulis media National
Interest, 29 September 2017.
Banyak
informasi yang belum diketahui publik mengenai senjata andalan militer
Korea Selatan yang bernama lengkap F-15K Slam Eagle. Berikut 5 poin
menarik mengenai pesawat tempur ini:
1. Ini merupakan pesawat
tempur yang khusus dibuat perusahaan manufaktur pesawat dan perlengkapan
militer Boeing untuk militer Korea Selatan. Pesawat ini dilengkapi
sensor canggih dan sistem perang elektronik (electronic warfare system)
serta rudal penghancur bunker untuk menghajar tempat-tempat peluncuran
rudal balistik Korea Utara dengan mudah.
2. Ini merupakan jenis
pesawat multi-role supercanggih, yang bisa melakukan pertempuran udara
dengan pesawat tempur lain dan menggempur titik-titik target musuh baik
di darat dan laut.
3. Ini merupakan pengembangan canggih dari
pesawat F-15E Strike Eagle. Ini membuatnya mampu melakukan misi jarak
jauh pada malam dan siang hari dalam semua kondisi cuaca.
4.
Pemerintah Korea Selatan memutuskan F-15K ini sebagai pesawat andalan
untuk kategori Next Generation Fighter Programme pada April 2002.
Pesawat ini mulai terbang pada Maret 2005.
5. Pemesanan I untuk 40 unit pesawat dan pemesanan II untuk 21 unit. Saat ini, Korea Selatan bersama Indonesia bekerja sama merancang pesawat tempur yang bakal mulai digunakan sekitar 2030.
Media militer terkenal, IHS Janes edisi 5 Oktober menulis bahwa militer Korea Selatan berencana membeli tambahan 90 rudal jelajah Taurus KEPD 350K (Kinetic Energy Penetration Destroyer) karena meningkatnya ancaman dari Korea Utara. CB, Jakarta - Sebuah
pesawat tempur tanpa dilengkapi peluru kendali andalan membuatnya
terlihat kurang gahar. Ini dipahami betul oleh militer Korea Selatan,
yang mengirimkan pesawat tempur F-15K buatan Boeing untuk mengawal
konvoi pesawat pengebom B-1B Lancer milik Amerika Serikat pada Selasa
malam, 10 Oktober 2017.
Pesawat tempur F-15K ini memiliki rudal
andalan yang dirancang khusus untuk menghancurkan bunker dan silos
peluncuran rudal balistik, khususnya milik Korea Utara.
Pada
13 September 2017, Angkatan Udara Korea Selatan meluncurkan rudal
Taurus untuk menghancurkan sebuah bunker buatan di pesisir barat negara
itu. Rudal ini diluncurkan dari F-15K yang terbang rendah untuk
menghindari deteksi radar.
Berikut ini 5 hal mengenai rudal Taurus andalan Korea Selatan: 1.
Rudal Taurus ini dibuat oleh perusahaan Jerman yaitu Taurus System.
Kecepatan terbangnya cukup fantastis yaitu sekitar 1200 kilometer per
jam.
2. Rudal ini berbentuk kotak dan dicat berwarna hijau tua sebagai kamuflase.
3.
Daya tempuhnya mencapai sekitar 500 kilometer. Ini membuatnya menjadi
rudal ideal untuk menyasar semua target militer Korea Utara dari dalam
wilayah udara Korea Selatan dengan mudah.
4.
Daya hancurnya cukup mumpuni yaitu bisa menembus dinding beton hingga
sekitar 4 meter sebelum meledakkan amunisi yang dibawanya hingga
maksimal 500 kilogram.
5. Rudal Taurus milik Angkatan Udara Korea Selatan ini dilengkapi
dengan berbagai sistem elektronik dan sensor canggih. Ini membuat rudal
ini antijam alias sistem elektroniknya tidak bisa dibuat macet sehingga
tidak bisa dijatuhkan di udara.
Kapten
Adam M. Aycock (kanan) mengucapkan selamat tinggal pada pelaut USS
Shiloh saat upacara peresmiannya. Foto/MC3 Pat Morrissey/Navy Times
WASHINGTON
- Para marinir Amerika Serikat (AS) yang bertugas di kapal perang untuk
menghadapi ancaman Korea Utara (Korut) mulai dilanda ketakutan. Mereka
takut terbunuh dan berdoa agar tidak menembah jatuh peluru kendali
(rudal) Pyongyang sehingga insiden buruk tidak terjadi.
Jatuhnya mental para marinir Washington ini terungkap dari testimoni mereka secara tertulis dan anonim kepada Navy Times.
Kondisi itu terjadi sejak dua kapal perang Pentagon mengalami tabrakan
beberapa bulan lalu dengan korban tewas 17 pelaut atau marinir.
Mereka
kini berada di ambang kelelahan dan mengungkapkan ekspresi
“pemberontakan”. Kapal perang AS dengan rudal jelajah, USS Shiloh,
adalah satu dari beberapa kapal yang diandalkan untuk mengatasi tembakan
rudal balistik Korut.
”Jika kita berperang, saya merasa kita
akan terbunuh dengan mudah dan ada orang yang menginginkan hal itu
terjadi sehingga kita bisa menyelesaikannya,” tulis seorang pelaut.
”Ini
hanya masalah waktu sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi,” tulis
pelaut lainnya mengacu pada prediksi nasib misi USS Shiloh yang berbasis
di Jepang.
Beberapa dari mereka bahkan mengekspresikan
ketidakpuasan atau semacam “pemberontakan” kepada pemimpin mereka.
”Pelaut kami tidak mempercayai CO (commanding officer),” lanjut testimoni seorang pelaut, yang dilansir news.com.au, Kamis (12/10/2017).
Mereka
merasa kapal USS Shiloh seperti ”penjara terapung”. ”Saya hanya berdoa
agar kita tidak perlu menembak jatuh sebuah rudal dari Korut, karena
ketidakefektifan kita benar-benar akan terlihat,” imbuh testimoni
marinir kru kapal perang Washington.
Beberapa masalah yang terjadi di internal marinir Pentagon anatara lain, micromanagement, disfungsi perintah dan hukuman yang berlebihan.
Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa mereka telah bergantung pada ”brig” roti dan ransum air untuk kesalahan on-the-job
sederhana. Tekanan salah satunya dirasakan para kru Armada ke-7 AS.
Mereka merasa tugasnya tidak sesuai untuk untuk mencegah ancaman Korea
Utara, China dan Rusia.
”Anggota, terutama para pemimpin, sangat
lelah, dikalahkan, dan terlalu banyak bekerja, bahwa mereka hampir tidak
mampu untuk menjadi efektif,” imbuh seorang pelaut.
Survei untuk para kru kapal perang itu masing-masing berisi ratusan halaman pertanyaan.
Pemerintah Presiden Donald Trump maupun Pentagon belum mengomentari
laporan testimoni tentang kondisi mental para kru kapal perang AS yang
sedang siaga menghadapi ancaman Korea Utara. Sebelumnya, Kepala Pentagon
James Norman Mattis menginstruksikan kepada semua tentara untuk siap
jika Presiden Trump pada akhirnya mengambil opsi militer untuk melawan
rezim Kim Jong-un.
SEOUL
- Menteri luar negeri Korea Utara (Korut) mengatakan Donald Trump telah
menyalakan sumbu perang. Demikian laporan sebuah kantor berita Rusia.
"Dengan
pernyataannya yang berani dan gila di Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Trump, bisa Anda katakan, telah menyalakan sumbu perang melawan kami,"
tulis kantor berita TASS Rusia mengutip Menteri Luar Negeri Korut, Ri
Yong-ho.
"Kami harus memberikan hasil akhir, hanya dengan hujan api, bukan kata-kata," imbuhnya seperti dikutip dari Independent, Kamis (12/10/2017).
Dalam
sebuah pidato ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan
September, Trump menyatakan bahwa AS akan "menghancurkan Korea Utara"
jika dipaksa untuk mempertahankan diri atau sekutu-sekutunya. Presiden
AS itu menambahkan bahwa sementara AS memiliki "kekuatan dan kesabaran
yang besar," pilihannya untuk menghadapi negara yang terisolasi ini
dapat segera habis.
Trump juga mengejek pemimpin Korut Kim Jong-un, menjulukinya sebagai "Rocket Man".
Pidato
tersebut muncul sekitar seminggu setelah Dewan Keamanan PBB telah
memilih untuk mengajukan sanksi kepada Korut setelah melakukan uji coba
nuklir keenam dan terbesar.
Seorang juru bicara kementerian luar
negeri Korut mengatakan bulan lalu bahwa semakin banyak sanksi yang
diberikan AS dan sekutunya, semakin cepat negara tersebut akan bekerja
untuk mengembangkan program senjata nuklirnya, menurut kantor berita
KCNA Korea Utara.
Banyak anggota Kongres telah mengkritik
retorika "pemberontak" Trump terhadap Korut. Pada hari Minggu, Senator
Bob Corker bahkan menyatakan komentar Trump tentang negara-negara lain
dapat menempatkan AS "di jalan menuju Perang Dunia III."
Ketika
ditanya pada hari Selasa apakah anggota parlemen benar dalam
penilaiannya, Trump menjawab: "Kami berada di jalur yang salah
sebelumnya."
"Yang harus Anda lakukan hanyalah melihat-lihat," Trump menambahkan.
"Jika
Anda melihat selama 25 tahun terakhir, melalui banyak administrasi,
kami berada di jalan menuju masalah yang sangat besar - masalah seperti
dunia ini belum pernah terjadi. Kami berada di jalur yang benar saat
ini, percayalah."
Sementara Trump telah mengambil nada agresif dalam komentarnya tentang
Korut, pejabat lain memilih untuk berhati-hati. Menteri Pertahanan James
Mattis mengatakan bahwa pemerintah masih membidik penyelesaian konflik
secara damai, namun mengatakan Angkatan Darat AS "siap" jika tindakan
militer diperintahkan oleh Presiden.
China mengirimkan kapal perang fregat CNS Huangshan untuk mengusir kapal perang AS yang berpatroli di dekat pulau-pulau di Laut China Selatan (LCS). Foto/Istimewa
BEIJING
- China mengirim kapal perang rudal terpandu, dua jet tempur dan sebuah
helikopter untuk memperingatkan kapal perang USS Chafee milik Amerika
Serikat (AS). Kapal perang AS diketahui melakukan patroli di dekat
pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan (LCS).
Beijing
mengutuk misi kapal perusak rudal ASH Chafee dalam kerangka operasi
yang disebut kebebasan navigasi. Kapal tersebut berlayar dalam jarak 16
mil laut dari Kepulauan Paracel yang disengketakan di LCS.
China menuduh AS merusak kedaulatan dan keamanan Negara Tirai Bambu itu di wilayah LCS.
"Dalam
menghadapi provokasi berulang oleh pasukan AS, militer China akan terus
memperkuat persiapan untuk berperang di laut dan di udara serta
memperbaiki pertahanan untuk secara tegas mempertahankan kepentingan
kedaulatan dan keamanan nasional," kata Kementerian Pertahanan China
dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Russia Today dari surat kabar South China Morning Post, Kamis (12/10/2017).
Kapal
Frigate tipe 054A dengan rudal terpandu Huangshan, dua jet tempur J-11B
dan satu helikopter Z-8 dikirim untuk mengidentifikasi kapal AS dan
membuatnya meninggalkan perairan.
"Insiden dengan 'Chafee' AS
akan mempengaruhi kepercayaan antara militer kedua negara," kata
kementerian tersebut, menambahkan bahwa operasi lebih lanjut dari sifat
semacam itu dapat memicu insiden yang tidak diinginkan.
Kementerian
Luar Negeri China juga telah mendesak AS untuk menghormati kedaulatan
dan keamanan negara tersebut dan menghentikan tindakan keliru semacam
itu lagi.
"Perilaku perusak AS melanggar hukum China dan hukum
internasional yang relevan, sangat merugikan kepentingan kedaulatan dan
keamanan China, serta mengancam kehidupan personil militer kedua belah
pihak," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying,
pada sebuah konferensi pers harian.
Kapal perusak tersebut,
bagaimanapun, tidak melanggar batas teritorial 12 mil laut di kepulauan
itu, menurut sebuah laporan Reuters, mengutip pejabat militer AS. "Misi
tersebut dilakukan untuk menantang klaim maritim yang berlebihan di
wilayah itu," menurut para pejabat.
Kapal-kapal AS telah berulang
kali berlayar melewati pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina
Selatan, yang memicu reaksi marah dari China. Beijing menuduh AS
melanggar kedaulatannya, sementara Washington mengklaim bahwa misi
tersebut mendukung "kebebasan navigasi" di wilayah tersebut.
Pulau-pulau
kecil yang tak berpenghuni di Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya
diperebutkan oleh banyak negara. Kepulauan Paracel diklaim oleh China,
Taiwan dan Vietnam, sementara Kepulauan Spratly juga diperebutkan oleh
Filipina, Malaysia dan Brunei.
Pemerintah
China mengaku marah dengan keputusan Amerika Serikat (AS) yang kembali
mengerahkan kapal perangnya ke kawasan Laut China Selatan. Foto/Istimewa
BEIJING
- Pemerintah China mengaku marah dengan keputusan Amerika Serikat (AS)
yang kembali mengerahkan kapal perangnya ke kawasan Laut China Selatan.
Sebelumnya dilaporkan, Kapal perang perusak AS kembali melakukan patroli
di dekat pulau buatan China, di kawasan Laut China Selatan.
Juru
bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan, China
telah mengajukan protes kepada AS mengenai hal ini. Beijing juga
menegaskan, bahwa kepulauan Paracels adalah wilayah China.
"China
segera mengirim kapal Angkatan Laut dan jet militer untuk menyelidiki
dan mengidentifikasi, serta memperingatkan kapal tersebut dan memintanya
untuk pergi," kata Hua, seperti dilansir Reuters pada Rabu (11/10).
"China
akan terus mengambil tindakan tegas untuk melindungi wilayah kedaulatan
dan kepentingan maritim China. Kami mendesak AS untuk secara
sungguh-sungguh menghormati wilayah dan keamanan China, dengan
menghormati upaya negara-negara regional untuk melindungi perdamaian dan
stabilitas di Laut Cina Selatan, serta segera menghentikan tindakan
salah ini," sambungnya.
Pejabat militer AS menyatakan, kapal
perusak AS, Chafee, kemarin melakukan patroli di wilayah Laut China
Selatan, termasuk di dekat kepulauan Parachel. Pejabat militer AS itu
mengatakan, patroli ini adalah upaya terakhir AS untuk melawan apa yang
Washington lihat sebagai upaya Beijing untuk membatasi kebebasan
navigasi di kawasan tersebut.
"Kapal kami melakukan manuver
normal untuk menantang klaim maritim berlebihan di dekat kepulauan
Paracel, di antara serangkaian pulau kecil, terumbu karang, dan kawasan
di mana China memiliki perselisihan dengan sejumlah negara tetangganya,"
kata pejabat yang berbicara dalam kondisi anonim itu.
Tentara khusus Korut melakukan latihan infiltrasi dengan paralayang. Foto/Istimewa
SEOUL
- Kantor berita Korea Selatan (Korsel), Yonhap, melaporkan pasukan
khusus Korea Utara (Korut) telah meluncurkan latihan infiltrasi. Latihan
perdana pasukan khusus itu menargetkan pos komando sekutu dengan
menggunakan paralayang.
Yonhap mengutip sumber pertahanan Korsel
yang mengatakan bahwa latihan militer itu dilakukan pada pertengahan
September. Latihan tersebut termasuk sebuah simulasi serangan terhadap
Komando Gabungan Korea Selatan-AS dengan bantuan paralayang.
Sumber
tersebut mengungkapkan kekhawatirannya tentang latihan tersebut. Ia
merujuk pada paralayang sebagai sesuatu yang berguna untuk melakukan
serangan mendadak, seperti pesawat tak berawak, mengingat fakta bahwa
paralayang terbang di ketinggian rendah tanpa memberi suara.
"Saya
percaya bahwa pasukan khusus Korea Utara mengadopsi metode infiltrasi
yang menakjubkan dengan sumber daya yang terbatas," kata sumber tersebut
seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (11/10/2017).
Pernyataan
itu seolah mengungkapkan keraguan bahwa serangan udara malam hari oleh
pasukan paralayang Korut akan terdeteksi oleh radar Angkatan Darat
Korsel.
Seorang model kantor kepresidenan Korsel Cheong Wa-dae
secara khusus dibangun untuk latihan tersebut, yang termasuk unit
pasukan khusus dari Angkatan Darat Korut, Angkatan Laut dan Angkatan
Udara, menurut sumber tersebut.
Yonhap menggambarkan paralayang
sebagai alat ringan yang mudah dioperasikan. Alat ini dapat dibawa oleh
pasukan khusus Korut di punggung mereka untuk meluncurkan serangan
mendadak, termasuk dari sebuah puncak.
Kantor berita tersebut
juga mengutip sumber pertahanan Korsel lainnya yang mengatakan bahwa
latihan infiltrasi paralayang yang dilakukan Korut mendorong Seoul dan
Washington melakukan latihan pertahanan jarak pendek gabungan pertama
mereka pada akhir September.
Situasi di Semenanjung Korea
memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Pyongyang berulang kali
melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dengan meluncurkan rudal dan uji
coba nuklir.
Pesawat B-1B Lancer milik Angkatan Udara AS lepas landas
dalam sebuah misi, menuju ke sekitar Kyushu, Jepang, Laut Cina Timur,
dan semenanjung Korea, dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam, 20
Juni 2017. REUTERS
CB, Jakarta - Militer Amerika Serikat mengirimkan 2 pesawat pengebom canggih
Air Force B-1B Lancer, untuk terbang di atas Semenanjung Korea. Ini
dilakukan sebagai demonstrasi latihan perang gabungan tiga negara yaitu
AS, Korea Selatan, dan Jepang pada Selasa malam, 10 Oktober 2017.
"Dua
pengebom B-1B didampingi dua pesawat tempur F-15K dari militer Korea
Selatan setelah meninggalkan markasnya di Guam," kata Kepala Staf
Gabungan Selatan pada Rabu, 11 Oktober 2017.
Pesawat
pengebom B-1B ini sempat terbang di pesisir pantai timur Korea Utara
pada pertengahan September lalu sebagai lanjutan dari perang kata antara
Presiden AS, Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong
Un. Saat itu Trump menyebut Kim sebagai manusia roket yang sedang
melakukan misi bunuh diri dengan bermain roket. AS akan menghancurkannya
jika berani menyerang.
Sedangkan Kim mengancam akan meluncurkan
roket Hwasong 14 ke AS dan menghancurkan negara itu. Kim juga menyebut
Trump sebagai orang tua yang bodoh.
Pesawat pengebom ini adalah salah satu senjata andalan militer AS
dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pesawat ini mampu terbang dengan
kecepatan supersonic dan termasuk dalam pesawat pengebom kelas berat.
Pesawat pengebom ini memiliki julukan "Si Tulang" (The Bone).
Ini 7 alasan mengapa Si Tulang sangat diandalkan militer AS untuk menyerang Korea Utara:
1.
Pesawat pengebom ini memiliki kecepatan terbang dua kali kecepatan
suara atau 2 Mach sehingga sangat cepat untuk melakukan serangan dan
menghindar.
2.Pesawat ini mampu membawa amunisi baik unguided dan guided terbesar yang dimiliki inventori Angkatan Udara AS.
3.
Pesawat ini memiliki kemampuan manuver terbang yang canggih sehingga
bisa diintegrasikan dalam konvoi serangan udara skala besar.
4. Radar sintetis yang dimiliki pesawat ini mampu melacak target dan mengunci pergerakan kendaraan yang bergerak di darat.
5. Ini adalah pesawat pengganti yang menggantikan pesawat pengebom B-52 dan mulai beroperasi pada 1970.
6. Pesawat ini mulai digunakan untuk operasi penyerangan padad Operasi Desert Fox pada Desember 1998.
7. Pesawat pengebom ini berperan besar menjatuhkan 40 persen pengeboman saat perang di Afghanistan dengan delapan unit pesawat.
Ilustrasi kapal USS Chafee milik AS. (Reuters/Hoang Dinh Nam)
Jakarta, CB -- China melontarkan protes
keras setelah kapal penghancur Chafee milik Amerika Serikat berlayar di
dekat Paracels, kepulauan yang diklaim oleh Beijing di Laut China
Selatan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying,
mengatakan bahwa nota protes yang dikirimkan pada Selasa (10/10), itu
juga berisi penegasan bahwa pulau Paracels merupakan bagian dari
negaranya.
Selain mengirimkan nota protes, China juga mengerahkan
kapalnya untuk meminta armada AS itu meninggalkan perairan di sekitar
Pulau Paracels.
"China segera mengirimkan kapal Angkatan Laut dan jet militer untuk
menyelidiki dan mengidentifikasi, juga mengirimkan peringatan agar kapal
itu pergi," ujar Hua sebagaimana dikutip Reuters.
Sebelumnya, sejumlah sumber pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa
pelayaran ini merupakan bagian dari perlawanan negaranya terhadap upaya
China untuk membatasi kebebasan berlayar di perairan strategis tersebut.
Dalam
operasi tersebut, kapal AS melakukan manuver normal untuk melawan
"klaim maritim besar-besaran" China di perairan yang juga diperebutkan
oleh sejumlah negara sekitar.
Kementerian Pertahanan AS sendiri
tak memberikan keterangan resmi terkait operasi ini. Namun selama ini,
AS memang kerap mengerahkan kapal perangnya ke sekitar daerah sengketa
LCS untuk melawan provokasi China.
Selama ini, China mengklaim 90 persen perairan LCS yang juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.
Meski
Pengadilan Tetap Arbitrase sudah menolak klaim China tersebut, Beijing
tetap tegar tengkuk. Mereka bahkan tak mengakui keberadaan pengadilan
tersebut.
CB – Kapal destroyer Angkatan Laut Amerika
Serikat terlihat berlayar mendekat pulau-pulau yang diklaim oleh China
di wilayah Laut China Selatan. Aksi kapal AS tersebut terlihat pada hari
Selasa, 10 Oktober 2017, waktu setempat.
Washington mengatakan,
operasi tersebut merupakan sebuah upaya yang mereka lakukan untuk
antisipasi manuver Beijing yang dalam beberapa waktu terakhir membatasi
kebebasan bernavigasi di perairan tersebut. Namun hal ini dinilai tidak
terlalu provokatif seperti yang dilakukan sebelumnya sejak Trump
menjabat sebagai Presiden AS.
Diberitakan oleh Reuters, 10 Oktober 2017, salah satu
pejabat AS yang tak disebutkan namanya mengatakan bahwa Chafee, kapal
perusak yang dipandu, melakukan operasi manuver normal yang menantang
'klaim maritim yang berlebihan' di dekat Kepulauan Paracel. Operasi ini
dilakukkan di antara serangkaian pulau kecil dan terumbu karang di mana
China mengklaimnya.
Tidak seperti pada bulan Agustus ketika kapal
perusak AS datang dengan jarak 12 mil laut dari sebuah pulau buatan yang
dibangun di China, para pejabat mengatakan bahwa kapal perusak Chafee
berlayar dekat namun tidak berada dalam wilayah kepulauan tersebut.
Dua
belas mil laut menandai batas teritorial yang diakui secara
internasional. Berlayar dalam rentang tersebut dimaksudkan untuk
menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak mengenali klaim teritorial.
Pentagon
tidak berkomentar secara langsung mengenai operasi tersebut, namun
mengatakan bahwa Amerika Serikat melakukan operasi kebebasan navigasi
secara reguler dan akan terus melakukannya.
China terus menantang
tindakan Amerika tersebut dengan mengatakan bahwa mereka telah merugikan
kedaulatan dan keamanan China. Klaim China di Laut China Selatan di
mana kapal perdagangan senilai USD 5 triliun melewatinya, juga
diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)
Manila (CB) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu
mengumumkan bahwa Rusia akan menyumbangkan peralatan pertahanan untuk
mendukung militer negaranya memerangi milisi pro-ISIS, yang dikatakannya
bisa berkumpul kembali dan melakukan serangan "di mana saja dan di
mana-mana".
Duterte mengatakan bahwa, dalam kesepakatan yang akan ditandatangi
bulan ini, Rusia akan menyediakan senapan penyerang sebanyak 5.000
pucuk. Dengan demikian, militer Filipina tidak lagi harus menggunakan
senjata-senjata bekas.
"Kita akan punya (senapan) Kalashnikov," katanya saat berpidato di
depan para tentara. Ia menambahkan bahwa Rusia ingin agar sumbangan itu
dirahasiakan.
Hadiah dari Moskow akan menambah sumbangan yang diberikan China
berupa lebih dari 6.000 senapan penyerang serta 100 senapan penembak
jitu.
Rangkaian sumbangan tersebut merupakan hasil upaya Duterte dalam
membentuk kemitraan dengan kedua negara kuat pembuat senjata itu, yang
merupakan saingan Amerika Serikat.
AS selama berpuluh-puluh menjadi sekutu perjanjian pertahanan
Filipina serta sumber utama peralatan militer dan pelatihan. AS telah
memberikan peralatan militer senilai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp13,5
triliun) sejak tahun 2000. Duterte tidak menutup-nutupi kebenciannya
terhadap Washington serta tidak segan melontarkan penghinaan terhadap
persekutan militer AS.
Seorang pejabat bidang pertahanan mengatakan kepada Reuters bahwa
persenjataan Rusia itu akan tiba pada akhir bulan ini, saat menteri
pertahanan Rusia menghadiri pertemuan kawasan.
Senapan-senapan itu akan disertai dengan pemberian dari Moskow berupa jutaan peluru serta puluhan truk tentara.
Peralatan militer akan diantar menggunakan lima kapal perang Rusia
ke Manila, kata sang pejabat. Empat dari lima kapal itu sudah pernah
mengunjungi Filipina tahun ini dalam dua waktu berbeda.
Duterte mengatakan militer memerlukan peralatan yang mencukupi
untuk dapat menangani orang-orang yang setia kepada ISIS dan telah
menancapkan kaki mereka di Mindanao di selatan.
"Mereka tidak akan menghilang, mereka akan berkumpul lagi di mana pun dan di mana-mana," kata Duterte.
CB – Kerajaan Malaysia menyerukan harmoni
persatuan dan agama di negaranya, setelah apa yang mereka gambarkan
sebagai 'tindakan berlebihan' atas nama Islam. Seruan ini adalah sebuah
intervensi yang jarang sekali dilakukan pihak Kerajaan, ke dalam urusan
publik.
Kerajaan menyatakan keprihatinannya dalam beberapa bulan
terakhir terkait dengan intoleransi di Malaysia, yang terdiri dari 60
persen Muslim, komunitas Buddha, Kristen dan Hindu yang cukup besar.
Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan oleh kantor berita Bernama,
kesembilan sultan dari Kerajaan Malaysia mengatakan bahwa orang-orang
harus menghormati prinsip konstitusional bahwa Malaysia adalah negara
multi etnis dan multi keyakinan.
"Dikhawatirkan, tindakan
berlebihan beberapa individu akhir-akhir ini bisa melemahkan hubungan
harmonis antara masyarakat berbagai ras dan agama," tulis pernyataan
yang ditandatangani oleh Keeper of the Rulers' Seal, Syed Danial Syed
Ahmad.
"The Rulers merasa isu harmoni memiliki implikasi yang
dalam jika setiap tindakan yang terkait dan dilakukan atas nama Islam,"
katanya, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu, 11 Oktober 2017.
Pernyataan
ini merujuk pada beberapa isu yang tengah ramai seperti pembukaan
tempat binatu khusus Muslim di negara bagian Johor. Contoh lain yang
menjadi berita utama di Malaysia dalam beberapa bulan terakhir termasuk
larangan festival bir dan penyensoran film dan musik.
"Persatuan
antara masyarakat multi-etnis dan multi-agama di Malaysia adalah kunci
untuk memastikan stabilitas negara yang terus berlanjut," kata
pernyataan tersebut.
Ankara (CB) - Pengadilan Turki menjatuhkan hukuman 25
bulan penjara kepada seorang wartawan Wall Street Journal dalam
pengadilan in absentia atas tuduhan melakukan propaganda untuk
pemberontak Kurdi, kata surat kabar tersebut, Selasa.
Ayla Albayrak, reporter Wall Street Journal berkewarganegaraan
ganda, Turki dan Finlandia, dijatuhi hukuman atas laporan terkait
bentrokan yang berlangsung pada 2015, antara pasukan keamanan Turki dan
pemberontak dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki tenggara.
Albayrak, yang saat ini berada di Amerika Serikat, akan mengajukan
banding terhadap keputusan tersebut, kata Wall Street Journal.
Keputusan pengadilan itu diberikan bertepatan dengan meningkatnya
ketegangan antara Turki dan Amerika Serikat, setelah dua negara sekutu
NATO tersebut masing-masing mulai menangguhkan layanan visa pada Minggu.
Kelompok hak asasi dan sekutu Barat Turki mengeluhkan memburuknya
pembelaan terhadap hak asasi manusia di bawah kepemimpinan Presiden
Tayyip Erdogan, dan khawatir negara tersebut terjerumus pada pemusatan
kekuasaan politik yang lebih besar.
Dalam sebuah tindakan keras keamanan sejak terjadinya percobaan
kudeta gagal Juli 2016, pihak berwenang telah memenjarakan 50.000 orang
yang saat ini tengah menunggu persidangan dan telah memberhentikan atau
mencopot sekitar 150.000 orang dari pekerjaan mereka.
Sebagai bagian dari upaya pembersihan, sekitar 150 media telah
ditutup dan sekitar 160 wartawan dipenjara, menurut Asosiasi Wartawan
Turki.
Warga
melihat rongsokan taksi yang hancur akibat serangan udara
pimpinan-Saudi di pos pemeriksaan gerakan bersenjata Houthi dekat Sanaa,
Yaman, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Khaled Abdullah)
PBB, New York (CB) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa
(10/10) menyeru semua pihak di Yaman, terutama milisi Al-Houthi, agar
terlibat dalam dialog bermanfaat guna menghentikan pertempuran dan
menyelesaikan konflik.
Anggota Dewan Keamanan kembali menyampaikan dukungan mereka bagi
penyelesaian politik sebagai satu-satunya cara mengakhiri konflik di
Yaman dan seruan mereka kepada semua pihak agar segera menyepakati
modalitas bagi penghentian permusuhan yang langgeng, kata Duta Besar
Prancis untuk PBB Francois Dellattre, yang menjadi Presiden DK PBB untuk
Oktober, kepada wartawan.
"Anggota Dewan Keamanan sangat menyesalkan kurangnya kemajuan dalam
proses politik dan memburuknya situasi kemanusiaan," kata Dellattre
setelah konsultasi DK PBB mengenai Yaman, sebagaimana diberitakan
Xinhua.
Dewan tersebut meminta pelaksanaan resolusi terkait dan menuntut
akses kemanusiaan yang aman, cepat, tanpa penghalang dan berkelanjutan
buat semua warga di seluruh gubernuran yang terpengaruh, katanya.
Di dalam penjelasan kepada DK, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB
Antonio Guterres --Ismail Ould Cheikh Ahmed-- mengatakan bencana di
Yaman ada akibat ulah manusia.
Peningkatan tajam korban jiwa di pihak sipil baru-baru ini
memperlihatkan semua pihak mengabaikan hilangnya nyawa warga sipil dan
kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, kata
utusan tersebut.
"Saya berada dalam proses pengembangan satu usul yang meliputi
langkah pembangunan kepercayaan yang akan mengizinkan semua pihak
melanjutkan perundingan guna mencapai kesepakatan menyeluruh," kata
Ismail kepada wartawan setelah pertemuan DK PBB.
Yaman terperosok ke dalam perang saudara sejak 2015. Petempur milisi
Syiah Al-Houthi, yang berpusat di Sanaa dan setia kepada kepada mantan
presiden Ali Abdullah Saleh berhadapan dengan pasukan yang setia kepada
Pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansur Hadi --yang berpusat di Aden--
selain serangan oleh anggota Al-Qaida di Jazirah Arab serta kelompok
ISIS.
Mahasiswa Kashmir berlari mencari perlindungan
saat polisi India menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk
membubarkan bentrokan di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, 17 April
2017.
CB, KASHMIR -- Sedikitnya dua personil keamanan
India dan dua pemberontak tewas dalam baku tembak di distrik Bandipora,
Kashmir yang dikelola India. Dilansir dari Aljazirah, Rabu
(11/10), baku tembak dimulai pada hari Rabu setelah pasukan keamanan
mengepung daerah tersebut untuk menangkap delapan pemberontak yang
diyakini bersembunyi di daerah hajin di distrik tersebut.
"Saat
pasukan mendekati, militan yang bersembunyi menembaki mereka sekitar
pukul lima pagi, mengakibatkan luka pada tiga personil Pasukan Garud
Commando. Dua di antaranya meninggal kemudian," kata seorang pejabat
seperti dikutip oleh surat kabar Greater Kashmir.
Peristiwa
ini terjadi sehari setelah tiga pemberontak dan seorang tentara India
terbunuh dalam tiga pertarungan terpisah di desa Kellar di Kashmir
selatan. Ribuan orang pada hari Selasa berpartisipasi dalam pemakaman
untuk ketiga pemberontak tersebut, meneriakkan slogan-slogan termasuk
"We want freedom" dan "Go India, go back."
Penduduk desa juga
meneriakkan slogan yang memuji pemberontak dan menyebut Pakistan, yang
menguasai bagian dari wilayah Himalaya yang disengketakan. Saingan
nuklir India dan Pakistan menginginkan Kashmir secara keseluruhan.
Sebelumnya
pada hari Senin, polisi mengatakan tentara membunuh seorang komandan
pemberontak di daerah Handwara barat laut. Pemberontak tersebut yaitu
kepala operasi kelompok bersenjata Jaish-e-Mohammad. Dikatakan bahwa dia
berada di balik beberapa serangan oleh kelompok tersebut baru-baru ini,
termasuk serangan pekan lalu oleh pemberontak setelah mereka menyerang
sebuah kamp paramiliter di dekat bandara Srinagar. Seorang perwira
paramiliter dan tiga pemberontak tewas dalam serangan itu.
India
menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pemberontak, yang disangkal
Pakistan. Sentimen anti-India berjalan jauhtelah terjadi lama di kawasan
ini. Hampir 70 ribu orang terbunuh dalam pemberontakan dan tindakan
militer India yang terjadi sejak akhir 1980an.
Seorang pria Kurdi menaiki kuda dan membawa bendera mendukung referendum di Erbil, Irak.
CB, BAGHDAD -- Presiden Kurdistan Massoud
Barzani siap untuk melakukan dialog terbuka dengan pemerintah pusat di
Baghdad, Irak, namun tanpa prasyarat. Dilansir dari Middle East Monitor, Selasa (11/10), hal ini disampaikan Barzani dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan Misi Uni Eropa ke Irak, Ramn Belkwa.
Kantor
Kepresidenan Kurdi mengatakan, Barzani dan Belkwa telah membahas
referendum tentang pemisahan dari Irak yang diadakan pada September
2017, serta reaksi selanjutnya.
Barzani bertemu pada hari Ahad
(8/10) dengan Pembicara Parlemen Irak, Salim Al-Jubouri, sebagai bagian
dari upaya blok parlemen dan politik di Baghdad untuk meredakan
ketegangan antara Baghdad dan Erbil.
Setelah pertemuan tersebut,
Al-Jubouri memperingatkan bahwa campur tangan partai regional dalam
krisis tersebut mengancam keamanan, stabilitas, dan persatuan Irak.
Pemerintah
Irak menyatakan, tidak akan berdialog dengan Pemerintah Daerah
Kurdistan (KRG) sampai hasil referendum dibatalkan. Tuntutan ini telah
ditolak oleh Erbil.
Jumat pekan lalu, Baghdad memberlakukan
larangan penerbangan internasional ke dan dari wilayah tersebut setelah
KRG menolak untuk mengendalikan bandara Erbil dan Sulaymaniyah ke
pemerintah federal.
Pemerintah Irak mengumumkan dalam sebuah
pernyataan kemarin langkah baru melawan KRG. Dewan Menteri Keamanan
Nasional Irak telah memerintahkan agar semua jaringan komunikasi
ditempatkan di bawah kekuasaan pemerintah federal dan untuk memindahkan
markas mereka ke Baghdad.
Pernyataan tersebut merujuk pada
tindakan dan keputusan lebih lanjut, tanpa memberikan rincian. Irak
secara resmi meminta Iran dan Turki untuk menutup semua penyeberangan
perbatasan dengan wilayah tersebut sampai pemerintah federal
mengendalikan KRG.
Pertemuan delegasi Fatah Nabil Shaath dan PM Hamas Ismail Haniyah
CB, Setelah 80 tahun Deklarasi Balfour
diresmikan, kepemimpinan lokal Palestina terpecah menjadi dua faksi,
yaitu gerakan Hamas dan Fatah. Deklarasi Balfour merupakan pernyataan
imperialis yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina.
Hamas
dibentuk pada Desember 1987 setelah Intifadah pertama. Di bawah naungan
Ikhwanul Muslimin, Hamas menciptakan salah satu entitas Islam
terorganisir di Palestina.
Sementara itu, Fatah berasal dari
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dibentuk oleh Liga Arab pada
1964. Fatah yang berusaha menyatukan beberapa gerakan dan partai,
akhirnya diakui sebagai wakil rakyat Palestina.
Perjuangan antara
kedua entitas tersebut dapat dilacak hingga Maret 2006. Saat itu Hamas
membentuk sebuah pemerintahan setelah memenangkan pemilihan parlemen.
Namun,
kemenangan Hamas justru memperburuk hubungan dengan Fatah, para
pemimpin Barat, dan beberapa negara Arab. Hamas kemudian berhasil
mengambil alih Jalur Gaza, sementara Fatah menguasai wilayah Tepi Barat.
Berikut upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan kedua pihak yang bertikai, dilansir dari Daily News Egypt.
1. 2006-2007
Hamas
memenangkan pemilihan parlemen, yang menyebabkan pertempuran sengit
dengan Fatah. Pada Februari 2007, mendiang Raja Arab Saudi Abdullah Bin
Abdul Aziz di Mekah berinisiatif mengumpulkan perwakilan dari dua
gerakan tersebut.
Perundingan ini mengarah pada kesepakatan untuk
menghentikan kekerasan, menyatukan upaya untuk melawan pendudukan
Israel, dan menciptakan pemerintah persatuan nasional Palestina. Namun,
pada Juni di tahun yang sama, Hamas menggulingkan pemerintahan Fatah di
bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dari jalur rekonsiliasi tersebut.
Setelah itu, Gaza semakin tertekan oleh blokade Israel. Jalur Gaza yang terkepung dan Tepi Barat juga semakin terpisah.
2. 2008
Pada
Maret, kedua pihak yang bertikai bertemu lagi di Sanaa, Yaman.
Pertemuan tersebut menghasilkan penandatanganan Deklarasi Sanaa antara
Azzam Al-Ahmad dari Fatah dan Moussa Abu Marzuk dari Hamas.
Mereka
setuju untuk membuka dialog dan kembali ke panggung politik setelah
ketegangan yang terjadi pada 2007. Namun, Fatah memprotes karena
kesepakatan tersebut lebih menekankan dialog daripada membentuk
pemerintah baru dan mengakui kekuatan PLO.
Hamas kemudian
menjelaskan, mengakui PLO sama dengan menyetujui persyaratan yang
dikeluarkan dalam Persetujuan Oslo 1993, yang mendorong solusi dua
negara. Dengan demikian, hal itu bertentangan dengan ideologi politik
utama Hamas bahwa Palestina adalah wilayah Muslim.
Di tahun yang
sama, babak baru perundingan telah direncanakan di Kairo. Namun Hamas
menolak untuk hadir, sebagai protes atas penangkapan yang dilakukan oleh
Fatah terhadap anggota Hamas.
3. 2010-2011
Pada awal
2010, perundingan yang dimediasi oleh Mesir mengenai kemungkinan
rekonsiliasi mulai membicarakan pembentukan pemerintahan baru. Hal ini
termasuk pemilihan presiden dan parlemen baru, serta perencanaan aparat
keamanan.
Namun, Hamas memprotes karena usulan tersebut akan
berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Satu titik perbedaan lainnya
adalah, Hamas ingin perjanjian tersebut mendukung orang-orang Palestina
untuk terus melawan kebijakan Israel, yang tentunya berlawanan dengan
sikap kelompok Fatah.
Pada April 2011, Hamas setuju untuk
berunding di Kairo, beberapa bulan setelah pemberontakan menggulingkan
mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. Pada Mei, kedua belah pihak
menandatangani sebuah perjanjian bersejarah di markas besar Jenderal
Intelijen Mesir, yaitu Perjanjian Kairo.
Keduanya bersumpah untuk
terus melawan kebijakan Israel dan membentuk pemerintahan persatuan.
Akan tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang diimplementasikan.
4. 2012
Pemimpin
Hamas dan Fatah setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kairo dalam sebuah
pertemuan di Doha, Qatar. Persetujuan ini ditandatangani pada Februari
oleh Abbas dan Khaled Meshaal.
Mereka sepakat untuk membentuk
sebuah pemerintahan dengan agenda non-politik, terutama kabinet otokrat.
Mereka juga sepakat untuk terus melawan kehadiran Israel, serta
merekonstruksi Jalur Gaza dan melakukan persiapan pemilihan.
Perbedaan
pendapat terjadi mengenai siapa yang akan memimpin kabinet dan apa yang
akan dilakukan pemerintah baru terhadap kewajiban yang dilakukan oleh
PLO (yang ditentang Hamas). Akhirnya pemilihan diboikot oleh Hamas, yang
tidak mengizinkan adanya pemungutan suara di Gaza.
Mereka
beralasan bahwa pemungutan suara itu suatu pelanggaran dan bahkan
mempertanyakan legitimasi pemilihan. Pemilihan kemudian menghasilkan
pembentukan pemerintahan persatuan berbasis di Ramallah.
5. 2014
Setelah
penggulingan Presiden Mesir Mohamed Morsi pada Juli 2013, Mesir menunda
dukungannya terhadap upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Kedua
kelompok tersebut kembali bertemu pada April 2014, dan menyetujui
pembentukan pemerintah persatuan.
Tidak ada kesepakatan yang dicapai saat Fatah memprotes bahwa Kabinet Hamas tetap menguasai jalur Gaza.
6. 2017
Setelah
serangan mematikan Israel pada 2014, situasi kemanusiaan semakin
memburuk di Gaza. Setelah itu, bentrokan berdarah dengan pasukan Israel
kembali terjadi pada Juli 2017.
Pada Oktober, Hamas mengizinkan
pemerintah persatuan yang berbasis Ramallah, untuk mengambil alih badan
administratifnya. Mereka mengharapkan terbentuknya sebuah pemerintahan
baru dalam perundingan yang dimediasi oleh intelijen Mesir. Kedua belah
pihak akan bertemu di Kairo pada Selasa (10/10).
CB, KAIRO - Delegasi Israel mengunjungi Kairo
untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat pemerintahan Mesir, pada
Selasa (10/10). Pembicaraan ini dilakukan menjelang perundingan
rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas di Kairo.
Meskipun tidak ada
kabar mengenai isi dari pembicaraan tersebut, sebuah laporan mengatakan
kedatangan delegasi Israel itu berkaitan dengan upaya rekonsiliasi
tersebut. Otoritas Palestina saat ini tengah berusaha untuk mendapatkan
kembali kedaulatan atas Jalur Gaza setelah diperintah oleh Hamas selama
satu dekade. Pekan lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam
upaya rekonsiliasi itu. Ia mengatakan, pemerintah Palestina di masa
depan harus membubarkan kelompok bersenjata Hamas dan memutuskan
hubungannya dengan Iran.
Perundingan antara Fatah dan Hamas ini
merupakan tidak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Otoritas Palestina
Rami Hamdallah ke Gaza untuk pertama kalinya sejak tahun 2015.
Menteri-menterinya juga secara resmi mengambil alih kendali departemen
pemerintah di sana.
Meskipun ada kecaman dari Netanyahu, Presiden
Mesir Abdel-Fattah el-Sissi mengatakan perundingan rekonsiliasi yang
didukung oleh Mesir antara Otoritas Palestina dan Hamas adalah persiapan
untuk kesepakatan damai antara Israel-Palestina. Sissi, yang bulan lalu
bertemu dengan Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New
York, telah menekankan bahwa dia yakin rekonsiliasi antara Fatah dan
Hamas dapat membuka jalan bagi perdamaian Timur Tengah.
"Komite
dialog untuk rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas mulai bekerja dengan
dukungan Mesir," kata seorang delegasi dari kelompok Hamas, dikutip Times of Israel.
"Perundingan
akan dilakukan di markas intelijen Mesir untuk memeriksa berkas-berkas
yang memungkinkan pemerintah persatuan nasional Palestina bekerja di
Jalur Gaza," tambahnya.
Azzam al-Ahmad, yang memimpin delegasi
Fatah, mengatakan pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah
memberdayakan pemerintah di Gaza. Juru bicara Fatah, Osama al-Qawasmi,
mengatakan perundingan ini juga dimaksudkan untuk membuka jalan bagi
pemilihan presiden dan legislatif.
Kelompok Hamas dan gerakan
Fatah yang dipimpin Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang
berbasis di Tepi Barat telah berselisih sejak mereka melakukan perang
saudara pada 2007.
Perpecahan tersebut telah mempersulit setiap
negosiasi perdamaian dengan Israel. Hamas tetap berkomitmen terhadap
kehancuran negara Yahudi dan telah bersumpah pihaknya tidak akan
menyerahkan persenjataannya dalam kesepakatan rekonsiliasi dengan
Otoritas Palestina.
Seorang pejabat intelijen Mesir mengatakan
kepada Haaretz, perundingan tersebut tidak akan membahas masalah-masalah
seperti masa depan militer Hamas. Namun lebih fokus pada hal-hal
seperti pengelolaan pegawai sipil di Gaza.
Ilustrasi kapal USS Chafee milik AS. (Reuters/Hoang Dinh Nam)
